MENIKMATI

PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK(SEBUAH CITA-CITA)

OLEH:

EDY CHANDRA,S.E. / MAHASISWA / 15.031.03.064

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pelayanan public adalah sebuah kepentingan atau kegunaan bernegara, tentu bukanlah tujuan utama

dari bernegara, Tetapi merupakan hal yang sehari-hari dapat kita rasakan dan alami dari fungsi dari

bernegara. Dan melalui pelayanan public yang diserahkan oleh negara, kita dapat menilai apakah sudah

serius dan benarkah Negara dalam menjalankan pemerintahan.

Pelayanan publik meliputi pelayanan pengaturan dan pelayanan lain dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyrakat dalam bidang sarana umum, transportasi, pendidikan kesehatan dan lainnya.

Pelayanan publik dinegara kita ini masih jauh panggang dari api. Tentunya dapat kita lihat dan

bandingkan dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Singapura adalah Negara terdekat dengan Indonesia, dimana selatan, timur (timur laut, tenggara), barat

(barat laut, barat daya) adalah berbatasan dengan Indonesia, hanya bagian utaranya yang berbatasan

dengan Malayia. Singapura saat ini adalah Negara dengan pelayanan umum terbaik di dunia dan telah

diakui oleh dunia, bahkan dianggap sebagai termodern. Pastinya pelayanan umum ini akan sebanding

dengan pelayanan publik di Negara tersebut. Jadi banyak yang berangapan tidaklah elok

membandingkan pelayanan publik di Negara kita dengan Negara ini, dan luas wilayah selalu menjadi

dasar penolakan untuk perbandingan tersebut. Tapi bagaimana dengan Malaysia negara tetangga

dengan kita yang serumpun dan mayoritas beragama sama dengan kita. Pencapaian negara ini juga

sangat baik dalam 30 tahun terakhir, yang sebelumnya pada tahun ’80 an awal banyak belajar dan

menjadikan Indonesia sebagai contoh. Namun ada beberapa bantahan yang dirasa cukup, sehingga

menolak Malaysia tidak cocok dibandingkan dengan Indonesia, karena kepadatan jumlah penduduk

yangn sangat mencolok yakni 329,750/km2 dimana Indonesia 1,919,440/km2 (2005). Faktor

pemerintahan sebelumnya (penjajah) juga selalu dijadikan alasan, dimana Malaysia oleh kerajaan

inggrish, dan Indonesia oleh kerajaan Belanda. Kini, coba kita bandingkan dengan Thailand yang masih

satu kawasan asia tenggara. Dimana tahun ‘90an diangap dan dapat kita lihat adalah negara yang

pelayanan umum tidak jauh berbeda dengan kita. Namun saat ini dimana saya mengunjugungi negara

ini dan mengalami beberapa hari disana dapat menyimpulkan jauh diatas kita.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menikmati fasilitas umum melalui pelayanan publik yang baik oleh negara.

2. Menilai sejauh mana kerja negara, terutama dalam hal pelayanan publik.

3. Mencari permasalahan dan berusaha memberikan solusi berupa pandangan dari penulis.

1.3 SISTEMATIKA TULISAN

1. Menyadarkan umum khususnya pembaca tentang kondisi pelayanan publik saat ini.

2. Mencari dan mengurai sebab-sebab buruknya pelayanan publik

3. Menjelaskan keuntungan dan pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat dan pelayan

publik (pemerintah) itu sendiri.

4. Solusi untuk tercapainya pelayanan publik yang baik.

BAB II PEMBAHASAN

I. PELAYANAN PUBLIK SAAT INI

PENDAHULUAN

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di daerah dan di lingkungan

badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. 1)

Melalui definisi diatas untuk melihat dan menilai pelayanan publik saat ini kita dapat

melihat dari sisi subyektif dan objektif. Subjektifnya barang tentu adalah pelayan publik dan

objektifnya adalah tempat publik, produk untuk kepentingan publik.

A. TEMPAT PUBLIK

Dimulainya pembahasan dari segi objektif karena dari segi ini sangat mudah bagi

seseorang untuk memberi penilaian atau pemahaman kondisi saat ini karena dapat dilihat dan

dirasakan langsung.

Tempat publik adalah tempat umum yang dapat digunakan masyarakat, namun tetap

menperhatikan norma, kaidah, hukum yang berlaku, larangan yang di tetapkan baik tertulis atau

tidak, dan menperhatikan hak orang lain. Banyaknya syarat dan kepentingan banyak orang

berlaku disini maka tempat publik dikelola oleh negara melalui pemerintahan atau department

dibawahnya.2)

1. Jalan Raya

Berada di jalan raya langsung dapat kita rasakan pelayanan publik yang buruk. Mulai

dari jalan yang tidak terurus, jalan berlubang, jalan berlubang yang dibiarkan tanpa

tanda, rambu-rambu(marka jalan) yang tidak ada;hilang;tidak pada tempatnya, serta

pelanggar lalu lintas yang tidak ditindak.

Kecelakaan lalulintas kadang terjadi akibat dari buruknya kondisi jalan, tetapi oknum

polisi (pelayan publik) masih dapat menpersulit korban kecelakaan lalu lintas.

2. Trotoar tempat pejalan kaki

Menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima, yang pada saat ini bahkan sudah

memakan bahu jalan dan semakin menjorok ke tengah jalan tanpa di tindak, tiang

listrik dan telp yang berada di tengah2 trotoar bahkan kabel bergelantungan

dibiarkan, Pot bunga yang tidak pada tempatnya, memasang keramik yang tidak

sesuai untuk outdoor, dll

Hal mendasar ini saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan mengharapkan tanda

atau kode yang digunakan untuk orang buta. Yang biasa sering kita dapat di trotoar

di negara lain.

3. Pasar

Yang seharusnya adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, menjadi tempat

yang direbutkan antar sesama penjual hingga tidak menyisakan tempat untuk

pembeli, dan semua kondisi ini dibiarkan oleh dinas terkait yang juga merupakan

pelayan publik itu sendiri. Belum lagi pedagang yang memenuhi jalan raya di depan

pasar, parit yang dibiarkan membusuk.

Dan yang paling miris seperti yang terjadi di pasar glugur (jl. Glugur , Rantau prapat-

labuhan batu) kios di jual oleh oknum-oknum dinas terkait kepada preman yang

tidak menpunyai hak memiliki atau memakai kios tersebut.

4. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Sebelum berbicara mengenai peralatan yang tersedia, seharusnya rumah sakit

tempat dimana dijumpai dokter, malahan dokter jaga saja tidak berada di tempat.

Dokter terutama dokter spesialis tidak berada di tempat menjadi hal lumrah

terutama di akhir pekan. Kekurangan peralatan menjadi alasan menolak pasien.

Memperbaiki pagar rumah sakit kadang menjadi terlihat lebih penting daripada

menperbaiki fasilitas kesehatan yang ada.

Biasanya rumah sakit swasta lebih baik pelayanan dan peralatan yang dimiliki

daripada rumah sakit milik pemerintah. Namun kadang izin mendirikan rumah sakit

dipersulit bukan karena tidak memenuhi prasyarat izin tetapi karena permintaan

sejumlah nilai dari oknum dinas terkait ataupun kepala pemerintahan setempat.

Bahkan di kota rantau prapat, santer terdengar mengenai pengusaha besar yang

ingin mengdirikan rumah sakit dipersulit karena faktor agama. Sungguh sangat miris.

5. Taman Anak

Taman Anak memanglah tidak dibutuhkan ketika pada tahun 80an, berhubung

banyak tempat tidak terpakai bisa dimanfaatkan langsung. Tetapi pada tahun

belakangan hal demikian tidak memungkinkan lagi, berhubung kejahatan yang

mengkorbankan anak sering sekali terjadi (Hal seperti ini juga menunjukkan

pelayanan ublik yang buruk). Maka dari itu taman anak adalah hal yang sangat

diperlukan, ahkan beberapa daerah berusaha membuat kehadiran tempat ini wajib

di tiap kecamatan. 3)

Namun masih jauh harapan itu, bahkan beberapa kabupaten saja banyak yang

belum menyediakan. Kabupaten labuhan batu, kabupaten kita sendiri Taman Anak

yang tersedia sangatlah tidak layak, pemkab seolah-olah hanya berusaha

menghadirkan tempat ini tanpa menperhatikan tujuan dari tempat itu sendiri.

Seperti : pagar yang terlalu rendah, kantor ormas (identik dengan premanisme) di

dalam taman tersebut, tidak disediakan tong sampah, sampah yang berserakan,dll

Selain dari segi objektif, tentu pelayanan publik dari segi subjektif juga sangat

berpengaruh untuk sebuah penilaian baik buruknya pelayanan publik itu. Segi

subjektif dari pelayanan publik adalah pelayan publik itu sendiri, person dari pelayan

publik. Dimaksud person disini bukanlah perseorangan tetapi lebih condong kepada

personil atau petugas.

B. PELAYAN PUBLIK

Pelayan publik adalah pejabat dan pegawai pemerintah ataupun orang dan badan usaha

yang diberi pekerjaan oleh pemerintahan baik pusat / provinsi / kabupaten dan kota

maupun sebuah departemen pemerintahan.

Sebelum memasuki dari sisi petugas public tersebut, mari kita melihat tempat dimana

para petugas public itu berkantor atau berdinas. Kesan mewah selalu tercermin dalam

setiap kantor pemerintahan baik kantor pemda, kepolisian dan lainnya. Dalam sepuluhan

tahun belakangan ini memang banyak kemajuan dalam memperbaiki fasilitas kantor dan

gedung kantor itu sendiri oleh pemerintahan yang menyediakan anggaran cukup besar.

Bahkan setiap hari dapat kita jumpain sedang direnovasinya gedung –gedung tersebut.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah segala fasilitas kantor dan gedung kantor yang

dibuat baru ataupun dengan renovasi tersebut mempunyai tujuan sebagai apa. Bukankah

tujuan utamanya adalah memperbaiki fasilitas pelayanan public itu sendiri, selain memicu

konsentrasi dan peningkatan pelayanan oleh pelayan public. Namun kesan yang sering

masyrakat dapatkan adalah untuk kenikmatan dan kemewahan para pejabat (pelayan

public) saja.

Bahkan banyaknya kantor pemerintahan dibuat selayaknya singgasana, dimana depan

kantor dan pintu utama hanya boleh dilalui oleh pejabat – pejabat penting. Contoh di depan

mata kita adalah sebuah kantor Polres (Polisi resort). Penulis sendiri pernah bertanya

mengenai hal tersebut. Dan diadakan sedikit suvei pribadi, hasil yang di dapat adalah semua

kantor kepolisian di tiap daerah yang di survei untuk Polres dan keatasnya berlaku hal

demikian.

Bukankah kantor polisi adalah tempat pelayanan public. Dimana kantor polisi di Negara

lain (dapat kita lihat di telivisi, baik berupa film maupun pemberitaan) semua masyarakat

melalui pintu utama.

Masyrakat ditempatkan dalam hirarki paling bawah yang perlu di layani. Dari hal diatas

pelayan public yang tidak merasa adalah bagian maupun dari struktur pelayan. Hanya

melihat dari struktur pejabat dan bawahan yang melayaninya maupun atasan yang perlu

dilayaninya apakah bisa meningkatkan pelayanan public di Negara kita. Tentu Jauh

panggang dari api.

Pastinya hal demikian dapat kita lihat diseluruh badan maupun dinas-dinas. Kepolisian

dijadikan contoh dalam tulisan ini berhubung badan ini yang paling sering berhubungan

dengan masyrakat dari semua tingkat dan golongan.

C. PERIZINAN

Perizinan adalah sebuah syarat yang dibutuhkan untuk memulai sebuah kegiatan. Dan

melalui perizinan yang terdaftar ini pejabat (pelayan) pemerintah dapat lebih mudah

mengontrol kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat. Bahkan tanpa adanya perizinan (yang

membuat tidak terkontrolnya oleh pejabat) membuat pelaku baik perorangan ataupun

badan usaha perlu diberikan sanksi.

Namun kenyataan, perizinan malah dipersulit oleh oknum (bahkan oknum bisa

dihilangkan, karena keburukan yang terstruktur) pejabat itu membuat masyarakat menjadi

enggan membuat surat izin tersebut. Dipersulit dalam arti : lamanya waktu proses, biaya

yang tinggi dan tidak jelas, diabaikan permohonan izin, dll..

Perizinan menjadi lahan basah bagi pejabat untuk memeras rakyat, dan ketika perizinan

telah di dapat malahan control dari pemerintah sangat kurang sekali.

II. PENYEBAB BURUKNYA PELAYANAN PUBLIK

Ketika melihat dan mencari pelayanan public yang buruk lebih mudah kita melihat

secara objek terlebih dahulu kemudian melihat ke subjek (pelaku). Namun ketika melihat dan

mencari penyebab tentu akan lebih mudah pertama kita membahas mengenai subjek terlebih

dahulu. Karena, Subjek tentunya penyebab masalahnya pada dewasa ini.

A. Terabaikan Pendidikan dan teori di dalam HAN

Didalam buku Hukum Administrasi Negara selalu tersedia sebuah bab mengenai asas

umum pemerintahan yang layak(AAUPL) ataupun Azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Ada 2 teori yang kita ketahui : 1) Komisi Demonchy 2) AUPB UU RI No.28 tahun 1999. 3)

Menurut World Bank dan UNDP

Azas yang duraikan Komisi Demonchy tersebut adalah :

i. Azas kepastian hokum

ii. Azas keseimbangan

iii. Azas kesamaan

iv. Azas Bertindak cermat

v. Azas motivasi

vi. Azas jangan mencampur adukkan kewenangan

vii. Azas Fair Play

viii. Azas keadilan dan kewajaran

ix. Azas menanggapi penghargaan yang wajar

x. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

xi. Azas perlindungan hokum

xii. Azas kebijaksanaan

xiii. Azas penyelengaraan kepentingan umum

Komisi ini dibentuk oleh pemerintah belanda (setelah agresi militer ke 2) pada tahun

1950 yang diketuai Mr. Demonchy. Namun banyak ahli berpendapat agaknya pemerintah

belanda pada waktu itu separuh hati untuk menerapkan dan meningkatkan penerapan hukum

bagi rakyat dari tindakan administrasi Negara untuk menghasilkan pelayanan public yang baik.

Terbukti dibubarkan panitia tersebut, ditambah pula munculnya keberatan dan kekhawatiran di

kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan di belanda karena dikhawatirkan azas ini

digunakan sebagai ukuran dan menguji dalam menilai kebijakan pemerintah.

Usulan ini kembali diusulkan oleh fraksi ABRI di DPR pada RUU NO.4 tahun 1986, namun

di tolak oleh perwakilan pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, selaku

menteri kehakiman, sebagai berikut :

“Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha

Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai criteria tentang “algemene beginselen

van behoorlijk bestuur” tersebut yang berasal dari dari negeri belanda. Pada waktu ini kita belum

mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya dinegara – Negara Kontinental

tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurispudensi yang kemudian akan

menimbulkan norma norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu

dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya

maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus yang konkret”

Terjadi dua kali penolakan azas azas yang disusun oleh komisi demonchy, tersebut.

Yakni oleh pemerintah belanda yang notabene adalah kita anggap penjajah, dan dari

pemerintah Indonesia sendiri yang berusaha mengelabui rakyat Indonesia dengan ketidak

bertanggungjawaban dan ketidak berdayaan mereka.

Apakah tiada tradisi dan waktu yang dibutuhkan cukup menjadi alasan kita memulai

sesuatu yang dapat kita jadikan draft pegangan untuk kesiapan di masa mendatang?

Seiring dengan waktu dan perubahan politik kemudian muncul azas azas baru yang

kemudian di undangkan dalam UU RI no.29 tahun 1999 tentang AUPB – Azas Umum

Pemerintahan yang Baik.

AUPB UU RI no. 29 tahun 1999 terdiri atas :

i. Azas kepastian Hukum

ii. Azas tertib penyelengaraan Negara

iii. Azas kepentingan umum

iv. Azas keterbukaan

v. Azas proporsionalitasw

vi. Azas profesionalitas

vii. Azas akuntabilitas..

Namun semua azas – azas diatas barang tentu belum dikenal oleh para pelayanpublic

apalagi dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam melayani kepentingan public.

Sedangkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) melalui badan program pengembangan

UNDP (United Nation Development Program) merincikan suatu pemerintahang yang baik adalah

:

i. Participation

ii. Rule of Law

iii. Transparancy

iv. Responsiveness

v. Concensus Orientation

vi. Equity

vii. Effectivenses and Efeciency

viii. Acountability

ix. Strategy Vision

B. Pandangan Pelayan Publik dalam memangku jabatan

Jabatan yang merupakan sebuah posisi dalam sebuah struktur kelembagaan untuk memimpin

dan dipimpin yang berupa tanggung jawab, kewajiban, dan Hak. Kini dijadikan sebagai sebuah hierarki

kekuasaan untuk dilayani bawahannya dan melayani secara personil ataupun pribadi atasannya.

Jabatan Publik ataupun Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah pekerjaan yang sering dicari,

diincar dan diharapkan oleh masyarakat menjadikan pemilik jabatan menjadi orang yang merasa

superior dari masyarakat umumnya yang seharusnya dilayani.

Bahkan saat ini, bawahan menjadi tempat mencari pendapatan tambahan yang wajib diberikan

kepada atasan apabila di tempatkan di bagian yang dikenal dengan lahan basah.

C. Penerimaan PNS

PNS adalah Pegawai Negeri sipil yang selama ini menjadi bentuk pekerjaan yang diincar oleh

masyarakat Indonesia dari sejak zaman orde baru dan sampai sekarang. Pada zaman orde baru pns

mendapatkan gaji yang hanya berkecukupan bahkan cenderung kekurangan. Namun sudah menjadi

banyak incaran masyarakat, berhubung adanya kepastian tunjangan di hari tua, kesehatan dan lain-lain.

Saat ini penghasilan seorang PNS sudah sangat mencukupi, ditambah dengan banyak tunjangan

sertifikasi dan lainnya semakin membuat bentuk pekerjaan ini menjadi incaran oleh masyarakat luas.

Dan seharusnya hal ini patut kita syukuri untuk menghasilkan pegawai yang berkompeten dan dapat

berkonsentrasi serta mendistribusikan keahliannya untuk masyarakat luas karena adanya tunjangan

tersebut.

Namun system penerimaan pns yang berbayar dan banyak yang menggunakan jalur

rekomendasi kekuasaan politik (menitip melalui anggota legislative) menjadikan hal yang patut kita

syukuri menjadi “jauh panggang dari api”.

D. Sistem Kenaikan Jabatan dalam lingkungan Pejabat Negara

Kenaikan jabatan adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh pegawai pemerintahan bahkan

juga di bidang swasta. Jabatan yang tinggi dalam sebuah structural memungkinkan seseorang bisa

menperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, bekontribusi semakin besar, dan pastinya

gaji yang lebih baik juga.

Sistem kenaikan jabatan yang sehat pada umumnya berdasarkan kemampuan dan keseriusan

seorang pegawai ditambah pengalaman yang pastinya berbanding lurus dengan lama bekerja. Dengan

system kenaikan jabatan seperti ini membuat jabatan setingkat diatas mereka menjadi lebih mudah

dalam menjalankan visi misi deparatemen maupun lembaganya. Dan memunculkan persaingan sehat

antar pegawai sehingga segala bentuk pekerjaan yang dihasilkan akan sangat maksimal.

Kenaikan jabatan yang tidak fair yang sering terjadi selama ini membuat pegawai negeri enggan

bekerja dan berkarya lebih baik. Yang kita ketahui banyak jabatan di emban dengan mempunyai tugas

mengumpulkan dana siluman untuk jabatan diatasnya, jabatan diemban dengan membayarkan

sejumlah dana kepada jabatan diatasnya, jabatan di emban yang dapat di order ataupun pesan melalui

pejabat politik yang sedang merebutkan kekuasaan di daerah.

Setelah melihat beberapa penyebab buruknya pelayanan public dari segi subjeknya, marilah kita

melihat pelayanan public dari segi objek.

A. Penguasaan dan Pertanggung proyek jawaban yang buruk

Seiring waktu dan untuk memenuhi administrasi yang baik, sudah selayaknya pendelegasian

pekerjaan diberikan kebawah. Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih cepat, efektif dan efisien. Apalagi

otonomi daerah mengharuskan demikian. Hal demikain seharusnya kita syukuri karena membuat

project pemerintah banyak dikerjakan oleh pemerintah daerah yang lebih tahu kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan proyek pemerintah biasanya dilakukan oleh kepala dinas selaku penguasa dan

penangung jawab proyek.

Proyek diperoleh dengan cara yang tidak benar misalnya tidak sesuai prosedur, ataupun yang

dibuat seolah olah sesuai prosedur namun tidak, sudah lumrah kita dengar. Bahkan semua proyek yang

didapat dengan cara yang sesuai ataupun tidak dengan prosedur, wajib menyetorkan sebesar dana yang

ditentukan dalam persentase nilai proyek. Disetorkan kepada Penguasa Proyek (Kepala Dinas), Kepala

Daerah, BPK dan Lembaga pengawas seperti Bina Marga.

Hal yang kita singgung ini sudah menjadi rahasia umum, dan terjadi hampir di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Bahkan penulis pernah mendengar setoran seperti itu tidaklah salah, karena sesuai

UU. Karena lumrahnya hal seperti itu bahkan dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah sesuai

dengan Undang Undang Negara kita.

Ketika proyek dikerjakan dengan cara demikian, pastinya segala proyek tersebut dijalankan tidak

sesuai dengan seharusnya. Dan Pelayanan public yang merupakan hasil proyek tersebut pasti tidak

dapat kita harapkan dengan baik.

B. Alokasi kepentingan Proyek yang Buruk

Ketika proyek dikerjakan dengan cara yang disebutkan diatas, pastinya alokasi kebutuhan untuk

sebuah proyek tidak didasarkan lagi kepada kepentingan ataupun kebutuhan. Tetapi lebih berdasar

kepada proyek yang menguntungkan. Seperti memperbaiki pagar rumah sakit yang lebih penting

daripada menperbaiki fasilitas yang ada.

C. Pengawasan proyek yang Buruk

Lembaga – lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas proyek juga mendapatkan jatah komisi

tersebut, sehingga pengawasan hanyalah menjadi membuat laporan yang baik dan menguntungkan

antar kita.

Legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat untuk check and balance pegawai pemerintahan

(dalam arti sempit) ikut andil memilih diam karena selalu terlibat atau mendapatkan bagian yang

dinamakan jatah proyek tersebut. Mereka hanya akan bersuara apabila proyek yang mereka dapatkan

dirasa kurang. Menggunakan hak-hak yang dimilikinya dari mandat rakyat untuk kepentingan

pribadinya.

Pengawasan proyek yang buruk ini pastinya akan menghasilkan proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan untuk mencapai pelayanan public yang baik.

D. Lembaga Sosial Masyarakat menjadi Corong Penguasa

Melalui bantuan social yang disediakan oleh pejabat dan tersedianya anggaran yang demikian,

dan sebagian LSM menperoleh bantuan. Hal demikian menjadikan lembaga bukan menjadi pemantau

pemerintah tetapi menjadi corong pemerintah untuk menperdaya masyarakat banyak.

E. Menyalahkan Budaya Bangsa

Penulis sangat tidak setuju dengan pendapat umum yang biasanya menbawa nama budaya

masyarakat, sehingga menjadikan pelayan public itu yang buruk. Karena hal demikian adalah

menyalahkan budaya. Budaya bangsa Indonesia adalah budaya yang baik, dengan sejarah yang panjang

dan perkembangan yang baik. Sejak Zaman Sriwijaya (menjadi tempat panutan buddhisme di seluruh

dunia) sampai saat ini Indonesia menjadi contoh Negara mayoritas Muslim yang baik dan berhasil untuk

dipelajari oleh dunia.

Andaikan budaya dianggap buruk, Budaya adalah cerminan perilaku yang ada pada saat lalu

menpengeruhi perilaku kita saat ini. Dan perilaku adalah sesuatu yang bisa di rubah dengan kemauan

pribadi dan paksaan dari pejabat yang berwenang. Dan paksaan itu akan dituruti apabila pejabat

tersebut menunjukkan perilaku yang baik. Niscaya, Budaya yang baik akan kita hasilkan, bukan hanya

untuk masa mendatang tetapi dari hari ini juga.

Menyalahkan budaya bangsa juga sama halnya dengan menyalahkan seluruh Rakyat Indonesia.

Jangan sampai di kotomi oleh pengertian demikian. Kekuasan telah diberikan oleh rakyat kepada para

pemangku jabatan, bahkan kekuasaan untuk mengerakkan,mengatur serta memerintah kita untuk hal

yang lebih baik telah juga kita serahkan.

III. PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Pelayanan publik yang baik bukanlah mimpi, tetapi adalah sebuah cita-cita. Karena hal ini bisa

kita dapatkan dan peroleh. Dan juga telah dicapai oleh banyak Negara.

A. Resiko Negara Gagal

Negara gagal adalah Negara yang tidak dapat memberikan pelayanan baik kepada

masyarakatnya. Chaos sebuah kerusuhan yang tidak diketahui siapa penyulutnya pasti akan terjadi. Bisa

saja dari lawan politik, ataupun aktivis, maupun juga rakyat sudah mulai merasa bosan nunggu.

Indonesia kita harapkan jauh dari hal demikian, dan juga rakyat kita yang masih banyak bermata

pencaharian dari sektor produksi. Baik produksi pabrik maupun pertanian membuat rakyat kita lebih

mandiri dan tidak terlalu banyak berharap campur tangan pemerintah.

Namun bukan berarti hal demikian dijadikan kesempatan oleh penguasa. Karena factor produksi

yang besar menjadikan deflasi, sehingga para produktor tidak dapat memenuhi biaya produksinya.

Dengan perkembangan penduduk kita yang pesat pastinya lama kelamaan sektor jasa juga harus

dijadikan acuan juga.

Ketika sudah semakin banyak yang berkecimpung dalam sektor jasa, Chaos sangat mungkin bisa

terjadi karena sektor jasa dikuasai orang berpendidikan tinggi dan mengetahui tugas dan tanggung

jawab dari pemerintah dalam sektor pelayanan public.

B. Negara Berhasil

Banyak sarjana mendefiniskan dan menciri cirikan Negara berhasil. Diantaranya adalah :

Pertumbuhan yang naik dan stabil

Kesempatan kerja yang luas, penanguran yang kecil

Rakyat ekonomi tingkat menengah yang tinggi

Semakin kecilnya rakyat miskin tahun ke tahun

Konsumsi masyarakat yang besar

Sektor produksi dan jasa yang berimbang

Namun yang dirasakan oleh penduduk masyarakat itu sendiri dan paling penting adalah

pelayanan publiknya.

C. PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Dibab awal telah banyak dibicarakan bentuk pelayanan public yang buruk, walaupun cuman

sebagian kecil, tetapi hal ini sudah bisa digunakan untuk memberikan pengertian adanya pelayanan

public yang buruk di negeri kita.

Dibagian ini tidak akan dijelaskan lagi pelayanan public yang baik itu seperti apa. Karena melalui

bab awal tadi kita sudah seharusnya tahu dengan melawan keadaan yang terjadi itu maka yang

didapatkan adalah pelayanan public yang baik. Dibagian ini akan di jelaskan mengenai manfaat dari

pelayanan public yang baik.

MANFAAT BAGI MASYRAKAT

Kemudahan, kesempatan, kebahagiaan dan kepuasaan adalah bentuk manfaat yang di capai

olehy masyarakat dengan pelayanan public yang baik.

Kemudahannya adalah berupa dengan adanya pelayanan yang baik lebih mudah seperti

mobilisasi (perpindahan) manusia, mudah berinteraksi antar masyarakat, mudah mendapatkan

kesehatan yang layak, pendidik dan anak didik juga lebih mudah bersekolah dengan fasilitas sekolah

yang baik, pulang perti sekolah dengan kendaraan umum yang baik ataupun mengunakan trotoar yang

aman.

Pelaku usaha baik perseorangan dan badan usaha lebih berkesempatan menperoleh izin usaha

dan memberikan kesempatan pejabat untuk mengontrol pelaku usaha itu sendiri. Seperti izin restoran

yang lengkap dari dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas lingkungan hidup. Yang memberikan

kesempatan kepada dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan tentang kesehatan, kebersihan dan

lain-lain pada restoran tersebut sehingga yang dikonumsi masyrakat adalah yang sehat dan higienis.

Dinas perdangan melaporkan kepada dispenda untuk melakukan kutipan pajak restoran digunakan

untuk pembangunan daerah. Dinas lingkungan hidup menperhatikan limbah dari restoran dan sisa

makanan supaya tidak menggangu jalan air, ataupun sampah ketika hujan dan lain-lain. Dan banyak juga

hal – hal lainnya yang pastinya memberikan kesempatan kepada pejabat untuk mengontrol sebuah

kegiatan supaya baik untuk masyrakat luas.

Dengan dicapainya semua contoh diatas kebahagiaan atau kepuasan tentu akan dicapai

masyrakat luas, sehingga masyrakat juga tidak banyak menghabiskan waktunya untuk berbicara buruk

mengenai pemerintahan.

MANFAAT BAGI PEJABAT / PELAYAN PUBLIK

Menjadi pejabat public adalah hal yang istimewa dan dipandang baik dimata masyarakat, selain

menberikan pelayanan yang baik, mungkin bisa juga sebagai sebuah panutan hidup contoh masyarakat

yang melayani untuk kepentingan banyak orang. Karena pejabat pasti adalah masyarakat itu sendiri

yang akan secara langsung menikmati pelayanan public yang baik, baik melalui department tempat dia

bekerja dan melayani, maupun departemen lainnya yang melayani kepentingan public.

IV. SOLUSI TERCAPAI PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Paticcasamupada (sangsekerta:keadaan yang saling berkegantungan), segala sesuatu yang terjadi di

dunia ini dimulai dari suatu sebab yang saling berkegantungan / mempengaruhi membuat suatu hal itu

terjadi. Dan sebuah kejadian juga merupakan sebuah sebab untuk terjadinya hal yang lain, dan

seterusnya.

Segala hal yang telah terjadi saat ini, yang telah diuraikan di PELAYANAN PUBLIK SAAT INI dan kita

anggap buruk disebabkan oleh banyak hal. Namun antara satu hal denga hal lainnya itu adanya satu

keterikatan yang mengakibatkan hal buruk lainnya dan lainnya lagi. Seperti bola salju yang digulingkan

ke bawah suatu bukit, semakin bawah maka semakin besar bola salju tersebut.

Ketika membicarakan solusi untuk melawan keadaan itu, yakni mencapai Pelayanan Publik yang

baik, maka perlu kita menpunyai suatu dasar dan permulaan dimulainya suatu perubahan. Dimana dasar

itu adalah sesuatu yang harus dianut oleh pejabat / pelayan public.

Dasar suatu yang harus dianut itu adalah sebuah azas – azas yang dapat diterapkan dan dirankum

dengan baik. Dan azas itu telah kita miliki dan telah menjadi sebuah undang undang yaitu UU No.28

tahun 1999 Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dalam penjelasan dari pasal 3 undang undang tersebut adalah :

a. Azas kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundan-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggara pemerintah.

b. Azas Tertib Penyelenggara Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

c. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulun kesejahteraan umum, dengan cara

yang aspioratif, akomodatif dan selektif.

d. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

menperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara

Negara dengan tetap menperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia

Negara.

e. Azas proposionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban penyelenggara Negara.

f. Azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

g. Azas akuntablitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyrakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterapakan dan dijalankan dengan baik azas ini maka segala hal mengenai pelayanan

public yang baik akan kita capai baik dari segi objektif maupun subjeknya. Walaupun azas ini dijalankan

oleh sang subjek tetapi objek adalah hal yang dihasilkan dari subjek tersebut.

Ketika penerapan azas ini berjalan dengan baik, maka pelayanan public yang baik akan tercapai

dengan sendirinya secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi karena segala sesuatu adanya hubungan dan

keterikatan sehingga hal baik yang dihasilkan ini akan menjadi awal dan penyebab hal baik lainnya.

BAB III KESIMPULAN DAN SOLUSI

AZAS dan kondisi saat ini

Dipandang dari kacamata kondisi saat ini, memang sungguh mustahil azas tersebut bisa

tercapai. Tetapi kita harus optimis karena adanya beberapa department yang sudah mulai mengarah

kesana, yakni : Departemen Keuangan dan Pelayanan Pajak.

Untuk mencapai hal ini harusnya kita mulai dari :

1. Sadar akan buruknya kondisi saat ini.

2. Mencari penyebab terjadinya kondisi saat ini.

3. Kondisi yang seharusnya

4. Cara mencapai kondisi yang seharusnya.

PENERAPAN AZAS AUPB

Dan ketika sudah mengetahui caranya, Penguasa yakni pemerintah berusaha menerapkan cara

tersebut agar diketahui, dimengerti, dianut dan dijalankan oleh pejabat / pelayan public.

Diketahui dan dimengeti dengan memberikan penyuluhan yang serius, berkesinambungan oleh

pakar Administrasi Negara didampingi oleh motivator terlatih untuk dapat dianut dan dijalankan.

AUDITOR PENERAPAN AZAS

Menteri PAN dan RB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dapat

membentuk tim khusus yang dapat menberikan sanksi bukan hanya penilaian dan laporan kepada

instansi terkait yang tidak menjalankan azas ini secara baik.

Masyarakat mendirikan Lembaga Sosial Masyarakat untuk memantau penerapan azas ini, dan

lembaga ini mendapat dukungan dari masyarakat sendiri.

Wartawan cetak dan elektronik terus memantau dan meliput cara kerja aparatur Negara dalam

menyelenggarakan pelayanan public.

Dengan disusunnya makalah ini penulis mengharapkan semoga Pelayanan Publik yang baik

dapat di capai. Diberikan judul “MENIKMATI……………….” Bukan SOLUSI, karena penulis sadar bahwa

solusi ada di tangan subyek atau pelayan public tersebut. Maka dengan itu saya hanya berharap apabila

hal itu dicapai dapat saya nikmati, dan harapan itu saya masukkan dalam judul makalah dengan kata

“(SEBUAH CITA CITA)”.

Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam

makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan

dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Terima Kasih pada semua pihak yang membantu. Terutama sumber-sumber yang telah

membantu saya dalam melengkapi materi makalah ini.

Kami banyak berharap para pembaca yang budiman sudi memberikan kritik dan saran yang

membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-

kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca

yang budiman pada umumnya.

MENIKMATI

PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK(SEBUAH CITA-CITA)

TUGAS UJIAN

UTS / MID SEMESTER

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA