Perpu, Ahok dan Gubernur

POSISI GUBERNUR DKI JAKARTA YANG KOSONG DAN POSISI

AHOK PASCA PEMBERLAKUAN PERPPU NO.1 TAHUN 2004

MELALUI KAJIAN PENEMUAN HUKUM

PENDAHULUAN

Berakhirnya masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono

sebagai Presiden Republik Indonesia meninggalkan telah

meninggalkan masalah baru dalam ketatanegaraan kita,

hal ini bermula dari perdebatan panjang RUU Pilkada

yang diusulkan oleh Pemerintah. RUU ini menegaskan

bahwa Kepala Daerah dipilih dengan sistem perwakilan

(melalui DPRD), hal ini bertujuan untuk efisiensi dan

mengatasi masalah money politic yang terjadi selama ini

dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dalam rapat paripurna DPRRI pada 26 September

2014, sebanyak 226 suara mendukung Pilkada dilakukan

lewat DPRD dan hanya 135 suara yang meminta Pilkada

dilakukan secara langsung dari total anggota DPR yang

memberikan suara sebanyak 361 orang. Kemenangan Pilkada

melalui perwakilan ini akibat aksi walk out dari Fraksi

Rony Saputra|Penemuan Hukum|Halaman 1 dari 21

Partai Demokrat. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat

mendukung Pilkada dilakukan secara langsung namun

dengan mengajukan 10 syarat.1

Tidak mau kehilangan muka diakhir masa jabatan,

SBY menerbitkan dan menandatangani dua Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait

pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun perppu yang

diterbitkan sebanyak 2 (dua), yaitu Perppu No. 1 tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

sekaligus mencabut UU No. 22 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perppu No.

2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus

mencabut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

1 Berikut adalah 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk mendukung pilkada langsung:

1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dancalon wali kota.

2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan

kampanye terbuka.4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca-pilkada.9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas

kepatuhan pendukungnya.


http://www.tribunnews.com/tag/partai-demokrat/

Daerah yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk

melaksanakan pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan

oleh SBY, karena pilkada langsung merupakan buah

perjuangan reformasi.2

Dikeluarkannya Perppu oleh SBY di akhir masa

jabatannya, tidak serta-merta mengakhiri masalah

ketatanegaraan terutama masalah pemilihan kepala daerah

ini. Ahok adalah korban pertama dari keberadaan Perppu

karya akhir SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

selepas Jokowi dilantiknya sebagai Presiden Republik

Indonesia ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014 otomatis,

posisi Gubernur DKI Jakarta kosong, dan Ahok yang

sebelumnya menjadi Wakil Gubernur, hanya bisa

menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur

hingga ia dapat dilantik sebagai Gubernur.

Adalah M. Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang

juga yang juga politisi partai Gerinda yang pertama

menjegal Ahok untuk dilantik sebagai Gubernur.

2 SBY Resmi Tantatangani Dua Perpu Pilkada http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/sby-resmi-tandatangani-dua-perpu-pilkada diakses pada 12 November 2014


http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/sby-resmi-tandatangani-dua-perpu-pilkada


Alasannya adalah pengangkatan gubernur dan wakil

gubernur DKI Jakarta harus sesuai aturan yang ada,

aturan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) yang mengharuskan penggantian

melalui pemilihan oleh DPRD. Penjegalan ini berlanjut

dengan dibentuknya Koalisi Merah Putih (KMP) DKI,

dengan Ketua M Taufik (Gerindra) dan Lulung (PPP),

Selamat Nurdin (PKS), Nachrowi Ramli (Demokrat), dan

Ali Taher (PAN) jadi wakilnya, dan jumlah kursi di DPRD

DKI sebanyak 57 dari 106 kursi.3 Pembentukan KMP DKI

ini bertujuan untuk menggolkan keinginan M. Taufik yang

dibungkus dengan rencana pengajuan hak interpelasi

terhadap pelaksana tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta

yang dianggap telah meresahkan warga DKI.

Terlepas dari persoalan M. Taufik yang ingin

menjegal Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, lahirnya

Perppu No. 1 Tahun 2014 jelas semakin memperumit

persoalan ketatanegaraan di Indonesia, dan pastinya

3 3 serangan baru M Taufik Cs Jegal Ahok Duduki Kursi Gubernur http://news.detik.com/read/2014/11/13/112848/2747149/10/3/3-serangan-baru-m-taufik-cs-jegal-ahok-duduki-kursi-gubernur#bigpic diakses pada 14 November 2014


http://news.detik.com/read/2014/11/13/112848/2747149/10/3/3-serangan-baru-m-taufik-cs-jegal-ahok-duduki-kursi-gubernur#bigpic


juga di DKI Jakarta. Untuk itu melalui makalah ini

penulis ingin mengkaji bagaimana Bagaimana Posisi

Gubernur DKI Jakarta Yang Kosong dan Posisi Ahok Pasca

Pemberlakuan Perppu No.1 Tahun 2004 melalui kajian

Penemuan Hukum.

MASALAH

1. Bagaimana Posisi Gubernur DKI Jakarta Yang Kosong

dan Posisi Ahok Pasca Pemberlakuan Perppu No.1

Tahun 2004 melalui kajian Penemuan Hukum.

LANDASAN TEORI

Dalam membahas masalah di atas, penulis bersandar pada

aliran studi hukum kritis (critical legal studies) dan metode

interpretasi (penafsiran)


PEMBAHASAN

POSISI GUBERNUR DKI JAKARTA YANG KOSONG DAN POSISI

AHOK PASCA PEMBERLAKUAN PERPPU NO.1 TAHUN 2004 MELALUI

KAJIAN PENEMUAN HUKUM

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CRITICAL LEGAL STUDIES) DAN

METODE INTERPRETASI (PENAFSIRAN)

Hukum merupakan sesuatu yang dinamis, hal ini

setidaknya dibuktikan dengan bermunculnya berbagai

aliran dalam penemuan hukum. Kedinamisan hukum itu

bergerak seiring dengan perkembangan dan kondisi

masyarakat, hukum yang tidak lagi sesuai, kemudian

dikoreksi dan disempurnakan oleh aliran penemuan hukum

yang juga bergerak dan berkembang.4

Kedinamisan hukum belum tentu dapat menjawab semua

persoalan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat,

untuk itu diperlukan suatu penemuan hukum sehingga

ketidakjelasan peraturan hukum dapat diperjelas,

ketidaklengkapan hukum dapat dilengkapi.4 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum YangPasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 77


Penemuan hukum menurut John Z Laudoe adalah

penerapan ketentuan fakta dan ketentuan tersebut harus

dibentuknya karena tidak selalu ditemukan dalam undang-

undang yang ada.5 Sedangkan Sudikno Mertokusumo

menyebutkan Penemuan Hukum sebagai proses pembentukan

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya

yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-

peristiwa hukum yang kongrit. Dengan kata lain

merupakan proses konkretisasi atau individualisasi

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan

mengingat akan peristiwa kongkrit (das sein) tertentu.6

Dalam penemuan hukum, dikenal beberapa aliran

dengan karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda sesuai

dengan perkembangan dan kondisi masyarakat pada saat

itu. Ada beberapa aliran dalam penemuan hukum yang

dikenal, yaitu legisme, mazhab historis, begrifjurisprudenz,

iteressenjurisprudenz, sociologische rechtschule, freirechtbewegung, open

5 John Z Laudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 696 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 26


system van het recht, penemuan hukum modern serta aliran

hukum kritis.7

Pada makalah ini, penulis akan menggunakan aliran

studi hukum kritis dalam menjawab persoalan Posisi

Gubernur DKI Jakarta Yang Kosong dan Posisi Ahok Pasca

Pemberlakuan Perppu No.1 Tahun 2004.

Aliran studi hukum kritis lahir di penghujung abad

ke-20, aliran ini mengkritik secara konsepsional teori

hukum tradisional yang berlaku saat ini. Aliran ini

lahir di Amerika Serikat yang dibidani oleh sejumlah

profesor hukum yang berhaluan post-modernisme. 8

Aliran studi hukum kritis bekerja untuk

mengembangkan alternatife yang radikal dan untuk

menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan

politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong

terciptanya emansipasi kemanusiaan.9 Karakteristik dari

aliran ini adalah:

7 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 938 Munir Fuady, ALiran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 229 Munir Fuady, Ibid, hal 4-5


1. Mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya

memihak ke politik, dan sama sekali tidak netra

2. Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan

ideologi tertentu.

3. Mempunyai komitmen yang besar terhadap

kebebasan individual dengan batasan-batasan

tertentu.

4. Kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang

abstrak dan pengetahuan yang benar-benar

objektif.

5. Menolak perbedaan antara teori dan praktek dan

menolak juga berbedaan antara fakta dan nilai,

yang merupakan karakteristik dari paham

liberal.10

Sebagai acuan dalam menganalisis, aliran hukum

kritis ini memiliki pandangan sebagai berikut:

1. Hukum mencari legitimasi yang salah; yaitu

dengan jalan mistifikasi, menggunakan prosedur

10 ibid


hukum yang sulit dan Bahasa yang susah

dimengerti

2. Setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat

selalu terdapat sisi sebaliknya sehingga

kesimpulan hukum itu hanya merupakan pengakuan

terhadap pihak yang berkuasa

3. Pemikiran yang rasional merupakan ciptaan

masyarakat, yang merupakan pengakuan terhadap

kekuasaan

4. Hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-

pura atau percaya secara naif bahwa dia telah

mengambil keputusan yang netral dan tidak

memihak dengan mendasari putusannya pada

undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-

prinsip keadilan.

Selain menggunakan pendekatan studi hukum kritis,

metode yang digunakan dalam penemuan hukum pada masalah

di atas menggunakan metode interpretasi. Metode

interpretasi merupakan metode untuk menafsirkan

terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar


perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap

peristiwa kongrit tertentu.

Tidak ada prioritas dalam penggunaan interpretasi.

Sehingga metode interpretasi dapat digunakan sendiri-

sendiri, dapat pula disinergikan beberapa metode

interpretasi sekaligus secara bersama-sama, yang

terpenting adalah penggunaan metode interpretasi

haruslah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat

secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.11

Secara umum, berikut metode interpretasi yang

dikenal di dalam penemuan hukum yaitu: interpretasi

substanstif, interprestasi gramatikal, interpretasi

sistematis, interpretasi historis, interpretasi

teleologis/sosiologis, interpetasi komparatif,

interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif,

interpretasi ekstensif, interpretasi ontentik,

intepretasi interdisipliner, interpretasi

mulitdisipliner, dan interpretasi dalam perjanjian.11 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal.110


PERPPU NO.1 TAHUN 2004 MEMANDANG POSISI GUBERNUR YANG

KOSONG

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota ditetapkan tanggal 2 Oktober 2014 dan telah

diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 245, terdiri dari 28 Bab dan 206

Pasal. Perppu ini merupakan jawaban dari Presiden SBY

atas protes dan kritik luas dari masyarakat atas

disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) dalam Paripurna DPR RI.12

Perppu yang diharapkan dapat menyelesaikan

masalah, ternyata membawa masalah baru, terutama

setelah dilantiknya Jokowi menjadi Presiden Republik

Indonesia, karena terjadi kekosongan posisi Gubernur

untuk wilayah DKI. Jika kita mengacu pada Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

12 Presiden SBY akan Keluarkan Perppu Terkait UU Pilkada http://www.voaindonesia.com/content/presiden-sby-akan-keluarkan-perpu-terkait-uu-pilkada/2468436.html diakses pada 15 Nov 2014


http://www.voaindonesia.com/content/presiden-sby-akan-keluarkan-perpu-terkait-uu-pilkada/2468436.html


sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Perppu No. 3tahun 2005 Tentang

Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang dan terakhir

diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai

pengunduran diri kepala daerah. Salah satu contohnya

adalah saat kepala daerah yang bersangkutan ingin

mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah di daerah

lain, syaratnya ialah ia wajib mengundurkan dirinya

sebagai kepala daerah yang ia jabat saat itu. Selain

itu pada Pasal 29 ayat (1) UU Pemda juga ada pengaturan

terkait dengan pengunduran diri.13 Terkait dengan

berhentinya Jokowi sebagai Gubernur DKI masuk dalam

kategori yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut.

13 Pasal 29 ayat (1) UU Pemda berbunyi “ Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

(a) Meninggal dunia(b) Permintaan sendiri; atau(c) diberhentikan


Atas pengunduran diri yang dilakukan oleh Jokowi,

maka telah terjadi kekosongan Gubernur di DKI. Lalu

apakah Wakil Gubernur DKI dapat menjadi pengganti

Gubernur? Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU

No. 12 Tahun 2008 yang berbunyi “Wakil Kepala Daerah

menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya Apabila

kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus

dalam melaksanakan jabatannya”.

Berdasarkan penafsiran subsumtif14, berdasarkan

Pasal 26 ayat (3), maka Ahok yang sebelumnya menjabat

sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, otomatis menjadi

Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang telah berhenti

karena mengundurkan diri sebagai Gubernur. Keberadaan

Pasal ini jelas tidak memberi peluang bagi orang lain

untuk menduduki posisi Gubernur DKI selain Wakil

Gubernur.

14 Penafsiran subsumtif adalah penerapan satu teks perundang-undangan terhadap kasus Ni concreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran silogisme (bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang berkat khusus.


Namun persoalan muncul ketika SBY Presiden

Republik Indonesia, mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun

2004. Perppu ini secara spesifik berbicara tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan

demikian posisi Perppu ini menjadi diutamakan terkait

dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

termasuk di dalamnya mengatur tentang penggantian

Gubernur. Terkait dengan persoalan kekosongan Gubernur

di DKI Jakarta, jika mengacu pada Perppu, setidaknya

ketentuan Pasal 174 ayat (2) dapat mewakili kondisi

tersebut, yang berbunyi “Apabila sisa masa jabatan Gubernur

berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18

(delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD

Provinsi.”

Berdasarkan penafsiran gramatikal, maka ketentuan

ini memberikan kita makna bahwa Ahok tidak dapat serta-

merta menjadi Gubernur, walaupun ia adalah wakil

gubernur, karena Jokowi menjadi Gubernur DKI, tidak

lebih dari 18 Bulan, dengan demikian maka pengganti


Jokowi, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat

(2) Perppu harus dipilih melalui DPRD Provinsi.

Keberadaan Pasal ini, dapat dilihat sebagai

ketidaknetralan hukum, hukum secara nyata memihak pada

politik dan tetap berpihak kepada “yang dominan”. Walau

SBY berkeinginan memenuhi kehendak rakyat untuk

menjalankan amanat reformasi, tetapi keberadaan Pasal

174 ayat (2), telah secara nyata memberikan peluang

bagi pemenang pertarungan di Parlemen untuk dapat

menguasai pemerintah. Satjipro menyebutkan bahwa

pembuatan hukum merupakan proses-proses politik,

pembuatan hukum tidak dilihat sebagai proses hukum

teknik, melainkan sebagai manifestasi dari kegiatan

politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal

dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya melalui

penggunaan kekuasaan.15

Namun, Perppu No. 1 Tahun 2014 ini menurut hemat

penulis cukup menarik, apalagi terkait dengan

penggantian/pengisian jabatan kepala daerah yang15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 143


kosong. Karena di dalam Perppu ini terdapat 2 (dua)

norma yang berbeda yang berbicara masalah satu

hal/masalah hukum. Selain Pasal 174 ayat (2), ada norma

baru terkait dengan hal yang sama pada ketentuan Pasal

203 ayat (1), yang berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur,

Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.”

Berdasarkan Norma Pasal 203 ayat (1), maka

otomatis Ahok selaku Wakil Gubernur DKI otomatis

menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur karena

telah mengundurkan diri. Lagi-lagi pada posisi ini,

hukum memperlihatkan ketidakjelasannya atau

kegalauannya, akibat hukum telah menjadi manifestasi

dari kegiatan politik.

Atas kegalauan hukum tersebut, maka perlu

dilakukan penafsiran sistematis (logis), Diana

menafsirkan undang-undang dengan menghubungkannya

dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan


keseluruhan sistem hukum.16 Undang-undang merupakan

bagian dari seluruh sistem perundang-undangan, sehingga

tidak satu pun peraturan perundang-undangan itu dapat

berdiri sendiri, ia harus dipahami dalam kaitannya

dengan jenis peraturan lainnya.

Keberadaan Pasal 203 pada aturan peralihan telah

memberikan isyarat yang jelas dan tegas kepada kita

bahwa kepala daerah yang dipilih berdasarkan ketentuan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, terkait dengan terjadi

kekosongan kepala daerah maka wakil kepala daerah yang

menjadi pengganti Gubernur. Hal ini sejalan dengan

ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan aliran studi hukum kritis, bahwa tidak ada

hukum yang netra dan setiap kesimpulan hukum yang

dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga hukum16 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal 113


tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak

kekuasaan, dapat terlihat dengan jelas dari kelahiran

Perppu No. 1 Tahun 2014. Perppu ini hanya sebagai

jawaban kamuflase dari penguasa atas kritikan dan

protes masyarakat terhadap peralihan Pilkada langsung

menjadi Pilkada Perwakilan. Di sisi lain, untuk

menjawab terjadinya dualisme norma atas pengesahan

Perppu terkait pengisian kekosongan Gubernur DKI, maka

dengan menggunakan penafsiran sistematis, persoalan itu

bisa dijawab, bahwa Ahok selaku Wakil Gubernur adalah

orang yang berhak mengisi posisi Gubernur yang telah

ditinggalkan oleh Jokowi, dan DPRD DKI tidak punya

kewenangan untuk melakukan pemilihan guna mengisi

kekosongan posisi Gubernur.

SARAN

Produk perundang-undangan seharusnya dibuat sebagai

protektor, bukan sebagai penindas karena yang menjadi

harapan adalah The rule of law, bukan The rule by the most

powerful.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan

Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press,

Yogyakarta, 2012.

John Z Laudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina

Aksara, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,

Liberty, Yogyakarta, 1998.

Munir Fuady, ALiran Hukum Kritis Paradigma

Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2003.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2014.


WEBSITE

SBY Resmi Tantatangani Dua Perpu Pilkada http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/sby-resmi-tandatangani-dua-perpu-pilkada diakses pada 12 November 2014

3 serangan baru M Taufik Cs Jegal Ahok Duduki Kursi Gubernur http://news.detik.com/read/2014/11/13/112848/2747149/10/3/3-serangan-baru-m-taufik-cs-jegal-ahok-duduki-kursi-gubernur#bigpic diakses pada14 November 2014

Presiden SBY akan Keluarkan Perppu Terkait UU Pilkada http://www.voaindonesia.com/content/presiden-sby-akan-keluarkan-perpu-terkait-uu-pilkada/2468436.html diakses pada 15 Nov 2014










Documents

Perpu, Ahok dan Gubernur