Embed Size (px)
Citation preview
1
IMPLEMENTASI KAMPUNG TERTIB LALU LINTAS
GUNA MERUBAH PRILAKU PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMSELTIBCAR LANTAS YANG KONDUSIF
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, lalu
lintas diartikan sebagai sarana vital untuk hidup dan
tumbuh serta berkembangnya suatu masyarakat. Pilar
kehidupan masyarakat untuk dapat hidup, tumbuh, dan
berkembang tersebut adalah produktivitas yang dilakukan
oleh manusia melalui aktivitas-aktivitas, mulai dari
sejak lahir, tumbuh, berkembang, bahkan sampai manusia
tersebut meninggal yang keseluruhannya membutuhkan lalu
lintas. Oleh karena itu, lalu lintas seharusnya selalu
aman, selamat, lancar dan tertib.
Agar lalu lintas aman, selamat, tertib dan lancar
diperlukan penatalaksanaan lalu lintas. Adapun garda
terdepan bagi penatalaksanaan lalu lintas di jalan
berada di tangan polisi lalu lintas. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, tugas dan peran Polri adalah
memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
2
Polri bertugas antara lain menyelenggarakan segala
kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan.
Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban,
kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) harus
didukung dengan perilaku manusia sebagai pengguna jalan
yang tentu sudah memiliki kompetensi dan tingkat
disiplin yang memadai. Dalam perspektif kebudayaan, lalu
lintas sebagai cermin budaya bangsa yang memuat nilai-
nilai perilaku manusia. Budaya bangsa mudah dipahami
melalui gambaran perilaku ketaatan, kesadaran, kepekaan,
kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat dalam berlalu
lintas yang tercermin dari situasi lalu lintas yang
aman, selamat, tertib, dan lancar.
Kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas tentu
menjadi harapan bagi semua. Namun, seiring perkembangan
waktu, permasalahan lalu lintas semakin kompleks.
Pengetahan dan etika dalam berlalu lintas masih belum
tercermin di wilayah hukum Polresta Jambi, merubah
prilaku dalam masyarakat tidaklah semudah membalikkan
telpak tangan, perlu adanya trobosan kreatif dan
diperlukan suatu kesabaran dan kerja keras. Untuk itu
satlantas Polresta Jambi berupaya meng implementasikan
program kampung tertib lalu lintas yang memepunyai suatu
harapan perubahan prilaku pengguna kendaraan bermotor
dimulai dari skup lokal atau yang lebih kecil yaitu
lingkup kampung.
3
Lalu lintas tidak boleh terganggu, sebab akan
berdampak pada aktifitas dan kreatifitas masyarakat.
Jika masyarakat sudah kehilangan kreatifitas dan
aktifitas maka dapat dipastikan menjadi ancaman serius
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak
hanya itu, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas
seperti kemacetan, juga berdampak pada kerugian
perekonomian nasional.
Polisi lalu lintas sebagai garda terdepan dalam
penatalaksanaan lalu lintas sadar bahwa selain upaya
penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas perlu
dilakukan langkah-langkah teknis dalam mengurai
kemacetan. Di samping memberikan penyuluhan tertib lalu
lintas, Polri melalui Satlantas Polresta Jambi
diharapkan mampu melaksanakan tugasnya di lapangan
secara profesional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam tulisan
ini, penulis memilih Naskah Karya Perorangan (NKP)
dengan judul IMPLEMENTASI KAMPUNG TERTIB LALU LINTAS
GUNA MERUBAH PRILAKU PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
RANGKA TERWUJUDNYA KAMSELTIBCAR LANTAS YANG KONDUSIF.
2. Permasalahan
Dari latar belakang tersebut diatas, maka
permasalahan dalam penulisan NKP ini adalah “Bagaimana
mengimplementasikan kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaraan bermotor dalam rangka terwujudnya kamseltibcar
lantas yang kondusif?”.
4
3. Pokok Persoalan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di
atas, maka dapat diformulasikan beberapa persoalan,
sebagai berikut :
a. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia
Satlantas Polresta Jambi dalam mendukung implementasi
kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaraan bermotor ?
b. Bagaimana dukungan anggaran yang menunjang
Satlantas Polresta Jambi dalam megimplementasi
kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaraan bermotor?
c. Bagaimana sarana prasarana yang mendukung
implementasi kampung tertib lalu lintas guna merubah
prilaku pengguna kendaraan bermotor?
d. Bagaimana metode yang digunakan Satlantas
Polresta Jambi dalam megimplementasi kampung tertib
lalu lintas guna merubah prilaku pengguna kendaraan
bermotor?
4. Ruang Lingkup
Pembahasan NKP ini dibatasi penyelenggaraan
implementasi kampung tertib lalu lintas, melalui
kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi
sebagai implementasi adalah unit dikmas satlantas
5
polresta yang menjadi leading sektor pelaksanaanya. Yang
di beck up personel Satlantas Polresta Jambi baik
anggaran, saran prasarana dan metode yang diterapkan
dalam merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam
rangka menciptakan kamseltibcarlantas.
5. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Di samping sebagai salah satu syarat untuk seleksi
masuk pendidikan Sespimmen Polri TA 2015, maka
penulisan NKP ini dimaksudkan untuk memberikan
sumbang saran bagi pimpinan Polresta Jambi dalam
upaya megimplementasi kampung tertib lalu lintas guna
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam
rangka terwujudnya kamseltibcar lantas yang kondusif.
b. Tujuan
Adapun tujuan penulisan NKP ini adalah untuk
menganalisis kondisi sumber daya manusia, dukungan
anggaran dan sarpras serta metode yang diterapkan
oleh Satlantas Polresta Jambi dalam megimplementasi
kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaraan bermotor dalam rangka terwujudnya
kamseltibcar lantas yang kondusif.
6. Metode dan Pendekatan
a. Metode
6
Metode dalam tulisan ini menggunakan metode
deskriptif analisis1 yaitu dengan mengangkat fenomena
permasalahan, kemudian dianalisa dengan beberapa
teori pendukung agar diperoleh sebuah analisis yang
komprehensif.
b. PendekatanMenggunakan pendekatan kualitatif, dengan
menganalisa kondisi sumber daya organisasi yaitu
sumber daya manusia dalam hal ini personel Satlantas
polresta Jambi, anggaran, sarana prasarana dan metode
yang digunakan serta pengalaman penulis bertugas.
7. Tata Urut Adapun sistematika penulisan Naskah Karya Perorangan
(NKP) ini adalah sebagai berikut :
a. BabI : Pendahuluan, Memaparkan tentang latar
belakang, permasalahan dan persoalan, ruang
lingkup penulisan di satlantas Polresta
Jambi, maksud dan tujuan, metode dan
pendekatan, tata urut dan pengertian-
pengertian dari kata-kata yang digunakan
oleh penulis dalam rangka untuk menyamakan
persepsi antara penulis dengan pembaca.
b. Bab II : Landasan Teori, Pada bab ini berisi
teori-teori atau konsep-konsep yang
digunakan penulis untuk mengupas pembahasan
paba Bab-Bab berikutnya. Adapun teori-teori1 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hlm. 14
7
atau atau konsep-konsep yang digunakan
adalah teori manajemen, teori manajemen
strategi, teori analisis SWOT, teori
priaku, teori kerjasama, konsep manajemen
lalu lintas.
c. Bab III : Kondisi Saat Ini, Bab ini menguraikan
kondisi faktual kampung tertib lalu lintas
guna merubah prilaku pengguna kendaraan
bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi,
khususnya terkait dengan kemampuan SDM sat
lantas Polresta Jambi sebagai pengemban
pelaksanan kampung tertib lalu lintas,
dukungan anggaran, sarana prasarana untuk
operasionalisasi kampung tertib lalu lintas
serta sistem dan metode yang digunakan
dalam program kampung tertib lalu lintas
guna merubah prilaku pengguna kendaraan
bermotor dalam rangka terwujudnya
kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah
hukum Polresta Jambi.
d. Bab IV : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksaan kampung tertib lalu lintas dalam
merubah perilaku pengguna kendaraan
bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi,
yang diuraikan kedalam faktor internal
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor
eksternal (peluang dan kendala).
8
e. Bab V : Kondisi Yang Diharapkan, merupakan harapan
berupa kondisi ideal terhadap prilaku
pengguna kendaraan bermotor melalui program
kampung tertib lalu lintas di wilayah hukum
Polresta Jambi, khususnya terkait dengan
kemampuan SDM pelaksan kampung tertib lalu
lintas dukungan anggaran dan sarana
prasarana untuk operasionalisasi kampung
tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta
sistem dan metode yang digunakan dalam
penerapan kampung tertib lalu lintas guna
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor
di wilayah hukum Polresta Jambi.
f. Bab VI : UPAYA PEMECAHAN MASALH, pada bab ini
merupakan langkah nyata dalam
mengimplementasikan kampung tertib lalu
lintas dalam merubah prilaku pengguna
kendaraan bermotor di wilayah hukum
Polresta Jambi yang akan diuraikan kedalam
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan serta implementasi strategi.
Dalam penyusunan strategi kami menggunakan
analisis TOWS yang pelaksanaanya difokuskan
untuk mengimplementasikan kemampuan SDM
pengemban kampung tertib lalu lintas,
dukungan anggaran, sarana prasarana untuk
operasionalisasi kampung tertib lalu lintas
serta sistem dan metode kampung tertib
9
lalulintas dalam merubah prilaku pengguna
kendaraan bermotor di wilayah hukum
Polresta Jambi.
g. Bab VII : Penutup, bab ini berisi rangkuman dari
keseluruhan penulisan ini yang dirangkum
dalam sebuah kesimpulan, yang kemudian
diberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk
mampu mewujudkan implementasi kampung
tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaran bermotor dalam rangka
terwujudnya kamseltibcarlantas yang
kondusif di Kota Jambi.
8. Pengertian - pengertian
a. Implementasi
Defenisi Implementasi menurut Kadir, A dalam bukunya
“Perancangan Sistem Informasi” Andi , Yogyakarta,
2003. “Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menguji data dan menerapkan sistem yang
diperoleh dari kegiatan seleksi”.
Implementasi merupakan salah satu unsur pertahapan
dari keseluruhan pembangunan sistem komputerisasi, dan
unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan
sistem komputerisasi yaitu masalah perangkat lunak
(software), karena perangkat lunak yang digunakan
haruslah sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan,
10
disamping masalah perangkat keras (hardware) itu
sendiri.
Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh
Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah
“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua
rencana dari kebijksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat
yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana
tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya,
kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan”.
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa
suatu proses implementasi kebijaksanaan itu
sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-
badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan
poltik, ekonomi, dan social yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak
yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang
diharapkan ataupun yang tidak diharapakan.
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa
implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau
sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian
tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan
11
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu
implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output),
yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang
ingin diraih.
b. Kampung
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan
pengertian Kampung atau disebut dengan nama lain
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistim
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten /
Kota. Kampung atau desa, menurut definisi secara luas,
adalah sebuah penempatan manusia di daerah pedesaan.
Biasanya lebih kecil dari dusun.
12
c. Perilaku
Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia
itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas
antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa,
bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas
manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak
dapat diamati oleh pihak luar. (Notoatmodjo, 2003).
Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo
(2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon
atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau
rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi
melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan
kemudian organisme tersebut merespons, maka teori
Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus –
Organisme – Respon.
Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka
perilaku dapat dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo,
2003) :
1. Perilaku tertutup (convert behavior), Perilaku
tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus
dalam bentuk terselubung atau tertutup (convert).
Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih
terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan,
kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang
13
menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati
secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka (overt behavior), Respon seseorang
terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau
terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas
dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah
dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.
d. Pengguna kendaran bermotor
Kamseltibcarlantas adalah singkatan dari keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancararan lalu lintas.
Kamseltibcarlantas merupakan situasi dan kondisi
penggunaan lalu lintas merasa baik dengan atau tanpa
kendaraan; merasa aman karena terbebas dari rasa
ketakutan, tidak adanya ancaman hambatan maupun
gangguan kapan saja dan dimana saja. Dengan demikian
pengguna lalu lintas terjamin keselamatanya akibat
terhindar dari segala marabahaya. Ketertiban ini dapat
dipahami akibat adanya pengaturan dan kesadaran serta
tanggung jawab baik untuk dirinya maupun orang lain.
Kelancaran berarti arus lalu lintas berjalan lancar
tanpa ada hambatan tanpa ada gangguan yang dapat
menimbulkan kemacetan.
14
BAB IILANDASAN TEORI
Pada Naskah Karya Perorangan (NKP) ini, dengan judul
Implementasi kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku pengguna
kendaraan bermotor dalam rangka terwujudnya kamseltibcar lantas yang
kondusif, menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis,
yaitu sebagai berikut.
9. Teori analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis situasi,
dengan melakukan identifikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.
Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strenght) dan peluang (oportunity), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan
ancaman (threat). Proses pengambilan keputusan selalu
berkaitan dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan
perusahaan2. Analisis dalam analisis SWOT sangat
diperlukan oleh Polresta Jambi untuk mengetahui kekuatan
(strength), kelemahan (weaknes), peluang (oportunity)
ancaman atau kendala (threath) yang ada dalam rangka
mengoptimalkan peran pengurai kemacetan, sehingga
dapat memperlancar arus lalu lintas agar terwujud
kamseltibcarlantas.
2 Freddy Rangkuti, 2013, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta ,Gramedia Pustaka Utama, hlm. 19.
15
Teori ini digunakan untuk menganalisa faktor
internal dan eksternal (Bab IV) yang mempengaruhi upaya
implementasi peran Satlantas Polresta Jambi.
10. Teori Manajemen (Goerge R Terry)
Manajemen merupakan proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan anggota
organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Goerge R
Terry menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen
adalah proses planning organizing, actuating, dan controlling
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
efisien, melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang
lain. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
diperlukan alat/sarana (tools), yang merupakan syarat suatu
usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools
tersebut dikenal dengan 6M, yaitu man, money, material,
machine, method, dan market.3
Teori ini akan digunakan sebagai pisau analisa dalam
membahas kondisi sumber daya organisasi, baik pada
kondisi faktual (Bab III) maupun pada kondisi ideal (Bab
V) yaitu dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana
maupun sistem / metode yang digunakan dalam
mengimplementasikan kampung tertib lalu lintas.
11. Teori Manajemen Strategi
3 James AF Stoner, Dkk, 2008,Manajemen (edisi bahasa Indonesia) jilid I.Jakarta, Prenhallindo, hlm. 4
16
Manajemen strategi merupakan proses memformulasikan
dan mengimplementasikan strategi guna pencapaian sasaran
berdasarkan kondisi lingkungan dan kondisi internal
organisasi4. Dari definisi tersebut, dipahami bahwa
manajemen strategik diorientasikan kepada pencapaian tujuan
jangka panjang.
Secara garis besar, terdapat tiga elemen besar yang
membentuk manajemen strategik yaitu analisa lingkungan,
penentapan visi, misi, dan objective yaitu target yang
ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.5 Teori ini
digunakan sebagai pisau analisa dalam Bab VI yang
didalamnya terdapat proses penentuan visi, misi
organisasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi serta
action plan dalam rangka mengimplementasikan kampung tertib
lalu lintas.
12. Teori Prilaku
Perilaku adalah suatu kegiatan & aktifitas organisme
yang bersangkutan, baik aktifitas yang dapat diamati
atau yang tidak dapat diamati oleh orang lain.Manusia
berperilaku atau beraktifitas karena adanya kebutuhan
untuk mencapai suatu tujuan / goal. Dengan adanya
kebutuhan akan muncul motivasi atau penggerak. Sehingga
individu itu akan beraktifitas untuk mencapai tujuan &
mengalami kepuasan. Pada umumnya, perilaku dapat4 Pearce and Robinson, 2011, Manajemen Strategik, jilid I Digital ITDictionary, Dr Jae K Shimajrillah dalam sistem operasi, Jakarta, hlm.115 Crown Dirgantoro, 2004,Manajemen Stratejik, Jakarta, PT Grasindo, hlm.10.
17
ditinjau secara sosial yaitu : pengaruh hubungan antara
organisasi dengan lingkungannya.
Menurut Skinner, perilaku adalah respons atau reaksi
seseorang terhadap stimulus. Teori Skinner disebut teori
S-O-R (stimulus-organisme-respos). Ada 2 jenis respons
menurut teori S-O-R :Respondent respon : respon yang
ditimbulkan oleh stimulus tertentu & menimbulkan respons
yang relatif tetap. Operant respon : respons yang timbul
& berkembang kemudian diikuti oleh stimuli yang lain.
Berdasarkan teori S-O-R, perilaku manusia dibagi 2
kelompok: Perilaku tertutup, yaitu perilaku yang tidak
dapat diamati oleh orang lain. Contoh : perasaan,
persepsi, perhatian. Perilaku terbuka, yaitu perilaku
yang dapat diamati oleh orang lain berupa tindakan atau
praktek.
13. Konsep Manajemen Lalu Lintas
Manajemen lalu lintas adalah upaya untuk mengatur
pergerakan lalu lintas supaya memenuhi kriteria
keselamatan, kelancaran, efisiensi, dan murah.
Manajemen lalu lintas selanjutnya meliputi kegiatan
perencanaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas,
pengawasan lalu lintas, dan pengendalian lalu lintas
tanpa melakukan perubahan infrastruktur secara
substansial (mengoptimalkan keadaan yang sudah ada).6
6 Lihat, Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18
BAB IIIKONDISI FAKTUAL
Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi keamanan
dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan
lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta
ketidaktertiban lalu lintas atau kesemrawutan menjadikan
suatu pemandangan yang mencerminkan budaya yang tidak baik
wilayah kota jambi. Persoalan-persoalan lalu lintas
tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian
materiil maupun non materiil.
Kondisi tersebut dapat penulis gambarkan bahwa
permasalahan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum
polresta jambi masih minim dari yang diharapkan untuk
menuju kamseltibcarlantas yang kondusif. Yaitu dengan data
jumlah pelanggaran pada kurun waktu 2013 berjumlah 7387 dan
tahun 2014 berjumlah 10056 hal ini dapat kami simpulkan
bahwaa kesadaran berlalu lintas untuk patuh dan taat
terhadap aturan masih minim, data jumlah kecelakan pada
19
tahun 2013 berjumlah 306 , tahun 2014 berjumlah 351
tingginya kecelakan yang terjadi juga mengakibatkan kondisi
lalu lintas tidak berjalan sesuai harapan yaitu menjadikan
keselamatan sebagai kebutuhan no 1. Kesemrawutan yang
disebabkan tingginya jumlah kendaraan yang sesuai data di
samasat polda Jambi tercatat kenaikan 20% setiap tahunnya,
jumlah kendaraan saat ini pada tahun 2014 tercatat
berjumlah 124 118 969 tingginya jumlah kendaraan yang ada
tidak diimbangi dengan sarana parasarana termasuk infra
struktur jalan, ini juga menjadi permasalahan terhadap
kamseltibcarlantas apabila tidak di tangani secara serius.
Sedangkan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas juga
masih di bawah dari yang diharapkan hal ini dapat kita
lihat dari data produksi sim yang sampai saat ini pada
tahun 2014 berjumlah 20762 buah, dibandingkan antara jumlah
kendaraan dan yang memiliki sim msih sangat terpaut jauh
sekali, sehinngga dapat kami simpulkan bahwa pemahaman bagi
pengguna jalan dalam hal ini penggendara kendaraan bermotor
kurang memahami aturan dan tata cara berkendaraan yang
baik.
Namun sesungguhnya Usaha dalam rangka mewujudkan
keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama
antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah bertanggung
jawab terhadap penanganan jalan raya baik, pengadaan dan
pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan,
maupun pengaturan dan penegakan hukumnya (sesuai Undang-
undang No 22 tahun 2009). Hal ini bertujuan agar situasi
Kamtibcarsel Lantas di jalan raya dapat tetap terjaga dan
20
terpelihara dengan baik dan mencapai sasaran yang
diharapkan. Namun partisipasi aktif dari masyarakat sebagai
pemakai jalan juga dibutuhkan dengan menampilkan etika,
sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Polresta jambi dengan satuan lalu
lintasnya juga di harapkan secara kontinyuitas turut andil
dalam mengemban tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan
keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan masyarakat
dalam berlalu lintas, khususnya di wilayah kota jambi.
Mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan
berlalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap
pemakai jalan. Kecerdasan Intelektual individu atau
kemampuan memotivasi diri guna menumbuhkan kesadaran dalam
dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut
Melihat fenomena atau kondisi di atas di perlukan
trobosan kreatif dalam mengantisipasi dan merubah prilaku
penggendara kedaraan bermotor dalam rangka terciptanya
kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah hukum Polresta
Jambi. Kamseltibcarlantas dapat terwujut tidak terlepas
dari pengguna jalan itu sendiri, perubahan mind set dan cultur
set sangat menjadi kunci keberhasilan. Budaya berlalu lintas
harus dimlai dari lingkup yang terkecil yaitu dimulai dari
mulai kampung, apabila dari lingkup yang kecil sudah dapat
tertib maka di lingkup yang lebih besar yaitu lingkup jalan
kabupaten dan jalan propinsi maka akan tertib juga. Untuk
mengetahui kondisi saat ini terkait implementasi kampung
tertib lalu lintas guna merubah prilaku pengguna kendaraan
21
bermotor dalam rangka terwujudnya kamseltibcarlantas yang
kondusif di wilayah hukum Polresta jambi, kami jabarkan
sebagai berikut :
14. Kondisi Kemampuan Sumber Daya Masarakat dan Personil
Satlantas Polresta Jambi
Kesadaran berlalu lintas masyarakat Kota Jambi hingga
saat ini masih tergolong rendah. Hal itu ditandai dengan
masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dari
tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Seperti yang
kita ketahui bersama bahwa budaya dan kepribadian bangsa,
bisa dilihat dari lalu-lintasnya. Tingkat disiplin
masyarakat yang rendah bisa diketahui dari perilaku di
jalan raya.
Saat ini pengguna jalan di kota jambi sudah masuk dalam
kategori ironis. Banyak orang dengan gampang dan tidak
punya rasa malu melanggar peraturan. Lebih menyedihkan
lagi, menerobos lampu merah yang berbahaya bagi keselamatan
pribadi dan orang lain, tidak memakai helm atau menelepon
sambil mengemudi. Dari perilaku pengendara kendaraan
bermotor yang kerap ugal - ugalan, tidak mengenakan atribut
keamanan saat berkendara seperti memakai helm, sabuk
pengaman, mengunakan ponsel, tidak membawa kelengkapan
surat-surat kendaraan bermotor, belum mempunyai SIM dan
lain sebagainya yang kadang diabaikan oleh pengendara
kendaraan bermotor. Padahal, dari perilaku tersebut akan
menyebabkan hal yang fatal yakni kecelakaan lalu lintas.
Kemudian di sisi lain jika kita melihat dari sudut
pandang Sumber daya personel satlantas Polresta secara
22
kuantitas, sebagaimana Tabel 1, kekuatan personel Satuan
Lalu Lintas Polresta Jambi saat ini masih kurang yaitu
hanya sebanyak 114 personel apabila dibandingkan dengan DSP
yang seharusnya berjumlah 73 personel dan 2 PNS, ini pun
baru sebagai pelaksana tugas rutin. Hal ini tentunya akan
berpengaruh terhadap beban tugas personel Satuan Lantas
Polresta Jambi yang akan semakin berat karena adanya
program kampung tertib lalu lintas, walaupun pengembannya
adalah unit dikmas satlantas Polresta. Sebagai pembina
fungsi dan membeck up unit lantas lain jika diperlukan
personil khusus yang mengemban tugas pelaksana program
kampung tertib lalu lintas.
Tabel 1Data Jumlah Personel Satlantas Polresta Jambi Tahun
2014
NO. PANGKAT RIIL DSP1. PAMEN 1 12. PAMA 5 153. BINTARA 103 1294. PNS 3 2
JUMLAH 112 147
23
Sumber : Satlantas Polresta Jambi Tahun 2014
Dari 112 personel tersebut, sudah habis digunakan untuk
tugas rutin sesuai unit masing-masing. Sedangkan secara
kualitas, kemampuan personel Satlantas Polresta Jambi
untuk mengimplementasikan program kampung tertib lalu
lintas dirasakan sampai saat ini masih minim, hal ini
dapat dilihat dari data kejuruan yang dimiliki personil
sebagai berikut:
Tabel 2Data Jumlah Personel Satlantas Polresta Jambi Tahun 2014
Yang sudah mengikuti kejuruan Fungsi Lalu lintas
NO. PANGKAT JUMLAH PERS SERIFIKASIKEJURUAN
1. PAMEN 1 -2. PAMA 5 33. BINTARA 103 134. PNS 3 -
JUMLAH 112 26 Sumber : Satlantas Polresta Jambi Tahun 2014
a. Belum semuanya personel Satlantas Polresta Jambi
pernah mengikuti pendidikan dan kejuruan di bidang
manajamen lalu lintas sehingga tidak semua mengetahui
teori-teori dasar manajemen lalu lintas.
b. Personel Satlantas Polresta Jambi belum mahir
dan terampil dalam pemolisian masyarakat secara all out
di luar tugas rutin. Belum terampil mencari dan
mengumpulkan bahan keterangan dari berbagai sumber
24
sehingga dapat diolah menjadi informasi yang berguna
bagi Kapolresta Jambi untuk koordinasi kebijakan
dengan pemerintah daerah dan instansi lain yang akan
mendorong perubahan prilaku pengguna kendaraan
bermotor.
c. Personel Satlantas Polresta Jambi belum mahir
dan terampil dalam melakukan komunikasi dan koordinasi
melalui pengemban polmas yaitu memberdayakan peran
serta masyarakat dalam menciptakan kamseltibcarlantas.
Belum terampil dalam melakukan upaya, langkah, dan
tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk koordinasi
dan tindak lanjut penanganan permasalahan lalu lintas
yang semakin kompleks agar tercipta kamseltibcarlantas
yang kondusif.
d. Personel Satlantas Polresta Jambi belum mahir
dan terampil dalam menjalin kemitraan melalui sinergi
polisional dengan masyarakat, instansi terkait dan
stake holder lainnya yang dianggap dapat membantu tugas-
tugas kepolisian dalam mengatasi permasalahan lalu
lintas yaitu merubah prilaku pengguna kendaran
bermotor dalam rangka menciptakan kondisi
kamseltibcarlantas yang kondusif secara terpadu.
15. Kondisi Dukungan Anggaran Satlantas Polresta Jambi dan
instansi terkait
Program Kampung Tertib lalu lintas sebagai program
unggulan dari Satlantas Polresta jambi, yang sebenarnya
adalah program milik bersama, yang tujuannya untuk
25
meningkatkan etika berkendara dijalan untuk mengurangi
pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan di jalan. Metode yang
di gunakan adalah dengan sejak dini memberikan rangsangan
dan stimulus tentang tertib berlalulintas saja yang di
tingkat desa atau kelurahan setempat.
Namun kendala dari program ini adalah pada anggaran
operasional yang belum didukung dari instansi dan stake
holder setempat kususnya Pemda masih tergolong minim bahkan
bisa di kategorikan belum ada, karena saat ini yang masih
dialokasikan oleh pihak Kepolisian secara tunggal meskipun
itupun sangat minim.
Disisi lain anggaran yang menunjang pada Satlantas
Polresta Jambi dalam melaksanakan program kampung tertib
lalu lintas, sampai saat ini belum disiapkan anggaran
khusus, yaitu anggaran untuk pembinaan masyarakat yaitu
program kampung tertib lalu lintas. Kalaupun anggaran yang
digunakan masih menggunakan anggaran satlantas unit dikmas
lantas dan duk ops Kapolresta Jambi melalui pengajuan dari
Kasat lantas. Hal ini disebabkan karena anggaran yang
digunakan adalah anggaran untuk kegiatan yang sudah
dimasukan dalam DIPA belum ada anggaran khusus untuk
kegiatan program kampung tertib lalu lintas (tidak
tercover dalam lima item program/ kegiatan, yang dapat
dilihat dari Tabel 3.
Tabel 3Data Anggaran Satlantas Polresta Jambi
Dalam DIPA Periode 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PAGU TA.2014 KET
26
HONOR YANG TERKAIT DENGAN OPERASIONAL SATUAN KERJA
178.740.000
MENYELENGGARAKAN TURJAWALI LANTAS 146.000.000
HARWAT R2 DAN R4 209.636.000
DIKMAS LANTAS 40,493,000
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKALANTAS
174.309.000
JUMLAH 771.617.000
Sumber : Satlantas Polresta Jambi Tahun 2014
16. Kondisi Dukungan Sarana dan Prasarana Instansi
terkait dan Satlantas Polresta Jambi
Sarana dan prasarana untuk terwujudnya kampung tertib
lalu lintas yang menjadi bagian terpenting yang harus
diadakan keberadaannya. Saat ini dukungan sarana dan
prasarana dari seluruh stake holder terkait di rasa masih
kurang dan tidak optimal. Jika kita menelisik kedalam salah
satu kampung yang ada di kota jambi maka kita akan melihat
sarana dan prasarana yang minim seperti, papan petunjuk
rambu lalulintas di pintu masuk, tidak adanya papan
informasi arah tujuan, rambu arahan petunjuk yang terbatas
dan lain-lain.
Kualitas kesadaran berlalulintas di sebuah kampung,desa
atau kota juga dapat dilihat dari lengkapnya sarana
prasarana berlalu lintas yang dimiliki kampung, desa dan
27
kota tersebut. Apabila sarana prasarana memadai maka
outputnya juga akan bagus. Diharapkan dengan adanya sarana
prasarana berlalulintas di kampung tersebut akan merangsang
masarakat sekitar untuk tertib berkendara dijalan.
sedangkan kampung yang belum memiliki fasilitas itu, mereka
memiliki kemampuan dan kesadaran yang kurang bahkan ada
juga yang sama sekali tidak pernah mengenal rambu lalu
lintas.
Demikian juga untuk sarana dan prasarana yang disediakan
bagi pelaksanaan tugas sampai saat ini masih minim.
Pelaksanaan tugas Polresta Jambi selain memerlukan alat
komunikasi dan informasi yang cukup memadai untuk
kelancaran komunikasi, dibutuhkan juga kendaraan bermotor
untuk mobilitas personel yang sangat tinggi. Saat ini
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satlantas Polresta
Jambi adalah sebagaimana Tabel 4 berikut.
Tabel 4
Data Dukungan Sarana dan Prasarana Polresta JambiTahun 2014
JENIS JUMLAH KONDISI
HT 10 BUAH BAIKR2 28UNIT BAIKR4 4 UNIT BAIK
Sumber : Satlantas Polresta Jambi Tahun 2014
Dari data diatas dapat dilihat bahwa dukungan sarana dan
prasarana sudah ada namun belum cukup memadai terutama
dukungan kendaraan bermotor guna mendukung mobilitas, data
sarana dan prasarana yang ada sudah digunakan untuk
28
kegiatan rutin sat lantas Polresta Jambi. Sedangkan untuk
menunjang program kegiatan kampung tertib lalu lintas belum
ada, untuk itu perlunya sarana dan prasarana baik itu
pengadaan atau pengajuan kepada pimpinan Polresta ataupun
sara prasarana yang dibutuhkan untuk kelengakapan di lokasi
kampung tertib lali lintas, yaitu berupa rambu-rambu,
traficcon, marka jalan dan lain-lain. Perlunya ada
kordinasi dengan dinas perhubunga sebagai instansi terkait
yang bertanggung jawab sebagai penyedia kelengkapan saran
adan preasarana jalan. Untuk mengimplementasikan program
kampung tertib lalu lintas saat ini sarana dan prasarana
yang digunakan menggunakan saran milik pribadi yang tidak
ditunjang dengan biaya penggantian untuk operasionalnya.
17. Kondisi Sistem dan Metode yang Digunakan Satlantas
Polresta Jambi
Adapun metode yang diterapkan Satlantas Polresta Jambi
dalam mengimplementasikan program kampung tertib lalu
lintas, sampai saat ini hanya sebatas wacana belum di
realisasikan hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
a. Pola perencanan yang dilakukan Satlantas Polresta
Jambi masih bersifat pasif dan formalitas. Perencanaan
yang dilakukan hanya sebatas angan-angan serta tidak
menyentuh substansial program yang akan dilaksanakan.
b. Kontinuitas dan intensitas program kampung tertib lalu
lintas, belum rutin dan terjadwal dengan baik dalam
upaya berkoordinasi dengan warga ataupun pelaksana
29
polsi kampung yang akan dibina untuk menjadi polisi
kampung tertib lalu lintas.
c. Pola jalinan kemitraan melalui sinergi polisional
dengan masyarakat, instansi terkait dan stake holder
yang dilakukan baru sebatas pemberian informasi
program, kemitraan belum sampai kepada kerjasama,
koordinasi, dan kolaborasi yang sinergi guna merubah
prilaku pengguna kedaraan bermotor dalam rangka
menciptakan kamseltibcarlantas yang kondusif.
18. Implikasi
Implikasi dari belum terlaksanaya program kampung
tertib lalu lintas guna merubah prilaku pengguna
kendaraan bermotor dalam rangka terciptanya
kamseltibcarlantas yang kondusif, diantaranya :
a. Tidak tertanganinya program kampung tertib lalu
lintas secara efektif, efisien dan terpadu dalam upaya
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor.
b. Dengan belum terlaksananya program kampung tertib
lalu lintas secara efektif, efisien dan terpadu maka
prosentase permasalahan lalu lintas yang meliputi
kemacetan, kecelakaan semakin bertambah sehingga
semakin banyak warga masyarakat yang alami
ketidaklancaran dalam berkendaraan di jalan.
c. Apabila kelancaran lalu lintas terhambat maka
akan berkontribusi atas terganggunya
kamseltibcarlantas sehingga menghambat juga
perekonomian kota Jambi.
30
31
BAB IV
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Dalam mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor yangmempengaruhi dilakukan melalui analisis SWOT kinerjaorganisasi yang ditentukan oleh kombinasi faktor internaldan faktor eksternal. Analisis SWOT membandingkan antarafaktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats)
dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan(weaknesses).
19. Faktor Internal
a. Kekuatan
1) Kemampuan beberapa personel yang mumpuni dalamberkomunikasi dan menjalin hubungan baik denganperagkat desa yang akan dijadikan obyek dalampelaksanaan kampng tertib berlalu lintas.
2) Pengalaman beberapa personel yang sudah seringmenangani berbagai masalah lalu lintas yaitukemcetan, kecelakaan dan berpengalaman dalamberinteraksi dengan warga.
3) Kelengkapan data dan informasi yang dimilikiterkait titik-titik rawan kemacetan, titik rawankecelakaan merupakan langkah dasar dalam mengatasipermasalahan lalu lintas.
4) Komitmen Kapolresta Jambi dalam mewujudkankamseltibcarlantas memelui pemberdayaan masyarakanyang merupakan program grand strategi polri.
32
5) Anev kinerja yang dilakukan Polresta Jambi secararutin untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaantugas yang telah dilakukan, termasuk anev tentengkemitraan, hibungan kemasyarakatan dalam mengatasipermasalahan lalu lintas.
b. Kelemahan
1) Masih ada personel yang belum
mengikuti pendidikan dan kejuruan sehingga belum
mengetahui teori-teori dasar manajemen lalu
lintas.
2) Minimnya dukungan anggaran serta
sarana prasarana untuk melaksanakan tugas
satlantas, belum lagi dukungan untuk kegiatan
khusus untuk kampung tertib lalu lintas.
3) Sikap kurang percaya diri dari
personel dalam berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan instansi terkait maupun tokoh-tokoh
masyarakat.
4) Pola, bentuk kemitraan yang
dilakukan melaluii sinergi polisional dengan
masyarakat, instansi terkait dan stake holder belum
menyentuh substansi, masih sebatas pada pertukaran
informasi tentang permasalahan lalu lintas yang
terjadi.
5) Fungsi kontrol dan pengawasan
masih lemah, sehingga berpotensi terjadi
penyimpangan oleh personel, dalam hal ini peran
33
pengawas dan pengawasan melekat belum berjalan
efektif.
20. Faktor Eksternal
a. Peluang
1) Dukungan dan harapan masyarakat yang kuat
terhadap Polri agar situasi kamselticarlantas
kondusif.
2) Dukungan yang kuat dari pihak eksternal agar
Polri dapat mengambil kebijakan untuk menangani
permasalahan lalu lintas di wilayah hukum Polresta
Jambi.
3) Adanya pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan bagi pengemban fungsi lalu lintas
yang merupakan masyarakat pecinta tertib lalu
lintas dari berbagai kalangan, dari Patroli
Keamanan Sekolah (PKS), Dishub, Sat Pol PP, Pokdar
Kamtibmas, Security, Ojek Mitra Polisi dan polisi
kampung tertib lalu lintas .
4) Keberadaan mitra-mitra polantas seperti PKS,
Satpam, dan komunitas yg lain memberi kontribusi
dalam menciptakan kamseltibcarlantas di lingkungan
kerja, sekolah, dan lingkungan umum dan menjadi
pelopor tertib berlalu lintas sebagai pendorong
terbentuknya kampung tertib lalu lintas
.
b. Kendala
34
1) Belum maksimalnya dukungan Pemerintah Daerah
terhadap penanganan permasalahan lalu lintas,
khususnya terkait dukungan sumber daya organisasi
(anggaran).
2) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pengemban fungsi lalu lintas sehingga
menghambat upaya kemitraan dengan masyarakat yang
dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi.
3) Kesadaran hukum dan etika disiplin berlalu lintas
masyarakat yang rendah.
4) Dorongan pemerintah daerah untuk meng instruksikan
kepada warga untuk melaksanakan kampung tertib
lalu lintas belum terlaksana dengan serentak.
35
BAB V
KONDISI IDEAL
Kondisi ideal merupakan suatu kondisi yang diharapkandalam mendukung implementasi kampung tertib lalu lintasguna merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalamrangka terwujudnya kamseltibcarlantas yang kondusif.
Adapun untuk mengatasasi permasalahan lalu lintas yaitukecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas dan permasalahanlalu lintas lainnya setidaknya ada konsep yang dapatdiajukan yaitu Konsep “Kampung Tertib Lalu Lintas”.Masalahnya: fenomena yang terjadi adalah adanya praktikperilaku melanggar dan semerawut dalam berkendara sertatingginya kecelakaan lalu lintas adalah cerminan budayayang ada di kota Jambi tentunya permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang menjadi dominanuntuk terbentuknya suatu masyarakat yang patuh dan taathukum yaitu tentang mine set dan culturset. Perubahan tersebutharus dimulai dari lingkup yang paling kecil terlebihdahulu yaitu dalam lingkup kampung. Untuk itu dalam tulisanini, dalam menciptakan suatu kemanan, keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas diperlukan adanyaperubahan prilaku bagi pengguna kendaraan bermotor yangdimulai dari skup lokal yaitu kampung atau desa.
36
perilaku yang terjadi sejak di sekup lokal, kampung ataudesa ini lah yang menjadi Konsep tawaran atau ide kamidalam tulisan naskap ini dimana yang sebagai leading sektorpelaksanaanya adalah Unit Dikmas Satlantas Polresta diKota Jambi agar membangun “Kampung Tertib Lalu Lintas”.Perubahan prilaku pengguna kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk menciptakan situasi kamseltibcarlantas dijalan. Etika berlalu lintas, disiplin berlalu lintas, patuhdan taat terhadap aturan lalu lintas yang ada, ini menjaditujuan dari terwujudnya kampung tertib lalu lintas ini.
Kampung tertib lalu lintas ini adalah sebuah programunggulan yang akan di jadian roel model atau desain dalamperubahan prilaku. Sanksi hukum yang diterapkan di kampungtertib lalu litas ini adalah pendekatan moral dan hukumadat setempat. Satlantas polresta jambi adalah sebagaipemrakarsa, sedangkan pelaksanaannya adalah dri wargamasyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnyatertib dalam berlalu lintas.
Langkah awal yang dilakukan yaitu pembentukan polisikamapung tertib lalu lintas dengan kegiatan pelatihan,sosialisasi, penyediaan saran prasarana baik rambu-rambu,marka jalan dan lain sebagainya. Polisi kampung tertib lalulontas ini terdiri dari warga pilihan yang mempunyaikepedukian terhadap kamseltibcarlantas.
Langkah kedua yaitu sosialisasi dilakukan oleh anggotasatlantas yang di tunjuk atau dari Dikmas Lantas polrestakepada warga kampung yang aka di bentuk kampung percontohansebagai kampung tertib lalu lintas. Sosialisasi dilakukandengan harapan bahwa semua warga mengetahui pentingnya arti
37
ketertiban lalu lintas dan dapan sebagai kontrol terhadapkeluarga mereka masing-masing untuk menjaga agar tetaptertip dalam berkendaraaan.
Langkah ketiga yaitu penerapan program kampung tertiblalu lintas, siapapun yang melintas di wilayah kampungtertib lalu lintas harus sesuai dengan ketentuan dalamberlalu lintas, kedisiplinan dalam berlalu lintas sudahmulai diterapkan dari kampung tertib lalu lintas ini.Petugas polisi kampung tertib lalu lintas yang sudahdilakukan pelatihan dan pembelajaran penegetahuan lalulintas sudah mulai melakukan tindakan yaitu penegoran yangsebagai sanksi moral terhadap pengguna jalan yang tidaktertib. Harapannya dengan pola ini adalah apabila dalamlingkup terkecil yaitu di kampung sudah dapat tertib makauntuk di lingkup yang lebih besar lagi yaitu masuk jalankabupaten dan jalan propinsi sudah barang tentu akan tertibpula. Apabila kedisiplinan, ketrtiban dalam berlalu lintasdapat terwujud harapannya yaitu kamseltibcarlantas yangkondusif tercipta pula.
Guna menciptakan kamseltibcarlantas yang kondusif,
kampung tertib lalu lintas ini merupakan program
pemberdayaan potensi masyarakan dalam menciptakan situasi
harkamtibmas. Kondisi tersebut menuntut upaya peningkatan
tugas didasarkan pada terciptanya sinergitas dan koordinasi
yang semakin harmonis di antara personel sat lantas
Polresta Jambi denga masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan fungsi dan tugas dari kampung tertib
lalu lintas diantaranya adalah meningkatkan program
kegiatan sambang dan ikut pengawasan secara optimal melalui
38
kerjasama yang sinergis, disamping meningkatkan kualitas
sumber daya organisasi. Guna implementasi program kampun
tertib lalu lintas ini terwujud tentunya didukung oleh
kemampuan sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran,
sarana dan prasarana yang memadai serta sistem dan metode
dalam meng implementasikan kampung tertib lalu lintas guna
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam rangka
terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif. Kondisi ideal
terkait pelaksanaan tugas kampung tertib lalu lintas guna
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam rangka
terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif., kami
jabarkan sebagai berikut :
21. Kondisi Kemampuan Sumber Daya Manusia Satlantas
Polresta Jambi
Secara kuantitas kekuatan personel Satlantas Polresta
Jambi diharapkan sudah sesuai dengan DSP yaitu berjumlah
73 personel dan 30 personel. Sedangkan secara kualitas,
kemampuan personel Satlantas Polresta Jambi dalam
melaksanakan program kampung tertib lalu lintas dapat
terlaksana, hal ini dapat dilihat dari :
a. Diharapkan semua personel pelaksana program
kampung tertib lalu lintas sudah mengikuti pendidikandan kejuruan di bidang lalu lintas, sehingga dapat
mengetahui teori-teori dasar manajemen lalu lintas.
b. Personel Satlantas Polresta Jambi sudah mahir
dan terampil dalam berkomunikasi dan kolaborasi dengan
masyarakat dan instansi terkait. Sudah terampil
39
mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dari
berbagai sumber sehingga dapat diolah menjadi
informasi yang berguna bagi Kapolresta Jambi untuk
koordinasi kebijakan lain yang akan mendorong
pengurangan permasalahan lalu lintas yang terjadi.
c. Personel Satlantas Polresta Jambi sudah mahir
dan terampil dalam menjalin kemitraan melalui sinergi
polisional dengan masyarakat, instansi terkait dan
stake holder lainnya yang dianggap dapat membantu tugas-
tugas kepolisian dalam program kampung tertib lalu
lintas.
22. Konsidisi Dukungan Anggaran yang Menunjang Satlantas
Polresta Jambi
Anggaran yang menunjang dalam melaksanakan program
kampung tertib lalu lintas, diharapkan sudah dapat
tersedia. Hal ini disebabkan karena anggaran yang
digunakan adalah anggaran untuk kegiatan yang sudah
dimasukan dalam DIPA sudah ada anggaran khusus untuk
kegiatan program kampung tertib lalu lintas. Di samping
itu dibutuhkan kepiawaian seorang Kapolres dan Kasat
Lantas dalam memanfaatkan dan memberdayakan dukungan
anggaran yang tersedia untuk dimaksimalkan mendukung
implementasi program kampung tertib lalu lintas guna
merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam rangka
terciptanya kamseltibcarlantas yang kondusif.
40
23. Kondisi Dukungan Sarana dan Prasarana yang Menunjang
Satlantas Polresta Jambi
Sarana dan prasarana yang disediakan bagi pelaksanaan
program kampung tertib lalu lintas, diharapkan sudah
tersedia. Pelaksanaan tugas selain memerlukan alat
komunikasi dan informasi yang cukup memadai untuk
kelancaran komunikasi, dibutuhkan juga kendaraan
bermotor untuk mobilitas personel yang sangat tinggi.
Dukungan sarana dan prasarana sudah ada dan cukup
memadai terutama dukungan kendaraan bermotor guna
mendukung mobilitas personel. Diharapkan tidak ada
menggunakan kendaraan pribadi dan ditunjang dengan biaya
penggantian untuk operasionalnya bila menggunakan
kendaraan pribadi.
24. Kondisi Sistem dan Metode yang Digunakan Satlantas
Polresta Jambi
Metode yang diterapkan Satlantas Polresta Jambi dalam
melaksanakan program kampung tertib lalu lintas,
diharapkan sudah tersedia. Hal ini dapat dilihat dari :
a. Pola pelaksanaan program kampung tertib lalu
lintas yang dilakukan Satlantas Polresta Jambi
bersifat Sinergitas Polisional yang dilakukan dengan
perencanaan yang matang dimana dengan di bentuknya
Forum Diskusi grup (FGD), rapat kordinasi , dan
Sharing thinking (ST). dengan semua instansi terkait,
seluruh stakeholder dan sponsor siap mendukung untuk
berjalanya progran kampung tertib lalulintas.
41
b. Menggunakan tehnik sistem Perpolisian Masarakat
(Polmas) yang bertujuan untuk menciptakan, dan
mewujudkan perangkat personil yang berasal dari
masarakat dapat mandiri dan berjalan sesuai harapan
untuk dapat menjalankan sistem kesadaran berlalulintas
melalui prisip “Dari kita, oleh kita dan untuk kita”
diman tentunya dengan pengawasan personil satlantas
polresta jambi.
c. Selektif dan prioritas terhadap kampung, desa
yang kiranya representatif dan memenuhi sarat standar
untuk dijadikan objek sebagai kampung tertib lalu
lintas.
d. Menyelenggarakan kampung tertib berlalu lintas
dalam Konsep pelombaan yang akan di selenggarakan baik
tingkat kampung, desa, dan perkotaan oleh pihak
terkait bersama.
e. Mewujudkan sistem mekanisme Reward dan following
pada penyelenggaraan Kampung tertib lalu lintas,
sehingga dalam perjalanaya nanti bersifat Kontinuitas
dan intensitas, terencana, rutin dan terjadwal dengan
baik dalam upaya perubahan prilaku pengguna kendaraan
bermotor di lingkup kampung tertib lalu lintas.
f. Melibatkan partisipasi dan peran serta mitra dan
sponsor terkait kususnya dalam hal penyelenggaraan
kampung tertib Lalu lintas dengan menggunakan akses
luas.
25. Kontribusi implementasi Kampung tertib lalu lintas
42
Kontribusi dari implementasi kampung tertib lalu
lintas guna merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor,
diantaranya:
a. Tertanganinya permasalahan lal litas secara
efektif, efisien dan terpadu dalam upaya perubahan
prilaku pengguna kendaraan lalu lintas.
b. Dengan terlaksananya program kampung tertib lalu
lintas secara efektif, efisien dan terpadu maka
prosentase titik-titik rawan kemacetan, kecelakaan
dapat diminimalisir sehingga semakin banyak warga
masyarakat tidak lagi alami ketidaklancaran dan
permasalahan lalu lintas dalam berkendaraan di jalan.
c. Dengan kelancaran lalu lintas maka diharapkan
akan berkontribusi terhadap terjaganya
kamseltibcarlantas dikarenakan faktor–faktor penyebab
kemacetan, kecelakan dapat diminimalisir dan
permasalahan lalu lintas dapat terhindarkan
BAB VI
UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Dengan menggunakan teori manajemen strategi yang
dikemukakan oleh Pearce dan Robinson, maka upaya pemecahan
masalah dilakukan melalui perumusan (formulasi) visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan action plan untuk
mengimplementasikan kampung tertib lalu lintas guna merubah
prilaku pengguna kendaraan bermotor dalam rangka
terwujudnya kamseltibcarlantas yang kondusif.
43
26. Visi
Terwujudnya pelaksanaan kampung tertib lalu lintas
guna merubah prilaku dan etika pengguna kendaraan
bermotor dalam rangka terwujudya kamseltibcarlantas yang
kondusif..
27. Misi
a. Mewujudkan kualitas dan
kuantitas masarakat yang mandiri, sadar dan beretika
dalam berkendara di jalan dimana guna menekan
pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan kendaran di
jalan raya.
b. Mewujudkan budaya tertib lalu
lintas di sekitar tempat tinggal masarakat dan
berharap agar dapat di contoh oleh pemukiman kampung
lain.
28. Tujuan
a. Mewujudkan perubahan prilaku dan etika pengguna
kendaraan bermotor melalui rangsangan dan stimulus
dimana sebelumnya masarakat kampung yang tidak
mengerti menjadi mengerti dan selanjutnya menjadi
paham dan lebih lagi sadar tentang pentingnya Tertib
berlalulintas di jalan.
29. Sasaran
a. Terwujudnya program kampung tertib lalu lintas
yang di laksanakan oleh masarakat kampung tersebut
44
yang di selenggarakan oleh Satlatnas Polresta Jambi
yang efektif dan efisien.
b. Secara umum program tersebut dapat dilasanakan
oleh semua kampung, desa, kota yang ada di
sekelilingnya dan sehingga objek masarakat yang akan
mengikuti tertib lalulintas dalam cakupan luas.
30. Kebijakan
a. Adanya kebijakan kusus baik dari
Instansi terkait seperti, Pemda, para stake, elemen
masarakat, para sponsor untuk mendukung kebijakan
terselenggaranya Kampung tertib lalu lintas.
b. Adanya kebijakan dari Bpk
Kapolresta Jambi selaku pemangku kepentingan
tertinggi terkait penyelenggaraan kampung tertib
lalulintas seperti:
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel
yang unggul dan mampu mendukung implementasi
kampung tertib lalu lintas melalui pendidikan
dan pelatihan serta koordinasi secara intensif.
2) Meningkatnya dukungan anggaran yang dibutuhkan
melalui peningkatan anggaran dalam DIPA.
3) Tersedianya sarana prasarana penunjang
pelaksanaan tugas melalui pengajuan sesuai
rencana kebutuhan yang di perlukan.
4) Mewujudkan metode dalam melaksanakan program
kampung tertib lalu lintas guna merubah prilaku
pengguna kendaraan bermotor.
45
31. Strategi
Untuk mengimplementasikan program kampung tertib lalu
lintas guna merubah prilaku pengguna kendaraan bermotor,
sehingga dapat mendukung kamseltibcarlantas yang
kondusif dapat terwujud, maka diperlukan sebuah
strategi. Strategi adalah rencana jangka panjang
organisasi / perusahaan mengenai bagaimana organisasi
akan menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan, kesempatan
eksternal dan ancaman yang akan dihadapi.7 Suatu
organisasi harus menentukan keseluruhan tujuan yang akan
dicapai dan menentukan cara-cara yang digunakan untuk
mencapainya.8
Adapun strategi yang diterapkan disusun dengan
analisis matrik TOWS yaitu dengan memaksimalkan kekuatan
dan peluang (Strategi S-O), meminimalkan kelemahan
dengan memaksimalkan peluang (Strategi (W-O),
memaksimalkan kekuatan dengan meminimalkan ancaman
(Strategi S-T), serta meminimalkan kelemahan dan ancaman
(Strategi W-T), seperti pada matrik analisis TOWS Tabel
5 pada halaman berikut:
7 Sedarmayanti, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi danManajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung, PT Refika Aditama hlm. 20.8 AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2009, Perencanaan dan Pengembangan SumberDaya Manusia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 26.
46
Tabel 5
Matrik Strategi AnalisisTOWS
47
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
1) Kemampuan beberapa personel yangmumpuni dalam berkomunikasi danmenjalin hubungan baik denganperagkat desa
2) Pengalaman beberapa personelyang sudah sering menanganiberbagai masalah lalu lintasyaitu kemcetan, kecelakaan danberpengalaman dalam berinteraksidengan warga.
3) Kelengkapan data dan informasiyang dimiliki terkait titik-titik rawan kemacetan, titikrawan kecelakaan merupakanlangkah dasar dalam mengatasipermasalahan lalu lintas.
4) Komitmen Kapolresta Jambi dalammewujudkan kamseltibcarlantasmemelui pemberdayaan masyarakanyang merupakan program grandstrategi polri.
5) Anev kinerja yang dilakukanPolresta Jambi secara rutin untuk
1) Masih ada personel yang belum
mengikuti pendidikan dan kejuruan
2) Minimnya dukungan anggaran serta
sarana prasarana untuk
melaksanakan tugas satlantas,
belum lagi dukungan untuk
kegiatan khusus untuk kampung
tertib lalu lintas.
3) Sikap kurang percaya diri dari
personel dalam berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan instansi
terkait maupun tokoh-tokoh
masyarakat.
4) Pola, bentuk kemitraan yang
dilakukan melaluii sinergi
polisional dengan masyarakat,
instansi terkait dan stake holder
belum menyentuh substansi, masih
sebatas pada pertukaran informasi
tentang permasalahan lalu lintas
yang terjadi.
5) Fungsi kontrol dan pengawasan
masih lemah,
PELUANG (OPPORTUNITY) STRATEGI S – O STRATEGI W – O
1) Dukungan dan harapan
masyarakat yang kuat terhadap
Polri
2) Dukungan yang kuat dari pihak
eksternal agar Polri dapat
mengambil kebijakan untuk
menangani permasalahan lalu
lintas di wilayah hukum
Polresta Jambi.
3) Adanya pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan bagi pengemban
fungsi lalu lintas yang
merupakan masyarakat pecinta
tertib lalu
4) Keberadaan mitra-mitra
polantas memberi kontribusi
dalam menciptakan
kamseltibcarlantas di
lingkungan umum dan menjadi
pelopor tertib berlalu lintas
sebagai pendorong terbentuknya
kampung tertib lalu lintas.
1. Membedayakan masarakatdan mitra-mitra polentasmelalui Polmas dalammenyelenggarakan tertiblalu lintas (S1,S2-O1,O3,O4).
2. Meningkatkan kerjasamadan kemitraan sinergisPolisional terhadapinstansi terkait danstake holder serta elemenmasarakat untuk mendukungpenyelenggaraan kampungtertib lalulintas.(S3,S4-O4).
1. Meningkatkanketerampilan pers baiksatlantas dalam hal inisebagai pembina danmasarakat kampung yangakan dijadikan polantaskampung (W1-O3).
KENDALA (THREATS) STRATEGI S – T STRATEGI W – T
1) Belum maksimalnya dukungan
Pemerintah Daerah terhadap
penanganan permasalahan lalu
1. Meningkatkan metodepenyelenggaraan kampungtertib lalu lintas melalui
1. Meningkatkan dukungananggaran & sarpras untukmenunjang giat
48
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
1) Kemampuan beberapa personel yangmumpuni dalam berkomunikasi danmenjalin hubungan baik denganperagkat desa
2) Pengalaman beberapa personelyang sudah sering menanganiberbagai masalah lalu lintasyaitu kemcetan, kecelakaan danberpengalaman dalam berinteraksidengan warga.
3) Kelengkapan data dan informasiyang dimiliki terkait titik-titik rawan kemacetan, titikrawan kecelakaan merupakanlangkah dasar dalam mengatasipermasalahan lalu lintas.
4) Komitmen Kapolresta Jambi dalammewujudkan kamseltibcarlantasmemelui pemberdayaan masyarakanyang merupakan program grandstrategi polri.
5) Anev kinerja yang dilakukanPolresta Jambi secara rutin untuk
1) Masih ada personel yang belum
mengikuti pendidikan dan kejuruan
2) Minimnya dukungan anggaran serta
sarana prasarana untuk
melaksanakan tugas satlantas,
belum lagi dukungan untuk
kegiatan khusus untuk kampung
tertib lalu lintas.
3) Sikap kurang percaya diri dari
personel dalam berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan instansi
terkait maupun tokoh-tokoh
masyarakat.
4) Pola, bentuk kemitraan yang
dilakukan melaluii sinergi
polisional dengan masyarakat,
instansi terkait dan stake holder
belum menyentuh substansi, masih
sebatas pada pertukaran informasi
tentang permasalahan lalu lintas
yang terjadi.
5) Fungsi kontrol dan pengawasan
masih lemah,
lintas, khususnya terkait
dukungan sumber daya organisasi
(anggaran).
2) Masih rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap
pengemban fungsi lalu lintas
sehingga menghambat upaya
kemitraan dengan masyarakat yang
dilakukan oleh Satlantas
Polresta Jambi.
3) Kesadaran hukum dan etika
disiplin berlalu lintas
masyarakat yang rendah.
4) Dorongan pemerintah daerah untuk
meng instruksikan kepada warga
untuk melaksanakan kampung tertib
lalu lintas belum terlaksana
dengan serentak.
FGD, Rakor, diskusiinternal, dll (S1,S3-T2,T3).
2. Meningkatkan dukunganPemda untuk melaksanakanprogam kampung tertib lalulintas (S4-T1).
Operasional kampungtertib lalu lintas. (W2-T1).
a. Strategi Jangka Pendek (0 bulan – 6 bulan)
1) Menyelengarakan pembentukan team work antar
instansi terkait, stake holder dan seluruh elemen
49
masarakat yang terlibat untuk membahas persiapan
penyelenggaraan kampung tertib lalu lintas.
2) Meningkatkan keterampilan personel baik satlantas
dan masarakat dalam hal terkait penyelenggaraan
kampung tertib lalu lintas.
3) Meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana
untuk menunjang pelaksanaan kampung tertib lalu
lintas.
b. Strategi Jangka Sedang (0 bulan – 12 bulan)
1) Memberdayakan masarakat dan mitra-mitra polantas
seperti PKS, Satpam, dan komunitas lainnya sebagai
Polantas kampung dalam upaya menciptakan kesadaran
berlalu lintas melalui peran Polmas.
2) Menyelenggarakan fungsi pengawasan yang efektif
baik satlantas polresta dan Instansi yang terkait.
c. Strategi Jangka Panjang (0 bulan – 24 bulan)
1) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait,
stake holder dan seluruh elemen masarakat yang
terlibat untuk membahas penyelenggaraan kampung
tertib lalu lintas.
2) Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan program sadar berlalu lintas dan etika
displin berlalu lintas.
50
32. Implementasi Strategi (Action Plan)
a. Strategi Jangka Pendek (0 bulan – 6 bulan)
1. Menyelengarakan pembentukan team work antar instansi
terkait, stake holder dan seluruh elemen masarakat
yang terlibat untuk membahas persiapan penyelenggaraan
kampung tertib lalu lintas.melalui:
a) Kabag sumda dan Kasat lantas melakukan rapat
kordinasi dengan instansi dan stake holder
terkait untuk membahas persiapan penyelengaraan
Kampung Tretib lalu lintas
b) Kabag sumda dan Kasat lantas mengundang seluruh
pakar dari masing masing instansi terkait dan
stakeholder serta tokoh dan para cendikiawan di
masarakat untuk melakukan Forum diskusi group
(FGD), sharing solution, diskusi terbuka dan
dengar pendapat dalam hal menyusun mekanisme dan
solusi tepat dalam penyelengaraan kampung tertib
lalu lintas.
c) Kasat lantas dalam forum Lalu lintas di lingkup
kota jambi membentuk Tim panitia penilai yang
akan di lombakan dan di nilai oleh tim penilai
dengan karateristik tertentu.
d) Kasat lantas dan kabag sumda melakukan control
dan pengawasan manajemen terkait langkah awal
tersebut dan segera di laporkan ke masing. Masing
Instansi terkait.
51
e) Melakukan Mou kepada Instansi stake holder
terkait dalam hal perencanaan penyelenggaraan
kampung tertib berlalu lintas
2. Meningkatkan keterampilan personel baik satlantas dan
masarakat dalam hal terkait penyelenggaraan kampung
tertib lalu lintas
a)Kabag Sumda, Kasat lantas dan Kasubbaglat
memberikan pelatihan ketrampilan teknis manajemen
lalu lintas terhadap personil satlantas yang di
tunjuk untuk TOT terhadap masarakat .
b)Kabag Sumda, Kasat lantas dan Kasubbaglat
mengundang pakar lalu lintas, polmas,
sosiologi , tokoh budaya untuk memberikan ceramah
kepada seluruh personel tentang teori-teori
dasar manajemen lalu lintas, sosiologi masarakat,
dan kebudayaan
c)Kabag Sumda, Kasat lantas dan Kasubbaglat
mengundang pakar komunikasi dan manajemen untuk
memberikan pelatihan ketrampilan membina team work
dan ketrampilan membangun kemitraan kepada
seluruh personel.
2.Meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana
untuk menunjang pelaksanaan Kampung tartib lalu lintas
guna meningkatkan etika dan perilaku masarakat di
jalan, melalui:
52
a)Kapolres bersama dengan Kabag Ren maksanakan
perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
tugas fungsi u pada Satlantas, kususnya dalam hal
pembinaan maupun pengawasan yang melekat untuk
mendukung pelaksanaan kampung tertib lalu lintas.
b)Kapolres bersama Kabag Ren mengajukan rencana
kebutuhan pengadaan perlengkapan dengan
mempedomani standarisasi perlengkapan khusus
rekayasa lalu lintas, kualitas materiel serta
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang di
gunakan dalam operasional Kampung Tertib lalu
lintas dengan berkoordinasi dengan Kasat
Lantas.
c)Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap
strategi jangka pendek.
b. Strategi jangka sedang (0 bulan – 12 bulan)
1. Memberdayakan instansi terkait dan
stakeholder serta tokoh dan para cendikiawan,
sponsor, elemen masarakat serta mitra-mitra
polantas seperti PKS, Satpam, dan komunitas lainnya
dalam menyelenggarakan kampung Tertib lalu lintas,
melalui:
a) Kasat Lantas mengadakan pertemuan dengan
dan kerjasama instansi terkait dan stakeholder
serta tokoh dan para cendikiawan, sponsor, elemen
masarakat serta mitra-mitra polantas secara
53
berkesinambungan dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan kampung tertib berlalu Lintas.
b) Kasat Lantas bersama para stake holder yang
sudah di tunjuk kusus dalam penyelenggaraan
kampung tertib lalu lintas melakukan Analisa dan
evaluasi bersama terkait hambatan dan rintangan
dimana akan di gunakan sebahgai bahan perbaikan
dan pengembangan kampung lainya untuk di
mungkinkan di terapkan.
2. Menyelenggarakan fungsi pengawasan bersama yang
efektif dalam penyelenggaraan kampung tertib lalu
lintas, melalui:
a). Kasat Lantas untuk memberdayakan peran wakasat
lantas dan Kaurbinops untuk ditunjuk sebagai
pengawas bersama pengawasa dari instansi dan
stakeholder lainya untuk mengoptimalkan giat
operasiaonal kampung tertib berlalu lintas
kususnya kepada personil yang di tunjuk. .
b). Kasat Lantas untuk merumuskan Standart Operational
Procedure (SOP) pengawasan personil kegiatan
kampong tertib lalu lintas.
3. Melaksanakan anev terhadap pelaksanaan
strategi jangka menengah.
c. Strategi jangka panjang (0 bulan – 24 bulan)
1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait,
stake holder dan seluruh elemen masarakat yang
54
terlibat untuk membahas penyelenggaraan kampung
tertib lalu lintas, melalui:
a) Kasat Lantas berkoordinasi dengan instansi
terkait dan stakeholder serta tokoh dan para
cendikiawan, sponsor, elemen masarakat serta
mitra-mitra polantas untuk melakukan anev
bersama terkait persiapan penyelenggarana dalam
cakupan luas akan di terapkan di kampung-
kampung lainya.
b) Kapolres memerintahkan Kasat Lantas untuk
mengembangkan dan meningkatkan metode
komunikasi dan pengawasan bersama antar
instansi, stakeholder, toga, toma dan toya
serat komunitas dan element masarakat lainya
untuk menjaga penyelenggaraan kampung tertib
lalu lintas secara berkelanjutan dan
berkesinambungan secara terjadwal dan
terencana.
2. Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan program sadar berlalu lintas dan
etika displin berlalu lintas, melalui:
a) Kapolres dan Kasat Lantas melakukan koordinasi
dan kolaborasi dengan terkait untuk mengadakan
penyuluhan dan tatap muka kepada masarakat..
b) Kapolres dan dinas terkait bersama-sama
melakukan penyuluhan dan tatap muka kepada
masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas dan
etika displin berlalu lintas.
55
3. Melakukan anev terhadap pelaksanaan strategi
jangka panjang.
BAB VII
PENUTUP
33. Kesimpulan
a. Banyaknya pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan
yang belakangan terjadi di kota jambi lebih banyak
di sebabkan oleh kurangnya kesadaran beretika dan
berperilaku berkendara di jalan, hal tersebut dapat
dilihat dari semakin tingginya angka penggaran,
kemacetan dan kecelakaan dari tahun ke tahun
sehingga sangat meresahkan bagi kita semua.
Nampaknya dengan undang-undang lalulintas dan
personil satlantas Polresta jambi tidak cukup untuk
menyelesaikan permasalahan lalau lintas pada saat
ini, perlu suatu metode kusus dan tersendiri untuk
merangsang stimulus untuk meningkatkan kesadaran
berperilaku dan beretika di jalan raya yang di
laksanakan secara mandiri melalui Pola Comunity
policing dan melibatkan sinergitas polisional kepada
Instansi lainya, dan salah satu konsep tersebut
ialah kampung tertib lalulintas.
b. Namun saat ini dalam tataran perencanaan dan konsep,
baik instansi terkait dan Satlantas Polresta jambi
dalam hal kondisi Personil dukungan anggaran dan
56
sarana prasarana serta metode yang akan di gunakan
dalam penyeyenggaraan Kampung tertib lalu lintas
dirasakan belum cukup memadai karena selama ini
belum adanya komitmen, sinergitas, ketrpaduan dan
keseriusan antar instansi dan stake holder lainya
dalam menyelenggarakan kampung tertib lalulintas..
c. Dengan di wujudkannya kampung tertib lalu lintas
maka di harapkan adanya perubahan yang signifikan
tentang pola, pandangan dan visioner yang terkait
maind set dan culture set tentang perilaku dan etika
berkendara di jalan dimana indikatornya dapat kita
liat dalam skala keci di kota jambi akan turunya
penaggaran dan berimbas kepada turunya angka
kecelakaan dan kemacetan di jalan.
34. Rekomendasi
a. Mengajukan usulan kepada walikota jambi agar segera
menyelenggarakan kegiatan perlombaan Kampung tertib
lalu lintas secara berjenjeng baik dari tingkat
kampung, desa dan perkotaan dengan melalui
perencanaan, kordinasi dan persiapan yang matang.
b. Mengajukan usulan kepada Kapolresta U.p Kabagren
untuk usulkan penambahan anggaran yang mendukung
giat Kampung tertib lalulintas serta memberikan
arahan bagi penggunaan anggaran yang tepat.
c. Mengusulkam
kepada Kapolresta U.p Kabag Sumda untuk usulkan
57
dukungan penambahan sarpas yang memadai dan
proprosional.
