Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Posted by Beby Pasaribu | Filed under Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagiandari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagaiorang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga darisuatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab .

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsurnegara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan disebut sebagai dasar filsafat Negara (Philosofische Sronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiapaspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan peraturan perundang-undangan serta pernjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian Negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam Negara RepublikIndonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar Negara Republik Indonesia , yang manifestasinya dijabar dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber

hukum dasar Negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara maupun hukum dasar tidak tertulis convensi.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan asashukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan  Negara diatur dalam suatu system peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosialdan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Halinilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteksketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD 1945, yang merupakan deklarasi bangsa dan negar Indonesia, yang memuat Pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara serta bentuk Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm, dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi Negara Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita RepublikIndonesia Tahun II No.7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensi keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak  memiliki hubungan klausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia, adapun bagian keempat (alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental Negara yaitu : tujuan Negara, ketentuan UUD

Negara, bentuk Negara dan dasar filsafat Negara Pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan “kausal organis” dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut.

1.      Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : Pertama. Memberi factor-faktor mutlak bagi terwujudnyatertib hukum Indonesia, dan Kedua.  Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertingi. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isi Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, dijelaskan bahwa “… Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Serta mewujudkan suatu Cita-cita Hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (convensi). Adapun Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan (dikongkritisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945”. Dalam Pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945  adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritisasikan kedalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian di jabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti Ketetapan MPR Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia  harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang didalammnya terkandung asas kerohanian Negara atau Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia

2.      Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib HukumIndonesia

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (rechts orde) atau (legal Order), yaitu suatu keterbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum peraturan-peraturan hukum.

Adapun sayarat-syarat tertib hukum:

a)      Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakanperaturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanyasuatu Pemerintah Republik Indonesia

b)      Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanyadasar Filsafat Negara Pancasila

c)      Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukumini berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “Seluruh tumpah dasarIndonesia”

d)     Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukumitu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia tiu dalam suatu UUDNegara Indonesia”yang berlangsung saat sejak tumbulnyaNegara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesiaada

Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan-urutan susunan yang bersifat hierarkhis, dimana UUD (pasal-pasalnya) bukanlahmerupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasukUUD maupun convensi, yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam ilmu hukum tata Negara disebut sebagai staatsfundamentalnorm.

Maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesiaadalah sbb:

Pertama           : menjadi dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum

Indonesia. Hal ini dalam Pembukaan UUD 1945 telah terpenuhi dengan adanya empat syarat adanya suatu tertib hukum.

Kedua             : Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi), serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah (Notonagoro,1974 : 45)

Konsekuensi Pembukaan UUD 1945  secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966, juga ditegaskan dalam ketetapan No. V/MPR/1973, Ketetapan  No. III/MPR/1983.

3.      Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, Pembukaan UUD 1945 mempunyai sifat dan hakikat yang kuat tetap terletak bagi kelangsungan Negara Indonesia Proklamasi dan tidak dapat dirubah, sebab merubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran  Negara  (Negara Proklamasi). Berbeda  dengan  sifat dan hakikat dari UUD 1945 yang memang bisa dilakukan perubahansepanjang bangsa dan Negara menghendaki melalui kewenangan MPR.

Dalam kedudukan MPR Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok Kaidah Negara  yang  Fundamental  ada hubungan  yang  sangat  tegas antara Pembukaan  UUD 1945  dengan  batang  tubuh  UUD  1945 yaitu bahwa dengan adanya UUD 1945 ditentukan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu yang tercantum dalam alinea IV, yang bunyinya : “…di sunsunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatuUndang-Undang Dasar Negara Indonesia,…”

Adanya pernyataan seperti itu karena menjadi salah satu syaratbagi kedudukan Pembukaan UUD1945  sebagai  pokok  kaidahNegara  yang fundamental. Sehingga hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945sebagai hubungan “sebab danakibat” atau hubungan kausal.

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945  menentukan dan menjadi sebab adanya UUD 1945. Dari sifat hubungan tersebut kita akan

mendapat tambahan pengetahuan, yaitu bahwa hubungan antara Pembukaan UUD1945 dengan UUD 1945  tidak bersifat mutlak dalamarti hanya mengikat selama  UUD1945   masih  berlaku,  sebabyang  ditentukan  dalam Pembukaan UUD 1945  tidak menunjuk secarakhusus UUD 1945, tetapi hanya  disebutkan  “Dalam  SuatuUndang-Undang  Dasar  Negara”.Demikian juga bahwa UUD 1945 bukan bersifat mutlak yang tidak bisa dirubah, melainkan bisa diadakan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Unsur-unsur mutlak yang harus ada di dalamnya:

a)      Dari segi terjadinya dikehendaki para pendiri Negara (founding father)

b)      Dari segi isinya : Pembukaan UUD 45 memuat dasar-dasarpokok negara, yakni :

Dasar tujuan negara (umum: “…ikut melaksanakan perdamaian abadi……, khusus: “melidungi segenap bangsa …………….)

Diadakannya UUD Negara, Pernyataan ini terdapat dalam kalimat “..maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia …….”

c)      Bentuk Negara Pernyataan ini terdapak dalam kalimat “ …. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI ………”

d)     Dasar filsafat Negara (asas kerokhanian negara) Pernyataan ini terdapat dalam kalimat “ … dengan berdasar padan Ketuhanan YME…………………..”

Selain itu juga dipekuat oleh ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 diperkuat Tap MPR No. V /MPR/1973, Jo Tap. No. IX/MPR/1978 intinya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di dalam Negara Indonesia. Sebagai sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-citahukum, serta citacita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan sera watak bangsa Indonesia..

4.      Pembukaan UUD 1945 Tetap Terletak pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945

Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, terletak pada kelangsungan hidup Negara.

Tujuan pembukaan UUD 1945:

Berdasarkan susunan pembukaan UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan :

a)      Alinea I,

Untuk mempertanggung jawabkan bahwa kemerdekaan sudah selayaknya,karena berdasarkan atas hak dan kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia.

b)      Alinea II,

Untuk menciptakan cita-cita bangsa yang ingin di capai dengan kemerdekaan.

c)      Alinea III,

Untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia.

d)     Alinea IV

Untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea IV UUD 1945 sebagaiketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis.

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 (batang tubuh UUD 1945), maka   Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut :

a)      Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang Fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945

b)      Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggidari pada batang tubuh UUD 1945

c)      Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber hukum dasar negara.

d)     Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok Kaidah negara yang Fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam Pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah Proklamasi yang terinci, sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta dalam Ilmu Hukum memenuhi syarat bagi adanya tata tertib hukum di Indonesia, dan sebagaiPokok Kaidah Negara yang Fundamantal (staatsfundamentalnorm), makaPembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a)      Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yanglebih tinggi tingkatannya dari pada penguasa yang menetapkannya. Dalam masalah pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu suatu lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negaa, tujuan negara. Kekuasaan negara bahkan yang menentukan dasar ftilsafat negara Pancasila. Setalah negara terbentuk semua pengasa negara adalah merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah dari pada pembentuk negara. Oleh karena itu semuaketentuan hukum yang merupakan produk dari alat perlengkapan negara pada hakikatnya di bawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan pembukaan UUD 1945 seabgai Staatsfundamentlnorm.

b)      Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara republik Indonesia. Dalam ilmu hukum tatanegara, suatu hukum di bawah Pembukaan UUD 1945, secara yuridis tidak dapat meniadakan Pembukaan UUD 1945. selain itu karena dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung faktor-faktor mutlak (syarat-syarat mutlak) bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Konsekuensinya Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan terletak pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.

c)      Selain dari segi yuridis formal bahwa Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat di ubah, juga secara material yaitu hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, senantiasa terletak pada kelangsungan hidup Negara RI. Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi. Proklamasi kemerdekaan tersebut adalah merupakan suatu rachmat Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 9145 dan Negara Republik Indonesia pada hakikatya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat dan menyertai kelahiran Negara RI yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya Pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

5.      Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

Alinea Pertama

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bansa dan oleh sebab itu, maka penjajajah di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.Aline Kedua

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indoensia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Alinea Ketiga

Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhu, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

 

Alinea Keempat

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undangDasar Negara, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rkayat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan seuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a)      Tentang Tujuan Negara.

-          Tujuan Khusus

Terkandung dalam anak kalimat “…Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesiayaitu :

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum formal

b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan

negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material.

-          Tujuan Umum

Tujuan negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehidupan sesema bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalam kalimat “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”

Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal ini yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

b)     Tentang Ketentuan Diadakannya UUD Negara

Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat, “…maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undangDasar Negara Indonesia …”.Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat konstitusional, mana mengharuskan bagi negara Indonesia untuk diadakannya UUD Negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-undang Dasar 1945. ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat inilah yang merupakan dasaryuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber bagi adanya UUD 1945, sehingga dengan demikian pembukaan UUD 1945 memilikikedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945

c)      Tentang Bentuk Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut :

“… yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …”

Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk negara Indonsiaadalah Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, olah

dan untuk rakyat. Dengan demikian hal ini suatu norma dasar negara baik kekuasaan adalah di tangan rakyat.

d)     Tentang Dasar Filsafat Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sbb:

“… dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusian yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…”

Tujuan Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan susunan Pembukaan UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan sebagaimana terkandung dalam empat alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :

a)      Alinea 1 untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataankemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari bangsa Indonesia untuk merdeka.

b)      Alinea II untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu : Terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.

c)      Alinea III untuk mengaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi di permulaan dan dasar hudup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia, yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

d)     Aline IV untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea IVPembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Notonagoro, 1974: 40).

Hubungan Logis Antar Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Makna yang terkandung dalam tiap-tiap Alinea Pembukaan UUD 1945, secara keseluruhan sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang logis. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, sejak alinea I sampai dengan alinea IV merupakan suatu kesatuan yanglogis sejak dari alinea I sampai dengan alinea IV, sejak dari pernyataan yang bersifat umum sampai dengan pembentukan negaraIndonesia. Keseluruhannya itu dapat dirinci pada uraian berikut ini :

Alinea I

Dalam alinea  ini terdapat suatu pernyataan yang bersifat umumyaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah kemerdekaan individualis (liberalis) namum merupakan sautu kemerdekaan bangsa. Jadi kemerdekaan individu diletakkan dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan tersebut merupakan suatu hak kodrat, yaitu hak yang melekat pada kodrat manusia dan bukanlah merupakan hak hukum, sehingga disebut juga sebagai hak kodrat dan hak moral. Pelanggaran terhadap hak kodrat dan hak moral ini pada hakikatnya tidak sesuai  dengan peri kemanusiaan (hakikat manusia) dan peri keadilan (hakikat adil). Konsekuensinya merupakan wajib kodrat dan wajib moral bagi setiap penjajah untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa jajahannya.Berdasarkan ilmu logika maka pernyataan pada alinea I ini merupakan suatu premis mayor (pernyataan yang bersifat umum).

Alinea II

Berdasarkan alasan akan hak kodrat dan hak moral bagi setiap bangsa, dan kenyataannya pihak penjajah tidak memenuhi wajib kodrat dan wajib moral untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia maka sudah semestinya  bangsa Indonesia untukmementukan nasibnya sendiri atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Dalam kenyataannya bangsa Indonesia hampir mencapai tujuan kemerdekaan tersebut. Pernyataan dalam alinea II ini menurut ilmu logika merupakan suatu premis minor (yang bersifat khusus). Kemudaina kemerdekaan tersebut dijelmakan dalam suatunegara yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur.

Alinea III

Sebagai suatu konsekuensinya maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekannya atas kekuatannya sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat. Demikian pula merupakan suatu tindakan luhur dan suci, karena melaksanakan dan merealisasikan hak kodrat dan hak moral akan terwujudnya kemerdekaan. Keseluruhannya ituhanya mungkin terwujud karena atas karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Menurut ilmu logika pernyataan dalam alinea ketiga ini merupakan suatu konklusio atau merupakan sautu kesimpulan.

Alinea IV

Semua asas yang terdapat dalam alinea I, II, dan II tersebut pada hakikatnya merupakan suatu asas pokok bagi alinea IV, atau merupakan konsekuensi logis yaitu isi alinea IV merupakantindak lanjut dari alinea sebelumnya. Isi yang terkandung dalam alinea IV yang merupakan konsekuensi logis atas kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara yang meliputi empat prinsip negara yaitu :

a)      tentang tujuan negara,

Yang tercantum dalam kalimat “… melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”(yang merupakan suatu tujuan khusus) dan “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosia…”(merupakan tujuan umum atau internasional).

b)      tentang hal ketentuan diadakannya UUD Negara,

Yang berbunyi “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…”.

c)      tentang hal membentuk negara,

Yang termuat dalam pernyataan “… yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat…”

d)     tentang dasar filsafat (dasar kerohaniaan) negara, dalam kalimat

“…dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pesatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Seluruh isi yang terdapat dalam alinea IV tersebut pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

6.      Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Telah dijelaskan di muka bahwa di antara alinea I, II, II dan IV terdapat hubungan kesatuan. Alinea IV pada hakikatnya merupakan penjelmaan alinea I, II, dan III. Oleh karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, II, III terkandung nilai-nilai hukum kodrat (alinea I) yang konsekuensinya  direalisasikan dalam alinea II, dan hukum Tuhan dan hukum etis(alinea III), yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi peksanaan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebenarnya dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pengakuan hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, serta hukum filosofis

berdasarkan kedudukannya maka urutan hukum tersebut adalah hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Kemudian sebagaimana kita ketahui dlanjutkan pada alinea IV terdapat asas kerohanian negara (Pancasila) dan dalam hal ini sebagai hukum filosofis, kemudian di atas dasar filsafat Pancasila didirikan negara Indonesia dan selanjutnya realisasi pelaksanaan dalam negara Indonesia dikongkritkan ke dalam hukum positif Indonesia.

Hubungan keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut “ bahwahukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis berturut-turut merupakan sumber  bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukumpositif Indonesia, sedangkan hukum filosofis (yaitu dasar filsafat Pancasila) adalah pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang disimpulkan dari hukum Tuhan, hukum kodratdan hukum etis. Adapun Pancasila sebagai hukum filosofis adalah merupakan sumber bentuk dan sifat.

Kerangka hukum tersebut diatas dalam kaitannya dengan negara Indonesia adalah memiliki hubungan bahwa negara Indonesia terhadap nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis danhukum filosofis yaitu mengambilnya sebagai materi, nilai, bentuk dan sifat dari unsur-unsur nilai-nilai hukum tersebut. Kemudian dalam pelaksanannya yaitu memberikan dan mewujudkan nlai-nilai hukum tersebut untuk menjabarkannya dalam hukum positif Indonesia dengan menyesuaikan berdasarkan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu dan kebijaksanaan.

 

B.     Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinannUUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hkumdasar tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. maka dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI.

Semangat dari UUD 1945 serta disemangati yakni pasal-pasal UUD1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan satu rangkaiaan kesatuan yang bersifat kausal organis. Rangkaiaan isi, arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaaan Indonesia. Adapun rangkaiaan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a)      Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbetuknya negara Indonesia (alinea I, II dan III Pembukaan).

b)      Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).

Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, “kemudian daripada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifathubungan antara masing=masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:

a)      Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945.

b)      Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:

1)      Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.

2)      Yang diatur dalam UUD adalahtentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.

3)      Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

4)      Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsafatnegaraPancasila).

C.    Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Hubungan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pacasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

2. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:

a)      Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

b)      Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

3. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi , selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya.

4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyaihakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

5. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dari Pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Hubungan Secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut. Bilamana kita ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertam-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudianPembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukumyang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tetib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.

D.    Hubungan Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Sebagaimana telah disebutkan dalam ketetapan MPRS/MPR, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu antara Pembukaan dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Berdasarkansifat kesatuan antara Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka Bangsa Indonesia berjuang terus menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan.

Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral ituadalah sebagai gugatan dihadapan bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan atas Bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Ketiga, Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proklamasi pada hakikatnya bukanlah merupakan tujuan, melainkan prasyarat untuk tercapainya tujuan bangsa dan

negara, maka proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut :

a)      Pernyataan Bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri ,maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

b)      Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Seluruh makna Proklamasi tersebut dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

a)      Bagian pertama Proklamasi, mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai dengan ketiga Pembukaan UUD 1945.

b)      Bagian kedua Proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Adapun prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pembukaan tersebut meliputi empat hal,

Pertama           :  tujuan negara yang akan dilaksanakan olehpemerintahan negara,

Kedua             : ketentuan diadakannya UUD negara, sebagai landasan konstitusional pembentukan pemerintahan negara,

Ketiga             :  bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat, dan

Keempat          :  asas kerokhanian atau dasar filsafat negara Pancasila.

BAB III

KESIMPULAN

 

Pembukaan UUD 1945 memberikan acuan yang jelas mulai dari asaspendirian negara sampai ke dasar dan tatanan penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaannya memang akan sangat

dipengaruhi oleh jiwa dan semangat penyelenggaranya. Untuk menghindari bias-bias yang dapat menimbulkan ketersesatan dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang mendalam, jujurdan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pemahaman kita benar-benar utuh, maka harus difahami pula makna Pancasila sebagaimana diuraikan oleh Penggalinya, Bung Karno.

Dari alur pikiran yang kita runut dalam Pembukaan UUD 1945, dapat kita tangkap bahwa perjuangan bangsa Indonesia adalah sebuah revolusi besar kemanusiaan yang berangkat dari TuntutanBudi Nurani Manusia (the Social Conscience of Man), dan akan dilaksanakan melalui tiga tahapan revolusi, yaitu:

1. Kemerdekaan Penuh / Nasional – Demokratis  artinya bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, akan berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

2. Sosialisme Indonesia3. Dunia baru yang adil dan beradab

Untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki tersebut, maka Indonesia harus menyelenggarakan pembangunan :

1. State Building (mempertanyakan Negara Kesatuan Republik Indonesia )

2. Nation and character Building (pembangunan karakter bangsa)3. Social and economic developing building (pembangunan social

ekonomi)

Materi 2

Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik IndonesiaPosted by Rizal Anshori

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas

kerokhanian yang dalam ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasae

filsafat Negara (Philosofische Grondslag). Dalam kedudukan ini

Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma, kaidah baik moral

dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber

tertib hukum di negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas

hokum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara di atur dalam suatu system peraturan

perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanaka

berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara.

Pembagian kekuasaan, lembaga-lemaga tinggi negara, hak dan kewajiban

warga negara, keadilan social dan lainya di atur dalam suatu Undang-

Undang Dasar negara.

1.    Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945 bersamaan dengan pasal-pasal UUD 1945,

disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan

dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea

memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isisnya. Alinea

pertama, kedua dan ketiga memuat pernyataan yang menjelaskan

peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Alinea ke

empat memuat fundamental negara, yaitu: tujuan negara, ketentuan UUD

negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila.

a.    Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertin Hukum Tertinggi

Kedudukan  Pembukaan UUD 1945 dlam kaitannya dengan tertib

hokum Indonesia memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu: pertama,

memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hokum

Indonesia. Kedua, memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia

sebagai tertib humuk tertinggi.

Berdasarkan penjeasan isi Pembukaan UUD 1945 dalam Berita

Republik Indonesia Tahun II No. 7 dapat disimpulkan bahwa Pembukaan

UUD 1945 adalah sebagai sumber hokum positif Indonesia.

b.    Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud meliputi empat hal,

yaitu :

1)   Adanya kesatuan subyek,

2)   Adanya kesatuan asas kerokhahian,

3)   Adanya kesatuan daerah,

4)   Adanya kesatuan waktu.

Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam

wilayah Republik Indonesia sejak ditetapkan telah memenuhi syarat

sebagai suatu tertib hukum negara.

c.    Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah yang Fundamental

Pokok Kaidah yang Fundamental menurut ilu hukum ketatanegaraan

memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain dapat dirinci sebagai

berikut:

1)   Dari segi terjadinya:

Ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan

lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara, untu menjadikan

hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2)   Dari segi isinya:

a)    Dasar tujuan negara, (baik tujuan umum maupun tujuan khusus)

b)   Ketentuan diadakannya UUD Negara

c)    Bentuk negara

d)   Dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara)