BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, teknologi dan informasi yang

terus meningkat, bidang arsitektur dan pihak yang terkait terus dihadapkan

untuk menyeimbangkan berbagai pertumbuhan dunia yang terus mengalami

perubahan tersebut. Khususnya dunia akademik yang bergelut pada bidang

arsitektur harus mengadakan penerapan teori dan praktik yang disesuaikan

dengan tuntutan dunia kerja yang berpacu pada kemajuan teknologi dan

informasi, misalkan dengan kemajuan teknologi komputer yang telah

diterapkan dalam semua bidang kerja.

Salah satu cara dalam mendukung kebijakan akademik yang

memecahkan masalah tersebut dengan diadakannya Kerja Praktik bagi semua

mahasiswa/i arsitektur. Dalam hal ini, Kerja Praktik 2 dengan bagian praktik

yang dilakukan adalah sebagai asisten arsitek perencana di kantor atau

sebagai perancang (drafter) gambar kerja, dengan tugas tersebut diharapkan

dapat menimba ilmu dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan mendapat

beberapa masukan sebelum masuk kedalam dunia profesional sebagai

seorang arsitek.

Kerja praktik merupakan salah satu prasyarat yang harus ditempuh atau

diselesaikan oleh seluruh mahasiswa yang akan menyelesaikan kegiatan

akademiknya, yang dalam kegiatannya berhubungan dengan upaya penerapan

teori dan praktik dalam suatu instansi atau perusahaan. Instansi atau

perusahaan yang dimaksud adalah suatu badan usaha, tim perencana atau

konsultan perencana yang telah mendapatkan SK mendirikan sebuah lembaga

perusahaan konsultan khususnya pada bidang arsitektur.

Dalam dunia nyata kita sebagai mahasiswa arsitektur dituntut untuk

lebih bisa berkompetisi dengan orang lain dalam persaingan yang sehat

tentunya. Untuk dapat bersaing dengan orang lain maka setiap mahasiswa

1

dibekali dengan ilmu-ilmu yang sekiranya dapat menunjang kebutuhan

tersebut. Salah satunya dengan melakukan kerja praktik.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kerja praktik kali ini adalah

perencanaan rancangan yang akan dilaksanakan di lapangan, mulai dari

penuangan ide kedalam konsep sampai menjadi desain yang direalisasikan.

Kegiatan dilakukan dengan membentuk tim dan membagi masing-masing

pekerjaan.

Karena dalam pelaksanaannya perancangan tidak hanya membutuhkan

waktu yang singkat dan konsep desain sekali jadi, namun banyak sekali

terjadi perubahan dan revisi yang dilakukan sebelum desain benar-benar

layak untuk dilaksanakan.

1.2. Pengertian Kerja Praktek Profesi (Perencanaan)

Kegiatan kerja praktek profesi (perencanaan) merupakan suatu

kewajiban bagi mahasiswa calon arsitek untuk mengikuti pekerjaan pada

suatu instansi. Pada kegiatan ini, calon arsitek akan diperkenalkan secara

lebih dekat, lebih komunikatif dan komprehensif dalam hal perencanaan dan

perancangan suatu proyek pembangunan yang nyata dalam arti objek

pembangunan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang memerlukan

suatu koordinasi, integrasi, dan toleransi yang timbal balik untuk hasil yang

terpadu dan optimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kerja praktek 2 ini merupakan kelanjutan dari kerja

praktek I, akan tetapi lingkup pekerjaan yang dilaksanakan berbeda. Kegiatan

lebih banyak dilakukan didalam studio dan lebih kepada perencanaan

bangunan.

Disamping itu juga diharapkan mahasiswa dapat menerapakan dan

membandingkan langsung ilmu teori yang didapatkan dibangku kuliah

dengan apa yang didapatkan dilapangan/kantor dengan merencanakan

2

langsung dikantor untuk mengamati dan mempelajari persoalan-persoalan

yang timbul di Konsultan.

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui proses perencanaan sebuah proyek dalam dunia kerja.

Menjadi perencana sekaligus drafter dalam sebuah proyek.

Mengetahui struktur organisasi perusahaan dan ruang lingkup pekerjaan

perusahaan.

Memperoleh ilmu dan pengetahuan yang berbeda dengan yang dipelajari

didalam perkuliahan.

Dapat menjadi gambaran sebagai langkah awal mengikuti dunia kerja.

Mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan sebagai tim.

Meningkatkan pola berfikir dan mampu untuk mengimplementasikan

teori dengan praktik perencanaan.

Mampu menerima dalam menghadapi permasalahan dan dapat

menyesuaikannya dengan jadwal atau pekerjaan yang terencana sesuai

dengan yang diberikan oleh pemberi tugas.

Menambah daya kreatifitas dalam berkarya khususnya dengan

diikutsertakan dalam suatu perencanaan pembangunan secara langsung.

1. Menambah pengetahuan dalam dunia kerja dengan membandingkan teori yang

didapat sebagai perencana dan ikut serta dalam melakukan perencanaan suatu

pembangunan.

1.4. Metode Pelaksanaan Kerja Praktek Profesi (Perencanaan)

Bentuk penulisan laporan ini adalah studi terhadap objek tertentu dari

suatu instansi, yang mana penulisannya didasarkan atas data yang

dikumpulkan dari berbagai pihak yang terkait pada proyek Perencanaan

tersebut.

Adapun data tersebut dikumpul dengan berbagai metode antara lain:

1. Metode identifikasi

metode identifikasi adalah pengamatan langsung dilapangan atas proses

pelaksanaan pekerjaan pada proyek tersebut.

3

2. Metode diskusi atau wawancara

Metode diskusi atau wawancara adalah dengan melakukan Tanya jawab

dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek, hal ini dilakukan

untuk mendapatkan data-data tentang hal-hal yang bersifat teknis.

3. Metode data dan literatur

Metode data dan literatur adalah pengamatan melalui studi literatur dan

dokumen-dokumen proyek yang semuanya sangat membantu dalam

pelaksanaan kerja praktek.

4. Menyusun laporan selama kegiatan kerja praktek dengan dibantu

bimbingan dari dosen mata kuliah kerja praktek profesi.

1.5. Lingkup Pembahasan Kerja Praktek Profesi (Perencanaan)

Mengingat jadwal waktu kerja praktek sangat terbatas, yakni, 9 minggu

sehingga dalam laporan ini tidak membahas secara keseluruhan dari

pelaksanaan kerja di instansi tersebut.

Dalam laporan ini kami membahas lingkup pekerjaan secara visualisasi

didalam proyek perencanaan kerja praktek antara lain:

1. Pekerjaan surve lokasi dan pengukuran lokasi/bangunan

2. Pekerjaan penggambaran bestek

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistimatika pembahasan laporan ini terdiri dari beberapa bab antara lain:

PERTAMA PendahuluanPada bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud

dan tujuan, batasan masalah, metode pembahasan, dan

sistim matika pembahasan.

KEDUA Tinjauan Teoritis PerencanaPada ini menguraikan tentang pengertian, tinjauan,

persyaratan, jenis dan kriteria, kegiatan, lingkup pekerjaan,

cara mendapatkan proyek, proses pengadaan proyek dan

badan-badan yang terlibat, tanggung jawab, hak dan

4

kewajiban, hubungan kerja, imbalan jasa, dan sistem

pembayaran suatu konsultan perencana, cara mendapatkan

proyek, proses pengadaan proyek dan pengelola proyek.

KETIGA Analisa Dan Pembahasan CV. ASIA LINTAS RAYA

Dan Gedung Pendidikan LPMP

Menguraikan tentang sejarah singkat CV AIKINDO REKA

CIPTA dan Gedung LPMP, latar belakang, data

administrasi perusahaan, organisasi perusahaan,

pengalaman perusahaan, dan analisa data perorangan.

KEEMPAT Penutup

Pada ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERENCANA

5

2.1. Tinjauan Teoritis Konsultan Perencana

2.1.1. Denah

Denah atau Plan : berasal dari kata latin PLANUM berarti dasar,

arti lebih jauh lantai

Denah adalah merupakan penampang potongan horisontal dari

suatu obyek/bangunan, yang potongannya terletak pada ketinggian

1,00 m dari atas lantai ruangan dalam bangunan

Fungsi denah antara lain untuk menunjukkan:

1. fungsi ruang

2. susunan ruang

3. sirkulasi ruang

4. dimensi ruang

5. letak pintu dan bukaan

6. isi ruang

7. fungsi utilitas ruang (air, listrik, AC, dll.) pada denah-denah tertentu

Denah mencerminkan skema organisasi kegiatan dalam

bangunan dan merupakan unsur penentu bentuk bangunan. Denah

berguna untuk mengungkapkan banyak hal, seperti untuk

mengungkapkan banyak hal seperti ruang sirkulasi dengan ruang

untuk beraktivitas, dan hubunganya baik antar ruang di dalam

bangunan maupun diluar bangunan yang masih terletak didalam

tapak, secara keseluruhan memberi makna bagi bangunan tersebut.

Menempatkan gambar denah pada suatu tapak dalam bidang gambar

mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu :

1. Posisi arah utara, umumnya menghadap keatas.

6

2. Posisi jalan, sebagai orientasi pencapaian ke tapak, umumnya

ditempatkan dibagian bawah bidang gambar dengan layout

bangunan yang dominan ortografis dan sejajar terhadap bidang

bawah gambar.

Tujuan gambar denah :

1. Untuk menjelaskan Ruang Ruang dua dimensi yang direncanakan

2. Hubungan Ruang

3. Fungsi Ruang

4. Ukuran Ruang Posisi / elevasi lantai / Ruang

5. Hubungan Rg dalam (interior) dan Rg luar (ekstrior)

6. Letak pintu dan jendela

7. Susunan perabotan (Furniture)

8. Karakter obyek bangunan

Kelengkapan dalam Mengkomunikasikan Gambar Denah

Nama gambar dan skala gambar

1. Ukuran ruang

2. Notasi dinding

3. Notasi bukaan pintu dan jendela

4. Notasi struktur kolom

5. Notasi area basah

6. Notasi teras

7. Piel muka tanah

8. Piel lantai

9. Garis arah pemotong

10. Garis Rencana Atap

2.1.2. Tampak

Definisi: Wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari

luar bangunan.

7

Fungsi gambar tampak antara lain untuk menunjukkan:

1. dimensi bangunan

2. proporsi

3. gaya arsitektur

4. warna & material

5. estetika

Gambar tampak sama pentingnya dengan gambar denah dan

potongan.

Secara teknis dibuat berdasarkan proyeksi orthogonal sehingga

secara grafis akan terlihat gambar berupa dua dimensi yang datar.

Yang perlu diperhatikan dalam menggambar tampak yakni :

1. Letak pintu / jendela

2. Ketinggian bangunan

3. Bentuk atap

4. Tinggi pintu standart T.200 210 cm

5. Letak garis ambang kusen dan jendela bawah dan atas diusahakan

sama

6. Ketinggian lantai terhadap muka tanah.

Karena digambar secara dua dimensi, pada gambar tampak

kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya

menjadi tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya (sesuai skala),

yakni garis atau bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar.

Untuk arah pandang sendiri tidak tergantung pada suatu patokan yang

pasti. Bisa jadi gambar tampak dinamai sesuai dengan arah mata

angin (tampak utara, tampak timur, dll.) atau dinamai sesuai view

tertentu seperti tampak dari danau, tampak dari jalan raya, dsb. Selain

itu bisa juga diberi nama tampak A, tampak B, dst. Sesuai keinginan

dari sang arsitek yang ditentukan pada denah.

Gambar tampak bisa dilengkapi :

8

1. Rendering (pohon / tanaman)

a. Arsir bayangan (efek cahaya)

b. Penampilan material (bahan bangunan)

Untuk memperlihatkan gambar-gambar 2 dimensi kelihatan tiga

dimensional. Gambar tampak bangunan adalah cara

mengkomunikasikan bentuk fisik arsitektur yang dilihat dari

arah pandang frontal (ortografis dengan bidang obyeknya).

Tampak bangunan paling tidak memiliki 4 arah pandang dari

obyek bangunan tersebut. Dalam mengkomunikasikan

gambar tampak bangunan, maka faktor tapak berperanan

penting untuk diperhatikan, faktor lingkungan memberikan

estetika tersendiri terhadap obyek bangunan tersebut.

Terdapat beberapa karakter komunikasi tempak yang

diakibatkan oleh posisi bangunan terhadap karakteristik

tapaknya.

2. Keterangan gambar (Nama gambar dan skala yang

dikomunikasikan)

3. Proyeksi gambar tampak :

a. Bagian atap

b. Bagian badan

c. Bagian kaki bangunan

d. Lingkungan (alam dan suasana)

4. Proyeksi gambar detail tampak

a. Bagian atap :

1) Bentuk atap

2) Bukaan atap

3) Kemiringan atap

4) Listplank atap

5) Canopy

b. Bagian badan :

9

1) Kusen (untuk pintu, jendela, lobang angin, dan

kombinasinya)

2) Daun pintu, daun jendela, lobang angin

3) Dinding

4) Pelapis tambahan di dinding (estetika)

c. Bagian kaki bangunan

1) Finishing kaki bangunan

2) Teras

3) Tangga/trap

d. Bagian lingkungan alam

1) Posisi lahan

2) Skala pohon

3) Suasana

5. Proyeksi tampak

Perbandingan tinggi terhadap lebar bangunan

Berkesan tinggi/rendah

Berkesan seimbang /tidak seimbang

a. Informasi kedalaman ruang1) bidang depan 2) bidang tengah Tampak

teknik bayangan sangat menentukan

3) bidang belakangb. Informasi karakteristik dari material

1) Masif :

a) Tembok/batu tempel

b) Kayu/panel papan

c) Genteng/sirap/seng/asbes, dll

2) Transparan :

a) Kaca

10

b) Kerawang/rooster

c) Teralis/tirai

3) Tampilan gambar tampak yang komunikatif sesuai maksud

dan tujuan gambar

a) Skala komunikatif

1 : 200 atau 1 : 100 (Diutamakan, Dimensi, Dan

estetika tampak)

b) Skala komunikatif

1 : 50 (Diutamakan, Ketelitian gambar, keterangan

bahan pada tampak)

Langkah kerja mengkomunikasikan gambar tampak :

Sebagai langkah awal adalah menggambarkan secara lengkap

batas-batas yang berperan dalam tampak, seperti tinggi bangunan,

posisi entrance bangunan.

Gambar tampak dalam skala ini tidak dilengkapi keterangan

obyek. Yang dikomunikasikan adalah notasi-notasi bahan, dimensi,

bayangan, suasana, yang menunjang komunikati- estetika dari

bentuk tampak tersebut.

Untuk melengkapi ekspresi gambar yang komunikatif dan

estetik maka gambar tampak depan tersebut dilengkapi dengan

bayangan akibat sinar matahari yang diharapkan menjelaskan

kedalaman dari bidang-bidang tampak. Arah datang sinar matahari

diasumsikan sejajar 0dengan sudut 45 (asumsi sudut ini ditetapkan

oleh si perencana).

Agar dapat mengkomunikasikan bayangan ini dengan benar

harus diperhatikan kedudukan dari elemen-elemen yang berperan,

yaitu posisi dari elemen-elemen tersebut pada gambar denah dan

gambar potongan.

11

Selanjutnya gambar tampak itu dilengkapi secara proporsi

terhadap skala manusia dan lingkungannya.

Tampilan aspek komunikatif-estetik gambar tampak di atas

merupakan gambar presentasi tampak yang normal, baik dalam

gambar-gambar untuk persyaratan peraturan (perijinan), gambar

untuk dipublikasikan dalam buku-buku Arsitektur, publikasi iklan,

maupun untuk komunikasi kepadaa pemberi tugas (lingkup

pendidikan atau lingkungan non pendidikan).

Adapun tampilan gambar tampak depan yang sesuai dengan

gambar denah seharusnya digmbarkan tampak dari pagar depan.

Gambar pagar depan ini seringkali tidak ikut ditampilkan karena

dikuatirkan menjadi rancu dan merusak estetika dari gambar tampak.

Tampilan gambar tampak samping, jika batas bangunan

berhimpitan dengan batas tapaknya tidak mutlak diperlukan,

tujuannya disajikan hanya untuk menggambarkan outline bangunan.

Contoh komunikasi gambar tampak samping,

Tampilan gambar tampak belakang, mutlak diperlukan karena

perlu diperhatikan oleh pemberi tugas, apalagi jika pemberi

tugas merupakan pihak pemakainya.

Kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar tampak:

Teknik komunikasi gambar tampak dalam skala 1:50,

sama halnya pada gambar dengan skala 1:100, hanya dilengkapi

dengan keterangan penggunaan bahan dan finishingnya seperti yang

dikehendaki dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterangan merk bahan finishing seringkali tidak

disertakan karena belum mendapat kesepakatan dari pemberi

tugas. Yang dapat dikomunikasikan adalah image estetika dari

perencana, yaitu pemilihan warna yang diinginkan. Tampilan

12

bayangan tidak mutlak hanya disajikan selama tidak merusak

image estetika tampak.

2.1.3. Potongan

Potongan adalah gambar penampang bangunan yang

diproyeksikan pada bidang vertikal, yan posisinya diambil pada

tempat-tempat tertentu.

Gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi

yang ditentukan (tertera pada denah) dan memperlihatkan isi atau

bagian dalam bangunan tersebut.

Fungsi potongan untuk menunjukkan:

1. Struktur bangunan

2. Dimensi tinggi ruang

Untuk kriteria penggambaran, potongan kurang lebih sama

dengan denah. Bagian yang terpotong digaris tebal dengan notasi

material bila merupakan gambar kerja.

Ada juga yang disebut potongan ortogonal, yaitu gambar

potongan yang berkesan tiga dimensi karena digambar dengan teknik

gambar perspektif satu titik lenyap. Letak titiknya sendiri berada di

tengah banguna

Gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan

guna menjelaskan kondisi ruangan- ruangan ( dimensi, sakala,

konstruksi) didalam bangunan ataupun diluar bangunan seperti

yang diinginkan oleh perencana dan bermanfaat sebagai

komunikasi yang komunikatif ( diungkapkan dalam skala).

POTONGAN MEMANJANG : Bidang potongan yang terletak

sejajar dengan bidang jalan utamanya

POTONGAN MELINTANG : adalah bidang penampang potongan

pada bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan

13

utamanya. Sering kali pengertian tentang potongan melintang dan

memanjang ini, dalam notasi dan arah pandang potongan

ditempatkan di dalam gambar denah, sekurang-kurangnya dua buah

notasi potongan dalam posisi yang berlawanan, disebut dengan

istilah potongan melintang dan potongan memanjang. Istilah ini

dapat memberikan konotasi yang berbeda jika dikaitkan dengan

lay-out bangunan. Batas-batas tapak dan bangunan yang komplek,

kondisi bangunan dengan lokasi lebih dari satu jalan utama,

menjadi sulit untuk dituliskan dengan istilah potongan melintang

ataupun memanjang, maka digunakan notasi dengan huruf atau

dengan angka saja, seperti potongan A A, B B ,dst ; potongan 1

1, 2 2, dst ; potongan I I , II II, dst , yang ditentukan oleh

perencana.

Cara mengambil obyek gambar potongan :

Potongan dapat diambil atau di letakan pada tempat-

tempat yang dilalui oleh Ruang yang di anggap sebagai interest

point atau bagian titik terpenting pada rancangan bangunan,

sehingga pada bagian tersebut dapat di informasikan. Gambar

Potongan bangunan harus dapat dan mampu menginformasikan

tentang :

1. Konstruksi

2. Sruktur bangunan

3. Ruang

4. Sistem cahaya, ventilasi

5. leveling perbedaan lantai

6. sistem langit-langit/plafond

7. ketinggian bagunan

8. spesifikasi material yang digunakan

Gambar potongan adalah lebih bersifat realitis dan lebih

mudah untuk dimengerti dari pada gambar DENAH karena

14

gambar ini memperlihatkan ukuran Horizontal dan ukuran Vertikal

Dilihat dari cara mengkomunikasikan gambar potongan, ada dua

jenis gambar potongan :

1. POTONGAN ARSITEKTURAL

Gambar ini mengiformasikan :

a. Tinggi bangunan

b. Tinggi rendah lantai (permainan lantai)

c. Tinggi plafond (permainan plafond)

d. Bentuk atap

e. Sistem ventilasi cahaya, sirkulasi udara dsb

f. Ukuran sistem bangunan

g. Keterangan material

2. POTONGAN STRUKTURAL

Gambar ini mengiformasikan :

a. Tinggi bangunan

b. Tinggi rendah lantai dan konstruksinya

c. Tinggi plaond dan konstruksi plafond

d. Bentuk atap dan konstruksinya

e. Struktur konstruksi pondasi

f. Material struktur konstruksi

g. Ukuran sistem bangunan

h. Keterangan material

Langkah kerja mengkomunikasikan gambar potongan :

Sebagai langkah awal adalah menggambarkan dengan

lengkap dari batas tampak yang terpotong sampai ke ruang -

15

ruang di dalam bangunan, umumnya dipakai ukuran sumbu ,

dan ukuran batas tampak diambil ukuran lainyna .

Ruang bangunan ini digambarkan sampai ke garis luar

dari atap bangunan , menentukan tinggi bangunan ( batas ketinggian

bangunan ini sudah dipakai sebagai aturan di negara- negara Maju)

dan ditentukan piel ruangan . umunya piel lantai ruangan utama

didalam bangunan ditetapkan. + 0.00. sebagai ruangan yang

berada diluar batas tampaknya dapat ikut serta digambarkan ,seperti

trotoir ,sebagai jalan depan .

Gambar 2 dan 3,menjelaskan proses tentang

penggambaran berikutnya ; yaitu kelengkapan terhadap pemakaian

bahan dinding ( elemen masif, transparan atau kombinasinya )

dengan mempertebal batas batas terpotong ( plafon , latai dsb-nya )

lengkap dengan piel lantai keterangan

Ruangan ,dan meggambarkan ruangan lainya yang

terlihat sesuai dengan arah lihat pada notasi ruangan yang

terdapat digambar denanya

Sampai batas gambar 3 ini yang umumnya dikomunasikan

baik dalam buku buku arsitek maupun rancangan yang sedang

didiskusikan kepada pemberi tugas. Mengambar tampak bangunan

adalah mengkomunasikan bentuk fisik arsitektur yang dilihat dari

Arah pandang frontal ( ortografis dengan bidanng obyeknya ).

Tampak bagunan paling tidak memiliki 4 orientasi arah pandang dari

obyek bangunan tersebut .

Dalam mengkomunikasikan gambar tampak bangunan

maka faktor tampak berperanan penting untuk

diperhatikan ,faktor lingkungan memberikan estetika tersendiri

terhadap obyek bangunan tersebut terhadap beberapa karakteristik

komunikasi tampak yang diakibatkan oleh posisi bangunan terhadap

karakteristik tampaknya .

16

2.1.4. Detail

Detail adalah pembesaran skala gambar bagian elemen

ruang atau konstruksi dengan tujuan untuk menginformasikan

secara jelas ide rancangan.

Tujuan gambar detail:

1. Menginformasikan bentuk detail

2. Menginformasikan hubungan konstruksi, joint elemen

3. Menginformasikan jenis material dan material finishing, warna,

campuran

4. Menjelaskan keterangan teknis dan kelengkapan persyaratan

detail untuk pedoman pelaksanaan pemborong.

Berdasarkan karakteristiknya gambar detail dibedakan sebagai

berikut :

1. GAMBAR DETAIL KONSTRUKSI

Menitik beratkan pada penjelasan hubungan konstruksi

elemenbangunan / ruang

2. GAMBAR DETAIL ARSITEKTURAL

Menitik beratkan pada penjelasan bentuk rancangan elemen

bangunan / ruang (proporsi dan prinsip bentuk)

MENGGAMBAR DETAIL

1. Skala Detail 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1

2. Skala Sub Detail 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1

3. Visualisasi Gambar Detail di jelaskan melalui proyeksi bidang

dari detail, seperti Denah detail, Tampak Detail, Potongan

Penampang Detail. Atau dilengkapi dengan visualisasi tiga

dimensi, seperti isometri detail.

Kelengakapan Gambar Detail :

1. Nama gambar detail

17

2. Petunjuk letak detail pada Denah, Tampak, Potongan, dan

sebagainya.

3. Menjelaskan ukuran, panjang, lebar, dan tinggi.

4. Notasi gambar yang membedakan / menjelaskan perbedaan

material dasar, material finishing, warna, dsb.

5. Menjelaskan hubungan konstruksi, joint elmen dsb.

6. Menjelaskan keterangan teknis dan kelengkapan persyaratan

detail.

Macam gambar detail

Gambar Detail, dapat dipetik dari semua gambar rancangan antara

lain pada :

1. RANCANGAN TAPAK : detail pagar, detail badan jalan, riol,

detail lansekap, lampu, dsb.

2. RANCANGAN DENAH : detail teras, kolom, kaki bangunan,

detail lantai, detail tangga, detail dapur, detail km/wc, dsb.

3. RANCANGAN TAPAK : detail canopy, detail bidang bukaan,

detail bidang masif/finishing.

4. RANCANGAN POTONGAN : detail plafond, detail balkon,

railling, detail konstruksi atap, dsb.

DETAIL ARSITEKTURAL

Detail Arsitektonis lebih lengkap jika digambarkan dalam

satu kesatuan denah, tampak, potongan, potongan tiga dimensi.

Hal ini disebabkan karena penambahan suatu bahan pelapis

tertentu mempunyai konsekuensi yang menuntut pemecahan

konstruksi dan estetika terhadap pertemuan dengan elmen-elmen

lainnya. Yaitu mampu menjelaskan pertemuan dengan bidang

dinding-lantai-plafond- maupun elmen lainnya misalnya kusen.

(Weston, 2004)

2.2. Tinjauan Konsultan Perencana

2.2.1. Pengertian Konsultan Perencana

18

Pengertian konsultan perencana menurut Direktorat Jenderal

Cipta Karya, 1998 adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam

bidang perencanaan proyek-proyek pembangunan. Konsultan

perencana dapat berdiri sendiri dan dapat pula bergabung dengan

biro pelaksana. Sedangkan, menurut Ikatan Arsitek Indonesia (IAI),

1989 konsultan perencana adalah perorangan atau badan usaha

dengan mempergunakan keahliannya berdasarkan suatu pemberian

tugas mengerjakan perencanaan, perancangan, dan pengawasan

bangunan.

2.2.2. Tingkatan Konsultan Perencana

Dalam konsultan perencana dibagi atas tiga tingkatan sebagai

berikut:

1. Small office

Tingkatan ini merupakan kegiatan seorang arsitek secara

individual tanpa pembantu atau asisten tetap dan mungkin hanya

tenaga kerja part timer saja. Adapun macam pekerjaan

administrasi dilakukan oleh draftman.

2. Medium size office

Biro ini membawahi 10-19 karyawan yang diklasifikasikan

menjadi senior draftman, junior draftman, dan arsitek intraining.

Dalam biro ini diperlukan pengorganisasian yang baik karena

volume produksi akan lebih baik dan kontinu.

3. Large office

Biro ini mempekerjakan lebih dari 20 karyawan dengan

persyaratan beberapa tenaga spesialis.

2.2.3. Persyaratan Konsultan Perencana

19

Sebuah konsultan perencana harus mempunyai beberapa

persyaratan agar dapat mengikuti dan melaksanakan proyek

khususnya proyek pemerintah, dalam hal ini konsultan perencana

harus tercantum dalam daftar rekanan mampu (DRM). Dalam DRM

dimuat rekanan yang telah lulus dalam prakualifikasi.

1. Penetapan lulusan prakualifikasi didasarkan pada hal-hal berikut:

a. Adanya akte pendirian.

b. Adanya surat ijin usaha yang masih berlaku.

c. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

d. Mempunyai alamat yang sah, jelas, dan nyata.

e. Mempunyai referensi bank.

f. Kemampuan modal usaha.

g. Berada dalam keadaan mampu dan tidak dinyatakan pailit.

h. Mempunyai referensi pengalaman kerja dalam bidang usaha

yang diprakualifikasikan.

i. Pimpinan usaha tidak berstatus pegawai negeri.

j. Syarat-syarat golongan bagi pemborong/rekanan golongan

ekonomi lemah berupa pemberian bobot yang lebih tinggi

dalam penilaian kriteria kualifikasi.

2. DRM sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai data

setiap pemborong atau rekanan sebagai berikut:

a. Nama

b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

c. Alamat

d. Ijin usaha, akte pendirian perusahaan, dan rekening bank

e. Besarnya kekayaan perusahaan

f. Susunan modal

g. Bidang usaha

h. Daerah/tempat usaha

i. Nama karyawan atau pengurus ahli dan bidang keahliannya

j. Pengalaman kerja

20

k. Golongan rekanan, yaitu:

1) Golongan Besar (B) untuk biaya perencanaan di atas Rp.

1.000.000.000,-

2) Golongan Menengah (M) untuk biaya perencanaan

antara Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-

3) Golongan Kecil (K) untuk biaya perencanaan di bawah

Rp. 100.000.000,-

Untuk mengikuti dan melaksanakan proyek swasta, biro

konsultan tidak perlu tercantum dalam DRM karena pemberian tugas

berdasarkan kepercayaan. Namun demikian, ada juga proyek swasta

yang mengikuti pola persyaratan proyek pemerintah.

2.2.4. Jenis dan Kriteria Konsultan Perencana

Konsultan perencana ditinjau dari segi penyelenggaraannya terdapat

dua macam yaitu:

1. Konsultan perencana pemerintah atau PN (Perusahaan Negara)

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah

mendirikan biro konsultan dimana arsitek mendapat honor atau

premi dari pemerintah sedangkan pemerintah sendiri mendapat

keuntungan dari pembuatan bangunan yang dibuat oleh arsitek.

2. Konsultan perencana swasta

Dengan bermodalkan sendiri para arsitek/sejumlah arsitek

mendirikan sebuah biro konsultan perencana atau dapat juga

seorang yang mempunyai modal mendirikan sebuah biro

konsultan dan membayar arsitek atau karyawan-karyawan atas

hasil yang dicapai oleh biro konsultan tersebut. Dalam hal ini

keuntungan adalah milik pribadi konsultan tersebut kecuali pajak

yang harus dibayar kepada pemerintah, dan melalui pajak ini

pemeritah mendapat keuntungan.

2.2.5. Kegiatan Konsultan Perencana

21

Kegiatan konsultan perencana meliputi:

1. Kegiatan ke dalam, berupa kegiatan proses perencanaan dan

administrasi.

2. Kegiatan ke luar, berupa uraian bidang operasional serta

hubungan kerja.

Organ-organ ini antara lain badan-badan usaha atau

perorangan, jabatan dan instansi pemerintah lainnya seperti: kantor-

kantor swasta yang bergerak dalam bidang perencanaan, kantor

departemen pendidikan, kantor pekerjaan umum, kantor perencanaan

kota, kantor perdagangan, kantor pajak, bank swasta dan pemerintah,

asuransi dan sebagainya.

Biro konsultan dalam operasinya harus berusaha

memperbanyak relasinya dengan menjaga nama baik sesuai dengan

profesi masing-masing, maksud dan tujuannya agar biro konsultan

ini dapat melangsungkan usahanya secara berkepanjangan.

2.2.6. Lingkup Pekerjaan Konsultan Perencana

Setelah pemberi tugas (klien) menentukan konsultan

perencana yang akan mengerjakan proyek perencanaan, maka

hubungan kerja keduanya akan disahkan melalui suatu perjanjian

tertulis kontrak yang mempunyai kekuatan hukum. Isi dari surat

perjanjian ini umumnya meliputi:

1. Nama proyek, jenis pekerjaan yang diborongkan serta lokasi

kegiatan

2. Harga/nilai pekerjaan termasuk pajak

3. Volume dan perincian pekerjaan

4. Sanksi-sanksi

5. Masalah tuntutan

6. Pembatalan kontrak

7. Pekerjaan tambahan

22

Selain surat perjanjian, dibuat pula lampiran kontrak kerja

yang mencakup:

1. Berita acara pemberian penjelasan

2. Berita acara pembukuan surat penawaran harga term of reference

(TOR)

3. Surat perintah kerja (SPK)

4. Uraian dan syarat pelaksanaan pekerjaan

5. SPH yang dilengkapi harga satuan penawaran

6. Jadwal pelaksanaan dan lain-lain

Pemberi tugas (klien) dalam waktu maksimal tujuh hari

sudah harus mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) yang telah

ditandatangani oleh pemberi tugas atau wakil pemberi tugas. Namun,

sebelum penandatanganan kontrak terdapat beberapa persyaratan

yang harus dilakukan antara lain:

1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal SPK

dikeluarkan, kepala proyek bersama rekanan yang bersangkutan

sudah harus menyelesaikan konsep surat perjanjian kerja.

2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pembayaran

materai, kepala proyek dan rekanan yang bersangkutan sudah

harus menandatangani surat perjanjian kerja dan selanjutnya

diserahkan pada kordinator proyek untuk ditandatangani.

3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kontrak disetujui

bersama, rekanan yang bersangkutan sudah harus menyelesaikan

biaya materai.

Kedudukan konsultan perencana dalam suatu proyek adalah

wakil dari klien dan pekerjaan yang ditandatangani oleh sebuah

konsultan perencana pada umumnya sebagai berikut:

a) Pekerjaan perencanaan dan perancangan dari suatu proyek

bangunan

b) Membuat rencana anggaran biaya (RAB)

c) Membuat studi kelayakan

23

d) Pekerjaan pengawasan pada suatu proyek yang sedang

berlangsung, namun dalam hal ini konsultan tidak terlibat dalam

pekerjaan perencanaan.

Pekerjaan perencanaan dan perancangan bangunan dapat

dibedakan menjadi beberapa lingkup pekerjaan yang masing-masing

dapat berdiri sendiri yaitu:

(1) Lingkup pekerjaan pokok

Lingkup ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

(a) Sketsa gagasan

Suatu sketsa dalam skala kecil berupa gagasan yang

memberikan gambaran yang jelas tentang pola pembagian

ruangan, bentuk bangunan dan kemungkinan pelaksanaan

rencana. Sketsa gagasan ini harus dilampirkan dengan suatu

tulisan mengenai tujuan perencanaan dan pemikiran-

pemikiran mendasar tentang latar belakang yang mencakup

semua segi dari proyek yang akan direncanakan bersama

semua data dan informasi yang berhubungan dengan

proyek tersebut. Gambar atau sketsa gagasan ini yang akan

kemudian diajukan kepada pemberi tugas/pemilik untuk

mendapatkan persetujuan. Skala yang biasa digunakan

adalah 1:300 1 : 200 atau 1 : 100.

(b) Prarancangan

Prarancangan terdiri dari gambar-gambar sketsa

dalam skala kecil dari denah-denah, tampak dan potongan

yang terpenting, yang memperlihatkan garis besar sistem

struktural dengan gambar situasi dan perspektif termasuk

taksiran biaya. Gambar-gambar ini harus dapat dijadikan

sebagai dokumen untuk mengajukan permohonan

memperoleh ijin membangun dari pemerintah setempat.

24

(c) Rancangan pelaksanaan

Rancangan pelaksanaan adalah gambar-gambar

uraian lanjutan prarancangan dan beberapa detail pokok

dalam skala besar, diperinci sedemikian rupa sehingga atas

dasar itu dapat dibuat gambar detail lengkap, garis besar

uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya. Untuk desain

khusus, seperti penataan ruang dalam, gambar-gambar

harus dibuat dengan skala yang cukup besar.

(d) Gambar detail

Gambar detail merupakan gambar-gambar

penjelas/detail dari seluruh desain untuk memudahkan

pelaksanaan di lapangan.

(e) Uraian syarat-syarat pekerjaan

Bagian ini mencakup uraian umum yang meliputi

beberapa keterangan menyangkut perancangan,

pelaksanaan, pengawasan, syarat-syarat pelaksanaan, dan

syarat-syarat teknis.

(f) Rencana anggaran biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya adalah taksiran biaya yang

dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan proyek yang

telah direncanakan.

(2) Lingkup pekerjaan pelengkap

Pekerjaan pelengkap adalah pekerjaan yang mungkin dilakukan

dalam keadaan tertentu untuk mendukung desain, misalnya

pembuatan maket, soil investigation dan lain-lain.

(3) Lingkup pekerjaan khusus

Pekerjaan khusus adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian

khusus selain arsitektur seperti: perhitungan konstruksi, instalasi

mekanikal dan elektrikal. Untuk pekerjaan khusus ini, konsultan

perencana dapat menyerahkan kepada konsultan khusus pula

misalnya: konsultan mekanikal elektrikal, tetapi konsultan yang

25

cukup besar biasanya telah terdapat divisi-divisi yang akan

menangani pekerjaan khusus tersebut.

2.2.7. Struktur Organisasi Konsultan Perencana

Struktur organisasi dari sebuah konsultan perencana

umumnya tergantung dari besarnya dan frekuensi yang dilakukan

oleh konsultan perencana tersebut. Namun, secara garis besar suatu

konsultan perencana dapat dibagi dalam dua bagian yaitu bagian

teknis perencanaan dan bagian administrasi dan keuangan.

Suatu organisasi yang baik, tugas dan tanggung jawab

masing-masing personil harus terlihat jelas. Staf perencana yang

lengkap seharusnya terdiri dari:

1. Senior partners

2. Junior partners

3. Designers

4. Project manager

5. Specification writer

6. Job captain

7. Draftman

8. Fid refresentatives

9. Estimator

10. Consultan engineers

11. Independents consultants

26

STRUKTUR ORGANISASI

CV. ASIA LINTAS RAYA

Gambar : Struktur Organisasi CV. Asia Lintas RayaSumber : Arsip CV. Asia Lintas Raya

27

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

KOORD. TENAGA

AHLI

BAGIAN TEKNIK PERENCANAAN

SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN

2.2.8. Cara Mendapatkan Proyek

Dalam menjalankan profesinya, sebagai konsultan

mempunyai berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan baik secara

pendekatan langsung ke pemilik proyek maupun dengan mengikuti

tender atau kompetisi. Secara umum hal ini dapat digolongkan

menjadi:

1. Penunjukan langsung : Umumnya terjadi pada konsultan yang

telah memiliki kredibilitas baik dalam menyelesaikan pekerjaan

sebelumnya. Konsultan tersebut dapat langsung ditunjuk oleh

pemilik proyek untuk menangani langsung proyeknya.

2. Tender/pelelangan : Klien mengundang beberapa konsultan yang

dianggap layak untuk menangani pekerjaan. Selanjutnya, klien

mempresentasikan permasalahan dan kebutuhan secara umum.

Pihak konsultan mengajukan rencana usulan kerja yang berupa

penyelesaian/pemecahan masalah klien tersebut. Berdasarkan

pertimbangan dan pembobotan terhadap kesanggupan konsultan

menyelesaikan masalah/konsep, ide, gagasan penyelesaian,

kualifikasi perusahaan konsultan, dan persyaratan administrasi

yang diminta maka ditentukan rangking pemenang yang layak

digunakan.

3. Sayembara : Pihak klien menginginkan penyajian karya yang

lebih optimal sehingga pihak konsultan harus sanggup

menyajikan seefektif mungkin agar dapat memberikan gambaran

yang jelas dan lengkap. Cara ini biasanya menekankan pada

konsep pemecahan yang diajukan dan penyajian visual yang

mendukung konsep itu.

4. Pengajuan usulan : Pengajuan usulan biasanya merupakan

inisiatif dari konsultan. Proposal diajukan oleh konsultan

perencana kepada pihak pemerintah berdasarkan fisibilitas studi

yang telah dilakukan.

28

2.2.9. Proses Pengadaan Proyek dan Badan-Badan yang Terlibat

Pada proses sebuah proyek khususnya proyek pemerintah,

terdapat beberapa tahapan serta badan-badan yang terlibat. Untuk

lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila sebuah instansi pemerintah membutuhkan adanya

fasilitas-fasilitas tertentu, maka dibuat Daftar Usulan Rencana

Proyek (DURP) yang dapat merupakan pengadaan ataupun

pengembangan dari proyek yang telah ada. DURP ini dibuat oleh

instansi daerah dan diusulkan ke instansi pusat, dan harus

diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum rencana

pembangunan.

2. Pada tingkat pusat, DURP diteliti urgensinya dan bila disetujui

maka DURP akan menjadi DUP (Daftar Usulan Proyek).

Selanjutnya, DUP ini diusulkan oleh instansi pusat ke

BAPPENAS untuk dimasukkan ke RAPBN menjadi APBN.

3. Jika usulan tersebut disetujui dalam sidang pleno DPR, maka

RAPBN berubah menjadi APBN dan selanjutnya BAPPENAS

menurunkan DUP menjadi DIP (Daftar Isian Proyek) kepada

instansi daerah melalui instansi pusat untuk tahun anggaran yang

diminta.

4. Setelah instansi daerah menerima DIP maka ditunjuklah

pimpinan proyek untuk menangani proyek tersebut.

5. Setelah itu, pimpinan proyek akan mencari konsultan perencana

untuk merencanakan proyek tersebut. Dalam hal ini pimpinan

proyek dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagai

penasehat teknis untuk memeriksa dan menyetujui gambar-

gambar yang telah dibuat oleh konsultan perencana.

6. Setelah semua pekerjaan penggambaran selesai, maka konsultan

perencana membuat dokumen pelelangan untuk aanwijzing

(penjelasan tender) dan proses pelelangan.

29

7. Pimpinan proyek lalu membentuk panitia lelang untuk

melaksanakan pelelangan dan pekerjaan pembangunan proyek.

8. Selanjutnya panitia lelang bersama konsultan perencana

melaksanakan aanwijzing dan pelelangan yang diawasi oleh

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

9. Panitia lelang menentukan pemenang lelang.

10. Pimpinan proyek menunjuk konsultan pengawas.

11. Konsultan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan yang dilakukan pemborong.

2.2.10. Tanggung Jawab Konsultan Perencana

1. Tanggung jawab untuk kesalahan biasa

Konsultan perencana bertanggung jawab untuk kerugian yang

diderita oleh pemberi tugas sebagai akibat langsung dari

kesalahan yang dibuat olehnya selama pelaksanaan tugas.

Namun, konsultan perencana tidak bertanggung jawab bila

dalam pelaksanaan pihak pelaksana tidak mengikuti

perencanaan yang dapat dibuktikan.

2. Tanggung jawab untuk kesalahan dalam keadaan luar biasa

Konsultan perencana tidak bertanggung jawab atas kesalahan-

kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang bekerja padanya,

kecuali jika dapat membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan

tersebut tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat diketahui

sebelumnya.

3. Tanggung jawab serta koordinasi dengan ahli-ahli lain

Pada dasarnya konsultan perencana tidak bertanggung jawab

atas hasil pekerjaan atau pengawasan ahli-ahli pekerjaan

perancangan atau pengawasan ahli-ahli khusus lain yang

ditunjuk oleh pemberi tugas, kecuali bila disebut bahwa ahli-ahli

tersebut bekerja di bawah koordinasi pengawas.

30

4. Pembatas tanggung jawab

Beberapa batasan tanggung jawab konsultan perencana pada

pedoman hubungan kerja antara arsitek dan pemberi tugas yaitu:

a. Tanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan tidak dapat

lebih besar dari jumlah imbalan jasa yang harus diterima

oleh ahli untuk pelaksanaan tugasnya, kecuali bila terjadi

hal-hal khusus.

b. Setiap tanggung jawab akan gugur dengan sendirinya, 5

(lima) tahun setelah tanggal penyelesaian bagian akhir

penugasan.

2.2.11. Hak dan Kewajiban Konsultan Perencana

Hak dan wewenang konsultan perencana adalah:

1. Wewenang untuk merubah rancangan bangunan

Suatu tugas untuk melakukan pengawasan berkala juga

memberikan wewenang kepada konsultan perencana untuk

secara tertulis memerintahkan pemborong melalui pengawas

mengadakan perubahan dalam uraian dan syarat-syarat serta

gambar-gambar tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi

tugas asalkan perubahan tersebut memperhatikan dan memenuhi

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan syarat-syarat konstruksi demi keamanan dan

keperluan estetika.

b. Perubahan tidak menambah biaya bangunan.

c. Tidak merugikan pemakaian praktis seperti yang diinginkan

pemberi tugas

d. Tidak memperlambat waktu penyelesaian bangunan.

2. Wewenang untuk menilai pembayaran angsuran kepada

pelaksana.

3. Konsultan perencana berhak mengembalikan tugas yang telah

diberikan kepadanya karena adanya alasan-alasan:

31

a. Pertimbangan dalam dirinya.

b. Akibat hal yang di luar kekuasaan kedua belah puhak (force

majure).

c. Akibat kelalaian tugas.

4. Wewenang untuk memerintahkan pekerjaan tambahan

Selain wewenang yang telah disebut di atas, konsultan yang

bertindak sebagai pengawas juga dapat secara tertulis

memerintahkan pemborong agar melakukan pekerjaan tambahan

asalkan jumlah biaya untuk pekerjaan tidak melebihi jumlah

biaya yang tersedia yang biasanya berjumlah sekitar 2,5 % dari

total biaya bangunan.

2.2.12. Hubungan Kerja Konsultan Perencana dan Pemberi Tugas

Hubungan kerja antara pemberi tugas dan konsultan

perencana umumnya sudah dapat diterbitkan oleh badan-badan yang

berwenang seperti: Ikatan Arsitek Indonesia, Direktorat Jenderal

Cipta Karya, dan lain-lain. Seperti telah dilaporkan pada

pembahasan sebelumnya bahwa hubungan kerja antara pemberi

tugas dan konsultan perencana ditentukan melalui kesepakatan

kedua belah pihak dalam hal ini dalam suatu perjanjian (kontrak).

Dalam hubungan kerja demikian, harus dibentuk panitia arbitrage

yang terdiri dari tiga orang wakil, dua orang wakil masing-masing

pihak dan satu orang yang ditunjuk kedua belah pihak.

2.2.13. Imbalan Jasa dan Sistem Pembayaran

1. Imbalan jasa

Besar imbalan jasa untuk perancangan bangunan dapat

dilihat pada tabel berikut:

32

Tabel 1. Imbalan jasa perancangan bangunan

No. Jenis Pekerjaan Persentase (%)

1 Konsepsi perancangan 13

2 Prarancangan 15

3 Rancangan pelaksanaan 26

4 Pembuatan dokumen pelaksanaan 34

5 Pelelangan 2

6 Pengawasan berkala 10

Total 100

2. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran imbalan jasa tergantung antara

persetujuan kedua belah pihak yang terdapat dalam surat

perjanjian (kontrak). Pembayaran sesuai dengan klausul (isi)

surat perjanjian. Pada pekerjaan konsultasi, perhitungan jumlah

tenaga kerja dapat dibayarkan secara bulanan. Untuk pekerjaan

perencanaan, besarnya imbalan jasa ditentukan oleh beberapa

faktor:

a. Biaya pekerjaan fisik

b. Luas wilayah kerja

c. Skala tarif berlaku

2.3. Tinjauan Proyek2.3.1. Pengertian Proyek

Proyek yang dimaksud dalam hal ini adalah proses

pembangunan satu unit bangunan. Proses pembangunannya adalah

mulai dari turunnya tugas dari pihak pemilik proyek dari biro

konsultan perencana hingga proses penyelenggaraannya yang

dilakukan oleh pihak kontraktor. Di dalam proyek tercakup proses-

proses yang menjadi prosedur resmi antara lain mulai dari studi

33

kelayakan (fisibilitas studi), prarencana, rencana, penjelasan

pekerjaan (anuwizing), hingga proses pelelangan.

2.3.2. Jenis-jenis Proyek2.3.2.1. Proyek Pemerintah

Apabila suatu instansi pemerintah membutuhkan

adanya fasilitas tertentu maka dibuat Daftar Usulan

Rencana Proyek (DURP) yang dapat berupa proyek

pengadaan atau proyek pengembangan dari proyek yang

telah ada. DURP ini dibuat oleh instansi daerah dan

diusulkan ke instansi pusat, dan harus diajukan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun sebelum rencana pembangunan.

Pada tingkat pusat, DURP diteliti urgensinya dan bila

disetujui maka DURP akan menjadi DUP (Daftar Usulan

Proyek). Selanjutnya, DUP ini diusulkan oleh instansi pusat

ke BAPPENAS untuk dimasukkan ke RAPBN sektor

pembangunan dan diajukan ke dalam sidang DPR. Jika

usulan tersebut disetujui dalam sidang pleno DPR, maka

RAPBN berubah menjadi APBN dan selanjutnya

BAPPENAS menurunkan DUP menjadi DIP (Daftar Isian

Proyek) kepada instansi daerah melalui instansi pusat untuk

tahun anggaran yang diminta. Di dalam DIP sudah

tercantum besarnya dana pembangunan proyek tersebut.

Apabila usulan tersebut berasal dari pemerintah pusat,

maka pemerintah pusat akan langsung menanamkan DIT.

Setelah instansi daerah menerima DIP maka

ditunjuklah pimpinan proyek untuk menangani proyek

tersebut. Setelah itu, pimpinan proyek akan

mencari/menentukan konsultan perencana untuk

merencanakan proyek tersebut. Dalam hal ini pimpinan

proyek akan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta

34

Karya sebagai penasehat teknis untuk memeriksa dan

menyetujui gambar-gambar yang telah dibuat oleh

konsultan perencana.

Setelah semua pekerjaan penggambaran selesai, maka

konsultan perencana membuat dokumen pelelangan untuk

anuwizing dan proses pelelangan. Pimpinan proyek lalu

membentuk panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan

dan pekerjaan pembangunan proyek. Selanjutnya panitia

lelang bersama konsultan perencana melaksanakan

anuwizing dan pelelangan yang diawasi oleh Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya. Setelah panitia lelang

menentukan pemenang lelang, pimpinan proyek menunjuk

konsultan pengawas. Konsultan melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan

pemborong.

Proyek pemerintah ini bisa terdiri dari bermacam-

macam berdasarkan modal yang digunakan. Proyek-proyek

tersebut antara lain:

a. Proyek pemerintah dengan sumber dana dari APBN dan

APBD.

b. Proyek pemerintah dengan sumber dana dari APBN dan

atau APBD bekerjasama dengan modal dari luar negeri

baik dari swasta ataupun negeri.

c. Proyek pemerintah dengan sumber dana dari APBN dan

atau APBD bekerjasama dengan modal swasta.

2.3.2.2. Proyek SwastaProyek swasta adalah suatu proyek pembangunan

dimana pihak swasta sebagai pemilik proyek. Biasanya

proyek milik swasta adalah proyek yang bersifat komersil,

dimana tujuan utama pembangunan proyek adalah mencari

35

keuntungan ekonomis. Modal pembangunan proyek swasta

berasal dari modal pihak swasta sendiri atau pinjaman

bank.

2.3.3. Unsur-unsur Yang Berkepentingan Dalam Penyelenggaraan Proyek

Dalam mengerjakan suatu pekerjaan bangunan terdapat

unsur-unsur yang melaksanakan proyek tersebut, baik perorangan

maupun badan hukum. Masing-masing unsur pelaksana proyek

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang yang sesuai dengan

fungsi dan kedudukannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan

pembangunan dewasa ini, muncul kecenderungan adanya

spesialisasi dalam bidang-bidang yang bersangkutan. Oleh karena

itu, pengadaan suatu proyek dilaksanakan oleh unsur-unsur yang

terpisah. Hal tersebut menyangkut keahlian pada semua bidang

yang ada dan sulit dikonsentrasikan pada satu badan tertentu saja.

Unsur-unsur perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu badan

usaha akan mempengaruhi pertimbangan keputusan pemberian

pekerjaan. Apabila hal ini terus berlanjut maka tidak tertutup

kemungkinan bagi timbulnya persaingan tidak sehat antara badan-

badan usaha tersebut. Oleh karena itu, terdapat peraturan-peraturan

pemerintah agar timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan dapat

dihindari. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja

No. 12/9/1959.

2. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 48/U/Kep

2/1967.

3. Algemene Vorwarden (A.V.) ketentuan tengtang persyaratan

umum dalam pemborong bangunan.

36

Dari isi peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

tugas dari masing-masing unsur terpisah. Demikian pula

berdasarkan Keputusan Presiden No. 4A tahun 1980 tentang

pelaksanaan APBN yaitu dalam fasal 24 ayat 1 ditentukan:

a. Pekerjaan perencanaan (desain), pelaksanaan dan pengawasan,

sepanjang memungkinkan harus dilaksanakan oleh pihak ketiga

unsur yang kompeten. Pelaksana pekerjaan atau pemborong

tidak dapat merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan

pemborong.

b. Pihak perencana dalam hal ini berkewajiban membuat

rancangan sebagaimana dikehendaki oleh pihak pemberi tugas

serta menjadi penasehat dalam hal-hal yang berkaitan dengan

rancangan.

unsur-unsur yang mempunyai peranan penting dalam

penyelenggaraan suatu proyek pembangunan adalah sebagai

berikut:

1) Pemberi tugas/owner/bouwheer

Pemberi tugas adalah pemrakarsa pengadaan bangunan sesuai

dengan peraturannya yang tercantum dalam bestek atau

persyaratan lainnya. Pemberi tugas dapat berupa perorangan,

badan hukum, dan instansi pemerintah atau swasta.

Pada pemborongan pekerjaan yang diprakarsai oleh instansi

pemerintah, biasanya berasal dari instansi pekerjaan umum atau

dasar penugasan ataupun atas dasar perjanjian kerja yang telah

disepakati bersama. Owner mempunyai tugas dan wewenang

sebagai berikut:

a) Mengangkat konsultan perencana dan konsultan pengawas.

b) Mengusahakan dan meyediakan pendanaan dan

pelaksanaan proyek.

c) Memberikan wewenang kepada tim pengawas atau untuk

mewakilinya dalam pengendalian proyek.

37

d) Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu

pelaksanaan dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang diberikan kepada konsultan.

e) Menetapkan pekerjaan tambah kurang dengan

pertimbangan yang diberikan oleh konsultan.

f) Mengusahakan agar pelaksanaan proyek sesuai dengan

waktunya.

g) Menetapkan denda jika terjadi keterlambatan dalam

penyelesaian pekerjaan.

2) Konsultan perencana

Konsultan perencana merupakan pihak yang dipercaya dan

ditunjuk oleh pemberi tugas untuk mewujudkan idenya dalam

bentuk-bentuk perhitungan konstruksi, membuat perencanaan

biaya, gambar-gambar kerja serta uraian-uraian pelaksanaannya.

Konsultan perencana pada dasarnya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a) Membuat perencanaan desain yang lengkap dan

menyeluruh. Proyek perencanaan ini meliputi perencanaan

arsitektur dan perencanaan konstruksinya dengan

memperhatikan faktor-faktor lokasi bangunan, keamanan,

estetika, ekonomi, fungsi bangunan, dan peraturan

pemerintah setempat.

b) Memberikan usulan dan saran-saran kepada pemberi tugas

sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

c) Mengadakan penyelidikan awal yang berkenaan dengan

pelaksanaan proyek.

d) Membuat gambar-gambar rencana, administrasi, syarat-

syarat teknik untuk pelaksanaan proyek

e) Menetapkan persetujuan terhadap semua pelaksanaan tes

atau pemeriksaan teknis yang dilakukan di lapangan serta

38

memeriksa ulang pelaksanaan tes itu apabila tidak sesuai

dengan standar yang diisyaratkan

f) Membuat gambar-ganbar revisi apabila diperlukan.

g) Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan

yang dibuat apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang di

luar dugaan.

h) Mengadakan pengawsan secara berkala terhadap

pelaksanaan pekerjaan.

3) Pengelola teknik bangunan

Pengelola teknik bangunan adalah personalia yang

mendampingi pemberi tugas untuk memberikan saran-saran

teknis kepada perencana. Peranan pengelola teknik bangunan

adalah sejak dari tahap pelaksananan pembangunan. Untuk

proyek pemerintah umumnya pengelola teknik bangunan adalah

personil dari Departemen Pekerjaan Umum. Untuk pekerjaan-

pekerjaan khusus, pemberi tugas didampingi oleh pengelola

teknik bangunan dengan keahlian khusus sesuai dengan

pekerjaan yang terkait.

4) Kontraktor

Kontraktor adalah suatu badan usaha atau perseroan yang

menerima pekerjaan dan melaksanakan menurut gambar-gambar

rencana kerja dan syarat peraturan lain yang telah ditetapkan

oleh perencana dengan biaya sesuai dengan kontrak yang telah

disepakati bersama pemberi tugas.

Kontraktor yang melakukan pemborongan harus dikenakan

wajib daftar serta pemberian ijin kerja yang sesuai dengan

spesialisasi dan kapasitasnya atau kelasnya masing-masing agar

tercapai hasil pekerjaan yang baik dan dapat dipertanggung

jawabkan. Hal ini hanya berlaku bagi kontraktor yang

mempunyai ijin dalam proyek pembangunan baik swasta

maupun pemerintah. Hal ini dilakukan guna menjamin

39

kepentingan pemilik proyek ataupun masyarakat terhindar dari

kerugian-kerugian yang tidak dikehendaki. Dalam memberikan

ijin kerja tersebut, yang memiliki kewenangan memberikan

adalah instansi atau Badan Pemberi Ijin Kerja Pelaksanaan yang

dilakukan atas nama Kepala Daerah setempat.

Badan Pemberi Ijin Kerja Pelaksanaan bertugas

memberikan dan mengadakan registrasi terhadap kontraktor

pemohon ijin kerja serta menangguhkan ijin kerja atau bahkan

mencabut ijin kerja dan mengadakan penelitian kemungkinan

pelanggaran terhadap syrat-syarat ijin kerja dari kontraktor

tersebut. Di dalam ijin kerja dicantumkan pula tentang

spesifikasi, serta data lain dari kontraktor tersebut.

Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan biasanya

dibantu oleh beberapa subkontraktor. Subkontraktor merupakan

pelaksana pekerjaan yang mana kontraktor utama bukan

spesialisnya. Subkontraktor disini merupakan nominated

contractor yang berarti sub kontaktor ini ditunjuk oleh pemberi

tugas dan bekerja di bawah kordinasi kontraktor utama.

Di dalam penyelesaian pekerjaan, subkontraktor ini

mempunyai tugas dan kewajiban antara lain:

a) Melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan bersama

kontraktor utama.

b) Mendapatkan sejumlah biaya berdasarkan perjanjian yang

telah disepakati bersama.

5) Pengawas

Pengawas lebih dikenal dengan Manajemen Konstruksi

(MK). Menurut keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya No.

105/KPT/CK/1982 tanggal 2 juli 1982 dalam pedoman

penyelenggaraan gedung pemerintah dan rumah dinas,

dijelaskan bahwa Manajemen Konstruksi (MK) adalah

perusahaan konsultan yang memenuhi persyaratan serta bersedia

40

melakukan tugas manajemen konstruksi. Fungsi tersebut diatur

oleh Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta

Karya, dan Direktorat Tata Bangunan. Pengawas bertindak

sebagai wakil dari pihak pemberi tugas yang mengawasi dan

mengendalikan pengawasan pembangunan. Hubungan antara

pemberi tugas, perencana, dan pengawas dituangkan dalam

perjanjian.

2.3.4. Pengelola ProyekPada proses pekerjaan perencanaan untuk masing-masing

proyek tidak selalu sama. Ada beberapa perbedaan antara proyek

pemerintah dan proyek swasta yaitu:

1. Pada proyek pemerintah ada salah satu unsur yang terlibat di

dalamnya yaitu unsur PTP (Pengelola Teknik Proyek) dari

pihak pemerintah.

2. Pada proyek swasta unsur-unsur yang terlibat di dalamnya

adalah pihak swasta sendiri, kecuali untuk proyek pemerintah

yang mempunyai nilai biaya lebih dari Rp. 200.000.000,- atau

100.000.000,- harus hal-hal yang bersifat teknis oleh pihak

Departemen Pekerjaan Umum.

Pekerjaan dan proyek pemerintah juga terdapat perbedaan-

perbedaan yaitu:

a. Pekerjaan pemerintah yang segi tekniknya harus

dikonsultasikan atau disetujui oleh pihak Departemen

Pekerjaan Umum.

b. Pekerjaan pemerintah yang segi tekniknya harus disetujui oleh

pihak pemberi tugas itu sendiri dikonsultasikan/disetujui dari

pihak Departemen Pekerjaan Umum Propinsi/Wilayah

sedangkan untuk biaya yang lebih kecil dari Rp. 200.000.000,-

cukup dikonsultasikan/disetujui oleh pihak Departemen

41

Pekerjaan Umum Cabang dimana lokasi proyek tersebut

dibangun.

Pada pengelolaan sebuah proyek, ada beberapa sistem

kegiatan/proses yang terjadi yaitu:

1) Sistem pengelolaan proyek

Setelah Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan oleh pemberi

tugas, maka pihak perencana akan mendapatkan penjelasan

mengenai data proyek yang akan dikerjakan oleh term of reference

(TOR) sebagai acuan kerja.

Pemberi tugas adalah unsur yang mempunyai hak

kepemilikan proyek dan wajib mempunyai kesanggupan dana yang

cukup untuk merealisasikan proyek tersebut. Pemberi tugas

mempunyai kewenangan untuk mengawasi penggunaan dana serta

mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan dan

kebijaksanaan dalam kaitannnya dalam proyek tersebut. Selanjutnya

pemberi tugas diwakili oleh seorang pimpinan proyek (project

manager) yaitu unsur yang mewakili pemilik proyek dalam

kewajiban dan kewenangannnya merupakan pimpinan tertinggi

dalam organisasi proyek.

Setelah memperoleh kejelasan dari pemberi tugas, maka

diteruskan dengan survey lapangan oleh tim yang telah dibentuk

sebelumnya untuk mengadakan pengukuran-pengukuran dan

mengumpulkan data lapangan serta peraturan-peraturan yang

berlaku pada daerah setempat dimana proyek tersebut dikerjakan

serta informasi tengtang daftar satuan harga dasar dan upah tenaga

kerja yang berlaku untuk perhitungan biaya pelaksanaan proyek.

2) Proses perencanaan dan perancangan

Proses ini secara garis besar terdiri dari tahapan pekerjaan

sebagai berikut:

a) Tahap konsep

Pada tahap ini dibagi menjadi:

42

(1) Pengumpulan data, yang dilakukan melalui

serangkaian survey dalam hal ini data yang

dikumpulkan meliputi data kualitatif, kuantitatif,

primer, sekunder, makro, dan mikro.

(2) Analisa data, yang merupakan tindak lanjut dari

pengumpulan data yang dilakukan dengan metode

kualitatif dan kuantitatif. Analisa juga

mempertimbangkan kebijaksanaan dan strategi

pengembangan aspirasi dari pemilik, masukan dan

rangkaian rencana dan sektoral yang meliputi

daerah perencanaan serta daerah lain sekitarnya,

studi banding dengan bangunan yang sudah ada,

memperhatikan pengaruh arsitektur lingkungan dan

masukan-masukan lainnya yang bermanfaat bagi

upaya penyusunan rencana.

(3) Kesimpulan, setelah penyusunan analisa dilakukan

maka dibuatlah alternatif-alternatif berdasarkan data

dan analisa di atas.

b) Tahap prarencana (preliminary design)

Tahap ini merupakan transformasi skematik ke dalam

perancangan melalui pendekatan-pendekatan desain

yang meliputi evaluasi dan pengujian konsep desain

serta analisa bahan-bahan pokok perencanaan dan

perancangan. Setelah itu, dilakukan pembuatan blok plan

atau yang disebut rencana penggunaan tapak.

Selanjutnya pembuatan gambar-gambar yaitu: situasi,

denah, tampak, potongan-potongan menyeluruh, dan

detail-detail sehingga produk gambar tersebut dapat

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pada tahap ini dibuat pula rancangan anggaran biaya

sementara untuk mengetahui biaya konstruksi dengan

43

melihat anggaran proyek yang telah ditentukan. Sebagai

kelengkapan tahapan ini dibuat laporan dan

perancangan.

c) Tahap desain skematik (schematic design)

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap prarencana

yang meliputi proses pembuatan skematik dari struktur

dan ME untuk menilai keseimbangan terhadap semua

sistem perencanaan. Prosesnya meliputi perhitungan-

perhitungan untuk mendapatkan sistem struktur dan ME

untuk bangunan tersebut yang dapat dilihat untuk

bangunan yang telah dibuat pada prarencana di atas.

d) Tahap pengembangan desain (design development)

Pada tahap ini, dibuat gambar-gambar detail prinsip

untuk setiap disiplin (untuk gedung, gambar arsitektur,

gambar struktur, mekanikal elektrikal, teknik penyehatan

dll).

e) Tahap dokumen pelaksanaan

Produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah berupa

construction document/dokumen pelaksanaan yaitu

gambar-gambar detail perencanaan yang dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan proyek, perhitungan

konstruksi, desain spesifikasi, penggunaan bahan,

rencana anggaran biaya, serta rencana kerja dan syarat

(RKS). Setelah semua yang tersebut di atas disetujui

oleh unsur teknis kemudian disahkan oleh pimpinan

proyek, maka lembar kerja dan RKS yang telah disahkan

tersebut digandakan dan diserahkan kepada pimpinan

proyek.

44

3) Penentuan kontrak pelaksanaan

Penentuan kontrak pelaksanaan yang sering juga disebut

sebagai tender mempunyai tahapan sebagai berikut:

a) Pembentukan panitia lelang

b) Pengumuman dan undangan lelang

c) Aanwijzing/penjelasan tender

d) Pemasukan surat penawaran

e) Pembukaan surat penawaran

f) Evaluasi surat penawaran yang masuk

g) Usulan calon pemenang oleh panitia lelang pekerjaan

tersebut kepada pimpinan proyek

h) Penetapan calon pemenang

i) Pengumuman pemenang

j) Penunjukan pemenang

k) Pelelangan ulang, apabila pelelangan pertama dianggap

gagal

l) Penerbitan surat

Proses penentuan pelaksanaan pekerjaan tersebut harus

dilaksanakan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku

pedoman prakualifikasi sebagai pelaksanaan Kepres No. 28 tahun

1994. (Mukomaju, 1994)

45

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN PERENCANAAN DED

PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL PATALLASSANG

TA.2012 KABUPATEN GOWA

3.1. Tinjauan Khusus CV. ASIA LINTAS RAYA

3.1.1. Latar Belakang CV. ASIA LINTAS RAYA

CV. ASIA LINTAS RAYA adalah perusahaan konsultan

yang didirikan pada tahun 2010 dengan usahanya sebagai penyedia

jasa konsultan yang sepenuhnya mengandalkan peran para ahli

professional dan tenaga terampil. Kantor CV. ASIA LINTAS RAYA

berlokasi di Jln.Perintis Kemerdekaan 12. Kom.NTI Blok. I. No.10.

Perusahaan ini bergerak di bidang Arsitektur dan sipil.

3.1.2. Lingkup Layanan Perusahaan

1. Perencanaan Umum

2. Survey dan Penyelidikan

3. Studi dan Analisa Proyek

4. Desain Teknik

5. Pengawasan Konstruksi

6. Manajemen Konstruksi

3.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk proyek ini CV. ASIA LINTAS RAYA mengajukan tenaga

ahli yang kualified dan team kerja yang efektif serta efisien dengan

berdasarkan :

a. Spesialisasi / keahlian di bidang yang diperlukan (sesuai KAK)

b. Seleksi individu / personal yang memiliki teknik serta

pengalaman praktis sesuai dengan tugasnya serta punya

komitmen yang tinggi dalam penyelesaian pekerjaan ini.

c. Penjadwalan aktifitas sesuai dengan program kerja yang dibuat.

46

Berdasarkan pengalaman konsultan, team leader memegang

peranan penting dalam mengkoordinir dan memotivasi anggotanya,

sehingga konsultan menempatkan personil yang memiliki

kemampuan tersebut.

Tenaga ahli diwajibkan SKA (Sertifikat keahlian), yaitu :

1. Penanggung Jawab Kegiatan (Team Leader)

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis seluruh

kegiatan tim perencanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan

perencanaan dalam lingkup proyek, serta bertanggung jawab

atas kualitas produk pekerjaan, ketetapan waktu dan

pengendalian biaya selama penyelenggaraan proyek.

b. Memenuhi semua kegiatan berdasarkan model pendekatan

perancangan, jadwal pelaksanaan dan jaringan kerja yang

telah ditetapkan serta output pekerjaan yang telah disusun

daftarnya.

2. Ahli Arsitektur

a. Bertanggung Jawab atas pekerjaan perencanaan /

perancangan di bidang arsitektur yang mencakup pekerjaan

persiapan, penyusunan konsepsi perencanaan / perancangan,

program ruang, rancangan skematik, pembuatan pra

rancangan bangunan pengembangan rancangan, penyusunan

dokumen pelelangan.

b. Mengelola system informasi perorangan guna keperluan

pengawasan/pelaksanaan pembangunan.

c. Melakukan pemantauan keterpaduan rencana rancangan serta

terus menerus dan melaksanakan penyesuaian/perbaikan

bilaperlu.

d. Koordinasi kerja dengan tim perencanaan/perancangan :

a). Di bawah koordinasi proyekbersama dengan

perencana/perancang turut membantu pemberi tugas

penyelenggaraan pelelangan.

47

b). Di bawah koordinator proyek, ikut serta melaksanakan

dalam rangka membantu pemberi tugas dalam

merumuskan kebijakan-kebijakan khususnya mengenai

masalah yang erat hubungannya dengan pekerjaan

arsitektur.

Catatan : kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim

perencanaan/perancangan sesuai dengan bidang masing-

masing.

3. Ahli struktur

a. Bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan/perancangan

di bidang struktur

b. Melaksanakan rancangan struktur dan perhitungan

konstruksi.

c. Koordinasi kerja dengan tim perencana/perancang.

4. Ahli Mekanikal

Bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan/perancangan di

bidang mekanikal :

a. Menganalisa system dan kebutuhan akan mekanikal yang

akan diintegrasikan dalam areal perencanaan.

b. Menganalisis unit system mekanikal yang akan

diintegrasikan terhadap total perencanaan.

c. Merancang perletakan instalasi mekanikal.

d. Mengkoordinir kegiatan produk perencanaan/perancangan

mekanikal.

e. Koordinator kerja dengan tim perancang.

5. Ahli Elektrikal

a. Menganalisis system, unit system dan mnghitung kebutuhan

mekanikal dan elektrikal yang akan diintegrasikan dalam

areal perencanaan.

b. Mengkoordinir kegiatan produk rancangan elektrikal.

c. Koordinasi kerja dengan tim perancang.

48

6. Ahli Estimator

a. Mengkoordinir penyusunan Anggaran Biaya Pelaksanaan.

b. Memantau perkembangan harga pasar, menyusun

penyelesaian pekerjaan.

c. Koordinasi kerja dengan tim perancang.

STRUKTUR ORGANISASI

CV. ASIA LINTAS RAYA

Gambar : Struktur Organisasi CV. ASIA LINTAS RAYASumber : Arsip CV. ASIA LINTAS RAYA

49

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

KOORD. TENAGA

AHLI

BAGIAN TEKNIK PERENCANAAN

SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN

3.2. Pembahasan Mengenai Pasar Tradisional Patallassang

3.2.1. Latar Belakang Pasar Tradisional Patallassang

Pasar Patallassang terletak di sebelah barat wilayah

kabupaten Gowa yang merupakan daerah dataran rendah di

Kabupaten Gowa.

Pada awal berdirinya tugas dan fungsi utama BPG adalah

sebagai unit pelaksana teknis dalam peningkatan pendidikan melalui

kegiatan pelatihan dan pendidikan. Namun tugas dan fungsi ini

sebagaian diambil alih oleh bidang persekolahan Kanwil Depdikbud

Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dan BPG hanya berfungsi sebagai

wisma atau tempat pelatihan/penataran.

Seiring perubahan yang terjadi terhadap paradigma

pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu

pendidikan maka pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan

Nasional menetapkan sistem, standar mutu dan standar proses

pendidikan. Sehubungan dengan hal itu maka Departemen

Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) nomor: 087/O/2003

tertanggal 4 juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan. Sejak diterbitkannya kepmendiknas tersebut maka BPG

Ujung pandang secara resmi berubah menjadi Lembaga Penjamin

Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) RI No. 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah

termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau

bentuk lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar

nasional pendidikan, perlu melakukan refungsionalisasi Lembaga

50

Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan

V I S I :

" Menjadi lembaga penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah

yang berstandar nasional dan berwawasan global”.

M I S I :

1. Menjamin pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah dengan

standar nasional.

2. Memfalitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga

kependidikan dasar dan menengah

3. Memfalitasi peningkatan kinerja lembaga pendidikan dasar dan

menengah.

4. Melakukan pengkajian dan pengembangan mutu pendidikan

dasar dan menengah.

5. Menjadi pusat data dan informasi mutu pendidikan dasar dan

menengah.

51

Dalam melaksanakan tugasnya LPMP Sulsel menyelenggarakan fungsi :

2. pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK,

RA atau bentuk lain yang sederajat

3. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu

pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk

lain yang sederajat

4. supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK,

RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar

mutu pendidikan nasional

5. fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap pendidikan dasar dan

menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat

dalam penjaminan mutu pendidikan; dan

6. pelaksanaan urusan administrasi LPMP

52

3.2.2. Fasilitas Gedung Pada Pasar Tradisional Patallassang

1. Bangunan Kantor dan Kios

Sejak tahun 1977 bangunan kantor telah ada seluas 216 m2

yang kemudian direnovasi pada tahun 1993/1994 dan 2005/2006

menjadi 2 lantai. Pada lantai I terdapat Ruang Staf Sub Bagian

Umum, ruang Kasi PMS dan Staf, ruang Kasi PSI beserta staf

dan ruang FSP beserta staf. Pada lantai II terdapat ruang Kepala

LPMP, ruang Kasubag Umum, ruang Staf Perencanaan &

Keuangan, ruang Server, ruang kelompok Widyaiswara, ruang

tamu dan ruang rapat.

2. Unit Kios

Asrama disediakan untuk pemondokan, tempat menginap atau

beristirahat para peserta selama mengikuti penataran.

Keseluruhan asrama tersebut :

a. Wisma A luas 600 m, daya tampung = 80 orang

b. Wisma B luas 436 m2, daya tampung = 40 orang

c. Wisma C luas 293 m2, daya tampung = 30 orang

d. Wisma D luas 240 m2, daya tampung = 47 orang

e. Wisma E luas 210 m2, daya tampung = 42 orang

f. Wisma F luas 240 m2, daya tampung = 47 orang

g. Wisma G luas 293 m2, daya tampung = 30 orang

h. Wisma H luas 210 m2, daya tampung = 42 orang

i. Wisma I luas 700m2, daya tampung =100 orang

Sehingga daya tampung Wisma seluruhnya adalah 458 orang

3. Unit Lods Kering

Aula merupakan ruangan yang disediakan khusus untuk

pertemuan atau kegiatan resmi yang dihadiri banyak orang.

Selain kegiatan diklat, aula ini juga digunakan untuk kegiatan

resmi LPMP Sulawesi Selatan, seperti rapat dinas pegawai,

seminar, upacara pembukaan atau penutupan penataran dan

53

kegiatan lainnya. Fasilitas yang ada dalam aula ini meliputi

kursi, mimbar, panggung untuk kesenian, perangkat pengeras

suara, OHP dan LCD Proyektor serta kamar kecil dan ruang

panitia. LPMP Sulawesi Selatan memiliki 4 aula. Masing-

masing berkapasitas 100 orang, 200 orang dan 80 orang.

4. Unit Lods Basah

LPMP Sulawesi Selatan juga memiliki 5 ruang kelas yang

disediakan untuk proses belajar mengajar atau kegiatan

pendidikan dan latihan. Setiap ruangan dilengkapi dengan kursi

berdaun, white board berikut meja dan kursi penatar. Daya

tampung setiap kelas 40 orang dan satu yang berkapasitas 50

orang.

5. Unit Hamparan

Dibangun pada tahun 1996 dengan luas 186 m2 dengan

sumber dana pembangunan. Ruangan ini disiapkan untuk

pemantapan pengalaman lapangan (PPL) bagi peserta diklat,

atau digunakan untuk proses mengajar biasa. Dengan daya

tampung 40 orang, ruangan ini juga memiliki ruang pantau,

kursi berdaun, papan tulis dan studio rekaman yang kedap suara

serta sebuah ruang petugas yang dilengkapi dengan kamar kecil

dan gudang

6. Lavatory

Ada 8 laboratorium yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin

Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. Yaitu:

a. Lab. Kimia luas 87 m2, daya tampung = 40 orang

b. Lab. IPA Biologi SMP luas 87 m2, daya tampung = 40

orang

c. Lab. IPA Fisika SMP luas 87 m2, daya tampung = 40 orang

54

d. Lab. IPA Biologi SMA luas 87 m2, daya tampung = 40

orang

e. Lab. IPA Fisika SMA luas 87 m2, daya tampung = 40

orang

f. Lab. IPS luas 87 m2, daya tampung = 40 orang

g. Lab. Matematika luas 87 m2, daya tampung = 40 orang

h. Lab. Bahasa luas 87 m2, daya tampung = 40 orang

i. Lab. Komputer luas 87 m2, daya tampung = 20 orang

Seluruh laboratorium yang ada telah dilengkapi dengan alat

dan bahan praktek dan telah digunakan secara optimal. 

7. Pos Jaga

Ruang makan disediakan untuk melayani kebutuhan peserta

diklat. Terdiri atas dua lantai. Ruang ini dilengkapi fasilitas

meja, kursi dan meja makan yang sesuai standar. Ruang makan

ini sanggup melayani hingga 250 orang sekaligus. Disamping

itu juga menyediakan warung mini untuk melayani kebutuhan

perlengkapan mandi atau keperluan lainnya.

8. Ruang Perpustakaan

Sampai kini koleksi buku perpustakaan LPMP Sulawesi Selatan

telah memiliki koleksi dengan rincian :

a. Bahasa asing 143 judul

b. Bahasa Indonesia 765 judul

c. PC Komputer sebanyak 5 Unit yang terhubung ke jaringan

internet

Koleksi yang ada akan terus bertambah setiap tahunnya

9. Ruang ICT

55

Ruang ICT dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan,

pelatihan serta pengembangan dibidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi. Terdiri dari :

b. Lab. Software memiliki PC sebanyak 20 Unit

c. Lab. Multimedia memiliki PC sebanyak 10 Unit

d. Lab. Hardware (Praktek/Perakitan) yang dilengkapi meja

dan kelengkapan Praktek

e. Lab. Mobile Training Unit sebanyak 1 unit dilengkapi

dengan laptop 20 unit.

3.3. Analisa Proyek Pasar Patallassang

Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan LPMP Prov. Sulawesi Selatan

TA. 2010 ini merupakan bangunan Pemerintah yang berbentuk bangunan

tunggal yang lingkup kerjanya bergerak dalam bidang Pendidikan, alamatnya

berada di Jl. Andi Pangeran Pettarani, bagian utara Jl. Faisal, bagian barat

kantor pertanahan, bagian selatan Jl. Landak, bagian Timur Jl. A.P.Pettarani,

daerah tersebut merupakan daerah atau kawasan pendidikan (Kampus UNM)

dan kawasan Perkantoran. Luasan lahan perencanaan gedung ini yaitu 404,56

m² dengan luasan bangunan 1618,24 m².

Status dari pelaksanaan Pembangunan Kantor CV. ASIA LINTAS

RAYA. Wilayah Usaha Makassar ini adalah proyek untuk ruang lingkup

pembangunan negeri yang dimana status tanahnya merupakan status hak

milik.

Maksud dan tujuan proyek yakni ada dua tahap yakni :

1. Maksud dan tujuan Proyek

Sebagai gedung yang mewadahi fungsi kegiatan sentra pelayanan

pendidikan, yang dapat menyatukan beberapa unit layanan ke dalam satu

bangunan yang cukup representative secara terintegrasi.

2. Maksud dan Tujuan Perencana

56

Dapat mengoptimalkan efesiensi dan efektifitas ruang yang

dipersyaratkan dalam kerangka acuan, baik dari segi tata letak ruangan

dalam satu gedung maupun suasana kenyamanan yang dihadirkan oleh

ruangan tersebut, serta dapat mengintegrasikan ketiga aktifitas fungsi

ruang yang berbeda dengan batasan-batasannya sesuai azas dan criteria

yang berlaku.

Kondisi eksisting lokasi secara umum bangunan yang berada dalam

wilayah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan bangunan

pos-Tmodern era 80-an, dengan atap cirri khas Makassar yang cukup kental

dalam bangunan rata-rata jumlah lantainya adalah dua lantai, secara fisik

tampilan bangunan, gedung-gedung ini sudah tidak representative lagi

ditambah dengan kapasitas pengguna bangunan yang terus meningkat.

Sedangkan kondisi infrastruktur ulai dari jalan hingga saluran berada pada

kondisi tidak terawatt.

Program ruang Gedung Pendidikan LPMP sebagai berikut :

1. Lantai I : Perparkiran

2. Lantai II : Ruang Makan

3. Lantai III : Ruang Pertemuan/Laboratorium

4. Lantai IV : Ruang Belajar

Konsep penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Pola tata ruang

Tata ruang dalam bentuk kelompok-kelompok ruang satuan kerja, untuk

ruang-ruang kepala dan penunjangnya.

2. Pola tata ruang linear

Yaitu tata ruang mengalir, antara ruang satu dengan ruang yang lain

dihubungkan oleh koridor, untuk ruang-ruang bagian dan satuan kerja.

57

3. Pola tata ruang terbuka

Yaitu tata ruang dalam bentuk open office, Ruang kerja yang terbuka dan

hanya dibatasi oleh sekat partisi removable setinggi max. 110 cm, untuk

ruang-ruang staff.

4. Cluster

a. Core – Service

b. Lobby, koridor dan foyer

c. Ruang Rapat

d. Ruang Kerja Kepala

e. Longe/Ruang Tunggu

f. Ruang Sekretaris

g. Ruang operator

h. Rest Room Kepala

i. Ruang Saji/Pantry

5. Linier

e. Koridor

f. Ruang Kepala Bagian/Satuan Kerja

g. Ruang Kerja Staff

Struktur Atas

Menggunakan atap spandek, seluruh struktur atas menggunakan beton

bertulang untuk balok, kolom, pelat dan dinding.

Struktur Bawah

Menggunakan pondasi poer dan pondasi batu gunung, sloef beton.

1. Analisis data A. RESKY MUNANDAR

Proses Kerja Praktek II

58

Selama melaksanakan Kerja Praktek II di CV. ASIA LINTAS

RAYA yang berlokasi di jalan Sunguminasa Elang No 1 Gowa.

kami mendapat tugas membantu dalam pembuatan gambar-

gambar kerja dari Pembangunan Passar Platallasang Gowa. kami

diarahkan untuk menggambar dengan baik.

Dalam perencanaan dan perancangan bangunan ada

beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni :

1. Kondisi eksiting pada lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan

2. Kondisi lingkungan (fisik sosial) sekitar lokasi

3. Jumlah dan kebutuhan ruang saat ini dan masa depan yang

harus dipenuhi oleh lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

4. Hubungan antar perbedaan fungsi ruang dalam satu massa

bangunan.

5. Hubungan antar gedung, antar kegiatan dan antar fungsi, yang

terjadi dalam kawasan tersebut.

6. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan menjadikan gedung

yang hemat energi.

7. Penerapan konsep green architecture (hemat energi dan ramah

lingkungan) pada bangunan una mendapatkan desain yang

optimal dan kontekstual terhadap lingkungan.

Dalam melaksanakan pengambaran pasar patallasang

kami membagi dalam 3 (tiga) bagian yang masing – masing

dengan perencanaanya, dan saya mendapat bagian

pengamgambaran perencanaan Denah, Tampak, Potongan dan

Rencana Site.

Dalam melaksanakan perencanaan ini ada azas-azas

bangunan gedung yakni bangunan gedung yang direncanakan

59

hendaknya fungsional, efisien, menarik dan menjadikannya

sebagai salah satu icon Prov. Sulawesi Selatan, hendaknya dalam

merencanakan bangunan ini harus mampu mengadakan sublimasi

antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai

bangunan yang menampung misi lembaga Penjaminan Mutu

Pasar Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

2. Analisis data HASRUL ARSYAD

Proses Kerja Praktek II

Selama melaksanakan Kerja Praktek II di CV. ASIA LINTAS

RAYA yang berlokasi di jalan Sunguminasa Elang No 1 Gowa.

kami mendapat tugas membantu dalam pembuatan gambar-

gambar kerja dari Pembangunan Passar Platallasang Gowa. kami

diarahkan untuk menggambar dengan baik.

Dalam perencanaan dan perancangan bangunan ada

beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni :

8. Kondisi eksiting pada lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan

9. Kondisi lingkungan (fisik sosial) sekitar lokasi

10. Jumlah dan kebutuhan ruang saat ini dan masa depan

yang harus dipenuhi oleh lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

11. Hubungan antar perbedaan fungsi ruang dalam satu

massa bangunan.

12. Hubungan antar gedung, antar kegiatan dan antar fungsi,

yang terjadi dalam kawasan tersebut.

13. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan menjadikan gedung

yang hemat energi.

60

14. Penerapan konsep green architecture (hemat energi dan

ramah lingkungan) pada bangunan una mendapatkan desain

yang optimal dan kontekstual terhadap lingkungan.

Dalam melaksanakan pengambaran pasar patallasang

kami membagi dalam 3 (tiga) bagian yang masing – masing

dengan perencanaanya, dan saya mendapat bagian

pengamgambaran perencanaan, Rencana rencana, rencana balok

pembesian,dan Detail detail.

Dalam melaksanakan perencanaan ini ada azas-azas

bangunan gedung yakni bangunan gedung yang direncanakan

hendaknya fungsional, efisien, menarik dan menjadikannya

sebagai salah satu icon Prov. Sulawesi Selatan, hendaknya dalam

merencanakan bangunan ini harus mampu mengadakan sublimasi

antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai

bangunan yang menampung misi lembaga Penjaminan Mutu

Pasar Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

3. Analisis data BACHTIAR H. BACO

Proses Kerja Praktek II

Selama melaksanakan Kerja Praktek II di CV. ASIA LINTAS RAYA

yang berlokasi di jalan Sunguminasa Elang No 1 Gowa. kami

mendapat tugas membantu dalam pembuatan gambar-gambar

kerja dari Pembangunan Passar Platallasang Gowa. kami

diarahkan untuk menggambar dengan baik.

Dalam perencanaan dan perancangan bangunan ada

beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni :

15. Kondisi eksiting pada lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan

61

16. Kondisi lingkungan (fisik sosial) sekitar lokasi

17. Jumlah dan kebutuhan ruang saat ini dan masa depan

yang harus dipenuhi oleh lembaga Penjaminan Mutu Pasar

Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

18. Hubungan antar perbedaan fungsi ruang dalam satu

massa bangunan.

19. Hubungan antar gedung, antar kegiatan dan antar fungsi,

yang terjadi dalam kawasan tersebut.

20. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan menjadikan gedung

yang hemat energi.

21. Penerapan konsep green architecture (hemat energi dan

ramah lingkungan) pada bangunan una mendapatkan desain

yang optimal dan kontekstual terhadap lingkungan.

Dalam melaksanakan pengambaran pasar patallasang

kami membagi dalam 3 (tiga) bagian yang masing – masing

dengan perencanaanya, dan saya mendapat bagian

pengamgambaran perencanaan Denah, Detail detail pembesian

sloef, dan Potongan.

Dalam melaksanakan perencanaan ini ada azas-azas

bangunan gedung yakni bangunan gedung yang direncanakan

hendaknya fungsional, efisien, menarik dan menjadikannya

sebagai salah satu icon Prov. Sulawesi Selatan, hendaknya dalam

merencanakan bangunan ini harus mampu mengadakan sublimasi

antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai

bangunan yang menampung misi lembaga Penjaminan Mutu

Pasar Patallasang Prov. Sulawesi Selatan.

Gambar Kerja

Adapun gambar-gambar kerja yang dibuat selama saya

melaksanakan Praktek adalah :

62

1) Denah Site Pland

2) Losd Basah

3) Losd Kering

4) Kantor dan Kios

5) Km/Wc

a. Tampak

Tampak yang dibuat adalah Tampak Depan, Samping Kanan,

Samping Kiri dan Belakang. Potongan.

Penggambaran Potongan, merupakan gambar penjelas struktur

secara garis besar yang dilewati oleh garis potongan pada denah

dengan Skala 1: 200. Potongan yang dibuat adaah potngan A-A

dan Potongan B-B.

b. Rencana – Rencana

Rencana yang dibuat adalah Rencana Pondasi Garis, Renccana

Kolom, Rencana Balok, Rencana Keramik, Rencana Plafond,

Rencana Instalasi Listrik dan Rencana Utilitas.

22. Masalah- masalah Yang Dihadapi Dalam Proses Perencanaan

Masalah dalam mendesain : Masalah yang dihadapi dalam

praktikan gambar perencanaan adalah kurangnya pengalaman

dalam mengerjakan gambar proyek serta minimnya pengetahuan

tentang aplikasi struktur yang digunakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil yang didapat selama pelaksanaan praktek kerja II proyek

Perencanaan DED Pembangunan Pasar Patallassang Kec. PatallassangSelatan

63

Kabupaten Gowa TA. 2012, banyak hal yang diperoleh menyangkut

pelaksanaan konstruksi (struktur) tersebut.

Dari hasil yang kami dapatkan selama mengikuti praktek kerja II, dapat

ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

5.1.1. Arsitek sebagai ahli atau seorang yang menghasilkan karya seni nyata

yang memberikan keindahan. Secara singkat arsitek adalah ahli

perencanaan, ahli perancangan dan ahli mendesin bangunan.

5.1.2. Dalam melaksanakan suatu proyek, kami di tuntut bekerja sacara

professional, trampil, dan disipil. Hal ini dapat mmberikan pejalaran

bagi kami untuk melakukan hal yang lebih baik.

5.1.3. Dalam perencanaan suatu proyek, konsultan perencana perlu

memperhatikan/memahami:

5.1.3.1 Memperhatikan prosedur yang telah di tetapkan oleh UU.

5.1.3.2 Memperhatikan atau memahami suatu proyek yang telah

diberikan oleh pihak owner.

5.1.3.3 Memperhatikan dan memahami proses perencanaan

pembangunan proyek.

4.2. Saran-Saran

Dari hasil visualisasi dan pengalaman yang kami dapat selama

mengikuti Kerja Praktek II melalui laporan ini kami menyarankan :

1. Sebaiknya dalam sub pekerjaan, sebelum dilaksanakan terlebih dahulu

harus memperhatikan prosedur kerja yang ada.

2. Para pekerja, mandor atau pengawas lapangan yang memiliki kendala

dalam pelaksanaan proyek, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahilu

pada konsultan perencana, pimpro atau owner agar kesalahan seminimal

mungkin dapat dihindari.

3. Peranan konsultan harus betul-betul aktif khususnya dibidang

pelaksanaan pengujian mutu beton. Ini sangat berakibat fatal bila beton

direncanakan jauh lebih rendah dibanding dengan beton yang digunakan.

64

KATA PENGANTAR

65

Assalamu Alaikum Wr,Wb.

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat

bimbingan serta petunjuk-Nya sehingga kami bisa menyusun laporan ini

dengan baik. Kami menyusun laporan ini untuk mengikuti salah satu

persyaratan kuliah, yaitu kerja praktek II. Dengan mengikuti kerja praktek

diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmunya dilapangan yang

dimana telah didapatkan teorinya dalam perkuliahan.

Kerja praktek sangat membantu mahasiswa dalam mengenal suatu

teknologi ilmu pembangunan di lapangan, maka dalam hal ini kami

menyususn laporan untuk memberikan beberapa informasi mengenai

materi – materi yang kami dapat di lapangan dan nantinya bisa membantu

para mahasiswa yang lain untuk menambah wawasan, baik dalam ruang

lingkup perkuliahan maupun di luar waktu perkuliahan dan sehingga

menjadikan suatu pengalaman yang akhirnya akan diaplikasikan ke dalam

materi perkuliahan dan dimana keduanya akan mengahasilkan suatu ilmu

pengetahuan teknologi dalam dunia arsitektur yang akan memajukan

selangkah demi selangkah kedepan dalam ruang lingkup fakultas teknik

arsitektur Universitas Muslim Indonesia.

Wallahuwallyuttaufik walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr, Wb.

66