Embed Size (px)
Citation preview
BUKU SAKU PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG BIDANG ASET
2012
SEKSI INVENTARISASI,PELAPORAN DAN PERENCANAAN BIDANG ASET
DPPKA 3/1/2012
2
PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH
3
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah; 6. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perda Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009.
Barang Milik Daerah adalah :
Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ; yang meliputi : o Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis; o Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / Kontrak; o Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU; o Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Dilengkapi dengan dokumen pengadaan, BAST (disertai bukti kepemilikan sah).
ASAS PENGELOLAAN BMD
Fungsional : sesuai fungsi & tanggung jawab
Kepastian Hukum
: berdasarkan hukum dan peraturan per- UU
Transparansi : terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi
4
Efisiensi : sesuai standar kebutuhan untuk menyelenggarakan tupoksi secara optimal
Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
Kepastian Nilai : diperoleh jumlah dan nilai yang pasti (Neraca)
PENGELOLAAN BMD MELIPUTI :
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
b. Pengadaaan ;
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
d. Penggunaan ;
e. Penatausahaan ;
f. Pemanfaatan ;
g. Pengamanan dan pemeliharaan ;
h. Penilaian ;
i. Penghapusan ;
j. Pemindahtanganan ;
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
l. Pembiayaan ; dan
m. Tuntutan ganti rugi.
5
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
a. PERENCANAAN KEBUTUHAN
Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
PERTIMBANGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD
Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD sesuai besaran organisasi / jumlah pegawai dalam satu organisasi;
Adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
Untuk menjaga tingkat ketersediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran agar efisien dan efektif.
b. PENGANGGARAN
disusun dalam RKA-SKPD
PERMENDAGRI NO.7 / 2006
Standarisasi sarana dan prasarana kerja
JO PERMENDAGRI NO.11 / 2007
Standarisasi Harga Keputusan Walikota Skw
Memperhatikan :
- Ketersediaan barang - Jumlah pegawai
- Barang yang rusak, dihapus - Persediaan / stok
- Barang yang akan diperbaiki (pemeliharaan)
6
TIM PENYUSUNAN RAPBD
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, sesuai tugas dan fungsinya
duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan APBD
(Pasal 14 Perda Kota Singkawang No. 6 Tahun 2009)
TAHAP KEGIATAN
TELITI
Berpedoman pada :
1. Standar Barang Permendagri
2. Standar Kebutuhan No. 7 Tahun 2006 JO
3. Standar Harga No. 11 Tahun 2007
Pengguna /
Kuasa Pengguna
Disusun dalam RKA SKPD
setelah memperhatikan
barang daerah yang ada
PMD No. 7/2006
RKBD dan RKPBMD
(Himpun)
Ke Pengelola / Pembantu Pengelola
Pengelola Barang
dan Pengguna
Barang
DKBD
SK KDH
Ditetapkan
DKPBD
7
PENGADAAN
8
PENGADAAN
Prinsip :
Efisien;
Efektif;
Transparan dan Terbuka;
Bersaing / Adil / Tidak Diskriminatif dan;
Akuntabel.
Pelaksana :
Panitia Pengadaan yang dilengkapi dengan SK. Kepala SKPD
Acuan :
Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Panitia Penerima ditetapkan dengan SK. Kepala SKPD
Tata cara :
Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
PENGADAAN TANAH
Dikoordinasikan Pengelola :
Memperhatikan asal usul tanah (Negara, masyarakat);
Memperhatikan HGU, HGB, Hak Pakai, HPL;
Jelas landasan Haknya yang ditetapkan oleh Walikota.
Prosedur penguasaan tanah :
Pemberian tanah Negara;
Pembebasan tanah;
9
Penerimaan / sumbangan (hibah).
TATA CARA PEMBEBASAN TANAH
1. Landasan :
Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres 65 Tahun 2005;
==> SKPD usul ==> kepada Walikota
2. SKPD mengajukan pembebasan kepada Walikota;
3. Walikota -> SKPD Pengelola -> Panitia Pembebasan Tanah -> Penelitian Data / keterangan tanah;
4. Tugas Panitia Pembebasan Tanah :
Mengadakan penelitian;
Mengadakan perundingan;
Menaksir untuk ganti rugi;
Membuat Berita Acara pembebasan;
Menyaksikan pembayaran.
5. Pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah.
10
PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PEMANFAATAN,
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
11
PENGGUNAAN
BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tupoksi SKPD yang bersangkutan.
1. Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh :
Walikota kepada pengguna / kuasa pengguna barang
o Tertib; o Kepastian Hak; o Wewenang dan tanggung jawab Kepala SKPD.
2. Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan :
Digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi SKPD dan/atau dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum;
Menunjang penyelenggaraan tupoksi.
3. Aset tidak digunakan sesuai tupoksi harus diserahkan kepada Walikota
4. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan :
Tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan SKPD wajib diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola
Walikota menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan Pengguna karena tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksi
Pengguna dikenakan sangsi apabila : o Tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan; o Pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan. o
PERTIMBANGAN PENETAPAN STATUS
Jumlah pegawai di SKPD;
Standar kebutuhan tanah dan atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan;
Beban tugas dan tanggungjawab SKPD;
Jelas : jumlah, jenis dan luas, perincian nilainya.
12
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
PENATAUSAHAAN BMD
Rangkaian kegiatan pengelolaan BMD yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
RUANG LINGKUP
Melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD dalam daftar barang (DBP/DBKP) Pengguna & Kuasa Pengguna;
Menyimpan dokumen kepemilikan BMD berupa tanah dan/atau bangunan Pengelola;
Menyimpan dokumen kepemilikan BMD selain tanah dan/atau bangunan Pengguna;
Melakukan koordinasi dalam penatausahaan yang dilakukan SKPD ke dalam Daftar BMD Kota Singkawang Pembantu Pengelola.
PEMBUKUAN
Pengguna / Kuasa Pengguna wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
SK Walikota Tentang
status penggunaannya
Pengguna
BMD lapor
Pengelola
- Teliti dan mengajukan
usul status penggunaan
TIM
13
Pencatatan barang dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E ,F dan KIR;
Pembukuan dilaksanakan oleh penyimpan barang terhadap hasil pengadaan barang pakai habis, barang inventaris maupun yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga, selama belum ditetapkan status penggunaanya dengan SK Walikota;
Setelah barang inventaris hasil pengadaan APBD TA berjalan dan dari Pihak Ketiga ditetapkan Walikota, pencatatan selanjutnya dilaksanakan oleh Pengurus Barang ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E dan F), KIR dan Daftar Barang Pengguna (Buku Inventaris SKPD).
INVENTARISASI
Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD oleh
Pengurus Barang Buku Inventaris
FUNGSI DAN PERAN INVENTARISASI
Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, pengawasan;
Usaha memanfaatkan BMD optimal dan maksimal sesuai tujuan dan fungsinya;
Menunjang tugas pemerintahan. PELAPORAN
Kuasa Pengguna Barang Laporan Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan Pengguna;
Pengguna Laporan Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan Walikota;
Pembantu Pengelola Merekap laporan dari SKPD penyusunan Neraca Pemerintah Daerah;
Hasil Sensus BMD dari Pengguna/Kuasa Pengguna direkap dalam Buku Inventaris disampaikan ke Pengelola;
Pembantu Pengelola Rekap Buku Inventaris Buku Induk Inventaris;
Buku Induk Inventaris saldo awal Daftar Mutasi Barang tahun berikutnya;
14
Untuk tahun selanjutnya Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola hanya membuat Laporan Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan Rekapitulasi BMD dari Daftar Mutasi Barang (bertambah/berkurang);
Mutasi barang SKPD tiap Semester dicatat : o Laporan Mutasi Barang (per- Semester); o Daftar Mutasi Barang ( per- 1 Tahun).
Kepala SKPD Laporan Mutasi Barang Walikota melalui Pengelola;
Daftar Mutasi Barang 1 tahun adalah Laporan Mutasi Barang Semester I dan II dibuatkan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri;
Daftar Mutasi Barang 1 tahun disimpan oleh Pembantu Pengelola.
Inventarisasi dan Pelaporan terhadap BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota, dilaksanakan oleh Pengurus Barang sesuai tupoksinya
15
PENATAUSAHAAN
ASET TETAP ==> PP No. 24 Th. 2005 TENTANG SAP
PENGGOLONGAN BMD:
1. Tanah =========================> KIB A 2. Peralatan dan Mesin ==============> KIB B a. Alat-alat besar; b. Alat-alat angkutan; c. Alat-alat bengkel dan alat ukur; d. Alat-alat pertanian / peternakan; e. Alat-alat kantor dan rumah tangga; f. Alat-alat studio dan komunikasi; g. Alat-alat kedokteran; h. Alat-alat laboratorium; i. Alat-alat Keamanan.
3. Gedung dan Bangunan =============> KIB C a. Bangunan gedung;
PENGURUS
BARANG
Dari APBD
Perolehan lain yang
sah: Sumbangan/hibah
Tukar-menukar
Penyerahan Pem
Penyimpan
Barang
SKPD
Pengurus
Barang SK
KDH
KIB
A,B,C,D,E,F
BAHAN
NERACA
BI
REKAP
LMB
DMB
REKAP
16
b. Bangunan Nomumen. 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan ==========> KIB D a. Jalan dan Jembatan; b. Bangunan air / irigasi; c. Instalasi; d. Jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya ================> KIB E a. Buku dan Perpustakaan; b. Barang bercorak kesenian / kebudayaan; c. Hewan / ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan =========> KIB F
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 TENTANG AKUNTANSI ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
Aset Lancar Klasifikasi Aset Aset Non Lancar (Investasi jangka panjang, aset tetap, aset donasi, aset tetap lainnya) Aset Tetap
1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Jaringan dan Instalasi; 5. Aset tetap lainnya; 6. Konstruksi dalam pengerjaan.
Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Daerah maka data aset tetaplah yang harus disajikan, dengan bentuk :
Rekapitulasi inventarisasi dan penilaian aset daerah Pemerintah Kota Singkawang;
Rekapitulasi nilai per - instansi pengelola/pengguna asset;
Sesuai dengan KIB A, B, C, D, E dan F.
17
KODEFIKASI
KEPEMILIKAN BARANG
BAGAIMANA DENGAN BARANG MILIK PUSAT
DAN BARANG MILIK PROPINSI
Barang Milik Pusat dan Propinsi yang dipergunakan oleh Pemerintah Kab / Kota, dicatat oleh
Pengguna dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada Pengelola
BARANG MILIK
PEMERINTAH KAB / KOTA
BARANG MILIK
PEMERINTAH PROPINSI
BARANG MILIK
PEMERINTAH PUSAT (BM/KN)
(k.a)
12
11
00
18
CONTOH KODE LOKASI DAN
KODE BMD
00.00.00.00.00.00.00 00.00.00.00.00.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LOGO
PEMDA
KODE
LOKAS
I
KODE
KOMPONE
N
PEMILIKA
N BRG
KODE
PROPINS
I
KODE
KAB/KOT
A
KEL.
BIDANG
KODE
UNIT
BID
(DINAS)
KODE THN PEMBELIAN
KODE SUB
UNIT /
SATUAN
KERJA
DIBAKUKAN
KDH
19
KODEFIKASI
KODE LOKASI
14 Digit
KODE BARANG
14 Digit
Pemilik barang
Propinsi
Kab / Kota
Bidang
Dns/Bdn/Kntr
Thn Pembelian
Sub. Dinas/S/UPT
Golongan
Bidang Barang
Kel. Barang
Sub. Kel. Barang
Sub.Sub. Kel Brg
No. Register
20
KODE
BARANG
GOLONGAN
BID.
BARANG
KELOMPOK
BARANG
SUB. KEL
BARANG
SUB-SUB KEL
BARANG
NO. REGISTER
PENCATATAN
BARANG
PENYIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN
Dokumen kepemilikan BMD berupa tanah dan / atau bangunan disimpan oleh Pengelola ;
Sedangkan dokumen kepemilikan selain tanah dan / atau bangunan disimpan oleh Pengguna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21
PEMANFAATAN
Pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi SKPD dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS dan BSG dengan tidak mengubah status kepemilikan.
KRITERIA PEMANFAATAN
Pemanfaatan tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan untuk menunjang tupoksi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola;
Pemanfaatan tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang tupoksi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola dengan persetujuan Walikota;
Pemanfaatan BMD, dilaksanakan berdasarkan : o Pertimbangan teknis; o Kepentingan Negara / Daerah; o Kepentingan umum.
BENTUK PEMANFAATAN
Sewa;
Pinjam Pakai;
Kerjasama Pemanfaatan ;
Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).
SEWA
BMD baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimafaatkan pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
KETENTUAN PENYEWAAN
1. Mengoptimalkan Daya Guna dan Hasil Guna BMD; 2. BMD belum dimanfaatkan SKPD; 3. BMD dapat disewakan kepada Pihak Ketiga; 4. Jenis BMD ditetapkan oleh Walikota; 5. Besaran sewa ditetapkan Tim Penaksir; 6. Hasil sewa disetor ke Kas Daerah; 7. Diatur dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa; 8. Jangka waktu paling lama maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang; 9. Diatur dalam Surat Perjanjian; 10. Selain sewa, dapat dikenakan retribusi dan ditetapkan dengan PERDA.
22
JENIS BMD YANG DISEWAKAN
Mess/Wisma/ Bioskop dan sejenisnya;
Tanah;
Gedung;
Gudang;
Toko / kios;
Kendaraan;
Alat-alat Berat.
PINJAM PAKAI
Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dan antar Pemda dalam jangka waktu tertentu tanpa mendapatkan imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
SYARAT PINJAM PAKAI
1. Antara Pemerintah Pusat – Daerah, Daerah – Pusat, Antar Daerah; 2. Pinjam Pakai dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPR; 3. Jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diperpanjang; 4. Tanpa menerima imbalan; 5. Tidak merubah status kepemilikan; 6. Sementara belum dipergunakan; 7. Penggunaan sesuai peruntukan; 8. Tidak mengganggu kelancaran tupoksi SKPD; 9. Bukan merupakan barang habis pakai; 10. Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya peminjaman; 11. Peminjam wajib menjaga keutuhan dan keamanan BMD; 12. Peminjam wajib mengembalikan dalam keadaan baik dan lengkap; 13. Ditetapkan dgn Surat Perjanjian & dituangkan dalam BA.
23
KERJASAMA PEMANFAATAN (KP)
Pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
POKOK POKOK PENGATURAN :
1. KP BMD dengan pihak lain dilaksanakan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD dan meningkatkan PAD;
2. Kewenangan KP BMD atas tanah dan/bangunan yang telah diserahkan Pengguna kepada Walikota dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;
3. Kewenangan KP sebagian tanah dan/ atau bangunan dan barang daerah selain tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna dilaksanakan Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
KETENTUAN KERJASAMA
1. Mitra KP ditetapkan melalui tender/lelang, Peminat < 5, apabila 2 x diumumkan, peminat < 5 maka dilakukan pemilihan /PL => Nego teknis / harga;
2. Mitra KP dapat dilakukan PL untuk pelabuhan, keperluan kebun binatang, pengolahan limbah, dan OR; 3. Jangka waktu maksimal 30 tahun & dapat diperpanjang; 4. Mitra KP harus membayar kontribusi tetap; 5. Besaran Kontribusi ditetapkan Tim; 6. Hasil KP disetor ke Kas Daerah; 7. Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang/tender dibebankan pada APBD; 8. Biaya persiapan (MOU, Surat Perjanjian) dan pelaksanaan tidak dibebankan pada Pihak Ketiga; 9. Dituangkan dalam Perjanjian KP; 10. Mitra KP dilarang menjaminkan objek kerjasama; 11. Selesai KP => Aset masih mempunyai Nilai Ekonomi.
BANGUN GUNA SERAH (BGS)
Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
KETENTUAN PELAKSANAAN BGS
Pemanfaatan tanah Pemda oleh Pihak Ketiga;
Bangunan dimanfaatkan secara langsung oleh Pihak Ketiga;
24
BGS dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
IMB atas nama Pemda;
Penetapan mitra BGS dilaksanakan melalui tender/lelang, Peminat < 5, apabila 2 x diumumkan peminat <5 maka dilaksanakan PL untuk negosiasi teknis maupun harga;
Jangka waktu maksimal 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani;
Pelaksanaan BGS ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola;
Biaya penelitian, pengkajian, penaksiran dan pengumuman lelang oleh Tim dibebankan pada APBD;
Selama pengoperasian, tanah dan atau bangunan tetap milik Pemerintah Kota Singkawang;
Penggunaan tanah yang dibangun sesuai RUTRW;
Dana pembangunan berikut penyelesaian fasilitas bukan APBD;
Biaya Persiapan dan pelaksanaan BGS (MOU, Surat Perjanjian, Konsultan Perencana, pembangunan dll) atas beban investor / Pihak Ketiga;
Kewajiban Mitra BGS :
o Membayar kontribusi selama pengoperasian, besaran ditetapkan oleh Tim; o Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek BGS berupa
setifikat HPL; o Memelihara objek BGS.
Memperoleh HGB diatas HPL dan dapat dijaminkan;
BGS dituangkan dalam perjanjian;
BGS tidak merubah status kepemilikan;
Kerjasama berakhir, seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang.
25
BANGUN SERAH GUNA (BSG)
Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
KETENTUAN PELAKSANAAN BSG
Pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan oleh Pihak Ketiga;
IMB atas nama Pemerintah Daerah;
Penetapan mitra dengan tender, peminat < 5, apabila 2x diumumkan peserta < 5 maka dilakukan PL;
Jangka waktu maksimal 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani;
Selesai dibangun diserahkan kepada Pemda;
Pemanfaatan ditetapkan oleh Pengelola;
OBJEK BGS
HAK
PEMDA
PIHAK
KETIGA
- Tanah milik Pemda (HPL)
- HPL tidak boleh dijaminkan
- HGB diatas HPL milik
Pemda
- HGB dapat digadaikan
26
Biaya penelitian, pengkajian, penggunaan, lelang dari APBD;
Biaya persiapan MOU, Surat Perjanjian, Konsultan Perencana dari Pihak Ketiga;
Objek BSG (Sertifikat HPL) tidak dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan;
HGB diatas HPL dapat dijaminkan, dijual;
Mitra BGS membayar kontribusi setiap tahun yang ditetapkan Tim;
BSG dituangkan dalam Surat Perjanjian.
PENGAMANAN DOKUMEN KSP, BGS & BSG
Aset yang digunausahakan dicatat dalam Daftar Inventaris Tersendiri;
Sertifikat HPL disimpan di Pengelola; MOU dan Surat Perjanjian disimpan di Pengelola.
PROSES PEMANFAATAN BMD
Dokumen Tersendiri
Tanah dan atau
bangunan dan selain tanah dan atau
bangunan yang tidak
digunakan tupoksi (telah diserahkan
SKPD)
KDH/
Pengelola
membentuk
Panitia
Kajian
Penilaian
Telaahan ke
Kepala Daerah
Tim Lelang :
Rencana Kerja
dan Syarat-
syarat
Pengumuman
di media massa Penyaringan
MOU
Perjanjian
Lapor :
DPRD
DDN
Setuju
27
PENGAMANAN BMD
Kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif
dan tindakan upaya hukum
1. PELAKSANAAN PENGAMANAN BMD
Administrasi o Pencatatan; o Inventarisasi; o Pemasangan kode lokasi dan kode barang; o Bukti Kepemilikan (IMB, BPKB/tanda pembelian, dll); o Pencatatan dan Penyimpanan tertib.
Fisik o Pemanfaatan sesuai tujuan; o Pemagaran; o Pemasangan tanda kepemilikan; o Penyimpanan.
Tidakan Hukum o Penerapan Hukum; o Negosiasi.
2. APARAT PELAKSANA PENGAMANAN Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna,
Kuasa Pengguna
3. PEMBIAYAAN PENGAMANAN Biaya pengamanan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
PEMELIHARAAN BMD
Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna
Penyelenggaraaan Pemeliharaan : o P. Ringan : Tanpa membebani anggaran;
28
o P. Sedang : Beban anggaran, berkala dan tenaga terdidik; o P. Berat : Beban anggaran, sewaktu-waktu, tenaga ahli; o Tanpa merubah; o Menambah; o Mengurangi.
Dilaksanakan Pembantu Pengelola/ Pengguna/ Kuasa Pengguna sesuai DKPBMD di SKPD;
Pengguna wajib membuat pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang.
29
PENILAIAN, PENGHAPUSAN,
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
30
PENILAIAN
Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah
DASAR PERTIMBANGAN PENILAIAN
Pengamanan BMD;
Mengetahui nilai seluruh BMD (nilai aktiva tetap);
Dalam rangka pencatatan inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan;
Bahan masukan dalam penyusunan Nearaca Daerah.
OBJEK PENILAIAN
Seluruh barang daerah yang dimiliki dan dikuasai;
Barang Milik Daerah mempunyai nilai ekonomis.
PELAKSANAAN PENILAIAN
1. Dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
2. Dalam rangka penyusunan Neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Dilakukan Tim & dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat;
4. Selain tanah dan/atau bangunan, berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan dengan memperhatikan kondisi fisik asset;
5. Oleh Tim Independen berdasarkan pendekatan salah satu kombinasi data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan sesuai standar penilaian BMD;
6. Oleh Panitia Penilai untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan NJOP untuk mendapatkan nilai wajar.
KRITERIA PENILAIAN
Tanah menggunakan harga pasar dan NJOP;
Bangunan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material dan konstruksi;
31
Kendaraan dan mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, type, tahun pembuatan, spesifikasi teknis (harga pasaran umum, Permendagri No 72 Tahun 2009 tentang penetapan NJKB > PKB dan BBNKB.
PELAKSANAAN PENILAIAN
Dilakukan oleh Tim => SK Walikota atau Penilai independen yang bersertifikat dalam penilaian aset;
Untuk tanah / bangunan, menggunakan estimasi terendah (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar => SK Walikota;
BMD selain tanah / bangunan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondsi fisik aset tersebut.
PENDEKATAN PENILAIAN Mekanisme Standar Penilaian Indonesia (SPI) PP 6/2006
Pendekatan Perbandingan Data Pasar dilakukan berdasarkan kepada estimasi harga pasar pada saat ini atas barang yang sejenis;
Pendekatan Kalkulasi Biaya dilakukan berdasarkan kepada etimasi biaya pengganti atau biaya reproduksi barang saat ini dikurangi biaya penyusutan;
Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan dilakukan khusus untuk barang daerah yang memiliki karakteristik yang menghasilkan pendapatan.
PENETAPAN HASIL PENILAIAN
Hasil penilaian BMD berupa tanah dan bangunan ditetapkan oleh Walikota; Hasil penilaian BMD selain tanah dan bangunan ditetapkan oleh Pengelola.
PENGHAPUSAN
Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
32
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
Penghapusan BMD meliputi : o Penghapusan dari daftar yang tidak berada di Pengguna / Kuasa Pengguna; o Penghapusan dari Daftar BMD.
Penghapusan dari daftar BMN / BMD pada Pengelola; o Sudah beralih kepemilikan atau sebab lain; o Penghapusan dengan SK Walikota.
Penghapusan dengan pemusnahan karena tidak memiliki nilai ekonomis/tidak dapat dimanfaatkan atau alasan lain;
Pemusnahan oleh Pengguna dengan SK Pengelola ==> persetujuan Walikota;
Pemusnahan ==> BA Pemusnahan ==> Lapor kepada Walikota.
PEMINDAHTANGANAN
Pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah
BENTUK PEMINDAHTANGANAN
1. Penjualan;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
Pemindahtanganan tanah &/ atau bangunan dan selain tanah &/ atau bangunan > Rp.5 M ditetapkan SK Walikota ==> persetujuan DPRD;
Pemindahtangan tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD : o Sudah tidak sesuai dengan tata ruang o Harus dihapuskan karena dana untuk pembangunan pengganti sudah ada; o Untuk pegawai negeri; o Untuk kepentingan umum.
Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan ≤ Rp.5 M dilakukan oleh Pengelola => persetujuan Walikota
PENJUALAN
33
1. PELAKSANAAN PENJUALAN
Optimalisasi BMD yang berlebih;
Menguntungkan daerah;
Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjualan dilakukan lelang kecuali : o Kendaraan perorangan dinas pejabat; o Rumah dinas golongan III; o BMD yang ditetapkan oleh Pengelola.
2. PENJUALAN BARANG
Penjualan kendaraan perorangan dinas (KDH/Wakil);
Penjualan Rumah Dinas Gol. III.
3. PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pelepasan dengan ganti rugi => pertimbangan menguntungkan daerah => dilakukan pelaksanaan lelang
34
PROSES PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN BANGUNAN
Unit
SKPD
KDH/Pengelola
Pembentukan
Panitia
Penghapusan dgn SK KDH
KDH
Permohonan
Persetujuan dilampiri B.A
Persetujuan DPRD
Lelang Umum
Disumbangkan
/ dihibahkan
Setor
Kas
Daerah
SK KDH
tentang
Pengahapusn
BA Serah Terima
Teliti dengan baik
dari segi kepemilikan,
administrasi,
penggunaan,
pembiayaan,
pemeliharaan, dll.
BA Hasil Penelitian
Dengan lampiran : data kerusakan, laporan
hilang kepolisian, surat keterangan sebab
kematian, hasil pengujian dari instansi
teknis, dll
35
PROSES PENGHAPUSAN / PEMINDAHTANGANAN BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
Unit
SKPD KDH/Pengelola
Pembentukan
Panitia
Penghapusan
dgn SK KDH
Pengelola
Permohonan
Persetujuan
Kepala Daerah
Persetujua
n KDH
SK Kepala
Daerah tentang
penghapusan
Lelang Umum
Lelang terbatas, SK
KDH tentang Panitia
lelang terbatas
Disumbangkan/
dihibahkan
Dimusnahkan
Setor
Kas
Daera
h
BA Serah Terima
Teliti dengan baik dari segi
kepemilikan, administrasi,
penggunaan, pembiayaan,
pemeliharaan, dll.
BA Hasil Penelitian
Dengan lampiran : data kerusakan, laporan hilang
kepolisian, surat keterangan sebab kematian, hasil
pengujian dari instansi teknis, dll
36
PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN
Barang yang
mempunyai
nilai ekonomis
Penjualan > Pelelangan
Lelang Umum > Langsung Kln
Lelang Terbatas > SK KDH >
Panitia lelang terbatas
Disumbangkan/dihibahkan > SK
KDH
Guna Susun > Dicata dalam
daftar Inventaris
Barang yang
tidak
mempunyai
nilai ekonomis
Dimusnahkan BA Pemusnahan
Disumbangkan/ hibah
Untuk kepentingan
sosial, agama,
kemanusiaan dan
penyelenggaraan
permerintahan negara/
daerah
Syarat :
Bukan Rahasia Negara /
Daerah
Bukan barang vital bagi daerah
Bukan barang yang
menguasai hajat hidup
orang banyak
Tidak bermanfaat & tidak
dibutuhkan lagi oleh
Pemda
Tidak mengganggu
kelancaran tugas yang
umum pemerintah
37
PROSES PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
GANTI RUGI
KDH
membentuk
panitia penaksir
Persetujuan DPRD
Lelang/
Tender
Laporan
MDN
HPU
NJOP
Kalau Peminat
hanya 1 > PL
BA
Setor Kas Daerah
SK KDH tentang
penghapusan
BA Penyerahan
Surat Pernyataan
Kesediaan
Pihak
Ketiga
untuk
membayar
Catatan :
Penilaian dapat dilakukan oleh konsultan penilai
38
PROSES PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TUKAR-MENUKAR / RUISLAG
KDH membentuk
panitia penaksir
Persetujuan
DPRD
Surat Perjanjian
Tukar-menukar
Laporan
MDN
Menaksir
Tanah dan atau
Bangunan
Pemda
HPU
NJOP
Menaksir Tanah dan
atau Bangunan
Pengganti
HPU
NJOP
BA BA
Catatan :
HPU / NJOP harus menguntungkan Pemda
SK KDH tentang
penghapusan
dengan tukar
menukar
BA Serah Terima
Setelah Bangunan
pengganti selesai
39
Kendaraan
Perorangan Dinas
(5 tahun/lebih)
Disediakan &
Dipergunakan untuk
Pejabat Negara
Diperuntukan bagi
Pemangku Jabatan
KDH dan Wakil
KDH Standar Maksimal
Jumlah dan
Kapasitas CC serta
Jenis
Kendaraan Dinas
Operasional/Dinas
Jabatan (5
tahun/lebih)
Standar Maksimal
Jumlah dan Kapasitas
CC serta Jenis
Disediakan &
Dipergunakan
untuk Kegiatan
Operasional
Perkantoran
Diperuntukan bagi
Pimpinan DPRD
Dapat
Diperuntukan bagi
Pejabat Eselon
I,II,III,IV
Kendaraan Dinas
Operasional Khusus /
Lapangan
(10 tahun lebih)
Disediakan &
Dipergunakan
untuk Pelayanan
Operasional
Khusus /
Lapangan dan
Pelayanan Umum
Untuk
Menunjang
Tugas Khusus /
Lapangan Standar Sesuai
Kebutuhan &
Kemampuan
Keuangan Daerah
40
Pasal 2 Kepres No. 5 Tahun 1983 Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan
Dinas
(1) Pemerintah tidak lagi menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pejabat Pemerintah dan tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan tersebut.
(2) Penyediaan kendaraan perorangan dinas oleh Pemerintah hanya untuk Pejabat Negara : Presiden/Wapres, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Gubernur Bi, Gubernur/Wagub, Bupati/Kdh Dan Duta Besar
PENJUALAN KENDARAAN DINAS
Tidak mengganggu kelancaran tugas
Sudah ada kendaraan pengganti
Kendaraan
Dinas
Operasional
KENDARAAN
DINAS YANG
DAPAT
DIJUAL
Kendaraan
Perorangan
Dinas
Melalui Penjualan
Melalui Penghapusan
Walikota dan Wakil
Jenis Sedan, Jeep dan
Station Wagon
Jenis Sedan, Jeep dan
Station Wagon
Kendaraan Roda Dua
Mini Bus & Pick Up, kecuali
Kendaraan Lapangan seperti :
Mobil Pengangkut Jenazah
Mobil Pemadam
Bus, truk, dan
Alat Besar
Pesawat
41
Surat Menteri Keuangan No. S-657/Mk.011/1986
Alinea Kedua : Kendaraan perorangan dinas yang ada sekarang adalah yang disediakan bagi Pejabat Negara (Kepres 5/1983 Pasal 2 Ayat (2). Bagi jenis ini mempergunakan Pp No. 46 Tahun 1971 Alinea Ketiga : Untuk kendaraan operasional pelaksanaan penjualannya dilaksanakan secara lelang
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
NO
Jabatan Jumlh Jenis
Kendrn
Kapasitas/Isi Silnder (maks)
1 Gubernur
1 Unit Sedan Jeep
3.000 cc 4.200 cc
2 Wakil Gubernur
1 Unit Sedan Jeep
2.500 cc 3.200 cc
3 Bupati / Wako
1 Unit Sedan Jeep
2.500 cc 3.200 cc
4 Wabup/ Wawako
1 Unit Sedan Jeep
2.000 cc 2.500 cc
Surat Menkeu. No.SE-187/MK.2/2003 memperingatkan
kembali hal tsb diatas
42
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (Permendagri No. 11 Tahun 2007)
No
Jabatan Juml Jenis Kendaraan Kapsts / Isi Slndr (maks)
1 Ketua DPRD Prop.
1 unit Sedan atau Jeep 2.700 cc
2 Wa.Ketua DPRD Prop.
1 unit Sedan atau Minibus 2.500 cc
3 Ketua DPRD Kab/Kota
1 unit Sedan atau Minibus 2.500 cc
4 Wa.Ketua DPRD Kab/Kota
1 unit Sedan atau Minibus 2.200 cc
5 Pejabat Eselon I 1 unit Sedan atau Jeep 2.700 cc
6 Pejabat Eselon II 1 unit Sedan atau Minibus (bensn) Minibus (solar)
2.200 cc 2.500 cc
7 Pejabat Eselon III
1 unit Minibus (bnsn) Minibus (solr)
1.600 cc 2.500 cc
8 Pejabat Eselon IV dan Eselon V
1 unit Sepeda Motor 200 cc
Kendaraan operasional khusus/lapangan,seperti ; mobil ambulans, pemadam kebakaran, bus/mikro bus, truk, patroli dan pengawalan,alat-alar berat/besar, pesawat terbang, dan kendaraan di atas air, disediakan sesuai kebutuhan.
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
SEWA BELI
PP NO. 46 TAHUN 1971,
KEPRES NO. 5 TAHUN 1983
WALIKOTA & WAKIL
HARGA JUAL :
*UMUR KENDARAAN 5-7 TAHUN > 40%
*UMUR KENDARAAN 8 TAHUN KE ATAS > 20%
43
Masa kerja 10 tahun Tenggang waktu 10 tahun DPRD 5 tahun
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
HAPUS DARI
DAFTAR
INVENTARIS
PENJUALANNYA DILAKUKAN DENGAN CARA PELELANGAN
(LELANG UMUM/TERBATAS)
SEKDA, KARO, KA. UNIT, KABAG, DSB
NILAI JUAL TERGANTUNG UMUR DAN FISIK KENDARAAN
44
PROSES PENJUALAN
(KENDARAAN PERORANGAN DINAS)
Permohonan
Ybs
(Wlkt/Wakil)
KDH
Pengelola
SK KDH Panitia
Penjualan
Kendaraan
KDH
Permohonan
Persetujuan
dilampiri :
Permohonan
Pejabat Ybs,
BA, Daftar
Kendaraan yang
akan dijual
Teliti admn//kepemilikan,
keadaan fisik, kemungkinan
ganggu kelancaran tugas/ dinas, efisiensi penggunaan,
dihubungkan dengan biaya
ekploitasi, NJKB, persyaratan, pemohon, umur
kendaraan, dll
SK KDH
ttg
Penjualan
Surat
Perjanjian
Sewa Beli
SK Penghapusan
BA
LUNAS
45
PROSES PENGHAPUSAN
(KENDARAAN DINAS OPERASIONAL)
Usul
dari
SKPD
SK KDH Pengelola Penghapusan
Persetujuan
Kepala Daerah
SK
Penghapusan
Teliti administrasi/kepemilikan,
keadaan fisik, kemungkinan
ganggu kelancaran tugas/dinas,
efisiensi penggunaan,
dihubungkan dengan biaya
ekploitasi, NJKB, persyaratan,
pemohon, umur kendaraan, dll
Lelang umum
Lelang terbatas
Hibah
Musnahkan
SK KDH
Panitia Lelang Terbatas
46
RUMAH DAERAH
1. RUMAH DAERAH GOLONGAN I Rumah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan yang berhubungan
dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tsb (rumah jabatan);
2. RUMAH DAERAH GOLONGAN II Rumah yang tidak boleh dipindahtangankan dari satu dinas dinas ke dinas lain dan
hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dinas ybs (rumah instansi);
3. RUMAH DAERAH GOLONGAN III Rumah yang disediakan untuk ditempati oleh PN.
RUMAH DINAS GOLONGAN I
Rumah Jabatan (Standar maks, luas tanah, bangunan, pendopo);
Diperuntukan bagi pemangku jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Pimpinan DPRD;
Dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
Masa penghunian terbatas selama memangku jabatan.
RUMAH DINAS GOLONGAN II
Rumah Instansi/Rumah Dinas (Standar maksimal, luas tanah dan bangunan);
Diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD;
Dapat disediakan pelengkapan;
Masa penghunian terbatas selama melaksanakan tugas pada instansinya.
RUMAH DINAS GOLONGAN III
Rumah Pegawai (Standar maksimal luas tanah dan bangunan;
Dapat disediakan oleh Pemda
Diperuntukan bagi PNS, TNI, POLRI. Catt : *Sudahkah Pemda menetapkan Gol.Rumah Daerah *Penetapan Rumah Daerah ditetapkan dengan SK Wako *Surat Izin Pemanfaatan (SIP)
47
RUMAH DINAS YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN
1. Rumah Daerah golongan II yang telah dirubah ke golongan III; 2. Rumah Daerah golongan III yang sudah berumur 10 tahun atau lebih.
PERSYARATAN PEMBELI
Masa kerja PN 10 tahun lebih;
Penghuni pemegang SIP;
Belum pernah memperoleh/membeli rumah dari Pemda;
Pensiunan PN;
Janda/Duda PN yang masih menerima tunjangan Pemda dan masa kerja min. 10 tahun;
Janda/Duda pahlawan;
Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara/Daerah.
RUMAH DINAS YANG TIDAK DAPAT DIJUAL
1. Rumah Daerah Golongan I; 2. Rumah Daerah golongan II (kecuali yang sudah dialihkan menjadi golongan IIII; 3. Rumah Daerah golongan III yang masih sengketa; 4. Rumah Daerah golongan III yang belum berumur 10 tahun.
PENILAIAN PANITIA
o Panitia menentukan harga berdasar hasil penaksiran harga pembangunan dikurangi penyusutan :
Permanen 2%/tahun
Semi Permanen 4%/tahun
Darurat 10%/tahun
Max Penyusutan 80% o Harga yang dibayar pembeli 50%
(Pasal 21 PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara)
HIBAH
Pokok-Pokok Pengaturan 1. Pengertian
Pengalihan kepemilikan barang dari : Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
48
Antar Pemerintah Daerah, atau; Pemerintah Pusat/Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Pertimbangan Untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyeleggaraan pemerintah negara/pusat
3. Syarat-syarat hibah
Bukan merupakan barang rahasia Negara;
Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tupoksi dan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah;
Tanah dan atau Bangunan Pelepasan dengan ganti rugi; Tukar-menukar > tidak lelang; SK KDH setelah persetujuan DPRD selain tanah diatas Rp.5 Milyar; S/d Rp.5 Milyar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KDH.
4. BMD yang dapat dihibahkan
Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran
Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan.
5. Kewenangan pelaksanaan hibah
BMD
Tanah dan/atau Bangunan yang sudah diserahkan
Tanah dan atau Bangunan yang dari
awal untuk dihibahkan
Selain Tanah dan atau
Bangunan
Pengelola Barang dengan persetujuan Gub/Bup/Wlkt
Pengelola Barang dengan persetujuan
Gub/Bup/Wlkt
Pengguna setelah
persetujuan Pengelola
49
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pokok-pokok Pengaturan
1. Pengertian
Pengalihan kepemilikan BMD;
Dari kekayaan tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan;
Diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.
2. Pertimbangan
BMD yang dari awal pengadaannya diperuntukan bagi penyertaan modal;
BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
3. BMD yang dapat di-PMPD-kan :
Tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan;
Tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk di-PMPD-kan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
BMD selain tanah dan atau bangunan.
4. Kewenangan pelaksanaan di PMPD
Barang Milik Daerah
Tanah dan atau Bangunan yang
sudah diserahkan
Tanah dan atau Bangunan yang dari
awal untuk dihibahkan
Selain Tanah dan atau Bangunan
Pengelola Barang dengan
persetujuan Gub/Bup/Wlkt
Pengelola Barang dengan persetujuan
Gub/Bup/Wlkt
Pengguna Barang setelah dapat persetujuan Pengelola Barang
5. Penyertaan modal Pemda ditetapkan dengan Perda
50
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
51
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
PEMBINAAN
Merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
PENGENDALIAN
Merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahakan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
PENGAWASAN
Merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti penyediaan blanko/buku inventaris, tanda kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistim informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya.
Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
UPAYA PENGAMANAN BMD
Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap BMD, perlu diberikan sanksi kepada pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan atau pengurus barang dan Pegawai
52
Daerah lainnya berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya dan atau kelalaiannya dalam pengelolaan/penggunaan BMD merugikan daerah.
PELAKSANAAN TGR
Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Kepala Daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan TGR, yang bertugas memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada pemasalahan yang menyangkut kerugian daerah.
KEANGGOTAAN MAJELIS TGR
1. Sekda, selaku Ketua merangkap Anggota; 2. Inspektur, selaku Wa. Ketua 1merangkap Anggota; 3. Ass.Sekda yang membidangi selaku Wakil Ketua 2 merangkap Anggota; 4. Kepala Bagian Keuangan/Badan Pengelola Keuangan, selaku Sekretaris; 5. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola Barang, selaku Anggota; 6. Kepala Biro /Bagian Hukum , selaku Anggota; 7. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian. Selaku Anggota. 8.
TUGAS MAJELIS TGR 1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR yang
diterima; 2. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR; 3. Memberikan saran /pertimbangan TGR kepada Walikota atas kasus yang menyangkut
TGR; 4. Menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian
Daerah secara periodik kepada Mendagri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
