ANALISIS PELAKSANAAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE

PADA DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN

Skripsi

Oleh

PAJRUL KHAIR AZIS

105731106216

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PELAKSANAAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE

PADA DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN

Skripsi

Oleh

PAJRUL KHAIR AZIS

NIM 105731106216

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “Teruslah berusaha karena usaha tidak akan menghianati hasil”

Persembahan:

Karya ilmiah ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta saya yaitu bapak Abd Azis dan ibu Hasni Arif, yang

tak hentinya memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

2. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus pembimbing-pembimbing yang dengan

ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan

karya ilmiah ini.

3. Saudara serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan

semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan bantuan

dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

iv

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI Jl. Sultan Alauddin No. 259Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada

Desa Puncak Kecematan Sinjai Selatan”

Nama Mahasiswa : Pajrul Khair Azis

No Stambuk/NIM : 105731106216

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan

Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2021 di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2021

Menyetujui

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.Ak.CA.CSP Mira, SE., M.Ak

NBM:1073428 NIDN:0903038803

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.Ak.CA.CSP

NBM:1073428

v

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI Jl. Sultan Alauddin No. 259Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama PAJRUL KHAIR AZIS , NIM : 105731106216, diterima

dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0010/ Tahun 1442 H/ 2021 M,

Tanggal 31 Agustus 2021 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Muharram 1443 H

5 September 2020 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (…..………..)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Dr. H. Andi Jam’an, SE. M, SI (…..………..)

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E.,M.M (…..………..)

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, S.E.,M.M (…..………..)

2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA. CSP (…..………..)

3. WA ode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA (…..………..)

4. Muchriana Muchran, SE., M.Si (…..………..)

vi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI Jl. Sultan Alauddin No. 259Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pajrul Khair Azis

Stambuk : 105731106216

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa

Puncak Kecematan Sinjai Selatan”

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya

sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia

menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 5 September 2021

Yang membuat Pernyataan,

PAJRUL KHAIR AZIS

Diketahui Oleh

Dekan Ketua

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Akuntansi,

Dr. H. Andi Jam’an, SE. M,SI Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.Ak.CA.CSP

NBM: 0902116603 NBM: 1073428

vii

KATA PENGANTAR

حيم ن ٱلره حم ٱلره بسم ٱلله

Alhamdulillah segala rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT.

Atas rahmat, hidayah-Nya dan kekuasaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula dikirimkan kepada manusia

paling mulia Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para

pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa

Puncak Kecamatan Sinjai Selatan” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Ucapan teristimewa dan paling khusus saya persembahkan kepada kedua

orangtua saya, bapak Abd Azis dan ibu Hasni Arif serta keluarga besar yang menjadi

penyemangat saya dan senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, serta doa-doa

hingga akhir studi ini. Semoga segala pengorbanan dan kasih sayang yang mereka

berikan menjadi ibadah penuh berkah dan cahaya penerang kehidupan di akhirat nanti.

Penyusunan skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa keterlibatan

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta

terima kasih yang begitu besar penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

viii

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA. CSP., Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku pembimbing I yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan,

dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak., Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan,

bimbingan, saran dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang selama ini telah memberikan bekal dan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

7. Teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2016, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberi motivasi,

bantuan dan bersama-sama dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian studi

ini.

8. Sahabatku, Hengki Tornado yang senantiasa selalu memberikan semangat,

motivasi dan bantuan dalam bentuk apapun. Semoga apa yang dicita-citakan

segera tercapai.

Skripsi ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan yang penulis sadari

masih jauh dari kesempurnaan. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Saran dan

kritikan sangat dibutuhkan penulis dari seluruh pihak utamanya dari para pembaca yang

budiman.

ix

Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan

memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terkhusus bagi almamater Kampus Biru

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sekian dan terimakasih. Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2021

PAJRUL KHAIR AZIS

x

ABSTRAK

PAJRUL KHAIR AZIS. 2021, Analisis Pelaksanaan Good Village Governance

Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. Skripsi program studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing

oleh Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA. CSP., dan Mira, SE., M.Ak., Ak.

Pelaksanaan good village governance akan terefleksikan ketika

menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip–

prinsip good village governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Good Village Governance pada

Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan good village

governance dalam pemerintahan Desa Puncak secara keseluruhan belum

terlaksana secara maksimal. Transparansi dan akuntabilitas cukup baik terhadap

masyarakat desa. Hanya saja, pemerintah desa puncak tidak memberikan

informasi yang sebenarnya kepada pemerintah tingkat atas sehingga ada

beberapa hal yang disembunyikan dalam nilai nominal APBDesa yang dilaporkan

ke pemerintah tingkat atas. Partisipasi masyarakat Desa Puncak dikatakan cukup

baik karena antusias masyarakat desa dalam setiap kegiatan-kegiatan desa dan

dalam menjaga dan memelihara desa dan fasilitas-fasilitasnya.

Kata Kunci: good village governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi

masyarakat

xi

ABSTRACT

PAJRUL KHAIR AZIS. 2021, Analysis of the Implementation of Good Village

Governance in Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. Thesis of Accounting

Study Program, Faculty of Economics and Business, University of

Muhammadiyah Makassar. Supervised by Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.,

CA. CSP., and Mira, SE., M.Ak., Ak.

The implementation of good village governance will be reflected when

implementing transparency, accountability, and community participation. The

principles of good village governance are very important in realizing good

governance. This study uses a qualitative method. This study aims to determine

the implementation of Good Village Governance in Desa Puncak, Kecamatan

Sinjai Selatan. The data in this study were collected by observation, interviews,

and documentation.

The results obtained in this study are the implementation of good village

governance in the Desa Puncak government as a whole has not been

implemented optimally. Fairly good transparency and accountability to village

communities. However, the top village government does not provide actual

information to the top level government so that there are several things that are

revealed in the nominal value of the APBDesa that are reported to the top level

government. The participation of the Puncak Village community is good because

of the enthusiasm of the village community in every village activity and in

maintaining and maintaining the village and its facilities.

Keywords: good village governance, transparency, accountability, community

participation

xii

DAFTAR ISI

Halaman SAMPUL .................................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................ vii

ABSTRAK ............................................................................................................... x

ABSTRACT ............................................................................................................ xi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 10

A. Good Village Governance .......................................................................... 10

B. Transparance ............................................................................................. 12

C. Accountability ............................................................................................. 13

D. Partisipasi Masyarakat ............................................................................... 15

E. Pemerintahan Desa ................................................................................... 17

F. Pengelolaan Keuangan Desa .................................................................... 20

G. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 28

H. Kerangka Pikir ............................................................................................ 32

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................... 34

A. Jenis Penelitian .......................................................................................... 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................................... 34

C. Informan ..................................................................................................... 34

D. Sumber Data .............................................................................................. 35

E. Teknik Pengumpulan Data......................................................................... 36

F. Metode Analisis Data ................................................................................. 37

BAB IV PEMBAHASAN ....................................................................................... 38

A. Gambaran Umum ....................................................................................... 38

B. Visi Misi ....................................................................................................... 38

C. Struktur Organisasi ..................................................................................... 40

D. Pengelolaan Keuangan Desa .................................................................... 40

E. Pelaksanaan Good Village Governance .................................................... 49

F. Pembahasan ............................................................................................... 71

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 75

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 77

LAMPIRAN ........................................................................................................... 83

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Realisasi Kegiatan Pembangunan Desa Puncak Tahun 2020 ... 45

Tabel 4.2. APB-Desa dan Anggaran ............................................................. 46

Tabel 4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa

Puncak Tahun Anggaran 2020 ...................................................................... 47

Tabel 4.4. Implementasi Good Village Governance dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Puncak Tahun 2020 ........................................................... 50

Tabel 4.5. Perbandingan laporan APBDesa Puncak Tahun 2020 ............... 51

Tabel 4.6. Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Puncak Tahun 2020 ....................................................................................... 53

Tabel 4.7. Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Puncak Tahun 2020 ....................................................................................... 59

Tabel 4.8. Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Puncak Tahun 2020 ........................................................... 66

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka pikir ...................................................................................... 33

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15

Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia karena hal

tersebut menetapkan bahwa setiap desa mendapatkan sebesar Rp

1.000.000.000,- sebagai Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang

cukup besar tentu bisa mendukung kemajuan suatu desa dalam pengembangan

desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa desa telah

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik namun disisi lain tidak

dapat menutupi fakta bahwa masih banyak desa yang belum mampu

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dengan berbagai

latar belakang yang menghambat hal tersebut. Berbagai permasalahan yang ada

di desa dan sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk

berkembang (Kartika, 2012).

Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang belum

teratasi secara maksimal di Indonesia. Seringkali masalah yang dihadapi dalam

pengelolaan keuangan desa adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran

dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme (Gulo, et. al., 2020).

Persoalan sumber daya manusia seperti kemampuan, pengetahuan serta

motivasi dari aparatur pemerintahan desa masih sering menjadi latar belakang

buruknya kualitas pengelolaan keuangan desa (Nugroho et. al., 2015). Indonesia

Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi yang paling banyak

ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 adalah kasus korupsi di

sektor anggaran desa yaitu ada 46 kasus. Hadirnya berbagai kasus dalam

pengelolaan keuangan desa membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan desa

belum terlaksana dengan baik.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berdampak pada peningkatan

kualitas kerja perangkat desa dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas

kepada masyarakat (Nur dan Fitri, 2019). Desa sebagai entitas publik sangat

penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan

masyarakat. Kinerja organisasi publik bukan hanya dapat dilihat dari indikator

internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah yaitu

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dapat dilihat dari indikator eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tata kelola yang baik sangat dibutuhkan baik dalam entitas publik

maupun entitas swasta atau corporate sehingga Good Governance (GG) telah

menjadi harapan dan cita-cita yang mendukung keberlangsungan entitas

tersebut (Nugroho et. al., 2015). Good Governance adalah penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada

kepentingan publik yang mampu mewujudkan transparansi, kepastian hukum,

dan adanya akuntabilitas publik (Satriajaya, 2018).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa dapat dijadikan

cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat

memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat

sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah

local (Kartika, 2012). Jika pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik

dan sesuai yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan sangat bermanfaat

untuk kepentingan masyarakat desa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat

menjadi tinggi (Wardani dan Utami, 2020). Alokasi Dana Desa yang dikucurkan

Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan

kepada publik, khususnya warga desa setempat untuk menghindari terjadinya

penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar pembangunan di desa dapat

berlangsung secara kondusif (Nur dan Fitri, 2019). Penyebaran informasi sangat

diperlukan untuk menghadirkan tranparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Desa sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan mempunyai

wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling

dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya (Syamsi, 2014).

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan

mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaaan yang mencakup struktur

demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau

geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota,

sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Siregar,

2020). Desa dberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri

dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang nantinya mendukung dalam

penyelenggaraan pembangunan desa.

Transparansi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan

anggaran bagi setiap organisasi pemerintahan. Lemahnya transparansi

melengkapi lemahnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terjadi selama

ini (Aminudin, 2019). Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan (Salle, 2016). Maraknya terjadi penyalahgunaan anggaran dana

desa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa

dalam pengelolaan anggaran dana desa (Ayumita, et. al., 2019). Transparansi

memungkinkan berfungsinya checks and balances system untuk mencegah

monopoli kekuasaan mengurangi korupsi sehingga dapat meningkatkan efisiensi

penyelenggaraan pelayanan publik (Satriajaya, 2018).

Transparansi pemerintah desa biasanya tercermin melalui pemberian

informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa cara

seperti menyampaikan informasi terkait laporan keuangan desa kepada

masyarakat melalui BPD, penggunaan papan informasi maupun sosiali langsung

kepada masyarakat (Rakhmawati, et. al., 2020). Transparansi dapat

mengingkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan

sosial yang lebih erat (Julita dan Abdullah, 2020). Partisipasi masyarakat juga

terkadang hanya sekedar formalitas yaitu hanya permainan yang dimobilisasi

kelompok kepentingan tertentu. Meskipun proses Musrenbang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun proses tersebut hanya sebuah

penganggaran seremonial (ceremonial budgeting) (Sopanah et. al., 2020).

Pemerintah dikatakan akuntabel bila kewenangan dan sumber daya yang

dimiliki digunakan untuk mewujudkan kebijakan yang mengemban amanat,

mandat, dan kepercayaan dari masyarakat desa (Aminudin, 2019). Makna

akuntabilitas adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi

APBDesa yang sudah disahkan serta terpenuhinya prosedur dalam tahapan

perencanaan dan terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi RAB

yang sudah disahkan pada tahap pelaksanaan (Asmawati dan Basuki, 2019).

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan

sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik

(Good Village Governance) (Mulyani, et. al., 2018). Laporan keuangan

merupakan dokumen lengkap yang berisikan seluruh informasi keuangan atas

pencatatan transaksi keuangan yang dicatat berdasarkan bukti-bukti yang dapat

dipercaya yang dapat memberikan informasi akurat dan tepat tentang kinerja

pemerintah desa dalam satu periode pelaporan (Widodo dan Suharyono, 2021).

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat (Asmawati dan Basuki, 2019). Mahmudi (2007)

memandang akuntabilitas dalam dua perspektif yaitu akuntabilitas kebijakan dan

akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas

lembaga publik untuk berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah

diterapkan atau diambil sedangkan akuntabilitas keuangan adalah tanggung

jawab lembaga publik untuk uang yang disimpan oleh publik kepada pemerintah

(Arsik dan Lawelai, 2020).

Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maupun

kementerian lainnya dalam mendukung peningkatan perekonomian di desa

sudah merealisasikan berbagai kebijakan mulai dari dana desa, bantuan UMKM

dimasa pandemi akibat terdampak Covid-19, kartu prakerja, dan pendirian

BUMDes (Widodo dan Suharyono, 2021). Peran dari pemerintahan desa cukup

vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk

membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh

pemerintah daerah (Dwijosusilo dan Shafiyah, 2020).

Merujuk pada konsep Good Governance, Good Village Governance

memberi isyarat bahwa terwujudnya tata kelola pemerintahan desa bukan hanya

menjadi tugas pemerintah desa saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat

dan pihak swasta karena usaha pembangunan yang dilakukan merupakan hasil

koordinasi atau sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta

(Satriajaya, 2018). Desa seharusnya dapat melibatkan semua pemangku

kepentingan (stakeholder) untuk sama-sama mengelola atau memberikan

kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana

seharusnya dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarkat yang

ada di desa tersebut (Syamsi, 2014). Partisipasi masyarakat dalam

memantau/mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sangat penting agar

kecenderungan aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Prinsip–

prinsip good village governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik. Selain adanya pengaruh globalisasi pola lama

penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan

masyarakat yang telah berubah.

Aminudin (2019) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan desa

secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifkan,

tetapi masih saja ada beberapa tantangan dalam implementasinya, mulai dari

aktor pelaku kebijakan sampai capaian program yang dilaksanakan di desa. Arsik

dan Lawelai (2020) yang meneliti aspek akuntabilitas, efektivitas, dan

transparansi dalam mewujudkan good governance di Desa Banabungi

menemukan bahwa tingkat penerapan prinsip tata kelola yang baik belum

diterapkan secara maksimal karena masih membutuhkan profesionalisme,

modernisasi dan pengalaman lebih. Hal yang berbeda ditemukan oleh Safitri dan

Fathah (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah mengimplementasikan prinsip

good governance dan berhasil mencapai tingkat efektivitas 97%.

Fakta dan fenomena dilapangan masih mengindikasikan bahwa good

village governance masih belum terlaksana secara optimal (Satriajaya, 2018).

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat yang mendukung good

governance dalam pemerintahan biasanya hanya sekedar formalitas saja.

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya

sendiri.

Partisipasi dari setiap warga desa diperlukan untuk mewujudkan

pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri dan

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program

pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Dwijosusilo dan

Shafiyah, 2020). Penerapan Good Governance pada tingkat desa masih rumit

untuk dilaksanakan karena pandangan bahwa sumber daya manusia yang ada di

sebagian besar Desa di Indonesia masih sangat terbatas. Hal tersebut

menyebabkan peraturan sering berubah sehingga perangkat Desa dituntut harus

aktif mengikuti peraturan yang terbaru (Mulyani, et. al., 2018).

Berita-berita mengenai penyelewengan dana bantuan sosial sangat

ramai diperbincangkan di dunia maya. Kasus-kasus yang melibatkan aparatur

desa bahkan hingga tingkat kementerian banyak diberitakan pada pertengahan

tahun 2020. Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan menjadi salahsatu desa

yang sempat diberitakan dengan adanya protes Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa (BLT DD). Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

dianggap tidak merata karena ada golongan dari keluarga Pegawai Negeri Sipil

(PNS) mendapatkan BLT DD sedangkan ada masyarakat tergolong tidak mampu

tidak menerima bantuan tersebut. Aliansi Pemuda Desa Puncak Sinjai Selatan

menganggap bahwa pemerintah Desa Puncak lamban, kurang responsif dan

tidak transparan terhadap masyarakat terkait kriteria dan syarat penerima

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maupun bantuan penanganan Covid-19

(Suarajelata.com, 2020). Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten

Sinjai merupakan salah satu desa yang berada di daerah terpencil, sehingga

peneliti tertarik untuk menganilis pelaksanaan good village governance pada

pemerintahan desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk

membahas dan mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Good Village

Governance Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

adalah Bagaimana Pelaksanaan Good Village Governance pada Desa Puncak

Kecamatan Sinjai Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui pelaksanaan Good Village Governance pada Desa Puncak

Kecamatan Sinjai Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat manjadi tambahan referansi dalam

pengembangan ilmu dan tambahan informasi mengenai good villagge

governance sehingga dapat memberikan dukungan pengembangan

pemerintahan desa yang semakin baik dan seragam. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat

selama mengikuti perkuliahan untuk mengetahui dan mengkomparasikan

teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

informasi mengenai pelaksanaan Good Village Governance bagi

masyarakat umum maupun pemerintah desa, khususnya pemerintah

Desa Puncak. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan dari penelitian ini

memberikan informasi bagi penulis mengenai pentingnya transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam membangun tata kelola

pemerintahan desa yang baik.

b. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk manambah wawasan

dan pengetahuan bagi kemajuan akademisi, dan dapat dijadikan acuan

atau referensi untuk peneletian selanjutnya.

c. Bagi pemerintah Desa Puncak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan mengenai

pelaksanaan good village governance untuk mengevaluasi pemerintah

Desa Puncak.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Good Village Governance

Sejak awal tahun 1990-an, paradigma pemerintahan di berbagai Negara

bergeser dari kelola pemerintah formal (ruling government), menuju ke tata

pemerintahan yang baik (good governance), dalam rangka menempatkan

administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdayaguna, dan

berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Istilah governance berbeda dengan

istilah government yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi,

maka istilah governance meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat

mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di

dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik

(Alwindria, et. al., 2019). Adanya tata kelola dengan efisien, dan efektif

diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

dengan cepat (Febryani, 2016).

Good Governance menurut UNDP (United Nations Development

Program) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik

secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good

governance merupakan suatu penyelenggraan manajemen pembangun yang

bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk

menghindari adanya salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik

secara administratif (Hardiwinoto, 2017). UNDP (United Nations Development

Program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan

dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good

governance), meliputi: partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law),

transparansi (transparency), orientasi consensus (consensus orientation),

keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effective-ness and efficiency),

akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision) (Aminudin, 2019).

Good Village Governance adalah suatu bentuk manajemen

pembangunan desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai sentral dan

agent of change karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sehingga aparatur pemerintah desa

juga dapat disebut agent of development yang mendorong terjadinya proses

pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa (Satriajaya, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun

non pemerintah (Tambuwun et. al., 2018).

Tata kelola merupakan sebuah proses interaksi yang melibatkan berbagai

bentuk kemitraan, kolaborasi, kompetisi, dan negosiasi ( Pardi dan Istiyanto,

2020). Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di

desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan

indikator good governance (Malumperas, et. al., 2021). Pelaksanaan good

village governance akan terefleksikan ketika menerapkan beberapa indikator

yang diadopsi dari prinsip good governance secara umum, yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

B. Transparance

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transparansi dapat diartikan

sebagai sesuatu yang jelas dan nyata. Transparansi pengelolaan keuangan dana

desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

(Wardani dan Utami, 2020). Transparansi artinya dalam menjalankan

pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala

kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu

masyarakat luas (Pakaya et. al., 2019). Transparansi (Transparancy) adalah

suatu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau

sebenarnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang

berkepentingan (Tambuwun et. al., 2018).

Informasi yang berkaitan dengan organisasi harusnya tersedia secara

mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (Suripatty dan Ferdinandus,

2020). Transparansi merupakan adanya keterbukaan pemerintah Desa dalam

pengelolaan keuangan desa yang merupakan hal mendasar dalam perwujudan

tata pemerintahan yang baik (Siregar, 2020). Melalui keterbukaan informasi

diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang

menunjang pembangunan nasional (Hariandja dan Budiman, 2020).

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi

terkait dana desa (Julita dan Abdullah, 2020).

Transparansi mutlak dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan

publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat (Nur dan Fitri, 2019).

Transparansi menekankan tersedianya informasi terkait kebijakan

penyelanggaran pemerintahan desa yang dapat diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat merupakan hal yang ditekankan dalam transparansi agar

masyarakat memiliki informasi yang akurat dan lengkap dalam menilai dan

mengontrol kinerja pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya

(Aminudin, 2019). Akses informasi untuk masyarakat dapat ditingkatkan dengan

adanya transparansi. Arsik dan Lawelai (2020) menyatakan bahwa pada

prinsipnya, transparansi minimal dapat diukur melalui sejumlah indikator yaitu:

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

berbagai keijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses

didalam sektor publik.

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran

informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik didalam

kegiatan melayani.

C. Accountability

Akuntabilitas berasal dari kata Bahasa Inggris “Accountability” yang

berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok

dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan

dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan

yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Safitri dan Fathah, 2018). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk

menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas

karena suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh

hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah

yang harus dipertanggungjawabkan (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019).

Secara umum akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan

pertanggung jawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana

dengan baik (Arsik dan Lawelai, 2020). Akuntabilitas (Accountibility) ialah

kewajiban kepada tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola,

menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan

kepada pemberi amanah (Tambuwun et. al., 2018). Prinsip akuntabilitas dalam

pemerintah desa mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada

masyarakat desa sebagai pemilik sebenarnya dari kekuasaan dan sumber daya

yang dimiliki pemerintah desa (Aminudin, 2019). Akuntabilitas pada dasarnya

merupakan kewajiban–kewajiban dari individu–individu atau penguasa yang

dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik (Siregar, 2020).

Pemerintahan yang baik menjadi tujuan setiap penyelenggara negara.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik tingkat daerah hingga pusat perlu

adanya akuntabilitas, khusunya akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial

berisi keharusan untuk memaparkan serta menyampaikan semua aktivitas dan

yang paling utama pada sektor administrasi keuangan kepada pihak yang

berkepentingan (pemerintah pusat atau daerah) (Dewi dan Priyo, 2021).

Menurut United Nations Development Programs (UNDP), akuntabilitas

adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk

dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan

organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang

akan datang akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu

bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif

pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.

b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan

serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah

terpenuhi.

D. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadikan masyarakat

memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menghadirkan peluang pekerjaan

ataupun perbaikan perekonomian sehingga akan membuat kesejahteraan

masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah

satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui berbagai

kegiatan, seperti peningkatan prakrasa dan swadaya masyarakat, perbaikan

lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa,

pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya

(Wardani dan Utami, 2020). Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban

masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan

pembangunan desa (Siregar, 2020).

Seluruh masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui lembaga-

lembaga perwakilan sah untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil

mencerminkan aspirasi masyarakat dan mengantisipasi berbagai isu yang ada

(Safitri dan Fathah, 2018). Partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar proses

mendeligitimasi bahwa proses sudah dijalankan secara partisipatif. Patisipasi

masyarakat pada tingkatan tertinggi, tidak hanya memiliki ruang untuk

berpartisipasi namun juga kekuatan untuk mengambil keputusan (Rakhmawati et.

al., 2020). Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam

pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah

transparan kepada masyarakatnya (Julita dan Abdullah, 2020).

Partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda-beda menurut

Arnstein (1969) yaitu:

Tabel. 2.1. Tingkat Partisipasi

Tingkat Tingkat Partisipasi Bentuk Partisipasi

8 Kontrol Warga

Partisipasi Penuh 7 Pendelegasian Wewenang

6 Kemitraan

5 Placation (Pelunakan)

Partisipasi Simbolik 4 Konsultasi

3 Pemberian Informasi

2 Terapi Tidak Ada Partisipasi

1 Manipulasi

Sumber: (Rakhmawati et. al., 2020)

Rakhmawati et. al., (2020) menjelaskan bahwa pada dua anak tangga

pertama, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dan hanya diminta untuk menerima

informasi yang diberikan. Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah tokenism

(praktik-praktik simbolik atau pencitraan). Pada tingkatan kedua ini, masyarakat

diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, namun tidak memiliki

kekuatan untuk memastikan bahwa apa yang mereka suarakan ditindaklanjuti.

Proses yang terjadi di dalamnya seringkali hanya sebagai mendeligitimasi bahwa

proses sudah dijalankan secara partisipatif. Sedangkan pada tingkatan tertinggi,

masyarakat tidak hanya sekedar memiliki ruang untuk berpartisipasi, namun juga

kekuatan untuk mengambil keputusan.

E. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

dimaksud dengan “desa adalah desa dan desa adat” atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Tugas pokok pemerintahan desa adalah menjalankan

sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

berdasar kepada peraturan yang berlaku (Rini, 2019).

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah

daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan

pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya yang dalam pelaksanaan

kewenangannya harus ada keterbukaan informasi kepada masyarakatnya

(Hariandja dan Budiman, 2020). Seluruh pendapatan Desa diterima dan

disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam

APBDesa (Mardiasmo, 2002). Alokasi dana desa yang diperoleh digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan

berlangsungnya perkembangan otonomi daerah/desa yang memfokuskan diri

pada mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa, jadi peranan pemerintah

daerah/desa tentu sangat penting menjadi suatu lembaga yang terkemuka dalam

proses pemerintah negara Indonesia dan menunjukan secara spontan kepada

warga desa (Tambuwun et. al., 2018).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendeskripsikan

bahwa otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melaksanakan

urusan rumah tanggannya sendiri melalui kucuran dana desa yang ditransfer dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke daerah/kabupaten untuk

dilanjutkan ke rekening desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan mengurus

dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan

pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang dan sesuai dengan kondisi

daerahnya dengan mengutamakan hal-hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan

masyarakat (Wardani dan Utami, 2020). Aparat Pemerintah Desa dituntut untuk

dapat menunjukan kinerjanya melalui tugas dan tanggungjawabnya sebagai

Pemerintah Desa, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga

akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat (Setiawati dan Farhani.

2019).

Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang

dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan

akhir dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan

penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung dan merupakan

bagian dari dasar-dasar memperkuat pembangunan nasional sebagai upaya

agar desa-desa dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaan (Kartika,

2012). Pembangunan desa dilakukan untuk menekan tingkat kesenjangan

pertumbuhan wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari

pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada bias perkotaan (Dewi dan

Adi, 2019).

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku

penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk

membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut

dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang

merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes (Safitri dan Fathah,

2018).

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang

pembiayaannya bersumber dari ADD.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa,

sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban

APBDesa. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib

melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD.

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk

melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik

(Gulo, et. al., 2020). Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan

untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat

dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera (Febryani, 2016).

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu isu penting karena mulai

tahun 2015 sejak semua desa akan menerima Alokasi Dana Desa sebesar 1M

(Susliyanti, 2016). Laporan keuangan yang telah disusun dan berisikan informasi

keuangan sangat berguna untuk memilih alternatif keputusan agar keputusan

yang diambil tepat sasaran, serta sebagai perwujudan akuntabilitas (Widodo dan

Suharyono, 2021). Menurut Nurhakim dan Yudianto (2018):

“Village finance is all basic right and obligations that can be assessed with

money, and everything, wether in the form of money or goods that can be

used as a village property, relates to the implementation of right and

obligations.

Terjemahan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai

dengan uang, dan semuanya, baik berupa uang atau barang itu dapat

digunakan sebagai milik Desa, terkait dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) mengungkapkan

bahwa penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan

Dana Desa. Prinsip- prinsip tersebut diantaranya adalah:

a. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dimana pelaksanaannya

dilakukan secara mandiri dengan mendayagunakan sumberdaya alam

Desa, mengutamakan tenaga kerja, pikiran dan keterampilan warga Desa

serta kearifan lokal.

b. Keadilan, yaitu memprioritaskan hak dan kepentingan seluruh warga

Desa tanpa membeda-bedakan status sosial.

c. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari

kenyataan karakteristik ekonomi, sosiologis, antropologis, geografis, dan

ekologi Desa, serta mempertimbangkan perkembangan atau perubahan

dan kemajuan Desa

d. Kebutuhan prioritas, yaitu memprioritaskan kepentingan Desa yang lebih

mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan tingkat

kemiskinan , dan juga kesejahteraan masyarakat.

e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.

Selalu melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi.

f. Kewenangan Desa, yaitu berupa kewenangan lokal berskala Desa dan

kewenangan hak asal- usul.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan

publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata

kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Malumperas, et. al., 2021).

Lingkaran management keuangan desa adalah perencanaan, implementasi,

administrasi, pelaporan, akuntabilitas dan kembali lagi ke perencanaan (Tulis et.

al., 2018).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Tanggung jawab dan tugas dari Kepala

Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam siklus

pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan atau dideskripsikan dalam

bagan tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan desa di bawah ini (Halim

dan Kusufi, 2013):

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB

Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung

tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa

2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa,

perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APB Desa

4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa

5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB),

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa

dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak

sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP

Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga)

seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban

anggaran belanja kegiatan;

4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku

Pembantu Kas Kegiatan;

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat

oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris

Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB

Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku

Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara

lain meliputi yaitu:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;

2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;

3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut dapat

mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam

penyelenggaraan desa (Taufik, 2009). Pengelolaan keuangan desa meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan

miliki desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa

dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang

dipilih secara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala

Seksi, dan Bendahara.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh

APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Nordiawan et. al., 2012).

Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan

tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan

(Ayumita, et. al., 2019). Penganggaran atau proses penyusunan anggaran

adalah proses yang melibatkan para tingkat atas dan bawah dalam

mempersiapkan dan menentukan tujuan anggaran, yang kemudian dievaluasi

dan mendapat imbalan berdasarkan pencapaian anggaran sehingga pada

akhirnya akan menghasilkan goal congruence yang lebih besar (Kusuma, 2016).

Asas-asas pengelolahan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 yaitu,:

1) transparan

2) akuntabel

3) partisipatif

4) tertib dan disiplin anggaran

Akuntansi pemerintahan juga harus menghadirkan informasi dalam

proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik Akuntansi

Pemerintahan berkontribusi penting pada pengelolaan keuangan publik dalam

mencapai good gocernance. Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok

akuntansi pemerintahan adalah:

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang

lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang

bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit

pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih

luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga

keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

b. Manajerial

Manajerial yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan

informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan

pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini

perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan

menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang

lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk

masa yang akan dating.

c. Pengawasan

Pengawasan yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan

terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional

secara efektif dan efisien.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai good villlage governance adalah salahsatu hal yang

menarik untuk dibahas sejak adanya bantuan dana desa yang cukup besar.

Fokus pemerintah yang membangun dari desa harus didukung dengan tata

kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi

masyarakat merupakan aspek-aspek yang menjadi pendukung utama tata kelola

pemerintahan yang baik. Penelitian-penelitian terdahulu sudah ada beberapa

yang membahas terkait dengan topik ini. penelitian terdahulu yang menjadi

referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Judul

Penelitian

Metode

Penelitian Hasil Penelitian

1. Arsik, Selfianti

Faisal dan

Herman

Lawelai. 2020.

Penerapan

Akuntabilitas,

Efektivitas, dan

Transparansi

dalam

Mewujudkan

Good

Governance:

Studi

Pemerintah

Desa

Banabungi.

Penelitian ini

menggunakan

metode

kualitatif

dengan analisis

data dengan

menggunakan

analisis

deskriptif

analitis.

Tingkat penerapan

prinsip tata kelola yang

baik belum diterapkan

secara maksimal karena

masih membutuhkan

profesionalisme,

modernisasi dan

pengalaman lebih.

2. Rakhmawati,

Intan, Yunita

Sriningsih, dan

Wirawan

Suhaedi.

2020.

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pengelolaan

Keuangan Desa

Jenis penelitian

ini adalah

penelitian

kualitatif

dengan

pendekatan

fenomenologis.

Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan

keuangan desa hanya

partisipasi simbolik.

3. Siregar, Maju.

2020.

Pengaruh

Akuntabilitas,

Transparansi,

dan Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Keuangan Desa

terhadap

Pembangunan

Desa (Studi

Kasus Di Desa

Paluh Manis,

Kecamatan

Gebang,

Kabupaten

Langkat).

Jenis Penelitian

Kuantitatif

Akuntabilitas,

transparansi dan

partisipasi masyarakat

memiliki pengaruh

positif dan signifikan

terhadap pembangunan

desa.

4. Aminudin,

Achmad.

2019.

Implementation

of Good Village

Governance in

Village

Development.

Penelitian ini

menggunakan

pendekatan

deskriptif-

kualitatif

Kebijakan

pembangunan desa

secara nasional sudah

berjalan dan terdapat

perubahan yang cukup

signifkan, tetapi masih

saja ada beberapa

tantangan dalam

implementasinya, mulai

dari aktor pelaku

kebijakan sampai

capaian program yang

dilaksanakan di desa.

5. Ayumiati,

Isnaliana, dan

Jalilah. 2019.

Transparansi

Pengelolaan

Dana Desa di

Kabupaten

Bireun.

Metode yang

digunakan

adalah metode

deskriptif

dengan

pendekatan

kualitatif.

Pengelolaan dana desa

di kabupaten Bireun

sudah berjalan secara

transparan baik dari

proses keterbukaan,

proses perencanaan,

penyusunan dan

pelaksanaan Anggaran

Dana Desa.

6. Dewi, Dyah Transparansi, Metode Implementasi

Evita dan

Priyo Hari Adi.

2019.

Akuntabilitas,

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Keuangan

Dana Desa

terhadap

Pembangunan

Desa di Desa

Candirejo

Kecamatan

Pringapus

Kabupaten

Semarang.

Penelitian

Kualitatif

Deskriptif

akuntabilitas Desa

Candirejo berhasil

mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dengan

melihat pembangunan

jalan dan

pemberdayaan

masyarakat.

Transparansi diterapkan

dengan mengadakan

laporan berkala

mengenai pengelolaan

dana desa dan

publikasi. Partisipasi

masyarakat tercermin

dalam kerjasama dalam

program pembangunan

dan pemberdayaan

maupun keterlibatan

dalam pengambilan

keputusan.

7. Safitri, Teti

Anggita dan

Rigel Nurul

Fathah. 2018.

Pengelolaan

Alokasi Dana

Desa dalam

Mewujudkan

Good

Governance

Penelitian

menggunakan

metode

penelitian

kualitatif

Sistem pengelolaan

Alokasi Dana Desa di

Desa Sardonoharjo

telah

mengimplementasikan

prinsip good

governance dengan

tahapan pengelolaan

ADD meliputi

perencanaan,

pelaksanaan dan

pertanggungjawaban.

Selain itu, tingkat

efektivitas berhasil

mencapai 97%.

8. Satriajaya,

Johan. 2018.

Reinventing

Village

Government

dalam

Penganggaran

Desa Menuju

Penelitian

kualitatif

dengan

pendekatan

fenomenologi-

hermeneutika

Pengelolaan keuangan

desa belum optimal

dilaksanakan sehingga

belum memenuhi

indikator tercapainya

Good Village

Good Village

Governance.

Governance. Adanya

tekanan eksternal yang

diterima aparatur

pemerintah desa dari

masyarakat dan pihak

swasta menjadi

penyebab laten

terjadinya dysfunctional

behavior yang

mempengaruhi upaya

terwujudnya GVG.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk

menggunakan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

sebagai indikator yang mendukung good village governance. Ketiga aspek

tersebut menjadi bahan rujukan dari penelitian ini. Johan Satiajaya (2018)

tentang “Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa Menuju

Good Village Governance” dalam penelitiannya fokus dalam tata kelola

penganggaran desa dan menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang belum

optimal berdampak pada belum tercapainya indikator-indikator good village

governance.

Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah (2018) serta Dyah Evita

Dewi dan Priyo Hari Adi (2019) tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

Mewujudkan Good Governance” dalam penelitiannya menggunakan tiga aspek

dalam dalam menilai pengelolaan keuangandesa yaitu transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi masyarakat dengan menemukan bahwa ketiga aspek tersebut

telah berjalan dengan baik. Maju Siregar (2020) tentang “Pengaruh Akuntabilitas,

Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan

Gebang, Kabupaten Langkat)” menggunakan aspek penelitian yang sama dan

menemukan bahwa ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap

pembangunan desa. Ayumiati, Isnaliana, dan Jalilah (2019) hanya meneliti

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Intan Rakhmawati, Yunita

Sriningsih, dan Wirawan Suhaedi (2020) meneliti partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan keuangan desa dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat

hanya partisipasi simbolik.

Achmad Aminudin (2019) tentang “Implementation of Good Village

Governance in Village Development” serta Selfianti Faisal Arsik dan Herman

Lawelai (2020) “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam

Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi” menemukan

bahwa implementasi prinsip good governance belum maksimal karena adanya

beebrapa tantangan seperti kurangnya profesionalisme, modernisasi dan

pengalaman. Dari seluruh penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian

ini, peneliti melihat hanya ada tiga aspek yang selalu digunakan untuk menilai

good village governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat.

H. Kerangka Pikir

Sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme

dalam menjalankan aktivitasnya. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi

sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan

baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi salahsatu komitmen pemerintah

dalam mendukung pembangunan desa dan tentu akan memberikan manfaat

yang lebih besar bagi masyarakat. Good village governance yang merupakan

adopsi dari prinsip-prinsip good governance perlu diimplementasikan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di desa-desa.

Desa Puncak Kabupaten Sinjai adalah salahsatu instansi sektor publik

yang dituntut untuk melaksanakan tata kelola desa yang baik (good village

governance). Good village governance akan terefleksikan dengan implementasi

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Aspek aspek tersebut

memiliki relevansi yang tak dapat dapat dipisahkan. Kepercayaan masyarakat

akan meningkat ketika pemerintah desa mampu menjaga good village

governance yang juga akan mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Berikut

adalah kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Desa Puncak kab Sinjai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa

Good Village Governance

Transparance

Accountability

Partisipasi Masyarakat

Hasil

Simpulan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat mengungkapkan

kejadian atau fakta, keadaan, saat penelitian berlangsung dengan keadaan

sebenarnya. Penelitian ini juga menafsirkan dan menguraikan data yang

berkaitan dengan keadaan yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif berusaha

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian (Moleong,

2017:6). Pada penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dipilih dan digunakan untuk

mengungkap realitas yang terjadi pada pemerintah Desa Puncak Kecamatan

Sinjai Selatan. Realitas tersebut berusaha dikaji berdasarkan fakta-fakta yang

terjadi pada objek penelitian dan dikomparasikan dengan regulasi-regulasi yang

berkaitan dengan hal yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan

kabupaten Sinjai. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2021 sampai

dengan juni 2021.

C. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki

informasi mengenai objek penelitian. Informan ditentukan dengan menggunakan

teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2017) purposive sampling adalah

teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.

35

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga

memudahkan peneliti menjelajahii objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun

informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, dan

Masyarakat Desa yang memperoleh bantuan dana desa maupun yang tidak

memperoleh bantuan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro,

2013). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan

langsung dari hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Puncak dan

masyarakat Desa Puncak untuk mengetahui informasi dan data yang

berkaitan dengan pelaksanaan good village governance di Desa Puncak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara.

(tidak melalui media perantara). Data skunder dalam penelitian ini yaitu

data yang didapatkan dari berbagai sumber, document atau buku yang

memiliki relevansi dalam pelaksanaan oleh good village governance Desa

Puncak.

.

36

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data

yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara

mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : Wawancara, angket,

observasi, studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD), (Noor,

2011:138). Menurut Sugiyono (2007), teknik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Dalam proses wawancara peneliti sebagai pewawancara

(interview) memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan

mengenai pelaksanaan good village governance di Desa Puncak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk

gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap

dari pengguna metode osevasi dan wawancara. Dokumentasi-

dokumentasi menjadi pendukung mengenai hasil penelitian dari observasi

dan wawancara mengenai pelaksanaan good village governance di Desa

Puncak.

37

F. Metode Analisis Data

Adapun langkah analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2007). Proses reduksi data ini dilakukan

oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian dengan

menyederhanakan data yang terkait dengan fokus penelitian untuk menghasilkan

catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan

tujuan dapat menjadi acuan dalam melengkapi hasil penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan karena data-data

yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif,

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya atau dengan

kata lain penyusunan informasi menjadi bentuk yang sederhana agar dapat

dipahami maknanya.

3. Kesimpulan atau veriflkasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa dari

data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan

cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan

makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

38

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Puncak adalah desa di kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai,

Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan,

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan desa yang terbentuk

sejak tahun 1956. Secara geografis, Desa Puncak berbatasan dengan Kelurahan

Sangiasseri di sebelah utara dan Desa Bonto Katute di sebelah selatan, sebelah

timur berbatasan dengan Desa Palangka dan sebelah barat berbatasan dengan

Desa Songin. Secara astronomis, Desa Puncak terletak di 120.125492 BT / -

5.287667 LS. Puncak berada di atas gunung dan bukit-bukit, dan merupakan

salah satu sentra pertanian di Sinjai, terutama padi, cengkeh,

cokelat, merica, jagung, gula aren, vanili dan hasil-hasil lainnya.

Desa ini berada cukup jauh dari ibu kota Sinjai, kira-kira 30 km, dan ibu

kota kecamatan (Bikeru) kira-kira 5 km, walaupun demikian, Puncak merupakan

desa yang tingkat pendidikan cukup tinggi di seantero kecamatan, banyak

sarjana berasal dari desa ini. Di puncak juga masih banyak kampung-kampung

yang terletak di atas gunung dan tidak dapat dilalui dengan kendaraan, seperti

Boja, Kacoco, dan Kalibong.

B. Visi Misi

• Visi:

Hadir lebih dekat melayani masyarakat demi terwujudnya Desa Puncak

aman, damai, makmur, dan sejahtera,serta menjunjung tinggi nilai budaya,

agama, kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang

berkualitas dan transparan.

39

• Misi:

Melalui pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan

desa maka misis pemerintah Desa Puncak adalah:

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan

pembangunan inftastruktur di Desa Puncak

2. Meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan sebagai sumber

daya alam Desa Puncak

3. Melestarikan nilai budaya khas Desa Puncak dengan mengedepankan

paradigma ‘Sipakatau Sipakainge”

4. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk

masyarakat yang cerdas, mandiri, berkualitas dan berakhlakul karimah

5. Membangun wadah komunikasi antar pemuda, pelajar atau mahasiswa

serta tokoh masyarakat Desa Puncak wadah kontrol terhadap kinerja

pemerintah desa

6. Mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang berbasis kepemudaan dalam

menciptakan tali silaturahmi antar masyarakat Desa Puncak

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan

kesehatan, keamanan dan kesejahteraan social

8. Menciptakan aparatur dan perangkat desa yang sejahtera, mandiri,

cerdas dan berkualitas

40

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 menyatakan bahwa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Upaya untuk mencapai tata kelola Desa

yang baik (good village governance) harusnya mampu diwujudkan dalam sistem

pengelolaan keuangan desa. Perkembangan anggaran untuk desa beriringan

pula dengan kasus-kasus keuangan yang tentu melibatkan pihak-pihak yang

memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Ada berbagai

prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yang tak boleh luput dari perhatian

Kepala Desa

KAUR Keuangan KAUR

KAUR Tata Usaha dan Umum

KAUR Perencanaan

KASI

KASI Pemerintahan

KASI Kesejahteraan

KASI Pelayanan

Sekretaris Desa

41

setiap perangkat desa. Hadirnya dana desa menjadi tiang penopang

perkembangan desa-desa yang ada di Indonesia saat ini.

Sejak adanya dana desa, perubahan yang cukup signifikan terhadap

perkembangan desa dirasakan oleh masyarakat desa. Hal ini sebagaimana

penuturan Bapak Asri, Sekertaris Desa :

“Dengan adanya anggaran dana desa, operasional pemerintahan dan perkembangan fasilitas-fasilitas di desa sangat terbantu. Kita bisa bayangkan sebelum adanya dana desa banyak sekali fasilitas-fasilitas desa seperti jalan di desa-desa yang jauh dari kota biasanya tidak mendapatkan pembangunan yang merata. Sekarang adanya dana desa ini untuk pembangunan desa khususnya sangat memberikan manfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia seperti di Desa Puncak ini. Pembangunan ini masih kita fokuskan pada pembangunan perbaikan jalan. Seperti yang kita ketahui, kalau jalan itu salah satu akses yang mempermudah kita dalam berkegiatan. Kalau jalan bagus, pasti aktivitas-aktivitas pemerintahan desa atau masyarakat desa juga bagus dan lancar.”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan salahsatu masyarakat Desa

Puncak, yaitu Iqbal:

“Alhamdulillah perubahan atau perkembangan desa selama adanya dana desa sejak 2015 yang ada desa puncak itu lumayan bagus, karena terciptanya beberapa fasilitas. Entah itu dari fasilitas yang disediakan oleh aparat desa. Jadi ada perubahan dari tahun ke tahun dan ada beberapa yang disediakan oleh aparat desa. Kondisi dan kualitas pembangunan di Desa Puncak ya Alhamdulillah untuk saat ini kondisinya membaik dan ada beberapa fasilitas juga yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa puncak. Contohnya, kemarin itu lomba desa antar kecamatan. Alhamdulillah desa puncak juga ikut dalam 3 besar dalam lomba tersebut.”

Adanya bantuan dana desa membuat kualitas hidup masyarakat desa ikut

membaik. Pembangunan fasilitas dan akses informasi yang luas dengan adanya

Dana Desa adalah berkah tersendiri bagi pemerintah desa dan masyarakat desa

pada khususnya. Berdasarkan penuturan Sekertaris Desa bahwa operasional

pemerintahan desa merasakan dampak positif atas adanya dana desa.

Begitupun dengan penuturan salah satu masyarakat desa bahwa perkembangan

fasilitas-fasilitas desa semakin membaik dengan adanya dana desa.

42

1. Perencanaan

Sumber dana desa penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sehingga perencanaan program dan

kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) (Safitri dan Fathah, 2018). Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan bahwa Kepala urusan

perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir

data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan.

Pengelolaan Dana Desa adalah salah satu dari tahapan dalam rencana

pengelolaan keuangan Desa yang telah disepakati dalam Musrenbang

(Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Desa/Kelurahan. Dahulu,

Musrembangdes hanya sekedar wacana dan sekedar usulan, sekarang desa

dapat menetapkan usulan pembangunan menjadi program dan kegiatan desa

yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Safitri dan Fathah, 2018).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui

Musrenbang sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan atau kepentingan

pemerintahan dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan

berdasarkan aspirasi masyarakat (Junaedi, 2020). Hal tersebut menguatkan

bahwa bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan gagasan dan

aspirasi atau partisipasi masyarakat (Fatimah et. al., 2021).

43

Pemerintah Desa Puncak telah melakukan tahapan perencanaan

pengelolaan dana desa telah dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini

sebagaimana informasi dari Sekretaris Desa, Bapak Asri:

“Kalau perencanaan pengelolaan keuangan desa tentu secara umum kita laksanakan sesuai arahan dan aturan pemerintah pusat. Tahap awalnya itu yah musrenbang. Tidak boleh kita tidak laksanakan itu musrenbang karena itu hak suara masyarakat juga ada disitu. Banyak hal-hal penting juga dibahas kalau musrenbang”. Merujuk dari pernyataan Sekretaris Desa, dapat diketahui bahwa tahapan

perencanaan yang dilaksanakan di Desa Puncak telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan

diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebanyak

dua kali yang tercatat dalam Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Puncak

Tahun 2020. Profil Desa digunakan sebagai sumber data dasar yang digunakan

dalam perencanaan pembangunan desa dan forum musrenbang partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa sebagai bahan

dalam Musrenbang partisipatif juga dilakukan di desa Puncak.

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi rencana kerja desa sama

porsinya dengan usulan pemerintah desa yang disetujui menjadi rencana kerja

desa dan dimuat dalam RAPBDesa yaitu masing-masing sebanyak 11,00%.

Usulan rencana kerja program dan kegiatan yang paling banyak disetujui adalah

usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat yang dibahas yang

saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa oleh masyarakat dan

lembaga kemasyarakatan desa yaitu sebanyak 28,00%. Sedangkan, usulan

rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbang ada dua

kegiatan. Ada 11 kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum

musrembang desa yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah

44

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ada pula satu kegiatan yang diusulkan masyarakat

melalui forum musrembang yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil

Musrenbang.

Hasil-hasil musrenbang kemudian dicatat dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

kemudian diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD

Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan

swasta yang investasi di Desa. Musrenbang yang dihadiri oleh masyarakat begitu

penting dilakukan karena masyarakat yang mengetahui situasi dan kondisi Desa

Puncak. Pendapat, saran atau ide dan masukan dari masyarakat menjadi

salahsatu dasar dalam pemanfaatan dana desa. Musrenbang diadakan untuk

penentuan skala prioritas dan penetapan prioritas program kerja usulan warga

masyarakat maupun usulan dari pemerintah.

2. Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan

bahwa dalam kegiatan pelaksanaan dimulai dengan pencairan dana APBDesa

oleh pemerintah desa di bank yang telah di tetapkan. Kegiatan-kegiatan

pembangunan desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Keuangan

(TPK) desa sesuai dengan program-program pembangunan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Program pembangunan yang telah ditetapkan

sebelumnya dalam musrenbang adalah program pembangunan prioritas yang

sangat dibutuhkan masyarakat Desa Puncak. Kegiatan pembangunan di Desa

Puncak Tahun 2020 lebih memprioritaskan pada pembangunan perbaikan jalan.

Hal ini dilakukan agar akses masyarakat desa lebih baik lagi.

45

Tabel 4.1.

Realisasi Kegiatan Pembangunan Desa Puncak Tahun 2020

No. Nama Kegiatan Lokasi Sumber

Dana Jumlah Pelaksana

1 Rabat Beton Jalan Binlanri-Macconggi

Dusun Bilanri

APBDesa 286.563 TPK

2 Talud Jalan

Macconggi-Bilanri Dusun Bilanri

APBDesa 36.365 TPK

3 Perkerasan Jl. Kampung Boja

Dusun Safaere

APBDesa 66.738 TPK

4 Plat Duikker KP

Boja I Dusun

Safaere APBDesa 37.469 TPK

5 Plat Duikker KP

Boja II Dusun

Safaere ADD 35.891 TPK

6 Plat Duikker KP

Boja III Dusun

Safaere APBDesa 69.823 TPK

7 Rabat Beton Jl Kampung Boja

Dusun Safaere

ADD 32.974 TPK

8 Pembangunan Irigasi Bilalan

Dusun Bilalan

ADD 110.175 TPK

Total 675.898

(Sumber: papan pengumuman realisasi kegiatan pembangunan Desa Puncak)

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Sebelum itu,

setiap pelaksana kegiatan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada

sekertaris desa yang nantinya akan membuat laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDesa dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

46

Tabel 4.2.

APB-Desa dan Anggaran

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa Rp 1.791.623.611,-

Sumber Anggaran

APBD Kabupaten Rp 0,-

Bantuan Pemerintah Provinsi Rp 33.851.821,-

Bantuan Pemerintah Pusat Rp 0,-

Pendapatan Asli Desa Rp 821.116.000,-

Swadaya Masyarakat Desa Rp 0,-

Alokasi Dana Desa Rp 0,-

Sumber Pendapatan Dari Perusahaan Yang Ada Di Desa Rp 936.655.790,-

Sumber Pendapatan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat Rp 0,-

Jumlah Belanja Publik/Belanja Pembangunan Rp 0,-

Jumlah Belanja Aparatur/ Pegawai Rp 0,-

(sumber: prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id)

Ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penyajian laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang dilaporkan pada tingkat atas

melalui website prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id dengan Lampiran

Peraturan Desa Puncak Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB-Desa).

Pada tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang

ter-input di website prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id, jumlah Anggaran

Belanja dan Penerimaan Desa Puncak Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.791.

623.611 yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp

47

33.851.821, Bantuan Pemerintah Pusat Rp 821.116.000, Alokasi Dana Desa

sebesar Rp 936.665.790.

Tabel 4.3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Puncak

Tahun Anggaran 2020

Kode Rek.

Uraian Anggaran

Pendapatan

Pendapatan Asli Desa Rp 1.021.950,00

Pendapatan Transfer Rp 2.001.711.878,62

Pendapatan Lain-lain Rp 1.365.341,00

Jumlah Pendapatan Rp 2.004.099.169,62

Belanja

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 723.453.674,79

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa

Rp 38.400.000,00

Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa

Rp 327.998.400,00

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Rp 13.407.936,00

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 128.697.338,79

Penyediaan Tunjangan BPD Rp 112.800.000,79

Penyediaan Operasional BPD Rp 7.935.000,00

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp 43.200.000,00

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Rp 34.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan

Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

Rp 500.000,00

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp 5.115.000,00

48

Pengelolaan Administrasi Inventarisasi Penilaian Aset Desa

Rp 11.400.000,00

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1,118,861,704.00

Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

Rp 10,950,000.00

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu Rp 47,110,000.00

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 29,700,000.00 Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Rp 542,457,770.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

Rp 487,443,934.00

Sub Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 1,200,000.00

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 94,675,000.00

Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat

Rp 8,799,000.00

Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan Dan Keagamaan

Rp 10,370,000.00

Pembinaan Majelis Taklim Rp 46,350,000.00

Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan Kabupaten Atau Kota

Rp 13,580,000.00

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan PKK Rp 15,576,000.00

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 176,926,449.00

Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan

Pemeliharaan Saluran Irigasi Rp 117,767,251.00

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan

Rp 9,073,770.00

Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan

Rp 38,085,428.00

49

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp 4,000,000.00 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 8,000,000.00

Jumlah Biaya Rp 2.113.916.829,00

Surplus / (Defisit) (Rp 109.817.659,38)

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Rp 109.817.659,38

(sumber:Lampiran II Peraturan Desa Puncak Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasar pada ringkasan lampiran

Peraturan Desa Puncak Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB-Desa) diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa

puncak belum cukup memadai untuk dikatakan akuntabel karena adanya

perbedaan laporan APBDesa yang dilaporkan ke tingkat atas dengan keadaan

sebenarnya. Berdasar dalam pengelolaan keuangan Desa Puncak, dapat dilihat

bahwa tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa telah

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hanya saja, dalam prosesnya

tetap ada beberapa hal yang mengganjal.

E. Pelaksanaan Good Village Governance

Pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan

masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dilakukan dengan baik

dalam proses persiapan hingga pertanggungjawaban. Tiga pilar utama dalam

mencapai good governance untuk menghindari adanya penyelewengan

keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif (Ismawan dan

Haryati, 2021). Pemerintahan desa yang baik harus memuat prinsip-prinsip

50

transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Desa (Atmadja, et al., 2018).

Tabel 4.4.

Implementasi Good Village Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Puncak Tahun 2020

Indikator Good Village

Governance Implementasi Ket.

Transparansi Memadai Keterbukaan, kemudahan akses dan

kejelasan informasi keuangan desa maupun

pelayanan pengaduan

Akuntabilitas Belum

memadai

Kejujuran, objektifitas, transparansi, dalam

pengelolaan keuangan Desa Puncak

terbantahkan dengan adanya perbedaan

dalam laporan keuangan yang dilaporkan ke

pemerintah tingkat atas dengan laporan

keuangan sebenarnya yang ada di tangan

pemerintah Desa Puncak. Kreatifitas dalam

akuntansi dimanfaatkan untuk mempercantik

atau manipulasi laporan keuangan.

Partisipasi

Masyarakat

Memadai Masyarakat aktif dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan

pengambilan manfaat dari dana desa.

Pada prinsipnya, pelaksanaan good village governance dalam

pengelolaan keuangan di Desa Puncak telah cukup memadai. Namun pada

aspek akuntabilitas, terdapat sesuatu yang mengganjal dan membuat keraguan

pada akuntabilitas pemerintah Desa Puncak, yaitu terdapat dua laporan

keuangan yang berbeda.

51

Tabel 4.5.

Perbandingan laporan APBDesa Puncak Tahun 2020

APBDesa Puncak di

prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id

APBDesa Puncak di lampiran Peraturan

Desa Puncak

APBD Kabupaten Rp 0,- Dana Desa Rp 1.023.661.000,-

Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Rp 33.851.821,-

Bagi hasil Pajak &

Retribusi daerah

kab/kota

Rp 36.569.536,-

Bantuan

Pemerintah

Provinsi

Rp 0,- Alokasi Dana Desa Rp 941.481.342,-

Bantuan

Pemerintah Pusat Rp 821.116.000,-

Pendapatan Asli

Desa Rp 1.021.950,-

Pendapatan Asli

Desa Rp 0,-

Pendapatan lain-

lain yang sah Rp 1.365.341,-

Swadaya

Masyarakat Desa Rp 0,-

Jumlah

Pendapatan Rp 2.004.099.169,-

Alokasi Dana Desa Rp 936.655.790,-

Sumber

Pendapatan Dari

Perusahaan Yang

Ada Di Desa

Rp 0,-

Sumber

Pendapatan Lain

Yang Sah Dan

Tidak Mengikat

Rp 0,-

Jumlah APBDesa Rp 1.791.623.611,-

Tabel 4.5 merupakan tabel perbandingan laporan pertanggungjawaban

yang terdapat di prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id dengan yang ada

ditangani pemerintah Desa Puncak. Ketika ditelusuri, terdapat perbedaan antara

laporan pemerintah Desa Puncak memanipulasi laporan keuangan yang

dipertanggungjawabkan ke pemerintah tingkat atas. Dibalik keterbukaannya

kepada masyarakat desa dan meskipun masyarakat berpartisipasi aktif dalam

52

pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Puncak diduga melakukan

manipulasi atas laporan keuangan yang dilaporkan pada pemerintah tingkat atas.

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam nilai nominal dalam

beberapa akun. Alokasi Dana Desa, di prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id

tercatat Rp 936.655.790 sedangkan Alokasi Dana Desa di lampiran Peraturan

Desa Puncak tercatat Rp 941.481.342, jadi ada selisih sebesar Rp 4.825.552.

Pendapatan Asli Desa di prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id tercatat Rp 0

sedangkan Pendapatan Asli Desa di lampiran Peraturan Desa Puncak tercatat

Rp 1.021.950. Jumlah APBDesa di website

prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id sebesar Rp 1.791.623.611 sedangkan

Jumlah Pendapatan di lampiran Peraturan Desa Puncak sebesar Rp

2.004.099.169.

Perbedaan laporan pendapatan yang cukup signifikan membantah

adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan Desa Puncak.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa puncak belum

memadai kepada pemerintah tingkat atas karena begitu besarnya perbedaan

laporan APBDesa yang dilaporkan melalui website

prokedes.binapemdes.kemendagri.go.id. Asumsi akuntabilitas memiliki makna

bahwa berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan

ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau yang

dimiliki beberapa stakeholder (Asmawati dan Basuki, 2019).

1. Transparance

Transparansi berarti keterbukaan. Dalam instansi pemerintahan,

transparansi menjadi hal yang rawan dan penting. Karena sumber utama dana

pemerintah adalah dari rakyat yang tentunya digunakan untuk kesejahteraan

53

rakyat. Transparansi menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang terbuka

atau tidak ada yang tersembunyi. Adanya informasi yang mudah diakses serta

komunikasi yang baik oleh perangkat desa membuat pengelolaan keuangan

desa dianggap transparan. Pemerintah Desa Puncak membuat papan informasi

yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan sebagai bentuk

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, akses informasi yang

transparan juga didapatkan oleh masyarakat Desa Puncak.

Menurut Krina, 2003 dalam (Hanifah and Praptoyo, 2015) indikator-

indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab

b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang

dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

c. Kemudahan akses informasi

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media

massa dan lembaga non pemerintah

Tabel 4.6.

Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Puncak

Tahun 2020

No. Indikator

transparansi Impementasi Ket.

1. Penyediaan informasi

yang jelas tentang

tanggung jawab

Tugas pokok dan fungsi masing-masing

dari jabatan pemerintah desa puncak

tertera dalam Peraturan Desa Puncak

Nomor 03 Tahun 2020, BAB 1 Pasal 1.

Selain itu, keterangan tugas dalam

pengelolaan keuangan juga tertera di

dalam struktur pengelolaan keuangan

desa puncak

Memadai

54

2. Menyusun suatu

mekanisme

pengaduan jika ada

peraturan yang

dilanggar

Kotak pengaduan/ saran disediakan di

kantor Desa Puncak. Saran-saran juga

dapat dikemukakan dalam Musrenbang

(Musyawarah Perencanaan

Pembangunan) atau musyawarah-

musyawarah lainnya.

Memadai

3. Kemudahan akses

informasi

Akses informasi dalam pengelolaan

keuangan desa puncak cukup baik.

Penyediaan papan informasi di kantor

desa puncak dilakukan agar masyarakat

dapat dengan mudah mengangkses

informasi tersebut. Pemerintah desa

melakukan Penetapan APBDesa dengan

dengan menghadirkan perwakilan dari

setiap bagian masyarakat seperti:Camat

Sinjai Selatan, Pendamping Desa (PLD,

PDTI, PD), Ketua dan Anggota BPD,

Babinsa, Bhabinkamtibmas Desa

Puncak, Ketua LPM Desa Puncak dan

Anggota, Ketua PKK dan Anggota, Imam

Desa, Para Kepala Dusun, Para Imam

Dusun, Direktur BUMDesa, Ketua

RT/RW, Ketua Gapoktan, Tokoh-tokoh

masyarakat se-Desa Puncak,, Tokoh-

tokoh agama se-Desa Puncak, tokoh

pemuda se-Desa Puncak, dan Majelis

Ta’lim se-Desa Puncak.

Memadai

4. Meningkatkan arus

informasi melalui

kerjasama dengan

media massa dan

lembaga non

pemerintah

Peningkatan informasi melalui media

massa belum cukup maksimal. Hal ini

terbukti dengan masih kurangnya akses

informasi mengenai Desa Puncak ketika

ditelusuri dengan jaringan internet.

Lembaga non pemerintahan seperti

Memadai

55

lembaga kemasuarakatan telah banyak

dibentuk di Desa Puncak, yaitu ada 12

Unit Organisasi yang tercatat.

Organisasi-organisasi tersebut

diantaranya adalah Posyandu,

Kelompok Tani, Organisasi Pemuda,

Organisasi Keagamaan, Rukun

Tetangga (RT), Rukun warga (RW),

LKMD/LPM, Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang

Taruna, dan Forum Komunikasi Kader

Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat pentingnya transparansi, maka untuk mendukung sekaligus

mengkonfirmasi mengenai tabel diatas dilakukan wawancara dengan salahsatu

Pemerintah Desa Puncak, yaitu Bapak Asri sebagai Sekretaris Desa yang

menyatakan bahwa:

“Transparansi itu artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, biasa juga dibilang keterbukaan. Bentuk transparansi di Pemerintah Desa Puncak ini, kami buatkan papan informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat juga biasanya masyarakat langsung datang ke kantor desa untuk bertanya. Biasa juga ada penyuluhan-penyuluhan tentang informasi penting, seperti masalah covid ini, ada beberapa penyuluhan informasi tentang covid yang perlu masyarakat ketahui”.

Hal diatas juga dikonfirmasi dengan salahsatu masyarakat Desa Puncak

yaitu Iqbal yang mengemukakan:

“Alhamdulillah keterbukaan pemerintah mengenai keuangan Desa itu cukup baik, bagaimana pada saat penyampaian RABDesa itu atau anggaran desa itu, aparat desa itu mempublikasikannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Puncak. Ia tak segan-segan untuk menyampaikan sumber dana desa kepada masyarakatnya dan merincikan pembagian-pembagiannya ke program-program yang dibuat untuk perubahan terhadap situasi kondisi desa.”

56

Berdasar pada penuturan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa

keterbukaan pemerintah desa mengenai keuangan desa cukup baik. Hal ini

dilihat dari penyampaian pengelolan keuangan desa kepada masyarakat Desa

Puncak. Sumber dana desa dan realisasinya pada program-program yang

mendukung perkembangan desa disampaikan dengan jelas. Selain itu, Akses

informasi dipermudah melalui pertemuan-pertemuan khusus yang mengundang

masyarakat desa, diantaranya pengadaan Musrenbang. Hal ini sebagaimana

penuturan Iqbal:

“Kalau mengenai akses dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, yaa masyarakat terjun langsung dalam kegiatan kepala desa dalam mentransparansikan anggaran yang diberikan oleh pusat. Dan kalau di Desa Puncak sendiri kepala desanya itu mengundang seluruh masyarakat Desa Puncak untuk hadir dalam penyampaian anggaran tersebut sehingga masyarakat juga tahu sekian jumlah anggaran yang ada di Desa Puncak dan begitupun aparat desa juga memberikan tanggapan-tanggapan atau arahan/pengumuman kepada masyarakat tentang anggaran tersebut.”

Secara keseluruhan, penerapan transparansi dalam pengelolaan

keuangan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan dapat dikatakan telah

dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Desa Puncak terbuka kepada masyarakat

mengenai rincian dana yang dikelola. Selain itu, penjelasan dan tanggapan

mengenai keuangan desa disampaikan dengan jelas kepada masyarakat

sehingga implementasi prinsip transparansi cukup memadai dan membuat

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Puncak juga terjaga.

Implementasi prinsip transparansi di Desa Puncak ini sejalan dengan

penelitian Sahrullah, et. al., (2020) yang menemukan bahwa transparansi

terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya papan

informasi yang dipasang oleh pemerintah Desa Maradekaya Kecamatan

Bajeng Kabupaten Gowa yang berisi tentang besaran anggaran yang dikelola

padaperiode tertentu. Hendrawati dan Pramudianti (2020) yang menemukan

57

bahwa prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah

desa di Desa Setro Kabupaten Gresik dengan mengungapkan hal-hal yang

sifatnya material secara berkala kepada masyarakat luas sebagai bentuk

transparansi dalam pemerintahan agar memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa.

Transparansi dalam pemerintahan juga berupa mekanisme informasi dan

akses masyarakat dalam penyampaian pendapat, terbukanya kesempatan bagi

rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan desa

(Kumalasari and Riharjo, 2016). Prinsip transparansi dapat dilihat dari arus

informasi yang mudah diakses dari lokasi desa dan komunikasi yang baik oleh

perangkat desa kepada masyarakat sekitar sehingga pengengelolaan dana desa

dianggap transparan (Nahruddin, 2014).

2. Accountability

Kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah terjadi perubahan

yang cukup signifkan, tetapi masih saja terdapat beberapa tantangan dalam

implementasinya, mulai dari aktor pelaku kebijakan sampai capaian program

yang dilaksanakan di desa (Aminudin, 2019). Akuntabilitas menjadi suatu ukuran

yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan

dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau

yang dimiliki beberapa stakeholder (Asmawati dan Basuki, 2019). Aspek

akuntabilitas merupakan sesuatu yang begitu penting untuk dimiliki oleh setiap

organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya karena bagian dari refleksi

tanggungjawab.

58

Setiap pemerintah desa diharuskan menegakkan prinsip akuntabilitas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah

guna melaporkan serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

masyarakat dan dapat dijadikan lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam

setiap pelaksanaan kegiatan (Wardani, 2021). Akuntabilitas menjadi salahsatu

prinsip yang harus terpenuhi untuk mencapai good village governance.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan

prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan,

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh,

e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk

pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan

laporan akuntabilitas.

59

Tabel 4.7.

Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Puncak

Tahun 2020

No. Indikator

Akuntabilitas Impementasi Ket.

1. Harus ada komitmen

dari pimpinan dan

seluruh staf instansi

untuk melakukan

pengelolaan

pelaksanaan misi agar

akuntabel

Komitmen-komitmen Pemerintah Desa

Puncak dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan yang akuntabel

dapat mereka buktikan dengan adanya

buku-buku Administrasi Pemerintahan

Desa Puncak seperti: Buku Data

Peraturan Desa, Buku Keputusan

Kepala Desa, Buku Administrasi

Kependudukan, Buku Data Inventaris,

Buku Data Aparat, Buku Data Tanah

Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan

Retribusi, Buku Data Tanah, Buku

Laporan Pengaduan Masyarakat, Buku

Agenda Ekspedisi, Buku Profil Desa,

Buku Data Induk Penduduk, Buku

Data Mutasi Penduduk, Buku

Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan,

Buku Registrasi Pelayanan Penduduk,

Buku Data Penduduk Sementara,

Buku Anggaran Penerimaan, Buku

Anggaran Pengeluaran Pegawai atau

Pembangunan, Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Penerimaan,

Buku Kas Pembantu Pengeluaran

Rutin atau Pembangunan, dan Buku

Data Lembaga Kemasyarakatan.

Memadai

2. Harus merupakan Tahapan pelaksanaan pengelolaan Memadai

60

suatu sistem yang

dapat menjamin

penggunaan sumber-

sumber daya secara

konsisten dengan

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku

keuangan Desa Puncak telah

dilakukan sesuai peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Penyusunan Program

Pemerintah Desa.

3. Harus dapat

menunjukkan tingkat

pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah

ditetapkan

Tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan telah

dilampirkan dengan jelas dalam

laporan pertanggungjawaban

pemerintah Desa Puncak.

Memadai

4. Harus berorientasi

pada pencapaian visi

dan misi serta hasil

dan manfaat yang

diperoleh

Pemerintah Desa Puncak mengikuti

segala hasil keputusan dalam

Musrenbang. Pemerintah desa

melibatkan masyarakat dalam diskusi

pengelolaan keuangan desa karena

masyarakat yang akan mendapatkan

manfaat dan lebih mengetahui

kebutuhannya.

Memadai

5. Harus jujur, objektif,

transparan, dan

inovatif sebagai

katalisator perubahan

manajemen instansi

pemerintah dalam

bentuk pemutakhiran

metode dan teknik

pengukuran kinerja

dan penyusunan

laporan akuntabilitas.

Kejujuran, objektif, transparan, belum

maksimal diimplementasikan oleh

pemerintah desa karena adanya

perbedaan laporan kepada pemerintah

tingkat atas dengan laporan

sebenarnya. Pendapatan Asli Desa

tidak dilaporkan sehingga ada

perbedaan dalam jumlah pendapatan

desa yang dilaporkan ke pemerintah

tingkat atas dengan laporan asli yang

ada di pemerintah desa puncak.

Belum

memadai

61

Akuntabilitas pemerintah desa yang dideskripsikan pada tabel diatas

sejalan dengan pernyataan salahsatu Pemerintah Desa Puncak, Bapak Asri

(Sekretaris Desa):

“Kami disini melayani sesuai dengan tupoksi masing-masing. Semuanya kan harus sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Sesuai dengan permendagri. Kerjasama dengan sesama aparat desa juga kami jaga dengan baik karena kalau ada yang tidak memiliki hubungan baik, pasti lain-lain juga dirasa kerjasamanya. Terlebih lagi kita ini pemerintah desa yang bertugas memberikan pelayanan yang baik untuk desa dan masyarakat desa, jadi tupoksi masing-masing sudah ada dan harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Pemilihan aparat desa juga tidak seenaknya siapa disuka itu di pilih, tapi ada aturannya dan ahrus disesuaikan degan yang dibutuhkan supaya itu kinerja pemerintah desa tetap baik dan ada namanya pengawas yang tentu akan mengawasi dan mengayomi segala aktivitas di Pemerintah Desa”.

Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa secara umum,

pelayanan atau kinerja pemerintah Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan telah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri). Pembagian tupoksi Pemerintah

Desa Puncak mengikuti Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor

84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Adanya buku-buku administrasi pemerintahan Desa Puncak yang lengkap

serta kemampuan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi yang

berkaitan dengan administrasi. Komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk

mencapai visi misi pemerintahan Desa Puncak, sumber daya manusia yang

memadai, dan informasi keuangan yang jelas sebagai bentuk

pertanggungjawaan kepada masyarkat juga menjadi beberapa faktor yang

mampu mendukung bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan Desa Puncak

cukup memadai. Hal ini sebagaimana dengan penuturan Iqbal (Masyarakat Desa

Puncak):

62

“Alhamdulillah untuk saat ini para aparatur desa atau staf desa dalam memberikan semua pelayanan itu sangat memuaskan karena cara dia menyampaikan sesuatu terperinci. Persyaratan pengurusan jelas. Saya rasa ini sudah jelas tentang persyaratan pengurusan administrasi karena dalam desa itu setiap tahunnya ada semacam survei tentang PBB atau syarat-syarat administrasi dari pembangunan atau perkebunan. ya saya kira sudah jelas dalam pengurusan administrasi. Kinerja staf desa juga cukup lumayan baik dan jarang sekali lambat dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pemerintah desa telah memiliki kemampuan memadai dalam memberi pelayanan administrasi untuk masyarakat desa puncak tersebut. Dari aparatur desa sendiri yaitu kepala desa merekrut staf-staf yang memang mempunyai kemampuan atau kelebihan khusus untuk kepengurusan pelayanan administrasi yang ada di Desa Puncak. Jadi mereka mampu dengan cepat menanggapi apa kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh masyarakat itu ya aparat desa itu juga menginformasikan bahwa sekian anggaran yang masuk dalam Desa Puncak. Jadi sekian rupa bentuk fasilitas atau perubahan yang bisa diwujudkan oleh kepala desa tersebut”.

Dari pernyataan masyarakat desa diatas dapat disimpulkan bahwa segala

pertanyaan dan pelayanan pemerintahan dirasakan baik oleh masyarakat.

Masyarakat merasakan tanggungjawab pemerintah desa puncak benar-benar

dilaksanakan dengan baik dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa

dirasa sudah cukup jelas.

Kinerja pemerintah Desa Puncak sempat terhambat karena adanya

pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menjadi ujian bagi seluruh sektor, baik

itu sektor industri maupun pemerintahan yang berdampak secara langsung pada

kehidupan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa atau pelayanan dalam

pemerintahan Desa Puncak juga mendapatkan dampak tersebut seperti halnya

desa-desa lainnya yang juga menjadi terhambat. Bantuan tersebut sangat

bermanfaat namun juga rentan dengan konflik diskriminasi maupun korupsi.

Adanya bantuan khusus Covid-19 sempat menjadi permasalahan karena

adanya isu dikriminasi dalam pembagian bantuan di Desa Puncak. Meskipun

pernyataan-pernyataan masyarakat desa sebelumnya mendukung bahwa

akuntabilitas pemerintah Desa Puncak cukup memadai, namun masyarakat Desa

63

Puncak juga sempat meragukan mengenai keadilan pemerintah Desa Puncak

dalam pembagian BLT ADD (Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa) yang

merupakan bantuan karena adanya pandemi Covid-19.

“Adapun kasus diskriminatif dalam pembagian BLT dana desa yang sempat diberitakan, memang pada saat buming booming-nya masa pandemi itu ada namanya bantuan sosial atau bantuan BLT dana desa. Dalam pembagian tersebut itu kemarin tidak merata sebab ada beberapa unsur yang seharusnya tidak menerima bantuan tapi malah dia mendapatkan dana bantuan tersebut tanpa melalui melihat dari sistem kelas atau kehidupan mereka. Jadi ada bentuk pertanggungjawaban tersendiri dari aparatur desa tentang diskriminasi pembagian BLT tersebut. Ya kita selaku masyarakat itu cukup mendengar dan melihat kejadian atau fenomena yang ada dan kita tidak boleh langsung menjustice bahwasanya aparat desa itu tidak adil dalam melakukan pembagian BLT. Jadi sebenarnya masyarakat hanya cuma melihat dan mendengar itu pun kita menyampaikan aspirasi ketika dalam pribadi sendiri itu mengejutkan atau tidak masuk akal dalam pikiran kita.”

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah Desa Puncak sangat tinggi. Namun, pernyataan informan

yang mengatakan bahwa dari kasus tersebut masyarakat cukup melihat dan

mendengar menggambarkan bahwa masih ada sedikit keraguan yang

mengganjal. Adanya perasaan diskriminasi dalam pembagian Bantuan Langsung

Tunai (BLT) tersebut tidak membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada

pemerintah setempat. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi mengenai isu

diskriminasi tersebut maka dilakukan wawancara dengan Pemerintah Desa

Puncak, yaitu Bapak Asri selaku Sekretaris Desa:

“Oh itu kemarin ada salah paham. Memang beritanya sampai naik di media massa. Keluarga yang dikatakan seharusnya tidak dapat bantuan itu sebenarnya memang orangtuanya PNS. Cuma ini yang di kasi bantuan itu anaknya, sudah menikah. Jadi mereka beda KK dan berhak dapat bantuan karena kondisi ekonomi anaknya memang perlu bantuan.”

Pernyataan pemerintah Desa Puncak diatas jelas membantah adanya

diskriminatif dalam pembagian bantuan Covid-19. Setelah dikonfirmasi, ternyata

ada kesalahpahaman. Selain isu diskriminatif dalam pembagian bantuan, Desa

64

Puncak dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan keuangan juga menjadi

terhambat karena adanya pandemi ini. Pengaturan jadwal pelayanan yang

terbatas membuat beberapa kegiatan juga ikut terhambat. Pelaksanaan jaga

jarak dan menggunakan masker hingga saat ini masih diberlakukan sesuai

dengan arahan dari pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan desa yang baik tercermin dalam pengelolaan

keuangan desa yang dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Interpretasi akuntabilitas ini dapat

dlihat dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa dengan prinsip bahwa setiap

kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk menjamin value for money dan reliabilitas dalam pelaporan

keuangan desa (Ismawan dan Haryati, 2021).

Jika merujuk dari prinsip-prinsip akuntabilitas diatas, dapat disimpulkan

bahwa Pemerintah Desa Puncak secara umum dapat dikatakan akuntabel

kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kampen (2009) bahwa

pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa, yaitu segala kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan sehingga terwujud good village

governance. Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas belum memadai karena

beberapa prinsip-prinsip tersebut dilanggar dan kemungkinan adanya

kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa Puncak.

Implementasi prinsip akuntabilitas yang belum memadai juga senada

dengan penelitian Rokhati et. al., (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas di

65

Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan belum terlaksana

dengan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pengawasannya karena kurangnya antusiasme masyarakat desa untuk

berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, serta kurangnya

pengetahuan tentang akuntansi pemerintah oleh sumber daya manusia yang

berperan sebagai pengelola. Hanafie et. al., (2019) juga menemukan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Masalembu juga belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya dilihat dari aspek keuangan, manfaat dan

prosedur.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah media untuk perolehan informasi tentang

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang penting terlibat dalam

mencapai tujuan program desa yang telah ditetapan. Selain itu, masyarakat akan

lebih memberikan kepercayaan yang tinggi ketika terlibat dalam pembangunan

desa yang mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Keterlibatan atau

partisipasi masyarakat juga merupakan hak masyarakat karena mereka yang

akan merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan desa.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011: 61-63) membedakan

partisipasi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

d. Partisipasi dalam Evaluasi.

66

Tabel 4.8.

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Puncak Tahun 2020

No. Indikator Partisipasi

Masyarakat Impementasi Ket.

1. Partisipasi dalam

Pengambilan

Keputusan

Masyarakat Desa Puncak diundang

dalam Penetapan APBBDesa Tahun

Anggaran 2020. Perwakilan dari

masing-masing elemen masyarakat

dihadirkan dan pemerintah tingkat atas

seperti camat dan pengawas juga hadir

dalam Musrenbang. Musyawarah-

musyawarah juga dilakukan ketika ada

hal yang penting. Seperti ketika ada

kasus mengenai kesalahpahaman

dalam pembagian BLT DD Covid-19.

Memadai

2. Partisipasi dalam

Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat Desa Puncak

dalam pelaksanaan pembangunan desa

juga terlihat dalam memberikan

pemikiran tetang kebutuhan desa dan

konsumsi selama pembangunan desa.

Memadai

3. Partisipasi dalam

Pengambilan Manfaat

Masyarakat sangat senang dengan

peningkatan kualitas pembangunan

desa dari tahun ke tahun. Masyarakat

memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan

dan pembangunan sesuai dengan

fungsinya. Selain itu, masyarkat juga

ikut menjaga dan memelihara fasilitas-

fasilitas desa.

Memadai

4. Partisipasi dalam

Evaluasi

Masyarakat teribat dalam evaluasi hasil

pembangunan desa dengan melakukan

pemantauan dan evaluasi langsung.

Memadai

67

Masyarakat yang berpartisipasi lebih aktif dalam menyampaikan

pendapat cenderung tidak apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

desa dalam mengelola keuangan desa. Partisipasi masyarakat adalah

sumbangsih sukarela dari masyarakat, baik dalam proses perencanaan,

pengambilan keputusan, hingga dalam pelaksanaan program kerja yang akan

memberikan manfaat kepada masyarakat desa itu sendiri.

Partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari terwujudnya good

village governance pada Desa Puncak adalah hal yang penting. Ketika hubungan

masyarakat dengan pemerintah setempat baik maka partisipasi masyarakat juga

akan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asri (Sekretaris Desa)

ketika menguatkan tabel diatas, informan menyatakan:

“Kami sebagai pemerintah desa berusaha membangun hubungan yang baik dengan masyarakat desa. Karena hubungan yang baik itu dasar dari segala aktivitas menjadi baik. Ada berbagai cara yang kami lakukan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, diantaranya melibatkan masyarakat dalam program-program desa seperti program pembangunan, kegiatan tingkat desa hingga kecamatan, dibentuk juga organisasi pemuda atau organisasi masyarakat yang dapat mewadahi kegiatan masyarakat yang lebih bermanfaat tentunya.”

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh penuturan Iqbal (masyarakat Desa

Puncak):

“Pemberdayaan masyarakat pada Desa Puncak cukup baik ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Sebab ada banyak kelompok-kelompok sosial yang dibuat oleh mitra desa agar masyarakat itu hidup bisa lebih sejahtera lagi. Koordinasi atau hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa itu sangat baik karena masing-masing masyarakat itu menciptakan sebuah ego yang baik, dan mampu tertib dalam melakukan sebuah pengurusan administrasi terhadap layanan yang diberikan. Adapun hubungan emosional antara masyarakat dan staf desa atau aparatur desa itu sangat baik dilihat dari kehidupan aktivitas masyarakat yang selalu melakukan perjumpaan dengan aparat di desa.”

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi di

Desa Puncak cukup aktif. Berbagai kalangan masyarakat dihadirkan dalam

68

rapat-rapat penting atau musyawarah yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan desa. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Asri (Sekretaris Desa)

yang mengemukakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat desa puncak bisa dikatakan sangat aktif. Kalau ada musyawarah, tokoh-tokoh masyarakat diundang dan mereka aktif hadir dan memberikan usulan-usulan apa yang harus dilakukan untuk perkembangan Desa Puncak. Musrenbang salahsatu wadah kita bermusyawarah tentang pengelolaan keungan desa dan apa saja program kerja yang sebaiknya diadakan dan tidak diadakan. Kita juga sesuaikan dengan program kerja pemerintah tingkat atas.”

Keaktifan yang diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan sekretaris

desa diatas senada dengan ungkapan Iqbal (Masyarakat Desa Puncak)

sebelumnya yang menyatakan:

“Masyarakat terjun langsung dalam kegiatan kepala desa dalam mentransparansikan anggaran yang diberikan oleh pusat. Dan kalau di Desa Puncak sendiri kepala desanya itu mengundang seluruh masyarakat Desa Puncak untuk hadir dalam penyampaian anggaran tersebut sehingga masyarakat juga tahu sekian jumlah anggaran yang ada di Desa Puncak dan begitupun aparat desa juga memberikan tanggapan-tanggapan atau arahan/pengumuman kepada masyarakat tentang anggaran tersebut.”

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dalam

Musrenbang. Bias gender dalam kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan

daerah terkadang masih terjadi karena rendahnya pemahaman pengambil

keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif tentang makna, tujuan dan arah

pembangunan yang responsif gender (Fatimah et. al., 2021). Namun, hal

tersebut tidak terjadi di Desa Puncak. Hal ini sebagaimana data Tingkat

Perkembangan Desa Puncak yang menunjukkan bahwa jumlah peserta

perempuan dalam Musrembang desa/kelurahan sama dengan jumlah peserta

laki-laki, yakni 25,00%. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

Puncak yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun hanya dihadiri oleh 50,00%

masyarakat.

69

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pengambilan keputusan dan

evaluasi, tetapi masayarakat juga tertarik dan aktif dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa, utamanya dalam hal pembangunan Desa Puncak.

Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Bapak Asri (Sekretaris Desa):

“Begitu juga kalau ada seperti pembangunan jalan itu, biasanya yang di berdayakan untuk membantu perbaikan jalan yah masyarakat sekitar, ada juga yang siapkan makanan. Saya kira keaktifan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan desa itu atas kesadaran masyarakat juga kalau itu fasilitas-fasilitas desa akan dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat desa itu”

Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Iqbal (Masyarakat

Desa):

“Keterlibatan masyarakat dalam program kerja di desa cukup menarik juga untuk masyarakat desa. Sebagaimana kita ketahui, desa memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga bentuk gotong-royong dari masyarakat untuk program kerja di Desa Puncak terbangun dan hubungan emosional mereka pun sangat erat, menggenggam erat yang namanya tali silaturahmi atau tali persaudaraan di desa puncak.”

Musrenbang atau musyawarah lainnya yang diadakan berkaitan dengan

pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat secara kritis menilai lingkungan

sosial, ekonomi dan menilai penghimpunan sumberdaya yang mampu

mendukung pemanfaatan pengelolaan keuangan desa. Tali persaudaraan

menjadi semakin erat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan

masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat cukup baik jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Masyarakat desa merasa senang dan mendapatkan manfaat yang

begitu besar dari adanya dana desa. Masyarakat berpartisipasi dalam

pengambilan manfaat dari adanya dana desa dengan menggunakan fasilitas-

fasilitas desa dan membentuk berbagai kelompok sosial (organisasi) yang

dibangun oleh mitra pemerintah desa untuk mendukung peningkatan

70

kesejahteraan masyarakat Desa Puncak. Berikut adalah organisasi anggota

lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Puncak:

a. Posyandu

b. Kelompok Tani

c. Organisasi Pemuda

d. Organisasi Keagamaan

e. Rukun Tetangga

f. Rukun Warga

g. LKMD/LPM

h. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

i. Karang Taruna

j. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Puncak dapat dikatakan telah terlaksana

secara maksimal. Kepercayaan masayarakat kepada aparat desa menunjukkan

adanya hubungan baik antara aparat desa dengan masyarakat. Keterlibatan

dalam pengembilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan keuangan seperti

perencanaan penggunaan anggaran dan evaluasi menjadi bukti bahwa

masyarakat Desa puncak telah berpartisipasi secara maksimal.Keterlibatan aktif

masyarakat desa pada pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang harus

menjadi perhatian penting.

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Mais dan Palindri (2020),

pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi

Banyuasin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keungan desa dengan

melaksanakan musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-

masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa,

71

membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat

papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan

pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Pora et. al. (2021)

juga menemukan partisipasi aktif masyarakat Desa Amasing Kota yang dilibatkan

oleh pemerintah desa dalam membahas program-program apa saja yang hendak

akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

F. Pembahasan

Tata kelola pemerintah yang baik atau good governance merupakan

sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya

dapat dipertanggungjawabkan (Wardani, 2021). Penerapan prinsip-prinsip

pemerintahan desa yang baik tidak terlepas dari permasalahan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan sebagai acuan untuk menghasilkan laporan

keuangan pemerintah yang berkualitas (Sujana, et.al., 2020). Sangat penting

untuk menerapkan good governance di tingkat organisasi terkecil seperti desa

untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi dana yang

dikumpulkan dari masyarakat atau subsidi dari pemerintah pusat. Good village

governance dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas

dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah desa dan

keterlibatan pemangku kepentingan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik

(Riskawati, et al., 2016).

Mekanisme pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Desa Puncak

yang ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban

secara garis besar telah cukup baik. Meskipun pelaksanaan pengelolaan

keuangan Desa Puncak masih belum sepenuhnya mengimplementasikan

72

prinsip-prinsip good village governance. Hanya transparansi kepada masyarakat

dan partisipasi masyarakat yang dapat dikatakan menghampiri pengelolaan

keuangan desa yang baik. Sedangkan akuntabilitas belum dilaksanakan secara

maksimal karena adanya beberapa hal yang tersembunyi atau mungkin

dimanipulasi. Individu atau organisasi yang akuntabel tidak dapat

menyembunyikan kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah

penyelidikan (Nahruddin, 2014).

Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Puncak telah menerapkan

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang merupakan

kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik atau good village

governance. Pemerintah Desa Puncak melaksanakan tahapan perencanaan

pengelolaan keuangan desa sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu dengan

mengadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang

membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Dalam tahapan perencanaan ini,

Pemerintah Desa Puncak secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat

mengenai sumber dana desa dan mendiskusikan pemanfaatan dana desa.

Musrenbang yang diadakan tersebut membuktikan partisipasi aktif masyarakat

Desa Puncak dan keterbukaan serta tanggungjawab Pemerintah Desa Puncak

dalam melaksanakan tugasnya.

Implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga

terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Puncak. Transparansi

Pemerintah Desa Puncak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan diwujudkan

dengan memberikan informasi mengenai hal-hal realisasi kegiatan pembangunan

Desa Puncak melalui papan pengumuman yang berada di Kantor Desa Puncak.

Pemerintah Desa Puncak telah merealisasikan program-program yang telah

73

disepakati dalam Musrenbang dan hal ini mendukung bahwa Pemerintah Desa

Puncak dapat dikatakan akuntabel. Masyarakat juga diberi ruang untuk ikut

meninjau langsung pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan keuangan desa

yang baik akan terinterpretasikan dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan

keuangan yaitu ditinjau dari kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan

dengan realisasinya.

Pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Pemerintah

Desa Puncak memberikan informasi keuangan kepada otoritas pemerintah yang

lebih tinggi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan

desa, Pemerintah Desa Puncak menyampaikan laporan APBDesa (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa) dan pelaksanaannya. Tahapan

pertanggungjawaban Pemerintah Desa Puncak ini secara administrasi dilakukan

sebagaimana mestinya namun, ketika ditelusuri ternyata dalam

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Puncak terdapat dua laporan

keuangan yang berbeda. Pemerintah Desa Puncak memberikan laporan yang

berbeda kepada otoritas pemerintah tingkat atas yang mungkin saja laporan

tersebut telah “dipercantik”.

Penemuan dua laporan keuangan yang berbeda ini tentu patut menjadi

pertanyaan meskipun masyarakat Desa Puncak telah memberikan kepercayaan

yang cukup tinggi kepada Pemerintah Desa Puncak. Pengawasan dari otoritas

yang lebih tinggi dan dari masyarakat secara langsung masih perlu ditingkatkan.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas ternyata tidak mampu ditegakkan

dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Pemerintah

Desa Puncak. Meskipun yang terlihat bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif

dalam pengelolaan keuangan Desa Puncak, namun realitasnya hal tersebut tidak

74

mampu membendung adanya manipulasi laporan keuangan desa. Berdasarkan

hal tersebut, pengelolaan keuangan di Desa Puncak dapat dikatakan belum

memadai dalam memenuhi prinsip akuntabilitas meskipun transparansi dan

partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak adanya dana desa, perubahan yang cukup signifikan dirasakan

oleh masyarakat desa. Perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan

pembangunan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap masyarakat

Desa Puncak. Secara keseluruhan penerapan good village governance dalam

pemerintahan Desa Puncak, belum terlaksana secara masimal.

1. Transparansi, keterbukaan informasi pada pemerintahan Desa Puncak cukup

baik terhadap masyarakat desa. Hanya saja, pemerintah desa puncak tidak

memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemerintah tingkat atas

sehingga ada beberapa hal yang disembunyikan dalam nilai nominal

APBDesa yang dilaporkan ke pemerintah tingkat atas.

2. Akuntabilitas, tanggungjawab atau akuntabilitas pemerintah Desa Puncak

dapat dikatakan belum akuntabel karena adanya perbedaan laporan yang

terjadi. Selain itu, pemerintah desa puncak melakukan manipulasi laporan

keuangan kepada pemerintah tingkat atas.

3. Partisipasi masyarakat Desa Puncak dikatakan cukup baik karena antusias

masyarakat desa dalam setiap kegiatan-kegiatan desa dan dalam menjaga

dan memelihara desa dan fasilitas-fasilitasnya.

B. Saran

Sebaiknya pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan prinsip-

prinsip good village governance. Pengadaan media informasi yang dapat diakses

melalui internet termasuk inovasi yang harus dikembangkan agar prinsip

transparansi terlaksana secara maksimal dan seluruh elemen masyarakat

76

dengan mudah mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Sendangkan,

Akuntabilitas setiap aparatur pemerintahan juga harus ditingkatkan dengan

memilih aparat pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-

masing serta pengawasan pengelolaan keuangan yang harus diperketat.

Masyarakat desa juga harus berpartisipasi aktif dalam evaluasi pengelolaan

keuangan desa untuk kesejahteraan dan tegaknya prinsip good village

governance di Desa Puncak.

77

DAFTAR PUSTAKA

Alwindria, Yoga, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina. 2019. Analisis Transparansi

Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). Indonesian Journal of Accounting

and Governance, vol. 3 no. 2 : 259-282.

Aminudin, Achmad. 2019. Implementation of Good Village Governance in Village

Development. Journal of Public Administration and Local Governance,

Volume 3 Nomor 1: 1-17.

Arsik, Selfianti Faisal dan Herman Lawelai. 2020. Penerapan Akuntabilitas,

Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance:

Studi Pemerintah Desa Banabungi. JSIP: Jurnal Studi Ilmu

Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1: 1-7.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi

revisi. Rineka Cipta: Bandung

Asmawati, Ika dan Prayino Basuki. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. Vol. 2(1): 63 – 76.

Atmadja, A. T., and K. A. K. Saputra. 2018. Determinant Factors Influencing the

Accountability of Village Financial Management. Academy of Strategic

Management Journal.

Ayumiati, Isnaliana, dan Jalilah. 2019. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di

Kabupaten Bireun. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 3(2): 61-

69.

Dewi, Dyah Evita dan Priyo Hari Adi. 2019. Transparansi, Akuntabilitas,

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus

Kabupaten Semarang. Edunomika, Vol. 03, No. 02: 287-299.

Dwijosusilo, Kristyan dan Siti Shafiyah. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa

Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah

Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial 2 (2): 143 – 156.

Fatimah, St., Hamsinah, Muhammad Yunus, dan Hasniati. 2021. Determinant

Factors of Low Women's Participation in Development Planning in

Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and

Multireligious Understanding (IJMMU). 8(1): 290-299.

78

Febryani, Hilalliatu. 2016. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa Pada Prinsip Habluminallah, Habluminannas Dan

Hablumminal’alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus

Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok

Timur). 6 (1): 12-20.

Gulo, Elkarya, Dina Arfianti, dan Yonson Pane. 2020. Analisis Pengelolaan

Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo’o-I Kecamatan

Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(JABEP), Vol. 6, No. 1: 1-14.

Halim, B. dan M. S. Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan

Daerah Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

H., Nugraha , A., & Huda, M. 2019. Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang

Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten

Sumenep). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan

Dan Politik Daerah, 4(1): 39-46.

Hardiwinoto.2017.Good Governance Government. Clean Good Government.

Hariandja, Tioma Roniuli dan Nanang Tri Budiman. 2020. Transparansi dalam

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. IJLIL:

Indonesian Journal of Law And Islamic Law. 2 (2): 263-277.

Hendrawati, Erna dan Mira Pramudianti. 2020. Partisipasi, Transparansi, dan

Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. Jurnal Riset

Akuntansi Kontemporer, 12(2):100-108.

Ismawan, Fiki Hendy dan Tantina Haryati. 2021. Transparansi, Akuntabilitas,

Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap

Pembangunan Desa. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi. 1(1): 506-

512.

Julita, Eva dan Syukriy Abdullah. 2020. Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah

Maasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.5, No.2: 213-221.

Kampen, J.K. .2009. Good governance at the local level: toward a global village

or a city republic ?. Economic and Environmental Studies, Vol. 9(1): 11-

29.

Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi

Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan

Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja, Volume 4

No. 3 : 179 – 188.

79

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana

Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat. KemenkeuRI: Jakarta.

Kumalasari, D. dan Riharjo, I.B., 2016. Transparansi dan akuntabilitas

pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan

Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).

Kusuma, B. H. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap

Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi.

Jurnal Akuntansi Maranatha, 8(2), 203-213.

Mais, Rimi Gusliana dan Lini Palindri. 2020. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan

Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan

Governance, Vol. 1 (1): 57-66.

Malumperas, Michael Hardi Jani, Hendrik Manossoh, dan Sonny Pangerapan.

2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di

Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan

Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal EMBA. 9 (1): 266-272.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan ke-

36. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyani, Sri, Harry Suharman, Srihadi Winarningsih, dan Citra Sukmadilaga.

2018. Peran Anggaran Partisipatif, Good Village Governance dalam

Meningkatkan Pembangunan Desa. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi

Ipteks untuk Masyarakat. Vol. 7, No. 3: 203 – 208.

Nahruddin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana

Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten

Barru. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. 4(2).

Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Kencana: Jakarta

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2012.

Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

Nugroho, S., A.F. Wijaya dan M. Said. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance. Jurnal

Administrasi Publik (JAP), 1 (5), 1010-1015.

Nur, Sri Wahyuni dan Fitri. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan

Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Tellumpanuae Kabupaten Maros. Jurnal Dedikasi Masyarakat, 3(1):1–9.

80

Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan

Usaha Milik Desa (bumdes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso.

Jurnal Administrasi PUBLIK, 5(74).

Rakhmawati, Intan, Yunita Sriningsih, dan Wirawan Suhaedi. 2020. Partisipasi

Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Binawakya,

Volume 14, Nomor 9: 3243-3248.

Rini, Romana. 2019. Pengaruh Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap

Peningkatan Sumber Daya Manusia. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Vol. 8 No. 4 : 329-332.

Riskawati, T.H. Amaliah., A. Lukum. 2016. Analysis Of Local Government

Performance In Managing Distribution Of Village Funds (Case Study In

Kalia Village, Talatako SubDistrict, Tojo Una-Una District). Journal of

Accounting and Business Education, Vol 1 (1).

Rokhati, Ana, Saifudin, dan Dian Triyani. 2020. Pengelolaan Alokasi Dana Desa:

Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Pada Desa Ginggangtani,

Kecamatan Gubug, Kabupaten Groboga). Majalah Ilmiah Solusi, 18(1).

Safitri, Teti Anggita dan Rigel Nurul Fathah. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana

Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati,

Volume 2 Nomor 1 : 89 ‐ 105.

Sahrullah,Qalbi Istiqamah, Ayu Retno Wahyuni Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Maradekaya

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa). Uniqbu Journal of Social

Sciences (UJSS), 1(3): 94-104.

Salle, A. 2016. Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuda:

Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(1).

Satriajaya, Johan. 2018. Reinventing Village Government Dalam Penganggaran

Desa Menuju Good Village Governance. Jurnal Studi Akuntansi dan

Keuangan, Vol. 1 (1) : 1 – 16.

Setiawati, Budi dan Ahmad Farhani. 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Desa

untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah

Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. PubBis : Jurnal Ilmu

Administrasi Publik & Bisnis, Vol. 3, No. 2: 162-178.

Siregar, Maju. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap

Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan

Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 4 No. 2.

81

Sopanah, 2015, Dibalik Ceremonial Budgeting “Rembug Desa Tengger”

Partisipasi Nyata Dalam Pembangunan, Proceeding Simposium

Nasional Akuntansi XVIII, Medan.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta,

Bandung.

Sujana, Edy, Komang Adi Kurniawan Saputra, dan Daniel T. H Manurung. 2020.

Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve

Quality Village Financial Reports. International Journal of Innovation,

Creativity and Change, Volume 12, Issue 9.

Sukmawati, Fitri dan Alfi Nurfitriani. 2019. Pengaruh Transparansi dan

Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada

Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar

Modal, dan UMKM, Volume 2, Nomor 1: 52-66.

Suripatty, Roberthair dan Arce Yulita Ferdinandus. 2020. Transparansi

Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemanfaatan

Pemberdayaan Masyarakat Papua di Kabupaten Sorong Propinsi

Papua Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.13, No.2: 1-7.

Susliyanti, Eni Dwi. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

(Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun

2015). Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis V.

Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan

Anggaran Dana Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3,

No. 1: 21-28.

Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander.

2018. Analisis Transaparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa

Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset

Akuntansi Going Concern. 13 (4): 76-84.

Taufik, Taufeni. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan

Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Riau. 17(10)

Tulis, Yulius Galendra, Intiyas Utami, dan Aprina Nugrahesthy Sukistya H.

2018.Village Fund Management Transparency : A Lesson Learned.

Journal Of Accounting And Strategic Finance. 1 (2).

Wardani, Dewi Kusuma dan Ratih Ranika Putri Utami. 2020. Pengaruh

Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. Jurnal

Kajian Bisnis, vol. 28 No.1 : 35-50.

82

Wardani, Putri Pramudya. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi dalam

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten

Jombang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. 9(2)

Widodo, Teguh dan Suharyono. 2021. Pengaruh Perencanaan serta

Pelaksanaan dan Penatausahaan terhadap Pertanggungjawaban

Keuangan BUMDES di Kabupaten Bengkalis. At-Tadbir: Jurnal Ilmiah

Manajemen. 5 (1): 35-46.

83

LAMPIRAN

84

85

86

87

88

89

90

91

BIOGRAFI PENULIS

Pajrul Khair Asiz pangggilan Pajrul lahir di Sinjai pada

tanggal 23 Januari 1999 dari pasangan suami istri Bapak

Abd Asiz, S.Pd dan Ibu Hasni Arif, S.Pd. Peneliti anak

Pertama dari Dua Bersaudara. Peneliti bertempat tinggal di

Sinjai Selatan, Bikeru.

Menyelesaikan pendidikan di SD Negri 43 Bontopedda pada tahun 2010,

Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan dan

lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 1 Sinjai Selatan, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis

melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima

sebagai salah satu mahasiswa pada Fakults Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Akutantansi Strata satu(S1).