Lewat Paripurna, Pemkab Bogor Hibahkan Tanah Ke Kejari Cibinong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hibahkan tanah seluas 3.498 meter persegi ke Kejaksanaan Negeri (Kejari) Cibinong, sesuai permohonan Kajari Cibinong, dalam sidang paripurna DPRD. Dalam sidang yang sama juga dibahas masalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bogor, Senin (16/06/2014).

Wakil Bupati (Wabup) Bogor Hj Nurhayanti menjelaskan bahwa penyerahan hibah tanah Pemkab Bogor seluas 3498 meter persegi kepada Kejari Cibinong merupakan upaya responsif Pemkab Bogor terhadap surat Kepala Kejari Cibinong perihal permohonan bantuan hibah tanah Pemkab Bogor.

”Persetujuan DPRD tentang penyerahan hibah tanah Pemkab Bogor kepada Kejari Cibinong, diperlukan untuk mendorong proses hibah agar dapat segera ditetapkan secara yuridis formal melalui keputusan Bupati, sehingga mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan di kemudian hari.” Tegas Wabup Bogor.

Sementara itu, mengenai RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 75 ayat Permendagri Nomor 54, tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Dalam proses  penyampaian  RPJMD Kab Bogor tahun 2013-2018, ada beberapa tahapan yaitu pada saat kampanye menyampaikan visi dan misi menjadikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia, dengan rumusan misi nya menjadi 5 yaitu 1. Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan, 2. meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.

3. Meningkatkan Integrasi konektivitas kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, 4 Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, 5. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah dalam tata kelola Pemerintahan yang baik.”Jelasnya

Tahap selanjutnya, kata Wabup Bogor adalah penyusunan rancangan RPJMD melalui musrenbang RPJMD pada tanggal 11 maret 2014 tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan  penyempurnaan rancangan  RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

PARIPURNA HIBAH TANAH

BENGKULU – Sidang Paripurna penghapusan aset dan pemberian hibah tanah dan bangunan untuk tiga kantor kemarin (27/4), berlangsung alot. Silang pendapat dan perdebatan akhirnya membuat Wakil Ketua II DPRD Provinsi Suharto, SE, MBA walk out alias “angkat kaki” meninggalkan ruang sidang.

Aksi walk out Suharto yang merupakan politisi Partai Gerindra itu membuatnya tidak membubuhkan tanda tangan pada pengesahan lahan hibah untuk tiga instansi. Masing-masing lahan hibah untuk pembangunan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bengkulu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bengkulu.

Suharto mengatakan, dirinya tidak setuju jika pengesahan hibah lahan dilakukan tanpa pembahasan terlebih dahulu. Menurutnya itu sama saja dengan tidak mengikuti administrasi. Apalagi dalam undangan paripurna, agendanya tertera menyampaikan hasil reses. Bukan pengesahan persetujuan hibah tanah.

“Saya bukannya tidak setuju dengan pengesahan lahan hibah untuk PMI, BNN dan DPD RI. Hanya saja kita harus melalui jalur administrasi yang sebenarnya. Kita sama-sama ketahui, periode sebelumnya banyak sekali temuan terkait hibah oleh BPK RI. Jangan sampai ini terulang. Jangan dibiasakan menabrak aturan hukum,” tegas Suharto kepada RB di ruang kerjanya setelah rapat paripurna, kemarin (27/4).

Dalam rapat paripurna, Soeharto mengatakan kesalahan dalam administrasi bisa menyebabkan cacat hukum dan berakibat buruk di kemudian hari. Dirinya pun ingin agar paripurna diskors terlebih dahulu.

“Dari semula saya bingung dengan agenda hari ini. Alangkah lebih baik apabila diskors terlebih dahulu karena yang kita bahas dengan yang diundang berbeda. Kekhawatiran saya jangan sampai ada langkah yang seharusnya dilakukan, tapi tidak kita dilaksanakan dan berakibat pada cacat hukum. Meskipun ini masalahnya di administrasi. Kami terpaksa tidak akan ikut menandatangani hasil Paripurna ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Jonaidi, SP mengatakan di dalam undangan tertulis agenda laporan fraksi dari pembahasan Komisi I. Sementara fraksi yang lain sudah menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Protes ini pun sempat menjadi perdebatan dalam paripurna sehingga fraksi tidak menyatakan sikap apapun. “Silakan lanjutkan rapat dengan mendengar pandangan fraksi. Namun kami dari Gerindra hanya ingin komitmen dengan undangan kami yakni memberikan pandangan bukan tanggapan akhir yang kemudian disahkan,” ujar Jonaidi.

Namun demikian, proses rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Edison Simbolon, S.Sos, M.Si tetap berlanjut dan anggota DPRD Provinsi lainnya tetap memberikan pandangan dan tanggapan atas hibah lahan PMI, BNN dan DPD RI.

Setelah melewati perdebatan cukup panjang, Wakil Ketua I Edison Simbolon sebagai pimpinan rapat mengambil sikap karena pada dasarnya seluruh fraksi termasuk Gerindra telah menyetujui usulan tersebut sehingga dilakukan penandatangan persetujuan pada hari ini.

Penandatanganan tersebut dilakukan Plt Sekda Provinsi Bengkulu Drs. H. Sumardi, MM, Wakil Ketua I Edison Simbolon, S.Sos, MM dan Wakil Ketua III Kurnia Utama, S.Sos. (sly)

DPRD Bengkulu Setujui Penyerahaan Hibah Tanah dan Bangunan untuk 3 Instansi

Melalui Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Bengkulu Rabu, (21/4/2015) menyetui penyerahaan usulan penghapusan dan hibah gedung, serta tanah milik Pemprov Bengkulu untuk PMI Cabang Bengkulu, Gedung DPD-RI Perwakilan Bengkulu dan serta bangunan eks Mes Witri II kepada BNN Provinsi Bengkulu. 

Dari laporan Komisi 1 DPRD Propinsi Bengkulu Dalhadi Umar dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Propinsi Bengkulu Ihsan Fajri mengatakan, menindak lanjuti surat Gubernur Nomor : 011/644/B.9 tanggal 04 September 2014 prihal persetujuan penghapusan serta tanah hibah dan bagunan. 

Untuk PMI diputuskan tanah seluas 1.315 meter persegi sesuai dengan nomor sertifikat 00886, dengan nilai sebesar Rp 107.830.000 beserta bangunan tipe 260 di jalan Renjamat no 20 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (eks rumah dinas sospol) diperuntukan markas PMI, dan berdasarkan surat Gubernur nomor : 011/656/B.9 tanggal 9 September 2015, persetujuan untuk penghapusan serta hibah tanah untuk sekretariat Jenderal DPD-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.   

"Untuk Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 13 Januari 2015, dengan rincian tanah terletak di Jalan Indragiri Padang Harapan Kota Bengkulu bekas tanah perpustakaan Provinsi Bengkulu seluas 2.170 M persegi. Dengan sertifikat nomor 00085 dengan nilai tanah Rp 138.000.000," ungkapnya.   

Selain itu, dikatakan Dalhadi, surat Gubernur nomor 032/292/B.9 tanggal 18 Maret 2015 tentang penghapusan dan hibah tanah bagunan ek Mes Witri II kepada BNN Provinsi Bengkulu, tertanggal 31 Maret 2015 seluas 2.735 Meter Persegi sesuai dengan sertifikat nomor 0013 dengan nilai Rp 224.270.000. 

Untuk bangunan beserta wisma tempat peristirahatan dengan luas 256 meter persegi senilai Rp 175.872.000 beralamat di Jalan Batanghari Padang Harapan Kota Bengkulu, untuk digunakan laporan diserahkan ke masing-masing yang menentukan nilai tanah berdasarkan NJOP. 

"Setelah kita mengadakan rapat dan diskusi dengan Pemprov, PMI Provinsi Bengkulu, Sekjend DPD dan BNNP, maka kita menyetujui penghapusan dan pemberian hibah," tandasnya. (Roki/HF) 

Hibah Tanah Di Jember Disahkan 

Jember (beritajatim.com) - Hasil sidang paripurna DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (4/3/2014) kemarin, yang mengesahkan hibah tanah aset pemerintah daerah kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mendapat sambutan gembira. Ini makin memuluskan percepatan alih status STAIN menjadi institut.

"Saya kira ini merupakan kebanggaan bagi keluarga besar STAIN Jember. Patut kami syukuri. Ini bentuk tanggungjawab Pemkab kepada dunia pendidikan, walau STAIN Jember berada di bawah Kementerian Agama," kata Ketua STAIN Jember Babun Suharto.

STAIN Jember memperoleh hibah tanah seluas 4.539 meter persegi. Proses hibah itu sempat memicu kehebohan, menyusul protes warga di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Mereka khawatir, makam yang berada di atas aset Pemkab Jember ikut dihibahkan ke STAIN Jember.

Babun mengatakan, STAIN sangat terbantu dengan adanya hibah itu. "Kami beberapa minggu lalu telah menerima surat yang ditandatangani Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama, bahwa STAIN Jember dinyatakan layak beralih status menjad Institut Agama Islam Negeri. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat penting," katanya.

Rencananya, tanah hibah itu akan digunakan untuk pengembangan program pascasarjana. "Nanti di sana tak hanya S2. Satu tahun lalu kami mengirimkan berkas pembukaan program S3. Pascasarjana saat ini memiliki 500 mahasiswa. Jadi nanti di sana diharapkan bisa menampung 1.000-2.000 mahasiswa," kata Babun. [wir]

Hibah Tanah Pemkab Tak Mulus

INDRAMAYU – Keinginan Pemkab Indramayu untuk memberikan hibah tanah bagi nelayan yang tinggal di perumahan nelayan, serta tanah bagi Yayasan Gempur Gakin ternyata tidak berjalan mulus. Bahkan sejumlah fraksi menganggap kalau program itu cenderung bernuansa politik karena menjelang pelaksanaan pemilu 2014.

Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Indramayu bahkan meminta agar rencana kebijakan itu diundur. Selain takut akan dipolitisasi, mereka juga menilai kalau hibah tanah tersebut sangat rawan dan harus dikaji lebih dalam lagi.

“Kami justru bertanya-tanya, kenapa kebijakan ini baru muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Kami dari Fraksi Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat (GNPR) berharap agar pelaksanaannya diundur setelah pemilu,” ujar Ketua Fraksi GNPR, H Kasan Basari, usai Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Permohonan Permindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Indramayu, Rabu (5/3).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Dalam SH KN. Ia juga berharap agar rencana hibah tanah untuk nelayan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi saat ini sudah mendekati pelaksanaan pemilu 2014.

Sementara Ketua DPRD Indramayu, Drs H Abdul Rozaq Muslim SH MSi mengatakan, meskipun dalam pandangan umum fraksi-fraksi banyak yang meminta agar program hibah ini diundur, namun pembahasan terhadap permohonan pemindahtanganan barang milik pemkab Indramayu akan terus berlanjut. Karena sebelumnya telah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) dan telah dibentuk panitia khusus (pansus) yang akan segera melakukan pembahasan.

“Dalam rapat paripurna kali ini bukan untuk menerima atau menolak, tapi hanya berisi pemandangan umumj fraksi-fraksi. Kalau memang ada yang menolak, mestinya disampaikan pada saat Bamus,” ujarnya.

Dari pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan, lanjut Rozaq, nantinya akan mendapat tanggapan dari eksekutif. Rencananya, jawaban terhadap pemandangan fraksi-fraksi akan disampaikan pada tanggal 10 Maret 2014. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret pansus akan melaporkan hasil kerjanya. (oet)

DPRD Nunukan Keluarkan 6 Persetujuan untuk Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan

DPRD Kabupaten Nunukan, Kamis (26/2/2015) mengeluarkan enam persetujuan terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (KBDP), pemekaran dari Kabupaten Nunukan.

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2015 dengan agenda pengambilan enam keputusan DPRD terkait pembentukan KBDP, yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Danni Iskandar itu dihadiri lengkap unsur pimpinan dan 16 anggota DPRD.

Persetujuan yang dikeluarkan itu meliputi pertama, persetujuan lokasi calon ibukota kabupaten yang berada di Kecamatan Sebuku.

Kedua, persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah kabupaten yang meliputi enam kecamatan masing-masing Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.

Ketiga, persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk jangka waktu dua tahun berturut-turut. Empat, persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka penyelenggaran pemilihan kepala dearah untuk pertama kalinya.

Kelima, persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak pergerak, personil, dokumen dan utang piutang. Sedangkan persetujuan keenam mengenai nama calon kabupaten.

Sebelumnya pada 2012 lalu, DPRD Kabupaten Nunukan juga telah mengeluarkan tujuh persetujuan terkait pembentukan KBDP.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Karel Sompotan mengatakan, dengan dikeluarkannya enam persetujuan pada hari ini, tugas DPRD Kabupaten Nunukan telah selesai.

“Selanjutnya tinggal ke Bupati. Rencana Senin atau Selasa depan persetujuan sudah kita sampaikan kepada Bupati,” ujarnya.Ketua Presidium Pembentukan KBDP, Samadik mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Nunukan, pihaknya akan melakukan pengawalan ke eksekutif. Diharapkan, Bupati Nunukan, Basri mempercepat persetujuan sehingga proses selanjutnya bisa bergulir ke provinsi.

“Bupati harus mengeluarkan tujuh SK juga,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, Bupati Nunukan sangat merespon positif pembentukan KBDP. “Kalau Pak Bupati, beliau menunggu DPRD. Dia responnya baik,” ujarnya.

Dia berharap, Maret depan Bupati telah mengeluarkan persetujuan. Untuk mengawal agar persetujuan Bupati bisa secepatnya dikeluarkan, Presidium Pembentukan KBDP akan terus berkomunikasi dengan Bupati Nunukan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nunukan.

“Setelah itu selesai, kita naikkan ke provinsi melalui DPRD Kalimantan Utara sambil menunggu Gubernur definitif. Kita juga berkomunikasi terus dengan DPRD Kalimantan Utara,” ujarnya.

Anggota DPRD Kalimantan Utara, Hermanus mengatakan, pihaknya sangat merespon positif pembentukan daerah otonomi baru di Kalimantan Utara. Bahkan DPRD Kalimantan Utara mendorong secepatnya pembentukan daerah otonom baru seperti KBDP, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan dan Kabupaten Apo Kayan termasuk Kota Tanjung Selor.

“Terkait pembentukan KBDP, kami tinggal menunggu dari Kabupaten Nunukan,” ujarnya.Hanya saja, untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru tidak mungkin dilakukan pada tahun ini. Sebab pengusulannya ke pusat harus menunggu gubernur defintif, yang akan dilantik tahun depan.

“Jadi paling cepat tahun depanlah baru bisa diusulkan ke pusat. Karena yang mengusulkan harus gubernur definitif,” katanya.