BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di

diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup

yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu

orang dengan orang yang lain. Suatu tempat dapat

disebut dengan Negara jika mempunyai 3 unsur

terpenting yang harus ada didalamnya yaitu :

Wilayah,Pemerintah,dan Rakyat. Ketiga unsur  tersebut

harus ada dalam suatu Negara. Jika salah satu dari

unsur  tersebut tidak ada maka tempat tersebut tidak

dapat dinamakan Negara. Ketiga unsur tersebut saling

melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya

yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah

pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara

lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya

keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara

lain.

Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara

tersebut berhak membentuk undang-undang atau

konstitusi.Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak

zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia,

konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur

kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat

istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu

masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur

kehidupan bermasyarakat.Adat istiadat mempunyai suatu

hukum yang dinamakan hukum adat. Pada jaman dahulu

walaupun belum ada undang-undangseperti halnya

sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur

dengan adat istiadat dan yang melanggar adat istiadat

akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat

setempat sepakati yaitu hukum adat.

Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga

mengatur kehidupan suatu Negara supaya tertatanya

kehidupan dalam Negara.Jika dalam adat istiadat,

pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam

konstitusi, pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang

telah diatur dalam undang-undang.Maka untuk mengatur

kehidupan Negara dan unsur-unsur didalamnya,

konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Suatu

Negara tanpa konstitusi atau undang-undang seperti

halnya mobil yang tanpa stir yang tidak dapat diatur

geraknya yang jika dibiarkan akan menabrak, seperti

halnya suatu Negara yang tanpa kostitusi maka semua

hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya

yang jika dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau,

bobrok, runtuh dan berdampak buruk dengan hilang

keberadannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan

dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengertian negara itu?

2. Apakah pengertian konstitusi itu?

3. Bagaimanakah hubungan antara negara dan

konstitusi?

4. Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di

Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dari negara.

2. Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi.

3. Untuk mengetahui hubungan antara negara dan

konstitusi.

4. Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan

konstitusi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi di antara

sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara

bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial)

tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan

yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok

atau beberapa kelompok manusia yang ada di

wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah

bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-

organisasi lain (keagamaan, kepartaian,

kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-

masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah

kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan

sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam

suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang

berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak

hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam

membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut

adalah:

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam

tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat

merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam

suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan.

Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak

hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan

(staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan

apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi)

suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus

menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan.

Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum

tata negara.

2. Wilayah (teritorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya

suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah

dengan batas-batas yang jelas, penting pula

keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya

apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara

tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah

berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan

perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku

bagi orang-orang yang berada di wilayahnya

sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam

suatu negara tertentu apabila melampaui batas-

batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat

(imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai

kewajiban yang ditentukan.

Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya

ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu

negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre

ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan,

ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus

dari wilayah suatu negara.

3. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara

adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua

anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu

negara dan berada dalam wilayah negara.

Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan,

yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara,

kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

1. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit)

Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit)

meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah

suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya

kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi

menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de

Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi)

dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang

terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.

2. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)

Teori kedaulatan Negara (Staats

souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma

yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu

wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah

inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam

wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku

Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan

negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut

kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku

Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara

sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak

diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat

negara”.

3. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit)

Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit)

menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar

atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe

dalam buku Die Moderne Staats Idee.

4. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit),

Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit),

semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada

kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau

(Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan

“kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh

rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai

kekuasaan dalam suatu negara.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3

unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat,

wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan

Internasional (secara de facto maupun de jure.

Unsur dan Sifat Negara

Unsur-unsur terbentuknya Negara ada 2, yaitu:

1. Unsur Konstitutif Negara

Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang

menentukan ada tidaknya suatu Negara, seperti:

a) Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam

suatu Negara atau menjadi penghuni Negara,

meliputi:

b) Penduduk

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal

tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah

Negara (menetap).

c) Bukan Penduduk

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di

dalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud

bertempat tinggal di Negara itu.Misalnya :

Wisata Asing yang sedang melakukan perjalanan

wisata

d) Warga Negara

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan

hukum merupakan anggota dari Negara (menurut

undang-undang diakui sebagai warga negara).

e) Bukan Warga Negara

Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui

Negara lain sebagai negaranya

f) Wilayah

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan

bumi dimana penduduk suatu Negara bertempat

tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara

meliputi: wilayah daratan, lautan, dan udara.

Daratan

Batas wilayah darat suatu Negara biasanya

ditentukan dengan perjanjian antara suatu

Negara dengan Negara lain dalam bentuk

traktat. Perbatasan antara Negara dapat

berupa:

Batas alam, misalnya: sungai, danau,

pegunungan, atau lembah.

Batas buatan, misalnya: pagar tembok,

pagar kawat berduri

Batas menurut geofisika, misalnya:

lintang utara/selatan, bujur

timur/barat.

Lautan

Menurut Konferensi Hukum Laut internasional

III pada 10 Desember 1982 yang

diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay,

Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara

sebagai berikut:

Laut Teritorial

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas

laut territorial selebar 12 mil laut,

yang diukur berdasarkan garis lurus yang

ditarik dari garis dasar (base line)

garis pantai kearah laut bebas.

Zona Bersebelahan

Zona bersebelahan merupakan batas laut

selebar 12 mil laut dari garis batas laut

territorial atau batas laut selebar 24 mil

laut dari garis dasar.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas

lautan suatu negara pantai lebarnya 200

mil laut dari garis dasar..Dalam batas

ini, negara pantai berhak menggali

kekayaan alam yang ada dan menangkap

para nelayan asing yang kedapatan sedang

melakukan penangkapan ikan.

Landas Benua

Landas benua adalah wilayah daratan

negara pantai yang berada di bawah

lautan di laut ZEE, selebar lebih

kurang 200 mil di lautan bebas.

Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan daratan yang

berada di bawah permukaan air di luar

laut territorial sampai kedalaman 200

m. Bagi negara pantai, landas kontinen

dinyatakan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari wilayah daratan.

Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas

wilayah daratan dan wilayah lautan Negara

itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat

penting sekali karena menyangkut

pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam

segala bentuk, seperti hal-hal berikut :

Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang

ada di dalamnya.

Berkuasa mengusir orang-orang yang

bukan warga negaranya dalam wilayah

tersebut bila tidak memiliki izin dari

negara itu.

g) Pemerintah Yang Berdaulat.

Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan

sebagai berikut :

Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa,

berwenang menentukan dan menegakkan hukum

atas warga dan wilayah negaranya.

Kedaulatan keluar adalah mempunyai

kedudukan yang sederajat dengan negara

lain, sehingga bebas untuk menentukan

hubungan diplomatik dengan negara lain.

Pemerintah

Suatu Negara memiliki pemerintah, yaitu

suatu organisasi yang berwenang untuk

memutuskan dan memerintah seluruh warga

Negara di dalam wilayahnya.

Kedaulatan

Suatu Negara meilikii kedaulatan, yaitu

kekuasaan tertinggi untuk membuat

undang-undang dan melaksanakannya dengan

semua cara yang tersedia untuk mengatur

kehidupan warganya.

2. Unsur Deklaratif Negara

Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan unsure

deklaratif Negara.Unsur ini bersifat menerangkan

saja tentang adanaya Negara.

Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk

menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat

yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang

merdeka dan berdaulat di tengan keluarga bangsa-

bangsa.

Ada dua pengakuan :

a) Pengakuan de facto adalah atas fakta adanya

negara.Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa

satu komunitas politik telah terbentuk dan

memenuhi ketiga unsur konstituf negara, yaitu

wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.

b) Pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa

keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum

internasional.

Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara

memepunyai sifat seperti :

1. Sifat memaksa artinya Negara mempunyai kekuasaan

untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-

undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam

masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi

dicegah. Misalnya : setiap warga Negara harus

membayar pajak dan orang yang menghindarinya akan

dikenakan denda.

2. Sifat monopoli artinya Negara mempunyai monopoli

dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat

atau untuk mencapai cita-cita Negara. Misalnya :

aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang

bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Mencakup semua artinya semua peraturan perundang-

undangan berlaku untuk semua orang tanpa

terkecuali. Misal : keharusan membayar pajak.

Bentuk-bentuk Negara

Bentuk Negara ada 2, yaitu:

1. Bentuk Negara Kesatuan adalah suatu negara

merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah

pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah.

Ciri-ciri :

a) Mempunyai 1 UUD

b) Mempunyai 1 presiden

c) Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu:

a) Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan

diurus pusat.

b) Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak

otonomi)

2. Bentuk Serikat (Federasi)

disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari

beberapa negara bagian yang tidak berdaulat.

Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat.

Ciri-ciri :

a) Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga

legisltif.

b) Masing-masing negara bagian masih memegang

kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang

pusat.

c) Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa

dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan

parlemen negara bagian.

Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi Negara ada 4, yaitu:

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah

serta pemerintahan dari ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari

dalam maupun dari luar.

2. Fungsi Keadilan

Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas

dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu.

Setiap warga negara harus dipandang sama di depan

hukum.

3. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan

peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya

agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara.

4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam

(SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan

rakyat guna mencapai kesejahteraan dan

kemakmuran.

B. Pengertian Konstitusi

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal

dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau

membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan

demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan)

dari segala peraturan perundang-undangan tentang

negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu

berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar

(grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan

istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar. Menurut

Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: what is

a constitution dapat dijawab bahwa “…a consti¬tution

is a document which contains the rules for the the

operation of an organization” Organisasi dimaksud

bera¬gam bentuk dan kompleksitas struktur¬nya. Negara

sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya

selalu memiliki naskah yang disebut sebagai

konstitusiatauUndang-Undang Dasar.

Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk

hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau

raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon

untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu

terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat

kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-

aturan untuk menjalankan suatu organisasi

pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini,

konstitusi harus diartikan dalam artian tidak

semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun

menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik

konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan

politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,

kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi

bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud

terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya,

terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi

mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi

memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang

menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis

kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written

Constitution) dan konstitusi tidak tertulis

(Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti

halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang

termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak

Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat

kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”,

Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di

dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris

dan Kanada. Di beberapa negara terdapat dokumen yang

menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut

tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang

berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning

menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang

dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang :

1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu

lembaga kenegaraan.

2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh

warga negara yang diakui dan dilindungi oleh

pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga

pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak

semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 2.

Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen

yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga

negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh

rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak

sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat

panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang

terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian

Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua

328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru

236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal,

selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa,

belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah

Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos

44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal,

Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finlandia

95 pasal.

Tujuan Dari Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan

tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh

dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada

di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada

dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata

negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar,

akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi

itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang

hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari

konstitusi lebih terkait dengan :

1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan

wewenang dan tugasnya masing-masing.

2. Hubungan antar lembaga negara

3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan

warga negara (rakyat).

4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia

5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan

tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di

dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa

konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak

negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak

tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan

yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang

terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak

asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat

perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang

diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak

negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar

konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga

pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi

selalu terkait dengan paham konstitusionalisme.

Walton H. Hamilton menyatakan “Consti¬tutionalism is

the name given to the trust which men repose in the

power of words eng¬rossed on parchment to keep a

government in order. Untuk tujuan to keep a

government in order itu diperlukan pengaturan yang

sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam

proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan

membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena

adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran

relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusa.

Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun

antara negara satu dengan negara lainya tentu

memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian

akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang

berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara

atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi

berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain

K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-

lainnya.

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution”

(1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut :

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis

(written constitution and unwritten constitution)

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid

(flexible and rigid constitution) Konstitusi

fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki

ciri-ciri pokok:

1) Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan

mudah.

2) Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah

seperti mengubah undang-undang.

3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi

derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not

supreme constitution). Konstitusi derajat

tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan

tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan

perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat

tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai

kedudukan seperti yang pertama.

4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan

(Federal and Unitary Constitution)

Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi

negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara

serikat terdapat pembagian kekuasaan antara

pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara

bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya.

Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur

dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada

dasarnya semua kekuasaan berada di tangan

pemerintah pusat.

c. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan

pemerintahan Parlementer (President Executive and

Parliamentary Executive Constitution).Dalam sistem

pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-

ciri antara lain:

1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai

kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan

sebagai Kepala Pemerintahan.

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau

dewan pemilih.

3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan

legislatif dan tidak dapat memerintahkan

pemilihan umum.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang

meng¬ikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau

prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara.

Jika negara itu menganut paham kedau¬latan rakyat,

maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.

Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka

raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu

konstitusi. Hal inilah yang dise¬but oleh para ahli

sebagai constituent power yang merupakan kewe¬nangan

yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang

diatur¬nya. Karena itu, di lingkungan negara-negara

demo¬krasi, rak¬yatlah yang dianggap menentukan

berlakunya suatu konstitusi. Constituent power

mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului

organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk

berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power

berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum

(hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang

lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling

fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri

merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi

bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan

perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip

hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-

peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-

Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan,

peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan

dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh

Wheare “Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan

pemerintahan Parlementer (President Executive and

Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri

Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak

termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan

Presidensial maupun pemerintahan Parlementer. Hal ini

dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri

pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan

parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di

Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik 

adalah :

Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh

keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini

didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia

yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu.

Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama

dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi

menentukan segala norma.

Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi

merupakan naskah penting yang sulit untuk diubah

dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum.

Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja

sehingga tidak absolut.

Konstitusi dalam arti positif, konstitusi

merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.

Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat

menampung ide yang dicantumkan satu persatu

sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi

relatif.

Tingkat Konstitusi

Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat :

Konstitusi sebagai pengertian politik,

mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa .

Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer

adalah bangunan masyarakat atau sering disebut

political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil

keputusan masyarakat.

Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan

masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang

harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran

kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk

terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum

dan kepastian hukum.

Konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan

hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian

dari konstitusi tertulis.

Sifat dan Fungsi Konstitusi

1. Sifat Konstitusi

a. Formil dan materil

Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari

segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar

pokok bagi rakyat dan negara.

b. Flexibel dan rigid.

c. Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan

perubahan. Sedang flexibel berarti elastic,

diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang.

d. Tertulis dan tidak tertulis

2. Fungsi Konstitusi

a. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai

suatu fungsi konstitusionalisme

b. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan

pemerintah

c. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan

dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat  dalam

sistem demokrasi atau raja dalam sistem

monarki)  kepada organ-organ kekuasaan negara.

C. Hubungan Negara Dengan Konstitusi

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir

merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara.

Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang

penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD

(Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana

dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara

Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga

melaksanakan dasar negara.

D. Pancasila Dan Konstitusi Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa

Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag

dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa

lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan

Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk

mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan

Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal

ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila

berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila

disebut sebagai norma fundamental negara

(Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans

Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian

adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang

membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah

seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut

adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori

Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der

rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut

adalah:

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz)

3. Undang-undang formal (formell gesetz)

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom

(verordnung en autonome satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang

merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau

Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu

negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm

adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu

konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu

dari konstitusi suatu negara.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S.

Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan

menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia.

Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum

Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum

Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD

1945).

2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR,

dan Konvensi Ketatanegaraan.

3. Formell gesetz: Undang-Undang.

4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis

mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan

Bupati atau Walikota.

Penempatan pancasila sebagai suatu

Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh

Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum

positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam

Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum

positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai

Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum,

penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan

dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan menempatkan pancasila sebagi

Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila

berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak

termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada

di atas konstitusi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah,

apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau

merupakan bagian dari konstitusi?

Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara

sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen,

filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang

diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia.

Soekarno juga menyebutnya dengan istilah

Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah

lima dasar atau lima asas.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno

sebagai Philosofische grondslag ataupun

Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-

persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang

selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD

1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan

Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai

dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya

Pancasila.

BAB II

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Negara merupakan suatu organisasi di antara

sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang

secara bersama-sama mendiami suatu wilayah

(territorial) tertentu dengan mengakui adanaya

suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan

keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok

manusia yang ada di wilayahnya.

2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang

mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun

tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan

pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu

negara.

3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan

yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi

pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan

common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila

sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan

suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila

cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga

pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD

1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.