BAB I TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK

[USULAN TEKNIS JASA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI

DAN BASISDATA SIMKARI TAHUN 2014]

2

1 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK

1.1 Tanggapan Terhadap KAKKejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang

senantiasa beradaptasi guna meningkatkan kinerja sehingga dapat

menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, khususnya di bidang

penuntutan.

Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik

Indonesia guna meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan

keterbukaan informasi publik baik dari sisi perangkat keras,

perangkat lunak aplikasi maupun jaringan.

Setelah membaca dan mempelajari kerangka acuan kerja, ada beberapa

tanggapan umum yang diharapkan mendapat perhatian dari pemberi

pekerjaan sebgai bahan pertimbangan dalam pelaksaan Pengembangan

Perangka Lunak Aplikasi dan Basisdata SIMKARI Tahun 2014, yaitu :

1)Perlu adanya sebuah mengenai infrastruktur, karakteristik

oraganisasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap masing-masing

satuan kerja yang akan mengimplementasikan SIMKARI ini.

2)Fasilitas (ruang meeting, perangkat keras, perangkat lunak, dsb)

untuk sesi implementasi workshop, tranining for the user dan

kegiatan lainnya disarankan dapat disediakan oleh PPK untuk

meningkatkan efektivitas kinerja penggunaan aplikasi.i

3)Sistem ini digunakan oleh banyak pihak dan diharapkan diakses

secara intensif baik oleh pihak yang bertugas mengupdate data

maupun pihak pimpinan yang ingin memantau kegiatan dari SIMKARI

ini. Oleh karena itu, tampilan yang menarik dan interaktif

PT. MITREKA SOLUSI INDONESIAPatra Office Tower18th Floor, Suite 1812Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34

Jakarta 12950 - Indonesia



3

disertai informasi yang sesuai dengan kebutuhan tiap pengguna

menjadi faktor penting penggunaan aplikasi ini.

4)Membuat perangkat lunak yang user friendly sangat tergantung pada

kebutuhan user yang terkadang bisa menjadikan tampilan aplikasi

menjadi lebih komplek dan rumit seingga diperlukan persamaan

persepsi terlebih dahulu sebelum mebangun program aplikasi.

Kesamaan visi ini akan menjadi salah satu bagian penting dalam

jadwal untuk menciptakan efesiensi.

1.1.1 Tanggapan Terhadap PendahuluanPada KAK yang diberikan kepada pihak konsultan pada bagian

Pendahuluan, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas agar dapat

memudahkan pihak konsultan dalam memberikan usulan solusi terkait

pekerjaan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi dan Basisdata

SIMKARI 2014, yaitu :

1) Pada pendahuluan, point 1.1 Latar Belakang, terdapat kalimat “

Pada Tahun 2014 ini akan dikembangkan modul aplikasi Otomasi

Perkantoran...”, untuk pembangunan aplikasi Otomasi Perkantoran

ini diperlukan pendetailan mengenai modul-modul yang sudah ada

saat ini, dan juga rencana integrasi nya dengan aplikasi lain

yang ada di SIMKARI.

2) Pada pendahuluan, point 1.2 Maksud dan Tujuan, terdapat kalimat

“Menjaga stabilitas dan konsistensi kinerja aplikasi pada Disaster

Recovery Center (DRC)..”, pada point ini harus lebih diperjelas

apakah tim pengembang harus ikut mengembangkan sistem pada DRC,

atau hanya menjalakan prosedur yang telah ada mengenai penempatan

aplikasi SIMKARI pada sistem DRC.





4

1.1.2 Tanggapan Terhadap Data Penunjang

Pada KAK yang diberikan kepada pihak konsultan pada bagian Data

Penunjang, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas agar dapat



SIMKARI 2014, yaitu :

1) Pada Data Penunjang, point 2.3 Aplikasi SIMKARI yang belum

dioperasionalkan , pada aplikasi-aplikasi yang belum

dioperasionalkan ini perlu lebih diperjelas, kendala yang

dihadapi apakah dari sisi bisnis proses, sisi pengembang terlebih

dahulu, perangkat yang tersedia atau sosialisasi. Jika point ini

dapat lebih diperjelas, maka konsultan akan lebih mudah untuk

menganalisis arsitek sistem dan solusi yang dapat ditawarkan.

2) Pada Data Penunjang, point 2.4 Software Tools yang dipergunakan,

terdapat kalimat “OS Windows Server 2008 dan Linux”. Pada point

ini perlu lebih diperjelas mengenai modul apa saja yang

menggunakan platform OS Windows Server 2008 dan mana yang

berjalan diatas Linux Server. Perlu disebutkan pula, operating

sistem Linux yang dipergunakan.

1.1.3 Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup

Pada KAK yang diberikan kepada pihak konsultan pada bagian Ruang

Lingkup, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas agar dapat



SIMKARI, yaitu :





5

1) Pada ruang lingkup KAK, point 3.1 Lingkup pemeliharaan aplikasi

dan database, terdapat kalimat “Melakukan backup database

SIMKARI, database website dan web portal, database helpdesk dan

email serta database GIS yang ada pada Data Center dengan

menggunakan media DVD atau media lainnya minimal 1 kali sebulan

untuk disimpan di lokasi data center dan didalam storage server

DRC”. Pada ruang lingkup pekerjaan ini, dilakukan dua langkah

yang berulang pada tahap backup database yaitu menggunakan DVD

dan di storage server DRC, untuk lebih efesiennya pekerjaan perlu

di buat Sistem Operasional Procedure (SOP) terlebih dahulu, agar

proses pembackup-an data-data lebih terorganisir dan tidak

dilakukan berulang ulang dalam berbagai media yang berbeda.

2) Pada ruang lingkup KAK, point 3.2 Penyempurnaan dan Pengembangan,

perlu dibuat kesepakatan di awal mengenai scope penyempurnaan dan

pengembangan aplikasi yang ada antara pengembangan dan pihak

pemberi pekerjaan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, agar

pengembangan aplikasi fokus dan terarah sesuai dengan keinginan

dari pihak pemberi kerja.

3) Pada ruang lingkup KAK, point 3.2 Penyempurnaan dan Pengembangan,

terdapat kalimat “Melakukan penambahan dan penyempuranaan menu

termasuk penambahan field baru sesuai dengan kebutuhan pihak

kejaksaan”. Untuk penambahan atau pengeditan field baru di dalam

database perlu dikaji ulang dengan baik, hal ini mengingat

perubahan struktur database tentunya akan mempengaruhi kinerja

aplikasi secara keseluruhan, terutama jika database tersebut

diakases oleh berbagai aplikasi, hal ini kemungkinan akan

mempengaruhi kinerja aplikasi lainnya.





6

4) Pada ruang lingkup KAK, point 3.6 Lingkup Penyediaan Personil,

terdapat kalimat “Penyedia wajib menyediakan personil sebanyak 16

(enam belas) orang untuk ditempatkan di Kejksaan Agung RI ”. Pada

point ini, yang ingin diperjelas ada mengenai absensi tenaga ahli

terutama Team Leader, hal ini dikarenakan pada setiap pekerjaan,

team leader tidak dapat selalu hadir setiap hari di ruang kerja.

Konsultan memahami dalam pelaksanaan kegiatan ini tim pelaksana

memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu dalam organisasi

tim pelaksana kegiatan ini, didukung oleh tenaga yang ahli di

bidangnya baik sebagai Tenaga Ahli Pelaksana Utama maupun Tenaga

Ahli Pelaksana Pendukung dan Asisten-Asisten Tenaga Ahli.

Tersedianya tenaga yang ahli di bidangnya memungkinkan

penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat berhasil karena kendala-kendala yang

timbul selama proses pelaksanaan dapat segera diatasi dengan

keberadaan tenaga ahli tersebut. Tenaga-tenaga ahli tim pelaksana

akan selalu terlibat langsung mulai tahap awal pelaksanaan kegiatan

sampai tahap akhir penyelesaian kegiatan ini.

Menurut hemat Konsultan, Tenaga Ahli yang akan digunakan dalam

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi dan

Basisdata SIMKARI ini terdapat hal yang perlu diperjelas mengenai

peran tanggung jawab dan masa kerja tiap tenaga ahli.

Oleh karena itu, Konsultan akan membagi Tenaga Ahli ke dalam 3

kelompok. Berikut adalah penjelasan tentang kelompok Tenaga Ahli

untuk pelaksanaan kegiatan ini:





7

1) Tenaga Ahli Pelaksana Utama; merupakan Tenaga Ahli yang

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana syarat

minimal kebutuhan Tenaga Ahli yang tercantum dalam Kerangka

Acuan Kerja dan Berita Acara Penjelasan;

2)Tenaga Ahli Pelaksana Pendukung; merupakan Tenaga Ahli yang

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana kebutuhan

yang dipaparkan setelah menyusun Pendekatan dan Metodologi

Pelaksanaan Pekerjaan nanti; dan

3)Asisten Tenaga Ahli Pelaksana; merupakan Asisten Tenaga Ahli

Pelaksana Utama dan Tenaga Ahli Pelaksana Pendukung dalam

pelaksanaan kegiatan ini.

1.1.4 Tanggapan Terhadap Ketentuan Laporan

Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diberikan kepada pihak

konsultan ada yang perlu diperjelas mengenai Ketentuan Laporan yaitu

pada banyak atau jumlah laporan yang harus di buat dalam masing-

masing Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Pada Kerangka Acuan

Kerja (KAK) tidak disebutkan jumlah laporan yang harus diperbanyak

disetiap tahap pelaporan.

1.2 Saran Terhadap Lingkup PekerjaanBerdasarkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pengembangan Perangkat Lunak dan Basisdata SIMKARI Tahun 2014 maka

PT. Mitreka Solusi Indonesia mengajukan beberapa saran terhadap

Lingkup Pekerjaan.





8

Pada gambar di bawah ini diperlihatkan gambaran cakupan lingkup

pekerjaan pengembangan aplikasi dan database SIMKARI. Setelah

distrukturisasi, lingkup pekerjaan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1) Input yang meliputi tenaga ahli, sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan pekerjaan, serta dokumen dan studi pustaka untuk

memahami proses bisnis KEJAKSAAN AGUNG RI.

2) Item pekerjaan meliputi pengembangan aplikasi SIMKARI,

pemeliharaan aplikasi SIMKARI, pengadaan ATS Oracle, pengadaan

lisensi Kaspersky dan pekerjaan pendukung.

3) Output pekerjaan berupa aplikasi SIMKARI yang telah

disempurnakan.



[USULAN TEKNIS JASA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI DAN BASISDATA SIMKARI TAHUN 2014] 9

[USULAN TEKNIS JASA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI DAN BASISDATA SIMKARI TAHUN 2014] 10

1-1 Pemahaman Keterkaitan Ruang Lingkup Pekerjaan

[USULAN TEKNIS JASA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI DAN BASISDATA SIMKARI TAHUN 2014]

11

1.2.1 Stuktur Organisasi Kejaksaan Agung RI Proses bisnis umum dan cakupan Kejaksaan Agung RI dapat

diperlihatkan melalui struktur organisasi pada gambar di bawah

ini. Pada gambar tersebut, hal-hal yang dapat kami pahami

adalah sebagai berikut:

1) Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri

2) Bidang-bidang yang dikelola meliputi Pembinaan, Intelijen,

Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata

Usaha Negara, dan Pengawasan.

3) Bidang pendukung meliputi Pendidikan dan Latihan, Penelitian

dan Pengembangan, Penerangan Hukum, Pusat Informasi Data dan

Statistik Kriminal.

PT. MITREKA SOLUSI INDONESIAPatra Office Tower18th Floor, Suite 1812Jl. Gatot Subroto Kav. 32-

34Jakarta 12950 - Indonesia



12

Gambar 1-2 Struktur organisasi KEJAKSAAN AGUNG RI

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan

negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh

Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan

Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan,

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak

dapat dipisahkan.

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan dipimpin oleh Jaksa Agung yang

membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi

pada tiap provinsi





13

1.2.2 Kondisi Eksisting Lingkungan Pengembangan Aplikasi

SIMKARI 2013

Gambar 1-3 Pemahaman Kondisi Kini Aplikasi SIMKARI

Dari pemahaman konsultan atas kondisi aplikasi SIMKARI Kejaksaan

Agung RI hasil pengembangan tahun 2014 yang didapatkan dari KAK





14

dan penjelasan anwidjzing, didapatkan kondisi infrastruktur

penunjang aplikasi SIMKARI antara lain:

Server data center

Server DRC

Operating system untuk server berupaWindows Server 2008 dan

Linux

Software system pada server menggunakan XAMPP

DBMS meliputi Oracle database Enterprise Edition 11g versi 2

, PostgreSQL, MySQL

Environment pembangunan dan pengembangan aplikasi meliputi

PHP, Symfony, Jquery, dan Java.

Pada pengembangan tahun 2014 ini membutuhkan pengadaan

infrastruktur untuk mendukung keberjalanan infrastruktur

yang telah ada dan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi.

Pengadaan ini meliputi:

a. Pengadaan Annual Technical Support (ATS) untuk

perangkat lunak (software) Oracle Database Enterprise

Edition 11g release 2 termasuk tuning, diagnostic dan

ATS dengan lisensi 4 (empat) processor yang dipasang di

Data Center.

Pengadaan ini akan digunakan sebagai DBMS dukungan

aplikasi.

b.Pengadaan lisensi antivirus Kaspersky untuk dipasang di

10 (sepuluh server)

1.2.3 Fungsi dan Pemanfaatan SIMKARIHasil pemahaman kami mengenai fungsi dan pemanfaatan SIMKARI

adalah untuk mendukung hal-hal berikut:





15

Tersedianya aplikasi Simkari yang dapat berfungsi sebagai

alat bantu dan dapat mempermudah dalam pengelolaan

administrasi pada setiap bidang di lingkungan Kejaksaan Agung

sampai dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri

Tersedianya aplikasi SIMKARI yang mendukung proses

pengumpulan data yang menjadi kepentingan Kejaksaan Agung dan

memenuhi kebutuhan pimpinan Kejaksaan dalam proses

pengambilan keputusan, terutama terkait data kepegawaian dan

perkara (Pidum dan Pidsus).

Tersedianya aplikasi Simkari untuk mewujudkan electronic

administration system

Tersedianya data dan informasi sebagai keluaran aplikasi

Simkari untuk pihak internal yang bersumber dari data masukan

yang valid dan lengkap

Tersedianya data dan informasi pada situs Kejaksaan Agung RI

yang diperuntukkan untuk publik dan instansi terkait.

1.2.4 Permasalahan dan Kebutuhan Pengembangan SIMKARI saat

iniBerdasarkan pemahaman kami terhadap KAK pekerjaan dan observasi

di lingkungan Kejaksaan Agung RI , maka berikut kami kumpulkan

beberapa masalah pengembangan dan pemanfaatan aplikasi SIMKARI

pada saat ini.

Perlu penyempurnaan

Belum ada kemampuan teknis dalam mengembangkan aplikasi

Basisdata belum dapat menghasilkan data dan informasi yang

tepat dan akurat





16

Pengguna banyak dan tersebar

Aplikasi yang dikelola banyak

Preferensi pengguna tiap biro dapat berbeda-beda, sehinggu

perlu adanya standarisasi bersama tentang sajian data dan

informasi

Stabilitas dan konsistensi server dan DRC belum tercapai

Stabilitas dan konsistensi aplikasi belum tercapai

Aplikasi SIMKARI belum maksimal sebagai alat bantu untuk

mengelola administrasi pada masing-masing bidang dan

menghasilkan report sesuai kebutuhan. Adapun permasalahan

pada aplikasi ini meliputi:

o Pada aplikasi berjalan masih ditemukan error bug, field,

sub menu, sub proces dan report

o manajemen security untuk setiap aplikasi yang ada di

simkari.

Data untuk supply informasi pada situs internet Kejaksaan

belum lengkap

Berdasarkan paparan lingkup aplikasi yang membutuhkan

penyempurnaan dan pengembangan, serta pendefinisian masalah

terhadap beberapa aplikasi, berikut dipetakan dalam tabel

kebutuhan beberapa aplikasi untuk disempurnakan:

Aplikasi Menu

Field &

Fungsio

nal

Sajian

informa

si

Integrasi

dengan

aplikasi

lain

Proses

bisnis

Electonic

administrat

ion system

Aplikasi √ √ - dengan √





17

Kepegawai

an

Badan

DiklatAplikasi

Manajemen

Diklat

- -dengan

kepegawaian

√ √

Aplikasi

Manajemen

Supervisi

- √ - -

√

Aplikasi

Manajemen

Perkara

Pidana

- √- √

Dengan

denda non

tilang/tila

ng

√

Aplikasi

Laporan

Bulanan

Online

√Fungsi

entri

Laporan

bulanan

lainnya

-

Aplikasi

Manajemen

Keuangan

Menu

PNBP dan

+ menu

- - -

Aplikasi

Manajemen

Intelijen

Belum

dievaluasi

Bidang

Intelijen

Aplikasi

Manajemen

Supevisi

Belum

dievaluasi

Bidang

PengawasanWebsite

Kejaksaan

dan Email

√





18

Aplikasi

Manajemen

Sekuriti

Penerap

an pada

tiap

aplikas

i

SIMKARI

1.2.5 Status Operasional AplikasiBerdasarkan KAK pekerjaan, berikut ini disampaikan tabel

pemetaan status operasional dan kebutuhan penyempurnaan untuk

tiap-tiap modul aplikasi SIMKARI.





19

No Modul Aplikasi

Status

Operasional

Butuh

Pengembangan1. Aplikasi Manajemen Kepegawaian √ √2. Aplikasi Manajemen Perkara Pidana

Umum

√ √

3. Aplikasi Manajemen Perkara Pidana

Khusus

√ √

4. Aplikasi Manajemen Perkara Perdata

dan Tata Usaha Negara (Datun)

√ -

5. Aplikasi Manajemen Intelijen Yustisi √ -6. Aplikasi Manajemen Supervisi

(Pengawasan)

√ √

7. Aplikasi Manajemen Keuangan - √8. Aplikasi Manajemen Perlengkapan - -9. Aplikasi Manajemen Pendidikan dan

Latihan

- √

10. Aplikasi Manajemen Otomatisasi Kantor - -11. Aplikasi Manajemen Perpustakaan √ -12. Aplikasi SIE (Laporan Bulanan Online) √ √13. Aplikasi Portal Kejaksaan √ -14. Website Kejaksaan dan email √ -15. Aplikasi Manajemen Security Aplikasi √ -16. Aplikasi Tindak Pidana Ringan - -17. Aplikasi Sistem Informasi Geografis

(SIG)

√ -

18. Aplikasi Offline Perkara Pidana Umum - -19. Aplikasi Instrumen Penilaian Kinerja

Jaksa

- -

20. Aplikasi Instrumen Penilaian Kinerja

Unit

- -

21. Aplikasi Instrumen Penilaian Kinerja

Pejabat Pengawas Fungsional

- -

22. Aplikasi Denda Non Tilang dan Pidana

Mati

- -

23. Aplikasi Manajemen Kesehatan - √

(pembangunan)24. Aplikasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

- √

(pembangunan)





20

Hasil pemetaan dari tabel di atas kemudian digambarkan ke dalam

kelompok aplikasi yang menjadi prioritas pengembangan,

pemeliharaan umum, dan implementasi pemanfaatan operasional.

a. prioritas pengembangan 1: aplikasi operasional dan butuh

pengembangan, aplikasi yang dibangun dari awal

b. prioritas pengembangan 2: aplikasi belum operasional dan

butuh pengembangan

c. prioritas pemeliharaan 1: aplikasi operasional

d. prioritas pemeliharaan 2: aplikasi belum operasional

Gambar 1-4 Prioritas pemeliharaan, pengembangan dan operasionalisasi aplikasi

Berdasarkan pemetaan modul diatas maka yang menjadi lingkup

pekerjaan pemeliharaan SIMKARI 2014 adalah modul-modul yang





21

status sudah berjalan yaitu prioritas pengembangan 1 dan

pemeliharaan 1.

1.3 Usulan Solusi Pengembangan SIMKARI 2014

Usulan solusi dibangun sebagai inovasi kami untuk membantu

pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Aplikasi dan Basisdata

SIMKARI Tahun 2014. Hasil usulan ini disusun berdasarkan hasil

pemahaman dan saran kami mengenai kondisi penerapan dan

pemanfaatan aplikasi SIMKARI saat ini. Pembahasan solusi terdiri

atas konsideran solusi, arsitektur solusi pengembangan, dan

usulan pembangunan aplikasi.

1.3.1 Konsideran Solusi

Konsideran yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan

pengajuan solusi disampaikan pada.





22

Gambar 1-5 Konsideran Usulan Solusi

Setiap komponen di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan utama pelaksanaan proyek

Tujuan pelaksanaan proyek untuk pekerjaan ini adalah

ketersediaan aplikasi SIMKARI dalam mendukung pelaksanaan

kerja dan entri data pada seluruh unit kerja di Kejaksaan

Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Poin ini

menjadi konsideran karena merupakan dasar dan panduan

pelaksanaan pekerjaan. Arahan solusi, baik fitur aplikasi,

maupun metodologi pekerjaan pada akhirnya harus dapat

memenuhi tujuan ini.

b. Kebutuhan pengguna terhadap aplikasi

Kebutuhan pengguna dapat dikelompokkan menjadi:





23

Kebutuhan perbaikan aplikasi operasional

Kebutuhan pengembangan aplikasi operasional dan yang

belum dioperasionalkan

Kebutuhan terhadap aplikasi baru yang akan dibangun

Kebutuhan sistem aplikasi SIMKARI yang terintegrasi dan

tersedia untuk membantu pelaksaan pekerjaan

c. Kondisi pemanfaatan DRC

Kondisi pemanfaatan DRC menjadi konsideran karena termasuk

dalam lingkup pekerjaan untuk menjamin optimalisasi

pemanfaaan aplikasi SIMKARI. DRC dimanfaatkan sebagai backup

dengan kondisi yang harus selalu up-to-date, sehingga jika

terjadi kegagalan fungsional pada server utama aplikasi

akibat ada hal tidak terduga, maka aplikasi tetap dapat

berjalan.

d. Kondisi pemanfaatan modul-modul aplikasi SIMKARI

Kondisi ini dapat direpresentasikan dengan status operasional

dan kebutuhan pengembangan. Solusi yang diberikan bergantung

pada tiap-tiap status operasional dan pengembangan ini.

e. Struktur data, informasi, dan basisdata

Konsiderasi ini digunakan dalam pertimbangan solusi untuk

sajian informasi (reporting) dari modul-modul aplikasi.

f. Infrastruktur dan lingkungan implementasi aplikasi SIMKARI

Konsiderasi ini meliputi hardware dan software system tempat

aplikasi SIMKARI berjalan.

g. Persebaran lokasi pengguna

Persebaran lokasi menentukan bagaimana cara akses aplikasi

dari berbagai lokasi berbeda.





24

h. Struktur organisasi pengguna

Struktur organisasi pengguna menentukan proses bisnis

aplikasi dan pengaturan hak akses pada penggunaan aplikasi.





25

Berdasarkan ruang lingkup yang ada di KAK Pengembangan Perangkat

Lunak dan Basisdata SIMKARI 2014 dan pemahaman kondisi eksisting

tentang operasionalisasi aplikasi SIMKARI , maka PT Mitreka

Solusi Indonesia ingin memberikan usulan pengembangan jangka

panjang demi memperlancar tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Agung

juga untuk meningkatkan pelayanan informasi ke publik. Dengan

mempertimbangkan beberapa faktor berikut :

Pertumbuhan Volume Data yang dikelola SIMKARI yang

tersimpan di basisdata DC dan DRC dan terletak pada DBMS

multi platform (Oracle, PostgreSQL, MySQL)

Perkembangan kebutuhan pengambilan keputusan oleh pihak

pimpinan Kejaksaan Agung RI dari tingkat pusat sampai

dengan daerah

Perkembangan teknologi akses dan visualisasi aplikasi ,

baik secara mobile

Perluasan akses aplikasi SIMKARI, tidak hasnya pihak

internal Kejagung , namun juga dari pihak instansi lain

terkait

Maka usulan pengembangan SIMKARI kedepan diperlihatkan pada

gambar di bawah ini . Dari gambar tersebut dapat diperlihatkan

usulan pengembangan SIMKARI Kejaksaan Agung RI yang terdiri dari

3 domain pekerjaan :

1. Pengembangan di Domain Data , pada domain ini kami

menyarankan ada nya pembangunan pangkalan data dari semua

data yang tersebar di tiga DBMS (Oracle, PostgreSQL dan

MySQL). Hal ini untuk mendapatkan informasi keluaran yang





26

lebih akurat dan cepat, juga untuk mencegah adanya

duplikasi data terutama untuk data master (Master Data

Management).

2.Pengembangan di Domain Aplikasi. Untuk domain aplikasi kami

menyarankan dibangunnya aplikasi Datawarehouse ETL untuk

menunjang penyajian informasi yang lebih akurat untuk

mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kejaksaan

Agung RI. Selain itu untuk mendukung integrasi informasi

dengan instansi terkait kami menyarankan dibangun beberapa

web service untuk data yang boleh diakses oleh pihak luar.

Selain itu, mengingat aplikasi SIMKARI dibangun secara

modular, penerapan konsep SOA dan SSO menjadi penting untuk

mendukung integrasi data dan hak akses antar modul aplikasi

SIMKARI.

3.Pengembangan di Pekerjaan Pendukung . Seiring berkembangnya

fungsionalitas aplikasi SIMKARI dan meluasnya pihak yang

dapat mengakses aplikasi dan database maka tingkat

sekuritas aplikasi perlu ditingkatkan. Penerapan IT

Security mulai dirasa perlu diterapkan di lingkungan

pengembangan SIMKARI. Selain itu pemeliharaan berkelanjutan

juga memegang peranan demi meningkatnya performansi dan

operasionalisasi aplikasi SIMKARI jangka panjang.





27

1.3.2 Arsitektur Solusi Pengembangan Aplikasi dan

Database SIMKARI 2014

Gambar 1-6 Arsitektur Infrastruktur Pengembangan Aplikasi dan Database SIMKARI2014

Arsitektur solusi dibangun menggunakan apresiasi terhadap

kondisi eksisting yang ada di Kejaksaan Agung RI dan lingkup

pekerjaan pengembangan aplikasi dan basisdata SIMKARI. Pada

bagian infrastruktur DBMS berupa Oracle, terdapat kebutuhan

untuk pembaharuan lisensi. Pada bagian aplikasi SIMKARI

terdapat penambahan modul aplikasi, yaitu Aplikasi Otomasi

perkantoran yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian,

aplikasi pidum pidsus, aplikasi LAKIP dan …. . Pengguna

KEJAKSAAN AGUNG RI kemudian akan menggunakan aplikasi hasil

pembangunan maupun pengembangan dengan bantuan panduan berupa

user manual aplikasi dan pendampingan dari konsultan pelaksana

pekerjaan. Selain itu, pengembangan aplikasi juga dilengkapi

dengan penyempurnaan reporting sajian informasi. Dengan





28

demikian, arsitektur solusi ini diharapkan dapat mencakup

keseluruhan lingkup pekerjaan dan mencapai tujuan pengadaan

pekerjaan ini.





29

1.3.3 Usulan Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian

Modul Kepegawaian adalah subsistem dari Sistem Kejaksaan Agung

Republik Indonesia (SIMKARI). Modul Kepegawaian digunakan oleh Biro

Kepegawaian untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan data

pegawai, seperti perekrutan, pengembangan, pemberhentian, dan

pensiun. Data pegawai ini dibuat untuk bisa menghasilkan laporan

pegawai sesuai dengan kebutuhan. Selain SIMKARI, ada juga aplikasi

Simpeg yang digunakan di lingkungan Biro Kepegawaian untuk mendukung

kegiatan operasional yang belum diakomodasi SIMKARI.

Berdasarkan KAK, rencana pengembangan aplikasi manajemen Kepegawaian

pada tahun 2014 ini meliputi :

1. Pembuatan report dan template dokumen adminsitrasi untuk

membantu pengelolaan administrasi kepegawaian secara online

untuk Bagian Kepangkatan, Bagian Pengembangan dan Bagian

Hensiun pada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, minimal 50

jenis template;

2. Penyempurnaan sajian informasi bagi pimpinan dalam bentuk

dashboard;

Selain poin pengembangan yang tercantum di KAK, pihak konsultan

mengusulkan pengembangan fitur Aplikasi Kepegawaian antara lain :

1. Penyempurnaan dashboard aplikasi kepegawaian dengan

menampilkan grafik interaktif yang menunjukkan informasi kini

(current) maupun waktu sebelumnya (historis).

2. Penyempurnaan fitur proses SK online dengan notifikasi

berbentuk SMS kepada pegawai yang sedang diproses SK





30

3. Penyempurnaan fitur pengadaan pegawai yang dilakukan oleh

Bagian Pengadaan Pegawai

4. Penyempurnaan fitur pensiun pegawai

5. Penyempurnaan laporan daftar urut kepangkatan dan laporan

lainnya untuk kebutuhan biro kepegawaian dan pimpinan

6. Penyempurnaan fitur riwayat pegawai yang menunjukan data

historis pegawai selama di kejaksaan

7. Penyempurnaan cara pencarian pegawai di menu riwayat, biodata,

dan laporan pegawai





31

Gambar 1-7 Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Manajemen Kepegawaian

1.3.3.1 Pengelolaan Data Master Kepegawaian

Proses Pengembangan di masa bakti kerja terdiri dari subproses yang

berulang/terjadi lebih dari sekali dalam masa pengelolaan pegawai

yang bisa disebut sebagai Riwayat Pegawai. Dari seluruh Riwayat





32

Pegawai, ada 6 subproses yang menjadi fokus utama yang menghasilkan

data paling mutakhir dari seorang pegawai yang disebut Perangkat

Terakhir. Perangkat Terakhir itu terdiri dari:

Data Pegawai. Proses ini hanya melakukan modifikasi data tanpa

ada alur proses pendukung yang harus diakomodasi SIMKARI.

Sehingga modifikasi bisa dilakukan dengan form sederhana.

Pendidikan Formal. Proses ini hanya melakukan modifikasi data

tanpa ada alur proses pendukung yang harus diakomodasi

SIMKARI. Sehingga modifikasi bisa dilakukan dengan form

sederhana.

Diklat Struktur. Proses ini direncanakan akan mengambil data

dari aplikasi Diklat sesuai dengan kelas Pendidikan yang yang

diikuti. Oleh karena itu, SIMKARI perlu menyediakan mekanisme

untuk update data otomatis dari aplikasi Diklat.

Jabatan. Proses ini terdiri dari beberapa subproses yang bisa

dibagi jadi 2 tahapan, yaitu Pertelaan dan Pembuatan SK.

Golongan dan Kepangkatan. Proses ini terdiri dari beberapa

subproses yang bisa dibagi jadi 2 tahapan, yaitu Pertelaan dan

Pembuatan SK.

Kenaikan Gaji Berkala. Proses ini terdiri dari beberapa

subproses yang bisa dibagi jadi 2 tahapan, yaitu Pertelaan dan

Pembuatan SK.

Saat ini, data Perangkat Terakhir ini sekarang masih dientri manual

dan tidak bisa terlihat di Riwayat Pegawai. Padahal datanya sendiri

sudah tergabung di database Oracle. Oleh karena itu, target awal





33

pengembangan adalah memunculkan data Riwayat Pegawai terakhir di

Perangkat Terakhir dan sebaliknya.

Selain Perangkat Terakhir, ada juga proses Mutasi Penempatan kerja

yang terdiri dari 2 tahap (Pertelaan dan Pembuatan SK) dan Mutasi

Nasional yang terdiri dari 1 tahap (Pembuatan SK).

1.3.3.2 Pengembangan Dashboard Kepegawaian

Untuk pengembangan dashboard kepegawaian umumnya dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan di level pimpinan Kejaksaan Agung untuk melihat

informasi yang sifatnya summarize maupun detail terkait informasi

penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Saat

ini sudah ada fitur dashboard kepegawaian untuk menampilkan

informasi statistik dan rekapitulasi terkait :

Gambar 1-8 Konten Informasi Fitur Dashboard Kepegawaian

Untuk pengembangan 2014, kami mengusulkan pembangunan dashboard

kepegawaian dengan pendekatan pembangunan Executive Information

System , dimana data dan informasi yang ditampilkan dibuat lebih

user friendly, intuitif dan menarik sehingga mempermudah jajaran

Demografi Kepegawaian

Per PendidikanPer GolonganPer jaksa/TuPer Agama, Jenis Kelamin, Eselon

Rekapitulasi Data

KepegawaianPer Periode WaktuPer Tingkat Wilayah

Pencarian

Data DetailData Historis/Riwayat





34

pimpinan Kejaksaan Agung melakukan analisa data untuk pengambilan

keputusan.

Dashboard umumnya berisi summary informasi tertentu dengan tematik

tertentu yang digunakan untuk monitoring performansi sesuatu, pada

EIS terdapat fitur untuk visualisasi summary data guna memudahkan

pengguna yaitu manajemen level atas dalam membaca kondisi

performansi organisasi. Bentuk-bentuk visualisasi data meliputi:

1. Tabel

Tabel data merupakan bentuk reprensetasi visualisasi data paling

sederhana. Tabel biasanya digunakan untuk menampilkan reporting

mengenai rekapitulasi data yang ada. Visualisasi data yang

ditampilkan menggunakan tabel sebaiknya tidak melibatkan terlalu

banyak baris ataupun kolom untuk mempermudah melihat informasi apa

yang terkandung di dalamnya dalam satu kilas pandang.

2. Scorecard

Scorecard dapat memberikan representasi visual mengenai kondisi

‘kesehatan’ dari sebuah institusi dalam sekilas pandang kepada para

eksekutif. Data yang ditampilkan dalam visualisasi ini merupakan

data ‘high level’ yang merepresentasikan operasi bisnis dan tujuan

utama organisasi. Paparan kondisi ‘kesehatan’ ini meliputi capaian

performansi institusi berupa nilai capaian indikator-indikator

tertentu dan perbandingannya terhadap rencana semula maupun capaian

pada periode sebelumnya.

Scorecard merupakan representasi capaian indikator keberhasilan pada

tiap-tiap isu utama yang memberikan pengaruh besar bagi instansi

yang biasa disebut dengan Key Peformance Indicator (KPI). KPI ini





35

dapat diturunkan berdasarkan visi misi proses dan organisasi.

Berdasarkan tujuan strategis ini kemudian diturunkanlah key success

factor (KSF) yang merupakan faktor kunci keberhasilan atas tujuan

strategis telah didefinisikan sebelumnya. Akhirnya dari KSF ini,

ditentukanlah KPI yang digunakan untuk mengukur pencapaian

keberhasilan secara langsung dan lebih lanjut, mengukur pencapaian

tujuan. KPI meliputi hal-hal sebagai berikut: indikator pengukuran

keberhasilan itu sendiri, satuan pengukuran, cara mengukur, dan

target capaian, dan capaian riil untuk indikator tersebut.

Visualisasi capaian KPI pada scorecard dapat ditampilkan dalam

berbagai bentuk, baik menggunakan angka-angka, maupun pewarnaan

untuk lebih memudahkan dalam memahami scorecard dalam sekilas lihat

saja. Contoh scorecard akan dibahas pada bagian selanjutnya.

3. Grafik

Grafik merupakan bentuk umum rekapitulasi data yang digambarkan

menggunakan grafik batang, pie-chart, maupun garis. Sajian informasi

pada EIS menggunakan grafik dapat meliputi beberapa alternatif jenis

informasi sebagai berikut:

a. Grafik Tren

Grafik ini dapat menampilkan informasi mengenai kecenderungan akan

suatu hal dari waktu ke waktu (biasanya per tahun). Kecenderungan

ini dapat berupa pertumbuhan nilai data tersebut maupun

penurunannya. Grafik tren biasanya digambarkan menggunakan grafik

garis.

b. Grafik Komposisi





36

Grafik komposisi dapat menampilkan proporsi beberapa nilai data

tertentu terhadap total data keseluruhannya. Grafik komposisi dapat

digambarkan menggunakan grafik pie (pie chart).

c. Grafik Komparasi

Grafik komparasi dapat menampilkan capaian nilai antara dua nilai

data. Grafik ini biasanya digambarkan dengan grafik batang dengan

dua pewarnaan.

d. Grafik Peringkat

Grafik peringkat digambarkan dengan grafik batang untuk

memperlihatkan data dengan nilai tertinggi.

4. Peta Demografi

Peta demografi merupakan salah satu alternatif tambahan yang dapat

digunakan untuk menampilkan persebaran nilai suatu data pada lokasi-

lokasi tertentu di Indonesia. Untuk mempermudah memahami informasi

dalam sekilas lihat, maka visualisasi data yang paling sesuai adalah

pewarnaan lokasi berdasarkan parameter nilai dari suatu data.

Berdasarkan pewarnaan ini dapat dilihat lokasi apa yang perlu

diperhatikan maupun tidak.

5. Dashboard

Dashboard dirancang agar para pengambil keputusan dapat melihat

keberagaman data yang mempengaruhi bagian maupun institusi mereka.

Dashboard merupakan semacam ‘wadah’ untuk menampung beberapa bentuk

visualisasi yang telah di jelaskan sebelumnya berupa scorecard,

grafik, tabel, dan lain-lain. Dashboard inilah yang merupakan hasil

rancangan visualisasi summary data pada EIS secara keseluruhan.

Dashboard ini dirancang khusus untuk setiap pengguna dan kebutuhan





37

tertentu. Dashboard juga merupakan media navigasi utama sebelum

melakukan drill-down menuju detail data.

Informasi yang disajikan pada dashboard lebih lengkap daripada yang

ditampilkan pada scorecard, dimana seringkali scorecard menjadi

bagian dari dashboard itu sendiri.

6. Reporting

Reporting dapat dipahami sebagai rekapitulasi data berdasarkan

parameter-parameter masukan tertentu. Rekapitulasi data ini bersifat

detail dengan menampilkan data lengkap. Representasi data yang

digunakan seringkali menggunakan metode tabular.

Laporan (report) merupakan media paling sederhana untuk menyajikan

informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh banyak jenis

pengguna. Laporan ini selain ditampilkan di layar dapat pula dicetak

ke dalam bentuk PDF, Excel, maupun teks file sesuai kebutuhan.

Beberapa bentuk contoh tampilan dashboard Kepegawaian yang dapat

dimanfaatkan diperlihatkan pada gambar berikut ini :





38

Gambar 1-9 Contoh Peta Persebaran Data Kepegawaian

1.3.3.3 Manajemen Pengguna & Perluasan Hak Akses

Saat ini perangkat lunak aplikasi SIMKARI Modul Kepegawaian 2013 ini

dirancang untuk pengguna yang mempunyai tugas spesifik sebagai

operator modul kepegawaian Sistem SIMKARI di Kejaksaan. Untuk dapat

mengakses aplikasi ini dibutuhkan password (kata kunci) dan Password

tersebut akan diberikan kepada personal yang diberi wewenang sebagai

operator modul kepegawaian SIMKARI. Kedepannya, pada pengembangan

2014 ini diharapkan sudah dibuat pelevelan pengguna terutama terkait





39

hak akses terhadap menu aplikasi dan tingkat kedalaman (level

detail) data yang dapat diakses (accessibility).

Gambar 1-10 Usulan Level Pengguna Aplikasi Manajamen Kepegawaian

1.3.3.4 Pengembangan Template dan Sistem Pelaporan Administrasi Kepegawaian

Pembuatan report dan template dokumen adminsitrasi untuk membantu

pengelolaan administrasi kepegawaian secara online untuk Bagian

Kepangkatan, Bagian Pengembangan dan Bagian Pensiun pada Biro

Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, minimal 50 jenis template;

Untuk pengembangan template dan sistem pelaporan ini , menggunakan

konsep yang disebut data driven – template document generator,

dengan menggunakan tools pengolah dokumen standard seperti Microsoft





40

Word, Microsoft Excel. Pada pengembangan SIMKARI 2013, konsep ini

sudah diterapkan untuk pembangunan aplikasi eLAKIP, dimana diawal

akan dibuat template dokumen, namun kontennya tidak perlu diketik

manual namun mengambil data dari basisdata aplikasi SIMKARI.

1.3.4 Pengembangan Fitur Pencarian Data Kepegawaian

Saat ini fitur pencarian sudah ada namun belum cukup detail dan

tingkat lanjut, oleh karena itu diperlukan pengembangan fitur

pencariaan ini supaya dapat melihat informasi/data yang lebih detail

dan sifatnya terintegrasi.Hasil pencarian diharapkan dapat

menampilkan data induk maupun data yang sifatnya detail dan

historikal sesuai kriteria pencarian yang dimasukkan.

Beberapa contoh fitur pencarian data tingkat lanjut diperlihatkan

pada gambar di bawah ini :





41

Gambar 1-11 Contoh tampilan hasil pencarian data pegawai





42

1.3.5 Usulan Pengembangan Aplikasi Manajemen Perkara

Pidana

1.3.6 Usulan Pengembangan Aplikasi e-LAKIP

1.3.6.1 Bisnis Proses Aplikasi e- LAKIP

Berikut ini adalah proses bisnis pemanfaatan aplikasi e-LAKIP.

Proses bisnis digambarkan dengan diagram swimlane, dimana alur

proses dibagi berdasarkan jenis usernya.

Gambar 1-12 Proses Bisnis e-LAKIP





43

Gambar 1-13 Rencana Pengembangan Aplikasi e-LAKIP

1.3.6.2 Data Visibility

Pembangunan aplikasi e-LAKIP tahun 2013 berfokus pada otomasi

pembuatan laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tahun 2013, khususnya LAKIP Kejaksaan Agung. Sehingga pada e-LAKIP

2013 user tiap satker diharapkan dapat mencetak LAKIP untuk

satkernya sendiri.

Saat ini, jika user ingin melihat data Satker di bawahnya, user

harus logout dan login kembali sebagai user Satker di bawahnya,

dengan konsekuensi ada data user dan password yang di-share antar

beberapa personil. Misalnya, ketika user Kejati Jawa Barat ingin

melihat data realisasi Kejaksaan Agung RI Kota Bandung, maka user

Kejati Jawa Barat harus logout dan login kembali sebagai user

Kejaksaan Agung RI Kota Bandung.

Kemudian, seperti proses pengisian data realisasi pada umumnya, user

secara psikologis tentunya ingin melihat data realisasi untuk

program kerja yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini,

kebutuhan tersebut belum difasilitasi pada aplikasi e-LAKIP 2013.

Data Visibilit

yReport

Improvement

Monitoring

Setup Automation





44

Gambar 1-14 Rencana Pengembangan Fitur e-Lakip

1.3.6.3 Drill Down

Fitur drill down adalah fitur yang memungkinkan user dapat melihat

data dari unit-unit yang ada di bawah tanggung jawabnya tanpa harus

melakukan login ulang sebagai user pada unit sub-ordinat yang

bersangkutan.

Perubahan dan modifikasi yang akan dilakukan terhadap aplikasi

eksisting, antara lain sebagai berikut :

1. Menambahkan filter kejati dan Kejaksaan Agung RI pada menu

input realisasi anggaran, input realisasi kinerja, dan cetak

lakip.

2. Menambahkan menu baru, yaitu dashboard per satker, yang di

dalamnya dapat melihat dashboard untuk satker-satker di

bawahnya.

Melihat data

satker di bawahnya

Drill Down

Melihat data realisasi

tahun-tahun sebelumnya

Historical Report





45

Perubahan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan fasilitas dan

fungsi baru yang dapat digunakan oleh user, antara lain :

1. User Kejagung dapat melihat data realisasi dan dapat mencetak

LAKIP, serta melihat dashboard untuk:

a. Satker Kejagung

b. Seluruh JAM

c. Seluruh satker Kejati

d. Seluruh satker Kejaksaan Agung RI

2. User JAM dapat melihat data realisasi untuk :

a. JAM yang bersangkutan

b. Seluruh satker Kejati untuk program-program di bawah JAM

yang bersangkutan

c. Seluruh satker Kejaksaan Agung RI untuk program-program

di bawah JAM yang bersangkutan

3. User Kejati dapat melihat data realisasi dan dapat mencetak

LAKIP, serta melihat dashboard untuk :

a. Satker Kejati yang bersangkutan

b. Satker-satker Kejaksaan Agung RI di bawah Kejati yang

bersangkutan

4. User Kejaksaan Agung RI hanya dapat melihat data realisasi dan

hanya dapat mencetak LAKIP, serta melihat dashboard untuk

Kejaksaan Agung RI yang bersangkutan.

1.3.6.4 Historical Report

Fitur historical report adalah fitur yang memungkinkan user tidak

hanya dapat melihat report pada tahun aktif / berjalan saja,





46

report-report yang sudah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya juga

dapat dilihat namun sudah bersifat final / read only.

Perubahan yang dilakukan pada sistem eksisting, antara lain :

1. Menambahkan filter tahun pada menu input realisasi anggaran,

input realisasi kinerja, dan cetak lakip.

Dengan adanya fitur historical report, diharapkan ada beberapa

manfaat baru yang bisa didapatkan oleh user, antara lain :

1. User dapat melihat realisasi kinerja dan realisasi anggaran

untuk tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun yang dipilih berbeda

dengan tahun yang aktif, maka user hanya dapat melihat, tidak

dapat mengubah data.

2. User dapat mencetak LAKIP untuk tahun-tahun sebelumnya sesuai

level usernya.

1.3.6.5 Report Improvement

Aplikasi e-LAKIP yang digunakan untuk membuat Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 telah dirasakan manfaatnya

oleh para pengguna. Terutama fungsi aplikasi untuk mengotomasi

pembuatan dokumen. Pada pengembangan selanjutnya, aplikasi e-LAKIP

diharapkan juga dapat membantu user dalam aspek pelaporan.





47

Aplikasi e-LAKIP eksisting (versi 2013) sebenarnya sudah

menyediakan fitur laporan, yaitu:

1. Pembuatan dokumen LAKIP itu sendiri, yang pada hakikatnya

adalah sebuah laporan.

2. Dashboard monitoring penyerapan anggaran satker yang

bersangkutan dan penyerapan anggaran satker-satker di

bawahnya, dalam bentuk grafik.

Namun, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan e-LAKIP di tahun

2013, pihak Kejaksaan Agung merasa perlu untuk mengembangkan e-LAKIP

untuk fitur laporannya.

Saat ini, user pada satker tertentu (Kejagung, JAM, atau Kejati)

harus melakukan input data realisasi untuk satker atau bagiannya

sendiri dan data realisasi total untuk satker-satker di bawahnya.

Hal ini mengakibatkan user harus mengumpulkan dulu total realisasi

dari satker-satker di bawahnya, menjumlahkannya secara manual, dan

menginputkannya ke dalam sistem.

Selain itu, saat ini dashboard monitoring penyerapan anggaran hanya

menampilkan realisasi anggaran untuk anggaran-anggaran yang berbasis

Rekapitulasi Realisasi Daerah secara Manual

Modifikasi Input

Realisasi

Sistem melakukan

rekap otomatis

Modifikasi Generate Dokumen LAKIP





48

kinerja. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan dari beberapa pihak

mengenai pagu dan realisasi anggaran yang tidak cocok dengan

anggaran total mereka.

Gambar 1-15 Alur Fitur Otomasi Dokumen LAKIP

Kemudian, di fitur otomasi pembuatan dokumen Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, saat ini hanya mengakomodasi data-data

yang bersifat kuantitatif, yaitu data mengenai target/pagu dan data

realisasi; dan beberapa data-data yang bersifat program kerja, yaitu

data visi, misi, program, kegiatan, dan output dari rencana kerja

anggaran Kejaksaan. Data-data yang sifatnya kualitatif, seperti

ikhtisar summary, latar belakang, struktur organisasi, penjelasan

tentang pencapaian keberhasilan kinerja tiap sasaran kegiatan,

kesimpulan, dan saran masih diinput secara manual ke dokumen hasil

generate. Sehingga ketika dokumen LAKIP di-generate ulang, maka data-

data (yang diinput manual) tersebut akan hilang dan harus diinput

ulang (disalin dari dokumen sebelumnya).

Kebutuhan melihat Total Anggaran

Modifikasi Input Realisasi

Laporan Total

Anggaran





49

Yang terakhir, selain dokumen LAKIP, sebenarnya masih ada beberapa

dokumen yang dibutuhkan oleh Kejaksaan untuk dibuat secara otomatis,

salah satunya adalah dokumen penetapan kinerja. Saat ini, pihak

Kejagung harus membuat dokumen penetapan kinerja ini sebagai dasar

bagi tiap satker kejaksaan dalam menjalankan operasional kerja untuk

pencapaian kinerjanya.

Modifikasi Input Realisasi

Modifikasi yang dilakukan:

1. Menghilangkan input realisasi daerah pada modul input

realisasi anggaran.

2. Menghilangkan input realisasi daerah pada mobul input

realisasi kinerja.

Data Kualitatif di dokumen LAKIP

Modul Baru : Input Data

Kualitatif

Modifikasi

Generate Dokumen LAKIP

Dokumen Penetapan Kinerja

Modul Baru: Generate Dokumen

Penetapan Kinerja





50

3. Pada modul input realisasi anggaran, dikeluarkan semua output

satker tersebut, tidak terbatas hanya pada anggaran berbasis

kinerja.

Rekap Otomatis


1. Pada modul input realisasi anggaran dan input realisasi

kinerja, di bagian lihat daftar realisasi, sistem akan merekap

data realisasi satker-satker di bawahnya untuk kemudian

ditampilkan di kolom realisasi daerah.

Laporan Total Anggaran


1. Pada modul dashboard, sistem tidak hanya menampilkan grafik

penyerapan anggaran berbasis kinerja, melainkan grafik

penyerapan total anggaran.

Input Data Kualitatif

Fitur dari modul baru ini adalah:

1. Melihat daftar data kualitatif

2. Melihat detail data kualitatif

3. Mengubah isi data kualitatif

Halaman pengisian data kualitatif berupa halaman editor seperti

halaman input berita di CMS (Content Management Sytem).

Modifikasi Generate Dokumen LAKIP





51

1. Pada saat melakukan cetak dokumen LAKIP, sistem akan merekap

data realisasi kinerja dan anggaran satker-satker di bawahnya

untuk ditampilkan di bab pengukuran kinerja di dokumen LAKIP.

2. Pada saat melakukan cetak dokumen LAKIP, sistem akan membaca

data-data kualitatif sebagai bagian dari otomasi dokumen

LAKIP.

Generate Dokumen Penetapan Kinerja

Fitur dari modul baru ini adalah:

1. Memilih tahun dokumen penetapan kinerja yang ingin dicetak

2. Mencetak dokumen penetapan kinerja.





52

1.3.6.6 Monitoring

Saat ini, aplikasi e-LAKIP hanya menangani monitoring penyerapan

anggaran berbasis kinerja yang disajikan dalam bentuk grafik pada

fitur dashboard. Sementara itu, untuk meningkatkan koordinasi antara

suatu satker dengan satker-satker di bawahnya, pihak Kejaksaan

membutuhkan sarana untuk memonitor pengisian realisasi satker-satker

di bawahnya.

Sarana monitoring pengisian data realisasi ini akan dibuat di menu

tersendiri, terpisah dengan dashboard. User dari fitur ini adalah

user Kejagung dan Kejati. Fitur dari monitoring pengisian data

realisasi sebagai berikut:

1. Melihat grafik persentase pengisian data realisasi kinerja

satker-satker di bawahnya.

2. Melihat grafik persentase pengisian data realisasi anggaran

satker-satker di bawahnya.

3. Khusus untuk user Kejagung, akan ditambahkan filter satker

Kejati, sehingga dapat memonitor sampai ke level Kejaksaan

Agung RI.

4. Selain dalam format grafik, dapat pula ditampilkan dalam

format tabel yang dapat diekspor ke format Microsoft Excel.





53

Sumatera Utara

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Sulawesi Utara

Papua

0%20%40%60%80%

80% 76%55%

30% 29%

Monitoring Pengisian Realisasi Kejati

Persentase Pengisian Data Realisasi

1.3.6.7 Setup Automation

Karena aplikasi e-LAKIP 2013 berfokus pada pembuatan LAKIP untuk

tahun 2013, maka belum tersedia fasilitas otomasi pengisian data-

data yang berulang (atau minim perubahan) dari tahun sebelumnya.

Data-data yang berulang atau minim perubahan tersebut antara lain :

1. Profil (Visi, Misi, Tujuan Misi, Sasaran)

2. Program

3. Kegiatan

Tentunya akan kontraproduktif bagi user jika mereka harus melakukan

input ulang untuk data-data yang sifatnya minim perubahan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pembuatan data-data

tersebut di atas, maka akan disediakan fasilitas salin data dari

tahun sebelumnya.





54

Modifikasi yang akan dilakukan antara lain:

1. Penambahan fasilitas salin data di halaman utama Profil.

2. Penambahan fasilitas salin data di halaman utama Program.

3. Penambahan fasilitas salin data di halaman utama Kegiatan.

Harap diingat, bahwa setelah melakukan operasi salin data, user

tetap harus melakukan penyesuaian jika terjadi perbedaan antara data

di tahun sebelumnya dengan data yang harus diinput saat ini.





55

1.3.7 Usulan Pengembangan Aplikasi Manajemen Laporan

Bulanan Online





56

1.3.8 Usulan Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran

1.3.9 Usulan Terkait Fasilitas Pendukung dan Lingkungan

Pengembangan

1.3.9.1 Infrastruktur Pengembangan Aplikasi

Pengembangan SIMKARI membutuhkan pengembangan infrastruktur

pendukungnya, berupa server dan database. Oleh karena itu, pada

pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan capacity planning yang berisi

rencana pengembangan kapasitas infrastruktur pendukugng SIMARI.

Gambaran kebutuhan diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

Keperluan Tools

Operating System Linux – RHEL 64 bit

Database Aplikasi Oracle 11g, PostgreSQL, MySQL

DB Client Toad atau Razor

User Directory LDAP

Centralized userrepository

OpenLDAP (Linux) karena memilikifleksibilitas yang lebih tinggi ketimbangActive Directory

CentralizedAuthentication Server

Jasig CAS

Mash up AJAX, REST, JSON, XMLDevelopment Plaform PHP (MVC Framework), Java

1.3.9.2 Capacity Planning

Terdapat gap kapasitas di antara 2 definisi itu. Gap disebabkan

oleh:

Adanya pertambahan pengguna





57

Adanya pertambahan sumber data yang dikelola sebagai hasil

sinkronisasi proses verifikasi dan validasi arsip daerah,

serta hasil sinkronisasi dengan direktorat bea cukai dan

dirjen pajak

Adanya kebutuhan pengembangan report yang disajikan.

Kebutuhan ini akan meningkatkan jumlah data yang dikelola dalm

datawarehouse.

Pelaksanaan capacity planning dilakukan menggunakan 3 langkah

berikut:

1. Menetapkan layanan dan kualitasnya yang ingdin dicapaai

Hasil penetapan ini dijadikan acuan saat membuat capacity

planning. Kualitas minimal yang ingin dicapai setidaknya dapat

ditangani oleh infrastkruktur yang akan dikembangkan.

2. Analisis kapasitas saat ini (as-is)

Hasil analisis ini diperlukan untuk mengetahui kapasitas

pemakaian yang ada sekarang, persentase terhadap keseluruhan

ketersediaan kapasitas, dan sisa ketersediaan kapasitas.

3. Analisis rencana untuk masa yang akan datang

Analisis rencana untuk masa ayang akan datang dilakukan dengan

mendefinisikan hal-hal berikut:

Kebutuhan kapasitas hasil pengembangan

Sisa ketersediaan kapasitas untuk mendukung pengembangan.

Pengukuran kapasitas dilakukan dengan machine sizing.

Jika kapasitas kurang, maka dilakukan evaluasi apa yang

masih kurang, kapasitas server ataukah kapasitas database

Melakukan optimasi menggunakan infrastruktur yang ada

sekarang





58

Jika tetap kurang, maka perlu dilakukan pengadaan untuk

meningkatkan kapasitas

Konfigurasi kapasitas.

1.3.9.3 Security

Klasifikasi keamanan pada penerapan teknologi informasi menurut

David Incove meliputi:

1. Fisik (physical security)

2. Manusia (people/personel security)

3. Data, media, teknik komunikasi

4. Kebijakan dan prosedur (policy and procedures)

Sedangkan klasifikasi keamanan berdasarkan elemen sistem meliputi:

1. Network security

fokus kepada saluran (media) pembawa informasi.

2. Application security

Fokus kepada aplikasinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah

database.

3. Computer security– fokus kepada keamanan dari komputer (end

system) termasuk operating system (OS).

4. Seluruh sistem aplikasi memiliki tingkat keamanan yang memadai

sehingga setiap user hanya bisa mengakses menu aplikasi dan

informasi yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Sistem keamanan harus dirancang untuk menghindari kemungkinan

adanya gangguan dari hackers.





59

1.3.9.4 Penerapan Audit Trail

Aplikasi dilengkapi dengan fungsi audit trail dimana setiap

perubahan dan penghapusan atas data dapat dilacak secara terinci.

Audit Trail merupakan salah satu fitur pelengkap sistem yang

mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel

log. Pencatatan kegiatan pada audit trail meliputihistori tentang

suatu data (Dibuat, Diubah, atau Dihapus) dan oleh siapa serta bisa

menampilkannya secara kronologis. Tujuan pemanfaatan audit trail

adalah semua kegiatan dalam program yang bersangkutan diharapkan

bisa dicatat dengan baik.

1) Fungsi Audit Trail

a. Audit Trail apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa membentuk

suatu kronologis kegiatan manipulasi suatu data. Audit trail

membentuk suatu alur yang logis menghubungkan urutan

peristiwa, yang digunakan untuk melacak transaksi yang telah

mempengaruhi isi record.

b. Log Audit Trail dapat digunakan untuk melacak apabila ada

kesalahan dalam data yang kemudian menimbulkan masalah, serta

untuk statistik kontribusi pengguna terhadap data.

c. Audit Trail dapat digunakan untuk mengetahui kondisi data pada

waktu tertentu, dan dibandingkan dengan data terbaru (current

state).

d. Membentuk sistem komputerisasi yang aman dan terpercaya, juga

tidak mengenal perlakuan khusus terhadap pengguna tertentu.

Log Audit yang baik berlaku adil, menyimpan semua kegiatan

yang dilakukan pengguna dalam level yang bertugas

mengoperasikan database.





60

e. Menyimpan kronologis data tertentu, misalnya kapan sebuah item

tertentu dibuat, diubah, terjadi transaksi, dan seterusnya.

Log Audit yang baik mampu menampilkan keseluruhan data

tersebut secara kronologis.

f. Membentuk disiplin dan tanggung jawab pengguna aplikasi.

Masing-masing pengguna bertanggung jawab atas data yang

diproses sesuai dengan wewenang dan tugasnya.

2) Cara Kerja Audit Trail

Pada gambar di bawah diperlihatkan bahwa Audit Trail mencacat data

pendamping berupa:

1. WHO: Pengguna yang melakukan aksi/kegiatan terhadap data pada

aplikasi SIMPADU.

2. WHERE: tempat akses pengguna terhadap data SIMPADU, dapat

diwakili dengan IP address device yang digunakan untuk

mengakses maupun lokasi pengguna ketika mengakses.

3. WHEN: waktu pelaksanaan kegiatan/aksi yang dilakukan pengguna

terhadap data SIMPADU.

4. WHAT meliputi

a. Key/ID identifikasi data yang diakses.

b. Isi perubahan data

c. Jenis kegiatan berupa menambah, merubah, dan menghapus.

Penyimpanan data untuk audit trail berupa log aksi yang dikenakan

terhadap suatu data dapat dilakukan melalui dua alternatif berikut:

1. Menyisipkan kode program untuk mencatat log trail aplikasi.

2. Menyisipkan perintah penambahan record pada setiap Query

Insert, Update, Delete pada data yang dikenai aksi.





61

3. Memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulan

SQL statement, yang secara otomatis menyimpan log pada event

INSERT, UPDATE, ataupun DELETE pada sebuah tabel.

Gambar 1-16 Cara Kerja Penyimpanan Audit Trail

3) Penyimpanan Data Log Audit Trail

Data pelengkap berupa log dapat disimpan dalam bentuk:

a. Binary File (Ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu

saja). Binary file digunakan untuk menyimpan log akibat

kebutuhan akan kapasitas yang besar. Penggunaan binary file

mengharuskan adanya kegiatanpembuatan modul atau program untuk

melakukan konversi file biner ini, menjadi format yang dapat

dibaca dengan mudah.





62

b. Text File ( Ukuran besar dan bisa dibaca langsung)

Merupakan jenis log yang mudah digunakan oleh siapapun, Anda

dapat langsung melihatnya pada text editor favorit Anda.

Kerugiannya selain menyita kapasitas harddisk yang relatif

besar, juga tidak terdapat keamanan yang memadai. Siapapun

yang dapat mengakses file tersebut akan dapat melihat isi fi

le log ini, dan bisa jadi dapat mengubahnya, jika memiliki hak

untuk mengedit fi le tersebut.

c. Tabel

Dengan menyimpan log di dalam table, dapat memperoleh

keuntungan lain, yaitu kemudahan untuk memroses lebih lanjut

data log di dalam table tersebut, baik untuk kegunaan analisis

ataupun pencarian data. Selain itu, penyimpanan dalam table

relatif lebih aman, karena untuk mengaksesnya harus melalui

akses database yang menjadi hak database administrator. Data

di dalam table juga dapat dengan mudah diekspor menjadi format

text, excel, ataupun format umum lainnya, bilamana diperlukan.



Documents

BAB I TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK