Hukum bisnis internasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan dan perumusan strategi bisnis,

perusahaan internasional biasanya mempertimbangkan berbagai

faktor eksternal, tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial-

budaya politik dan kedaulatan hukum. Konsep kepentingan

nasional dan pandangan hidup masyarakat setiap Negara

berbeda karena itu perusahaan multinasional tidak bias

secara bebas mengendalkikan seluruh kegiatannya di Negara

tuan rumah. Perbedaan kepentingan nasional tidak menutup

kemungkinan terjadinya konflik perusahaan internasional

dengan mitra usahanya, masyarakat, konsumen, tenaga kerja

lokal tuan rumah.

Kedaulatan nasional Kehidupan nasional suatu negara

jelas berbeda dengan kehidupoan negara-negar lain di dunia.

Kehidupan nasional yang meliputi kehidupan ekonomi, sosial

budaya, politik serta hukum secara unik berkembang atas

dasar kedaulatan dalam batas wilayah nasional suatu negara,

meskipun tidak tertutup kemungkinan terjadinya lintas sosial

budaya, politik, ekonomi antar negara. Seperti apa yang

dikemukakan oleh Farmer dan Richman.”suatu negara bangsa

secara khas memiliki sistem moneternya sendiri dan dikelola

dengan cara apapun yang dinilai sesuai.”

Oleh karena itu, untuk memasuki wilayah pemasaran negara

lain, kemampuan untuk memahami serta beradaptasi dengan

lingkungan kehisdupan setempat perlu dimiliki oleh

perusahaan asing. Sebab, analisis aspek kehidupan negaraBISNIS INTERNASIONAL Page 1

tersebut sangat diperlukan dalam perumusan strategi

perusahaan.

Disamping adanya dampak positif terhadap kehidupan

ekonomi bagi pembangunan ekonomi suatu negara, peranan

perusahaan multinasional sering mendapat kritikan. Dengan

kata lain masuknya perusahaan asing dikhawatirkan akan

melunturkan kedaulatan suatu bangsa. Kritik-kritik semacam

ini, akan memperoleh kebenaran apabila perusahaan

multinasional tidak menyesuaikan diri dengan tata kehidupan

negara tuan rumah dan terlebih lagi apabila condong

memaksakan atau berusaha mengendalikan sistem sosial budaya,

politik dan ekonomi negara asal ke negara tuan rumah.

Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa perusahaan

asing harus meninggalkan tata nilai kehidupan negara asalnya

dan sasaran strategi perusahaannya. Pada tingkat tertentu,

interaksi perusahaan multinasional dengan negara operasinya

sering memberikan kontribusi positif bagi proses pertukaran

budaya, alih teknologi, dan keterampilan manajemen yang

bermanfaat bagi negara tuan rumah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana lingkungan hukum, politik dan sosial budaya

lingkungan bisnis global?

1.3 TUJUAN

Untuk mengetahui dan memahami lingkungan hukum, politik

dan sosial budaya lingkungan bisnis global.

BISNIS INTERNASIONAL Page 2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1ASPEK HUKUM,POLITIK DAN ETIKA DALAM BISNIS INTERNASIONAL


Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor

penting dalam banyak keputusan bisnis internasional.

Pemerintah menganggap bahwa nasionalisme dan perundangan

dianggap sebagai salah satu masalah pokok bagi manajemen

internasional. Bagi perusahaan internasional permasalahan

politik ini merupakan permasalahan yang sangat penting,

bahkan ada banyak sekali perusahaan yang melakukan analisi

politik sebelum menanamkan modalnya.

Dengan demikian, perusahaan asing dalam kegiatan

internasionalnya tidak bisa mengabaikan begitu saja aspek-

aspek politik dalam negeri suatu Negara, sebab aspek

tersebut merupakan variable penting dalam penentuan

strategi dalam perumusan kebijaksanaan perusahaan.

A. BUDAYA DAN POLITIK

Budaya dan Politik merupakan pola perilaku suatu

masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan

administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat

istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh

anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga

dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu

masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan

kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum budaya dan politik terbagi atas tiga :

1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan

pasif)


2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau

sengaja dimobilisasi)

3. Budaya politik partisipatif (aktif)

Kekuatan budaya, dapat digunakan untuk mengerjakan

analisis ekonomi yang dimanfaatkan oleh sebuah korporasi

maupun lembaga perekonomian lain. Mampu menelurkan

inovasi, mendongkrak ekuitas, efisiensi, dan digunakan

untuk memacu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Sehubungan dengan relasi bisnis, budaya dapat

digunakan oleh korporat untuk membantu koordinasi dalam

memfasilitasi pertukaran ekonomi secara efisien. Dalam

relasi bisnis internasional, budaya selalu berupaya

memberikan cara yang khas dalam melihat dan menanggapi

dunia luar. Merangkum pendekatan yang digunakan oleh

sebuah korporat. Lalu, mengkoordinasikannya, guna

menanggapi aneka ‘pesan’ dari luar melalui stok

pengetahuan yang dimiliki.

Lingkungan terus bergerak dan mengembang. Khususnya,

lingkungan organisasi yang dalam praktiknya, ternyata

mampu memberikan tekanan terhadap korporat. Namun budaya,

justru mampu mendorong organisasi agar tampil efektif.

Dalam menyikapi perubahan, organisasi memerlukan

strategi. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan

kompetensi inti, agar meraih keuntungan kompetitif.

Memenangi persaingan, dan memiliki daya untuk

menguasai resources yang diperlukan oleh perusahaan.

Sehubungan dengan budaya, setiap budaya korporat

memerlukan strategi adaptasi dan perubahan dalam setiap


relasinya. Di sisi lain, terjadi rekonfigurasi relasi

sosial-ekonomi dalam bisnis internasional. Setiap

korporat dan ke-khasan budayanya, terlibat aktif dalam

setiap dialek kerjasama, koordinasi, langkah efisiensi,

hingga konflik. Dalam perjalanannya, strategi bisnis

internasional tak lepas dari glokalisasi. Yakni menyergap

peluang globalisasi, sekaligus menerkam fakta lokal yang

tumbuh dengan subur.

Dalam bisnis internasional, setiap organisasi

berusaha memanfaatkan ke-khasan budayanya untuk

menggerakkan kompetensi inti. Menggerakkan setiap elemen,

untuk meraih keuntungan maksimal. Bahkan mampu

mengembangkan diri kepada domain-domain baru. Pada

ujungnya, setiap organisasi yang terjun di kancah bisnis

internasional, memerlukan budaya yang cocok. Sesuai

dengan kondisi obyektif di lapangan. Memiliki kesesuaian

konteks dengan strategi bisnis perusahaan. Mampu

menyelaraskan diri, mengantisipasi, beradaptasi dan

berasosiasi dengan kinerja superior.

TIPE – TIPE BUDAYA DAN POLITIK

1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang

tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya

politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial

apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat

dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak

memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi

tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada


masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di

Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik

yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung,

kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran

yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis

atau religius.

2. Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang

masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik

sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek

jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap

pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output

atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan

yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi

mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan

yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan

secara efektif mereka di arahkan pada otoritas

tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang

ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa

tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek,

sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem

politik secara umum serta proses penguatan kebijakan

yang di buat oleh pemerintah.

3. Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang

ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam

kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk


budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah

memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi

penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan

yang memadai mengenai sistem politik secara umum,

tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan

beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam

proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung

di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua

dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka

terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima

atau menolak.

Kegiatan pemasaran global dilaksanakan dalam

lingkungan yang selalu berubah oleh bauran ekonomi,

budaya, dan tekanan social. Dalam meletakkan perspektif

global kita harus menjawab satu hal: Bahkan dalam

transaksi komersial yang mana semua pihak termasuk dalam

masyarakat konteks rendah-sebagai contoh, Amerika

Serikat-dan persyaratan perjaniian dituangkan dalam

bentuk "hitam dan putih", pemahaman yang berbeda atas

masing-masing kewajiban setiap pihak seringkali terjadi.

Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat

dengan budaya dan/atau kebangsaan yang berbeda dapat

dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Pihak-pihak dari

ncgara yang berbeda mungkin mengalami kesulitan mencapai

kesepakatan persyaratan kontrak karma perbedaan hukum

yang mengatur kegiatan mereka masing-masing dan masalah

yang timbul karna melintasi batas-batas internasional.

Apa pun yang dinyatakan dalam kontrak. biasanya akan


sulit dan mahal untuk mcnuntut salah satu pihak karna

melanggar kontrak kecuali di wilayah negaranya sendiri,

yang mungkin saja merupakan keunggulan yang tidak dapat

diatasi bagi peserta negara asalnva.

Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi

mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor

yang dibahas dalam dua paragraf di atas mungkin bahkan

lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai

signifikansi dari kesepakatan bisnis formal dan

kewajiban yang mengikat semua pihak. Lingkungan bisnis

di banyak negara di luar pasar Triad dapat

dikarakteristikkan dengan semua elemen sikap

"permusuhan": bencana alam yang disebabkan oleh manusia,

masalah politik, valuta asing yang tidak dapat

ditukarkan, kurs pertukaran valuta asing yang banyak

berubah, depresi, dan perubahan dalam prioritas ekonomi

nasional serta penetapan besar bea. Seseorang tidak

dapat meramalkan dengan tepat mengapa rencana yang

dibuat dengan hati-hati menjadi serba salah, sampai hal

itu terjadi. Eksekutif pemasaran dan manajer yang

berkecimpung di pasar asing harus memupuk rasa saling

percaya, menjalin hubungan, dan empati dengan rekan

bisnisnya karena itulah yang diperlukan untuk

mempertahankan hubungan yang tahan lama. Menunjuk warga

nasional sebagai perwakilan penjualan di luar negeri

tidak menghilangkan masalah tersebut. Perusahaan yang

memindah-mindahkan staf internasionalnya ke berbagai

bagian belahan dunia, ini akan berisiko menghalangi


terbentuknya apa yang kita sebut dengan "subbudaya

konteks tinggi" antara orang-orangnya dan warga setempat

dan bisa mengurangi peluangnya untuk mengatasi krisis

bisnis.

B. PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khusus

yang menunjukan bahwa politik lebih termodernisasi.

Partisipasi warganegara yang ikut andil dalam proses

pengambilan keputusan serta dapat merubah kehidupan

bernegara masih cukup rendah terutama pada wilayah -

wilayah atau negara yang masih "tradisional" serta

pemimpin politiknya sebagian besar di dominasi oleh

golongan - golongan elit penguasa, dapat di katakan bahwa

tingkat partisipasi politik pada wilayah atau negara

tersebut masih sangat rendah. Begitupun sebaliknya, di

wilayah atau negara yang proses modernisasi politik sudah

dapat terlaksana dengan sangat baik semakin tinggi pula

tingkat partisipasi politik warganegaranya.

Pengertian partisipasi politik adalah segala

kegiatan atau aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan

politik (tindakan) di mana kegiatan yang berhubungan

dengan politik tersebut di lakukan oleh warga negara yang


awam (non pejabat, pemerintah, penguasa) dengan maksud

agar dapat mempengaruhi atau mengintervensi perumusan

kebijakan atau pengambilan keputusan oleh pemerintah, di

mana kegiatan - kegiatan tersebut dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung (terdapat perantara), dan

tidak ada hubungannya dengan keberhasilan dari upaya

mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Partisipasi politik terbagi menjadi 4 jenis (menurut

Milbrarth dan Goel - 1997), yaitu Apatis, Spektator,

Gladiator dan Pengkritik. Penjelasan terhadap 4 jenis

partisipasi politik tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Apatis - Orang/individu maupun kelompok yang tidak

ikut berpartisipasi dalam proses politik, atau

orang/individu maupun kelompok yang telah menarik

diri dari proses politik yang pernah di ikutinya.

2. Spektator - Orang/individu atau kelompok yang ikut

dalam partisipasi politik dalam level yang paling

sederhana, misalnya memilih pemimpin dalam Pemilu.

3. Gladiator - Orang/individu maupun kelompok yang

aktif dalam segala kegiatan atau aktivitas politik

misalnya aktivis masyarakat, aktivis partai dan

sebagainya.

4. Pengkritik - Ikut berpartisipasi dalam politik, akan

tetapi dengan cara non - konvension

C. IDEOLOGY POLITIK

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan

dalam dunia bisnis seperti kondisi politik, sumber alam

dan cuaca di negara yang bersangkutan. Selain itu, perlu


juga diperhatikan stabilitas dan hastrat pemerintah dalam

mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis

dan sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus

dihadapi bisnis, mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada

banyak lagi sumber-sumber lainnya. Hal ini meliputi

masalah nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat

stabilitas pemerintah, hubungan dengan organisasi

internasional dan badan usaha milik negara.

KEKUATAN IDEOLOGI POLITIK

Beberapa ideologi seperti komunisme, sosialisme,

kapitalisme, liberal dan konservatif, sayap kiri dan

sayap kanan sering digunakan untuk menjelaskan

pemerintah, partai politik dan masyarakat.

1. Komunisme

Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx adalah

teori perubahan sosial yang diarahkan kepada cita-cita

masyarakat tanpa kelas. Komunis yang dikembangkan oleh

Lenin dan lain-lainnya melibatkan penguasaan kekuatan

melalui partai politik konspirasi, memelihara kekuatan

dengan menekan keras oposisi internal, dan komitmen

untuk mencapai tujuan akhir sebuah negara komunis

dunia. Pengambilalihan (expropriation) . Penyitaan

pemerintah atas kekayaan di dalam batas negaranya

sendiri yang dimiliki orang asing, diikuti dengan

kompensasi yang segera, memadai dan efektif yang

dibayarkan kepada pemilik sebelumnya. Penyitaan


(confiscation) . Penyitaan pemerintah atas kekayaan di

dalam batas negaranya sendiri yang dimiliki orang-orang

asing, tanpa pembayaran kepada mereka.

2. Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat

produksi dan distribusi sebagian besar dimiliki dan

dioperasikan oleh swasta untuk keuntungan pribadi.

Realitas dalam negara kapitalis benar-benar sangat

kompleks. Pemerintah kapitalis biasanya mengatur usaha

milik swasta dengan cukup ketat dan pemerintah memiliki

badan-badan usaha.

3. Sosialisme

Sosialisme adalah Kepemilikan oleh masyarakat secara

kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi dasar,

dioperasikan untuk digunakan ketimbang mencari laba.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sosialis bervariasi

dan cenderung tidak konsisten dengan doktrin. Salah

satu contoh misalnya Singapura yang menurut bentuknya

negara sosialis tetapi dalam kenyataannya adalah

kapitalis agresif.

4. Konservatif atau Liberal

Kita tidak akan meninggalkan pokok bahasan ideologi

tanpa menyebutkan kata-kata ini seperti yang telah

digunakan di pertengahan dan akhir abab 20. Secara

politis, di Amerika Serikat kata konservatif dapat

dikonotasikan seorang, kelompok, atau partai yang ingin

meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan

kegiatan usaha swasta dan perorangan. Konservatif dapat


diartikan sesuatu yang dianggap sebagai sayap kanan,

tetapi di Amerika Serikat dan Inggris yang terakhir ini

lebih bersifat ekstrim. Konotasi konservatif berbeda-

beda tergantung aplikasinya. Kelompok masyarakat atau

kelompok lainnya yang mencoba merintangi dan bahkan

menghentikan kegiatan yang dilakukan pemerintah disebut

konservatif. Sedangkan di Amerika dan Inggris kelompok

konservatif menghendaki keterlibatan pemerintah sekecil

mungkin. Secara politis pada awal abab 20 di Amerika,

kata liberal berarti sebaliknya dari yang diartikan

pada abab 19. Liberal sama dengan sayap kiri, tetapi

yang terakhir ini pada umumnya cenderung menunjukkan

posisi yang lebih ekstrim dan lebih dekat kepada

sosialisme dan komunisme.

D. RESIKO POLITIK DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan

risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal

ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu

tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat

menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan

perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya

berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik

dan keamanan di suatu negara.

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah

politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-

faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya

suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik


mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan

lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang

kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika

situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan

unsur ketidakpastian dalam bisnis.

Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik

sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan

setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh

batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank

Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan

peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan

kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan

kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait

erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian

keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap

kebijakan dan administrasi publik di suatu negara,

termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan

ekonomi atau perilaku bisnis.

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan

campur tangan pemerintah dalam bidang

perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan

politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat

intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan

yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan

agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang

ekonomi bisnis.


Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni

pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam

bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk

menunjang perekonomian dan bisnis

Risiko politik atau resiko perubahan kebijakan

pemerintah yang pengaruhnya akan merugikan kemampuan

perusahaan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan

kemampulabaannya dapat menghalangi perusahaan yang ingin

berinvestasi di luar negeri. Apabila tingkat resiko

politik dirasa lebih rendah, sebuah negara berkemungkinan

lebih menarik untuk tenpat berinvestasi. Tingkat risiko

politik proporsional dengan tahap perkembangan ekonomi

sebuah negara: yang lain adalah sama, semakn kecil

perkembangan di suatu negara, semakin besar risiko

politiknya.

Perubahan yang cepat belakangan ini di Eropa tengah

dan pembubaran Uni Sovyet secara jelas menunjukkan risiko

politik yang besar; tekanan politik secara drastic dapat

mengubah lingkungan bisnis tanpa sedikitpun peberitahuan

terlebih dahulu. Karena adanya potensi terjadi hal-hal

seperti perubahan yang tiba-tiba,pebisnis perlu

diberitahukan tentang pembentukkan dan evolusi artai-

partai politik Rusia, khususnya partai-partasi yang

berorientasi ultranasionalis (yaitu yang anti-

barat).meskipun beberapa perusahaan telah menyimpulkan

bahwa risiko politik di Rusia dan Commonwealth of

ndependent State (CIS) terlalu tinggi untukmembearkan


jika dilakukan investasi pada saat ini, tetap dilakukan

pengawasan yang seksama untuk memperkirakan resiko yang

akan terjadi guna menentukan risiko itu telah turun ke

tingkat yang dapat diterima.

Politik internasional diwarnai oleh berbagai berbagai

relasi yang bersifat globaldan kekuatan politik dunia.

Dengan kata lain, pengaruh politik dunia. Dengan kata

lain,pengaruh politik dunia dapat dibedakan oleh:

1. relasi global,

2. politik trannasional, dan

3. kekuatan politik tinggi.

Kebanyakan perusahaan merasa nyaman menilai iklim

politik di negaranya sendiri. Namun , menilai iklim

politik di Negara – Negara lain adalah sesuatu yang jauh

lebih bermasalah. Bisnis- bisnis internasional yang

berpengalaman terjun dalam penilian resiko politik

(political risk assessment)

TABEL 3.1

JENIS DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAANEksporsi (pengambil alihan

milik)

Kehilangan laba pada masa

mendatang

Penyitaan Kehilangan asset,

Kehilangan laba pada masa

mendatangKampanye anti-barang asing Kehilangan penjualan,

Peningkatan biaya upaya

hubungan masyarakat untuk


menaikan citra publikPeraturan tunjangan buruh

wajib

Peningkatan biaya operasional

Penculikan, ancaman teroris,

dan bentuk – bentuk kekerasan

lainnya

Gangguan produksi

Peningkatan biaya keamanan

Peningkatan biaya manajerial

Penurunan produktivitasPerang saudara Perusakan tanah dan bangunan

Kehilangan penjualan

Gangguan produksi

Peningkatan biaya keamanan

Penurunan produktivitasinflasi Biaya Oprasional yang lebih

tinggiRepatriasi dana Ketidakmampuan mentransfer

dana dengan bebasDevaluasi mata uang Pengurangan nilai pendapatan

yang direpatriasiKenaikan paja Penurunan laba setelah pajak

Suatu analisis sistematis tentang resiko – resiko

politik yang dihadapinya di Negara – Negara asing. Resiko

politik adalah perubahan – perubahan dalam lingkungan

yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan

terhadap nilai kegiatan – kegiatan bisnis suatu


perusahaan. Kebanyakan risiko politik dapat dibagi

menjadi tiga katagori :

1. Risiko kepemilikan dimana harta kekayaan suatu

perusahaan terancam oleh pengambil alihan

2. Risiko pengoprasian dimana operasi suatu perusahaan

yang sedang berjalan dan atau keselamatan karyawan –

karyawannya terancam oleh perubahan – perubahan hukum,

standar lingkungan, undang – undang perpajakan,

pemberontakan bersenjata, dst

3. Risiko transport dimana pemerintah melakuakan campur

tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan

dana dari ke Negara tersebut

Sebagaimana diperlihatkan Tabel 3.1 risiko politik

mungkin saja berasal dari tindakan – tidakan pemerintah,

seperti dikeluarkannya undang – undang untuk mengambil

alih milik swasta menaikan biaya oprasional, melakukan

devaluasi mata uang, atau membatasi pengiriman laba ke

Negara asal. Risiko politik mungkin juga muncul dari

tindakan – tindakan non pemerintah seperti penculikan,

pemasaran, dan tindakan terorisme

Risiko politik dapat menimpa semua perusahaan dengan

sama rata atau hanya difokuskan pada beberapa perusahaan

tertentu. Risiko makropolitik mempengaruhi semua

perusahaan di suatu Negara; contohnya adalah perang

saudara yang mencabik cabik Sierra Lione, Zaire, Bosnia,

dan Ruanda. Pada tahun 1990-an. Risiko mikropolitik hanya


menimpa suatu atau beberapa perusahaan tertentu dalam

suatu industri tertentu. Nasionalisasi arab Saudi atas

industry minyaknya pada tahun 1970-an adalah suatu contoh

risiko mikropolitik yang ditimpakan pemerintah. Risiko

mikropolitik dari pihak non pemerintahan juga sesuatu

yang penting.

Setiap perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk

memasuki pasar baru seharusnya memperoleh pengetahuan

dasar tentang Negara tersebut, dengan mempelajari,

misalnya, struktur politik dan ekonominya guna

mengendalikan risiko politik perusahaan itu.

Kontrol terhadap Saham

Tekanan Politik terhadap kendali nasional dari

perusahaan asing merupakan bagian dari lingkungan bisnis

global di negara-negara yang penapatannya lebih rendah.

Tujuan terpenting dari pemerintah nasional adalah untuk

melindungi hak kedaulatan nasional, khususnya dalam

segala aspek kegiatan bisnis domestic. Pemerintah

setempat kadang-kadang mencoba untuk mengendalikan

kepemilikan perusahaan yang dipunyai asing yang

beroperasi di dalam batas wilayah mereka. Di negara-

negara berkembang, tekanan politik kadang-kadang

menyebabkan perusahaan mengambil mtra local.

Peraturan yang mengharusnkan perusahaan untuk

mencairkan sahamnya tidak pernah disukai dalam ruang

rapat direksi, sekalipun demikiaan konsekwensi dari

peraturan seperti itu seringkali secara mengherankanBISNIS INTERNASIONAL Page 20

ternyata menguntungkan. Terdapa empat buah plihan yang

tersedia bagi perusahaan yang menghadapi ancaman pecairan

saham:

1. Mengikuti isi undang-undang yang berlaku.

2. Meningalkan negara itu

3. Melakukan negoisasi di bawah undang-undang itu

4. Mengambil tindakan yang mendahului

Studi yang dilakukan Encarnation dan Vachani

mengajarkan beberapa hal penting:

1. Telitilah berbagai kemungkinan.

2. Gunakanlah undang-undang untuk mencapai tujuan anda

sendiri

3. Antisipasilah perubahan kebijakan pemerintah

4. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh manajer

setempat.

Ancaman terus menerus atas kehilanganhak milik telah

menyebabkan beberapa perusahaan yang beroperasi di negara

asing lewat usaha patungan atau aliansi

strategis.alternatif ini menimbulkan asalah

legalkhusus;harus ada klausul dalam kesepakatan kerjasaa

patungan atau aliansi kalau terjadi pembubaran usaha,

sama halnya dengan kepemilikan paten, merek dagang, atau

teknologi yang mungkin timbul dari usaha patungan

tersebut termasuk pengalihan lisensi setelah pembubaran

hak kepemilikan intelektual itu berkembang di bawah

operasi kerjasama patungan tersebut.

Sedangkan pada pengaruh kekuatan hukum terhadap bisnis

internasional yaitu:BISNIS INTERNASIONAL Page 21

1. Berfokus pada pajak atas laba modal yang didapat.

2. Adanya kuota (pembatasan jumlah produk yang

diimpor) dan subsidi (pembayaran pemerintah untuk

membantu bisnis domestic bersaing dengan

perusahaan asing).

3. Adanya kontrak bisnis internasional yang berisi:

perjanjian patungan, perjanjian

waralaba,perjanjian lisensi, perjanjian keagenan

memiliki formal dan subtansi yang hampir sama

diberbagai Negara.

4. Adanya hak paten terhadap merek dagang, nama

dagang, hak cipta dan rahasia dagang kekayaan.

Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh politik

terhadap bisnis

Dalam suasana sekarang yang penuh ketidakpastian

politik dan ekonomi, ada semacam peluang untuk mengatasi

hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian

kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor

yang sebaiknya diurus para pengusaha swasta atau negara,

dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga semacam

ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya,

dan tanggung jawabnya pada masyarakat, tentang hak dan

kewajiban yang bersangkutan dengan penegakkan etika

bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya.

Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah.

Berbagai masalah yang sedang melilit negeri ini seperti

stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa

lalu terhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan


dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta

sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki

pandangan umum terhadap dunia usaha sangat penting

sekaligus sangat sukar, dan menghilangkan kecurigaan

rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi

semua harus dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Sebuah harapan terwujudnya trias etika: etika

pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW

mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun

gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya

mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah

dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum,

politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial serta

berekonomi baik dapat diwujudkan.

Pada akhirnya kondisi perekonomian akan bisa tumbuh

apabila pemerintah tetap berperan sebagai partner yang

menguntungkan bagi berkembangnya perilaku bisnis yang

dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Instrumen-

intrumen investasi perlu diinovasi, birokrasi perijinan

dan sektor perbankan diharapkan mampu mendukung sektor

bisnis dalam menghadapai pengaruh situasi dan kondisi

politik.

2.2TATA NILAI DAN SIKAP


Nilai dan Sikap dipengaruhi oleh budaya. Nilai

adalah prinsip dan standar yang diterima anggotanya yang

dipengaruhi oleh :

1.Waktu melambangkan kesempatan untuk berproduksi

lebih banyak serta meningkatkan pendapatan

seseorang, sehingga timbul anggapan nuntuk tidak

menyia-nyiakan waktu yang ada.

2.Umur diberbagai negara sangat berbeda

perlakuannya, tergangtung dari budaya negara

tersebut. Di AS umur yang muda dianggap sebagai

keutamaan, namun di jepang yang lebih tualah yang

menjadi panutan.

3.Pendidikan formal negeri dan swasta adalah alat

penyebarluasan dan cerminan penting nilai-nilai

budaya masyarakat.

4.Status diwariskan sebagai akibat dari kekayaan

atau kelas sosial nenek moyang seseorang. Dalam

hal lainnya status diperoleh seseorang atas

pencapain pribadi atau keberhasilan profesional.

A. CONSUMER ANYMOSITY

Permusuhan konsumen mengacu pada studi tentang dampak

dari kemarahan dan sikap negatif antara negara-negara

atau daerah pada tren konsumen dan kebiasaan.


B. CONSUMER ETNOCENTRISME

Konsumen dengan etnosentrisme tinggi akan cenderung

memiliki perasaan bersalah apabila mengonsumsi produk

dari luar negeri karena berakibat buruk pada perekonomian

bangsanya sendiri. Adapun konsumen dengan etnosentrisme

rendah tidak merasakan hal tersebut. Implikasinya bagi

pemasar adalah penggunaan penekanan pada aspek kebangsaan

dalam penggunaan produk dalam negeri bagi konsumen dengan

tingkat etnosentrisme tinggi.

Etnosentrisme konsumen berasal dari konsep

psikologis yang lebih umum dari etnosentrisme. Pada

dasarnya, orang etnosentris cenderung memandang kelompok

mereka sebagai superior dari orang lain. Dengan demikian,

mereka memandang kelompok lain dari perspektif mereka

sendiri, dan menolak orang-orang yang berbeda dan

menerima orang-orang yang mirip (Netemeyer et al, 1991;.

Shimp & Sharma, 1987). Hal ini, pada gilirannya, berasal

dari teori-teori sosiologi sebelumnya di-kelompok dan

keluar-kelompok (Shimp & Sharma, 1987). Etnosentrisme,

maka secara konsisten ditemukan, adalah normal untuk

kelompok-ke-keluar kelompok (Jones, 1997, Ryan & Bogart,

1997).

Etnosentrisme konsumen khusus mengacu pada pandangan

etnosentris yang diselenggarakan oleh konsumen di satu

negara, dalam kelompok, terhadap produk dari negara lain,

keluar-kelompok (Shimp & Sharma, 1987). Konsumen mungkin

percaya bahwa itu tidak tepat, dan bahkan mungkin tidak

bermoral, untuk membeli produk-produk dari negara


lain.Pembelian produk asing dapat dipandang sebagai tidak

layak karena biaya pekerjaan domestik dan melukai

ekonomi. Pembelian produk asing bahkan dapat dilihat

sebagai hanya patriotik (Klein, 2002; Netemeyer et al,

1991;. Sharma, Shimp, & Shin, 1995; Shimp & Sharma,

1987).

Contoh Kasus Consumer Ethnocentrism

Mudahnya ketika saya dan Metta sedang makan siang

dengan kecap, di mana orang-orang Indonesia suka kecap,

beberapa teman Taiwan memperhatikan kami, dan beberapa

berkata, aneh. Saya diam, dan kesimpulan yang saya ambil

hanya satu, "orang2 Taiwan tidak makan dengan kecap, atau

kecap tidak biasa dimakan dengan nasi." saya tidak sampai

hati bilang orang Taiwan aneh karena kami makan dengan

kecap, karena toh apa bedanya saya dengan mereka pada

akhirnya?

Sama dengan kebiasaan mandi pagi hari yang jarang

dilakukan orang Taiwan. Awalnya saya kaget, tapi dengan

itu saya belajar kedepannya, hanya karena saya mandi

setiap pagi bukan berarti tidak mandi itu aneh. Karena

seandainya saya bilang hal itu aneh, apalagi namanya

kalau bukan meninggikan diri sendiri dan menganggap semua

yang tidak sama adalah lebih rendah?

C.CONSUMER IDENTITY

Identitas konsumen adalah suatu problematika yang

akan muncul dalam setiap penelitian. Identitas menjadi


suatu problematika karena karena pemaknaan yang

diciptakan oleh konsumen mencerminkan habitus yang berlaku

dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlawanan dengan

habitus tersebut. Dengan mengonsumsi, konsumen

mengekspresikan eksistensi diri bahwa mereka adalah

bagian dan/atau bukan bagian dari suatu kelompok sosial.

Fragmen identitas konsumen terlihat bukan hanya dilihat

dari latar belakang informan, akan tetapi juga dari

perilaku dan pemaknaan yang di buat.

2.3STRUKTUR SOCIAL ADAT DAN KEBIASAAN

Pengertian adat istiadat. Adat Istiadat adalah aneka

kelaziman dalam suatu negeri yang mengikuti pasang naik dan

pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya

menyangkut pengejawatahan unjuk rasa seni budaya masyarakat,

seperti acara-acara keramaian anak negeri, seperti

pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian dan aneka

kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan

perkawinan, pengangkatan penghulu maupun untuk menghormati

kedatangan tamu agung. Adat istiadat semacam ini sangat

tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila

sedang panen baik biasanya megah meriah, begitu pula bila

keadaan sebaliknya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang

terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,

kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu

daerah.


Pengertian Kebiasaan.Tradisi dalam bahasa latin:

traditio, "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang

paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu,

atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke

generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena

tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Definisi

kebiasaan: sesuatu yang kamu lakukan secara periodik

(present tense/saat ini). Dulunya, (past tense) hal itu

nggak pernah kamu lakukan, tapi sekarang jadi ngelakukannya

secara periodik.

A. STRUKTUR SOCIAL

Pada dasarnya, struktur sosial diartikan sebagai

susunan terhadap sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau

unsure-unsur dan membentuk suatu susunan. Berikut

merupakan pengertian struktur sosial menurut para ahli:

1. Raymond Flirth menyatakan bahwa struktur sosial

merupakan suatu pergaulan manusia meliputi

berbagai tipe kelompok dan meliputi lembaga-

lembaga dimana orang ambil bagian.

2. Soerjono Soekanto (1993) menyatakan bahwa,

organisasi berkaitan dengan pilihan dan

keputusan dalam hubungan-hubungan sosial aktual.

Struktur sosial diartikan sebagai hubungan


timbal balik antara posisi sosial dan peran

sosial.

3. ER. Lanch menetapkan konsep tersebut pada cita-

cita tentang distribusi kekuasaan diantara

individu dan kelompok sosial.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Struktur sosial

merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang

didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status

dan peran dengan batas perangkat unsur-unsur sosial yang

mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat.

Ciri-Ciri Struktur Sosial

Secara umum, cirri-ciri struktur sosial sebagai

berikut:

1. Bersifat abstrak

2. Terdapat dimensi vertical dan horizontal

3. Sebagai landasan sebuah proses sosial suatu

masyarakat

4. Merupakan bagian dari system pengaturan tata

kelakuan dan pola hubungan masyarakat

5. Struktur sosial selalu berkembang dan dapat

berubah.

Unsur-unsur Sosial dalam struktur sosial

Menurut Soerjono Soekanto, meliputi:

1. Kelompok sosial

2. Kebudayaan

3. Lembaga sosial

4. Stratifikasi sosial

5. Kekuasaan dan wewenang


Fungsi struktur sosial:

Sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin

sosial. Fungsi sosial disini berkaitan dengan suatu

aturan, sehingga diharapkan setiap kelompok dapat

bersikap dan bertindak sesuai yang diharapkan.

Sebagai pengawas sosial. Struktur sosial sebagai

pembatas agar masyarakat menaati norma dan nilai dalam

masyarakat. Struktur sosial merupakan karakteristik yang

khas yang dimiliki masyarakat sehingga dapat memberi

warna yang berbeda dari masyarakat lain.

B. AGAMA

Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota masyarakat

berhubungan satu dengan yang lain dengan pihak luar.

Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap

pekerjaan , konsumsi, tanggung jawab individu,

perencanaan untuk masa depan. Selain itu, agama

mempengaruhi lingkungan bisnis dalam hal-hal penting

lainnya, mempengaruhi jenis-jenis produk yang boleh

dibeli konsumen dan pola musim konsumsi. Negara yang

dicirikan keragaman agama mungkin menawarkan tantangan

yang lebih besar. Perusahaan yang tidak mampu

menyesuaikan diri dengan kebutuhan beragam budaya mungkin

akan mengalami kemangkiran kerja, penurunan semangat

kerja serta hilangnya penjualan.

C. KOMUNIKASI INTERPERSONAL


Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang

dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan

balik, baik secara langsung (face to face) maupun dengan

media. Berdasarkan definisi ini maka terdapat kelompok

maya atau faktual (Burgon & Huffner, 2002). Contoh

kelompok maya, misalnya komunikasi melalui internet

(chatting, face book, email, etc.). Berkembangnya

kelompok maya ini karena perkembangan teknologi media

komunikasi.

Terdapat definisi lain tentang komunikasi

interpersonal, yaitu suatu proses komunikasi yang

bersetting pada objek-objek sosial untuk mengetahui

pemaknaan suatu stimulus (dalam hal ini: informasi/pesan)

(McDavid & Harari).

Fungsi Komunikasi interpersonal sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan respon/ umpan balik. Hal ini

sebagai salah satu tanda efektivitas proses komunikasi.

Bayangkan bagaimana kalau tidak ada umpan balik, saat

Anda berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kalau

Anda sms ke orang lain tetapi tidak dibalas?

2. Untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi

respon/ umpan balik. Contohnya, setelah apa yang akan

kita lakukan setelah mengetahui lawan bicara kita

kurang nyaman diajak berbincang.

3. Untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial,

yaitu kita dapat melakukan modifikasi perilaku orang


lain dengan cara persuasi. Misalnya, iklan yang arahnya

membujuk orang lain.

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang

mempunyai efek yang besar dalam hal memepengaruhi orang

lain terutama perindividu. Hal ini disebabkan, biasanya

pihak yang terlibat dalam komunikasi bertemu secara

langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian

pesannya sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara

komunikator dengan komunikan.

1. Faktor personal timbul dari dalam diri individu.

Bahwa dalam menanggapi proses komunikasi

antarpribadi, akan dipengaruhi berbagai keadaan yang

ada pada diri individu.

2. Faktor biologis berupa rasa lapar yang dirasakan

oleh individu akan berpengaruh terhadap

kepribadiannya.

3. Faktor Phisikologis Setiap manusia memiliki kehendak

dan keinginan sesuai kondisi jiwanya.

Secara kontekstual, komunikasi interpersonal

digambarkan sebagai suatu komunikasi antara dua individu

atau sedikit individu, yang mana individu-individu

tersebut secara fisik saling berinteraksi, saling

memberikan umpan balik, dan menggunakan indera sebagai

sensor untuk mengenali partner komunikasi. komunikasi

interepersonal yang bersifat faktual, mendasarkan pada

fakta empiris. Komunikasi interpersonal diistilahkan

sebagai komunikasi yang terjadi antara beberapa individu


yang saling kenal satu sama lainnya dalam periode waktu

tertentu.

FUNGSI KOMUNIKASI INTERPERSONAL YANG EFEKTIF

Komunikasi interpersonal dianggap efektif, jika

orang lain memahami pesan anda dengan benar, dan

memberikan respon sesuai dengan yang anda inginkan.

Komunikasi interpersonal yang efektif, akan membantu

anda mengantarkan kepada tercapainya tujuan tertentu.

Apapun kedudukan anda, keterampilan berkomunikasi secara

efektif merupakan modal penting bagi sebuah keberhasilan.

Lima Hukum Komunikasi Efektif

1. Respect

2. Empathy

3. Audible

4. Clarity

5. Humble


BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bisnis

internasioal merupakan bisnis yang melibatkan

penyeberangan batas-batas Negara.Bisnis internasional

juga mempunyai ruang lingkup yakni bisnis domestik ,

bisnis internasioanal , bisnis multinasional , dan bisnis

trasnasional.Dari beberapa lingkup tersebut memiliki arti

tersendiri berdasarkan cakupan wilayah yang

dijangkau.Bisnis internasionl memiliki ciri-ciri penting

yang terjadi di berbagai negara yaitu visible trade ,

invisible trade , waralaba , internasional investment ,

management contract , dan licensing.Dari ciri tersebut

dapat kita ketahui berdasarkan perjanjian yang dipakai.

Banyak tujuan dan manfaat yang dapat kita peroleh dari

bisnis internasional baik untuk masyarakat maupun


kehidupan ekonomi negara.Salah satunya adalah Mengenal

budaya dalam interaksi bisnis. Interaksi bisnis pada

dasarnya adalah interaksi antar manusia sehingga aspek

budaya, politik dan sosial tidak akan terlaepas dari

masalah bisnis.

Bisnis Internasional dalam perkembangannya

memerlukan informasi mengenai budaya, politik dan aspek

sosial lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi

pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau

keyakinan, yang seringkali tidak disadari, mengenai sifat

dunia ini. Dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi

pedoman dalam bisnis internasional yaitu etnosentris,

polisentris, geosentris yang kemudian diperluas menjadi

regiosentris. Bidang kegiatan bisnis internasional

meliputi Lingkungan Domestik, termasuk sosio ekonomi,

sosio cultural, politik, hokum, pemerintahan,

persaingan ,fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi.Dan

lingkungan Luar Negeri, termasuk sosio ekonomik, sosio

cultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi dan

lingkungan ekonomi. Ada beberapa faktor penting yang

perlu diperhatikan dalam dunia bisnis seperti kondisi

politik, sumber alam dan cuaca di negara yang

bersangkutan. Selain itu, perlu juga diperhatikan

stabilitas dan hastrat pemerintah dalam mendorong

pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan

sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi


bisnis, mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada banyak

lagi sumber-sumber lainnya.

3.2 DAFTAR PUSTAKA

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/

2330937-pengertian-partisipasi-politik/#ixzz2vQdd6QV6

http://yuniawan.blog.unair.ac.id/warna-sains/budaya-

dan-bisnis-internasional

http://prasetyo-utomo.blogspot.com/2010/12/pengaruh-

faktor-politik-terhadap-bisnis.html

http://sitirahmawatii.blogspot.com/2011/10/kekuatan-

hukum-teknologi-dan-politik.html

http://www.psikologizone.com/definisi-komunikasi-

interpersonal/06511922

http://ochaamenfreak.blogspot.com/2012/11/komunikasi-interpersonal-dan.html

http://sosiologikita166.blogspot.com/2012/10/struktur-

sosial_22.html

http://www.academia.edu/5034082/EFEKTIVITAS_KOMUNIKASI_INTERPERSONAL

http://buka-mata.blogspot.com/2013/05/pengertian-budaya-adat-istiadat-dan.html


http://buka-mata.blogspot.com/2013/05/pengertian-budaya-adat-istiadat-dan.html

http://www.academia.edu/5034082/EFEKTIVITAS_KOMUNIKASI_INTERPERSONAL

http://sosiologikita166.blogspot.com/2012/10/struktur-sosial_22.html

http://sosiologikita166.blogspot.com/2012/10/struktur-sosial_22.html

http://ochaamenfreak.blogspot.com/2012/11/komunikasi-interpersonal-dan.html

http://www.psikologizone.com/definisi-komunikasi-interpersonal/06511922

http://www.psikologizone.com/definisi-komunikasi-interpersonal/06511922

http://sitirahmawatii.blogspot.com/2011/10/kekuatan-hukum-teknologi-dan-politik.html

http://sitirahmawatii.blogspot.com/2011/10/kekuatan-hukum-teknologi-dan-politik.html

http://prasetyo-utomo.blogspot.com/2010/12/pengaruh-faktor-politik-terhadap-bisnis.html

http://prasetyo-utomo.blogspot.com/2010/12/pengaruh-faktor-politik-terhadap-bisnis.html

http://yuniawan.blog.unair.ac.id/warna-sains/budaya-dan-bisnis-internasional

http://yuniawan.blog.unair.ac.id/warna-sains/budaya-dan-bisnis-internasional

Documents

Hukum bisnis internasional