Embed Size (px)
Citation preview
¬¬¬PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAANUNDANG-UNDANGNOMOR11TAHUN2016
TENTANGPENGAMPUNANPAJAK
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,
Menimbang :bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal24hurufa,hurufb,huruf
d,danhurufeUndang-UndangNomor11Tahun2016tentang
Pengampunan Pajak, pe¬rlu menetapkan Peraturan Menteri
KeuangantentangPelaksanaanUndang-UndangNomor11Tahun
2016tentangPengampunanPajak;
Mengingat :1. Undang-UndangNomor11Tahun2016tentangPengampunan
Pajak(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor
131,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5899);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1983
Nomor50,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempatatas Undang-Undang Nomor7 Tahun
1983 tentangPajakPenghasilan(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun2008Nomor133,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4893);
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAMPUNANPAJAK.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:
1. Undang-UndangPengampunanPajakadalahUndang-Undang
Nomor11Tahun2016tentangPengampunanPajak.
2. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakandansanksipidanadibidangperpajakan,dengan
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan
Pajak.
3. WajibPajakadalahorangpribadiataubadanyangmempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangandibidangperpajakan.
4. Harta adalah akumulasitambahan kemampuan ekonomis
berupaseluruhkekayaan,baikberwujudmaupuntidakberwujud,
baikbergerakmaupuntidakbergerak,baikyangdigunakan
untukusahamaupunbukanuntukusaha,yangberadadidalam
dan/ataudiluarwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
5. Utangadalahjumlahpokokutangyangbelum dibayaryang
berkaitanlangsungdenganperolehanHarta.
6. TahunPajakadalahjangkawaktu1(satu)tahunkalender
kecualijikaWajibPajakmenggunakantahunbukuyangtidak
samadengantahunkalender.
7. Tunggakan Pajakadalah jumlah pokokpajakyang belum
dilunasiberdasarkanSuratTagihanPajakyangdidalamnya
terdapatpokokpajakyangterutang,SuratKetetapanPajak
-3-
KurangBayar,SuratKetetapanPajakKurangBayarTambahan,
SuratKeputusan Pembetulan,SuratKeputusan Keberatan,
Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembaliyang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambahtermasukpajakyangseharusnyatidakdikembalikan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
KetentuanUmumdanTataCaraPerpajakan.
8. UangTebusanadalahsejumlahuangyangdibayarkankekas
negarauntukmendapatkanPengampunanPajak.
9. TindakPidanadiBidang Perpajakan adalah tindakpidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
KetentuanUmumdanTataCaraPerpajakan.
10.SuratPernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang
selanjutnya disebutSuratPernyataan adalah suratyang
digunakanolehWajibPajakuntukmelaporkanHarta,Utang,nilai
HartaBersih,penghitungandanpembayaranUangTebusan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangkeuangannegara.
12.SuratKeteranganPengampunanPajakyangselanjutnyadisebut
SuratKeteranganadalahsuratyangditerbitkanolehMenteri
sebagaibuktipemberianPengampunanPajak.
13.SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanTerakhiryang
selanjutnyadisebutSPTPPhTerakhiradalah:
a. SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanuntuk
TahunPajak2015bagiWajibPajakyangakhirtahun
bukunyaberakhirpadaperiode1Juli2015sampaidengan
31Desember2015;atau
b. SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanuntuk
TahunPajak2014bagiWajibPajakyangakhirtahun
bukunyaberakhirpadaperiode1Januari2015sampai
dengan30Juni2015.
14.SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanadalahSurat
PemberitahuanPajakPenghasilanuntuksuatuTahunPajak
ataubagianTahunPajak.
15.ManajemenDatadanInformasiadalahsistemadministrasidata
-4-
daninformasiWajibPajakyangberkaitandenganPengampunan
PajakyangdikelolaolehMenteri.
16.KantorWilayahDirektoratJenderalPajakTempatWajibPajak
TerdaftaryangselanjutnyadisebutKanwilDJPWajibPajak
TerdaftaradalahKantorWilayahDirektoratJenderalPajakyang
wilayahkerjanyameliputiKantorPelayananPajaktempatWajib
Pajak memenuhikewajiban perpajakan Pajak Penghasilan
badanatauPajakPenghasilanorangpribadi.
17.KantorPelayananPajakTempatWajibPajakTerdaftaryang
selanjutnyadisebutKPPTempatWajibPajakTerdaftaradalah
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi
kewajibanperpajakanPajakPenghasilanbadanatauPajak
Penghasilanorangpribadi.
18.BankPersepsiadalahbankumum yangditunjukolehMenteri
untukmenerimasetoranpenerimaannegaradanberdasarkan
Undang-UndangPengampunanPajakditunjukuntukmenerima
setoranUangTebusandan/ataudanayangdialihkankedalam
wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiadalam rangka
pelaksanaanPengampunanPajak.
19.TahunPajakTerakhiradalahTahunPajakyangberakhirpada
jangkawaktu1Januari2015sampaidengan31Desember2015.
BABII
SUBJEKDANOBJEKPENGAMPUNANPAJAK
Pasal2
(1) SetiapWajibPajakberhakmendapatkanPengampunanPajak.
(2) WajibPajakyangberhakmendapatkanPengampunanPajak
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakanWajibPajak
yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilan.
(3) Dalam halWajibPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)
belum memilikiNomorPokokWajibPajak,WajibPajakharus
mendaftarkandiriterlebihdahuluuntukmemperolehNomor
-5-
PokokWajibPajakdiKantorPelayananPajakyangwilayah
kerjanyameliputitempattinggalatautempatkedudukanWajib
Pajak.
(4) Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat
(2),yaituWajibPajakyangsedang:
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah
dinyatakanlengkapolehKejaksaan;
b. dalamprosesperadilan;atau
c. menjalanihukumanpidana,
atasTindakPidanadiBidangPerpajakan.
Pasal3
(1) PengampunanPajaksebagaimanadimaksuddalam Pasal2
ayat(1)diberikankepadaWajibPajakmelaluipengungkapan
HartayangdimilikinyadalamSuratPernyataan.
(2) PengampunanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)
meliputipengampunan atas kewajiban perpajakan sampai
denganakhirTahunPajakTerakhir,yangbelum ataubelum
sepenuhnyadiselesaikanolehWajibPajak.
(3) Kewajibanperpajakansebagaimanadimaksudpadaayat(2),
terdiriataskewajiban:
a. PajakPenghasilan;dan
b. PajakPertambahanNilaiatauPajakPertambahanNilai
danPajakPenjualanatasBarangMewah.
BABIII
SURATPERNYATAAN
Pasal4
(1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak,SuratPernyataan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal3ayat(1)disampaikan
kepadaMenterimelaluiKPPTempatWajibPajakTerdaftaratau
tempattertentu.
(2) SuratPernyataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)paling
sedikitmemuatinformasimengenaiidentitasWajibPajak,Harta,
Utang,nilaiHartabersih,danpenghitunganUangTebusan,dan
dibuatdenganmenggunakanformatsebagaimanatercantum
-6-
dalamLampiranhurufAPeraturanMenteriini.
Pasal5
InformasimengenaiidentitasWajibPajaksebagaimanadimaksud
dalamPasal4ayat(2):
a. untukWajibPajakorangpribadi,memuat:
1. nama;
2. alamat;
3. NomorPokokWajibPajak;
4. NomorIndukKependudukan;
5. nomorpaspor,bagiyangmemiliki;dan
6. nomorsuratizinusaha,bagiyangdiwajibkanmemiliki
sesuaiperaturanperundang-undangan;
b. untukWajibPajakbadan,memuat:
1. nama;
2. alamat;
3. NomorPokokWajibPajak;dan
4. nomorsuratizinusaha.
Pasal6
(1) HartasebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2)meliputi:
a. HartayangtelahdilaporkandalamSPTPPhTerakhir;dan
b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya
dilaporkandalamSPTPPhTerakhir.
(2) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaditentukandalam
matauangRupiahberdasarkannilaiyangdilaporkandalamSPT
PPhTerakhir.
(3) Hartatambahanyangbelumataubelumseluruhnyadilaporkan
dalamSPTPPhTerakhirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufbditentukandalammatauangRupiahberdasarkan:
a. nilainominaluntukHartaberupakas;atau
b. nilaiwajaruntukHartaselainkaspadaakhirTahunPajak
Terakhir.
(4) Dalam halWajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
-7-
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan
satuanmatauang selainRupiah,nilaiHartasebagaimana
dimaksudpadaayat(2)ditentukandalam matauangRupiah
berdasarkankursyangditetapkanolehMenteriuntukkeperluan
penghitunganpajakpadatanggalakhirTahunPajakTerakhir
sesuaidenganSPTPPhTerakhir.
(5) Dalam halnilaiHartatambahansebagaimanadimaksudpada
ayat(3)menggunakansatuanmatauangselainRupiah,nilai
Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan:
a. nilainominaluntukHartaberupakas;atau
b. nilaiwajarpadaakhirTahunPajakTerakhiruntukHarta
selainkas,
denganmenggunakankursyangditetapkanolehMenteriuntuk
keperluanpenghitunganpajakpadaakhirTahunPajakTerakhir.
(6) Nilaiwajarsebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufbdan
ayat(5)hurufbmerupakannilaiyangmenggambarkankondisi
dankeadaandariasetyangsejenisatausetaraberdasarkan
perhitunganWajibPajak.
Pasal7
(1) UtangsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2)meliputi:
a. UtangyangtelahdilaporkandalamSPTPPhTerakhir;dan
b. Utangyangbelum dilaporkandalam SPTPPhTerakhir
yangberkaitansecaralangsungdenganHartatambahan
sebagaimanadimaksuddalamPasal6ayat(1)hurufb.
(2) Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaditentukandalam
matauangRupiahberdasarkannilaiyangdilaporkandalamSPT
PPhTerakhir.
(3) UtangyangberkaitansecaralangsungdenganHartatambahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbditentukandalam
matauangRupiahberdasarkannilaiyangdilaporkandalam
daftarUtangpadaakhirTahunPajakTerakhir.
(4) Dalam halWajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
PemberitahuanTahunanPPhmenggunakansatuanmatauang
-8-
selainRupiah,nilaiUtangsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
ditentukandalam matauangRupiahberdasarkankursyang
ditetapkanolehMenteriuntukkeperluanpenghitunganpajak
padatanggalakhirTahunPajakTerakhirsesuaidenganSPT
PPhTerakhir.
(5) Dalam halnilaiUtangyangberkaitansecaralangsungdengan
Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakansatuanmatauangselainRupiah,nilaiUtang
ditentukandalam matauangRupiahberdasarkankursyang
ditetapkanolehMenteriuntukkeperluanpenghitunganpajak
padaakhirTahunPajakTerakhir.
(6) UtangyangberkaitansecaralangsungdenganHartatambahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbmerupakanUtang
yangdapatdipertanggungjawabkansecarahukum kebenaran
dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk
memperolehHartatambahantersebut.
Pasal8
(1) NilaiHartabersihsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2)
dihitungberdasarkannilaiHartatambahanyangbelum atau
belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebagaimanadimaksuddalamPasal6ayat(3)danPasal6ayat
(5)dikuranginilaiUtangsebagaimanadimaksuddalamPasal7
ayat(3)danPasal7ayat(5).
(2) UntukmenghitungbesarnyanilaiUtangyangberkaitansecara
langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat
diperhitungkansebagaipengurangnilaiHartasebagaimana
dimaksudpadaayat(1),berlakuketentuansebagaiberikut:
a. bagiWajibPajakbadan,Utangyangdapatdikurangkan
palingbanyaksebesar75%(tujuhpuluhlimapersen)dari
nilaisetiap Harta tambahan yang berkaitan secara
langsung;atau
b. bagiWajib Pajak orang pribadi,Utang yang dapat
dikurangkanpalingbanyaksebesar50%(limapuluhpersen)
darinilaisetiapHartatambahanyangberkaitansecara
langsung.
(3) NilaiHartabersihsebagaimanadimaksudpadaayat(1)menjadi
-9-
dasarpengenaanUangTebusan.
(4) Dalam halWajibPajakbarumemperolehNomorPokokWajib
Pajaksetelahtahun2015danbelum menyampaikanSPTPPh
Terakhir,tambahanHartabersihyangdiungkapkandalamSurat
Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar
pengenaanUangTebusan.
Pasal9
PenghitunganUangTebusansebagaimanadimaksuddalamPasal4
ayat(2)dilakukandengancaramengalikantarifUangTebusan
dengandasarpengenaanUangTebusansebagaimanadimaksud
dalamPasal8ayat(3)atauPasal8ayat(4).
Pasal10
(1) TarifUang Tebusan sebagaimanadimaksuddalam Pasal9
atas:
a. Hartayangberadadidalam wilayahNegaraKesatuan
RepublikIndonesia;atau
b. Harta yang berada diluarwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah
NegaraKesatuanRepublikIndonesiadandiinvestasikandi
dalamwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiadalam
jangkawaktupalingsingkat3(tiga)tahunsejaktanggal
dialihkan,
adalahsebesar:
1. 2% (dua persen)untuk periode penyampaian Surat
PernyataanterhitungsejakUndang-UndangPengampunan
Pajakberlakusampaidengantanggal30September2016;
2. 3% (tiga persen)untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Oktober2016sampai
dengantanggal31Desember2016;dan
3. 5% (lima persen)untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai
dengantanggal31Maret2017.
(2) TarifUangTebusansebagaimanadimaksuddalamPasal9atas
HartayangberadadiluarwilayahNegaraKesatuanRepublik
-10-
Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara
KesatuanRepublikIndonesiaadalahsebesar:
a. 4% (empatpersen)untukperiodepenyampaianSurat
PernyataanterhitungsejakUndang-UndangPengampunan
Pajakberlakusampaidengantanggal30September2016;
b. 6% (enam persen)untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Oktober2016sampai
dengantanggal31Desember2016;dan
c. 10%(sepuluhpersen)untukperiodepenyampaianSurat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai
dengantanggal31Maret2017.
(3) TarifUangTebusansebagaimanadimaksuddalamPasal9bagi
Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan
Rp4.800.000.000,00(empatmiliardelapanratusjutarupiah)
adalahsebesar:
a. 0,5% (nolkomalimapersen)bagiWajib Pajakyang
mengungkapkan nilai Harta sampai dengan
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah)dalam Surat
Pernyataan;atau
b. 2%(duapersen)bagiWajibPajakyangmengungkapkan
nilaiHartalebihdariRp10.000.000.000,00(sepuluhmiliar
rupiah)dalamSuratPernyataan,
untuk periode penyampaian SuratPernyataan pada bulan
pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai
berlakusampaidengantanggal31Maret2017.
(4) Hartasebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufadanhurufb
adalahseluruhHartaWajibPajaksebagaimanadimaksuddalam
Pasal6ayat(1).
BABIV
WAJIBPAJAKDENGANPEREDARANUSAHATERTENTU
Pasal11
(1) Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan
Rp4.800.000.000,00(empatmiliardelapanratusjutarupiah)
-11-
sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(3)merupakan
WajibPajakyang:
a. memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari
penghasilanataskegiatanusaha;dan
b. tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungankerjadan/ataupekerjaanbebas.
(2) Pekerjaanbebassebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb
merupakanpekerjaanyangdilakukanolehorangpribadiyang
mempunyaikeahliankhusussebagaiusahauntukmemperoleh
penghasilanyangtidakterikatolehsuatuhubungankerja,antara
laindokter,notaris,akuntan,arsitek,ataupengacara.
Pasal12
Peredaranusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(3)
ditentukanberdasarkan:
a. suratpernyataanmengenaibesaranperedaranusahayang
berisipencatatanperedaranusahaWajibPajakmulaiJanuari
sampaidenganDesemberpadaTahunPajak2015,bagiWajib
Pajak yang belum memilikikewajiban melaporkan Surat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilan;atau
b. SPT PPh TerakhirbagiWajib Pajak yang telah memiliki
kewajibanmenyampaikanSuratPemberitahuanTahunanPajak
Penghasilan.
BABV
PERSYARATANDANTATACARAPENYAMPAIAN
SURATPERNYATAAN
Pasal13
(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)harusmemenuhi
persyaratansebagaiberikut:
a. memilikiNomorPokokWajibPajak;
b. membayarUangTebusan;
c. melunasiseluruhTunggakanPajak;
d. melunasipajakyangtidakataukurangdibayaratauyang
-12-
tidakseharusnyadikembalikanbagiWajibPajakyang
sedangdilakukanpemeriksaanbuktipermulaandan/atau
penyidikanTindakPidanadiBidangPerpajakan;
e. menyampaikanSPTPPhTerakhirbagiWajibPajakyang
telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilan;dan
f. mencabutpermohonandan/ataupengajuan:
1. pengembaliankelebihanpembayaranpajak;
2. penguranganataupenghapusansanksiadministrasi
dalamsuratketetapanpajakdan/atauSuratTagihan
Pajak;
3. penguranganataupembatalansuratketetapanpajak
yangtidakbenar;
4. penguranganataupembatalanSuratTagihanPajak
yangtidakbenar;
5. keberatan;
6. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat
ketetapanpajakdan/atausuratkeputusan;
7. banding;
8. gugatan;dan/atau
9. peninjauankembali,
dalam halWajibPajaksedangmengajukanpermohonan
dan/ataupengajuandanbelumditerbitkansuratkeputusan
atauputusan.
(2) BagiWajibPajakyangbermaksudmengalihkanHartatambahan
kedalam wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia,selain
memenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1),
WajibPajakharus:
a. mengalihkanHartatambahankedalam wilayahNegara
KesatuanRepublikIndonesiamelaluiBankPersepsidan
menginvestasikanHartatambahandimaksuddidalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling
singkat3(tiga)tahun:
1. sebelumtanggal31Desember2016,bagiWajibPajak
yang memilih menggunakan tarifUang Tebusan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)
-13-
hurufbangka1danangka2;dan/atau
2. sebelum tanggal31Maret2017,bagiWajibPajak
yang memilih menggunakan tarifUang Tebusan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)
hurufbangka3;dan
b. melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta tambahan sebagaimana
dimaksudpadahurufadenganmenggunakanformat
sesuaicontohsebagaimanatercantum dalam Lampiran
hurufBPeraturanMenteriini.
(3) Dalam halWajibPajakyangbermaksudmengalihkanHarta
tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesiasebagaimanadimaksudpadaayat(4),mengalihkan
HartatambahandariluarwilayahNegaraKesatuanRepublik
Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
IndonesiamelaluicabangBankPersepsiyangberadadiluar
negeri,jangkawaktu3(tiga)tahundihitungsejakWajibPajak
menempatkanHartatambahannyadicabangBankPersepsi
yangberadadiluarnegeridimaksud.
(4) CabangBankPersepsiyangberadadiluarnegerisebagaimana
dimaksudpadaayat(3)harusmengalihkanHartatambahan
dimaksudkeBankPersepsididalam negeripalinglamapada
hari kerja berikutnya sejak Harta tambahan tersebut
ditempatkandicabangBankPersepsiyangberadadiluarnegeri.
(5) BagiWajibPajakyangmengungkapkanHartatambahanyang
berada dan/atau ditempatkan didalam wilayah Negara
Kesatuan RepublikIndonesia,selain memenuhipersyaratan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1),WajibPajak:
a. tidakdibolehkanmengalihkanHartatambahankeluar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling
singkat3(tiga)tahunterhitungsejakditerbitkannyaSurat
Keterangan;dan
b. harusmelampirkansuratpernyataantidakmengalihkan
Hartatambahan yang telah beradadidalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luarwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
-14-
dimaksudpadahurufadenganmenggunakanformat
sesuaicontohsebagaimanatercantum dalam Lampiran
hurufCPeraturanMenteriini.
(6) Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdilampiridengan:
a. buktipembayaranUangTebusanberupasuratsetoran
pajakataubuktipenerimaannegara;
b. buktipelunasanTunggakanPajakberupasuratsetoran
pajak atau buktipenerimaan negara dan/atau surat
setoranbukanpajakbesertadaftarrincianTunggakan
Pajak,bagiWajibPajakyangmemilikiTunggakanPajak;
c. daftarrincianHartadenganmenggunakanformatsesuai
contohsebagaimanatercantum dalam LampiranhurufD
PeraturanMenteriinibesertainformasikepemilikanHarta
yangdilaporkan;
d. daftarUtangdenganmenggunakanformatsesuaicontoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D
PeraturanMenteriinisertadokumenpendukung;
e. buktipelunasanpajakyangtidakataukurangdibayar
atauyangtidakseharusnyadikembalikanberupa:
1. suratsetoranpajak;atau
2. buktipenerimaannegara,
bagiWajibPajakyangsedangdilakukanpemeriksaanbukti
permulaandan/ataupenyidikanTindakPidanadiBidang
Perpajakan,dengandisertaiinformasitertulisdariDirektur
JenderalPajakmelaluikepalaunitpelaksanapemeriksaan
buktipermulaanataukepalaunitpelaksanapenyidikan;
f. fotokopiSPTPPhTerakhiratausalinanberupacetakan
SPTPPhTerakhiryangdisampaikansecaraelektronik,
bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan;dan
g. suratpernyataan mencabutpermohonan dan/atau
pengajuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruff,
denganmenggunakanformatsesuaicontohsebagaimana
tercantumdalamLampiranhurufEPeraturanMenteriini.
-15-
(7) BagiWajib Pajak yang menggunakan tarifUang Tebusan
sebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(3)danWajibPajak
dimaksudbarumemilikiNomorPokokWajibPajaksetelahtahun
2015,selainharusmelampiridokumensebagaimanadimaksud
padaayat(6),WajibPajakdimaksudharusmenyampaikansurat
pernyataan mengenai besaran peredaran usaha dengan
menggunakanformatsesuaicontohsebagaimanatercantum
dalamLampiranhurufFPeraturanMenteriini.
(8) BagiWajib Pajak yang memilikiperedaran usaha sebagai
dimaksuddalamPasal12dan sudahmenyampaikanSPTPPh
Terakhir,SPTPPhTerakhirtersebutsebagaipenggantisurat
pernyataanmengenaibesaranperedaranusahasebagaimana
dimaksudpadaayat(7).
(9) Dalam halWajibPajakmemilikiHartatidaklangsungmelalui
special purpose vehicle (SPV), Wajib Pajak harus
mengungkapkan kepemilikan Harta beserta Utang yang
berkaitansecaralangsungdenganHartadimaksuddalamdaftar
rincianHartadanUtangsebagaimanadimaksudpadaayat(6)
hurufcdanhurufd.
(10)DaftarrincianHartasebagaimanadimaksudpadaayat(6)huruf
cdandaftarrincianUtangsebagaimanadimaksudpadaayat(6)
hurufd,harus disampaikan dalam bentuk salinan digital
(softcopy)danformulirkertas(hardcopy).
Pasal14
(1) Penyampaian SuratPernyataan harusmemenuhiketentuan
sebagaiberikut:
a. disampaikan dengan menggunakan format sesuai
ketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2);
b. ditandatanganioleh:
1. WajibPajakorangpribadidantidakdapatdikuasakan;
2. pemimpintertinggiberdasarkanaktapendirianbadan
ataudokumenlainyangdipersamakan,bagiWajib
Pajakbadan;atau
3. penerima kuasa,dalam halpemimpin tertinggi
sebagaimanadimaksudpadaangka2berhalangan.
c. disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau
-16-
penerimakuasaWajibPajakke:
1. KPPTempatWajibPajakTerdaftar;atau
2. tempattertentu;
d. dilampirisuratkuasa,dalamhal:
1. Surat Pernyataan ditandatanganioleh penerima
kuasasebagaimanadimaksudpadahurufbangka3;
2. Wajib Pajak tidak dapatmenyampaikan secara
langsungSuratPernyataansebagaimanadimaksud
padahurufc;dan
e. disampaikandalam jangkawaktusejakUndang-Undang
PengampunanPajakberlakusampaidengantanggal31
Maret2017.
(2) Pengertian disampaikan secara langsung sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufcadalahWajibPajakdatang
langsungkeKPPTempatWajibPajakTerdaftaratautempat
tertentu.
(3) Tempattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc
angka2meliputi:
a. KonsulatJenderalRepublikIndonesiadiHongkong;
b. KedutaanBesarRepublikIndonesiadiSingapura;
c. KedutaanBesarRepublikIndonesiadiLondon;dan
d. tempattertentuselainsebagaimanadimaksudpadahuruf
a,hurufb,danhurufcyangditetapkanolehMenteri,dalam
haldiperlukanuntukmenunjangkelancaranpelaksanaan
Undang-UndangPengampunanPajak.
(4) Pengertiansuratkuasasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufdadalahsesuaiketentuansebagaimanadiaturdalam
KitabUndang-UndangHukumPerdata.
(5) Sebelum menyampaikanSuratPernyataandanlampirannya
sebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(6),WajibPajak
meminta penjelasan mengenaipengisian dan pemenuhan
kelengkapandokumenyangharusdilampirkandalam Surat
PernyataankeKPPTempatWajibPajakTerdaftardantempat
tertentusebagaimanadimaksudpadaayat(3).
(6) PegawaipadaKPPTempatWajibPajakTerdaftarataupegawai
-17-
DirektoratJenderalPajakyangditunjukolehDirekturJenderal
Pajakditempattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(3),
memastikanmengenai:
a. kelengkapan pengisian SuratPernyataan sebagaimana
dimaksuddalamPasal4ayat(2);
b. kelengkapan lampiran SuratPernyataan sebagaimana
dimaksuddalamPasal13ayat(6);
c. kesesuaianpengisianSuratPernyataandenganlampiran
SuratPernyataan;
d. kesesuaianantaraHartayangdilaporkandenganinformasi
kepemilikanHartayangdilaporkan;
e. kesesuaianantaradaftarUtangyangdilaporkandengan
dokumenpendukung;
f. kesesuaian antara buktipelunasan Tunggakan Pajak
dengandaftarrincianTunggakanPajakpadaadministrasi
DirektoratJenderalPajak;
g. kesesuaianpenggunaantarifUangTebusan;
h. penghitungandanpelunasanUangTebusan;dan
i. kesesuaianantarabuktipelunasanutangpajakbagiWajib
Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaandan/ataupenyidikanTindakPidanadiBidang
Perpajakandenganinformasitertulisyangditerbitkanoleh
kepalaunitpelaksanapemeriksaanbuktipermulaanatau
kepalaunitpelaksanapenyidikan.
(7) Setelahmemintapenjelasansebagaimanadimaksudpadaayat
(5),WajibPajakmembayarUangTebusandanmenyampaikan
SuratPernyataanbesertalampirannya.
(8) BagiWajibPajakyangtelahmenyampaikanSuratPernyataan
besertalampirannyasesuaiketentuansebagaimanadimaksud
padaayat(6),diberikantandaterimaSuratPernyataan.
(9) DalamhalSuratPernyataan:
a. tidak disampaikan secara langsung sebagaimana
dimaksuddalamayat(1)hurufc;
b. tidakdilampirisuratkuasadalam halSuratPernyataan
tidakdisampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
sebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufd;dan/atau
c. tidaklengkapdansesuaisebagaimanadimaksudpada
-18-
ayat(6),
SuratPernyataandimaksuddianggaptidakdisampaikandan
berkas Surat Pernyataan beserta dokumen-dokumen
pendukungnyadikembalikansertatidakdiberikantandaterima
sebagaimanadimaksudpadaayat(8).
(10)KepalaKanwilDJPWajibPajakTerdaftarmenerbitkanSurat
KeteranganberdasarkanSuratPernyataanyangtelahdiberikan
tandaterimasebagaimanadimaksudpadaayat(8).
BABVI
PEMBAYARANUANGTEBUSAN
Pasal15
(1) UangTebusansebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(1)
hurufbharusdibayarlunaskekasnegaramelaluiBankPersepsi.
(2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadministrasikan sebagaiPajak Penghasilan Non Migas
Lainnya.
(3) PembayaranUangTebusandilakukandenganmenggunakan
KodeAkunPajak411129danKodeJenisSetoran512.
(4) PembayaranUangTebusansebagaimanadimaksudpadaayat
(1) menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti
penerimaannegarayangberfungsisebagaibuktipembayaran
UangTebusansetelahmendapatkanvalidasi.
(5) Surat setoran pajak dan/atau buktipenerimaan negara
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)dinyatakansahdalamhal
telahdivalidasidenganNomorTransaksiPenerimaanNegara
yangditerbitkanmelaluimodulpenerimaannegara.
(6) Dalam halterjadikesalahan penulisan Kode Akun Pajak
dan/atauKodeJenisSetoranpadasuratsetoranpajakatau
buktipenerimaaan negara,Direktur JenderalPajak atas
permintaanWajibPajakmelakukanpemindahbukuankeKode
AkunPajakdanKodeJenisSetoransebagaimanadimaksud
padaayat(3).
-19-
BABVII
PELUNASANTUNGGAKANPAJAK
Pasal16
(1) Tunggakan Pajak yang harus dilunasioleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat(1)hurufc
merupakanTunggakanPajakberdasarkanSuratTagihanPajak,
suratketetapanpajak,suratkeputusan,atauputusan,yang
diterbitkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pernyataan.
(2) TerhadapTunggakanPajakyangharusdilunasisebagaimana
dimaksudpadaayat(1),berlakuketentuansebagaiberikut:
a. TunggakanPajaktermasukbiayapenagihanpajakyang
timbulsehubungandenganadanyatindakanpenagihan
pajakkepadaWajibPajak;
b. dalam halTunggakan Pajak telah dibayarsebagian,
penghitunganbesarnyaTunggakanPajakdihitungsecara
proporsionalantarabesarnyapokokpajakdengansanksi
administrasiberdasarkandatayangterdapatdalamsistem
administrasiDirektoratJenderalPajak;
c. dalam haldatayangterdapatdalam sistem administrasi
DirektoratJenderalPajaksebagaimanadimaksudpada
hurufbtidakmemuatsecararincipenghitunganbesarnya
sanksiadministrasi,besarnyasanksiadministrasidihitung
sebesar48%(empatpuluhdelapanpersen)darijumlah
yangmasihharusdibayardalamSuratTagihanPajakatau
suratketetapanpajak.
(3) CarapenghitunganbesarnyaTunggakanPajakyangdilakukan
secaraproporsionalantarabesarnyapokokpajakdengansanksi
administrasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbdan
hurufcadalahsesuaicontohsebagaimanatercantum dalam
LampiranhurufGPeraturanMenteriini.
BABVIII
PELUNASANPAJAKYANGTIDAKATAUKURANGDIBAYARATAU
-20-
YANGTIDAKSEHARUSNYADIKEMBALIKANBAGIWAJIBPAJAK
YANGSEDANGDILAKUKANPEMERIKSAANBUKTIPERMULAAN
DAN/ATAUPENYIDIKAN
TINDAKPIDANADIBIDANGPERPAJAKAN
Pasal17
(1) Untukmengetahuijumlahpajakyangtidakataukurangdibayar
atautidakseharusnyadikembalikanyangharusdilunasioleh
Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana diBidang
Perpajakansebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(1)
hurufd,sebelummenyampaikanSuratPernyataanWajibPajak
harus meminta informasisecara tertulis kepada Direktur
JenderalPajakmelaluikepalaunitpelaksanapemeriksaanbukti
permulaanataupenyidikanTindakPidanadiBidangPerpajakan,
dengan menggunakan formatsesuaicontoh sebagaimana
tercantumdalamLampiranhurufHPeraturanMenteriini.
(2) Kepala unitpemeriksaan buktipermulaan atau penyidikan
TindakPidanadiBidangPerpajakanmenugaskanpemeriksa
buktipermulaanataupenyidikuntukmelakukanpenghitungan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1).
(3) Untukmelakukanpenghitungansebagaimanadimaksudpada
ayat(1),pemeriksa buktipermulaan atau penyidik dapat
memintapendapatahli.
(4) Ataspermintaaninformasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
berlakuketentuansebagaiberikut:
a. untukpenghitungansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
yangdilakukantanpamemintapendapatahli,kepalaunit
pelaksanapemeriksaanbuktipermulaanataupenyidikan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan memberikan
informasitertulismengenaijumlahpajakyangtidakatau
kurangdibayaratautidakseharusnyadikembalikanpaling
lama 7 (tujuh)harikerja terhitung sejak permintaan
informasiditerima;
b. dalamhalpenghitungansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dilakukandenganmemintapendapatahli,kepala
unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau
-21-
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
memberikan informasitertulismengenaijumlah pajak
yangtidakataukurangdibayaratautidakseharusnya
dikembalikanpalinglama14(empatbelas)harikerja
terhitungsejakpermintaaninformasiditerima.
(5) Pembayaranpajakyangtidakataukurangdibayaratautidak
seharusnyadikembalikansebagaimanadimaksudpadaayat(4)
dilakukandenganmenggunakanKodeAkunPajak411129dan
KodeJenisSetoran513.
(6) ApabilaWajibPajaktidakmelunasipajakyangtidakataukurang
dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan dan tidak
menyampaikanSuratPernyataan,dalam bataswaktupaling
lama14(empatbelas)harikerjaterhitungsejakdiberikan
informasitertulissebagaimanadimaksudpadaayat(4),berlaku
ketentuansebagaiberikut:
a. informasitertulissebagaimanadimaksudpadaayat(4)
menjaditidakberlaku;
b. dalam halWajibPajakmasihbermaksudmenyampaikan
SuratPernyataan,Wajib Pajak harus meminta ulang
informasisecaratertulissebagaimanadimaksudpada
ayat(1).
(7) Dalamhal:
a. WajibPajakyangsedangdilakukanpemeriksaanbukti
permulaandandengankemauansendiritelahmelakukan
pembayaransebagianatauseluruhnyakekuranganjumlah
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi
administrasi;atau
b. WajibPajakyangsedangdilakukanpenyidikanTindak
PidanaPerpajakandantelahmembayarsebagianatau
seluruhnyautangpajakyangtidakataukurangdibayar
atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah
dengansanksiadministrasi,
sebagaimanadiaturdalam Undang-UndangtentangKetentuan
Umum danTataCaraPerpajakan,berlakuketentuansebagai
berikut:
-22-
1. Dalam haljumlahyangdibayarolehWajibPajak
sebagaimanadimaksudpadahurufadan/atauhurufb
kurangdarijumlahpenghitungansesuaiinformasitertulis
dariDirekturJenderalPajaksebagaimanadimaksudpada
ayat(1),WajibPajakharusmembayarkekuranganjumlah
pembayaranpajaktersebut;
2. Dalam haljumlahyangdibayarolehWajibPajak
sebagaimanadimaksudpadahurufadan/atauhurufb
melebihidarijumlah penghitungan sesuaiinformasi
tertulis dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),atas kelebihan pembayaran
dimaksudtidakdikembalikan.
BABIX
PENYAMPAIANSURATPEMBERITAHUANTAHUNAN
PAJAKPENGHASILANTERAKHIR
Pasal18
(1) DalamhalWajibPajaktelahmemilikiNomorPokokWajibPajak
sebelum tahun2016danbelum melaporkanSPTPPhTerakhir
setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak,
berlakuketentuansebagaiberikut:
-23-
a. WajibPajakwajibmelaporkanSPTPPhTerakhiryang
mencerminkanHartayangtelahdilaporkandalam Surat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilansebelum SPT
PPhTerakhiryangdisampaikansebelum Undang-Undang
Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang
bersumberdaripenghasilanpadaTahunPajakTerakhir;
dan
b. Hartayangdimilikiselainsebagaimanadimaksudpada
hurufa,harus diungkapkan sebagaiHarta tambahan
dalamSuratPernyataan.
(2) BagiWajibPajakyangmemperolehNomorPokokWajibPajak
setelah tahun 2015,Wajib Pajaktidakharusmelampirkan
fotokopiSPTPPhTerakhirdalamSuratPernyataan.
BABX
PENCABUTANATASPERMOHONANDAN/ATAU
PENGAJUANUPAYAHUKUM
Pasal19
(1) DalamrangkaPengampunanPajak,WajibPajakmenyampaikan
permohonanpencabutanataspermohonandan/ataupengajuan
upayahukum sebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(1)
huruffangka1,angka2,angka3,angka4,angka5,danangka6,
yangmeliputi:
a. pengembaliankelebihanpembayaranpajak;
b. penguranganataupenghapusansanksiadministrasidalam
suratketetapanpajakdan/atauSuratTagihanPajak;
c. penguranganataupembatalansuratketetapanpajakyang
tidakbenar;
d. penguranganataupembatalanSuratTagihanPajakyang
tidakbenar;
e. keberatan;dan/atau
f. pembetulanatasSuratTagihanPajak,suratketetapan
pajakdan/atausuratkeputusan,
ke KantorPelayanan Pajak tempatpermohonan dan/atau
pengajuan upaya hukum dimaksud disampaikan,dengan
menggunakanformatsesuaicontohsebagaimanatercantum
-24-
dalamLampiranhurufIdalamPeraturanMenteriini.
(2) Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan
pembayaranpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa
adalah pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak
sebagaiakibatpembetulansuratpemberitahuan.
(3) Pengajuan permohonan pencabutan atas pengajuan upaya
hukum berupabanding,gugatan,dan/ataupeninjauankembali
sebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(1)huruffangka7,
angka8,danangka9kepadaPengadilanPajak,dilakukan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi
bidangperadilanpajak.
(4) Permohonanpencabutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dan ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum
penyampaianSuratPernyataan.
Pasal20
(1) Berdasarkansuratpernyataanmencabutpermohonandan/atau
pengajuanatasupayahukum yangdilampirkandalam Surat
Pernyataansebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(6)
hurufg,WajibPajakdianggapmencabutseluruhpermohonan
dan/atau pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud
dalamPasal19ayat(1)danayat(3)untukmasapajak,bagian
TahunPajak,danTahunPajak,sampaidenganakhirTahun
PajakTerakhir.
-25-
(2) Dalam halWajib Pajak mencabutpermohonan dan/atau
pengajuanupayahukumsebagaimanadimaksudpadaayat(1),
SuratTagihanPajak,suratketetapanpajak,suratkeputusan,
danputusansebagaimanadimaksuddalam Pasal19ayat(1)
hurufb,hurufc,hurufd,hurufe,huruff,danayat(3),
mempunyaikekuatan hukum tetap dan pokokpajakyang
terutang merupakan Tunggakan Pajakyang harusdilunasi
sebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(1)hurufc.
BABXI
SURATKETERANGAN
Pasal21
(1) AtaspenyampaianSuratPernyataan,KepalaKanwilDJPWajib
PajakTerdaftarmenerbitkanSuratKeterangandalam jangka
waktupalinglama10(sepuluh)harikerjaterhitungsejak
tanggaltandaterimaSuratPernyataan,denganmenggunakan
formatsebagaimanatercantumdalamLampiranhurufJdalam
PeraturanMenteriinidanmengirimkannyakepadaWajibPajak.
(2) Apabilajangkawaktu10(sepuluh)harikerjasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terlampaui,KepalaKanwilDJPWajib
PajakTerdaftarbelum menerbitkanSuratKeterangan,Surat
PernyataanyangdisampaikanWajibPajakdianggapditerima
sebagaiSuratKeterangan.
(3) Dalam jangkawaktupalinglama3(tiga)harikerjasetelah
jangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)berakhir,
KepalaKanwilDJPWajibPajakTerdaftarmenerbitkanSurat
Keterangan.
(4) Dalamhalterdapat:
a. kesalahantulisdalamSuratKeterangan;dan/atau
b. kesalahanhitungdalamSuratKeterangan,
KepalaKanwilDJPWajibPajakTerdaftardapatmenerbitkan
suratpembetulanatasSuratKeterangan.
BABXII
PENYAMPAIANSURATPERNYATAANKEDUADANKETIGA
-26-
Pasal22
(1) SetiapSuratPernyataanyangdisampaikanolehWajibPajakdan
telahmemperolehtandaterimaSuratPernyataansebagaimana
dimaksuddalam Pasal14ayat(10),dihitungsebagai1(satu)
kalipenyampaianSuratPernyataan.
(2) Wajib Pajakdapatmenyampaikan SuratPernyataan paling
banyak3(tiga)kalidalamjangkawaktuterhitungsejakUndang-
UndangPengampunanPajakberlakusampaidengantanggal31
Maret2017.
(3) Dalam halWajibPajakmenyampaikanSuratPernyataankedua
atauketigadalamperiodesebagaimanadimaksudpadaayat(2),
SuratPernyataantersebutdapatdisampaikansebelum atau
setelahSuratKeteranganatasSuratPernyataanyangpertama
ataukeduayangsebelumnyaditerbitkan.
(4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak harus
memasukkannilaiHartabersihyangtercantumdalam:
a. SuratKeteranganatasSuratPernyataanyangsebelumnya;
atau
b. SuratPernyataan yang sebelumnya dalam halbelum
diterbitkanSuratKeterangan.
(5) PenyampaianSuratPernyataankeduaatauketigasebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memberikan
kesempatankepadaWajibPajak,antaralain:
a. mengungkapkan penambahan Harta yang belum
disampaikandalam SuratPernyataanataupengurangan
HartayangtelahdisampaikandalamSuratPernyataan;
b. mengungkapkan perubahan perhitungan Uang
Tebusan,dalamhalWajibPajakmelakukanperubahandari
yang semula menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara
KesatuanRepublikIndonesiamenjaditidakmengalihkan
danmenginvestasikanHartakedalam wilayahNegara
KesatuanRepublikIndonesiadalam jangkawaktuyang
-27-
ditentukansebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(2)
hurufa;
c. mengungkapkan perubahan perhitungan Uang
Tebusan,dalamhalWajibPajakmelakukanperubahandari
yangsemulamenyatakantidakakanmengalihkanHartake
luarwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiamenjadi
mengalihkan Harta ke luarwilayah Negara Kesatuan
RepublikIndonesiadalam jangkawaktuyangditentukan
sebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(5)hurufa.
(6) DalamhalWajibPajakmenyampaikanSuratPernyataankedua
atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat(5)hurufa,terhadap penghitungan
besarnyaUangTebusanberlakuketentuansebagaiberikut:
a. untuk SuratPernyataan kedua atau ketiga yang
mengakibatkan penambahan Harta yang diungkapkan,
UangTebusandihitungberdasarkan:
1. selisihantaranilaiHartabersihdalam Surat
Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat
KeteranganatasSuratPernyataanyangsebelumnya;
atau
2. selisihantaranilaiHartabersihdalam Surat
Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat
PernyataansebelumnyaapabilaSuratKeterangan
belumditerbitkan,
dikalikandengantarifpadaperiodepenyampaianSurat
Pernyataankeduaatauketiga;
b. untuk SuratPernyataan kedua atau ketiga yang
mengakibatkan pengurangan Harta yang diungkapkan
sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran Uang
Tebusan maka pengembalian Uang Tebusan dihitung
berdasarkan tarifyang digunakan padaperiodeSurat
Pernyataansebelumnya.
(7) Cara penghitungan besarnya Uang Tebusan sebagaimana
dimaksudpadaayat(6)adalahsesuaicontoh sebagaimana
tercantumdalamLampiranhurufKPeraturanMenteriini.
(8) DalamhalWajibPajakmenyampaikanSuratPernyataankedua
atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana
-28-
dimaksudpadaayat(5)hurufbdanhurufc,tarifUangTebusan
yangsemulamenggunakantarifsebagaimanadimaksuddalam
Pasal10ayat(1)menjadimenggunakantarifsebagaimana
dimaksuddalamPasal10ayat(2).
BABXIII
FASILITASPENGAMPUNANPAJAK
Pasal23
(1) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan
memperolehfasilitasPengampunanPajakberupa:
a. penghapusanpajakterutangyangbelum diterbitkan
ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan,dantidakdikenaisanksipidanadibidang
perpajakan,untukkewajibanperpajakandalammasapajak,
bagianTahunPajak,danTahunPajak,sampaidengan
akhirTahunPajakTerakhir;
b. penghapusansanksiadministrasiperpajakanberupa
bunga,ataudenda,untukkewajibanperpajakandalam
masapajak,bagianTahunPajak,danTahunPajak,sampai
denganakhirTahunPajakTerakhir;
c. tidakdilakukanpemeriksaanpajak,pemeriksaanbukti
permulaan,dan penyidikan Tindak Pidana diBidang
Perpajakan,ataskewajibanperpajakandalammasapajak,
bagianTahunPajak,danTahunPajak,sampaidengan
akhirTahunPajakTerakhir;dan
d. penghentianpemeriksaanpajak,pemeriksaanbukti
permulaan,dan penyidikan Tindak Pidana diBidang
Perpajakan,dalam halWajib Pajak sedang dilakukan
pemeriksaanpajak,pemeriksaanbuktipermulaan,dan
penyidikan Tindak Pidana diBidang Perpajakan atas
kewajibanperpajakan,sampaidenganakhirTahunPajak
Terakhir,
yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksuddalamPasal3ayat(3).
(2) Penghentianpenyidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufddilakukanolehpejabatpenyidikpegawainegerisipildi
-29-
lingkunganDirektoratJenderalPajakatasperintahkepalaunit
penyidikan.
Pasal24
(1) WajibPajakyangtelahmemperolehSuratKeterangandan
membayarUangTebusanatasHartatidakbergerakberupa
tanahdan/ataubangunanyangbelum dibaliknamakanatas
namaWajibPajak,harusmelakukanpengalihanhakmenjadi
atasnamaWajibPajak.
(2) Ataspengalihanhaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dibebaskandaripengenaanPajakPenghasilan,dalamhal:
a. permohonanpengalihanhak;atau
b. penandatanganansuratpernyataanolehkeduabelah
pihakdihadapannotarisyangmenyatakanbahwaHarta
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahbenarmilik
WajibPajakyangmenyampaikanSuratPernyataan,dalam
halHartatersebutbelum dapatdiajukanpermohonan
pengalihanhak,
dilakukandalam jangkawaktupalinglambatsampaidengan
tanggal31Desember2017.
(3) Hartatidakbergerakberupatanahdan/ataubangunanyang
dapatdibaliknamakandandibebaskandaripengenaanPajak
Penghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(2)adalahHarta
tambahanyangtelahdiperolehdan/ataudimilikiWajibPajak
sebelumAkhirTahunPajakTerakhir.
(4) Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dibebaskan dengan
terlebihdahulumemperolehsuratketeranganbebasPajak
Penghasilanataspenghasilandaripengalihanhakatastanah
dan/ataubangunanyangdiberikanfasilitasPengampunanPajak.
(5) Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)diajukanolehWajibPajak
yangmemperolehSuratKeterangankeKPPTempatWajibPajak
Terdaftarsebelum dilakukan pengalihan hak sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)denganmelampirkan:
a. fotokopiSuratKeterangan;
b. fotokopiSuratPemberitahuanPajakTerhutangPajakBumi
-30-
dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang
dibaliknamakan;
c. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Harta yang
dibaliknamakan;dan
d. suratpernyataankepemilikanHartayangdibaliknamakan
yangtelahdilegalisasiolehnotaris.
(6) Suratketerangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksudpadaayat(4)berisipembebasanPajakPenghasilan
yangterutangbagipihakyangmengalihkanHartatidakbergerak
berupa tanah dan/atau bangunan dan berlaku sepanjang
digunakandalam jangkawaktusebagaimanadimaksudpada
ayat(2).
Pasal25
(1) WajibPajakyangtelahmemperolehSuratKeterangandan
membayarUangTebusanatasHartaberupasahamyangbelum
dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak,harus melakukan
pengalihanhakmenjadiatasnamaWajibPajak.
(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan daripengenaan Pajak Penghasilan dalam hal
terdapatperjanjianpengalihanhakdalam jangkawaktupaling
lambatsampaidengantanggal31Desember2017.
(3) Harta berupa saham yang dapat dibaliknamakan dan
dibebaskandaripengenaanPajakPenghasilansebagaimana
dimaksudpadaayat(2)adalahHartatambahanyangtelah
diperolehdan/ataudimilikiWajibPajaksebelum akhirAkhir
TahunPajakTerakhirdanbelumpernahdilaporkandalamSurat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilansampaidenganSPT
PPhTerakhir.
(4) Untukdibebaskan daripengenaan PajakPenghasilan yang
terutangataspengalihanhaksebagaimanadimaksudpadaayat
(2),Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat
keteranganbebasPajakPenghasilanataspenghasilandari
pengalihansahamyangdiberikanfasilitasPengampunanPajak.
(5) Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan
-31-
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)diajukanolehWajibPajak
yangmemperolehSuratKeterangankeKantorPelayananPajak
denganmelampirkan:
a. fotokopiSuratKeterangan;
b. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari
perusahaanyangdialihkansahamnya;dan
c. suratpernyataankepemilikanhartayangtelahdilegalisasi
olehnotaris.
-32-
(6) Suratketeranganbebassebagaimanadimaksudpadaayat(4)
berisipembebasanPajakPenghasilanyangterutangbagipihak
yangmengalihkanHartaberupasaham danberlakusepanjang
digunakandalam jangkawaktusebagaimanadimaksudpada
ayat(2).
Pasal26
(1) AtaspermohonansuratketeranganbebasPajakPenghasilan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal24ayat(5)danPasal25
ayat(5),dalam jangkawaktupalinglama5(lima)harikerja
terhitung sejakpermohonansuratketeranganbebasPajak
Penghasilan diterima lengkap, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkansuratketeranganbebasPajakPenghasilanatas
penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ataubangunan
ataupengalihansaham yangdiberikanfasilitasPengampunan
Pajak.
(2) Apabiladalamjangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat
(1),DirekturJenderalPajaktidakmenerbitkansuratketerangan
bebasPajakPenghasilan,permohonansebagaimanadimaksud
dalam Pasal24ayat(5)danPasal25ayat(5)dianggap
dikabulkandanDirekturJenderalPajakharusmenerbitkansurat
keteranganbebasPajakPenghasilanpalinglama2(dua)hari
kerjaterhitungsejakberakhirnyajangkawaktusebagaimana
dimaksudpadaayat(1).
(3) Apabilasampaidengantanggal31Desember2017,WajibPajak
tidakmengalihkanhaksebagaimanadimaksuddalamPasal24
ayat(1)danPasal25ayat(1),ataspengalihanhakyang
dilakukandikenaipajaksesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan.
-33-
BABXIV
PERLAKUANATASPENERBITANSURATKETETAPANPAJAK,
SURATKEPUTUSAN,DANPUTUSANUNTUKMASAPAJAK,BAGIAN
TAHUNPAJAK,DANTAHUNPAJAK SEBELUMAKHIRTAHUN
PAJAKTERAKHIR
Pasal27
(1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
PendahuluanKelebihanPembayaranPajak,SuratKeputusan
Pembetulan,SuratKeputusanPenguranganKetetapanPajak,
SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajak,SuratKeputusan
Keberatan,Putusan Banding,Putusan Gugatan,Putusan
PeninjauanKembali,untukmasapajak,bagianTahunPajak,dan
TahunPajaksebelum akhirTahunPajakTerakhir,yangterbit
sebelum WajibPajakmenyampaikanSuratPernyataandan
belumdilunasi,tetapdijadikandasarbagi:
a. DirektoratJenderalPajakuntukmelakukan penagihan
pajakdan/ataupengembaliankelebihanpembayaranpajak;
b. WajibPajakuntukmengompensasikankerugianfiskal;dan
c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaranpajak,
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi
bidangperpajakan.
(2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
PendahuluanKelebihanPembayaranPajak,SuratKeputusan
Pembetulan,SuratKeputusanPenguranganKetetapanPajak,
SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajak,SuratKeputusan
Keberatan,Putusan Banding,Putusan Gugatan,Putusan
PeninjauanKembali,untukmasapajak,bagianTahunPajak,dan
TahunPajaksebelum akhirTahunPajakTerakhir,yangterbit
setelahWajibPajakmenyampaikanSuratPernyataan,tidak
dapatdijadikandasarbagi:
a. DirektoratJenderalPajakuntukmelakukan penagihan
pajakdan/ataupengembaliankelebihanpembayaranpajak;
b. WajibPajakuntukmengompensasikankerugianfiskal;dan
c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaranpajak.
-34-
(3) Dalam halterdapatSuratKetetapanPajak,SuratKeputusan
PengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak,Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
KetetapanPajak,SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajak,
SuratKeputusan Pengurangan SanksiAdministrasi,Surat
KeputusanPenghapusanSanksiAdministrasi,SuratKeputusan
Keberatan,Putusan Banding,Putusan Peninjauan Kembali,
untukmasapajak,bagian Tahun Pajak,dan Tahun Pajak
sebelumakhirTahunPajakTerakhir,yangterbitsebelumWajib
PajakmenyampaikanSuratPernyataanyangmengakibatkan
timbulnyakewajibanpembayaranimbalanbungabagiDirektorat
JenderalPajak,ataskewajibandimaksudmenjadihapus.
Pasal28
(1) DalamrangkaPengampunanPajak,DirekturJenderalPajakatau
KepalaKantorWilayahDirektoratJenderalPajakatasnama
DirekturJenderalPajaksecarajabatanmembatalkanSurat
Tagihan Pajak,surat ketetapan pajak,Surat Keputusan
PengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak,Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
KetetapanPajak,SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajak,
danSuratKeputusanKeberatan.
-35-
(2) SuratTagihanPajak,suratketetapanpajak,dansuratkeputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1),merupakan Surat
TagihanPajak,suratketetapanpajak,dansuratkeputusan
untukmasapajak,bagianTahunPajakdanTahunPajaksampai
denganakhirTahunPajakTerakhir,yangterbitsetelahWajib
PajakmenyampaikanSuratPernyataan.
(3) PembatalanSuratTagihanPajak,suratketetapanpajak,dan
surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukansetelahWajibPajakmemperolehSuratKeterangan.
(4) PembatalanSuratTagihanPajak,suratketetapanpajak,dan
surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukanolehKepalaKantorWilayahDirektoratJenderalPajak
atasnamaDirekturJenderalPajak,yang:
a. menerbitkansuratkeputusan;atau
b. wilayahkerjanyameliputiKantorPelayananPajakyang
menerbitkanSuratTagihanPajak,suratketetapanpajak
dansuratkeputusan.
Pasal29
(1) DirekturJenderalPajakmenerbitkansuratpelaksanaanatas
Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan/atau Putusan
PeninjauanKembaliyangterkaitdenganhakdankewajiban
perpajakanuntukmasapajak,bagianTahunPajak,danTahun
Pajaksebelum akhirTahunPajakTerakhiryangditerimaoleh
WajibPajaksetelahmemperolehSuratKeterangan.
(2) Dalamsuratpelaksanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dinyatakanbahwaputusandimaksudtidakdapatdijadikan
dasaruntuk:
a. penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan
pembayaranpajak;
b. pengompensasiankerugianfiskal;dan/atau
c. pengompensasiankelebihanpembayaranpajak.
Pasal30
Terhadap Wajib Pajakyang telah diterbitkan SuratKeterangan,
DirekturJenderalPajaktidakmengajukanpermohonanpeninjauan
-36-
kembaliatasputusanpengadilanyangberkaitandengankewajiban
perpajakanuntukmasapajak,bagianTahunPajak,danTahunPajak,
sampaidenganakhirTahunPajakTerakhir.
BABXV
PENGHAPUSANSANKSIADMINISTRASIPERPAJAKAN
Pasal31
(1) DirekturJenderalPajaksecarajabatanmenghapuskansanksi
administrasiberupabungadan/ataudendayangbelumdilunasi
yangterdapatpada:
a. SuratTagihanPajak;
b. suratketetapanpajak;
c. suratkeputusan,dan/atau
d. putusan,
untukmasapajak,bagian Tahun Pajak,dan Tahun Pajak
sebelumakhirTahunPajakTerakhirdalamrangkapelaksanaan
PengampunanPajak.
(2) Sanksiadministrasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)
merupakan sanksiadministrasiberupa bunga,denda,dan
kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentangKetentuanUmumdanTataCaraPerpajakan.
(3) Penghapusanatassanksiadministrasisebagaimanadimaksud
padaayat(2)diberikansetelahWajibPajakmemperolehSurat
Keterangan.
(4) Penghapusanatassanksiadministrasisebagaimanadimaksud
padaayat(2)dilakukanolehKepalaKantorWilayahyang
wilayah kerjanya meliputikantor pelayanan pajak yang
mengadministrasikanpenghapusansanksiadministrasi.
(5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan
Penghapusan SanksiAdministrasiSecara Jabatan Dalam
RangkaPengampunanPajak.
(6) SuratKeputusan Penghapusan SanksiAdministrasiSecara
Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana
dimaksudpadaayat(5)dapatditerbitkanuntuksatuataulebih
produkhukumsebagaimanadimaksudpadaayat(1).
(7) DalamhalSuratKeterangantelahditerbitkandanSuratTagihan
-37-
Pajakatassanksiadministrasibelum diterbitkan,atassanksi
administrasitersebutdihapuskan dengan tidak dilakukan
penerbitanSuratTagihanPajak.
BABXVI
PENANGGUHAN,PENGHENTIAN,DANPEMBATALANPEMERIKSAAN,
PEMERIKSAANBUKTIPERMULAAN,
DANPENYIDIKANSERTAPENELITIANDAN
PEMERIKSAANTERKAITPENGEMBALIAN
KELEBIHANPEMBAYARANPAJAK
Pasal32
(1) Dalam halWajibPajakyangsedangdilakukanpemeriksaan
telahmemperolehtandaterimaSuratPernyataansebagaimana
dimaksuddalam Pasal14ayat(10),tindakanpemeriksaan
untukmasapajak,bagianTahunPajak,atauTahunPajak
sampaidenganakhirTahunPajakTerakhir,ditangguhkan.
(2) Penangguhanpemeriksaansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dimulaisejaktanggalditerimanyaSuratPernyataansampai
dengantanggalditerbitkannyaSuratKeterangan.
(3) ApabilaWajibPajakmemperolehSuratKeterangan,tindakan
pemeriksaandihentikanterhitungsejaktanggalditerbitkannya
SuratKeterangan.
(4) Penghentianpemeriksaandilakukandenganmembuatlaporan
penghentianpemeriksaandalamrangkaPengampunanPajak.
Pasal33
(1) Dalam halWajibPajakyangsedangdilakukanpemeriksaan
bukti permulaan telah memperoleh tanda terima Surat
Pernyataansebagaimanadimaksuddalam Pasal14ayat(10),
tindakan pemeriksaan buktipermulaan untuk masa pajak,
bagianTahunPajak,atauTahunPajaksampaidenganakhir
TahunPajakTerakhir,ditangguhkan.
(2) Penangguhan pemeriksaan buktipermulaan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),dimulaisejaktanggalditerimanyaSurat
Pernyataan sampaidengan tanggalditerbitkannya Surat
Keterangan.
-38-
(3) BerdasarkanSuratKeterangan,pemeriksaanbuktipermulaan
dihentikandenganketentuansebagaiberikut:
a. KepalaKanwilWajibPajakTerdaftarmengirimkan
secaraelektroniksalinanSuratKeterangankepadakepala
unitpemeriksaanbuktipermulaan;
b. berdasarkan Surat Keterangan, kepala unit
pemeriksaan bukti permulaan memerintahkan tim
pemeriksabuktipermulaanuntukmelakukanpenelaahan;
c. penelaahan sebagaimana dimaksud pada hurufb
harusdihadiriolehtimpemeriksabuktipermulaandantim
penelaah;
d. setelah melakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada hurufb,kepala unitpemeriksa bukti
permulaan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindak
LanjutPemeriksaanBuktiPermulaan.
e. Kepalaunitpemeriksaanbuktipermulaanmenerbitkan
suratpenghentianpemeriksaanbuktipermulaandalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diterbitkannyaSuratKeterangan.
Pasal34
(1) Dalam halWajibPajakyangsedangdilakukanpenyidikan
telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan
sebagaimanadimaksuddalamPasal14ayat(10),tindakan
penyidikanuntukmasapajak,bagianTahunPajak,atau
TahunPajaksampaidenganakhirTahunPajakTerakhir,
ditangguhkan.
(2) Penangguhanpenyidikansebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dimulai sejak tanggal diterimanya Surat
PernyataansampaidengantanggalditerbitkannyaSurat
Keterangan.
(3) Berdasarkan SuratKeterangan,penyidikan dihentikan
denganketentuansebagaiberikut:
a. Kepala Kanwil Tempat Wajib Pajak Terdaftar
mengirimkan secara elektronik salinan Surat
Keterangankepadakepalaunitpenyidikan;
b. berdasarkanSuratKeterangan,kepalaunitpenyidikan
-39-
memerintahkantim penyidikuntukmelakukangelar
perkara;
c. gelarperkarasebagaimanadimaksudpadahurufb
harusdihadiriolehtimpenyidikdantimpenelaah;
d. setelah melakukan gelar perkara sebagaimana
dimaksud pada hurufb,kepala unitpenyidikan
menerbitkansuratperintahpenghentianpenyidikan;
e. berdasarkansuratperintahpenghentianpenyidikan
sebagaimanadimaksudpadahurufd,tim penyidik
menerbitkansuratketetapanpenghentianpenyidikan;
dan
f. surat ketetapan penghentian penyidikan
sebagaimanadimaksudpadahurufe,disampaikan
kepadatersangkaataukeluarganya,penyidikpejabat
KepolisianNegaraRepublikIndonesia,danpenuntut
umum melaluipenyidikpejabatKepolisianNegara
RepublikIndonesia.
BABXVII
PERLAKUANATASKOMPENSASIKERUGIAN, KOMPENSASI
KELEBIHANPEMBAYARANPAJAK,PENGEMBALIANKELEBIHAN
PEMBAYARANPAJAK,
DANPEMBETULANSURATPEMBERITAHUAN
TAHUNANPAJAKPENGHASILAN
Pasal35
(1) WajibPajakyangmenyampaikanSuratPernyataantidakberhak:
a. mengompensasikan kerugian fiskaldalam surat
pemberitahuanatasjenispajaksebagaimanadimaksud
dalamPasal3ayat(3)hurufauntukbagianTahunPajak
atauTahunPajak,sampaidenganakhirTahunPajak
Terakhir,ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
berikutnya;
b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak
dalamsuratpemberitahuanatasjenispajaksebagaimana
dimaksuddalamPasal3ayat(3)untukmasapajakpada
akhirTahunPajakTerakhir,kemasapajakberikutnya;
c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
-40-
pembayaranpajakdalam suratpemberitahuanatasjenis
pajaksebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(3)untuk
masa pajak,bagian Tahun Pajak,atau Tahun Pajak,
sampaidenganakhirTahunPajakTerakhir;dan
d. melakukan pembetulan suratpemberitahuan atas
jenispajaksebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(3)
untukmasapajak,bagianTahunPajak,atauTahunPajak,
sampaidengan akhirTahun Pajak Terakhir,setelah
Undang-UndangPengampunanPajakberlaku.
-41-
(2) Dalam halWajibPajakyangmenyampaikanSuratPernyataan
menyampaikanpembetulansuratpemberitahuanuntukmasa
pajak,bagianTahunPajak,atauTahunPajak,sampaidengan
akhir Tahun Pajak Terakhir setelah Undang-Undang
PengampunanPajakberlaku,pembetulansuratpemberitahuan
tersebutdianggaptidakdisampaikan.
(3) DalamhalWajibPajaktelahmengompensasikankerugianfiskal
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufapadaSurat
PemberitahuanTahunanPajakPenghasilanuntuktahunpajak
setelah Tahun Pajak Terakhir,atas SuratPemberitahuan
tersebutwajibdilakukanpembetulan.
(4) Dalam halWajibPajaktelahmengompensasikankelebihan
pembayaranpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb
padaSuratPemberitahuanuntukmasapajaksetelahakhir
TahunPajakTerakhir,atasSuratPemberitahuantersebutwajib
dilakukanpembetulan.
(5) Terhadap sanksiadministrasiyang timbulakibatadanya
pembetulansebagaimanadimaksudpadaayat(3)danayat(4),
DirekturJenderalPajakmenghapuskan sanksiadministrasi
dengantidakmenerbitkanSuratTagihanPajak.
BABXVIII
BENTUKINVESTASIATASHARTAYANGDIALIHKAN
DARILUARWILAYAHNEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIAKE
DALAMWILAYAHNEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA
Pasal36
Investasisebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(2)hurufa
dilakukandalambentuk:
a. suratberhargaNegaraRepublikIndonesia;
b. obligasiBadanUsahaMilikNegara;
c. obligasilembagapembiayaanyangdimilikiolehPemerintah;
d. investasikeuanganpadaBankPersepsi;
e. obligasiperusahaanswastayangperdagangannyadiawasioleh
OtoritasJasaKeuangan;
f. investasiinfrastrukturmelaluikerjasamaPemerintahdengan
badanusaha;
-42-
g. investasisektorriilberdasarkanprioritasyangditentukanoleh
Pemerintah;dan/atau
h. bentukinvestasilainnyayangsahsesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
BABXIX
PENETAPANBANKPERSEPSI
Pasal37
MenterimenetapkanBankPersepsiyangmenerima:
a. pembayaranUangTebusan;
b. pengalihanHartaberupadanadariluarwilayahNegaraKesatuan
RepublikIndonesia.
BABXX
TATACARAPELAPORANHARTAYANGBERADADIDALAM
WILAYAHNEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIAATAUHARTA
YANGDIALIHKANDANDIINVESTASIKANKEDALAMWILAYAH
NEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA
Pasal38
(1) Wajib Pajakyang telah menggunakan tarifUang Tebusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat(1) harus
menyampaikanlaporankepadaDirekturJenderalPajakmelalui
KepalaKPPTempatWajibPajakTerdaftaryangmemuat:
a. realisasipengalihandaninvestasiHartatambahanke
dalam wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiayang
diungkapkandalamSuratPernyataan;dan/atau
b. penempatanHartatambahanyangberadadidalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diungkapkandalamSuratPernyataan.
(2) LaporanpengalihandanrealisasiinvestasiHartatambahan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadisampaikan
secaraberkaladenganketentuansebagaiberikut:
a. Laporandisampaikansecaraberkalasetiap6(enam)
bulan selama 3 (tiga)tahun sejak pengalihan Harta
sebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(2);
-43-
b. Laporandisampaikanpalinglambattanggal20bulan
berikutnyasetelahperiodeberakhir,yaitu:
1. tanggal20 Januariuntuk periode laporan
realisasiinvestasiJulisampaidenganDesember;dan
2. tanggal20Juliuntukperiodelaporanrealisasi
investasiJanuarisampaidenganJuni;
denganmenggunakanformatsesuaicontohsebagaimana
tercantumdalamLampiranhurufLPeraturanMenteriini.
(3) LaporanpenempatanHartatambahanyangberadadidalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufbdisampaikansecaraberkala
denganketentuansebagaiberikut:
a. Laporandisampaikansecaraberkalasetiap6(enam)
bulan selama 3 (tiga)tahun sejak diterbitkan Surat
Keterangansebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat
(5);
b. Laporandisampaikanpaling lambattanggal20 bulan
berikutnyasetelahperiodeberakhir,yaitu:
1. tanggal20Januariuntukperiodelaporanrealisasi
investasiJulisampaidenganDesember;dan
2. tanggal20 Juliuntuk periode laporan realisasi
investasiJanuarisampaidenganJuni,
dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M
PeraturanMenteriini.
(4) Penyampaianlaporansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dan
ayat(3)dilaksanakanolehWajibPajakataukuasayangditunjuk
sesuaidenganperaturanperundang-undangan.
Pasal39
(1) DirekturJenderalPajakmelaluiKepalaKPPTempatWajibPajak
Terdaftardapatmenerbitkandanmengirimkansuratperingatan
paling cepat1 (satu)bulan setelah batas akhirperiode
penyampaianSuratPernyataandalamhal:
a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetapitidak memenuhi
-44-
ketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(2)
hurufa;dan/atau
b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan
HartakeluarwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia
tetapitidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksud
dalamPasal13ayat(5)hurufa.
(2) DirekturJenderalPajakmelaluiKepalaKPPTempatWajibPajak
Terdaftardapatmenerbitkansuratperingatandalam halWajib
Pajaktidakmenyampaikanlaporansebagaimanadimaksud
dalamPasal38ayat(2)dan/atauayat(3)sampaidenganbatas
akhirpenyampaianlaporandimaksud.
Pasal40
(1) WajibPajakharusmenyampaikan:
a. tanggapan atas surat peringatan sebagaimana
dimaksuddalamPasal39ayat(1);
b. laporan sehubungan dengan penerbitan surat
peringatansebagaimanadimaksuddalam Pasal39ayat
(2);
dalam jangkawaktupalinglama14(empatbelas)harikerja
terhitungsejaktanggalsuratperingatandikirim.
(2) Dalam halWajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau
menyampaikantanggapannamundiketahuibahwaWajibPajak
tidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal
13ayat(2)hurufadan/atauPasal13ayat(5)hurufa,berlaku
ketentuansebagaiberikut:
a. terhadapHartabersihtambahanyangtercantum dalam
SuratKeterangandiperlakukansebagaipenghasilanpada
TahunPajak2016danataspenghasilandimaksuddikenai
PajakPenghasilandengantarifsesuaidenganketentuan
Undang-UndangmengenaiPajakPenghasilandansanksi
administrasisesuaidengan ketentuan Undang-Undang
mengenaiKetentuanUmum danTataCaraPerpajakan;
dan
b. Uang Tebusan yang telah dibayaroleh Wajib Pajak
diperhitungkan sebagaipengurang pajaksebagaimana
-45-
dimaksudpadahurufa.
(3) WajibPajakyangtidakmenyampaikanlaporandalam jangka
waktuyangditentukandalam suratperingatansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufb,dianggaptidakmemenuhi
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(2)
hurufadan/atauPasal13ayat(5)hurufa,danterhadapWajib
Pajakdimaksudberlakuketentuansebagaiberikut:
a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum
dalamSuratKeterangandiperlakukansebagaipenghasilan
padaTahunPajak2016danataspenghasilandimaksud
dikenaiPajakPenghasilandengantarifsesuaidengan
ketentuanUndang-UndangmengenaiPajakPenghasilan
dansanksiadministrasisesuaidenganketentuanUndang-
Undang mengenaiKetentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;dan
b. UangTebusanyangtelahdibayarolehWajibPajak
diperhitungkan sebagaipengurang pajaksebagaimana
dimaksudpadahurufa.
(4) TerhadapWajibPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(2)
atau ayat(3),DirekturJenderalPajak menetapkan Pajak
Penghasilan ditambah sanksiadministrasiberupa bunga
sebesar2%(duapersen)perbulanpalinglama24(duapuluh
empat)bulan,dihitungsejaktanggal1Januari2017sampai
denganditerbitkannyasuratketetapanpajak.
(5) Pembayaran Pajak Penghasilan dan sanksiadministrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat(4)dilakukan dengan
menggunakanKodeAkunPajak411129danKodeJenisSetoran
514.
BABXXI
KELEBIHANDANKEKURANGANPEMBAYARAN
UANGTEBUSAN
Pasal41
(1) DalamhalterdapatkelebihanpembayaranUangTebusanyang
disebabkanoleh:
a. diterbitkannyasuratpembetulan karenakesalahan
-46-
hitungsebagaimanadimaksuddalam Pasal21ayat(4)
hurufb;atau
b. disampaikannyaSuratPernyataankeduaatauketiga
sebagaimanadimaksuddalamPasal22ayat(3),
atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan
dan/ataudiperhitungkandengankewajibanperpajakanlainnya,
dalam jangkawaktupalinglama3(tiga)bulanterhitungsejak
diterbitkannyasuratpembetulanataudisampaikannyaSurat
Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud sampaidengan
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
PembayaranPajak.
(2) TerhadapkelebihanpembayaranUangTebusansebagaimana
dimaksudpadaayat(1),DirekturJenderalPajakmenelitisecara
jabatan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Uang
Tebusantersebut.
(3) Berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat
(2), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan
pembayaranUangTebusandalamhal:
a. UangTebusanyangseharusnyatidakterutangtelah
dibayarkekasnegara;
b. UangTebusanyangseharusnyatidakterutangtelah
dibayarsebagaimana dimaksud pada hurufa tidak
diperhitungkandalamSuratPernyataanberikutnya;dan
c. UangTebusanyangseharusnyatidakterutangtelah
dibayarsebagaimana dimaksud pada hurufa tidak
diperhitungkandalamSuratPemberitahuanTahunanPajak
Penghasilan.
(4) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dituangkan
dalamlaporanhasilpenelitian.
(5) Terhadaplaporanhasilpenelitiansebagaimanadimaksudpada
ayat(4)yangterdapatkelebihanpembayaranUangTebusan
yang seharusnya tidak terutang,DirekturJenderalPajak
menerbitkanSuratKetetapanPajakLebihBayardalam jangka
waktupalinglama2(dua)bulanterhitungsejakditerbitkannya
suratpembetulanataudisampaikannyaSuratPernyataankedua
atauketigadimaksud.
(6) PengembalianpajakyangseharusnyatidakterutangatasSurat
-47-
KetetapanPajakLebihBayarsebagaimanadimaksudpadaayat
(5)dilakukandalam jangkawaktupalinglama1(satu)bulan
terhitung sejakditerbitkannyaSuratKetetapanPajakLebih
Bayar sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajaksesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangandibidangperpajakan
yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan
pengembaliankelebihanpembayaranpajak.
Pasal42
(1) Dalam halditemukanadanyakesalahanhitungdalam Surat
KeteranganyangmengakibatkankekuranganpembayaranUang
Tebusan,DirekturJenderalPajakdapatmenerbitkan surat
klarifikasikepada Wajib Pajakuntukmelunasikekurangan
pembayaranUangTebusandimaksuddalam jangkawaktu
palinglama14(empatbelas)harikerjasejaksuratklarifikasi
diterbitkan.
(2) Dalamhalsampaidenganjangkawaktusebagaimanadimaksud
padaayat(1)berakhirWajibPajaktidakmelunasikekurangan
pembayaran Uang Tebusan, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkansuratpembetulanatasSuratKeteranganyang
berisipenyesuaiannilaiHarta.
BABXXII
PERLAKUANATASHARTAYANGBELUMATAU
KURANGDIUNGKAPDALAMSURATPERNYATAAN
Pasal43
(1) Dalam halWajibPajaktelahmemperolehSuratKeterangan
kemudianditemukanadanyadatadan/atauinformasimengenai
Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan,atasHartadimaksuddianggapsebagaitambahan
penghasilanyangditerimaataudiperolehWajibPajakpadasaat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta
dimaksud.
(2) Termasukdalam pengertianHartayangbelum ataukurang
diungkapkansebagaimanadimaksudpadaayat(1)yaitu:
-48-
a. Hartasebagaimanadimaksuddalam Pasal18ayat(1)
hurufb yangtidakdiungkapkandalam SuratPernyataan
sampaidengantanggal31Maret2017.
b. penyesuaiannilaiHartasebagaimanadimaksuddalam
Pasal42ayat(2).
(3) Dalam halterdapat tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),DirekturJenderalPajakmenerbitkan
suratketetapanpajakkurangbayar.
(4) Terhadapsuratketetapanpajakkurangbayarsebagaimana
dimaksudpadaayat(3)berlakuketentuansebagaiberikut:
a. diterbitkanuntukmasapajaksaatditemukanadanya
datadan/atauinformasimengenaiHartayangbelumatau
kurangdiungkapkandalamSuratPernyataan;
b. suratketetapanpajakkurangbayarmencantumkan
jumlahPajakPenghasilanyangtidakataukurangdibayar,
besarnyasanksiadministrasi,danjumlahyangmasih
harusdibayar;
c. PajakPenghasilanyangtidakataukurangdibayar
sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung
menggunakantarifsebagaimanadiaturdalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;dan
d. atasPajakPenghasilanyangtidakataukurangdibayar
sebagaimana dimaksud pada hurufc dikenaisanksi
administrasiberupakenaikansebesar200% (duaratus
persen).
(5) Pembayaranjumlahpajakyangmasihharusdibayardalam
suratketetapanpajakkurangbayarsebagaimanadimaksud
padaayat(3)dilakukandenganmenggunakanKodeAkunPajak
411129danKodeJenisSetoran515.
Pasal44
(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat
Pernyataan sampaidengan periode Pengampunan Pajak
berakhir,berlakuketentuansebagaiberikut:
a. dalam halDirekturJenderalPajak menemukan data
dan/atauinformasimengenaiHartaWajibPajakyang
-49-
diperolehsejaktanggal1Januari1985sampaidengan
tanggal31Desember2015danbelum dilaporkandalam
SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan,atas
Hartadimaksuddianggapsebagaitambahanpenghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannyadatadan/atauinformasimengenaiHarta
dimaksud;
b. datadan/atauinformasimengenaiHartaWajib Pajak
sebagaimanadimaksudpadahurufaditemukanpaling
lamadalamjangka3(tiga)tahunterhitungsejakUndang-
UndangPengampunanPajakmulaiberlaku.
(2) Atastambahanpenghasilansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dikenaipajakdansanksisesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur
JenderalPajakmenerbitkansuratketetapanpajakkurangbayar.
(3) Terhadapsuratketetapanpajakkurangbayarsebagaimana
dimaksudpadaayat(2)berlakuketentuansebagaiberikut:
a. diterbitkan untukmasapajakditemukan adanyadata
dan/atau informasimengenaiHartayang belum atau
kurangdilaporkandalamSPTPPhTerakhir;
b. dalam suratketetapan pajakkurang bayartercantum
jumlahPajakPenghasilanyangtidakataukurangdibayar,
besarnyasanksiadministrasi,danjumlahyangmasih
harusdibayar;
c. Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar
sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung
menggunakantarifsebagaimanadiaturdalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan;dan
d. atasPajakPenghasilanyangtidakataukurangdibayar
sebagaimana dimaksud pada hurufc dikenaisanksi
administrasiberupabungasebesar2%(duapersen)per
bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sebagaimanadimaksuddalam ketentuanUndang-Undang
tentangKetentuanUmumdanTataCaraPerpajakanyang
dihitungsejaksaatditemukannyadatadan/atauinformasi
mengenaiHartayangbelumataukurangdilaporkandalam
-50-
SPTPPhTerakhirsampaidenganditerbitkannyasurat
ketetapanpajakkurangbayar.
(4) Pembayaranjumlahpajakyangmasihharusdibayardalam
suratketetapanpajakkurangbayarsebagaimanadimaksud
padaayat(2)dilakukandenganmenggunakanKodeAkunPajak
411129danKodeJenisSetoran516.
BABXXIII
KEWAJIBANMENYELENGGARAKANPEMBUKUAN,PERLAKUAN
ATASPENYUSUTANHARTA
Pasal45
(1) BagiWajibPajakyangmengikutiPengampunanPajakdan
diwajibkanmenyelenggarakanpembukuanmenurutketentuan
Undang-UndangmengenaiKetentuanUmum danTataCara
Perpajakan,harusmembukukanselisihantaranilaiHartabersih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang
disampaikandalam SuratPernyataandikurangidengannilai
HartabersihyangtelahdilaporkanolehWajibPajakdalamSPT
PPhTerakhirsebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)
hurufa,sebagaitambahanatassaldolabaditahandalam
neraca.
(2) Hartatambahanyangdiungkapkandalam SuratPernyataan
berupaaktivatidakberwujud,tidakdapatdiamortisasiuntuk
tujuanperpajakan.
(3) Hartatambahanyangdiungkapkandalam SuratPernyataan
berupaaktivaberwujud,tidakdapatdisusutkanuntuktujuan
perpajakan.
-51-
BABXXIV
UPAYAHUKUM
Pasal46
(1) SegalasengketayangberkaitandenganpelaksanaanUndang-
UndangPengampunanPajakhanyadapatdiselesaikanmelalui
pengajuangugatan.
(2) Gugatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hanyadapat
diajukanpadabadanperadilanpajak.
BABXXV
MANAJEMENDATADANINFORMASI
Pasal47
DatadaninformasiyangbersumberdariSuratPernyataandan
lampirannyayangdiadministrasikanolehKementerianKeuanganatau
pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang
PengampunanPajaktidakdapatdijadikansebagaidasarpenyelidikan,
penyidikan,dan/ataupenuntutanpidanaterhadapWajibPajak.
Pasal48
(1) Menterimenyelenggarakan Manajemen Datadan Informasi
dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan
Pajak.
(2) MenterimemberikankewenangankepadaDirekturJenderal
Pajakdalam rangkamelaksanakanketentuansebagaimana
dimaksudpadaayat(1).
(3) Menteri,WakilMenteri,pegawaiKementerianKeuangan,dan
pihaklainyangberkaitandenganpelaksanaanPengampunan
Pajak,dilarang membocorkan,menyebarluaskan,dan/atau
memberitahukan data dan informasiyang diketahuiatau
diberitahukanolehWajibPajakkepadapihaklain.
-52-
(4) DatadaninformasiyangdisampaikanWajibPajakdalamrangka
PengampunanPajaktidakdapatdimintaolehsiapapunatau
diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan
perundang-undanganlain,kecualiataspersetujuanWajibPajak
sendiri.
(5) DatadaninformasiyangdisampaikanWajibPajakdigunakan
sebagaibasisdataperpajakanDirektoratJenderalPajak.
Pasal49
Menteri,WakilMenteri,pegawaiKementerianKeuangan,danpihak
lainyangberkaitandenganpelaksanaanPengampunanPajaktidak
dapatdilaporkan,digugat,dilakukanpenyelidikan,penyidikan,atau
dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam
melaksanakantugasdidasarkanpadaitikadbaikdansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undanganini.
Pasal50
(1) LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2),Pasal
13ayat(2)hurufb,ayat(5)hurufb,ayat(6)hurufc,hurufd,
hurufg,hurufh,Pasal16ayat(3),Pasal17ayat(1),Pasal19
ayat(1),Pasal21ayat(1),Pasal22ayat(7),danPasal38ayat
(2)hurufb,sertaayat(3)hurufb,merupakanbagianyangtidak
terpisahkandariPeraturanMenteriini.
(2) Pedoman teknis yang diperlukan dalam rangka pengisian
dokumen-dokumendalam rangkaPengampunanPajakyang
tercantumdalamLampiransebagaimanadmaksudpadaayat(1)
ditetapkanolehDirekturJenderalPajak.
BABXXVI
PENUTUP
Pasal51
PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
-53-
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara
RepublikIndonesia.
DitetapkandiJakarta
padatanggal
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA,
BAMBANGP.S.BRODJONEGORO
DiundangkandiJakarta
padatanggal
DIREKTURJENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
WIDODOEKATJAHJANA
BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2016NOMOR
