Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kode Etik Profesi Akuntan di Indonesia
2.1.1 Kode Etik
Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata,
tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya
untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu
organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Etik atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya
adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Sedangkan menurut kamus
Webster, etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik
dan buruk secara moral, sedangakan kamus bahasa Indonesia etik adalah (1)
Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) Nilai
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
Dapat disimpulkan etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan
bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut
aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang
benar.
Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok
tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di
lingkungan kerja. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan
profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar/baik dan
yang tidak benar/tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah
laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-
ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh
anggota kelompok tertentu.
Dua sasaran pokok dari kode etik yaitu: (1) kode etik bermaksud
melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik
secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional, (2) kode
etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk
orang-orang yang mengaku diri profesional.
3
4
2.1.2 Profesi
Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua
pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam
pengertian yang lebih luas menjadi: kegiatan “apa saja” dan “siapa saja”
untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan
berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya
pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.
Profesi merupakan istilah yang umum digunakan untuk suatu hal yang
berkaitan dengan keahlian dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan definisi
profesi menurut KBBI, yaitu profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi
pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu,
sedangkan Comenisch (1983) berpendapat bahwa profesi adalah komunitas
moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.
Setiap profesi dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara
profesional.Didasarkan pada pendapat Putri dan Saputra (Dalam Rahma,
2012) “profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa
melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak”.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah
suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian dan pendidikan,
sedangkan profesionalisme adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan
setiap profesi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Jika profesi ini dihubungkan dengan etika maka dapat disimpulkan
bahwa etika profesi adalah nilai atau norma yang mengatur bagaimana
seharusnya profesi atau pekerjaan tersebut dilakukan.
Kasanah (2013:80) berpendapat bahwa ciri-ciri yang melekat pada setiap
profesi adalah :
a) Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan
keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman bertahun-tahun.
b) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku
profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
5
c) Mengabdi pada kepentingan masyarakat artinya setiap pelaksana
profesi harus meletakkan kepentingan masayarakat di atas
kepentingan pribadi.
d) Ada izin khusus untuk menjalankan profesi.
e) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Setiap profesi memiliki standar yang mengatur bagaimana
seharusnya profesi tersebut dijalankan. Adapun prinsip-prinsip etika
profesi, yaitu :
a) Tanggung jawab
Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain
atau masyarakat pada umumnya.
b) Keadilan
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa
yang menjadi haknya.
c) Otonomi
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan
diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.
2.1.3 Kode Etik Profesi Akuntansi
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah
disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya
termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki
sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.
Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda,
pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik
merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan
kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai
atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak
profesional.
Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang
membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk
6
mengatur tingkah laku para anggotanya. Tanpa etika, profesi akuntan tidak
akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk
proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.
Kode Etik Profesi Akuntansi (sebelumnya disebut Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan
oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya
Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP)
dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota
IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan profesi
akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan
orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut
terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan
sistem informasi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat
diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di
bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang
diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa
terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa
oleh akuntan
Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku etika
akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang
mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan
publik dengan rekan sejawat dan antara profesi dengan masyarakat. Etika
profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional,
tangung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode
etik.
7
1) Etika Profesi Akuntansi di Indonesia
Seperti yang kita tahu etika profesi akuntansi di Indonesia diatur
dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia.Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
digunakan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang
berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada
instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam
pemenuhan tanggungjawab profesionalnya.
Kasanah (2013:86) berpendapat bahwa tujuan profesi akuntansi
adalah untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan standar profesionalisme
tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik.
Empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi profesi akuntansi adalah :
1. Kredibilitas
Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem
informasi.
2. Profesionalisme
Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh
pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa
Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari
akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. Kepercayaan
5. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat
kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh
akuntan.
Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang
tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang
menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang
bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi
tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan
ditaati oleh setiap profesi.
8
Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat
harus memiliki kode etik yang merupakan prinsip-prinsip moral dan
mengatur tentang perilaku profesional. Pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi
dan mahasiswa akuntansi.
2) Jenis-Jenis Profesi Akuntan
a. Akuntan Publik
Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang
menyediakan jasa audit yang bersifat independen, yaitu memberikan jasa
untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi
atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi
berterima umum.
b. Akuntan manajemen
Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa
bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen
bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan.
c. AkuntanPendidikan
Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa
bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada
sebuh Universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan
manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada
pihak – pihak yang membutuhkan.
d. Akuntan Internal
Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan
dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut.
Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu
manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.
e. Konsultan SIA/SIM
Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan
diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai
berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah
9
perusahaan. Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu
menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu
akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang
disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja
yang menggunakan jasanya ini.
f. Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di
instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan
terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit
organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang
disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah,
namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang
bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak.
Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan
Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan
dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia.
Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang–kurangnya enam
unit organisasi, yaitu : (Prosiding Kongres VIII, 1998
1. Kantor Akuntan Publik.
Ketaatan terhadap kode etik adalah tanggung jawab pimpinan KAP
dimana anggota itu bekerja. Managing partner dan partner serta manager KAP
melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya perilaku ini.
2. Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik – IAI
Di lingkungan Kompartemen Akuntan Publik, usaha pengawasan ini
diwujudkan dalam bentuk "Peer Review" yang penyelenggaraannya dilaksanakan
oleh Seksi Pengendalian Mutu di lingkungan kepengurusan IAI di Kompartemen
10
tersebut. Pengawasan oleh Unit Peer Review yang khusus dibentuk untuk
mengawasi sesama KAP sampai saat ini belum pernah terlaksana.
3. Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik – IAI
Badan ini merupakan unit organisasi yang melaksanakan peradilan pada
tingkat pertama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
IAI kompartemen akuntan pendidik.
4. Dewan Pertimbangan Profesi IAI.
Dewan ini berfungsi sebagai peradilan tingkat banding untuk kasus-kasus
yang telah diputuskan hukumnya berdasar keputusan pada tingkat Badan
Pengawas Profesi. Dewan ini melaksanakan peradilan untuk kasus-kasus
pelanggaran lainnya yang tidak berkaitan dengan akuntan publik.
5. Departemen Keuangan RI.
yaitu: Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, misalnya Direktorat
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Ia sebagai pemberi ijin praktek Akuntan
Publik. Pengawasan yang dilakukannya pada umumnya untuk menilai apakah
KAP yang diberi ijin telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan keputusan Menteri Keuangan tentang perijinan pembukaan KAP (SK
Menkeu 43/KMK 017/1997) tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik.
6. BPKP.
Berdasarkan Keppres 31/th 1983, wewenangnya adalah melaksanakan
pengawasan terhadap KAP. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP melakukan
evaluasi tentang kepatuhan KAP terhadap perizinan yang diberikan dan terhadap
pelaksanaan tugas profesional akuntan publik.
Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan
dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di
dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi :
Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan etika
profesi serta hukum negara di mana ia melaksanakan tugasnya.
Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektifitas
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia
akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan
11
obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan / permintaan
pihak tertentu / kepentingan pribadinya.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas tiga bagian, yaitu :
1. Prinsip Etika, disahkan oleh Kongres
2. Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan
3. Interpretasi Aturan Etika, dibentuk oleh Himpunan
Dalam Kongres V Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di Surabaya 20-30
Agustus 1986, telah berhasil disahkan butir-butir kode etik profesi akuntan. Kode
etik yang dibentuk pada tahun tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :
a. Untuk profesi akuntan secara umum
b. Khusus untuk akuntan publik, dan
c. Penutup
Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai aturan dan pedoman
bagi seluruh anggota akuntansi, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di
lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkunagn dunia
pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntansi Indonesia.
Menurut Kasanah (dalam Mulyadi, 2001) keanggotaan dalam Ikatan
Akuntan Indonesia bersifat sukarela.
Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan harus memenuhi PrinsipEtika
Profesi Akuntan, yaitu:
A. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap
anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional
dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah :
1. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap
anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat.
12
3. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa
profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk
bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi
akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan
tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif
semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi
profesi.
B. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan
komitmen atas profesionalisme.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah :
1. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan
menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
2. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, yang
terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai,
investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung
kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya
fungsi bisnis secara tertib.
3. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin
menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak
dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota
memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa
terlayani dengan sebaik-baiknya.
4. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan
imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya
13
dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip
Etika Profesi ini.
C. Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap
anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas
setinggi mungkin.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah :
1. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan
merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua
keputusan yang integritasadalah suatu elemen karakter yang
mendasari timbulnya pengakuan profesional yang diambilnya.
2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap
jujurdan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima
jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh
keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak
disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat
menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal
tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi
pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau
perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa
yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah
menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk
menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip
objektivitas dan kehati-hatian profesional.
D. Objektivitas
Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik
kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota
dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan
penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Objektivitas
adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.
14
Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur
secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan
kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik
berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, Terdapat
beberapa faktor yang perlu dipertimbangan antara lain :
1. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau
pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
2. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang
yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip
objektivitas.
3. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau hiburan
yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas
terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang
yang berhubungan dengan mereka.
4. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi
profesional mereka ternoda.
E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-
hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang
diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh
manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah :
1. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk
memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa
profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.
2. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau
perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan
klien kepada pihak lain yang lebih kompeten.
3. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada
penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan
15
tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-
hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.
4. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan
dan mengawasi secara saksama setiap kegiatan profesional yang
menjadi tanggung jawabnya.
F. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh
selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau
mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau
kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah :
1. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan
informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa
profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan
setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
2. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus
telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk
mengungkapkan informasi.
3. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah
pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya
menghormati prinsip kerahasiaan.
4. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi.
Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi
selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat
menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau
keuntungan pihak ketiga.
5. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang
penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu,
anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui
(unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk
pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab
anggota berdasarkan standar profesional.
16
6. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang
berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat
panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai
berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan
jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.
1. Apabila pengungkapan diizinkan.
Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh
penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang
kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
2. Pengungkapan diharuskan oleh hukum.
Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum
untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah untuk menghasilkan
dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum dan untuk
mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
G. Perilaku profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi
yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi
harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada
penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan
masyarakat umum.
H. Standar teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan
standar teknis dan standar proesional yang relevan.
Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar
yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAI), International Federation
of Accountants (IFA), badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang
relevan.
17
2.1.4 Kode etik profesi akuntan publik
kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari
dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang
segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas
yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin
mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.
Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan
atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan
publik.Bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian
jasa profesional dalam praktik akuntan publik disebut dengan Kantor
Akuntan Publik.
Praktik Akuntan Publik itu sendiri adalah pemberian jasa
professional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang
dapatberupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan,
perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya
yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya, akuntan publik harus
mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan
Etika Kompartemen Akuntan Publik), yaitu aturan etika yang harus
diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI
(sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang
bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
Hal yang perlu diperhatikan anggota KAP dalam menjalankan tugasnya,
yaitu :
a. Independensi
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu
mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa
18
profesional akuntan publik yang ditetapkan IAI. Sikap mental independen
tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam
penampilan (in appearance).
b. Integritas dan Objektivitas
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu
mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah
saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan
pertimbangannya kepada pihak lain.
Anggota KAP harus mematuhi standar umum beserta interprestasi yang
terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.
Standar umum tersebut adalah :
a. Kompetensi Profesional
Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional
yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan
kompetensi profesional.
b. Kecermatan dan kesaksamaan profesional
Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan
kecermatan dan kesaksamaan profesional.
c. Perencanaan dan supervise
Anggota KAP wajib merencanakan dan mengawasi secara
memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
d. Data relevan yang memadai
Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk
menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan
dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terdapat beberapa hal yang tidak
diperkenankan untuk dilakukan anggota KAP, yaitu :
a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan
keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai
denganprinsip akuntansi yang berlaku umum.
19
b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi
material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut
memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau
data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan
oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaaan luar
biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut
di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat menunjukkan bahwa
laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan
seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi
dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip
akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang
menyesatkan.
Dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntan publik perlu memerhatikan
tanggung jawabnya kepada klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab
terkait praktik lain.
a. Tanggung jawab kepada klien
1. Informasi Klien yang Rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien
yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak
dimaksudkan untuk :
a) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya
sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan
prinsip-prinsip akuntansi.
b) Memengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun
untuk mematuhi peraturan perundang-undang berlaku seperti
panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atu melarang
kepatuhan anggota KAP tehadap ketentuan peraturan yang
berlaku.
c) Melarang review praktek professional (review mutu) seorang
anggota sesuai dengan kewenangan IAI; atau
20
d) Menghalangi anggota dari pengajuan-pengajuan keluhan atau
pemberian komentar atas peyidikan yang dilakukan oleh
badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakkan
disiplin anggota.
Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas,
tidak boleh memanfaatkan untuk kepentingan diri pribadi mereka
atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang
diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Fee Profesional
a. Besaran fee
Besaran feeanggota dapat bervariasi bergantung beberapa hal,
antara lain:
a) Risiko penugasan.
b) Komplektifitas jasa yang diberikan.
c) Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut.
d) Struktur biaya KAP yang bersangkutan dalam pertimbangan
profesional lainnya.
e) Anggota KAP tidak diperkenalkan mendapatkan klien
dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra
profesi.
b. Fee kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetaptakan untuk pelaksanaan suatu
jasa profesional tanpa adanya fee yang dibebankan, kecuali ada
temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee bergantung pada
temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen
jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal
perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum
atau temuan badan pengatur.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee
kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi
independensi.
21
b. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
1. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan
perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan
seprofesi.
2. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik
terdahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit
menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang
sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta
tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi
secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara
memadai.
3. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi
yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang
dilakukan oleh akuntan yang lebih dulu ditunjuk klien, kecuali
apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan
perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang
berwenang.
c. Tanggung jawab dan praktik lain
1. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan danatau
mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
2. Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan
mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi
pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan
citra profesi.
3. Komisi dan fee referal
i. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau
bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau
pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan atau
22
menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi
tersebut dapat mengurangi independensi.
ii. Fee referal (Rujukan)
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan atau
diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional
akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi
sesama profesi.
4. Bentuk organisasi dan KAP
Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk
organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra
profesi.
2.2 Perizinan Kantor Publik
RUU dan KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen
Keuangan (DepKeu) mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam
melaksanakan tugas dari kliennya berdasarkan SPAP (Standar Profesi
Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi
profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP
berstandar kepada International Auditing Standart.
Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus
disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan
menyusun rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU
Laporan Keuangan. RUU tentang Akuntan Publik didasari pertimbangan
untuk profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan
Publik terdiri atas 16 Bab dan 60 Pasal , dengan pokok-pokok mencakup
lingkungan jasa akuntan publik, perijinan akuntan publik, sanksi administratif,
dan ketentuan pidana.
Sedangkan kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode etik International
Federations of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini
23
bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi
mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaaan yang signifikan
antara kode etik SAP dan IFAC.
Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan
Indonesia untuk tidak jago kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan
Internasional seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan
perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga
memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk
kepentingan publik.
Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang
tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional
harus memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi,
kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.
APLIKASI KODE ETIK
Meski sampai saat ini belum ada akuntan yang diberikan sangsi berupa
pemberhentian praktek audit oleh dewan kehormatan akibat melanggar
kode etik dan standar profesi akuntan, tidak berarti seorang akuntan
dapat bekerja sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar
akuntan, wajib menaati kode etik dan standar akuntan, utamanya para
akuntan publik yang sering bersentuhan dengan masyarakat dan
kebijakan pemerintah. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan
sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal.
Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak
pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu
mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip
kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam
memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan
profesi akuntan dan interprestasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan
oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus
Nasional (DPN).
24
Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab
dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab
akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau
pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan
menerapkan aturan etika dari kode etik.
Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode
Penugasan Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP)
maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti
pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain
sistem informasi keuangan, aktuaria dan audit internal. Konsultasi kepada
kliennya dibidang itu menimbulkan benturan kepentingan.
2.2.1 Izin akuntan publik
Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan
berlaku selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Akuntan yang mengajukan
permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang sah yang diterbitkan
oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk
menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.
Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka
wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP)
dalam 2 tahun terakhir.
Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan
paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit
500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi
perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin
Rekan KAP.
Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
25
Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.
Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Menjadi anggota IAPI.
Tidak berada dalam pengampuan.
Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin
Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat
pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data
persyaratan yang disampaikan adalah benar.
Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di
Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang
dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada
lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia” (sebelum tahun
2007 disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” atau BAP). Sertifikat akan
dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah
satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan
publik dari Kementerian Keuangan.
2.2.2 Akuntan Publik Asing
Untuk menjadi Akutan Publik Asing, perizinan diatur sesuai UU
Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 7:
1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada mentri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara dari Akuntan
Publik Asing tersebut.
2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin sebagai akuntan publik di negara salnya;
d. tidak pernah dipidana;
e. tidak berada dalam pengampuan;
f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum
dagang Indonesia;
h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang
dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi
akuntan publik;
i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di
Indonesia; dan
j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari
Akuntan Publik Asing.
3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik
tunduk pada Undang-Undang ini.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri.
2.2.3 Izin Usaha KAP (Kantor Akuntan Publik)
Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP
berbentuk badan usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk
mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
Memiliki izin akuntan publik.
Menjadi anggota IAPI.
Mempunyai paling sedikit 2 orang auditor tetap dengan tingkat
pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah
27
setara Diploma III dan paling sedikit 1 orang diantaranya berijazah
sarjana.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang
memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling
kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian
mutu.
Domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP.
Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah ruang
kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan
lain.Membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang
mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor,
serta maksud dan tujuan pendirian kantor (hanya untuk KAP
berbentuk badan usaha perseorangan).
Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan
bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang
disampaikan adalah benar.
Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain
persyaratan-persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
Memiliki NPWP KAP.
Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris.
Memiliki surat izin akuntan publik bagi Pemimpin Rekan dan
Rekan yang akuntan publik.
Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi
Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik.
Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai
penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan.
Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP.
KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka Cabang KAP
di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan.
28
KAP berbentuk badan usaha perseorangan menggunakan nama akuntan publik
yang bersangkutan. Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan,
menggunakan nama seorang atau lebih Rekan akuntan publik dan ada
penambahan kata “& Rekan” di belakangnya apabila jumlah akuntan publik
pada KAP tersebut lebih banyak dari jumlah akuntan publik yang namanya
tercantum sebagai nama KAP. Nama KAP dilarang menggunakan singkatan
atau penggalan nama.
KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP atau organisasi audit
asing. KAP dapat mencantumkan nama KAP atau organisasi audit asing
tersebut pada nama kantor, kepala surat, dokumen dan media lainnya setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Penulisan huruf nama KAP atau
organisasi audit tidak boleh melebihi besarnya huruf nama KAP.
Kerjasama KAP dengan KAPA (Kantor Akuntan Publik Asing) dan
OAA (Organisasi Audit Asing) diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Pasal
35:
1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA
bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan
Menteri.
3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh
dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit
memuat:
a. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
b. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA
atau
OAA dengan KAP;
c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
d. kerja sama bersifat berkelanjutan.
29
4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan
syarat:
a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan
KAP lain.
5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.
6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh
KAP lain.
