1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan yang sesungguhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai

titik sentral pembangunan sebagai subjek yang berperan aktif, sehingga pembangunan

mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu pembangunan

nasional seyogyanya diselenggarakan melalui pemberdayaan yang ditujukan untuk

meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.Untuk mencapai tujuan tersebut perlu

dilakukan upaya pemberdayaan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya

manusia, baik dari aspek fisik, mental, dan spiritual (kesehatan), aspek intelektualitas

(pendidikan), aspek ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa)

sehingga pembangunan diselenggarakan dengan pendekatanholistik (menyeluruh) pada

seluruh aspek kehidupan.

Di Indonesia, terjadi pegeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni

dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun

1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal

1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir

1990-an hingga sekarang. Kini, dalam konteks reformasi, demokratisasi dan

desentralisasi, wacana pemberdayaan mempunyai gaung luas dan populer.Wrihatnolo

dan Dwijiwinoto (2007) menyimpulkan perkembangan konsep pembangunan yang

berkembang di Indonesia terdiri dari: (1) strategi pertumbuhan, (2) pertumbuhan dan

distribusi, (3) teknologi tepat-guna, (4) kebutuhan dasar, (5) pembangunan

berkelanjutan, dan (6) pemberdayaan.

Kesejahteraan masyarakat menurut UNDP (2004) diukur oleh Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan

indikator komposit terdiri atas tiga indikator sektor pembangunan yaitu pendidikan,

kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan ditentukan oleh angka rata-rata lama

sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH). Indikator kesehatan diukur oleh angka

harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata lama hidup yang mungkin dicapai oleh penduduk

2

sejak usia satu tahun yang dihitung dari angka kematian bayi (AKB). Sedangkan

indikator ekonomi ditentukan oleh daya beli masyarakat. IPM Indonesia berdasarkan

penelitian UNDP pada2012 menduduki ranking ke - 121dari 187 negara (UNDP, 2012).

Fakta ini menunjukkan makin merosotnya kualitas hidup manusia Indonesia

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Tujuan Deklarasi disebut Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDGs), menempatkan

manusia sebagai fokus utama pembangunan.Delapan tujuan MDGsadalah

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua

orang, promosi kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka

kematian anak usia di bawah lima tahun, meningkatkan kesehatan ibu yakni

menurunkan angka kematian ibu, memerangi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan

penyakit menular lainnya,dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.(Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2010).

Indonesia berkali-kali masuk kategori negara yang lamban langkahnya dalam

mencapai MDGs. Sumber kelambanan ditunjukkan dari masih tingginya AKI dan AKB,

belum teratasinya laju penularan HIV/AIDS, makin meluasnya laju deforestasi,

rendahnya pemenuhan air bersih dan sanitasi yang buruk, beban utang luar negeri yang

terus menggunung, belum adanya pengakuan inisiatif masyarakat, baik organisasi

masyarakat sipil maupun sektor swasta, yang selama ini berperan dalam upaya

pencapaian MDGs. Pemerintah RI belum pernah mendorong rasa kepemilikan bersama

(owenship) MDGs kepada seluruh rakyatnya. Laporan yang disusun oleh Pemerintah RI

sangat kuat kesan bahwa pencapaian MDGs identik dengan pelaksanaan program

pemerintah(Susilo, 2010). Dengan kata lain pencapaian MDGs belum melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya didasarkan pada pemberdayaan fitrah

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tujuan mendasar

pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Upaya peningkatan kualitas SDM antara lain melalui program Pos Pemberdayaan

Keluarga (Posdaya) yang diprakarsai Yayasan Damandiri. Posdaya adalah forum

1

3

silaturahmi, komunikasi, advokasidan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi

keluargasecara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadiwadah pelayanan

keluarga secara terpadu. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebutdiharapkan

memungkinkan setiap keluarga makin mampumembangun dirinya menjadi keluarga

sejahtera, mandiri, dan sanggup menghadapitantangan masa depan.

B. Dasar Hukum Penyelengaraan KKN Tematik Posdaya UNS

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian

Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/0/1995 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum

Inti Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta

Universitas Sebelas Maret;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang

Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai

keterbelakangan masyarakat. Beberapa penyebab keterbelakangan diantaranya ada enam

sumber yang utama: (1) kebodohan (illiteracy) yaitu suatu keadaan di mana jumlah

penduduk yang mengenyam pendidikan, minimal pendidikan dasar, sangat sedikit; (2)

kekakuan tradisi (tradition rigidity) yaitu suatu keadaan di mana sebagian masyarakat

masih mempertahankan tradisi; (3) penduduk yang tidak trampil (unskilled people) yaitu

suatu keadaan di mana kecukupan jumlah penduduk yang terampil kurang memadai; (4)

konsumtif yaitu sebagian besar masyarakat berperilaku sebagai konsumen bukan sebagai

produsen; (5) ketidak mampuan alih teknologi atau waralaba (disfranchised) yaitu berkaitan

dengan ketidak mampuan negara kita meyakinkan negara-negara investor untuk

mempercepat pelaksanaan alih teknologi, karena negara kita daya saingnya sangat rendah;

(6) salah penempatan/penggunaan di bawah kemampuan (displacement) yaitu suatu

keadaan di mana banyak tenaga ahli yang berkategori tenaga ahli ternyata bekerja bukan

pada bidang yang sesuai. Sebagian faktor penyebab keterbelakangan tersebut, selain

berpengaruh pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, namun juga

berpengaruh pada bidang kesehatan (Krianto, 2005).

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong

kemauan, dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat

lokal untuk mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan

secara berkelanjutan. Kemandiriandalam arti kemampuan dan keberanian untuk mengambil

keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (1) keadaan sumberdaya

yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan, (2) penguasaan dan kemampuan pengetahuan

teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) sikap kewirausahaan dan

keterampilan manajerial yang dikuasai, (4) kesesuaian sosial-budaya dan kearifan

tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun (Mardikanto, 2009).

5

Beberapa cara pandang terhadap pemberdayaan menururt Eko (2002). Pertama,

pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat. Posisi

masyarakat bukanlah objekpenerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada

pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek(agen

atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Pemberian layanan publik

(kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat

merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai

partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas, mengembangkan potensi-kreasi,

mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara

mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya pemenuhan

kebutuhan (needs)masyarakat. Persoalannya adalah sumberdaya untuk pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (scarcity) dan terbatas (constrain).

Masyarakat tidak mudah bisa mengakses pada sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan

hajat hidupnya. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat di tengah-tengah kelangkaan dan keterbatasansumber daya. Berbagai sumber

daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan

ada problem struktural (ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang

menimbulkan pembagian sumber daya secara tidak merata. Dari sisi negara, dibutuhkan

kebijakan dan program yang memadai, canggih, pro-poor untuk mengelola sumberdaya

yang terbatas itu. Dari sisi masyarakat, membutuhkan partisipasi (voice/bersuara, akses,

ownership/kepemilikandan kontrol) dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya.

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari prosessampai visi ideal. Dari sisi proses,

masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif

mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi

visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai

kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan,

komunitas, sumberdaya, dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi

ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun,

6

masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun

kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.

Hadirnya pihak luar (pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama,

perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau

menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (pendamping) yang memudahkan,

menggerakkan, mengorganisasi, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, dan

membangkitkan. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling

percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang

secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (warga

masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan

psikologis-personalberarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri,

kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan

struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur

sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan

kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakatberarti

menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan,

solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-

masyarakatberarti mengorganisasi masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Mewujudkan cita-cita pemberdayaan masyarakat memerlukan proses dan waktu

yang cukup panjang serta memerlukan banyak pengorbanan. Sejak dahulu masyarakat

mempunyai keahlian diberbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, industri, perdagangan,

kelautan, dan sebagainya. Namun di era globalisasi yang kompetitif, kemampuan dan

potensi masyarakat tersebut harus disejajarkan dengan pihak-pihak lain. Masyarakat

menempati posisi utama yang merencanakan, mengelola dan menikmati pembangunan.

Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa,

partisipasi, serta institusi dan masyarakat lokal. Menyitir pendapat Dilla (2007) muatan

gagasan ini tidak hanya mendayagunakan potensi sumber daya lokal bagi kepentingan

7

rakyat, tetapi lebih dari itu, melindungi hak-haknya, dan pengelolaannya sesuai

kepentingan sosil-budaya.

B. Dasar Hukum Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat

1. Amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) telah meletakkan dasar-dasar politik pemberdayaan masyarakat seperti

termaktub dalam pasal 28 A (Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya). Pasal 28 B ayat 1 (Setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah)

dan ayat 2 (Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi). Pasal 28 C ayat 1

(Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi

kesejahteraan umat manusia) dan ayat 2 (Setiap orang berhak untuk memajukan

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat dan negaranya). Pasal 28 D ayat 1 (Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum), ayat 2 (Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja), serta ayat 3

(Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan).

2. Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran

serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan “empowerment” yang bermakna

“pemberian kekuasaan” karena “power” bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”,

8

sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “ mempunyai kuasa”.

Karena itu ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan

senantiasa hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam

relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah melalui

pemberdayaan. Dengan demikian pengertian pemberdayaan meliputi : (a) to give power or

authority (memberikan/mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan wewenang), dan (b)

to give ability or enable (memberi kemampuan atau keberdayaan). Mendelegasikan

wewenang pada dasarnya adalah memberikan kepercayaan kepada orang/pihak lain.

Menurut PBB pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana upaya dari orang-

orang itu sendiri bersama-sama dengan pemerintah yang berwenang meningkatkan kondisi

ekonomi, sosial, dan budaya komunitas serta mengintegrasikan komunitasnya ke dalam

kehidupan bangsa, sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi/dukungan

sepenuhnya kepada kemajuan nasional. Semenara itu menurut Bank Dunia pemberdayaan

masyarakatadalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat

(miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) - menyuarakan pendapat, ide, atau

gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) suatu

konsep, metode, produk, tindakan, dll yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat

(World Bank, 2001). Menurut WHO (1978)pemberdayaan masyarakat adalah suatuproses

membuat orang mampu meningkatkan kontrol lebih besar ataskeputusan dan tindakan yang

mempengaruhikesehatan masyarakat, bertujuan untukmemobilisasiindividudankelompok

rentan denganmemperkuatketerampilan dasarhidup merekadan meningkatkanpengaruh

mereka pada hal-hal yangmendasarikondisi sosial dan ekonomi.

Sanders (1958 cit.Wass, 1997)berpendapat bahwapemberdayaan masyarakatdapat

dilihatsebagai proses, metode,program,dangerakan. Pemberdayaan masyarakat sebagai

proses yaitu serangkaianlangkah-langkah di luar kebiasaan yang dilakukan dalam

membangunpemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat terdiri

dari menentukan kebutuhan yang dirasakan, menggunakan

kepemimpinanlokal,menumbuhkan kemampuan menolong diri sendiri, dan menindak

lanjuti dengansebuah lembaga/organisasiuntuk meneruskan pencapaian tujuan

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai metode yaitu cara yang

9

digunakan untuk meningkatkan otonomi dan kemampuan masyarakat, melalui

keikutsertaannya dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Pemberdayaan masyarakat sebagai program yaitu programyang dalam pelaksanaannya

menggunakan metode dan proses pemberdayaan masyarakat.Sementara itu, pemberdayaan

masyarakat sebagai gerakan yaitu landasan kebersamaan dan pemberdayaan dalam

pengembangan masyarakat sejalan dengan filosofi kehidupan (baca: Pancasila).

D. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathew cit.Mardikanto (2009) menyatakan bahwa prinsip adalah suatu

pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan

melaksanakan kegiatan secara konsisten. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat

menurutIfe dan Tesoroero (2008) terdapat 26 prinsip, yaitu :

1) Prinsip-prinsip ekologis, terdiri atas 5 prinsip : (i) Holisme, artinya segala sesuatu

berhubungan dengan yang lain. (ii) Keberlanjutan (sustainability), artinya

pemberdayaan ditujukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan ketergantungan

pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan diganti dengan sumber-sumber

daya yang dapat diperbaharui. (iii) Keanekaragaman, meliputi dua level yaitu

keanekaragaman diantara masyarakat dan keanekaragaman di dalam masyarakat. (iv)

Perkembangan organik, artinya suatu masyarakat pada dasarnya bersifat organik

(seperti tanaman) bukan mekanistik (seperti mesin). (v) Perkembangan yang seimbang,

artinya adanya keseimbangan dalam enam dimensi yaitu sosial, ekonomi, politik,

budaya, lingkungan dan pengembangan personal (spiritual) yang merupakan aspek

esensial dari kehidupan masyarakat.

2) Prinsip-prinsip keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas 5 prinsip : (i)

Mengatasi struktur yang merugikan, artinya pemberdayaan harus menjamin tidak

memperkuat bentuk penindasan struktural, mencoba untuk menghadapi dan melawan

penindasan dengan cara apa pun yang sesuai dengan konteks spesifik. (ii) Mengatasi

wacana-wacana yang merugikan, artinya struktur kekuasaan dan wacana kekuasaan

sangat penting dalam membentuk relasi kekuasaaan dan untuk mempengaruhi

kehidupan masyarakat. (iii) Pemberdayaan, artinya menyediakan sumber daya,

10

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan

kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk

berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Menemu. (iv) Hak Asasi

Manusia, artinya struktur dan program masyarakat seharusnya dibuat dengan cara

sedemikian sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

(HAM). (v) Definisi kebutuhan (need definition), meliputi dua prinsip dalam

pendefinisian kebutuhan: (1) Berupaya merumuskan kesepakatan di antara berbagai

pendefinisi kebutuhan yaitu definisi kebutuhanmenurut masyarakat, parapengguna

layanan, penyedia layanan, dan pakar, serta upayakan dialog efektif antara para

pembuat definisi kebutuhan tersebut; (2) definisi kebutuhan dari masyarakat yang

seharusnya lebih diutamakan.

3) Prinsip-prinsip menghargai yang lokal, terdiri atas 5 prinsip : (i) Menghargai

pengetahun lokal, artinyapengetahuan dan keahlian lokal menjadi paling bernilai

dalam memberikan informasi. (ii) Menghargai budaya lokal, artinya proses budaya

lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pemberdayaan. (iii) Menghargai

sumber daya lokal, artinya masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber

dayanya sendiri. (iii) Menghargai keterampilan masyarakat lokal, artinya masyarakat

memilki keterampilan yang telah dikembangkan secara lokal dan sangat dibutuhkan

dalam lingkungan tersebut. (iv) Menghargai proses lokal, artinya mengembanagkan

dari dalam masyarakat, dengan cara yang sesuai dengan konteks yang spesifik dan

sangat peka terhadap budaya masyarakat lokal, tradisi dan lingkungan.

4) Prinsip-prinsip proses, terdiri atas 9 prinsip : (a) Proses, hasil dan visi, artinya proses

dan hasil merupakan dua hal esensial yang sama pentingnya dan harus terintegrasi. (b)

Integritas proses, artinya proses dalam pemberdayaan masyarakat lebih penting

daripada hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya, hasil lebih penting;

bagaimanapun tujuan pemberdayaan diharapkan dapat membangun proses

pemberdayaan masyarakat. (c) Menumbuhkan kesadaran, artinya membantu

klien/penerima manfaat untuk bersama-sama menemukan pengalaman hidup mereka,

dan menghubungkan antara pengalaman mereka dengan struktur atau wacana

kekuasaan dan penindasan dengan suatu pandangan untuk menciptakan ruang untuk

11

aktivitas yang efektif untuk perubahan. (d) Partisipasi, artinya demokrasi partisipasi

dan partisipasi semua orang dalam aktivitas masyarakat merupakan cita-cita yang

sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. (e) Kerjasama dan konsensus, artinya

perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan keduanya menekankan pentingnya

struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif. (f) Langkah pembangunan, artinya

dinamika percepatan serta irama pemberdayaan disesuaikan dengan kondisi dan situasi

yang ada di masyarakat. (g) Perdamaian dan anti kekerasan, artinya anti membebaskan

kekerasan fisik, kekerasan struktural. (h) Inklusivitas (mengikut sertakan orang dalam),

dan (i) Membangun masyarakat, artinya selalu berupaya menyadarkan orang-

orangnya, memperkuat ikatan di antara anggota-anggotanya, dan menekankan ide

tentang saling ketergantungan, bukan ketergantungan, memperkuat hubungan di antara

orang-orang melalui membangun masyarakat

5) Prinsip-prinsip global dan lokal: (a) Menghubungkan yang global dan lokal, artinya

selalu menyadari hubungan antara lokal dan global dan menyelidiki cara-cara yang

dapat menghubungkan masyarakat dengan gerakan global. (b) Praktik anti kolonialis.

E. Maksud dan Tujuan Pemberdayaan, Tujuan KKN Tematik Posdaya dan Tujuan

Posdaya

Tujuan mendasar pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.Tujuanutamapemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan rakyat,

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi

internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya

ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Tujuan pemberdayaan masyarakat terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dan keluarga sehingga

masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan

tujuan khusus adalah: (1) meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang

pembangunan, (2) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan dan

peningkatan kesejahteraan, (3) meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan keluarga

12

oleh masyarakat, dan (4) terwujudnya pelembagaan upaya pelayanan keluarga oleh

masyarakat di tingkat desa/kelurahan (Departemen Kesehatan, 2007).

Posdaya ditujukan untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau modal sosial seperti hidup gotong

royong dalam masyarakat untuk menolong keluarga lain membantu pemberdayaan

secara terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan, melalui wadah

atau forum yang memberi kesempatan para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh,

dalam memenuhi kebutuhan membangun keluarga bahagia dan sejahtera;

2. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu

keluarga, yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu

kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika yang tinggi;

3. Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di

desa/kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan Posdaya adalah :

1. Menguatkan fungsi-fungsi keluarga.

2. Mendorong keluarga untuk mampu membangun dirinya, sehingga meningkat

kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

3. Mendorong meningkatkan mutu keluarga.

4. Mendorong terpeliharanya infrastuktur sosial berdasarkan kearifan budaya lokal,

sehingga memperkuat keutuhan sebagai bangsa Indonesia.

5. Memperkuat modal sosial.

Adapun maksud diselenggarakannya KKN Tematik Posdaya UNS adalah :

1. Terselenggarannya upaya pemberdayaan dalam masyarakat.

2. Membantu keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.

3. Mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri.

Adapun tujuan umum diselenggarakannya KKN Tematik Posdaya UNS adalah :

1. Membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap

serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,

13

khusunya bidang kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, kewirausahaan dan

industri rumah tangga, pengembangan lingkungan, serta keagamaan dan budaya;

2. Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat;

3. Mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa;

4. Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya

mencapai kesejahteraan;

5. Menguatkan fungsi-fungsi keluarga dan mendorong meningkatkan kualitas

keluarga;

6. Mendorong keluarga untuk mampu membangun dirinya, sehingga

meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang

dihadapi keluarga;

7. Mendorong terpeliharanya infrastuktur sosial berdasarkan kearifan budaya

lokal, sehingga memperkuat keutuhan sebagai bangsa Indonesia.

Adapun tujuan khusus diselenggarakannya KKN Tematik Posdaya UNSadalah :

1. Mensosialisasikan Posdaya;

2. Mengidentifikasi potensi SDM dan kelembagaan yang mendukung pembentukan

dan pengembangan Posdaya;

3. Pembentukan Posdaya (berbasis : PKK, Posyandu, Masjid, Karang Taruna);

4. PenerbitanSK Kepengurusan Posdaya (minimal disyahkan oleh Kepala

Desa/Lurah).

5. Pembuatan Profil Posdaya dan pendampingan/pengisian kegiatan : Pendidikan,

Kesehatan, Kewirausahaan, Lingkungan Hidup serta Agama dan Kehidupan

Keagamaan;

6. Pendampingan aktivitas Posdaya (memperkuat dan mengembangkan program).

F. Sasaran Posdaya

Sasaran program Posdaya terdiri dari :

14

a. Sasaran primer :Individu atau kelompok yang : (1) terkena masalah, (2) diharapkan

akan menerima dan melaksanakan program Posdaya seperti yang diharapkan, (3)

akan memperoleh manfaat paling besar dari program Posdaya.

b. Sasaran sekunder :Individu atau kelompok individu yang berpengaruh atau disegani

oleh sasaran primer. Sasaran sekunder diharapkan mendukung program Posdaya.

c. Sasaran tersier :para pengambil keputusan dan kebijakan, para penyandang dana, dan

lain-lain pihak yang berpengaruh.

1) Tingkat Desa/Kelurahan : Kepala Desa/Lurah dan aparatnya (Kepala Urusan

Kesejahteraan Rakyat/Kesra, Kepala Dusun/RW, RT, BPD, LPMD/LPMK,

Lembaga sosial masyarakat yang ada (Tim Penggerak PKK, Lembaga

Keagamaan, Lembaga Adat, DKM, Karang Taruna, Muslimat NU, Aisyiah

Muhammadiyah, MTA dll) agar meningkat peran dan fungsinya, kader

2) Tingkat kecamatan : Muspika, Dinas terkait (Puskemas, KUA, Dinas Dikbud)

3) Tingkat Kabupaten/Kota : Muspida, Kepala Dinas terkait (Bappermas, Dinas

Dikbud, Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain ).

Sasaran kegiatan Posdaya meliputi :

a. Peningkatan komitmen dan dukungan para pemimpin : (1) Para Kepala Desa/Lurah

dan aparatnya : diharapkandapat memberi perhatian dan bantuanpembentukan

Posdaya di desanya; (2) Para Camat, Bupati atau Walikota dan Tim Penggerak PKK

: dapat membantu dan mendampingi pengembangan Posdaya sebelum masyarakat

sendiri mampu mengelola Posdaya;

b. Pemberdayaan bidang Kesehatan -KB : (1) Wanita Usia Subur, Pasangan Usia

Subur, Ibu hamil, ibu melahirkan; dan ibu menyusui; Bayi (0- l tahun), anak Balita

(1-5 tahun);

c. Pemberdayaan Bidang Pendidikan : (1) Anak-anak usia sekolah (6-15 tahun) yang

belum sekolah; (2) Mengusahakan sekolah di desa untuk menerima anak-anak

tersebut sekolah; (3) Mengembangkan kemungkinan kursus-kursus ketrampilan

untuk anak putus sekolah;

d. Pemberdayaan Bidang Wirausaha (industri Rumah Tangga) : (1) Mengadakan

pelatihan kewirausahaan (industri Rumah Tangga) bagi keluarga; (2) Menjajagi

15

kerjasama dengan bank yang ada di desa atau di kecamatan dan mempunyai jaringan

ke desa.

e. Pemberdayaan Bidang Lingkungan Hidup : (1) Pemanfaatan halaman untuk

dijadikan taman gizi dan taman buah, (2) Penciptaan lingkungan yang sehat dan

bersih, serta (3) Kehidupan bertetangga.

G. Kebijakan Dan Strategi Pembentukan Dan Pengembangan Posdaya

1. Kebijakan pembentukan dan pengembangan Posdaya

Pada dasarnya Posdaya adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan

kemandirian keluarga. Oleh karena itu wadah gerakan ini di tingkat Desa/Kelurahan

adalah Lembaga Pemberdayn Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK). Di

dalam memasyarakatkan Posdaya perlu disinkronkan dengan kelembagaan

organisasi masyarakat seperti PKK dan kader, sehingga Posdaya benar-benar dapat

dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga di bawah bimbingan kader dan

koordinasi (LPMD/LPMK) dan PKK. Gerakan masyarakat dalam Posdaya perlu

didukung komunikasi informasi edukasi (KIE) secara terkoordinasikan dan terpadu

dengan memperhatikan dinamika gotong royong masyarakat

Desa/Kelurahan.Penanggung jawab Posdaya adalah Kepala Dusun atau Ketua RW

dibawah koordinasi Kepala Desa/Lurah.

2. Strategipemberdayaandan pembentukan Posdaya

Ada 3 (tiga) strategi pemberdayaan masyarakat meliputi akronim ABG

yaitu

a. Advokasi:Mencari dukungan dari para pengambil keputusan untuk melakukan

perubahan tata nilai atau peraturan yang ada untuk meningkatkan mutu hidup

Kelompok sasaran adalah kelompok sasaran tersier.Bentuk operasional dari

strategi advokasi ini biasanya berupa pendekatan kepada pimpinan dan instansi.

b. Bina suasana dan dukungan sosial (social support) : Membuat lingkungan sekitar

bersikap positif terhadap program Posdaya yang ingin dicapai yaitu peningkatan

pengetahuan yang diikuti perubahan perilaku. Strategi ini biasanya digunakan

16

untuk kelompok sasaran para pimpinan masyarakat dan/atau orang-orang yang

mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran

utama. Kelompok sasaran untuk strategi ini adalah kelompok sasaran

sekunder.Bentuk operasional berupa pelatihan, sosialisasi program, pertemuan-

pertemuan, yang dapat memanfaatkan metode komunikasi modern dan formal

maupun metode sederhana (tatap muka) dan informal.

c. Gerakan masyarakat: Membuat pengetahuan kelompok sasaran utama (yaitu

mereka yang memiliki masalah) meningkat yang diikuti dengan perubahan

perilaku mereka sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Kelompok

sasaran untuk strategi ini adalah kelompok sasaran primer, yaitu mereka yang

pengetahuan dan perilakunya hendak diubah.Bentuk operasional dari strategi ini

biasanya berupa tatap muka langsung atau penyuluhan kelompok, dan lebih sering

memanfaatkan metode komunikasi yang lebih sederhana dan informal, misalnya

melakukan latihan bagi kader.

Adapun strategi pembentukandan pengembangan Posdaya terdiri atas tiga

strategi yaitu perluasan jangkauan, pembinaan, serta pelembagaan dan

pembudayaan.

1) Strategi perluasan jangkauan meliputi : (a) Pengembangannya diprakarsai oleh

masyarakat, yaitu (i) Diprakarsai oleh perorangan, misalnya sebuah keluarga

mampu yang ingin membantu tetangganya yang kurang mampu untuk berbagi

kesejahteraan; (ii) Diprakarsa masyarakat, melalui lembaga yang ada dalam

lingkungan pedesaan seperti PKK Desa, Pengurus Panti Asuhan, Sekolah yang

ada di desa, Taman Pendidikan AlQur'an (TPA), atau lembaga lain yang

bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan; (b) Dukungan Yayasan

Damandiri : pengembangan Posdaya dilakukan melalui kerjasama antara LPPM

Perguruan Tinggi; (c) Dukungan Pemda, Camat, Kepala Desa dan perangkat

desa lainnya, bersama-sama mengembangkan Posdaya, Poskesdes, dsb.

17

2) Pembinaan : Setelah pendataan maka perorangan, pengurus PKK, Pengurus

Panti, dan lainnya, yang mengambil prakarsa pembentukan Posdaya menyusun

pengurus, atau Tim Kerja.

3) Pelembagaan dan Pembudayaan : Kegiatan rutin sudahdapat dikembangkan

dalam bidang keagamaan, cintatanah air, cinta kepada sesamanya, perlindungan,

KBdan kesehatan reproduksi, pendidikan, wirausaha dan sebagianya.

H. Langkah Pemberdayaan Dan Pembentukan Posdaya

Secara garis besar, langkah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penggalangan komitmen dan dukungan para penentu kebijakan dan para pengambil

keputusan di berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, mulai tingkat

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, dan organisasi masyarakat, yang

dilaksanakan melalui advokasi, silaturahim/anjang sana, dialog, seminar dan

lokakarya, pertemuan rutin, dsb

2. Pemberdayaan fasilitator dan kader Posdaya serta kerjasama lintas sektor melalui

pelatihan, orientasi atau sarasehan kepemimpinan;

3. Pemberdayaan masyarakat melalui rangkaian kegiatan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah keluarga dan

masyarakat. Rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya di

tingkat desa terdiri atas :

a) Penilaian kebutuhan (need assessment) dan masalah serta pemetaan sosial,

untuk mengenali kebutuhan dan masalah keluarga dan masyarakat (diagnosa

masalah keluarga dan masyarakat oleh masyarakat)

b) Lokakarya Posdaya untuk penentuan bersama rencana pemecahan masalah

keluarga dan masyarakat yang dihadapi (penetapan pemecahan masalah

keluarga dan masyarakat oleh masyarakat);

c) Pendidikan dan pelatihan kader Posdaya;

d) Tindak lanjut rencana kerja hasil Lokakarya Posdaya dengan melaksanakan

kegiatan oleh dan untuk masyarakat dengan kader yang telah terlatih sebagai

motor penggeraknya,

18

e) Monitoring dan evaluasi,

f) Pengembangan dan pelestarian kegiatan Posdaya.

I. Program Posdaya

Program Posdaya menitik beratkan 5 (lima) bidang, yaitu :

1. Bidang pendidikan : mengarus utamakan pada pendidikan usia dini (PAUD);

2. Bidang kesehatan dan Keluarga Berencana : mengarus utamakan pada program yang

mempunyai daya ungkit tinggi terhadap penurunan tingkat kelahiran, serta kematian

ibu dan anak, seperti program pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pos kesehatan

desa (Poskesdes);

3. Bidang kewirausahaan : mengarus utamakan pada industri rumah tangga;

4. Bidang pengembangan lingkungan : mengarus utamakan pada kebun bergizi;

5. Bidang keagamaan dan budaya : mengarus utamakan pada Posdaya berbasis Masjid

dan pengembangan budaya lokal. Kegiatan tersebut ditunjang dengan pemberdayaan

kader dan kelembagaan Posdaya dengan mengarus utamakan pada aktivasi kegiatan

kader, peningkatan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan

kebutuhan, kepemimpinan, pengorganisasian, pengelolaan, dan penggerakan sumber

daya program Posdaya.

J. Partisipasi Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah meningkatkan partisipasi.

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian

dan proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses

tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya, memperoleh rasa percaya

diri, memiliki harga diri, dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian

baru.Pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi

masyarakat, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif

dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa

depan masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan suatu bagian

penting dari pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya

19

ditujukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, dan untuk tercapainya

kemandirian masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat.

Beberapa pengertian partisipasi didefinisikan para ahli sepertiTheodorson (1969)

mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk

mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Sedangkan Uphoff dan Cohen (1979) menekankan pada rakyat memiliki peran dalam

pengambilan keputusan. Pearse dan Stifel (1979, disitir oleh Kannan, 2002) memfokuskan

pada rakyat yang memiliki kendali atas sumberdaya dan institusi. Paul (1987, disitir

Kannan, 2002) berpendapat bahwa partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk

mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraannya. Gahi (1990, disitir Kannan, 2002) mengambil posisi keadilan dan HAM

dengan menampilkan partisipasi sebagai sebuah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh

kaum tersingkir karena adanya perbedaan kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam

masyarakat (Ife, 2008). Sementara itu Sumarto (2004) berpendapat bahwa partisipasi

adalah proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan

organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan

dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam pengertian partisipasi terkandung tiga komponen, yaitu interaksi,

pengambilan keputusan, dan kesetaraan kekuasaan. Interaksi terjadi antara yang mengajak

dan yang diajak berpartisipasi. Interaksi yang berlangsung harus dilandasi asas kesamaan

dan kesetaraan derajat kekuasaan dan bukan didasari atas hubungan subordinasi. Walaupun

ada perbedaan status formal dan keahlian, namun dengan adanya kesetaraan kekuasaan,

keahlian dan sumber-sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dipadukan untuk

memecahkan masalah. Berdasarkan pengertian partisipasi ini, maka partisipasi

mengandung konsekuensi kesediaan berbagi kekuasaan antara yang mengajak dan yang

diajak berpartisipasi. Pengambilan keputusan atau pemecahan masalah berkaitan dengan

suatu proses untuk mengatasi adanya kesenjangan antara keadaan yang ada dan keadaan

yang diinginkan. Untuk berlangsungnya proses ini, maka semua pihak yang terlibat dalam

pengambilan keputusan harus menyadari adanya masalah, termotivasi untuk mengatasinya

20

dan memiliki kemampuan serta sumber daya untuk mengatasi masalah (Krianto cit.

Notoatmodjo, 2005).

Terdapat kondisi-kondisi yang mendukung dan menghambat partisipasi. Adapun

kondisi-kondisi yang mendukung partisipasi adalah: (1) orang akan berpartisipasi apabila

mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting, (2) orang harus merasa bahwa

aksi mereka akan membuat perubahan, (3) berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan

dihargai, (4) orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya, serta (5)

struktur dan proses tidak boleh mengucilkan (Ife dan Tesoriero, 2008). Sedangkan

penghalang/hambatan partisipasi menurut Bolman (1974) terdiri atas hambatan intrinsik

dan ekstrinsik. Hambatan ekstrinsik adalah faktor-faktor yang terletak di luar batas-batas

organisasi. Hambatan intrinsik secara umum berkaitan dengan ciri-ciri birokrasi dan

profesionalisme. Hambatan birokrasi mencakup beberapa aturan dan peraturan organisasi,

struktur organisasi, benturan antara kepentingan dan tujuan birokrasi dan tujuan

masyarakat. Hambatan ekstriksik terhadap partisipasi adalah konteks sosial, ekonomi,

politik, dan budaya.

Sementara itu, Karsidi (2005 cit.Slamet, 1992) berpendapat bahwa partisipasi

adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat yang akan terwujud sebagai

suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: (1) adanya

kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi bersumber dari warga atau kelompok masyarakat,

sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari negara atau penyelenggara pemerintahan.

Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam

masyarakat, sekalipun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara

pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian pula, jika ada kemauan dan

kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau

penyelenggara pemerintahan kepada warga atau kelompok dalam masyarakat, maka tidak

mungkin juga terjadi partisipasi. Untuk itu dalam pemberdayaan masyarakat, perlu

ditumbuhkan kemauan dan kemampuan warga, keluarga dan kelompok dalam masyarakat

untuk berpartisipasi dan negara atau penyelenggara pemerintahan perlu memberikan ruang

21

dan/atau kesempatan kepada warga, keluarga dan kelompok dalam masyarakat untuk

berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses aktif, di mana sasaran/klien dan

masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan

dan program pembangunan. Sedangkan partisipasi adalah peran serta aktif sasaran/klien

dan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program. Ditinjau dari konteks pembangunan,

partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator

(pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari

keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

Partisipasi adalah suatu proses sosial di mana sasaran/klien mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhannya, mengambil keputusan dan memanfaatkan sarana dan layanan

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu dapat dirumuskan ada tiga

dimensi partisipasi, yaitu :

1. Keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan: Keikutsertaan ini biasanya

direpresentasikan oleh pejabat formal seperti aparat pemerintahan desa/kelurahan

sampai tingkat dusun/RW dan pejabat informal dari lembaga-lembaga masyarakat

seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kota (LPMD/LPMK), PKK, Karang Taruna, lembaga sosial keagamaan (seperti

Muslimat NU, Aisyiah Muhammadiyah, dll), organisasi profesi di bidang kesehatan

(seperti IDI, IBI, PPNI, dll) serta tokoh masyarakat yang mewakili kelompoknya

seperti tokoh agama, pemuka adat, tokoh wanita, dan lain-lain.

2. Keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksana program: Ada 3 (tiga) kemungkinan

tanggapan masyarakat yang muncul, yaitu: (a) menerima keputusan dan bersedia

melaksanakannya, (b) menolak, namun tidak secara terbuka, sambil menunggu

perkembangan, dan (c) secara terbuka menolaknya. Pengambil keputusan sebagai

fasilitator harus terus menerus mendorong agar semua masyarakat menerima keputusan

secara bertanggung jawab dan melaksanakannya.

3. Anggota masyarakat secara bersama-sama menikmati hasil dari program yang

dilaksanakan. Sering terjadi karena merasa paling berjasa, ada pihak tertentu menuntut

22

bagian manfaat yang paling besar, sehingga perlu adanya keselarasan antara asas

pemerataan dan asas keadilan.

Adapun syarat-syarat terwujudnya partisipasi menurut Krianto (2005) adalah :

1. Adanya saling percaya antar warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dan

pihak petugas: Ketidak percayaan dapat merusak semangat untuk berpartisipasi.

2. Adanya ajakan dan kesempatan bagi semua warga masyarakat untuk berperan serta

dalam kegiatan atau program: Partisipasi masyarakat akan muncul dan berkembang bila

seluruh warga masyarakat diajak dan diberi kesempatan yang sama.

3. Adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat: Tujuan utama pemberdayaan

adalah memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi masyarakat dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan.

4. Adanya contoh dan keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, terutama

pada masyarakat yang bercorak paternalistik: Keteladanan akan menjadi penguat

motivasi bagi masyarakat.

Chapin (1939) berpendapat bahwa partisipasi dapat diukur dari yang terendah

sampai yang tertinggi, yaitu: (1) kehadiran individu dalam pertemuan-pertemuan, (2)

memberikan bantuan dan sumbangan keuangan, (3) keanggotaan dalam kepanitiaan, dan

(4) posisi kepemimpinan. Berdasarkan pendapat Chapin, partisipasi yang tertinggi

dilakukan oleh pemimpin, karena pemimpin menentukan keberhasilan partisipasi.

Sedangkan Ife (2008) menetapkan indikator-indikator yang dapat dikembangkan

dalam mengevaluasi partisipasi yang terdiri atas indikator kuantitatif dan indikator

kualitatif. Indikator-indikator kuantitatif mencakup: (1) perubahan-perubahan positif dalam

layanan-layanan lokal, (2) jumlah pertemuan dan jumlah peserta, (3) proporsi berbagai

bagian dan kehadiran masyarakat, (4) jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang

digarap, (5) jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan, (6) jumlah warga lokal yang

memegang peranan dalam proyek, dan (7) jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek

dan pada waktu yang berbeda-beda.

Sedangkan indikator-indikator kualitatif mencakup: (1) suatu kapasitas masyarakat

yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi, (2) dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan

jaringan yang bertambah kuat, (3) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal

23

seperti keuangan dan manajemen proyek, (4) keinginan masyarakat untuk terlibat dalam

pembuatan keputusan, (5) peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam

mengubah keputusan menjadi aksi, (6) meningkatnya jangkaun partisipasi melebihi/di luar

proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain, (7) pemimpin-pemimpin yang

muncul dari masyarakat, (8) meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat dan

organisasi lainnya, dan (9) mulai memengaruhi kebijakan.

Bickman, et al (1989) memakai jenis-jenis indikator untuk mengukur profil

partisipasi masyarakat yang berfokus pada proses ketimbang kegiatan. Profil partisipasi

masyarakat diukur oleh 5 (lima) aspek yaitu: (1) mengidentifikssi kebutuhan, (2)

kepemimpinan, (3) organisasi, (4) pengelolaan, dan (5) menggerakan sumber daya. Setiap

aspek diberi jenjang 1 sampai 5, di mana 1 melambangkan partispasi masyarakat yang

minimum dan 5 yang maksimum. Metodologi ini dikembangkan untuk program kesehatan

di Nepal. Indikator-indikator tersebut bersifat deskriptif dan dirancang sebagai sebuah alat

untuk pembangunan ketimbang sebuah metodologi untuk evaluasi final.

K. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan diperlukan adanya indikator yaitu

membandingkan kriteria normatif dengan realita. Indikator keberdayaan menurut

Mardikanto (2009) adalah : (1) jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam

tiap kegiatan yang dilaksanakan, (2) frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan

tiap jenis kegiatan, (3) tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh

pertimbangan atau persetujuan warga atas ise baru yang dikemukakan, (4) jumlah dan

jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan

program, (5) jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan, (6) intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah, (7) meningkatnya

kapasitas skala partisipasi masyarakat, (8) berkurangnya masyarakat yang menderita, (9)

meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup, (10)

meningkatnya kemandirian masyarakat.

Adapun indikator program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan meliputi:

indikator input (masukan), proses, output (keluaran), dan outcome (dampak). Indikator

24

masukan terdiri atas: (a) sumber daya manusia, (b) besarnya dana, dan (c) bahan alat

material lain. Indikator proses terdiri atas: (a) jumlah penyuluhan kesehatan, (b) frekuensi

dan jenis pelatihan, (c) jumlah tokoh masyarakat yang ikut serta, (d) pertemuan

masyarakat. Indikator keluaran terdiri atas: (a) jumlah dan jenis upaya kesehatan, (b)

jumlah orang yang meningkat perilaku kesehatan, (c) jumlah anggota keluarga yang

meningkat pendapatan keluarganya, dan (d) fasilitas umum meningkat. Sedangkan

indikator dampak terdiri atas: (a) menurunnya angka kesakitan, (b) menurunnya angka

kematian, (c) menurunnya angka kelahiran, dan (d) meningkatnya status gizi (Departemen

Kesehatan, 2010).

Sementara itu indikator pemberdayaan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah (2011) meliputi: (1) masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan

permasalahan, (2) masyarakat mampu menentukan prioritas kebutuhan permasalahan, (3)

masyarakat mengetahui sumber daya yang dimiliki, (4) Semakin banyak pemimpin/kader

local yang muncul, (5) masyarakat makin mandiri, (5) masyarakat mampu menyelesaikan

permasalahan sendiri, dan (6) swadaya masyarakat semakin kuat.

L. Peran Mahasiswa KKN Tematik PosdayaUNS sebagai Fasilitator

Mahasiswa KKN Tematik PosdayaUNS seyogyanya dapat berperan sebagai

fasilitator/pendamping/pemandu (community worker). Menurut Mayo (1994 citAdi, 2001)

ada beberapa keterampilan dasar yang sebaiknya dikuasai oleh community worker.

Keterampilan-keterampilan tersebut adalah keterampilan menjalin relasi (engagement

skill), keterampilan dalam melakukan penilaian (assessment), termasuk penilaian

kebutuhan, keterampilan melakukan riset atau investigasi, keterampilan melakukan

advokasi, bekerja dalam dinamika kelompok, keterampilan bernegosiasi, keterampilan

berkomunikasi, keterampilan dalam melakukan konsultasi, keterampilan manajemen,

termasuk manajemen waktu dan dana, keterampilan mencari sumber dana, termasuk pula

pembuatan permohonan bantuan, keterampilan dalam penulisan laporan dan pencatatan

kasus, serta keterampilan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Dari berbagai keterampilan di atas, Mayo (1994) menginventarisasi beberapa tugas

fasilitor sebagai berikut: (1) menjalin kontak dengan individu, kelompok, ataupun

25

organisasi, (2) mengembangkan profil komunitas, menilai (assess) kebutuhan dan sumber

daya masyarakat, (3) mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan

jangka pendek, dan tujuan jangka panjang, (4) memfasilitasi kemapanan kelompok-

kelompok sasaran, (5) bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik

antar kelompok ataupun antar organisasi, (6) melakukan kolaborasi dan negosiasi dengan

berbagai lembaga dan profesi, (7) menghubungkan isu yang ada secara efektif dengan

pembuatan keputusan dan implementasinya, termasuk menjalin relasi dengan politisi di

tingkat lokal, (8) berkomunikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan berbagai

individu, kelompok, dan organisasi, (9) bekerja bersama individu dalam komunitas,

termasuk melakukan konsultasi bila diperlukan, (10) mengelola sumber daya yang ada,

termasuk waktu dan dana, (11) mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai

sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan akan dana

dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana, (12) memantau dan mengevaluasi

perkembangan program atau kegiatan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya yang ada

secara efektif dan efisien, (13) menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang,

dan/atau memfasilitasi proses perpisahan yang efektif, serta (14) mengembangkan,

memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa.

Karakteristik yang sebaiknya dimiliki seseorang yang bergerak dalam

pemberdayaan masyarakat menurut Hasanuddin (2010) adalah: (1) kemampuan

berkomunikasi; (2) kemampuan dalam mengidentifikasi dan menilai kebutuhan sasaran

pemberdayaan masyarakat; (3) kemampuan membuat perencanaan dan evaluasi program

pemberdayaan masyarakat; (4) kemampuan dalam mengambil keputusan; (5) kemampuan

berempati; (6) kemampuan dalam menjalankan peran sesuai dengan keadaan sasaran

pemberdayaan masyarakat; (7) kemampuan dalam menjalin hubungan; (8) memahami

proses pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakukan; (9) kemampuan memahami

struktur sosial budaya sasaran pemberdayaan masyarakat; (1) memahami filosofi dan

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Sedang peranan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah: (1) Katalis

yaitu mendorong timbulnya perasaan tidak puas di masyarakat mengenai hasil

pembangunan yang sudah ada; (2) Penemu solusi yaitu memberikan kejelasan gagasan

26

pembangunan yang diajukan kepada sasaran perubahan; (3) Pendamping yaitu

mendampingi dalam proses menentukan solusi permasalahan aplikasi inovasi

pembangunan. Sebagai Pendamping: berperan untuk (a) membantu khalayak sasaran

pemberdayaan masyarakat dalam mengenali dan mendefinisikan kebutuhan mereka; (b)

membantu khalayak sasaran pemberdayaan masyarakat dalam mendiagnosa masalah dan

menetapkan tujuan perubahan yang ingin dicapai; (c) membantu khalayak sasaran

pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber informasi, sarana, dan

prasarana pemberdayaan masyarakat yang diperlukan; (d) membantu khalayak sasaran

pemberdayaan masyarakat dalam memilih dan mengkreasi suatu solusi permasalahan yang

disesuaikan dengan kondisi khalayak yang bersangkutan; (e) membantu khalayak sasaran

pemberdayaan masyarakat dalam memodifikasi dan menempatkan solusi-solusi; (f)

membantu khalayak sasaran pemberdayaan masyarakat dalam mengevaluasi kemanfaatan

suatu solusi dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengantisipasi permasalahan yang

mungkin akan timbul pada masa yang akan datang (4) Perantara yaitu mempersatukan

antara dua kepentingan (pembuat kebijakan dan sasaran pembangunan) dengan membuat

keputusan terbaik dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia di dalam dan di luar

sistem kehidupan khalayak sasaran pembangunan); (5) Motivator yaitu memberikan

dorongan; dan (6) Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat (Hasanuddin, 2010).

27

BAB III

METODE DAN TEKNIK ANALISIS SOSIAL

A. Tahap kegiatan KKN Tematik Posdaya UNS

KKN Tematik Posdaya UNS bersifat kolektif yang pelaksanaannya dilaksanakan

secara berkelompok. Proses persiapan sampai evaluasi kegiatan dilaksanakan

sebagai:

1. Pra KKN Tematik Posdaya UNS

a. Menyusun Pola Dasar KKN Tematik Posdaya UNS sesuai dengan Pola Induk

Pengembangan UNS Surakarta;

b. Menentukan darak lokasi KKN Tematik Posdaya UNS;

c. Melakukan pendekatan dan konsolidasi kepada berbagai pihak baik internal

maupun eksternal kampus, sekaligus mengajukan izin kegiatan KKN Tematik

Posdaya kepada Bupati/Walikota lokasi KKN Tematik Posdaya UNS;

d. Melakukan rapat koordinasi antara Damandiri dan UP KKN LPPM UNS;

e. Melakukan observasi ke daerah lokasi KKN Tematik Posdaya UNS sebagai

studi kelayakan oleh Dosen Pendamping Posdaya (DPP) dan Dosen

Pembimbing Lapangan (DPL);

f. Menyusun Buku Modul KKN Tematik Posdaya UNS.

2. Capacity building bagi Dosen Pendamping Posdaya (DPP)dan Dosen

Pendamping Lapangan (DPL)

Bertujuan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi serta gerak dan

langkah diantara para DPP dan DPL dalam pelaksanaan KKN Tematik Posdaya

UNS sehingga pelaksanaannya sesuai panduan dan dapat mencapai tujuan.

3. Pembekalan bagi mahasiswa KKN Tematik Posdaya UNS

Pembekalan adalah usaha memberikan bekal metodologis dan materi dalam

rangka pemberdayaan masyarakat (community empowerment)kepada mahasiswa

calon peserta KKN Tematik Posdaya UNS. Pembekalan diharapkan mahasiswa

28

mampu memahami langkah-langkah dan posisi mereka sebagai fasilitator,

katalisator, dan dinamisator Posdaya.

a. Sistem Kelas

1) Peserta diklat dibagi ke dalam beberapa kelas, setiap kelas maksimal 40

mahasiswa;

2) Setiap kelas diampu oleh 2 orang fasilitator Dosen Pendamping Posdaya

(DPP) dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

b. Materi dan Metode

1) Model KKN Tematik Posdaya UNS;

2) Bagaimana melakukaan penilaian kebutuhan dan masalah serta pemetaan

sosial desa/kelurahan lokasi KKN Tematik Posdaya UNS dengan

mengaplikasikan modelPRECEDE/ PROCEED (Green & Kreuter, 2005).

3) Bagaimana melakukaanLokakarya penyusunan program dan pembentukan

Posdayadi lokasi KKN Tematik Posdaya UNS;

4) Bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

Pembekalan menggunakan metode: (1) Brainstorming, (2) ceramah, (3)

tanya jawab, (4) diskusi, (5) penugasan, dan (6) praktik lapangan.

B. Daur Program KKN Tematik Posdaya UNS : Model pembentukan dan pengembangan Posdaya berbasis penilaian kebutuhan masyarakat

Kegiatan KKN Tematik Posdaya UNS dilakukan dengan merujuk pada

Model PRECEDE/PROCEED (Green dan Kreuter, 2005) terdiri dari :

1. Identifikasi sosial (keluarga berkualitas) : Menghasilkan diagnosis sosial tentang

keluarga berkualitas dengan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. Identifikasi masalah keluarga berkualitas : Mengidentifikasi masalah keluarga

berkualitas dibandingkan dengan capaian program Desa Siaga dan

Posyandudihubungkan dengan faktor perilaku, dan lingkungan baik mikro

maupun makro. Selanjutnya menetapkan urutan prioritas masalah keluarga

berkualitas disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya.

29

3. Identifikasi perilaku, gaya hidup, dan lingkungan : mengidentifikasi tiga kategori

faktor-faktor yang mempunyai dampak langsung pada masalah keluarga

berkualitas:

a. Faktor pengaruh (predisposing factors) – yaitu faktor yang mempengaruhi

seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau mempengaruhi situasi

untuk terjadi, meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, kesukaan pribadi, dan

self-efficacyyaitu persepsi kemampuan orang untuk mengontrol terhadap

perilaku yang diinginkan yang mempengaruhi motivasi perubahan perilaku.

b. Faktor pendukung (enabling factors) – yaitu faktor yang dapat menyebabkan

perilaku atau situasi terjadi, meliputi keterampilan,ketersediaanfasilitas dan

akses terhadap sumber daya atau layanan yang memfasilitasi perubahan

perilaku, Adanya hambatan yang diciptakan oleh kekutan sosial atau sistem,

seperti, aturan/hukum, kekuatan, dsb.

c. Faktor penguat (reinforcing factors) – yaitu faktor yang mengganjar atau

menghukum pelaksanaan dari suatu perubahan perilaku atau

pemeliharaannya.Seperti, dukungan sosial, modal sosial, gotong royong,

kepemimpinan, penghargaan ekonomi, dan norma sosial.

4. Identifikasi pendidikan, keterampilan dan lingkungan yang dibutuhkan : Dengan

mempertimbangkan tiga kategori faktor yang mempunyai dampak langsung,

meliputi faktor pengaruh, penguat dan pendukung perubahan perilaku.

5. Identifikasi organisasi dan manajemen, serta dukungan keuangan dan sumber-

sumber daya yang dibutuhkan: Menentukan kemampuan organisasi dan

manajemen serta dukungan sumber-sumber daya program Posdaya.

6. Implementasi : Mengimplementasikan program Posdaya meliputi kebijakan,

dukungan sumberdaya, pengorganisasian, manajemen dan komponen program

Posdaya;

7. Evaluasi : Mengevluasi setiap langkah dari keseluruhan model, meliputi evaluasi

proses (langkah 7), evaluasi hasil (langkah 8), dan evaluasi dampak (langkah 9)

program Posdaya.

30

C. Jenis Kegiatan KKN Tematik Posdaya UNS

Kegiatan KKN Tematik Posdaya UNS menitik beratkan pada :

1. Penilaian kebutuhan dan masalah serta pemetaan sosial desa/kelurahan lokasi

KKN Tematik Posdaya UNS

Pengkajian wilayah/kawasan secara partisipatif (bersama-sama masyarakat)

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Fase 5 Identifikasi kebijakan,

organisasi dan manajemen, serta sumberdaya yang

dibutuhkan

Fase 3

Identifikasi Perilaku dan Lingkungan

Fase 2

Identifikasi masalah keluarga

berkualitas

Fase 1

Identifikasi sosial

Kebijakan

Faktor Pengaruh

Perilaku dan Gaya hidup

Sumberdaya

Organisasi dan Manajemen

Faktor Penguat

PRECEDE

FASE PERENCANAAN

Fase 4

Identifikasi pendidikan,

keterampilan dan lingkungan yang

dibutuhkan

IPM Keluarga berkualitas

Komponen Pelayanan/ Program

Faktor Pendukung Lingkungan

Fase 9 Evaluasi dampak

Fase 8 Evaluasi hasil

Fase 7 Evaluasi proses

Fase 6 Implementasi

FASE EVALUASI

PROCEDE

31

a. Mahasiswa melakukan pemetaan (mapping) wilayah yaitu menggambar kondisi

wilayah (wilayah dusun, RW, RT, atau kampung) bersama-sama masyarakat.

Teknik ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggambarkan

keadaan wilayah secara umum, kemudian ditarik ke keadaan wilayah secara

khusus terkait dengan peta sosial terkait program Posdaya (topikal). Hasil yang

diperoleh adalah peta atau sketsa keadaan umum wilayah dan keadaan sosial

program Posdaya.

b. Mahasiswa membuat hubungan kelembagaan (diagram venn) untuk melihat

pola hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di wilayah.

Diagram Venn digunakan dalam diskusi untuk mengidentifikasi apa

(permasalahan wiiayah), siapa (pihak-pihak yang terlibat), mengapa (hubungan

sebab), di mana (menunjuk peran doininan), bagaimana (bentuk dan pola peran

yang dimainkan).

c. Mahasiswa membuat bagan perubahan dan kecenderurungan (trend and change)

untuk mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian

serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu.

d. Mahasiswa membuat matrix ranking (bagan peringkat) yang berisikan urutan,

posisi, kedudukan, dan penggolongan. Data ini dipergunakan untuk urutan

prioritas, pilihan masyarakat yang paling memungkinkan untuk dicarikan solusi

dan perhatian.

2. Perencanaan Kebutuhan Program Posdaya

Setelah melakukan kegiatan penilaian kebutuhan dan masalah serta pemetaan

sosial desa/kelurahan dengan cermat dan detil, langkah berikutnya adalah

menyusun atau membuat perencanaan program Posdaya secara partisipatif

(participatory planning). Perencanaan program secara partisipatif didasarkan

ternuan yang sudah dibuat dalam bentuk matrix ranking.

Perencanaan dimaksudkan sebagai sebuah proses dalam menyusun satuan

rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan (planning) diawali

dengan kajian keadaan per-dusun/RW secara partisipatif yang kemudian

32

dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiataan (aksi). Perlu diingat bahwa setiap daur

program selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan planning

merupakan proses yang tidak bisa lepas dari proses sebelum dan sesudahnya.

3. Lokakarya Penyusunan Program dan Pembentukan Posdaya

Agenda acara Lokakarya adalah membangun pentingnya peran serta aktif

masyarakat dalam identifikasi dan pemecahan masalah keluarga dan masyarakat

yang dihadapi. Dengan diawali presentasi hasil penilaian kebutuhan daan

masalah serta pemetaan sosial tingkat desa/kelurahan); Pentingnya pemanfaatan

dan pendayagunaan potensi sumber daya setempat dan sarana yang ada

(Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, Koperasi, Perbankan, dan lain-lain); dan

perlunya dibentuk Posdaya sebagai forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan

wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.

Adapun tujuan Lokakarya adalah :(a) Pendekatan dan silaturahmi dengan

pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan desa, kepada aparat/pamong

desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (LPMD/LMMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK)Tingkat desa/kelurahan, pemuka/tokoh masyarakat, serta calon kader

Posdaya yang akan dilatih (1 orang/RT); (b) Sosialisasi dan pentingnya

pembentukan Posdaya, serta pentingnya pemanfaatan dan pendayagunaan potensi

sumber daya setempat dan sarana yang ada; (c) Penyamaan persepsi dan pola

pikir aparat pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat desa/kelurahan

terhadap permasalahan dan pemecahan masalah dengan potensi yang ada dan

bergotong royong secara swadaya untuk membentuk dan mengembangkan

Posdaya; (d) Penyusunan rencana program dan kegiatan Posdaya, serta

pembentukan kepengurusan Posdaya; (e) Terbentuknya Posdaya dan

kepengurusannya tingkat dusun dan desa/kelurahan yang solid, kompeten, dan

berkemampuan yang disetujui dan didukung oleh seluruh unsur desa; dan (f)

Disetujui dan dikukuhkannya calon kader dari masing-masing RT yang akan

dilatih.

33

4. Pelaksanaan dan Pemantauan (Action dan Monitoring)

Antara pelaksanaan kegiatan dan monitoring merupakan satu rangkaian utuh

yang tidak terpisahkan. Setiap kegiatan harus ada pemantauan secara terus

menerus untuk melihat apakah kegiatan itu terarah sebagaimana tujuan yang

ditetapkan. Monitoring ini dilakukan untuk melihat proses kegiatan itu dilakukan,

keluaran berdasarkan input yang ada.

Kegiatan penting pada tahap ini adalah: (a) mengadakan sosialisasi program

Posdaya, (b) melakukan persiapan pembentukan Posdaaya di lokasi kegiatan dan

dilakukan terus menerus, (c) melakukan advokasi, (d) melakukan kunjungan ke

lokasi, dan (e) mengadakan pertemuan rutin.

5. Evaluasi dan Refleksi

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pencatatan

sistematis dan analisis berkala bersama-sama dengan masyarakat terhadap

informasi yang telah dipilih selama program berlangsung, sehingga penyesuaian

dapat dilakukan jika diperlukan. Refleksi dan evaluasi yang dilakukan adalah

penilaian terhadap relevansi, penampilan, efisiensi, dan dampak program Posdaya

dalam konteks yang sudah ditetapkan bersama.

6. Pendidikan dan Pelatihan Kader Posdaya (tindak lanjut).

D. Target Luaran KKN Tematik Posdaya UNS

Adapun luaran KKN Tematik Posdaya UNS yang diharapkan adalah :

1. Terbentuknya Posdaya di desa/kelurahan lokasi KKN Tematik Posdaya UNS;

2. Terselengaraanya kegiatan pendampingan dan penguatan Posdaya (Program

Pendidikan, Kesehatan-KB, Wirausaha/Ekonomi, Lingkungan Hidup, serta

Keagamaan dan Budaya).

34

E. Evaluasi KKN Tematik Posdaya UNS

Mahasiswa peserta KKN Tematik Posdaya UNS setelah menyelesaikan

kegiatan di lokasi, masih ada kegiatan wajib yang harus diikuti, yaitu :

1. Membuat Laporan

Laporan KKN Tematik Posdaya UNS, minimal memuat hal-hal berikut :

a. Garnbaran umum wilayah yang meliputi: Peta wilayah baik fisik maupun non-

fisik dan keadaan masyarakat setempat terkait program Posdaya.

b. Alur kegiatan (Awal dan Akhir).

c. Bentuk-bentuk kegiatan dan proses kegiatan dijalankan.

d. Tanggapan masyarakat.

e. Hasil yang dicapai.

f. Dampak perubahan yang terjadi.

g. Rencana tindak lanjut.

h. Refleksi (Hikmah).

i. Lampiran (gambaran/sketsa, foto, dsb).

j. Catatan Lapangan.

2. Presentasi Hasil Laporan

Presentasi hasil laporan KKN Tematik Posdaya UNS dilakukan secara

individual di depan tim penilai yang terdiri atas: Dosen Pembimbing Lapangan

(DPL) dan Dosen Pendamping Posdaya (DPP). Laporan KKN Tematik Posdaya

UNS yang tidak memenuhi syarat harus dilakukan revisi oleh peserta KKN

Tematik Posdaya UNS dengan batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah

pihak, baik tim penguji maupun peserta. Apabila batas waktu yang disepakati,

peserta tidak sanggup menyelesaikan laporan, maka peserta tersebut dinyatakan

tidak lulus dan harus mengulangi kegiatan KKN Tematik Posdaya UNS pada

angkatan berikutnya.

3. Penilaian KKN Tematik Posdaya UNS

Komponen penilaian meliputi hal-hal sebagai berikut :

35

a. Pembekalan mahasiswa KKN meliputi: (1) partisipasi, (2) kedisiplinan, dan (3)

penguasaan materi;

b. Penilaian dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) meliputi: (1) kedisiplinan,

(2) pelaksanaan program, (3) penyesuaian diri dengan rnasyarakat, dan (4)

presentasi hasil dan laporan tertulis Kuliah kerja;

c. Penilaian dari Dosen Pendamping Posdaya (DPP) meliputi: (1) kedisiplinan,

(2) pelaksanaan program, (3) penyesuaian diri dengan masyarakat, dan (4)

presentasi hasil dan laporan tertulis KKN Tematik Posdaya UNS.

DAFTAR PUSTAKA

Adi. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Adiyoso. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya. ITS Press Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Baqui, Rosecrans, Emma, Williams, at, al.,NGO Facilitation of a Government Community-Based Maternal and Neonatal Health Programme in Rural India: Improvements In Equity. Diunduh 1 Januari 2011.

Barber and Gertler. Empowering Women to Obtain High Quality Care: Evidence From an Evaluation of Mexico’s Conditional Cash Transfer Programme. Diunduh 1 Januari 2011.

Boehm and Staples. The Functions of the Social Worker in Empowering: The Voices of Consumers and Professionals. Social Work/Volume 47. Number 4/Oktober 2002. Diakses Maret 2010.

Departemen Kesehatan RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta.

_____________________. 2002. Paradigma Sehat Menuju Indonesia Sehat, Jakarta.

_____________________. 1980. Pendekatan Edukatif Suatu Alternatif Pendekatan Dalam Membangun Masyarakat. Jakarta.

_____________________. 1985. Pedoman Pelaksanaan Keterpaduan Keluarga Berencana-Kesehatan untuk Dati II dan Kecamatan, Bagian Kedua Pedoman Penyuluhan Terpadu Keluarga Berencana-Kesehatan di Tingkat Kecamatan. Jakarta.

36

_____________________. 1985. Pedoman Pelatihan Penyusunan Rencana Kegiatan (POA) Keterpaduan KB-Kesehatan. Jakarta.

_____________________. 1985. Pedoman Kegiatan Kader di Pos Pelayanan Terpadu KB-Kesehatan, Jakarta.

_____________________. Seri PSM Nomor 2. 1987. Pedoman Kegiatan Kader Di luar Jadwal Pos Pelayanan Terpadu. Jakarta.

_____________________. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. 1987. Penerapan Pemasaran Sosial dalam Kegiatan Promosi Posyandu. Jakarta.

_____________________. 1989. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Microplanning) Untuk Pelatihan Teknis Fungsional Dokter Puskesmas. Jakarta.

_____________________. 1995. ARRIF Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat. Jakarta.

_____________________. Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 1997. Kebijakan Nasional Dalam Gerakan Sayang Ibu, Jakarta.

_____________________. Balai Pelatihan Kesehatan Salaman Magelang. 2001. Modul Konsep dan Delapan Elemen PHC. Magelang.

_____________________. dan Kesejahteraan Sosial Direktorat Promosi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 2000. Buku Strategi Promosi Kesehatan Di Indonesia. Jakarta.

_____________________. 2000. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.

_____________________. Bekerjasama dengan United Nations Population Fund 2002. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi untuk Petugas Kesehatan di Tingkat Pelayanana Dasar. Jakarta. UNFA.

_____________________. 2003. Indikator Indonesia Sehat 2010 serta Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Jakarta.

_____________________. 2006. Pedoman Pengembangan Desa Siaga. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/VIII/2006. Jakarta.

_____________________. 2007. Paket Pelatihan Kader Kesehatan Dan Tokoh Masyarakatdalam Pengembangan Desa Siaga (Untuk Peserta). Jakarta.

_____________________. 2007. Buku Pegangan Kader Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga.Jakarta.

_____________________ Bekerjasama dengan United Nations Population Fund 2003. Pedoman Operasional Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Puskesmas. Jakarta. UNFA

37

_____________________Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2009. Pedoman Pengembangan Model Operasional Desa Siaga. Jakarta.

Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat. 1987. Buku Pedoman Promosi Posyandu untuk LKMD. Bandung.

Departemen Dalam Negeri RI. 2007. Paket Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas. Jakarta.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. 2001. Pola Pengambangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat, Bandung.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2011. Standarisasi Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Ewles-Simnett. 1994. Promoting Health, A Practical Guide. Second Edition. Terjemahan Ova Emilia: Promosi Kesehatan, Petunjuk Praktis. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Eko 2010. Pembangunan Politik, Pemberdayaan Politik dan Transformasi Politik, diakses Tanggal 18 Maret 2010, http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf.

Fakih. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Cetakan Pertama. INSIST Press.Yogyakarta.

Foster dan Anderson. 1986. Antropologi Kesehatan. Cetakan Pertama. Penerbit Univeersitas Indonesia.Jakarta.

Fleming, ML & Parker, E. 2007. Health Promotion: Principles and practice in the Australian Context. 3rd Edition. Ligare Book Printer. Sydney.

Geno. 2009. Faktor Sukses Menuju Desa Siaga, Diakses Tanggal 3 Maret 2010.

Hasanuddin, Tubagus. 2010. Dasar-Dasar Penyuluhan Pembangunan. Program studi Penyuluhan Pembangunan Program pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hikmat. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Penerbit Humaniora Utama.

Ife dan Tesoriero. 2008. Community Development: Community-Based Alternatives in on Age of Globalisation (Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi). Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Krianto. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Promosi Kesehatan, dalam Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Karsidi. 2005. Sosilogi Pendidikan. Cetakan I. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Surakarta.

38

Laverack & Labonte. 2000. A planning framework for community empowerment goals within health promotion. Oxford University Press. Diakses 12 Juli 2010.

Mardikanto. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Cetakan Pertama. Surakarta. UNS Press.

_________.2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan I. Fakultas Pertanian UNS Dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).Surakarta.

_________. 2010a. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan I. Surakarta. Fakultas Pertanian UNS Dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Mantra. 1979. Pendekatan Edukatif dalam PKMD. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

Maldonado. 2002. Building Partnership with the Community: Lessons from the Camden Health Improvement Learning Collaborative.Journal of Health Care Management 45: 3 May/June 2002. Diakses 12 Juli 2010.

Martin. 2006. A real-a real community: The empowerment and full particiraption of people with an intectual disability in teir community.Journal of Intelectual & Developmental Disability, Juni 2006; 31 (2): 125-127. Dinduh. Nopember 2020.

Notoatmodjo. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta.Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

People and Quinney A. Theory and Practice of Community Development a Case Study From The United Kingdom.Journal of the Community Development Society Vol. 33. No. 1 2002. Diakses februari 2010.

Postma. 2007. Elucidating empowerment in El Proyecto Bienertar (the Well-Being Project), JAN original Research. Diakses 12 Juli 2010.

Rogers. 1999. Diffusion of Innovations. Third Edition. The Free Press. Collier Macmillan Publishers.London.

Susilo. Wajah Muram MDGs di Indonesia. Kompas, 4 Agustus 2010.

Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan kesatu. Alfabeta.Bandung.

Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama.Bandung.

Sulaeman. 2009. Manajemen Kesehatan, Teori dan Praktek di Puskesmas, Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

39

Slamet. 2004. Kesehatan Lingkungan. Cetakan keenam. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Shrestha. 2003. A Conseptual Model for Empowerment of the Female Community Health Volunteers in Nepal. Education for Health. Vol. 16, November 2003, 318-327. Diakses 12 Juli 2010.

Talcot, L & Verrinder, G. 2005. Promoting Health The Primary Health Care Approach. 3rd edition. Elsevier. Australia.

Topatimasang dkk (Tim Penyusun & Penyunting). 2005. Sehat Itu Hak Panduan Advokasi Masalah Kesehatan Masyarakat. Cetakan Kedua. Koalisi untuk Indonesia sehat. INSIST. Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan. FKM UI. Jakarta

United Nations Population Fund. 2005. Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jakarta: UNFA.

Usman. 2006. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan IV. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Varkey, Kureshi, Lesnick. 2010. Empowerment of Women and Its Association with the Health of the Community, Journal of Women’s Health, Volume 19, Number 1, 2010. Diakses 12 Juli 2010.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. PT Elex Media Komputindo.Jakarta.

World Health Organization. 2008. Primary Health Care Now More Than Ever. The World Health Report .

______________________GenevaUNDP-World Bank Waterand Sanitation Program. 2000. ParticipatoryHygiene andSanitationTransformationA new approach toworking with communities. WHO/EOS/96.11 Original: English. Diakses 30 Oktober 2010.

______________________, Social Mobilization and Training Unit (SMT) Departement of Control-Prevention-Eradication (CPE), Communicable Disease Programme (CDS). 2002. Mobilization for Action. Communication-for-Behavioural-Impact (COMBI). Diakses 1 November 2010.

Zubaedi. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Konstribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren. Cetakan Pertama. Pustaka pelajar.Yogyakarta.

40

LAMPIRAN -LAMPIRAN

41

LAMPIRAN 1 :

Contoh Format Laporan KKN Tematik Posdaya

PANDUAN FORMAT LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDAYA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DISUSUN OLEH:

TIM UPKKN UNS DAN DAMANDIRI UNS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2014

42

Format Laporan Akhir Mahasiswa KKN Tematik Posdaya

Halaman Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Lokasi KKN B. Maksud dan Tujuan Laporan C. Program Pembangunan Yang Telah Ada Di Lokasi D. Metode dan Sistematika Pembahasan

BAB II. BIDANG PERMASALAHAN DI LOKASI A. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kewirausahaan dan

Industri Rumah Tangga, Pengembangan Lingkungan, serta Keagamaan dan Budaya. B. Prasarana dan Sarana C. Produksi D. Administrasi dan Pemerintahan Desa

BAB III. REALISASI KEGIATAN MAHASISWA KKN A. Kegiatan Mandiri (Kegiatan masing-masing individu)

1. Bidang Kegiatan yang dipilih 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran yang ingin Dicapai 3. Hasil yang Dicapai dan Tindak Lanjut 4. Faktor Pendukung dan Penghambat

B. Kegiatan Kelompok 1. Bidang-Bidang Kegiatan 2. Hasil yang Dicapai dan Tindak Lanjut 3. Partisipasi Masyarakat dan Peran serta Pemda/Dinas/ Instansi 4. Kegiatan Yang Belum Terlaksana

BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-Saran

LAMPIRAN 1. Jadwal Kegiatan/ Program Kerja/ Matrik Jadwal Kegiatan 2. Peta Desa Lokasi KKNTematik Posdaya 3. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 5. Piagam Penghargaan (jika ada) 6. Dokumentasi kegiatan

43

Penjelasan Format Penulisan Laporan Akhir

• Pada Bab Pendahuluan, yang perlu ditekankan mengenai keadaan umum lokasi KKNTematik Posdaya, seperti: letak demografis dan luas wilayah desa KKNTematik Posdaya, jumlah/kepadatan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, kondisi pertanian, keadaan tanah, persawahan, perkebunan, perikanan, batas wilayah desa, topografi, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dipaparkan dalam deskripsi wilayah lokasi KKN Tematik Posdaya. Serta gambaran khusus terkait program Posdaya, khusunya bidang kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, kewirausahaan dan industri rumah tangga, pengembangan lingkungan, serta keagamaan dan budaya. Data kondisi wilayah KKN Tematik Posdayadapat diperolah dari data statistik, data monograf desa/kelurahan, data Profil Kesehatan Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Posyandu, sera data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh desa, serta sumber buku potensi desa yang diisi oleh mahasiswa KKN Tematik Posdayaselama masa observasi.

• Maksud dan tujuan penulisan laporan berisi informasi mengenai tujuan dari kegiatan KKNTematik Posdaya, baik untuk mahasiswa KKNTematik Posdaya, Unit Pengelola KKN UNS, Kepala Desa beserta perangkat desa dan untuk Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Dinas/Instansi terkait serta pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKNTematik Posdaya.Termasuk tujuan model PRECEDE PROCEED yang dipakai (Cukup 4-5 Halaman).

• Pada sub bab program pembangunan desa yang telah ada perlu diuraikan tentang sejarah desa, asal usul nama desa, tokoh-tokoh desa, dan potensi wilayah termasuk pariwisata baik spiritual maupun nonspiritual yang dapat dikembangkan. Perlu diuraikan pula program pembangunan desa yang telah disusun perangkat desa baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

• Bab II. PENILAIAN KEBUTUHAN DAN MASALAH SERTA PEMETAAN SOSIAL (SOCIAL ASSESSMENT}: KAJIAN KEADAAN DESA/ KELURAHAN SECARA PARTISIPATIF : Berisikan informasi hasil kajian setiap langkah model PRECEDE/PROCEED untuk penilaian kebutuhan dan masalah serta pemetaan sosial yang dilaporkan dengan cara sebagai berikut : • Langkah 1 : Identifikasi sosial (keluarga berkualitas) : Menghasilkan diagnosis

sosial tentang keluarga berkualitas dengan tolok ukur IPM (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonmi).

• Langkah 2 : Identifikasi masalah keluarga berkualitas : Mengidentifikasi masalah keluarga berkualitas dibandingkan dengan capaian program Desa Siaga dan Posyandu (Lampiran 7 : Data Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana) dihubungkan dengan faktor perilaku dan lingkungan. Selanjutnya menetapkan

44

urutan prioritas masalah keluarga berkualitas disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya.

• Langkah 3 : Identifikasi perilaku, gaya hidup, dan lingkungan : mengidentifikasi tiga kategori faktor-faktor yang mempunyai dampak langsung pada masalah keluarga berkualitas: Faktor pengaruh (predisposing factors), pendukung (enabling factors), dan penguat (reinforcing factors).

• Langkah 3 : Identifikasi pendidikan, keterampilan dan lingkungan yang dibutuhkan : Dengan mempertimbangkan tiga kategori faktor yang mempunyai dampak langsung.

• Langkah 4 : Identifikasi kebijakan, organisasi dan manajemen, serta dukungan sumber-sumber daya termasuk keuangan yang dibutuhkan.

• Langkah 5 : Implementasi : Mengimplementasikan program Posdaya meliputi kebijakan, pengorganisasian, manajemen dan dukungan sumberdaya, serta komponen program Posdaya;

• Langkah 6 Evaluasi : Mengevluasi setiap langkah dari keseluruhan model, meliputi evaluasi proses (langkah 7), evaluasi hasil (langkah 8), dan evaluasi dampak (langkah 9) program Posdaya.

• Bab III menguraikan tentang pelaksanaan KKN Tematik Posdayayang mencakup kegiatan mandiri dan kegiatan kelompok (termasuk didalamnya kegiatan utama, penunjang, pendukung, dan tambahan). Kegiatan mandiri harus mencerminkan disiplin ilmu yang bersangkutan atau keterampilan khusus yang dimiliki peserta KKN Tematik Posdaya. Kegiatan mandiri disusun oleh oleh masing-masing anggota kelompok.Berisikan informasi hasil setiap bidang untuk analisis masalah dan tujuan serta rencana kerja (Matrik Rangking, Matrik Penyelesaian Masalah, Analisis Pohon Masalah, Analisis Pohon Tujuan dan Matrik Rencana Kerja).

• Bab III juga menguraikan maksud dan tujuan kegiatan, manfaat dan sasaran, partisipasi masyarakat dan Pemda, Dinas/Instansi, peserta kegiatan (baik warga desa maupun mahasiswa KKN Tematik Posdaya). Selain itu dalam Bab III juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat, hasil yang dicapai, rekapitulasi biaya dan rencana tindak lanjut.

• Bab IV membahas mengenai kesimpulan dari hasil kegiatan KKN Tematik Posdayayang dilaksanakan. Kesimpulan berupa uraian singkat dari uraian bab ke bab, namun tidak tertutup kemungkinan bila ada hal-hal lain yang dapat disimpulkan asalkan berkaitan dengan pelaksanaan KKN Tematik Posdaya. Pada bagian saran menguraikan rekomendasi demi peningkatan dan kesempurnaan lebih lanjut, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Saran dapat ditujukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan serta segenap warga desa, Pemda setempat (baik Camat, Bupati,Dinas, Instansi yang berkaitan termasuk Unit Pengelola KKN UNS dan Damandiri UNS).

• Laporan diketik dengan format: Times New Roman; Font size 12, dengan 1,5 spasi

45

• Sebelum dikumpulkan, laporan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk mendapat bimbingan, arahan, revisi, serta perbaikan-perbaikan. Apabila telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPL, laporan dapat dijilid dan dikumpulkan ke Kantor Damandiri UNS atau melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

• Nilai akhir mahasiswa disampaikan oleh UPKKN kepada pihak Fakultas sebagai laporan.

LAMPIRAN :

� FOTO-FOTO KEGIATAN (sebaiknya masuk di dalam keterangan pada masing-

masing kegiatan)

� FIELD NOTE PESERTA KKN Tematik Posdaya PER HARI PER ORANG

SELAMA PROSES KKN Tematik Posdaya (Lampiran Wajib)

46

Format Halaman Cover (Warna Biru UNS)

LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

(PERIODE ……………….TAHUN 2014)

DESA : …………… KELURAHAN : …………… KECAMATAN : …………… KABUPATEN : ……………

DISUSUN OLEH:

NAMA

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………….………... …………….………...

NIM

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………….………... …………….………...

FAKULTAS/ JURUSAN ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………….………... …………….………...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2014

47

Contoh: Lembaran Pengesahan Tema/ Judul : ___________________________________________

_________________________________

Oleh:

NAMA

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………….………... …………….………...

NIM

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

FAKULTAS/ JURUSAN ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Lapangan KKN Tematik Posdaya,

( Nama Terang ) NIP……………………………..

Mengetahui:

Kepala Desa, Kepala UPKKN LPPM Desa : Universitas Sebelas Maret Kecamatan :

(Nama Terang ) Dr.Sc. Agr. Rahayu, SP.,MP. NIP. 197505292003121001

48

49

LAMPIRAN 2 :

EVALUASI KINERJA MAHASISWA KKNTEMATIK POSDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FORMULIR EVALUASI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

KABUPATEN/KOTA: ………………………… DESA : …………………………

KECAMATAN : ………………………… DUSUN : …………………………

KELURAHAN : ………………………… PERIODE/TAHUN : …………………………

NO

NAMA NIM NILAI NILAI

Pb KD* Kegiatan

Utama

Kegiatan

Penunjang

Kegiatan

Masyarakat

LAP TOTAL HURUF

A B C

Bobot Nilai (poin) maksimum 10 20 30 20 10 10 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KETERANGAN:

*) 50% nilai diambil dari nilai yang diberikan oleh Kepala Desa

A : lebih dari 85 Pb : Pembekalan

B+ : 75-84 KD : Kerjasama dan Disiplin Surakarta, ………………………….

B : 65-74 Lap : Laporan

C+ : 55-64

C : 45-54

D : 35-44 ( Nama lengkap dan gelar )

E : kurang dari 34 NIP.

50

LAMPIRAN 3 :

EVALUASI KINERJA MAHASISWA KKN TEMATIK POSDAYA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FORMULIR EVALUASI KEPALA DESA

KABUPATEN/KOTA : ………………………… DESA : …………………………

KECAMATAN : …………………………DUSUN : …………………………

KELURAHAN : …………………………PERIODE/TAHUN : …………………………

NO NAMA NIM NILAI KINERJA DAN DISIPLIN *)

1 Sangat

baik

Baik Cukup Kurang

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan: Lingkari Nilai Yang Diberikan

Sangat baik : 85-100 Tanggal,

…………………………………….

Baik : 75-84

Cukup : 65-74

Kurang : 55-64

Nama Kepala Desa.

51

Lampiran 4 : Contoh Cover Catatan Lapangan

CATATAN LAPANGAN

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK POSDAYA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Disusun Oleh :

Nama :

NIM :

Kelompok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

52

LAMPIRAN 5 :

Tata Cara Penulisan Laporan KKN Tematik Posdaya dalam BentukArtikel Jurnal 1. Ukuran Kuarto A4 dan jumlah halaman artikel antara I5 – 20 halaman, dengan spasi

1,5 cm dan jenis font Times New 12point.

2. Setiap kata asing yang bukan nama orang, tempat, dan lain-lain ditulis italic.

3. Artikel mencakup hal-hal berikut ini:

� Judul

� Abstrak

� Gambaran keadaan masyarakat sesuai topik/Tematik Posdaya (berisikan data-data

sekunder dan hasilsocial assessment, dilengkapidengan foto, sketsa dsb).

� Analisis masalah dan potensi masyarakat sesuai topik/Tematik Posdaya (berisikan

uraian-uraian hasil analisis masalah, kearifan lokal (lokal wisdom), dan

sumberdaya lokal (local reseourches)

� Harapan-harapan masyarakat sesuai topik/Tematik Posdaya(berisikan uraian hasil

analisis tujuan/harapan)

� Dinarnika untuk menjawab harapan/problematik (berisikan uraian mengenai

strategi, rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya)

� Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi

Teknik penulisan rujukan/sitasi mengikuti aturan Harvard

53

LAMPIRAN 6 :

DATA DASAR POSDAYA

No Sasaran program Posdaya

Jumlah Tingat Desa

Jumlah di Dusun 1

…………..

Jumlah di Dusun 2

…………..

Jumlah di Dusun 3

…………..

Jumlah di Dusun 4

…………..

Jumlah di Dusun 5

………….. 1 Wanita Usia

Subur

2 Pasangan Usia Subur

3 Ibu hamil 4 Ibu

melahirkan

5 Ibumenyusui 6 Bayi (0-

ltahun)

7 Anak Balita (1-5tahun)

8 Anak-anak usia sekolah (6-15 tahun)

9 Remaja 10 Usia lanjut 11 Kelompok

pengajian

12 Taman Pendidikan Al-Qur’an

13 Industri kecil-Rumah Tangga

14 Pemanfaatan halaman pekarangan

54

LAMPIRAN 7 :

DATA BIDANG KESEHATAN – KELUARGA BERENCANA

A. INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PADA PROGRAM DESA SIAGA

Desa/Kelurahan : ………………………. Nama Kecamatan : ………………………. Kabupaten : ……………………… MASUKAN No Tolok ukur Keadaan Keterangan 1 Ada/tidaknya Forum

Masyarakat/Kesehatan Desa Ada/tidak

2 Ada/tidaknya Poskesdes dan sarana bangunannya)

Ada/tidak

3 Ada/tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat (Posyandu dll)

Ada/tidak

4 Ada/tidaknya tenaga kesehatan di Poskesdes

Ada/tidak

5 Ada/tidaknya dana untuk program pemberdayaan masyarakat

Ada/tidak

a. Desa Siaga Ada/tidak b. Posyandu Ada/tidak PROSES 1 Frekuensi pertemuan Forum

Masyarakat/Kesehatan Desa Setiap bulan

2 Berfungsi/tidaknya pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes

Berfungsi/tidak

3 Berfungsi/tidaknya Sistem Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Bencana

Berfungsi/tidak

4 Berfungsi/tidaknya Sistem Surveilans Berbasis Masyarakat

Berfungsi/tidak

5 Ada/tidaknya kegiatan promosi kesehatan untuk Kadarzi dan PHBS

Ada/tidak

KELUARAN (OUTPUT) 1 Cakupan pelayanan kesehatan

dasar/Poskesdes Lampirkan

2 Cakupan pelayanan UKBM (Posyandu)

Terlampir di point B

Tahun : 2014 Jumlah penduduk : …………………….

55

3 Jumlah kasus kegawat-daruratan dan KLB yang dilaporkan

4 Cakupan rumah tangga yang memperoleh penyuluhan Kadarzi dan PHBS

HASIL AKHIR ( OUTCOME) 1 Jumlah penduduk yang menderita

sakit (dalam setahun)

2 Jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa (dalam setahun)

3 Jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia (dalam setahun)

4 Jumlah bayi (0-1 tahun) yang meninggal dunia

5 Jumlah anak balita (1-5 tahun) yang meninggal dunia

6 Jumlah balita dengan gizi buruk

CATATAN :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

56

B. INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PADA PROGRAM POSYANDU : TINGKAT KEMANDIRIAN POSYAND U

Desa/Kelurahan : …………………. Lokasi Posyandu (Dusun/RW) : ………………….

No Indikator Target Hasil Keterangan

1 Frekuensi penimbangan Setiap bulan ………

2 Rerata kader tugas 5 kader/ Posyandu

……….

3 Rerata cakupan D/S 80% …… %

4 Rerata cakupan N/S 70% …… %

4 Cakupan kumulatif KB 70% …… %

5 Cakupan kumulatif KIA

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 % ……. %

b. Persalinan oleh tenaga kesehatan

90 % ……. %

6 Cakupan kumulatif imunisasi

a. Polio 4 100 % ……. %

b. Campak 100 % ……. %

7 Program tambahan Ada/Tidak ada Sebutkan : ……………

8 Cakupan dana sehat …….. %

CATATAN :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tahun : 2014 Jumlah penduduk : …………...

57

LAMPIRAN 8 :

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM/FOKUS GROUP DISKUSI MODEL PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POSDAYA

BERBASIS PENILAIAN KEBUTUHAN MASYARAKAT A. Informan

1. KelompokAparat Pemerintahan Desa/Kelurahan: Kepala desa/Lurah, Kepala urusan

kesejahteraan rakyat dan kepala dusun; 2. Kelompok komunitas : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/LPMK), Organisasi Masyarakat (Pengurus PKK Desa/Kelurahan, Karang Taruna), RT, kader, dan tokoh masyarakat (tokoh agama, wanita, pemuda).

B. Identitas Informan (KelompokAparat Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kelompok komunitas) - Nama informan : ………………………………… - Jabatan : ………………………………… - Tanggal wawancara/FGD : …………………………………

C. Materi Wawancara Mendalam/Fokus Group Diskusi 1. Menurut bapak/ibu, apa itu keluarga berkualitas? 2. Menurut bapak/ibu, apa tolok ukur keluarga berkualitas?

a. Aspek pendidikan : …………………………………………………………….. b. Aspek kesehatan : ……………………………………………………………. c. Aspek ekonomi : …………………………………………………………….. (Indikator subjektif dari keluarga berkualitas dapat mencakup kesejahteraan, kebahagiaan dan rasa harga diri/self-esteem, diskriminasi, pengagguran, dan kriminal; Indikator kesehatan dipergunakan untuk menentukan hidup sehat dan panjang umur, diukur dengan angka harapan hidup, dihitung dari angka kematian bayi)

3. Menurut bapak/ibu, apa masalah keluarga berkualitas?

a. Aspek pendidikan : …………………………………………………………….. b. Aspek kesehatan : ……………………………………………………………. c. Aspek ekonomi : ……………………………………………………………. (Menggunakan data epidemiologi untuk menentukan masalah keluarga berkualitas yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial dan kesehatan yang ada pada jawaban pertanyaan 1 dan 2, yang diidentifikasi dengan mengutamakan tujuan kesehatan atau masalah yang mungkin memberi kontribusi untuk mengidentifikasi kebutuhan pada jawaban pertanyaan 1 dan 2. Data epidemiologi bersama dengan data klinis dan hasil investigasi data (Kinerja program Desa Siaga dan Posyandu) sangat berguna untuk pengambilan keputusan.Data epidemiologi mencakupangka kematian, kesakitan, kesuburan, serta ketidakmampuan dan dimensi-dimensinya

58

(kejadian, distribusi, intensitas dan durasi). Pada KKN Tematik Posdaya menitik beratkan pada cakupan kinerja program Desa Siaga, Posyandu, dan kinerja Puskesmas berdasarkan standar pelayanan kesehatan/SPM. Juga memasukan beberapa faktor determinan lain (seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial budaya, dll) yang dapat mempengaruhi keluarga berkualitas. Setelah mengidentifikasi masalah keluarga berkualitas, selanjutnya menetapkan prioritas masalah untuk menentukan program Posdaya yang akan disusun).

4. Bagaimana perilaku dan gaya hidup, serta lingkungan berhubungan dengan masalah keluarga berkualitas dihubungkan dengan faktor pengaruh, penguat dan pendukung? (Mengidentifikasi perilaku dan gaya hidup, serta lingkungan yang berhubungan dengan masalah keluarga berkualitas pada fase 2. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan perilaku dan gaya hidup, serta lingkungan dengan keluarga berkualitas seperti yang diasosiasikan dengan mengutamakan masalah keluarga berkualitas yang telah diseleksi pada fese 2. Juga menetapkan prioritas, menentukan tujuan dari perilaku dan gaya hidup, serta lingkungan yang akan dituju dalam program Posdaya. Mengidentifikasi perilaku dan gaya hidup, serta lingkunganmana yang penting ataupun yang dapat berubah. Juga pada fase 3 mengidentifikasi faktor keturunan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan yang dapat berakibat pada keluarga berkualitassebagai faktor tambahan pada perilaku. Lingkungan lebih menunjukkan pada faktor-faktor luar dari individu yang mempunyai pengaruh pada perilaku, kesehatan dan keluarga berkualitas. Faktor-faktor risiko yang spesifik juga dapat berakibat pada kekuatan sosial. Fase ini dapat diselesaikan dengan menggunakan tabel 2x2).

59

TABEL HUBUNGAN PERILAKU DAN GAYA HIDUP DENGAN MASALAH KELUARGA BERKUALITAS

No Aspek Masalah Keluarga Berkualitas

1 Perilaku dan Gaya hidup

Faktor pengaruh

Faktor penguat

Faktor pendukung

2 Lingkungan Fisik dan Biologi

Faktor pengaruh

Faktor penguat

Faktor pendukung

3 Lingkungan Sosial-Budaya

Faktor pengaruh

Faktor penguat

Faktor pendukung

60

5. Bagaimana hubungan perilaku dan gaya hidup, serta lingkungan kesehatan dengan

masalah keluarga berkualitas?

a. Apa faktor yang mempengaruhi (predisposing factors)keluarga

berkualitas(seperti, pengetahuan, sikap, keyakinan, kesukaan, dan self-

efficacy(persepsi kemampuan orang untuk mengontrol terhadap perilaku yang

diinginkan)?

1) Pengetahuan : ………………………………………………………………….

2) Sikap : ………………………………………………………………….

3) Keyakinan : ………………………………………………………………….

4) Kesukaan : ………………………………………………………………….

5) Self-efficacy: ………………………………………………………………….

b. Apa faktor yang mendukung (enabling factors) keluarga berkualitas(seperti

keterampilan, ketersediaan dan akses terhadap sumber daya atau layanan

kesehatan, penghasilan atau asuransi kesehatan, hukum, peraturan, regulasi, dan

politik, adanya ganjaran atau hukuman)?

c. Apa faktor yangmemperkuat (reinforcing factors) keluarga berkualitas(seperti,

dukungan sosial, modal sosial, gotong royong, kepemimpinan, penghargaan

ekonomi, norma sosial)?

d. Bagaimana gaya hidup (merokok, alkohol, diet, minum alkohol) berhubungan

dengan masalah keluarga berkualitas?

e. Bagaimana faktor lingkungan kesehatan (fisik, sosial-budaya) berhubungan

dengan masalah keluarga berkualitas?

1) Faktor fisik : ………………………………………………………….

2) Faktor sosial-budaya : ………………………………………………………….

6. Jelaskan pendidikan, keterampilan dan lingkungan yang dibutuhkan.

a. Pendidikan apa yang dibutuhkanuntuk mewujudkan keluarga berkualitas?

b. Keterampilan apa yang dibutuhkanuntuk mewujudkan keluarga berkualitas?

c. Lingkungan (fisik, sosial-budaya) apa yang dibutuhkanuntuk mewujudkan

keluarga berkualitas?

1) Lingkungan fisik : ……………………………………………………..

61

2) Lingkungan sosial-budaya: …………………………………………………….

(Fase keempat: mengidentifikasi pendidikan, keterampilan dan lingkungan yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor pengaruh, pendukung, dan penguat yang mempunyai potensi mempengaruhi perilaku kesehatan. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih danmengkategorikan pada tiga kelompok dari faktor-faktor yang berpotensi pada kesehatan dan perubahan perilaku yaitu faktor-faktor pengaruh (predisposisi), pendukung dan penguat. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor pengaruh, penguat dan pendukung mempunyai potensi untuk mempengaruhi keluarga berkualitas. Faktor-faktor ini juga dapat memudahkan atau menghalangi keluarga berkualitas. Dengan menentukan prioritas, faktor-faktor yang telah diidentifikasi di fase ini menjadi fokus intervensi program Posdaya yang akan direncanakan).

7. Bagaimanarencana kebijakan program Posdayadi Desa?

8. Bagaimanarencanapengorganisasi program Posdaya di Desa?

9. Bagaimanarencanamanajemen/pengelolaan program Posdaya di Desa?

10. Bagaimanarencanadukungan keuangan untuk program Posdaya di Desa?

11. Bagaimanarencanadukungan sumber daya lokal untuk program Posdaya?

a. Sumber daya alam : ………………………………………………………………

b. Sumber daya manusia (kader, tokoh masyarakat) : ……………………………..

c. Sarana program : …………………………………………………………………

d. Dana : ………………………………………………………………………….....

12. Bagaimana implementasi/pelaksanaan program Posdaya meliputi kebijakan,

pengorganisasian, manajemen, dukungan sumberdaya,dan komponen program

Posdaya?

a. Bagaimana kebijakan program Posdaya?

b. Bagaimana pengorganisasian program Posdaya?

c. Bagaimana manajemen/pengelolaan program Posdaya?

d. Bagaimana dukungan sumber daya program Posdaya?

e. Apakah perlu dilakukan pembentukan Posdaya?

f. Apakah perlu dilakukan pelatihan kader Posdaya?

13. Bagaimana melakukan evaluasi program Posdaya?

a. Bagaimana melakukan evaluasi proses pembentukan dan pengembangan

program Posdaya?

62

b. Bagaimana melakukan evaluasi hasil program Posdaya?

1) Kapan melakukan evaluasi program Posdaya?

2) Apa aspek yang dievaluasi pada program Posdaya?

3) Siapa yang melakukan evaluasi program Posdaya?

4) Apa indikator keberhasilan program Posdaya?

63

LAMPIRAN 9 :

IDENTIFIKASI MASALAH, POTENSI LEMBAGA, POKOK-POKOK RENCANA KEGIATAN POSDAYA

Desa/Dusun/Dukuh/Rw : Desa/ Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : …………….

No Bidang Posdaya

Identifikasi Masalah

Identifikasi Potensi,

Lembaga, Sumber

daya

Bentuk kegiatan

yang direkomen

dasikan

Pokok Rancangan Kegiatan

Hasil Yang Diharapkan

Manfaat Jangka Pendek

Jangka Panjang

1 Pendidikan 2 Kesehatan

dan KB

3 Kewirausahaan

4 Pengemba ngan lingkungan

5 Keagamaan dan budaya

2014

Mengetahui Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Kelompok ………………. ………………………………… …………………………………. Nama Terang dan Tanda Tangan Nama Terang dan Tanda Tangan

64

LAMPIRAN 10 :

RENCANA PROGRAM POSDAYA

No Bidang Posdaya Rencana program

Tujuan Sasaran Pelaksana

1 Pendidikan

2 Kesehatan dan Keluarga Berencana

3 Kewirausahaan

4 Pengembangan lingkungan

5 Keagamaan dan Budaya

65

LAMPIRAN 11 :

PEDOMAN LOKAKARYA PEMBENTUKAN POSDAYA

DI LOKASI KKN TEMATIK POSDAYA UNS

AGENDAACARA:

1. Pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam identifikasi dan pemecahan masalah keluarga dan masyarakat yang dihadapi � (diawali presentasi hasil penilaian kebutuhan daan masalah serta pemetaan sosial tingkat desa/kelurahan);

2. Pentingnya pemanfaatan dan pendayagunaanpotensi sumber daya setempat dan sarana yang ada (Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, Koperasi, Perbankan, dll);

3. Perlunya dibentuk Posdaya sebagai forum silaturahmi, komunikasi, advokasidan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluargasecara terpadu.

TUJUAN:

1. Pendekatan dan silaturahmi dengan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan desa, kepada aparat/pamong desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LMMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Tingkat desa/kelurahan, pemuka/tokoh masyarakat, serta calon kader Posdaya yang akan dilatih (1 orang/RT);

2. Sosialisasi dan pentingnya pembentukan Posdaya, serta pentingnya pemanfaatan dan pendayagunaanpotensi sumber daya setempat dan sarana yang ada;

3. Penyamaan persepsi dan pola pikir aparat pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat desa/kelurahan terhadap permasalahan dan pemecahan masalah dengan potensi yang ada dan bergotong royong secara swadaya untuk membentuk dan mengembangkan Posdaya;

4. Penyusunan rencana program dan kegiatan Posdaya, serta pembentukan kepengurus Posdaya;

5. Terbentuknya Posdaya dan kepengurusannya tingkat dusun dan desa/kelurahan yang solid, kompeten, dan berkemampuan yang disetujui dan didukung oleh seluruh unsur desa;

6. Disetujui dan dikukuhkannya calon kader dari masing-masing RT yang akan dilatih.

PIMPINAN/PENANGGUNGJAWAB: Kepala Desa/Lurah.

PESERTA:

1. Aparat/Pamong Desa (Kepala Desa/Lurah, KepalaUrusan Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Dusun).

2. Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) 3. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LMMK),

66

4. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Tingkat desa/kelurahan PKK 5. Pengurus Karang taruna Tingkat Desa/Kelurahan; 6. Pengurus Pengajian Majelis Ta’lim, Majelis Tafsir Al-Qur’an, Aisyiah

Muhammaddiyah, Muslimat NU, dsb 7. Pemuka/Tokoh masyarakat, 8. Camat atau yang mewakili kantor kecamatan 9. Kepala Puskesmas, Bidan Desa dan Pegawai kesehatan dan KB yang bertempat

tinggal di desa/kelurahan tersebut. 10. Ketua RT dan calon kader Posdaya dari setiap RT

METODE: Presentasi, Ceramah, Curah pendapat, Tanya jawab/Diskusi.

WAKTU: Sesuai kesepakatan antara pemimpin desa, fasiltator dan dosen pembimbing

HASIL:

1. Semua pemangku kepentingan (stakeholders) desa menyetujui, mendukung, dan berperan aktif dalam pembentukan, pengembangan dan pelestarian kegiatan program Posdaya;

2. Tersusunya program dan kegiatan Psdaya 3. Terbentuknya Posdaya dan kepengurusannya 4. Disetujui dan dikukuhkannya calon kader dari masing-masing RT yang akan

mengikuti pelatihan Posdaya

67

68

69

70

LAMPIRAN 12 :

DAFTAR HADIR MAHASISWA PESERTA KKN TEMATIK POSDAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015 NAMA DESA : KELOMPOK : Minggu ke : KECAMATAN : KABUPATEN: DPL : No Nama Mahasiswa NIM Tgl.. Tgl.. Tgl.. Tgl.. Tgl.. Tgl.. Tgl..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Mengetahui Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok Nama Terang dan Tanda Tangan Nama Terang dan Tanda Tangan

71