TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI BANGLADESH

Dosen Pengampu:

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.DIr. Ana Hardiana, MT

Anggota Kelompok:

1. Yohanita P.S (I0611026)2. Anggit Pratama(I0612003)3. Dina Arifia (I0612012)4. Erlana Citra P. K. (I0612016)5. Fachrul Fadilla (I0612017)6. Isandi Nurul H. (I0612025)7. Nur Laila Fitriana (I0612033)

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK

1

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

PENDAHULUAN

1. Pengantar

Republik Rakyat Bangladesh merupakan sebuah negara

berkembang di Asia Selatan. Bangladesh dibagi menjadi

tujuh wilayah administrasi yaitu, Barisal, Khulna,

Chittagong, Rajshahi, Dhaka, Sylhet, dan Rangpur. Dhaka

menjadi ibu kota sekaligus kota terbesar Bangladesh.

Negara ini memiliki luas wilayah ± 147,570 km² dan

menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di

dunia. Jumlah penduduk di negara ini sekitar

150.039.000 jiwa.

2

Gambar 1. Wilayah Administrasi Republik Rakyat

Bangladesh

Kondisi perumahan permukiman di Bangladesh tidak

berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya.

Masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang

mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Di kota

Dhaka, hampir 70% dari populasinya adalah dari

masyarakat berpenghasilan rendah. Dan hanya sekitar 20%

dari populasi ini yang memiliki hak kepemilikan tanah

di Dhaka.

Negara Bangladesh mengalami peningkatan urbanisasi

yang begitu cepat sejak akhir tahun 80-an. Saat ini

tingkat pertumbuhan perkotaannya adalah sekitar 5-6%

per tahun. Diperkirakan lebih dari 50% penduduk

Bangladesh akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun

2030. Tingkat urbanisasi di Bangladesh dalam tiga

dekade terakhir dipengaruhi oleh ketersediaan peluang

ekonomi dan sosial di daerah perkotaan, perluasan

wilayah pusat-pusat kota dan pertumbuhan alami dari

populasi di perkotaan. Tingginya tingkat urbanisasi ini

mengakibatkan timbulnya kemiskinan, kesenjangan sosial,

pengangguran, permukiman kumuh dan liar, degradasi

lingkungan, timbulnya penyakit, kurangnya ketersediaan

sarana dan prasarana, dan kemacetan lalu lintas,

kriminalitas, serta konflik sosial di perkotaan.

Mayoritas perkotaan yang ada di Bangladesh dihuni

oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sebagai

3

contoh, hampir 70% dari populasi di Kota Dhaka adalah

dari sektor 'berpenghasilan rendah'. Namun, hanya

sekitar 20% dari populasi ini yang memiliki akses

terhadap kepemilikan tanah di Dhaka. Selain itu,

sebagian besar permukiman masyarakat berpenghasilan

rendah tidak memiliki akses yang memadai terhadap air,

listrik dan sanitasi. Hanya sekitar 50% masyarakat yang

memiliki akses terhadap air dan 30% terhadap listrik.

Sedangkan masyarakat yang sudah memiliki MCK hanya

sekitar 20%. Hal ini menyebabkan banyaknya warga yang

terserang penyakit.

Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi

menengah-atas biasanya tinggal di rumah single-family

dan di apartemen. Sedangkan masyarakat ekonomi rendah

biasanya tinggal di berbagai jenis rumah seperti

berikut:

a. Dibangun di atas tanah ilegal, (sekitar 50% dari

masyarakat berpenghasilan rendah) di Bustees

(daerah permukiman informal) dimana baik rumah sewa

atau rumah pribadi dibangun di lahan milik orang

lain maupun lahan publik.

b. Rumah kumuh petak, (sekitar 25% dari masyarakat

berpenghasilan rendah) Dimana mereka merupakan

migran dari pedesaan yang bekerja di industri

garmen perkotaan.

c. Kategori lain dari perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah antara lain: kamp permukiman,

4

petak tanah dengan layanan prasarana dasar

permukiman, apartemen kecil di perkotaan yang

kesemuanya disediakan oleh pemerintah bagi penghuni

liar yang membangun rumah di atas lahan publik atau

swasta yang ditempati secara ilegal, serta para

penghuni trotoar.

Dalam menyediakan kebutuhan perumahan ini, terdapat

tiga tingkatan pasar dari sektor perumahan perkotaan di

Bangladesh yaitu:

a. Rumah tangga dengan pendapatan tinggi (kurang dari

3% dari pasar perumahan), yang mampu membeli rumah

berkualitas tinggi dilengkapi dengan pelayanan

sarpras permukiman, dan mayoritas merupakan

pengguna jasa lembaga pembiayaan perumahan.

b. Rumah tangga berpendapatan menengah (12-15% dari

pasar perumahan), merupakan pengguna utama

perumahan khusus dari lembaga pembiayaan perumahan

seperti Bangladesh House Building Finance

Corporation (BHBFC).

c. Rumah tangga berpendapatan rendah (mayoritas

masyarakat Bangladesh), perumahan yang dibangun

secara swadaya, sering dalam status ilegal dan

tidak mendapat layanan sarpras permukiman.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga publik hanya

mampu memenuhi sekitar 1-2% dari total kebutuhan

perumahan perkotaan (tidak lebih dari 6.000

unit/tahun). Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang

5

kebijakan dan kelembagaan perumahan di Bangladesh untuk

mengatasi masalah ini. Dalam tulisan ini akan dibahas

mengenai kebijakan dan kelembagaan terkait perumahan di

Bangladesh sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui

kebijakan dan kelembagaan perumahan di Bangladesh.

3. Sasaran

a. Mengidentifikasi institusi dan struktur organisasi

lembaga leading sector dan kelembagaan terkait dengan

perumahan dan permukiman di Bangladesh.

b. Mengidentifikasi visi-misi, tujuan, strategi dan

arah kebijakan perumahan permukiman di Bangladesh.

6

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Lembaga Leading Sector

Pengertian lembaga leading sector merupakan lembaga

yang berwenang dalam urusan bidang tertentu.

Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan

merangsang perkembangan sektor lainnya. Dalam hal

pembangunan perumahan di Bangladesh terdapat beberapa

sektor kelembagaan, yaitu:

a. Sektor Publik

Beberapa lembaga publik yang terlibat dalam

pembiayaan dan pengembangan perumahan dan proyek-

proyek infrastruktur perumahan: Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MOHPW),

Departemen Pemerintah Daerah, Pembangunan Pedesaan

dan Koperasi (MLGRDC), dan BUMN dari empat kota

besar. Dananya sebagian besar berasal dari bantuan

luar negeri dan pada tingkat lebih rendah dari

pendapatan nasional. Kedua BUMN dan Pemerintah

pusat sedang mengembangkan subdivisi perumahan yang

disewakan kepada rumah tangga berpenghasilan tinggi

dan menengah ke atas serta program transmigarsi dan

skema lokasi dan layanan untuk kelompok

berpenghasilan rendah dan menengah.

b. Sektor Non-pemerintah

Sektor LSM hanya sedikit terlibat dalam perumahan

perkotaan. Kesenjangan antara harga lahan kota dan

harga rumah dengan pendapatan dari kelompok

7

berpenghasilan rendah telah membuat solusi masalah

perumahan berkelanjutan sulit untuk diselesaikan

oleh kelompok tersebut. Saat ini, lembaga-lembaga

keuangan mikro yang lebih besar telah menunjukkan

minat dalam memasuki pasar perumahan multi-keluarga

untuk rumah tangga berpenghasilan sedang dan

rendah.  

c. Sektor Swasta Formal dan Koperasi Pembangunan

Pengembang swasta semakin penting di pasar lahan

dan perumahan perkotaan, khususnya untuk bangunan

apartemen. Sebuah studi pada tahun 1995 oleh

Asosiasi Perumahan dan Real Estate (REHAB)

menunjukkan bahwa ada 142 pengembang real estate di

Metropolitan Dhaka, yang sebagian besar bekerja di

pengembangan apartemen dan lahan. Sektor ini telah

menghasilkan hampir 3 persen dari rumah selama

beberapa tahun terakhir, hampir semua untuk segmen

pendapatan yang lebih tinggi dari pasar, dan

berkembang pesat. Pemilik tanah swasta, menggunakan

lahan untuk membiayai pembangunan baru, juga

mengembangkan unit rumah multi-keluarga.

d. Sektor Konstruksi Pemilik Rumah Pribadi Formal dan

Semi Formal

Sejauh ini merupakan sistem penyedia perumahan

terbesar kecuali daerah metropolitan utama. Rumah

tangga memperoleh tanah, sebagian besar memiliki

hak milik, dan secara bertahap membangun rumah

8

mereka dengan atau tanpa persetujuan resmi dari

perencanaan. Hanya sebagian kecil rumah tangga

mengakses pembiayaan perumahan.

e. Sektor Perumahan Sewa Swasta Informal

Pemilik lahan di daerah perkotaan membangun

kepadatan tinggi, unit perumahan bertingkat rendah

untuk sewa, tanpa pelayanan yang memadai, baik

untuk rumah tangga individu atau kelompok yang

tinggal (mess housing).

f. Squatting

Orang membangun rumah darurat di lahan publik atau

swasta atau menempati bangunan-bangunan.

Dari beberapa sektor di atas, dapat diketahui bahwa

lembaga leading sector perumahan di Bangladesh berada di

tangan sektor publik. Sektor publik tersebut adalah

MOHPW yang memiliki peran strategis dalam pembangunan

perumahan permukiman.

2. Ministry of Housing and Public Works (MOHPW)

Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum (MoHPW)

bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan sektor

publik dan mengawasi pembangunan perumahan permukiman

perkotaan dan kota di seluruh negeri. Lembaga

Pembiayaan Perumahan Bangladesh (BHBFC) dirancang untuk

memastikan aliran kredit yang memadai dan dapat diakses

oleh sektor ini.

9

Kebijakan Perumahan Nasional telah diadopsi yang

menyerukan menyediakan tempat penampungan untuk orang

miskin, gelandangan dan yang membutuhkan. Kebijakan ini

menetapkan pembentukan Otoritas Perumahan Nasional dan

Bank Perumahan khusus. Kementerian Perumahan dan

Pekerjaan Umum telah mengembangkan sejumlah kebijakan

yang berbeda, termasuk Bangladesh Housing Policy (BHP) dan

Land Acquisition Policy (LAP) yang dirancang untuk memastikan

perumahan yang lebih baik kepada orang-orang tidak

memiliki tanah dan tidak mampu di seluruh Bangladesh.

MoHPW dibagi dalam sebelas instansi, yaitu Public

Works Department (PWD), Department of Architecture (DOA), Urban

Development Directorate (UDD), Chittagong Development Authority

(CDA), Radjhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK), Rajshahi

Development Authority (RDA), Khulna Development Authority (KDA),

Housing & Building Research Institute (HBRI), Department of

Government Accomodation (DGA), Internal Audit (IA), dan

National Housing Authority (NHA). MoHPW memiliki struktur

kelembagaan sebagai berikut.

10

MINISTRY OF HOUSING AND PEOPLE WORKS

Joint Secretaryof Development

Joint Secretary ofAdministration

Joint Secretary ofMonitoring

Gambar 2. Skema Struktur Kelembagaan MoHPW

Dari sebelas instansi di atas, National Housing

Authority (NHA) yang digagas oleh Pemerintah Bangladesh

di bawah Undang-Undang Otoritas Perumahan Nasional,

2000 dan telah menjadi lembaga sektor publik utama di

bawah Departemen Perumahan dan Pekerjaan Umum terlibat

dalam memecahkan masalah besar perumahan di Bangladesh,

terutama untuk orang miskin serta masyarakat

berpenghasilan rendah dan menengah.

3. National Housing Authority (NHA)

Tujuan utama dari NHA adalah untuk menyelesaikan

permasalahan yang terkait dengan perumahan di daerah

perkotaan & pedesaan di negara Bangladesh. Sejak awal,

NHA telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek yang

berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan perumahan.

NHA telah mengembangkan pengalaman dan keahlian dalam

menangani masalah perumahan rakyat miskin Bangladesh,

khususnya pembangunan unit rumah murah.

Tugas piagam utama NHA adalah sebagai berikut:

a. Melakukan proyek perumahan biaya rendah secara

swadaya di daerah perkotaan dan pedesaan, tunduk

pada persetujuan dari Pemerintah;

b. Merumuskan program-program perumahan untuk bencana

alam dan situasi darurat lainnya;

11

PWD DOA CDA UDD NHA RDA KDA DGA IAHBRIRAJUK

c. Melakukan program perumahan bagi perempuan miskin

dan tak berdaya miskin;

d. Konstruksi bangunan, rumah, apartemen, dan rumah

susun di NHA tanah dan lahan diserahkan kepada NHA

oleh Pemerintah; dan

e. Menarik investasi asing dan lokal untuk

melaksanakan proyek-proyek perumahan

NHA memiliki empat sub bidang dalam melaksanakan

tugasnya, yaitu: Bidang Desain dan Perencanaan, Bidang

Administrasi dan Keuangan, Bidang Manajemen Lahan dan

Aset, serta Bidang Rekayasa dan Koordinasi. Berikut

merupakan susunan organisasinya.

Gambar 3. Skema Susunan Organisasi NHA

Adapun tugas dari masing-masing bidang di NHA

adalah sebagai berikut:

a. Divisi Desain dan Perencanaan, bertugas untuk

merencanakan pembangunan perumahan serta desain

yang akan digunakan.

b. Divisi Administrasi dan Keuangan, bertugas untuk

mengatur administrasi seperti sertifikat

kepemilikan tanah dsb.

12

Planning & Design Division

NHA

Administration & Finance Division

Land & Asset Management Division

Engineering & Coordination Division

c. Divisi Manajemen Lahan dan Aset, bertugas untuk

mengelola ketersediaan lahan dan aset (sumberdaya)

supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

d. Divisi Rekayasa dan Koordinasi, bertugas untuk

merealisasikan pembangunan perumahan dengan

kualitas yang baik dalam konstruksinya.

4. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Bangladesh

Sebuah Kebijakan Perumahan Nasional dirumuskan pada

tahun 1993, dan agenda pro-miskin termasuk di dalamnya

pada tahun 1999. Kebijakan tersebut selanjutnya

direvisi pada tahun 2004, namun sampai tahun 2007 masih

harus disetujui karena berbagai kebuntuan yang timbul

dari situasi politik stabil di Bangladesh (Islam,

wawancara pribadi, 2007). Hal ini belum terlihat berapa

banyak kebijakan yang diterjemahkan ke dalam hal pokok

dan apakah dapat membawa perubahan yang signifikan bagi

masyarakat miskin perkotaan.

Visi misi perumahan permukiman secara nasional

adalah sebagai berikut.

Visi: “Menjamin kebutuhan rumah masyarakat kelas

menengah ke bawah di Bangladesh dengan melibatkan peran

serta berbagai lembaga terkait, dalam mencanangkan

program perumahan murah.”

Misi:

a. Memberikan tanggungjawab kepada pihak swasta dalam

pengembangan perumahan.

13

b. Meningkatkan hak kepemilikan tanah secara legal

dan memberikan perhatian lebih kepada perempuan,

anak-anak, masyarakat miskin dan tunawisma.

c. Menyediakan lahan di tempat yang tepat dan

memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah.

d. Mencegah pembangunan liar, penggusuran lahan,

mengembangkan standar dasar lingkungan, dan

pemanfaatan potensi yang ada untuk meremajakan

permukiman kumuh dan tidak layak huni.

e. Mengurangi permintaan perumahan di perkotaan

dengan meningkatkan lapangan pekerjaan,

ketersediaan kebutuhan pokok, mengembangkan

perumahan beserta sarana prasarananya di daerah

pedesaan.

f. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait

dengan perumahan, sarana prasarana komunikasi dalam

perencanaan dan manajemen lingkungan sosial di

perkotaan dan pedesaan.

g. Mendorong Asosiasi Koperasi, LSM, dan pihak swasta

dalam pengembangan perumahan.

h. Memberikan berbagai fasilitas untuk pengembangan

lahan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan

rumah bagi MBR.

i. Menjamin hak asasi manusia atas perumahan untuk

hidup di tempat tinggal yang memadai dalam keadaan

aman, damai, dan bermartabat.

14

j. Menyediakan KPR jangka panjang bagi masyarakat

berpenghasilan rendah melalui Lembaga Pembiayaan

Perumahan Bangladesh (BHBFC).

Sedangkan strategi pembangunan perumahan di

Bangladesh yaitu:

a. Perumahan menjadi prioritas utama karena tercantum

dalam rencana pembangunan nasional.

b. Peran pemerintah kaitannya dengan perumahan akan

menyediakan lahan dengan harga murah yang dapat

dijangkau oleh masyarakat. Selain itu pemerintah

juga membantu mempromosikan lembaga pembiayaan

perumahan.

c. Meningkatkan keterjangkauan bagi kelompok

masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui

penyediaan kredit perumahan.

d. Peningkatan dan rehabilitasi persediaan perumahan

yang ada akan diberikan prioritas oleh pemerintah

berdampingan dengan perumahan baru.

e. Pelanggaran batas di lahan publik dan konstruksi

yang tidak sah akan ditindak.

f. Penambahan fasilitas bangunan rumah dan menjamin

penggunaan sumber daya yang lebih luas.

g. Memastikan kelestarian lingkungan alam dan

pelestarian warisan budaya pada proyek perumahan.

Arah kebijakan di Bangladesh berpijak pada kondisi

perekonomian masyarakat yang didominasi oleh para MBR

15

yang membuat munculnya masalah permukiman seperti slum

dan squatter area terutama di kawasan perkotaan

Bangladesh. Kondisi permukiman ini memunculkan berbagai

jenis gangguan kesehatan/penyakit.

Untuk itu, pemerintah Bangladesh membentuk lembaga

pemerintahan yang menangani masalah perumahan dan

permukiman seperti NHA, RAJUK, CDA, dll untuk

menyediakan rumah sewa, lahan dan prasarana dasar

permukiman bagi kelompok masyarakat berpenghasilan

menengah-bawah.

Sejak tahun 2009 hingg saat ini, kebijakan yang

dibuat pemerintah Bangladesh secara garis besar

meliputi penyediaan perumahan rakyat bagi semua

kalangan masyarakat di Bangladesh, penerapan urban land

bank, mengembangkan lembaga pinjaman /kredit perumahan

bagi kelompok masyarakat menengah-bawah, serta

kebijakan penggunaan sumber daya secara efektif dan

efisien dalam pengembangan perumahan melalui rencana

pembangunan 5 tahun dan program pembangunan tahunan

yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sedangkan dokumen perencanaan perumahan permukiman

yang disusun oleh pemerintah Bangladesh antara lain:

a. Penyusunan Rencana Detail Kawasan (Preparation of

Detailed Area Plans/DAPs) oleh RAJUK, Kementerian

Perumahan dan Pekerjaan Umum

b. Penyusunan Rencana Struktur, Rencana Induk dan

Rencana Detail di Daerah Khulna oleh Khulna

16

Development Authority (KDA), Kementerian Perumahan

dan Pekerjaan Umum

c. Penyusunan Rencana Struktur, Rencana Induk dan

Rencana Detail di Daerah Barisal oleh Direktorat

Pengembangan Perkotaan (UDD), Kementerian Perumahan

dan Pekerjaan Umum

d. Penyusunan Rencana Pengembangan Cox Bazar,

Moheskhali, Teknaf dan St Martin oleh Urban

Direktorat Pengembangan (UDD), Kementerian

Perumahan dan Pekerjaan Umum

e. Tata Kota dan Perbaikan Infrastruktur Perkotaan

(UGIIP), Tahap I oleh Departemen Teknik Daerah

(LGED), Departemen Pemerintah Daerah, Dinas

Pembangunan Daerah dan Koperasi.

KESIMPULAN

Masalah perumahan dan permukiman di Bangladesh sama

seperti negara berkembang lainnya yaitu belum bisa

memenuhi kebutuhan rumah yang layak secara

keseluruhan, khususnya bagi masyarakat menengah ke

bawah.

Masyarakat menengah ke atas tinggal dalam rumah

single family atau apartemen yang pembangunannya

menjadi tanggung jawab REHAB.

Kelembagaan dibentuk dalam rangka mengatasi masalah

perumahan. Lembaga-lembaga tersebut terbagi menjadi

lembaga pemerintahan (leading sector), lembaga

keuangan (BHBFC), LSM dan developer.

17

NHA merupakan bagian dari lembaga leading sector

perumahan yang memiliki tujuan utama untuk

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan

perumahan di daerah perkotaan & pedesaan di negara

Bangladesh. NHA memiliki empat sub bidang dalam

melaksanakan tugasnya, yaitu: Bidang Desain dan

Perencanaan, Bidang Administrasi dan Keuangan,

Bidang Manajemen Lahan dan Aset, serta Bidang

Rekayasa dan Koordinasi.

Fokus kebijakan perumahan pemerintah Bangladesh

adalah meningkatkan kemampuan MBR untuk menjangkau

kepemilikan rumah layak huni. Strategi yang

dilakukan yaitu menjadikan perumahan sebagai

prioritas utama; menyediakan lahan dengan harga

murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

penyediaan kredit perumahan; peningkatan dan

rehabilitasi perumahan; menindak pelanggaran batas

di lahan publik dan konstruksi yang tidak sah;

penambahan fasilitas bangunan rumah dan menjamin

penggunaan sumber daya yang lebih luas; serta

memastikan kelestarian lingkungan alam dan

pelestarian warisan budaya pada proyek perumahan.

18

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Committee on Urban Local Governments, Ministry of Local

Government, Rural Development and Cooperatives,

Local Government Division, Government of Bangladesh

and Asian Development Bank (2005), Supporting Urban

Governance Reform, Final Report.

Eyestone, R. (1963), The Threads of Public Policy: A Study in Policy

Leadership (Indiananpolis: Bobbs-Merrill), in

Friedrich, Carl J (Ed), Man and His Government, New

York: McGraw-Hill.

Friedrich, C.  J. (1963), Man and His Government, New

York: McGraw-Hill.

Howlett, M. and Ramesh, M. (1995), Studying Public Policy:

Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University

Press.

Jenkins, W. I. (1978) Policy Analysis: A Political and

Organizational Perspective, London: Martin Robertson.

Murtaza, M. G. (2002), Urban Governance in Bangladesh,

A.K.Sultana Murtaza, Khulna, Bangladesh.

Nazrul Islam and Nurul Islam Nazem, “Urbanization and Urban

Growth Policy”, Nazrul Islam, ed. The Urban Poor in

Bangladesh, Dhaka: Centre for Urban Studies.

Osborne, D. and Gaebler, T. (1993) Reinventing Government:

How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector

Plume, USA.

19

Website:

www.cs.jmu.edu/common/coursedocs/

isat231.ivory02.poliproc.doc

www.wds.worldbank.org/external/default/

WDSContentServer/WDSP/IB/

2006/03/07/000090341_20060307104630/Rendered/PDF/

34899.pdf

www.adb.org/governance/gov_elements.asp

www.unhabitat.org/campaigns/governance

www.mohpw.gov.bd/index.php

www.nha.gov.bd/

20