Upload
khangminh22
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN MOBILITAS PENDUDUK UNTUK MERESPON BONUS DEMOGRAFI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dr. Sukamdi, MScDosen Fakultas Geografi, UGMPeneliti PSKK UGM,Ketua IPADI DIYYogyakarta, 12 Desember 2018
Mengapa yang didiskusikan adalah kebijakan mobilitas penduduk/migrasi ?• Dalam rangka merespon bonus demografi, kebijakan fertilitas telah
banyak dibahas
• Demikian juga halnya tentang kebijakan terkait dengan lansia (DIY sudah masuk ke tahap ke dua bonus demografi)
• Sejauh ini belum banyak dibahas tentang membengkaknya kelompok penduduk produktif akibat dari besarnya migrasi risen neto (lihat Gambar berikut)
• Implikasi besarnya migrasi neto positif di DIY harus diantisipasi untuk meminimalisir dampak negative dan mengoptimalkan keuntungan yang ada
DIY :1. DR naik dalam
periode 2020-20252. TFR turun di bawah
replacement level3. AHH meningkat4. Migrasi neto positif
meningkat5. Proporsi lansia
meningkat dengan drastis
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Migrasi Neto DIY, 1980-2045
Hasil SUPAS 2015
Asumsi migrasi neto
proyeksi
Perlu ada kajian yang mendalam mengenai karakteristik
migran menurut kabupaten/kota, untuk menyusun
kebijakan yang tepat, yaitu optimalisasi manfaat migran
0
100000
200000
300000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Migrasi Risen Masuk, Keluar, dan Neto di DIY, 1980-2015
Migrasi Risen Masuk Migrasi Risen keluar
Migrasi Risen Neto
PRIORITAS :
Proses Demografi Struktur DemografiSosial, ekonomi,
politik dll
Investasi demografi Investasi EkonomiInvestasi sosial
kesehatan
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Pengelolaan kuantitaspenduduk dan migrasi
Penciptaankesempatan kerja
Social security
Angka
ketergantungan di
atas 50%
Angka
ketergantungan di
bawah 50%
Angka
ketergantungan
meningkat
KULON PROGO DAN GUNUNG KIDUL
SLEMAN, BANTUL, YOGYAKARTA
PengembanganKualitas Pddk
Dasar Regulasi
1. UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan Penduduk dan
Pembangunan Keluarga
2. Perpres No 153 tahun 2014 : Grand Design Pembangunan
Kependudukan
3. PP 57 Tahun 2009 ttg Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27
tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan
4. PP 87 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan
Pembangunan Keluarga
Kualitas penduduk
Pengembangan sistim informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi
Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Pengelolaan Kuantitas Penduduk
Pengarahan Mobilitas Penduduk
Pembangunan Keluarga
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Perpres No 153 tahun 2014 : Grand Design
Pembangunan Kependudukan
MobilitasPenduduk
MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 33
kebijakan pengarahan mobilitaspenduduk dan/atau penyebaranpddk utk mencapai persebaranpddk yg optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah pddkdgn daduling.
meliputi mobilitas pendudukinternal dan internasional tingkatnasional dan daerah sertaditetapkan secara berkelanjutan.
MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 33
pengarahan mobilitas penduduk internal :
a. bersifat permanen dan non-permanen.
b. pengarahan mobduk dan persebaran pddkke daerah penyangga, ke pusatpertumbuhan ekonomi baru -> pemerataanpembangunan antarprovinsi.
c. penataan persebaran pddk melaluikerjasama antardaerah.
d. pengelolaan urbanisasi di perkotaan.
e. penyebaran pddk ke daerah perbatasanantarnegara, daerah tertinggal, pulau- pulaukecil terluar.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 33
1. pengarahan mobilitas pendudukinternasional, dilakukan melalui kerjasamainternasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dariindonesia sesuai dgn perjanjianinternasional yg telah diterima dan disepakati oleh pemerintah.
2. diatur dalam pp
MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 34
1. kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dgnmenghormati hak penduduk untuk bebasbergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dlmwilayah nkri sesuai dgn ketentuan peraturanperundang- undangan.
Pasal 35
1. pemerintah daerah menetapkan kebijakanmobduk sepanjang tdk bertentangan dgnkebijakan nasional.
MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 36
perencanaan pengarahan mobilitaspenduduk dan/atau penyebaran pddkdilakukan dgn menggunakan data dan informasi , persebaran pddk dgnmemperhatikan rtrw.
pengembangan sistem informasikesempatan kerja yg memungkinkanpddk utk melakukan mobilitas kedaerah tujuan sesuai dgn kemampuanyg dimilikinya.
MOBILITAS PENDUDUK
pasal 37
pemerintah dan pemerintah daerah melakukanpengumpulan data, analisis, serta proyeksi angkamobilitas dan persebaran pddk sbg bagian daripengelolaan kependudukan dan pembangunankeluarga.
pemerintah wajib melakukan penyusunan pedomandan pelaporan pemantauan kegiatan pengumpulandata, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran pddk
tata cara pengumpulan data, analisis, serta proyeksiangka mobilitas dan persebaran pddk diatur dalam pp.
Karakteristik migran risen
• Usia produktif
• Alasan : terbesar ikut suami/istri/orang tua/anak (35,7 %); disusulPendidikan (34,5 %) dan pekerjaan (15,2 %)
• 52,1 % belum menikah
• 54,3 berpendidikan SMA dan 21,0 % diploma ke atas
Secara ringkas : migran di DIY adalah berusia produktif, berpendidikantinggi, belum menikah dan alasannya adalah keluarga dan pendidikan
PENDUDUK PINDAH/PINDAH DATANG DARI DAN KE DIY 2014-2016
KAB/KOTA
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
PINDAH DATANG PINDAH DATANG PINDAH DATANG
KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5
Kulon Progo 1.152 2.022 858 2.748 1.123 2.442 970 3.277 1.085 3.172 941 3.748
Bantul 3.703 3.642 3.972 5.521 3.769 4.235 3.896 5.981 3.901 5.008 3.781 6.754
Gunungkidul 2.013 3.889 830 3.554 1.865 4.370 1.095 4.713 1.917 5.214 1.185 5.868
Sleman 4.082 5.635 3.991 8.725 4.115 7.152 4.898 12.314 4.257 8.318 5.286 14.836
Kota Yogyakarta 4.183 2.789 3.351 2.817 7.767 5.374 6.377 8.414 4.940 3.638 4.606 5.412
TOTAL 15.133 17.977 13.002 23.365 18.639 23.573 17.236 34.699 16.100 25.350 15.799 36.618
Sumber: SIAK Kab/Kota se-DIY, diolah Biro Tapem Setda DIY
Keterangan:
Klasifikasi 4: Pindah/datang antar kab/kota dalam satu provinsi
Klasifikasi 5: Pindah/datang antar provinsi
Selama 5 tahun terakhir jumlah penduduk pindah dari Gunungkidul ke kab/kota lain di DIY lebih
banyak dari pada yang datang dari kab/kota ke Gunungkidul. Bahkan perbandingan pendududuk
pindah dan pindah datang klasiifikasi 4 di sana hampir mencapai 2:1. Besar kemungkinan, mereka
yang pindah dari Gunungkidul ke kab/kota lain di DIY dengan alasan fasilitas pendidikan atau
pekerjaan yang lebih baik.
Hal yang sama juga terjadi di Kulon Progo. Selama 5 tahun terakhir, penduduk pindah klasiifkasi 4
selalu lebih banyak daripada penduduk datang, meskipun jumlahnya tidak terpaut jauh.
Sedangkan di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, perbandingan jumlah penduduk pindah dan
pindah datang klasfikasi 4 lebih dinamis. Kadang lebih banyak yang pindah, tapi satu tahun
kemudian lebih banyak yang pindah datang.
Sumber : bahan presentasi Biro Tapem
Polanya mirip denganhasil SUPAS khususnyamigrasi antar kab/kota
di dalam DIY
PENDUDUK PINDAH/PINDAH DATANG DARI DAN KE DIY 2017-2018
KAB/KOTA
TAHUN 2017 TAHUN 2018
PINDAH DATANG PINDAH DATANG
KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5 KLAS 4 KLAS 5
Kulon Progo 922 2.360 905 3.402 1.172 2.780 1.007 3.738
Bantul 3.383 4.482 4.594 7.544 3.809 4.649 4.230 6.987
Gunungkidul 1.935 4.662 1.062 6.098 2.287 4.830 1.177 6.057
Sleman 3.544 7.067 4.585 12.595 4.094 7.873 5.113 13.608
Kota Yogyakarta 4.491 3.532 3.097 5.039 4.848 3.679 3.716 5.111
TOTAL 14.275 22.103 14.243 34.678 16.210 23.811 15.243 35.501
Sumber: SIAK Kab/Kota se-DIY, diolah Biro Tapem Setda DIY
Keterangan:
Klasifikasi 4: Pindah/datang antar kab/kota dalam satu provinsi
Klasifikasi 5: Pindah/datang antar provinsi
Yang menarik di Gunungkidul, jumlah pindah ke luar provinsi justru lebih sedikit ketimbang yang
pindah datang dari provinsi lain ke Gunungkidul. Hal yang sama juga terjadi di Kulon Progo.
Sedangkan di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, tentu tidak mengherankan bila jumlah
penduduk pindah datang dari provinsi lain jauh lebih banyak ketimbang yang pindah dari sana.
Karena di ketiga daerah tersebut ada pusat pendidikan, bisnis/jasa, dan permukiman.
Sumber : bahan presentasi Biro Tapem
Untuk migrasi antarprovinsi, angkanya positif
semua, artinya lebihbanyak yang datang
dibaingkan yang pindah
Masalah dan Isu Strategis
Bonus demografi
Fertilitas dan KB
Migrasi
Ketenagakerjaan
Penduduk lanjut usia
Diperlukan untuk menjaga keberlangsunganbonus demografi agar dimanfaatkan secaraoptimal
- Beberapa kabupaten migrasi netto negatif(Gunungkidul dan Yogyakarta) : lebih banyakmigran keluar
- Di kabupaten/kota lain migrasi netto positif
- Optimalisasi migran untuk pencapaian bonus demografi
Jumlah pengangguran relatif tinggi. TPT Sleman dan Yogyakarta tahun 2015 sekitar 5, lebih tinggi daripada kabupaten lainnya
Jumlah penduduk lanjut usia yang semakin meningkat trennyaIn
vest
asid
em
ogr
afid
an n
on
de
mo
graf
i
Kabupaten/Kota Masalah Strategi
Kulon Progo - Angka kelahiran masih tinggi- Angka kematian bayi tinggi- Migrasi netto positif
- Meningkatkan pengendalian penduduk dan KB- Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan persalinan dan pasca persalinan- Mengelola migrasi terutama untuk mengantisipasi pembangunan NYIA yang akan menarik
migran masuk
Bantul - Angka kelahiran mengalamipenurunan tetapi relatif masih tinggi
- Migrasi keluar kelompok 15-19 tahun- Migrasi netto positif
- Meningkatkan program KKBPK- Mengelola dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan lanjut- Mengoptimalisasikan penduduk usia produktif (akibat migran masuk) melalui pengembangan
UMKM system bapak angkat, pengembangan jiwa kewirausahaan, inovatif berbasis kemajuanteknologi dan informasi
Gunungkidul - Angka kelahiran tinggi- Angka kematian tinggi- Migrasi netto negatif
- Meningkatkan program KKBPK- Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan persalinan dan pasca persalinan- Pengelolaan migrasi
Sleman - Migran neto positif tinggi- Fertilitas rendah- Lansia
- Mengoptimalisasikan penduduk usia produktif (akibat migran masuk) melalui pengembanganUMKM system bapak angkat, pengembangan jiwa kewirausahaan, inovatif berbasis kemajuanteknologi dan informasi
- mendorong munculnya kewirausahaan, pengembangan jaringan dan pemasaran hasil-hasilnya- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam mengatur migrasi internal- Menyelaraskan dan menyeimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan peduduk
lokal dan pendatang- Mempertahankan fertilitas agar tidak mengalami penurunan
Yogyakarta - Migrasi netto negatif- Fertilitas rendah- Lansia
- Penyelarasan dan harmonisasi rencana tata ruang dengan mempertimbangkan aspekkenyamanan penghuni dan keberlanjutan
- Mengembangkan sistem pencatatan kasus kematian yang terintegrasi antar wilayah di semuatingkatan. Hal ini penting untuk mendeteksi penyumbang angka kematian apakah berasal daridalam atau luar wilayah
- Mempertahankan fertilitas agar tidak mengalami penurunan- Meningkatkan peran pemerintah, komunitas dengan mengembalikan fungsi keluarga inti- Meningkatkan kemandirian lansia melalui lansia sehat, produktif- Memberikan jaminan kesejahteraan bagi lansia
Masalah dan Isu Strategis
Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta
DR : 2015-2025 53-55Mig : Positif (+)Mor : 2016 10F : 2010 307
DR : 2015-2025 44-46Mig : Positif (+)Mor : 2016 8F : 2010 292
DR : 2015-2025 50-53Mig : Negatif (-)Mor : 2016 8F : 2010 282
DR : 2015-2025 40-42Mig : Positif (+)Mor : 2016 3F : 2010 274
DR : 2015-2025 34-36Mig : Negatif (-)Mor : 2016 8F : 2010 225
Variasi isu
DR DR DR DRMig Mig MigMig MigDR
F F F F FM MM MM
Kulonprogo akan mengalami peningkatan jumlah migrasi masuksetalah NYIA beroperasi secara full.
Kulonprogo
Migrasi neto negatif
pada kelompok usia
produktif (15-34
tahun)
Kondisi ini akan
berubah sejalan
dengan meningkatnya
migrasi masuk pasca
NYIA beroperasi
Penutup
• Diperlukan kajian secara mendalam tentang perubahan migrasi di DIY, khususnya kemungkinan terjadinya perubahan arus migrasi dg locus di Kabupaten Kulonprogo
• Menyusun blue print kebijakan mobilitas penduduk yang komprehensif, untuk menghindarkan atau mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat migrasi masuk yang diperkirakan cukup besar.
• Tujuan : optimalisasi potensi migrasi