BLK Bank Perkreditan Rakyat wk 5

Bank dan Lembaga keuangan

Bank Perkreditan rakyat

Penanganan Kredit Macet BPR Artha Mandiri Kanjuruhan Malang

KP B

Dzakhirotus Tsaminah3103120

Stainlaus Boli 130114907

Danny Agustian3131038

Meliske Sitanaya3131708

Radestian3131057

1 | B a n k P e r k r e d i t a n R a k y a t

Gladis Kusuma Jaya3131707

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Surabaya

2014-2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang berusaha untuk menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya,

begitu juga dengan BPR. BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam sistem perbankan di

Indonesia Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang penting, yaitu memberikan pelayanan

perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal, terutama di daerah pedesaan.

Dengan membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman

untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di

kota maupun di daerah pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam membantu menciptakan

lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

BPR merupakan Lembaga Keuangan Bank yang berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan

pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat menengah. BPR memberikan jasa layanan

simpanan dan kredit seperti layaknya bank umum, tetapi BPR tidak meberikan layanan giro

ataupun kegiatan valuta asing dan asuransi,. Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran

kredit tersebut berasal dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan yang merupakan sumber

pendapatan bank yang utama. Akan tetapi BPR memiliki tingkat suku bunga yang tidak terlalu

tinggi. Dalam hal ini kredit BPR wajib melaksanakan langkah-langkah yang tepat saat

melaksanakan mekanisme penyaluran dan pencairan kredit yaitu : tahap-tahap permohonan,

investigasi, analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit,

administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Permasalahan dalam pemberian


perkreditan ini adalah permasalahan multikriteria dimana bank harus tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatiannya dalam melakukan penyaluran kredit dan harus memperhatikan azas-azas

perkreditan yang sehat agar tidak menimbulkan suatu resiko.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian, sejarah dan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia?

2. Bagaimana penjelasan mengenai sasaran, asas hukum dan landasan hukum Bank

Perkreditan Rakyat?

3. Bagaimana penjelasan mengenai organisasai Bank Perkreditan Rakyat?

4. Bagaimana kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat?

5. Bagaimana fungsi, peranan dan tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat?

6. Bagaimana mengukur kesehatan Bank Perkreditan Rakyat?

7. Bagaimana penanganan kredit macet BPR Artha Mandiri Kanjuruhan Malang

C. TUJUAN

Untuk mengetahai lebih dalam mengenai Bank Perkreditan Rakyat dimana seperti yang

tercantum dalam rumusan masalah, selain itu untuk menambah wawasan bagi penulis.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN, SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT DI INDONESIA

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis

bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi Bank

Perkreditan Rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan,

sehingga Bank Perkreditan Rakyat banyak dijumapi di setiap daerah yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat telah ada sejak sebelum kemerdekaan

yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang

Desa atau Bank Pasar.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sendiri adalah bank yang kegiatan usahanya

dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 pasal (1) tentang Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat

adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 seperti tersebut diatas. Dalam undang-undang

tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank

perkreditan rakyat. Fungsi bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk

deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain


fungsi tersebut, bank perkreditan rakyat juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan

usahanya seperti dilarang membaerikan jasa dalam bentuk simpanan giro. Pada mulanya

tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi

pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya

ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi

masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada

masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran,

karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti

akan kebutuhan Nasabah BPR.

Bank perkreditan rakyat yang terdapat di daerah pedesaan berfungsi sebagai

pengganti bank desa, Kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan

penggabungan atas bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan

kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka

yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD.

Selain itu bank perkreditan rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah jenis Bank Pasar, Bank Pegawai, atau

bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar

atau di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang

dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

2.1.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Sejarah bank perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-

19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa,

dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat

pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pasca kemerdekaan

Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di

pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an,

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988,

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui

Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru.

Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank

Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang


Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum

yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang

telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya

sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK,

LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan

status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah (PP).

BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang

dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD),

meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status

sebagai BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup

usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan

pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR.

Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan sebarannya serta

secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD dibawah kewenangan BRI maka

pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia.

2.1.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal

melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga

perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya

sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi

tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka,

tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sebagaimana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di

BPR juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan

tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Sebagai perbandingan, dari bulan

Oktober 2012 hingga Maret 2013, jika LPS menjamin simpanan dalam rupiah pada Bank

Umum dengan tingkat bunga 5,5% maka untuk BPR, LPS menjamin hingga tingkat bunga

8%. Hal ini membuat deposito berjangka yang ditawarkan BPR memiliki tingkat bunga

yang lebih menarik dibanding Bank Umum. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar


perkembangan BPR konvensional (non-syariah) di Indonesia berdasarkan data yang diolah

dari statistik perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia hingga Maret 2013.

Hingga akhir Maret 2013, kredit yang disalurkan oleh BPR konvensional mencapai

52,6 triliun rupiah sementara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan

dan deposito (dana pihak ketiga) mencapai sekitar 45,5 triliun rupiah. Rata-rata kredit yang

diberikan selama 6 bulan (Oktober 2012 hingga Maret 2013) sekitar 50,5 triliun rupiah

sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun rata-rata mencapai 44,6 triliun rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013), BPR

konvensional berhasil dengan baik menjalankan fungsi utama perbankan yaitu fungsi

intermediasi.

Tercatat ada sembilan provinsi di mana BPR konvensional berhasil menyalurkan

kredit rata-rata di atas 1 triliun rupiah selama 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013) yakni:

Jawa Tengah (Rp. 11,39 triliun), Jawa Barat (Rp. 7,97 triliun), Jawa Timur (Rp. 5,92

triliun), Bali (Rp. 4,77 triliun), Lampung (Rp. 4,31 triliun), Kep. Riau (Rp. 2,51 triliun), D.I.

Yogyakarta (Rp. 2,41 triliun), DKI Jaya (Rp. 1,06 triliun) dan Sumatera Barat (Rp. 1,05

triliun). Total penyaluran kredit di sembilan provinsi tersebut mencapai 82% dari total 50,5

triliun rupiah. Hal yang sama dalam hal penghimpunan dana di kesembilan provinsi tersebut

melalui BPR konvensional hingga akhir Maret 2013 yang mencapai 38 triliun rupiah dari

total sebesar 45,5 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa perputaran uang dan

perekonomian yang diharapkan merata ke seluruh pelosok Indonesia masih terkonsentrasi di

Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.

Dari total 1.653 BPR konvensional di Indonesia yang tercatat pada statistik Bank

Indonesia, sebanyak 1.277 BPR berada di kesembilan provinsi tersebut di atas. Untuk soal

kemampuan BPR dalam penghimpunan dana maka Lampung dan Kep. Riau sepertinya

menjadi jagonya. Dengan jumlah hanya 26 BPR pada akhir Maret 2013, Lampung berhasil

menghimpun dana sebesar Rp. 3,29 triliun sementara Kep. Riau yang tercatat memiliki 40

BPR berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 2,74 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah

dengan 259 BPR yang menghimpun dana Rp 10,69 triliun atau Jawa Timur dengan 331

BPR yang menghimpun dana sebesar Rp 4,98 triliun.

Dari segi jumlah debitur pada akhir Maret 2013, maka Jawa tengah (816.778

rekening), Jawa Barat (746.516 rekening) dan Jawa Timur (666.656 rekening)

mengakumulasi 68,85% total debitur BPR konvensional di Indonesia. Hal ini menunjukkan

bahwa penyerapan kredit sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut.


Kep. Riau menunjukkan kondisi yang berbeda dari delapan provinsi lainnya yang

tersebut di atas karena hingga akhir Maret 2013, penghimpunan dana melebihi penyaluran

kredit. Dengan jumlah deposito sebanyak 13.401 rekening pada akhir Maret 2013, dana

yang berhasil dihimpun dari instrumen ini mencapai Rp 2,35 triliun. Bandingkan dengan

Jawa Tengah yang memiliki 141.598 rekening deposito (33,37% dari total rekening

deposito BPR konvensional secara nasional) yang hanya berhasil menghimpun Rp. 6,02

triliun.

Rata-rata suku bunga kredit dalam mata uang rupiah Bank Umum dalam 6 bulan

yang berakhir pada Maret 2013 untuk kredit modal kerja sebesar 11,54%, kredit investasi

sebesar 11,27% dan kredit konsumsi sebesar 13,43%. Sedangkan pada BPR: kredit modal

kerja sebesar 30,91%, kredit investasi sebesar 26,76% dan kredit konsumsi sebesar 25,97%.

Pada bulan Desember 2012 lalu, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang

mengatur tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis

dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Disebutkan secara bertahap

hingga tahun 2018, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling

rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan secara

langsung kepada UMKM atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing, channeling

atau secara sindikasi. Pembiayaan tidak langsung dapat dilakukan antara lain melalui BPR.

Menyimak statistik perbankan BPR konvensional hingga Maret 2013 dan

keberhasilan BPR dalam melakukan fungsi intermediasi, masih terbuka luas kesempatan

bagi Bank Umum untuk melakukan channeling melalui BPR. Keuntungan yang diperoleh

oleh Bank Umum melalui cara tersebut antara lain adalah dapat mengandalkan BPR dalam

infrastruktur serta pengalamannya menilai resiko kredit debitur UMKM, yang selama ini

mungkin belum didalami oleh Bank Umum. Dalam jangka panjang dengan kebijakan yang

ditempuh Bank Indonesia tersebut, diharapkan dapat menekan suku bunga kredit BPR

konvensional karena semakin meningkatnya supply dan kemudahan akses dana dari Bank

Umum melalui penyaluran kredit langsung atau tidak langsung kepada UMKM tersebut.

2.2 SASARAN, ASAS HUKUM, DAN LANDASAN HUKUM BANK PERKREDITAN

RAKYAT

2.2.1 Sasaran Bank Perkreditan Rakyat

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai,

dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih

mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan


pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan

pengijon), karena BPR umumnya ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah

bukan hanya di pedesaan saja tetapi untuk masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah

juga.

2.2.2 Asas Bank Perkreditan Rakyat

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia

yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai

pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan

monopoli). Pasal tersebut diantara nya berbunyi: “ Perekonomian nasional diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan

kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu

harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya,

melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain

monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam

adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

2.2.3 Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan membuat UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan

bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha

kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa

Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2.3 ORGANISASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)


2.3.1 Anggota Direksi & Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

a. Kompetensi;

b. Integritas; dan

c. Reputasi keuangan

Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatas

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit

and proper test) BPR. Jumlah anggota Direksi minimal berjumlah 2 orang dengan

pendidikan minimal D3.

Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua, mertua, menantu, suami,

isteri, saudara kandung, atau ipar; dan/ atau

b. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungannya sebagai orang tua, mertua, menantu, suami,

isteri, atau saudara kandung.

c. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif

pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain.

d. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang dan minimal 50% anggota Dewan

Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan. Anggota Dewan Komisaris hanya

dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau pada 1 Bank

Umum.

2.3.2 Pendirian Badan Usaha

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau

perusahaan daerah, dan hanya dapat didirikan seizin Direksi Bank Indonesia. Untuk

memperoleh izin usaha tersebut, seseorang wajib memenuhi persyaratan minimal tentang

susunan organisasi dan kepengurusan, pemodalan, kepemilikan, keahlian di bidang

perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

Pendirian bank perkreditan rakyat dapat dilakukan oleh:

1. Warga Negara Indonesia

2. Badan Hukum Iondonesia yang seluruh kepemilkannya oleh WNI

3. Pemerintah Daerah, atau

4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka (1), (2), dan (3).


Sehingga berdasarkan dikatakan bahwa kepemilikan bank perkreditan rakyat dapat

berlaku bila :

a) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum

Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat

dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh

pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

b) BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam

undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

c) BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam

bentuk saham atas nama. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan

usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian

sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat

diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu

membubarkan perusahaan.

d) Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

e) Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Menteri

Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan

mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.

2.3.3 Perizinan Bank Perkreditan Rakyat

1. Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.

2. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank

Indonesia.

3. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi,

permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain

yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan

memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat

pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten Jan

Kotamadya belum terdapat BPR.

4. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan

kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar

pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.


5. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota Kabupaten,

dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan

kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

6. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang rnelakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

2.3.3 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat

Dengan dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, fungsi pengaturan dan

pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh OJK. Bentuk pengaturan dan pengawasannya

ditujukan kepada:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2.3.5 Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas

maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat

dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk

kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas

maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas

maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat

dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih

dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga),

pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan

pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor,

anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR


lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.4 KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan

mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect (selisih antara

bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Untuk mewujudkan tugas pokoknya

tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa deposito

berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan

giro. Simpanan giro ini merupakan larangan usaha bagi BPR.

2. Memberikan kredit kepada masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat, memiliki tugas pokok diantaranya memberikan kredit kepada

masyarakat. Umumnya kredit ini diberikan kepada petani, pedagang, dan lain sebagai nya

yang memiliki ekonomi yang lemah.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.4.1 Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR.

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR tersebut antara lain :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lintas pembayaran (LLP)

2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli

uang kertas asing (money changer)

3. Melakukan penyertaan modal

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian

5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Bank Perkreditan Rakyat

a. Kelebihan Bank Perkreditan Rakyat


Bank Umum memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah,

networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, dan

sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan

nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan

BPR adalah face to face. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan

perikehidupan masyarakat sekitarnya.

b. Kekurangan Bank Perkreditan Rakyat

Tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran, tidak bisa memberikan

jasa simpanan dalam bentuk giro, tidak bisa memberikan jasa perasuransian, tidak bisa ikut

serta dalam penyertaan modal, serta tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta

asing. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia melarang BPR melakukan hal-hal tersebut.

2.5 FUNGSI, PERANAN DAN TUJUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

2.5.1 Fungsi dan Peranan Bank Perkreditan Rakyat

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dari sisi kepentingan pemerintah untuk :

a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke

bank umum.

b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi

pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.

c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.

d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga

keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan renternir.

2.5.2 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat

banyak.

Bank Kredit Desa (BKD)


Badan Kredit Desa (BKD) terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan

berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 No.357, Risjksblad Tahun 1937 No.9 dan tahun 1938 N.

3/H yang berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura serta telah mendapat izin dari Menteri

Keuangan. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Kredit Desa,

berdasarkan Peraturan bank Indonesia No.6/27/PBI/2004 tanggal 13 Desember 2004, Bank

Indonesia menyerahkan pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa kepada PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), yang kemudian berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang

Perbankan menjadi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Bank Indonesia. Penyerahan

kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada BRI tersebut didasarkan pada alasan

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Atas dasar tersebut, BI meminta BRI agar

melakukan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa dengan pertimbangan bahwa selama ini

BRI memiliki SDM serta jaringan kantor yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan

terhadap Badan Kredit Desa. Pelimpahan wewenang tersebut dengan sendirinya akan berakhir

pada saat lembaga pengawas jasa keuangan didirikan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut

dilakukan sesuai peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh BI. Selanjutnya, BRI diwajibkan

menyampaikan laporan kepada BI secara triwulanan berupa :

a. Rekapitulisasi neraca & laba rugi BKD

b. Analisis perkembangan BKD, permasalahan atau kendala yang dihadapi, tindakan perbaikan

yang telah dilakukan, serta usul/dan/atau pertimbangan mengenai tindak lanjut yang

diperlukan.

c. Analisis kemungkinan beroperasinya BKD sebagai BPR, baik dilihat dari jumlah

permodalan maupun total asset.

2.5.3 Jenis-Jenis Kredit

Kredit menurut cara penarikannya :

a. Pinjaman rekening koran (R/K) adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah

sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pinjaman kredit ini dihitung dari bagian yang benar-

benar telah ditariknya atau sudah diambil.

b. Pinjaman persekot adalah pinjaman yang penarikannya dilakuakn sekaligus pada saat

realisasi dan pelunasan angsuran dilakukan secara bulanan yang besarnya telah ditetapkan

menurut cara perhitungan tersebut.


Kredit berdasarkan ciri dan tujuannya :

a. Kredit Modal Kerja

Adalah kredit jangka pendek yang diberikan suatu bank kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerjanya.

b. Kredit Investasi

Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam

memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva perusahaan.

c. Kredit Perdagangan

Adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang

perdagangan.

d. Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan

pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan atau gaji

pemohon.

e. Kredit Produktif

Adalah kredit yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses produksi.

f. Kredit Transaksi Khusus

Adalah kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk suatu tujuan atau beberapa

tujuan tertentu.

Pengelompokan kredit berdasarkan cara pelunasannya :


a. Kredit dengan angsuran tetap merupakan kredit-kredit yang tergolong bagi konsumtif, yang

dalam angsuran tetap tersebut telah dimsukkan angsuran untuk pokok dan bunga.

b. Kredit dengan plafon tetap pada umumnya ditujukan untuk kredit modal kerja yang

berjangka waktu pendek, misalnya 1 tahun.

c. Kredit dengan plafon menurun secara periodik pada umumnya ditujukan untuk kredit-kredit

jangka panjang.

Pengelompokan kredit berdasarkan jangka waktu :

a. Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka

waktu lebih dari tiga bulan.

b. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka waktu

paling lama satu tahun.

c. Kredit jangka menengah adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk jangka waktu lebih

satu tahun, namun kurang atau sama dengan tiga tahun.

2.5.4 Analisis Penyaluran Kredit

Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai berikut :

a. Character (watak)

Penilaian character nasabah merupakan masalah yang cukup komplek karena berkaitan

dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individu maupun dalam komunitas atau

lingkungan usahanya.

b. Capacity (kemampuan)

Yaitu kemampuan peminjam dalam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian

memperoleh laba sesuai yang diperkirakan

c. Capital (modal)

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai

untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

d. Collateral (jaminan)17 | B a n k P e r k r e d i t a n R a k y a t

Yaitu untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan dapat menutup resiko kegagalan

pengembalian kewajiban debitur.

e. Condition Of Economic

Faktor kondisi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi usaha calon debitur terutama

dalam kondisi persaingan bisnis yang sangat pesat.

2.5.5 Unsur-Unsur Kredit

Beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pengertian kredit (Usman, 2001:283), yaitu :

a. Prestasi

Berupa nilai ekonomi atau barang ataupun uang yang diserahkan oleh pihak kepada pihak

lain dan harus dikembalikan atau dilunasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

b. Kepercayaan

Berkaitan dengan kepercayaan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan tersebut benar-

benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sebagaimana yang telah disepakati

atau ditetapkan bersama.

c. Waktu

Antara pemberian kredit dan pengambilan atau pelunasan dibatasi oleh suatu masa atau

jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

d. Resiko

Merupakan akibat-akibat yang mungkin dalam masa kredit digunakan, mulai saat pemberian

kredit sampai saat kredit dilunasi atau dikembalikan.

Dari beberapa referensi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kredit merupakan kegiatan

pinjam meminjam sesuatu baik berupa uang. Kredit merupakan kemampuan untuk


menyediakan uang atau barang untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan

dana dengan pembayaran pada masa yang akan datang. Berdasarkan kepastian dan

kesepakatan kedua belah pihak dalam pemberian kredit tentunya bank selaku kreditur tidak

luput dari suatu resiko yang tinggi maka dalam pemberian kredit memerlukan analisis

penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan yang ada, lebih berhati-hati, teliti dan selektif

serta memerlukan pengawasan yang sedemikian rupa sehingga kredit bisa berjalan dengan

lancar.

2.5.6 Prinsip 7P

a. Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku dari calon debitur yang akan digunakan

sebagai dasar pemberian kredit.

b. Party adalah mengklarifikasikan nasabah berdasarkan golongan-golongan tertentu

berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya dimana tiap golongan memperoleh fasilitas

yang berbeda dari bank.

c. Purpose adalah tujuan dari penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan

produkti dan konsumtif.

d. Prospect adalah prospek usaha tersebut dimasa depan, apakah menguntungkan atau

merugikan.

e. Payment adalah bagaimana pembayaran kembali akan dilakukan asas ini dilakukan untuk

mengetahui kelancaran pengambilan kredit.

f. Profitability adalah untuk menganalisa bagaimana usaha nasabah dalam memperoleh laba.

g. Protection bertujuan agar usaha dan jaminan memperoleh perlindungan.

2.5.7 Prinsip 3R

a. Return adalah sebagai penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur

setelah memperoleh kredit.

b. Repayment adalah perhitungan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit

oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon

debitur untuk menghadapi resiko, apakah resikonya besar atau kecil.

2.5.8 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi


Pengelompokan kredit berdasarkan sektor ekonomi dilakukan untuk kepentingan

perencanaan ekspansi secara sektoral. Bank Indonesia dalam laporan bulanan

mengelompokkan kredit berdasarkan sektor ekonomi antara lain:

a. Kredit sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian

b. Kredit sektor pembangunan

c. Kredit perindustrian

d. Kredit sektor ekonomi listrik, gas dan air

e. Kredit sektor ekonomi kontruksi

f. Kredit sektor ekonomi perdagangan, restoran dan hotel

g. Kredit sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

2.6 MENILAI KESEHATAN BANK BPR

Bank Pekreditan Rakyat (BPR) yang merupakan bagian dari sistem Perbankan juga harus

sehat supaya bisa berkontribusi maksimal dalam menggerakan perekonomian secara

keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana suatu kesehatan bank di

ukur. Kesehatan suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diukur dari lima faktor yaitu Capital,

Asset, Management, Earning dan Liquidity yang sering di singkat menjadi CAMEL yang

meliputi :

1. Capital (Permodalan)

Penilaian Pemodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dalam mengcover

eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian terhadap

faktor pemodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR) atau yang dikenal dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

atau Capital Adequacy Ratio (CAR).

2. Asset (Asset)

Penilaian asset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen

risiko kredit. Penilaian terhadap faktor kualitas asset didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu: rasio

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif dan rasio Penyisihan Aktiva


Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib

dibentuk oleh Bank.

3. Management (Manajemen)

Penilaian Manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan menajerial pengurus Bank

dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan

yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia.

4. Earning (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank

dalam mendukung kegiatan operasioanal dan permodalan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas

didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu rasio Laba sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap

Rata-Rata Volume Usaha dalam periode yang sama atau yang dikenal dengan istilah Return On

Asset (ROA) dan rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan

Operasional dalam periode yang sama atau yang dikenal dengan istilah BOPO.

5. Liquidity (Likuiditas)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan Bank memelihara tingkat

likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas. Penilaian terhadap faktor

likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu rasio alat Likuid terhadap Hutang Lancar atau yang

dikenal dengan Cash Ratio (CR) dan rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank atau

yang lebih dikenal dengan Loan to Deposit Ratio (LDR).

Kelima aspek diatas harus dikelola secara seimbang dan maksimal untuk menciptakan suatu BPR

yang sehat. Bila suatu aspek mengalami gangguan maka hal ini akan merembet ke aspek lainya

yang menyebabkan BPR tidak sehat dan berpengaruh buruk terhadap perekonomian suatu wilayah.

Kesehatan Bank BPR

Hal-hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit

2. Pelanggaran ketentuan know your customer

3. Pelanggaran transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.


Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

Nilai Kredit Predikat

81 – 100 Sehat

66 – < 81 Cukup Sehat

51 – < 66 Kurang Sehat

0 – < 51 Tidak Sehat

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perusahaan

1. Sejarah PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang.

PT BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG, beroperasi sejak tanggal 9 Mei

2005 setelah memperoleh Ijin Prinsip Pendirian BPR dari Direktorat pengawasan Bank

Perkreditan Rakyat Bank Indonesia No: 6/300/DPBPR/P3BPR, tanggal 29 Oktober 2004, dan

telah memperoleh Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No: 7/16/KEP.GBI/2005, tanggal 23

Maret 2005. PT BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG merupakan Bank

Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan utama didirikannya BPR ini


adalah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat antara lain usaha kecil dan mikro

khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

2. Visi Misi Perusahaan

VISI

Mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat yang kompetitif dengan rating sehat serta efisien,

mendukung sektor usaha skala kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis

kerakyatan.

MISI

Menuju terwujudnya Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi

profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (Share Holder) dan

segenap Stake Holder (karyawan, rekanan kerja, dan nasabah) melalui kegiatan

operasionalnya.

3. Tujuan dan Sasaran

Ekspansi pertumbuhan PT BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG akan

dilakukan sejalan dengan prinsip kehati-hatian ( prudential banking concept) dengan

memperhatikan kebutuhan likuiditas serta faktor resiko usaha di bidang perbankan. Pertumbuhan

aktiva diarahkan pada ekspansi pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro dengan target market

adalah sektor perdagangan (khususnya pedagang pasar) yang menyebar di seluruh kecamatan di

wilayah Kabupaten Malang.

Penyaluran fasilitas kredit kepada usaha kecil dan mikro merupakan tahap awal untuk

memperkuat basis pengalaman dan keahlian teknis BPR dalam melakukan ekspansi pembiayaan

dan juga merupakan langkah untuk memposisikan diri dalam segment pasar BPR. Penyaluran

fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan mikro dilakukan dalam suatu paket produk yang

mudah diadaptasi dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi keuangan pengusaha kecil dan

mikro. Di samping itu produk perkreditan tersebut akan diarahkan sebagai suatu solusi keuangan

bagi dunia usaha kecil dan mikro dan untuk memfasilitasi perdagangan antar wilayah atas

komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Malang.

Strategi pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, diarahkan

kepada sumber dana yang memiliki daya tawar rendah atau tidak menimbulkan resiko likuiditas.

Oleh karenanya arah pemasaran dari segi pendanaan (Tabungan dan Deposito) ditujukan kepada


masyarakat lapisan menengah dan kecil dimana segment tersebut mempunyai karakteristik

tertentu.

Dalam kondisi kompetisi antar perbankan (baik Bank Umum maupun BPR) dalam meraih

sumber dana yang saat ini sangatlah ketat, PT BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB

MALANG akan melakukan penetrasi pasar dengan mempergunakan imbalan dan keunggulan

serta kualitas layanan yang memudahkan dan memuaskan nasabahnya. Persaingan ini sangatlah

dirasakan ditengah gencarnya promosi yang dilakukan oleh dunia perbankan. Untuk menembus

persaingan tersebut PT BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG perlu memiliki

kemampuan inti yang dapat menumbuhkan persepsi masyarakat sebagai sebuah keunggulan nilai

dengan karakteristik produk BPR yang berbasis pada kualitas layanan nasabah dengan paripurna

dan prima..

4. Fungsi dan Peranan BPR

Fungsi BPR

Penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Peranan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesehjateraan rakyat banyak.

5. Sistem Perkreditan Pada BPR

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara antara calon debitur dengan pihak

bank, yang disertai dengan pengisian formulir permohonan kredit dengan melampirkan

beberapa dokumen yang dperlukan.

2. Tahap Survey


Tahap ini dilakukan dengan petugas mendatangi tempat nasabah dengan tujuan untuk

melihat kondisi atau keadaan perusahaan.

3. Tahap Pemutusan dan Pelaksanaan Pemberian Kredit.

Setelah mendapatkan informasi dari tim suvey kemudian marketing kredit memproses

pengajuan kredit tersebut bersama petugas AD-K (pra). Setelah proses tersebut selesai dan

kredit tersebut cair maka pihak bank akan memberitahu secara langsung pihak debitur

dengan menyertakan berkas-berkas. Setelah semuanya disetujui maka pelaksanaan kredit

bisa dilaksanakan dengan syarat pihak debitur datang langsung ke bank

4. Tahap Pengawasan Kredit

Tahap ini dilakukan untuk menghindari adanya kredit macet dari pihak debitur.

1. Usaha yang dilakukan BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang:

Menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito

Menyediakan kredit

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah

2. Produk layanan Kredit BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang:

Kredit Modal kerja dengan bunga 1,6% perbulan dengan jangka waktu maksimal 6

bulan.

Kredit Program dengan bunga 1,4% dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

3. Kebijakan kredit yang diterapkan BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang

Memperhatikan dengan cermat dan seksama tentang penggunan prinsip kredit 5C,

untuk memperkecil resiko adanya kredit macet.

Jaminan kredit, jaminan kredit bisa berupa mobil, sepeda motor, sertifikat tanah atau

rumah.


Jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman tergantung dari permintaan nasabah.

Untuk kredit tetap jangka waktunya minimal 3 bulan sampai 2 tahun, sedangkan untuk

kredit cicilan jangka waktu minimal 1 sampai 4 tahun.

4. Syarat-Syarat Kredit

Fotokopi KTP suami-istri.

Usia maksimum 21 tahun, atau sudah menikahdan maksimum 60 tahun pada saat kredit

lunas.

Kartu keluarga dan surat nikah.

Fotokopi rekening listrik / telepon.

Fotokopi jaminan.

5. Pengawasan Kredit pada BPR Artha kanjuruhan Pemkab Malang

BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang melakukan pengawasan kredit terhadap

nasabahnya memiliki tujuan diantaranya:

1. Agar pihak BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang terhindar dari penyelewengan-

penyewelengan baik dari oknum ektern bank atau intern bank.

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan.

3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang

perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.

4. Agar kebijaksanaan yang telah ada dan diterapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan

dengan baik.

6. Kendala-kendala yang dihadapi BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang

Kendala yang sering dihadapi oleh BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang adalah kredit

macet atau nasabah melanggar perjanjian kredit yang sudah disepakati ketika akad kredit.

1. Kriteria kredit macet

Pengikaran terhadap isi perjanjian kredit.

Non perfoming loan, kredit tersebut dapat dikategorikan kurang lancar, diraukan,atau macet.

2. Penyebab terjadinya kredit macet


Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat muncul dari beberapa factor:

1. Kesalahan Bank.

2. Kesalahan Debitur

3. Faktor Eksternal seperti kondisi perekonomian, dan persaingan perbankan yang cukup ketat.

4. Kerugian yang diakibatkan kredit bermasalah.

3. Solusi penangan kredit macet yang dilakukan oleh BPR Artha Mandiri Kanjuruhan

Malang

Setelah dilakukan analisis dan hasil analisis menunjukkan adanya gejala kredit bermasalah,

maka BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang akan mengambil solusi atau penyelesaian

agar kredit tersebut tidak menjadi kredit yang bermasalah. Solusi yang diambil oleh BPR

Atha Kanjuruhan Malang adalah:

1. Memeriksa seluruh file kredit dan memperhatikan yang berkaitan dengan aspek yuridis,

nilai agunan serta kelemahan-kelemahan yang tampak.

2. Membuat rencana penanganan dan membicarakannya dengan debitur serta menjalin kerja

sama yang baik dengan debitur.

3. Menyusun pola penanganan dan membicarakannya dengan debitur serta meminta

persetujuan debitur.

4. Jenis penanganan yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari berbagai hal.

4. Jenis-jenis solusi yang diberikan oleh BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang

1. Penyelematan

Mengatur kembali jadwal angsuran, merubah jumlah angsuran serta memperpanjang jangka

waktu kredit.

2. Penyelesaian

Mengakhiri hubungan debitur dengan bank dengan cara menjual asset perusahaan atau

menjual perusahaan. Kegiatan penyelesaian ini dapat dilakukan dengan dua cara, dengan

sukarela atau paksaan secara hukum.


3. Menghapus Kredit

Apabila kredit menjadi macet dan menurut pertimbangan bank sudah sulit untuk melakukan

proses penagihan maka kredit akan dihapuskan atau dihapus bukukan. Penghapusan kredit

harus disertai keputusan dewan komisaris.

4. Pengambilalihan Agunan

Ini merupakan upaya bank untuk menyelesaikan kredit, ini bersifat sementara dan bank

wajib segera menjual agunan tersebut untuk membayar kembali kewajiban kreditur.

BAB V

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN


Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998

Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil,

pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk

lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Dalam melaksanakan usahanya BPR

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Landasan Hukum

BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU

No.10/1998.

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan

mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect (selisih

antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga.

4.2 SARAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin banyak berdiri dimasyarakat kita, idealnya semakin

bergairah pula dunia usaha kecil dan menengah sehingga BPR benar-benar berperan penting dalam

meningkatkan roda perekonomian masyarakat kecil. Dewasa ini telah muncul juga BPRS yang

melaksanakan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah sehingga semakin beragam pilihan

masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang dapat diambil untuk mengembangkan

usahanya. Masyarakat kita terutama ekonomi lemah masih mengalami kekurangan secara structural

tentang permodalan, modal adalah masalah klasik yang terus menghantui dan menjadi barang

mewah bagi mereka, maka solusi terbaik adalah bagaimana BPR dapat melaksanakan program yang

dapat membantu secara riil usaha masyarakat ekonomi lemah dengan pengelolaan yang

professional.

DAFTAR PUSTAKA


Drs Suharto Pandu. 1988. Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga

Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.

Drs Suharto Pandu. 1991. Peran Masalah Dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga

Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.

Kasmir. 2008. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada,

Jakarta.

Mulyono Teguh Pudjo. 1987. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Edisi kedua,

BPFE, Yogyakarta.

Perbanas STIE. 1991. Dasar-dasar Perkreditan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suhardjono. 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan menengah. UPP, Yogyakarta.


Documents

BLK Bank Perkreditan Rakyat wk 5