• Home

  • Documents

  • PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010...
40

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 2: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 3: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 4: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 5: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 6: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 7: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 8: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 9: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 10: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 11: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 12: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 13: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 14: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 15: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 16: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 17: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 18: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 19: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 20: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 21: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 22: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 23: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 24: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 25: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 26: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 27: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 28: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 29: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 30: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 31: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 32: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 33: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 34: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 35: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 36: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 37: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 38: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 39: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)
Page 40: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPILIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PART 2)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Documents
Perkaban Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kode Klasifikasi Arsip

Perkaban Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kode Klasifikasi Arsip

Documents
UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG

UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG

Documents
SALINAN - Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum garuda

SALINAN - Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum garuda

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Documents
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 195 TAHUN 2010 TENTANG

IBUKOTA JAKARTA NOMOR 195 TAHUN 2010 TENTANG

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG

Documents
Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Retribusi

Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Retribusi

Documents
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Documents
peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2021 tentang

peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2021 tentang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Documents
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2014

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2014

Documents
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Documents
Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI

Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

Documents
peraturan walikota ambon - nomor l^ tahun 2019 tentang tata

peraturan walikota ambon - nomor l^ tahun 2019 tentang tata

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN TENTANG PENGESAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN TENTANG PENGESAHAN

Documents
PERKA BKN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PP NOMOR 46 TAHUN 2011 (1)

PERKA BKN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PP NOMOR 46 TAHUN 2011 (1)

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG

Documents
perda nomor 02 tahun 2013 tentang tarif pelayanan

perda nomor 02 tahun 2013 tentang tarif pelayanan

Documents