Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
GUBERNUR SUMATERA U?ARA
PERATURAN GUBERNUR SUMffTERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2O2A
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAHTUJUAN PEMBANGUNAN BERKEI.ANJUTAN/ SUSTAINTABTE DEWLOPMENT
GAALS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AW-2O23
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan presiden
Republik Indonesia Nomor sg rahun zolz tentangPeiaksanaan Pe ncapaian Tuj uan pemban gunan Berkelanj utanyang menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah TujuanPembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD
TPB adalah Dokumen rencana kerja s (lima) tahunan ditingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang
secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian
TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (21 peraturan presiden
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2Afi tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutanyang menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutanbertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraanekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kuaiitaslingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan
kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;c. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkatProvinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan I Sustainable Deuelopment Goals
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Pei-ubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i 1O3);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2aL4
Nomor 2441 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Al7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 86
Tahun 2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penbangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taht*n
AALT Nomor 1312);
-3-
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2oos tentang RencanaPembangunan Jangka panjang Daerarr (RpJpD) provinsiSumatera Utara ?ahun 2AAS_ZAZS;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2alr tentang RencanaTata Ruang wilayah provinsi sumatera utara Tahun zotr_2437 {kmbaran Daerah provinsi sumatera utara Tahun zoLTNomor 2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumateraUtara Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2oLg tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah {RPJMD) provinsi sumateraUtara Tahun ZAIS-ZA2J;
1o. Peratr:ran Gubern,r Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunanorganisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsisumatera utara {Berita Daerah provinsi sumatera utaraTahun 2a16 Nomor 4o) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Guberm.lr Nornor z rahun 2al9 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun zat6tentang susunan organisasi Badan Daerah dan InspektoratDaerah Provinsi sumatera utara fBerita Daerah FrovinsiSumatera Utara ?ahun 2Afi Nornor 1S);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA TUJUAN
PEMBANGLINAN BERKET^ANJTIIAN / $]SMINABLE DEWINPMENT C,OALS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20 L9-2A23
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daeratr adaiah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-iuasnya dalam sistem dan prinsip
-4-
Negara Kesatuan Repubrik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 194S.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.5. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi
Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat pD adalahPerangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebutormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentukoleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehenCak, kebutuhan, kepentingan, kegiatandan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan pancasiia.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwandengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmupengetahrran, teknologi dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan
sumber daya secara sukareia kepada sesama dan
bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan
serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.1O. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Ststainable
Deuelopment Goals yang selanjutnya disingkat
TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan
sasaran globai tahun 2A16 sampai tahun 2030.
-5-
12. Pencapaian TPB/ SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi'
pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum
dan tata kelola.
13. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (RAD TPB)/ Sustainable Deuelopment Goals
isDGslProvinsiSumateraUtaraadalahdokumenrencanaaksiyangmenjadilandasanbagipelaksanaprogram dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan di R'ov{nsi Surnatera Utara'
BAB II
RENCANAAKASIDAERAHTUJUANPEiVIBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ SDGS
Pasal 2
(i) RAD TPBISDGs Provinsi sumatera Utara dimaksudkan
untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman
bagi seluruh Aktor Pembangunan daiam mewujudkan
pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan
berkeianjutan di Provinsi Sumatera Utara.
(2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantrofi,
Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan
lainnya.
(3i TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi:
i. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berk"ualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
1 O. Berkurangnya Kesenjangan;
-6-
11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan lklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang
Tangguh;
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan'
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3
(1)RADTPB/SDGsProvinsiSumateraUtaradituangkancialam bentuk dokumen yang disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN SDGS
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN TPB/SDGS
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENUTUP
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
(2\ Dokumen RAD TPBISDGs Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daiam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang didelegasikan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara
(2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
TPBISDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
-7 -
BAB V
PENUTUP
pasal 6Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Utara.
orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Gubernur ini dengan
dalam Berita Daerah provinsi Sumatera
Ditetapkan di Medanpada tanggal 29 Mei 2O2A
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
EDY RAHMAYADIDiundangkan di Medanpadatanggal 4Juni2O2O
SEKRETARIS DAERAH PROViNSI SUMATERA UTARA,
ttd
R. SABRINA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2A NOMOR 23
Salinan Sesuai Dengan AslinyaPIh.KEPALA BIRO HUKUM,
Pembina TK I (IV/b)NIP 1969042L 199003 2 003
APRILL.4.'H: SIREGAR
RET{CANA AKSI T}AERAH PROYINSISUMATERAUTAITA
TUJUAN TEMBANGUNAN BERI{ELANJ UTAN (TPB}I
SUSTAINABLE DEIIELOPMENT G OALS {SDG'S}
2fi19-2023
r&awY{,,$3tt&ffipgs?*&eistilAF$*seHgLA$*&ff&h{
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPBI Sustainabl e Deve I opment Go al s (sDG' s) merupakan agenda pembangfunanglobal yang meliprfi 4 pt7ar, 17 tr$uan, 169 taryet, dan 247 indikator, dinganharapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan global, dimulai pada IJanuari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2A3A. Di hrdonesia secara ?ormalTPB/SDG's telah digulirkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59Tahun 20 17 tentang Pelaksanaan Pencapaian pembangunan Berkelanjutan.
Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional danglobal seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut, maka Pemerintah provinsiSumatera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/I(ota danFilantropi, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi telah menyusun Rencana AksiDaerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Szsfainable DevelopmentGaals (sDG's) untuk periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 202i yangdiintegrasikan dengan dokumen perencaniuu:r pembangunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera UtaraTahun 2Al9 -2A23.
Penyusunan RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara ini selainmemperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaifi people, planet,prosperity, peace, and partnership, serta prinsip dan semangat inklusif no one lefibehind,juga mengacu dan : (l) sasaran dan arah kebijak& RpJpDProvinsi Sumatera Utara Tahun 20A5-2A25; (2) Sembilan prioritas pembangunan(Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pernbangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (3) RPJMD Provinsi SumateraUtara Tahun2013-2018; (a) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; dan (5)Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara-
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPBISDG's membutuhkan partisipasidan kontribusi dari seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara yang meliputiPemerintah Daerah (seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah ProvinsiSumatera Utara dan seluruh Kabupaten/Kota se-sumatera Utara), Non-Pemerintahyang meliputi Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Perusahaan/BUMN/BUMD, lembaga kementerian vertikal yang ada di Provinsi SumateraUtara.
Semoga dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)lSustainable Developmenl Goals (SDG's) ini berdampak positif terhadappeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara.
Medan,
KATA PEN'iAI\]'AR
Dokr-rmen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pemi:angl-lnan Berkeianjutan
{TPB) f Sustainable Deuelaprnent Goals (SDG'si merupakan agenda
pefili;l1gu.6Atr globai -i.'aflg rrreiipriti.4 piia-r', i7 iujuan, i69 iar'gei, clan ?"14i
inciikatoi. dengan harapan lxarnplt rtenjaurab tantangan dan perinasalahangi*bal, climulai parla l Lanuari Tahun 2016 sarnpai dengan Tahun 2fi3$" *iind*nesia secara fcrrnal TPB/SDG's relah digLrlirkan rnelaiui Feratura:rpresiden {Perpres) Nomor 59 Tahun 201-7 tentang Pelaksanaan Fencapaian
Ire:::baii gu fi aii Berkelanj ii tan.
Se"l:agai komitmen terhaclap pem.t:angunan berkelanjutan secara nasi*nal rianglcbal seperti diarnanatkan Calam Pertrlres tersebut, maka Pemerintah Fr*vinsiSr;m3tera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupateilf K$ta
da-n lrilr-retropi, Orga-nisa-si l;[a-sr,.'a-raka-t, serta- Aka-demisi tela-h rrlen]".ti-qlln
F.encaira aksi Dae"*h T,rlr,an Fcmt-:r.11g11fla$ Eerkeian;utat1 {TPEif St;sf*.irr*ri:/*
lleu*i,*p'r,s.*ttt **als iSDG's) untiik per"i*de Tahun 2'J1q sar::pai 'Jengan T'aiiun2t-i2,t ,,,*rrg rliintegrasikan dengan drikt-:-lnen pcrei:Lr&il*.ari. pemi:arrgtii:ailItetrr:a:ra P*mh,angunan Jangka tsfenengali Daerah iRPJfulDi Fr'';vil-is:
Snr:ratera Uiara Tahitn 2019 -- 2C23'
Pe6yusunan RAD TPB/SI)G's Provinsi Sumatera Utara ir:i sElai::r
nrernperh.atikan prinsip dasar pembangunan berketanjlitan yaitu ;:et:pJr",
pl.rmii, praspetitg) ped.ce, nnd. pantrrcrship, ser"ta- prinsip dan semangat ini'*usifirro or,*"1efi belind, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran dar": arahkebijakan RPJpD Provinsi Surratera Utara Tahun 2OA3'2A25; {2) Sernbjlan"
pnioritas pembanglrnan iNarvacita) -vang acia ciaiam ciokumen Renr-:anr-l
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 201 5-201 *; t3iRF.lh4D Frovinsi Sumaiera Utara Tahun 2013-2018; {4) RPJMD Prr:virrsi
Surnatera l;tara Tahun 2A19-2A23; dan (5) Prioritas Pemhrangunari PrnvinsiSumatera i'jtara.Feiaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDG's membutuhkan pariisipasi cian
kc6trib.,isi ciari seft:ruh komponen masyerakat Sumatera Utara -Yang meltprlttPenrerintah Daerah (seluruh Perangkai Daerah di lingkungan Fei::erintaliPr*vinsj Sumatera Utara dan seluruh KabupatenlKota se-Sumatera Litara),Nor:-Pemerintah -vang melipu-ti Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantr*pi,Fr:i'usAl-raalrT'BUfuIi\"iBUh,iD. ieiiibaiga ketr-ieiiteriaii ve,-tikal ]ailH irtia diProvinsi Sumatera Utara.
Semr:g;r dokun:en Rencana Aksi Daerah Trijuan Pembarigunan Berkelaniutar:{TPi3i f Sustainable Deuelopment Goais (SDG's) ini berdampak positif terharialr*----:^^1,^+^* l,^^^i^1rt^s^^^ --l^- 1.^*4'! rsr,*^+. :m^^r'^-.. l.^t Qt,re++^t'^ ll*^-^iic'illngKaiafi KilSCjailici aa]l Clait i\e iiiA.KIiiLi i-aii itid.l;l a.i iai\i:it rr Li il16, I t I n L Lsr I ri
Medan, Novernher 2t)19
/-:,'1-^-"- r rr- Q r:mo+o*^ i Jt rrc'L; Liirci I iLii Jurrldtt.r a v Lftlcil
Ed5, Rahma_vadi
DAFT'I\R lst
KATA PENGANTAR .. """""".""i
DAFTAR ISi.... '""""ii
DAFTAR GAMBAR """"""'v
DAFTAR TABEL '" 'vli
BAB I PENDAHULUAN. ...'"."" 1
1.1 penyusunan Rencana Aksi Daerah (RADI SDG's Sumatera Utara...1
L.2 Keselarasan SDG's Terhadap Misi RPJMD Sumatera Utara""' ""'"'"'2
1.3 SDG's Menyempurnakan MDG's. """"7
1.4 Prinsip-prin*ip Pelaksanaan SDG's """"" """'"""7
1.5 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDG's'"" """'""'9
1.6 PernhriayaanTPBlSDG's G
1.6.1, Optimalisasi Penerimaan Daerah """ 10
L.6.2 Sumber Pembiavaan Non-Pemerintah "'"'"" 10
1.6.3 Sumher Pembiayaan Lainnya yang Sah. '..'"""" i0
I.7 Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPBISDG's..'..'....'.....' 10
L.7.1 Penyusunan Indikator SDG's Provinsi Sumatera Utara ""..". 12
1.8 Sistematika Rencana Aksi Daerah ....".." 12
ElAE} IT T.T-\]\IN](T DE-I\TT1 ADAIAI\T T-\AI\T'TtANITANT/^IA}\T DE. I A[.qATI.IAA\I .qI)(I ,q -1
qDfr-D i-t i:Li/'1YUIr-fi -f iJl-i-vt-\.f flit-ai{ U--r-i-t i/-ri\.i railUfiII i LLniaUir}lrurf t vuv d.... aU
2.1 Hlengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun ..". 15
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Giai
yangSertaMeningkatkanPertanianBerkelanjutan ".....23
2.3 Hienjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtel'aan
Seluruh Pend.uduk $emua Usia ..,.",".-,30
ii
2.,3, Meningkatkan Kesempatan Beiajar Sepanjang Hayat untuk
Semua ."."....35
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberclayakan Kaum
2.6
^.4,2. I
.38Perer:rpuarr ......
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak """"" 43
Menjami.nAksesEnergiyangTerjangkau,Andal,Berkelanjutan,
dan Motiern... """.'"' 45
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan2.8
Berkelaljutan.... """'"' 48
2.g Membangun infrastruktur Tangguh, [4eningkatkan Industri
Inkiusif dan Berkeianjutan, serta Mendorong Inovasi.."..- "".' 53
2.l0 Mengurangi Kesenjangan . "" 57
2.1i Kota dan Permukiman Berkelanjr.rtan """" 59
Z.t}Kansurnsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab '.....67
2.13 PenarrgaEarl. Perubahan itrcirn dan Penanggule.ngan
Kebencanaarr... '"".' 70
2.l4Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan' """"" 70
2. 1 5 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjuta-n Ekosistem
Daratan ............73
2.16 Menciptakan Perdamaian, Nilenyediakan Akses Keadilan, dan
Membangun Kelembagaall Yang Tangguh .-"-74
2.l7Meirguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi
Kemitraan Global. ........77
2.18 Kendala yang Dihadapi dalam Penyediaan Data SDG's di Provinsi
Sumatera Utara..... .."..."...79
BAB IiI TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDG's ............SCI
3" 1 Tujuan 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskina-lr Dimana Pun....." 80
3,2 Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Panga.n dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian
Berkelanjutan.... ........".". 86
3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehatdan Sejahtera. "....... q0
iii
3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas """""""' 96
3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender..... '"""'" gg
3"6 Tujuan 5 Air Besih dan Sanitasi Layai< " iCI4
3"7 Tu.juan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,
Berkeianjutan, dan Modern untuk semua """"' i09
3"8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ".....112
3.9 Tujuan 9 industri, Inovasi dan Infrastruktur """'"" 117
3.10Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan."-"'..' ""' 121
3.11Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan .. 123
3. 12 Tuju an 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab .'"" 127
3.13 Tujuan L3 Penanganan Perubahan lklim.. "" 129
3.14Tuju an 14 Ekosistem Lautan. " 131
3,l5Tujuan 15 Ekosistem Daratan """""""" 134
3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh ......." 137
3.l7Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan-. ".14I
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..... ,....,".144
4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ".".. . 145
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah . . " ".. . 1 5 i
4.3 Jadival Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2Ol7-2O23 ... 154
4.4 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi. ........ 154
BAB V PENUTUP .......... 155
DAMAR PUSTAKA ..".". 156
lV
DAFTAH GAMBAR
Garnl:ar 2.1 Persentase Penduduk Misl<in Sumatera Utara Terhadap
Nasional Tahun 2OI4-2A18 ... ......."". i 6
Garnhar 2.2 Jumlah Posbindu Per: Kakrupatenf Kota cii Provinsi Sumatera
Utar-a Tahun 2*77
Gambar 2"3 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender tIDCi Sumut
indonesia Tahun 2074-2018 ....... '...."....38
Gamhrar 2"4 Perkembangan Indeks Fembangunan Gender {iFG} Sumut
Indonesia Tahun 20i4-2S18.."...... ....".39
Gamhar 2.5 Usia Kawin Pertama BaSr Perempuan di Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2A14-2A18 ".. ....."4L
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2AI4-2O18.".. ..""..49
Gamhar 2.7 Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2014-2018.......... ..".....".5*
Gambar 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun
2A14-2018....."
GamLrar 2"9 Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional Tahun
2014-2*18 t7") .".."...52
Gambar 2" l-0 Jumlah Wisma yang Berkunjung di Sumatera Utara Tahun
2A14-2Q18... ........53
Gambar 2.11 indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A1.4-2A1.8 "......".57
Gambar 2.L2 Perkiraan Timbulan Sa.mpah KatrupatenlKota... ".".62
Gambar 2.13 Peta Tirnbuian Sampah Pror.insi Sumatera Utara.. ..".......63
Garnbar 2.14 Beban Lingkungan .. .. ..... ". " " ' 64
Gambar 2.15 Jenis Tempat Pembuangan Sampah Sumatera Utara......."..."." 66
Gamtrar 2" 16 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Daur Ulang
Kornpos.. '.'.'.68
51
V
Cami:ar 2.17 Persentase DesaT/Kelurahan \rang Vlemiiiki Daur Ulang
Gambar 4.1 AIur Informasi Pemantauan untuk RAD {Matriks RAD) .""'"" 146
Garnbar 4.2 Alur Inforrnasi untuk Pemantauan""" '""' 148
Gambar 4.3 Alur Informasi Evaluasi untuk RAN iMatriks 1) "" """""' 1sCI
Garnbar 4.4 Alur informasi Mor:it+risrg Organisasi Non-Pealerintah -".-...-. 152
68
v1
TaLrel 1.1
TaLrel 2. tr
Tahel 2"2
Tabel 2.3
Tabetr 2.4
?abel 2.5
Tabei 2"6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Ta"bel ?.9
Ta-blei 2. tr S
Tabel 2.1 I
Tahe} 2.12
Tab,el 2.13
DAF:I-AR 1'ABEI.
Keselarasan Sustainable D euelop ment Go als (S DG's)
Terhadap Misi RPJMD S*matera Utara ......5
Jumlah dan Persentase Peaduduk Miskin Tahun
2A74 - 2018 .".. 15
Garis Kemiskinan Sumatera Utara 2AL4 - 2018.... "...". i6
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan,
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan
Tahun 2018. ..". 16
Kuralifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2018 ..........".37
Dimensi Indeks Pemberdaya.an Gender ......." 38
Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro dan Kecii Tahun
2A14 - 2018 "...52
Kondisi Jalan KabupatenlKota T'ahun 2014 - 2018...""....."..... 54
Panjang Jaringan JaLan Provinsi Berdasarkan Kondisi
Tahun 2A14 - 20i8". ""..*b4
Rekapitulasi Jalan Provinsi di Wilayah Kawasan Berdasarkan
Kondisi Mantab Tahun 2014 - 2018". ........55
Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro
dan Kecil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018.......56
Persentase Perangat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan
Inovasi Daerah Tahun 2013 - 2017 . ........57
Volume Timbunan Sampah di Sumatera Utara Tahun
2014 - 2018 ..."....61
Banyaknya Desa/ Keiurahan Menurut Jenis Tempat
Pembuangan Sampah dan Ketersediaan Tempat
Penampungan Sementara ........ " " "... -. 56
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yangTabel 2.14
vii
Mendapatkan Layarran pada Unit P2TPP2A Sumatera Utara ""76
Tabel 2. 15 Jumla-h Perempuan dan Anak-Anak Korban Kekerasan
Tahun 2OL4 - 2O1B ......,.77
Tabel 3.1 Target Pencapaian Ind,ikator Tujuan i Tanpa Kemiskinan....." 83
Tabel 3"2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan...."."".88
?abel 3.3 Target Pencapaian tr*Cikatcr Tujuan 3 Kehidltpan Sehat
dan Sejahtera-. ........92
Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan
Berkualitas....... ......."".98
Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan
Geneder ........ lCI1
Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan
Sanitasi Layak "...". 106
Tabe1 3"7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Tertrarukan.... 111
Tatre1 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan I Peke{aan Layak
dan Pertumbukran Ekonomi ". L i4
Tahel 3.9 Target Pencapaian, Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan
dan Infrastruktur. ....." 119
Tahel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1*n Berkurangnya
Kesenjangan .... ..122
Tabel 3.11 Target Pencapaian Indikator Tu$uan 11 Kota dan Per:rnukiman
Yang Berkelanjutan ..." 125
Tabel 3.12 Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan
Produksi yang Bertanggung Jawab .. 128
Tabei 3.13 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan
Perubahan Iklim . 130
Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem
Lauta.n .. 133
Tabel 3.15 Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem
vLlt
Tai:el 3. 16
'l-^h^l 1 l'lI ri.lJt--I \,,r. -L '
Tabei 4. l
Daratan ...."...." 135
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan
dan Kelembagaan yang Tangguh ........ 139
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kernitraan Untuk
Mencapai Tujuan ..."." 143
Target dan Indikator TPB/SDG's Sumatera Utara Berdasarkan
Pilar Pembangunan... "... 145
lX
LAMPiRAN i KEPU?USAi{ GUBERNUR SUMATERA UTARANOMORTANGGAL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Sumatera Utara
Amanat dari Peraturan Presiden (Perpresi Nornor 59 Tahun 2417
penyusunan Rencana Aksi Daerah (RADI Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan iTPBii Sustainabie Development Goale {SDG's} disusun oieh
Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Penterintah Daerah
Kabupaten/Kota serta melibatka-n organisasi non-pemerintah iorr*a.s,
fiiantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar). Berdasarkan Perpres 59
tersebut Pemerintah Provinsi Surnatera Utara telah mengambil langkah
sebagai berikut :
a- Membentuk Tim Pelaksana TPB/SDG's tingkat Provinsi berdasarkan
Keputusa,n Oubernur;
b. Melaksanakan sosialisasi TPB/SDG's kepada; Seluruh Perangkat
daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten/Kota meiaiui Bappeda di seluruh Sumatera Utara, serta
terhadap Filantropi dan CSR. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk
penyu$unan RAD dan mengintegrasikan seluruh indikator
SDG'sITPB ke dalam agenda pembangunan. daerah; dan
menyelaraskan RAD TPBISDG's sebagai ("Wadah/Payung") dengan
Lrerbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan
Ciizi, RAD-GRK, RAD Pengentasan Kemiskinan, d11;
c. Melaksanakan latihan teknis penyusunan matriks RAD bagi seluruh
perar:,gkat daerah di lingkup Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh
Bappeda Kabupaten/ Kota.
Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangun&n
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Deuelopment Goals tSDG's), Pemerintah
Provinsi $u.matera Utara rnengacu kepada prinsip dasar SDGs yaitu people,
plaruet, prospeitgr peace, d"an partnership sebagai berikut:
i. People (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan d,an
kelaparan daiam segala krentuk dan dimensinya serta memasLikan
seluruh umat ma.nusia dapat memenuhi potensi dan kemampu.an
mereka secara berrnartabat dan setara da.larrr iin6kungan yarr6 seha"tl
2. Planet {Planet}, melindungi planet dari degradasi termasuk pola
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. pengelolaan sumber-
sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil lindakan
cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung
kebuf.uhan hidup generasi saat ini da"n 3rang akan datang;
Prosperitg {Kesejahteraaan), memastikan seiuruh umat manusia
dapat menikmati hidup yang *ejahtera dan terpenuhi keLrutuhannya,
serta kernqjuan ekonomi, sosial, dan teknologi berlangsung secara
harmoni dengan alam;
Peace {Perdamaian}, memelihara masyarakat yang damai, adil dan
inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan; dan
Partnership {Kemitraani, mengai'ahkal sarana yang diperlulkan
untuk pelaksanaan Agenda 2O3O melalui kerja salna global untuk
pembangunan semangat solldaritas global {setnas SDG'S, 2018).
Selain memperhatikan prinsip-prinsip di atas, penyusurian RAD
TPBISDG's Sumatera Utara, juga merigacu dan memperhatikan: {1) Sasaran
dan arah kehijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; (2)
Semtrilan prioritas pembangunan {Nawaeitai yat g ada dalarn dokurnen
Rencana Pemi:angunarr Jangka Menengah Nasional {RPJMN) Tahun 2CI15-
2OI9; (31 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-20i8; t4) RPJh,{D
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AW-2A23 (41 Prioritas Pemhangunan
Provinsi Sumatera Utara.
1"2 Keselarasan SDG's Terhadap Misi RPJMD Sumatera Utara
Tr4;'uan pembangurlarl daerah pada dasarn5ra harus selaras dengan
tqjuan Nasional, sebagaimaaa diamanatkan Undang-Undang Nomor 25
Tahi;n 2OO4 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pricritas
pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan ftlngsi
pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya
Ferpres No 59 Tahun 2017. rnaka diperlukan keselarasan antara indikatar -
indikator $DG's dengan perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Provinsi
Sumatera Utara yang tertuang dalam visi dan misi, serta prioritas
pembangunan 2019 yang disusun sebagai emLrrio RPJMD Provinsi Sumatera
Utara 2019-2023 sebagai berikut :
a Agenda Prioritas Pembangunan NasionaU Nawa Cita Pada RPJMN
?014 - 2019 diantaranYa adaiah :
1. Menghadirkan kembaii Negara untuk melindungi segenap bangsa
nL
?
n.+.
dan member-ikan rasa amali kepada seluruh warga Negara;
2. Mengemtrangkan tata keloia pemerintahan yang bersih, efektit
dernokratis, dan terpercaya;
3. Merntrangun In<lonesia dari pinggiran dengan memperku-at
daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Mernperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Ind.onesia;
6. Ideningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pa$ar
lnternasionai;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Ir{eiakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Ind.onesia.
b. Comman Gcals (CG] Fada RPJMD 2013 * 2018
1.CG1
2. CG?
3. CG3
4. CG4
6. CG6
7" CG 7
Peningkatan Kehidi-lpan Beragama, Penegakan Huklrrn*
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Eaik {{}ood
Governance), Pelayanan Publik clan Partisipasi
1\{asr.arakat daiam PemLrangunan {C1}, {C2}, {C'+i
{\4eningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan iCS),
tc8)
Meni.ngkatkan Aksesibilitas dan Pela5'anan Kesehatan
{cs)
Feningkatan Penguasaan llmu PengetaLruan, Fer:erapan
Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah {CS),(C6},{C7}
5. CG 5 : Peni.ngkatan infrastruktur, Pengemkrangan Wila3'ah,
Mitigasi Bencama dan Peiestarian Lingkungan Hidr"lp
Mendukung Daya Saing Perekonomian {C3},tC7}
Peningkatan Ekonomi Kerakyatan {C7)
Perluasan Kesempa.tan Kerja dan Peningkatan
Kesejahteraan RakSat Miskin {CS)
Peningkatan Produksi, Produktifitas da-n Daya Saing3
8. Cfi8
Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan (C6), (C7)
9. CG 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di
Daerah {C1), (C2}, (C3}, {C4), (C5}, (C6i, lC7}, (C8}, tcgi
c. Prieritas Pembangltnan 2019 yang Disusun Sebagai Embrio RRIMD
Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2423
i. Feningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui
penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunall infrastruktur yang baik dan berwawasan
lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan
pariwisata
Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera tltara
d.engan 9 (semLrilan) agenda prioritas pemhangunan Nasional (Nawa Cita),
RPJMD Sumatera Utara dan SDG's sebagairnana Takrel 1.1
4
Tabel i.1Keseiarasan Susfa inable D eaelapmev* Ga c'ls {SDG's} Terhadap
Misi RPJMD Sumatera Utara
li Menghadirkan kembaliNegara r:ntulc mel,indungisegenap l:angsa danmemtrerikan rasa amartkepada seluruh wa-rga
Negara-
i3 : Kehidupa:rSehat dan
Sejahtera.310 : Eerkurangnya
Kesenjangan.31"6 : Perdamaaian,
Keadilan, darrKelembagaa-:ryang Tangguh.
G17 : Kemitraanuntuk MencapaiTujuan"
1.CG1:Menanggulangikenriskinan,Perryandang Masaia}lkesejahteraan Sosialdar: Keamanan;
Prioritas 1. PeningkatanKesempatar: Kerja danberusaha melalui pen3rediaanLapangan kerja
2) Mengembangkan tatakelola pemerintahan yangbersih, et'ektif, demokratis,dan terpercaya
315 : Perdamaaian,Keadilan, danKelemtragaan yangIarrgguh
CG 1 : PeningkatanKehidupariBeragama,Penegakan Hukum,Perrguatal TataKe1o1a Pemerintahanya-ng Baik (Good
Governance),Pelayanan Putrlikdan PartisipasiMa"slraraka-t r1-ala-Pemtrangunan
lrioritas 2. Peningkatan danrernenuhal akses Fendidikan
3) Memba:rgun Indonesia I
lari pinggiran clengan I
-nemperkuat daerah- I
laerah dan desa rlaiam I
kcra;igka negai'a kesatu aj:I]
G1 : TanpaKemiskinanG2 : Taopa KelapararrG3 : Kehidupal Sehat-l^- c^:^L+^--utuf JcJdlLcr a
G4: PendidikanBerkualitasG5 : Keseta-raanGenderGG : Air Bersih danSanitasi LayakG? : Energi Bersih dar:TerjaagkauiGB : Pekerjaan Layak
ldan PertumbuhanL-
IttkonomllG9 ; Industri, -tnovasi
ldan InfrasrukturI
lGlO : Berkurallgnya
lKesenjanganlG11 : Kota dan
lPermukimanlBerkelanjutan
CG 5 : PeningkatanInfrastruktur,PengembanganWilayah, MitigasiD^-^^^- A^-rjcrtLata ual
PelestarianLingkungan HidupMendukung DayaSaiog Perekonomian
3" tremtrangunan infrastrukturyang baik dan berra,awasa::rLingkungan
tti h{emperkuat kehadilanNegara dalam mel.akurkaareformasi sistem. dayrpenegakan hukum yangbehas korupsi,bermartatr.at,
G16 : Perdamaaian,Keadilan, danKelembagaan yangIangguh
CG 1: PeningkatanKehidupanBeragarna,Penegakan Hukum,Penguatan TataKe1o1a Pemerintahanyang Baik (Good
Goverr:ance),Pelayanan Publikdan PartisipasiMasyarakat dalamFerrrharrgunan
lrioritas 2. Perringkatarr danremenuhan akses Pendidikan
q,
NAWA CITA SDGs
5) Meningkatkan kuaiitastr-idup mairusia lndonesia
G1 : TanpaKemiskinanG2 : Tanpa KeiaparanG3 : Kehidupan Sehaldan SejahteraG4 : PendidikalBerkuaiitasG5: KeselaraanGenderG6 : Air Bersih dan$anitasi Layak
CG 2 : MeningkatkanAksesibilitas danMutu Pendidikan;
CG 3 : MeningkatkanA,ksesibilitas danPelaya-nan Kesehatan
IG 5 : PeningkatanPenguasaan llrnuTengetahuan,Peneranrarr Telc:ologi,covasi danfueati{itas Daera}r
Prioritas 1 : Peningkatankesempatal kerja dantrerusaha mela}.ri penyediaanlapangarr. kerja
Prioritas 2 : Peningkata:-r danpemenuhan akses Pendidikan
Prioritas 4 : Penyediaarrlayarran kesehatam yangberkualitas.
6) Meniagkatkanprodukti ritas rakyat dandaya saing di pasarIn fem q cina ql
G1 : Ta:rpaKeraiskinanG2 : Tanpa KelaparanG3 r Kehidupan Sehatdan SejahteraG4: PendidikanBerkualitasG5 : KesetaraanGenderG6 : Air Eersih danSarritasi LayakG7 : Energi BersihCat Terjangkau
CG 4 : PeningkatanPenguasaan li:rruPengetahuan,Peneraper: Teknologiln*vasi danKreatifitas Daerah
CG 8 : PeningkatanProduksi,D-^5.,1-+:9:t^^ s^-^
Daya Saing ProdukPertanian, Kelautanlan Perikanan
Prioritas 3. Peningkatannilai tamtrah ekonomi metraluipengembangan industri dannq-it'"i --+-
Prioritas 4" Peningkatanlnterkaneksi pusat-pusatpertumbuhan daninfrastruktur wilayahpcndukung kegiataii ekonomi
7) Me,*.ujudkankeriran<iirian ekonomidenga-a menggerakkansektor- sektor strategisekonomi domestik
G1 Tar:pa Kemiskina::G2 Tanpa KeiaparanG3 Kehidupan Sehatdarr SejahteraG4 PendidikanBerkualitasG8 Pekeqjaan Layakdan PertumtruhanEkonomiG9 Industri, InovasiCaa InfrasnrkturG12 Konsurnsi danProduksiBerkelanjutan
CG:3MengembangkanInfi:astrukturWilayah, Energi danAir Baku
CG: 4 MeningkatkanEkonomi Pertanian
CG: 6 Meningkatkanpengelolaa-nSumberdaya Alam,lingkungan hidup dankebeneanaan
Prioritas 2. Peningkatan danpemenuhan akses Penciiciikar
Prisritas 4. Penyediaan layanankesehatan ya:rg trerkuaJitasPeningkatan daya sai:rg melaluisektor agraris dan pariwisata
8) Meiakukar: revclusika:rakter bangsa
G3 : Kehidupan SehalIan Sejahtera
34 : PendidikanBerkualitas
]11 : Kotadanlerrnukima-n3erkelanjutat
CG 2 : &{eningkatkanAksesibilitas danMutu Fenrlidikan
Prioritas 2. Perringkatan danpemenuha:r akses Fen<lidikan
9) Mernperteguhi<ebfuaekaarr daamemperkuat restorasisosial lndonesia. Masing-masing agenda dij atrarkanmermr-ut prioritas-prioritasyaag riilengkapi denganr-lraian sasaran, arahkebijakan dan strategi.
GS : KesetaraanGencier
GIO I BerkufangnyaKesenjangan
316 : Perdamaian,(eadilarr, riaa{elemtragaan yanglangguh
]17 : Kemitraan-rntukMerrcapai Tujr.ran
CG 9 : Mendukungcian &iendorongKetrijakan Nasional diDaera}
Prioritas 2 Peningkatan danpemenuhan akses PendidikanPrioritasPembangularr infrastruktur5tang baik dan berwawasantingkungan;
5Unt!tyr. Ritl\t t l\Ot ! t,p(qet t.Si fi.at1: IYaLU{t 9.RP,
6
1.3 SDG'* fuIenyempurnakan MDG's
TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan denganMDG'S, yaitu Tujr-ran 9 terkait dengan industri Inovasi dan Infrastruktur;Tujuan i0 teniang Be;-kui-angnJia K*senjangan; ?ujuan 1i ientang Kcria danPermukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian,Keadilan dan Keiembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya,maka MDG's memiiiki 67 indikator, sementara TpB/sDG,s telahbertransformasi menjadi 24i Indikator. Meski menghadaBi tantangan sebagai
riegara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keernpat didunia, serta dengan budaya dan kondisi gecgrafis heragam, Ind,onesia
terrnasuk salah satu negara Jrang berhasil mencapai hampir semua indikatorMDO's dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 ind.ikator MDS,stelah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikatorutarna yang telah dicapai daiam MDG's tersebut meiiputi; 1) kemiskinandengan ukuran usD l,oolKapita per hari, zt akses pendidikan dasan, s)
kesetaraan gender dalam pendidikan, 4| angka kernatian baSri dan baJita, 5)
pengendaiian penyakit tuberkulosis {TBi dan malaria, 6} akses terhadap airLrersih dan sanitasi perkotaan, dan T) permukirnal kumuh perkotaan.
sementara itu, terdapat enam indikator MDG's yang belum dapatdicapai pada akhir tahun 20i5 ;raitu: 1) kemiskinan berdasarkan gariskemiskinan nasional, 2) angka kematian ibu, 3) pre-v'elansi HiV dar: AIDS, 4i
tutupan lahan, 5] air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layakperdesaan. Pencapaian MDG's inilah yang diteruskan oleh PemerintahIndonesia dalam pelaksanaan $DG's.
1.4 Prinsip-prinsip Peiaksanaan SDG's
TPBISDG's merupakan kesatuan antara dirnensi pembangunan sosial,ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuanpada satu dimensi pembangunan memeriukan keterlibatan aktif dari dirtlensipembangunan lainnya.
TPBISDG's juga merupakan aksi dan kataiis global untuk kemitraaninternasionai dalam pencapaian pemLrangunan herkelanjutan. TPBISDG's
menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upayapenangguiangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu rnemberirnatrfaat kepada sernu.a orarag, khususnya kelampok rentan dan di*abilitas,Prinsip ini dikenal dengan istilah "-lfo ane Lefr Behind' atau "Tidak ada
seorangpun yang Tertinggal". Untuk meiaksanakan TFBISDG's, Indonesia
7
rnenjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi Srang
terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan
Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada
kelompok rentan da:: kaum disatriiitas"
Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, narnun saling terkait.
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, raemiliki peran untuk
menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikari perencanaan dan
alokasi anggararr, rnelaksanakan, mezn*nitor, mengevaluasi dan melaporka::r.
hasii pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
aclatrah untuk mengawasi anggaran, pelaksartaall dan naonitoring TPB/SDG's.
Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk me.ndiseminasikan
dan melakukan advokasi tentang TFBISDG's, membangun kesadaran
masyarakat, rnemfasilitasi prograffi darr peiaksanaannya serta turut serta
dalam rnonitoring dan evaluasi. Filantropi dan pe}aku usaha, berperan untukmelakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor Lrisnis,
memfasiiitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas
masyarakat, serta memberikan dukurrgan pendanaal. Peran serta para pakar
dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pacia Tri
Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian
masyarakat.
TPBISDG's iidak hanya menca.kup Tujuan dan Target, naniun juga cai"a
peiaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi
ketrijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta
ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping
itu, sumber pemhiayaan TPB/SDG's tidak hanya bertumpu pada anggara.n
pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan
suneber-sumber iain yang tidak mengikat dan sejalan denga.n peraturan
perunrlangan yang tlerla.ku.
Dengan rnemperhalikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan
TPB/SDG's di atas, Provinsi Sumatera Utara mengikuti semangat nasianal*^^:^A:1-^^ Q n/1r^ ^^1^^^^l ^r ,^+r , u^^-^1-^.^ L,^-^^* ^n S^1^* *^.^^^*^.1
_vail-rlts, -tIIEtIJi:1"[III\.aLIt L)IJ\l S 5Cuar.Eia1l Sl,lar-LLt tsCl ae.l\.id.tr L,CJ Si7-llla Llirtlirl"lll lIrC-L.tLel.]-rd"t
masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunall RAD SDG's ini juga telah
melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses
penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan
dilaksana"kan oleh Pemerinta-h ma-upun Non-Pemerintah.
5.I
1.5 Kornitrnen Pelaksanaan pencapaian ?pE/SDG,s
Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekadmenjadi pelopor {pioneer} dan teladan {role modetr} dunia pelaksanaanTPB/SDG's dalam upaya transformasi peradaban glabal yang lebih adil,damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan peiaksanaankeLrijakan bebas dan aktif di kancah dunia. F{al ini rnengingat bahwapelaksanaan peneapaian TpB/sDG's tida-k hanlra sangat penting bagimasyarakat Surnatera Utara yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacitadengan SDG'S, namun juga merupakan wujud kontriLrusi Sumatera Utarabagi komunitas globat.
Komitmen pelaksanaan SDG's di Ind.onesia diwujudkan denganditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2OlZ tanggal 04 Jurli ZOITteniang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembang'{.inar1 Berkelanjutan.Sebagai wujud implernentasi di daerah Pemerintah Provinsi Surnatera Utara.Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun Tim Koord.inasiPelaksanaan SDG's Prnvinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Tim pengarah,
Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur,Tim Peiaksana diketuai oieh Kepala Badan Perencanaan pen:ban.gunan
Daerah Pravinsi Sumatera Utara dan Tim Pokja dihagi berdasarkan pilarpembangunan SDG's yang diketuai oleh Kepala tsidang dan Sekretarislingkup Bappetia Provinsi Su,mat.era Utara.
Sebagai perw-ujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDG's, Tim KoorciinasiSDG's Provinsi Sumatera Utara disusun dengan meiibatkan seluruhpeinangku kepentingan yang meiiputi unsur pemerrntah, pelaku usaha,filantropi, akadernisi, lembaga swadaya rnasyarakat dan media" Sedangkanuntuk rnembantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDG's Provinsi SumateraUtara dibentuk Sekretariat SDG's meialui Surat Keputusan Kepa1a BappedaProvinsi Surnatera Utara.
1.6 Pembiayaan TPB/SDG's
Sebagai daer-ah yang bei-koaniirrren kuai cienjaiankaia SDG's, FemerintahFrovinsi Sumatera Utara berupaya semaksimal mungkin mengakornodirberbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDG,g, baikyang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif
{innoucttiue financing}. Ad"apun sumber- sumher pembiayaan tersebut berasal
dari :
I
1.6. 1 Optimalisasi penerirnaan Daerah
penerimaan daerah yang berasai dari pqiak, pendapatan trukanpajak, hibah {grant}, retribusi daerah, transfer pernerintah pusa.t{r-fBI{ pajak cian bukan pajaki, cian iainnya akan terusdioptirnalkan. sumber-sumber pernbiayaan itu, bahkan menjadisalah satu indikator SDG's pada Goais 1? untuk memastikansar"ana pelaksanaan sDG's {means of imptementatian!. cptimalisasipendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaanProvinsi Sumatera Utara.
1.6.2 Sumber pembiayaan Non_pemerintah
Kederrnanvanan masyarakat ladonesia sangaflah tinggi, trahkansurvei Galiup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negaradengair masyarakat kedua paling dermawan di dunia setetrahId3ranrna"r. Kegiatan fitrantropi di Indonesia menunjukanperkembangan yang ditunjukan dengan makin banyak institr.rsiyang bertujuan menolong sesama, baik berbasis keagarnaan rlankeiuarga" Dana sosial keagamaan misainya melalui Zakat, infaq,shadaqah, Perpuluhan, Korekte dan Dana punia, mempunyaipotensi yang sangat besar. Dari zakat saja diperkirakanpotensinya sekitar Rp 213 triiiun/tahun flamun baru tergalangkura-ng dari z persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.
1.6.3 Sumber PemLriayaan Lainnya yang Sah
Pemtriayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan
SDG's rnisaJnya meialui PINA {Pembiayaan Investasi Non-Anggaran
Pemerintah), KPBU {Kerjasama Pemerintah dan Badan Usahai,perubiayaan melaiui pasar modal (mis: Kehati trndex) & pasan- uang
{greeru bonQ, pembiaSraan berkelanjutari melalui l,embaga
Keua:rgan (Bank, LKM, modal ventura, d11), mekanisrne debt *wap
to SDG's, mekanisme impact iruuesting, crowd financing, sertaperntriayaan inovatif meialui blended finance {Pernerintah, Swasta,
Filantropii, dimana salah satu skema pernbiayaan yang dapat
ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU.
L.7 Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPBISDG's
Tahapan penyuslinan RAD TPBISDG's Provinsi Sumatera Utara jiang
melibatkan seiuruh aktor pemhangunan di Frovinsi Sumatera Utara
10
ciiiai<ukan melalui proses selragai berikui;
sidang Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penlrusunal-rRAD TPBISDG's terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh KetuaTim Pelaksana. sidang pertama melibatkan seluruh perangkatdaerah dan Kabupaten/K*ta dengan isu TpB/sDG,s. sidang pienokedua melibatkan pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropidan pelaku usaha, organisa_si kemas}rarakatan, clan akademisi, serta_
media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlitlatan aktif daripihak non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turutberpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yangtertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsipinklusif.
Tahap berikuLnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuandi masing-masing pokja dan sub pokja setiap tujuan untukmembahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriksbagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunansetiap indikator, matriks bagian 2 yamg berisi prograr-ri dan kegiatandaerah serta matriks bagian 3 merupakan program dan kegiatannofl-pemerintah. Dalam proses perrylrsunan matriks nCIrr-
pemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antaraBAPPHDA, seiaku koordinator pelaksana TpBlsDc's dengan pihak-pihak norr-pemerintah diiakukan untuk mernastikan program dankegiatan non-pemerintah yang sesuai untuk pencapaian suratu
indikator dapat $eeara tepat tertuang paela matriks bagian 3.
selanjutnya, masing-masing sub keiompok }<erja {pokja} setiap
Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi,permasal.altan, dan tantaiigan dari hasil yang sudah ada saat inidengarr di dukung oleh data dasar (.baseline\ secara runtun waktu
{serles} selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data.
Pokja dan sub pokja juga meiakukan pembahasan kebijakan, tat"get,
prograrrr, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai
dan ditargetkan hingga 2023.
Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan
prinsio inkiusif dan memastikan keterlibatan sernua pihak ada-lah
melalui sistern daring lontine\ lewat laman {website} dan surat
eiektronik {emai$. Meialui *istem ini, Tim Pelaksana TPB/SDG's
1.
2.
o
A'1.
1'l
mengajak secaira resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalampenyusunan RAD. Proses ini dilakukan untuk rnengetahui sejauhmana telah ada kesesuaian ar:tara indikatar RPJMD Frairinsisumatera- utara dengan indikator g1oba1 sDG,s. Hasil pernetaanmenunjukkan terd.apat 54,8s9/o indikator sDG,s yang sudah diadcpsi{matched}ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Danterdapat 45,15yo tersisa indikator sDG,s global yang sama sekalitidak terdapat pada indikator RPJMD Provinsi Surnatera Utara danperlu untuk dikembangkan iebih tanjut menjadi indikator RpJMDFravinsi sumatera uiara ke depan fu.titt be d.euetaped].
i.7. i Penyusunan Indikator sDG's prorrinsi sumatera utara
Fenyusunan indikator sDG's sumatera utara merujuk padaindikator nasional dan menjadikan metadata indikatcr nasional sebagaireferensi untuk rnenentukan inelikator daerah. Adapun teknis penentuanindikator Provinsi Sumatera Utara dilakukal dengan metode sebagaiberikut:
identifikasi indikator nasicnatr yal?g disagregasi datanya secarageografis/wilayah administrasi ada di tingkat provinsi.
Meskipun tidak ditemukan disagregasi data pada tingkat provinsi,perlu ditelaah kembali pada kotrsep dan definisi operasionalnya.
Jika konteksnya merupakan Lragian dari agenda pembangunan
d,aerah, maka indikator tersebut dipertimbangkan untuk diarnbilsehagai daftar usulan indikator daerah.
Dari list disagregat data di tingkat provinsi dan kesesuaian konsep
dan definisi operasionalnya dengan konteks daerah, lalu langkah
selanjutnya yang diarnbil oleh Provinsi sumatera utara dalarn
menentukan indikator SDG's daerah dengan menggunakan B (tiga)
kriteria:
1. Lingkup adminisfi:asi data merupakan tragian dari wilayah
Frovinsi;
2" Kesesuaian clengan kondisi/karakteristik daerah Provinsi; dan
3. Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat Provinsi.
1"8 Sisternatika Rencana Aksi Daerah
Dokumen Rencar:.a Aksi Daerah {RAD} TPBISDG's Provinsi Sumatera
Utara terdiri atas lima bagian, setragai berikut :
Bab Pertama tentang pend.ahuluan menjelaskan mengenai keselarasan
1-L4
a.
'L-
SDG's dengan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara, bagaimana SDG,5
menyernpurnakan MDG's dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakanSDG's" Bab satu ini mery'abarkan pula platform partisipatif dalampeiaksanaan TPBISDG's di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perarrn;iamasing-masing dan pembiayaan SDG's serta potensi pembiayaan lainnya.Proses perryusuan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibrahas dibab pertama.
Bab Kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan,dan tantangan )rang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama darisetiap Tujuan. Bab ini menjadi gamtraran akan d,ata dasar {baselinei clancapaian hingga tahun 2A17 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target,program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikat*r TFBISDG's hinggatahun 2*23.
Bab Ketiga mei'upakan bab yang i:nefiunJiukkan arah kebijakanPemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada RFJn{D2At9-2A23 yang selaras dengan setiap Tujuan TPBISDG's. Berdasarkan pada
arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-prograrnpernlrangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutanyang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis
{Renstrai CIPD maupuri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} setiaptahunnya. Bahr ini juga meql'elaskan garis besar dari program-program norr*penterintah yang secara lebitr rinci tertuang dalam matriks yang ada dilampiran RAD ini"
Bab Keempat menerangkan tentang mekanisme perrlarLtauan, evaluasidan pelaporan, umparl ba-lik dan tanggung jawab masing-masing platformpartisipatif serta ixraktu peiaksanaan RAD TPBISDG's 2019-2023 ini. Bah iniberisi mekanisme pemantauari, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah darr
I:ron-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaa-n RencanaFembangunan.. Sedangkan rnekanisme pemantauan, evaiuasi dan pelaporan
bagi pihak non-pemerintah dilakukan trerdasarkan seffiassessmenL Kedu-a
mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga
menjadi satu kesatuan laporan ata"s pencapaian seiuruh target dan indikatorTPBI SDG's Provinsi Sumatera Utara.
Bab Kelima merupakan penutup -vang berisi tentang kaidah pelaksannar:
TPB/SDG's serta upaya elan prcses yailg diiakukan dalam penvusunan HAD.
1.1
Bab in! juga menerangkan tentang kesempatan kaji uiang dari doki-ime6 RA*TFB/SDG's khususn;,'a untuk keteriii:atan non-pemerintah yang tertuangpada prograrn elan kegiatan.
1At5
BAE II
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PtrLAKSANAAN SDG'S
2-r Mengakhiri segala Bentuk Kemi*kinan Dimana pun
1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi
a' Persentase penduduk yaLrrg hidup di bawah garis kemiskinanSumatera Utara
Hasil Survei Sosiai Ekonomi Nasional {SusenasJ yang dilaksanakan padatruian Septemtrer 2A1B menunjukkan Lrahwa jumiah pend,ud"uk miskin diProvinsi Surnatera Utara sebanyak 1.291.99O jiwa atau sebesar B.g4 persenterhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah da1.1
persentase penduciuk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahanyang cukup signifikan dimana kondisi Septembrer 2017 jumla,h peneludukmiskin sebanyak 1.326.57C jiwa atau sebesar g.2B persen. Sebagairnanaterlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :
Tabei 2.1Jumtrah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun ZAM - 2018Tahun Jumiah {ribu iiwa} trersentase {?l'j
Sept 2014 1.360,60 9,85Sepi 2015 1.508,14 tt t /Li
Sept 2016 1.452,55 14,27Sept 2017 1.326,57 9,28Sept 20i8 1.291,99 8.94
Sumber: tserita.Resmi Statistik. BPS ZO19
Jika dibandingkan dengan capaian nasional, persentase pendudukmiskin sumatera utara lebih baik dibandingkan capaian Nasianal vaitu pada
tahun 2*17 capaian Pei'sentase Penduduk Fdiskin Sumater:a Utai-a seliesai"
9,28 persen sementara Nasionai sebesar 10,12 persen. Demikian juga dengan
koniiisi 2018, capaian provinsi Sumatera Utara juga lebih bagus darinasional dimana provinsi Sumatera Utara sebesar 8,94 persen dan nasionalsebesar 9,56, dan sama-sama mengalarni penurunan.
15
Gambar 2.1Persentase Pend,uduk Miskin Sumatera Utara Terhadap
Nasional Tahun 2A14 - 2CIi8
-tf,
IU
5
2014 20i5 20i6 2017 2018
Surmber: BPS Sumcdera Utara 2O1B
Garis kesriskinan d.igunakan sebagai suatu batas untuk rnenentukan
miskin atau tldaknya seseorang. Penduduk rniskin adalah mereka yang
rnemiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di barnah garis
kemiskinan. Pada September 2AL7 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar
Rp. 423.696,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis
kemiskinallr{,ra sehesar Rp. 438,894,- per kapita per bulan, dan untukdaerah perdesaan sebesar Rp. 407.157,- per kapita per bulan. Sejak tahun2814 sampai dengan tahun 2018, perkembangan garis kemiskinan
ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :
Tabel2.2Garis Kemiskinan Sumatera Ulara Tahun 2Oi4-2O18Tahun Perkotaam Perdesaan Kota + Iles:r
Sept 20i4 349.372 312.4q3 330.653Sept 2015 379,898 352.637 366.137Sept 2il1fl 4i3.835 388.707 401.832Sepi 20i7 .rJ.5.5y+ 407.157 +2J,$LlA
Sept 2018 46s.790 435.492 45 i.573Sumb*r ;,9PS Pru;uinsi Sumatera Utar* 20 1 9
b. Konsumsi Pend,uduk Miskin Berdasarkan Keiompok Pengeluaran
Pada tahun 2018 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingi<at
Kerniskinan, Indeks Kedalarnan Kemiskinan dan Garis Kerniskinan
Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :
Tabe1 2.3Jurnlah PenduCuk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan, inCeks
Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Tahun 2018
ffi Sumatera Utara
W lndonesia
No KablKota
T.--1^Lu ulalltulPenduduk
Miskin {dlmrihuan iiwai
PersentasePenduduk
__i_1_i,,rt11sruti
IndeksKedalarnanKemiskina
t'l
IndeksKeparal.anI{erniskina
n
GcrrisKerniskinan
{Rp/Kap/B1n)
1 Nias 22.b7 16,37 2,45 0.55 353.141
'2 Mandaili:rg Natal 42.39 9,58 1la 0,33 336.820
3 Tapartuli Selatan 25.63 9,16 1)q 0,32 343.447
-l \J
ffi 10,12
No I{atr/Kota
JumlahPenduduk
Miskin {dlmritruan iiwa]
PersentasePenduduk
miskin
IndeksKedalamanKemiskina
IndeksKeparahanKemi.skina
n
GarisKemiskinal
(RplKap/Bln)
4 Tapanuli Tengal: 48.53 13,17 1,55 0,40 369.471( Tapanuli Utara 29.2A 9,75 1,og 0,16 357.464b Toba Samcsr 15.82 8,67 1,25 0,31 352"464.'/ Labu}-an Batu 41.70 8,*-L 1,0 1 0,20 s5?"80fiI Asa}.an 74.t4 10,?5 1.51 0,33 315.42CII Simalungr;n 80.30 9,31 1,59 s,41 342.477l-0 Dairi 23.19 8,20 r,77 0,54 325.1?611 _r!;i_Io 35.36 0,95 4,22 43V.7A212 Ileli Serrlarlg 88.52 4,13 0.60 o,14 38 1.1731X Langkat 105.45 1O,20 1,68 4,41 382.536L+ Nias Selatarr 52.70 16,65 2,49 0,66 261.1A4
15I{umbangHasundutan it].:rJ y:uU 1,UU i\ )O J"ZY.Iil:,
16 Pakpak Bharat 4.66 9,74 t,5+ {\ ,12 ?Q? AEA
t7 Samosir 16.81 13,38 1,7A o,35 29tj.64AL8 Serdarrg Bedagai 5C.49 aoo 1.10 O,22 351.62319 Batu Bara 5i.78 12,58 2,22 0,57 38 i.6512CI
Padang LawasUtara 26.82 r0,06 1-,41 0,32 321"076
21 Padarig Larras 23.05 8,41 1,07 4,23 310.5694A Labuhan Batu
Selatan 33.14 10,00 4,32 355.517
4a Labuhan BatuUiala 36.45 10,12 I.IJ 0.40 395.6S6
.AZA Nias Utasa .)o ..1J 26,56 5,10 1,40 383.552I{ias Barat 23.00 2$,72 4,36 nCl? 386.431
26 Kota Sibolga 10.8l 12,38 2,23 0.56 415.478Kota TanjungBalai 25.30 14,64 2,25 0,49 397.647
28 Kota PernatangSiar:.iar 22.4t 8,7S 1,6q o,53 4"74.A84
29 Kota Tebing Tingge L6.6+ 1A,27 1,91 $,51 426 46!l
.)U Kota Medan 186.45 8,?5 1 "5rO 0,39 548.4?041JI Kota Binjai 16.A7 5,88 0,72 0,18 380"792
,,7 ZKotaFadaagsidimr:uan 16.79: 7,69 1",+1 U,J 1 3fi3.468
")J Kota Gunungsitoli 25.S 1 18,44 2,44 U,3U JI 1.JUJ
Prov nsi Sumatera Utara 1.291.,99 8,-qrl 1,56 o,41 451.{)73Surnber : BPS Prouinsi Sur*atera Lltara, 2018
c. Pengeluaran Konsumsl Z}ok Terbawah
Kedalarnarr Kemiskinan {P1} merupakan ukuran rata-rata kesenjzurgan
pengeluaran rnasing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.Menurut Sistem informasi Rujukan Staiistjk iSirusai Badan Fusat Siaijstik
{BPSi, nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan iP1} ini dapat digunakanuntuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan flnernbuat
target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidakadanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil niiai indeks
kedalaman kemiskinan {P1i, semakin besar potensi ekonami untuk dana
pengerrta$an kerniskinan berdasarkan identifikasi karakteri;tik penduduk
LI
miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. penururran nilaiIndeks Kedalaman Kemiskinan iPli mengindikasikan bahwa rata*ratapengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati gariskemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan {P2} merupakan indeksyang memberikan informasi rnengenai gambaran penyebaran pengeluaran diant'ara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks KeparahanKemiskinan {P2), maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antarapenduduk miskin.
Pada Tahun 2A17 Indeks Kedalaman Kemiskinan {PU di Sumatera Utarasebesar i-,50 poin {BPS Sumatera Utara }AWl dengan jumlah penduduk padaciesii 1 sebanyak 1,33 juta iiwa" Fada Tahun 20LB indeks KeciaiamanKemiskinan {P1} di Sumatera Utara dibanding Tahun 2O1T turun rnenl'adi1,46 p*in {BPS Sumatera Utara 2019i. Kondisi ini mengindikasikan hahwarata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh darigaris kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin jugacenderung meluas.
2" Sistem Dal Upaya perlindunga-rl S+sial
Sistem perlindungan sosial di sini rliartikan sebagai sebuah sistem yangberkelaajutan yang rrremberikan perlindungan kepada seluruh warga negaramelalui seperangkat instrumen publik, terhadap kesulitan ekonorni dansosial yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warganegara baik disel"rabkan karena terhentinya, turunnya, atau tidakmencu-kupinya penghasilan, sakit, hamil, kecelakaan, cacat, hari tua,kematian, bencana alam maupun kerusuhan sosial.
a. Peserta Jaminan Kesehratan Melalui SJSN BidangKesehatan dilaksanakan melalui BpJS, yang terdiri ataspeserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:
{1} Penerima Bantuan Iuran (PBI) adaiah peserta Jaminan l{esehatanbagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagainr.ana diamanatkanUU SJSN )'ang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta p!-ogr611.11
Jaminan Kesehatan. Peserta PBi adalah fakir miskin yang ditetapkanoleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah; dan {2}
bukan PBi jaminan kesehatan. Pada akhir tahun peiaksanaanMDGS, proBorsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN BidangKesehatan peserta PBI pada Tahun 2017 sebesar 68,63 per$eri,
meningkat rnenjadi 73,42 persen pada Tahun 2018 {Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Utara, 20lq).
10
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunaibersyarat/Program Keluarga Harapan, pada Tahun zaw sebesar
315"687 jiwa, meningkat menjadi 44T.Tg1 jiwa pada Tahun z0ig{Kementrian Sosial Ri, 2017}.
Prcgram Jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan, pelaksanaansistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara uffirummeliputi penyelenggaraan prograr&-program Jamsostek, Taspen,Askes, dan Asabri. Penyeienggaraan prograrn Jamsostek didasarkanpacla uu No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada pp No
25 Tahun 198i, program Askes cidasarkan pada pp No 69 Tahun1991, program Asabri rlidasarkan pada pp Ns 6z rahun lgg1,sedangkan program Pensiun didasarkan pada uu No 6 Tahun 1965.Penveienggaraan jaminan sosial di indonesia berbasis kepesertaan,yang dapat dibedakan atas kepesertaan pek*rja sektor swasta,pegawai negeri sipil {PNS}, rtan anggota TNIlpoIri. proporsi pesertaPrcgram Jaminan Sosiai Bidaag Ketenagakerjaan di Sumatera Utarapada Tahun 2016 mencapai 29,5 persen dan pada Tahun ?01?meningkat menjadi 30 persen {Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.2018).
3. Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Keiornpak 41o/o
Tei'bawah.
a. Akses Masyarakat Terhadap pelayanan Kesehatan.
Akses trelayanan kesehatan di Surnatera Utara ditunjukkan olehpeningkatan kualitas iayanan kesehatan serta perluasan akses pelayanankesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh ma*yarakat yangkel:erhasilannya ditunjukan oleh: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) darisebesar 68,33 tahun pada Tahun 2016 menjadi 6g,sr pada Tahun zafiselanjutnya meningkat menjadi 68,61 tahun pada Tahun 2018 {sumateraUtara Dalam Angka, 2O19), {2} Jumlah Kematian Bayi mengalami penununanyang cukup signifikan, pada tahun DaL4 Jumlah Kematian Ba5ri di provinsi
Sumatera lJtara. sebanyak i.078 CIrarrg terus mengalami penurunan hinggatahun 2015 sebanyak 874 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2S16sebesar 1.069 orang dan sedikit penurunan pada tahun zTfi sebanyak1.066 orang dan rnenurun kernba-li pada tahun Z*18 rnenjadi BG9 orang, {SJ
Peinbangunarl manusia di Sumatera Utara terus rnengalami kema3uan. pada
tahun zCIi8, trndeks Pembangunan Manusia ilPM) Sumatera Utara mencapai71,18" Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin ata.r.r tumbuh sebesar 0,86
i9
b.
C.
persen dibandingkan tahun ZOIT.
Pada aspek aksesibilitas kesehatan bagi persalinan dilakukan denganmelengkapi puskesrnas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar(PONED} yang teiah berhasii meningkatkan peserta keluarga berencana (KB)
aktif pada Tahun 2018 sebanyak i.698.6250 peserta dari pasangan usiasubur (PUS} sehanyak 2.394.236 keluarga atau cantraceptiae preualency rate
tcpRi Sumatera Utara pada Tahun 2018 sebesar 54 persen (BPS Suma"tera
Utara, 20iBi. I{andisi ini menurun dari Tahun 2\fi yang rnencapai CFR
sebesar 58,9 persen yaitu sebanyak 1.?08.8?9 peserta KB aktif dari pUS
sebanyak 2.406.087 keluarga.
Dalam peiaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan, perluketerlihatan peran serta masyarakat sebagai oLryek sekaligus sr:byekpembangunan kesehatan. Berbagai upaya dapat diiakukan denganmemanfaatkan potensi dan sumber da3ra yang ada di masyarakat, sepertipenggalangan dana, pemanfaatan sumLrer daya manusia serta. pemanfaata::sumber daya alam termasuk teknologi tepat guna daiam bidang kesehatan.
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang digarnbarkandalam Profil Kesehatan ini meliputi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),Poiindes {Pondok Bersalin Desa}. Poskesdes {Pos Kesehatan Desa}, posbinclu
(Pos Pernbinaan Terpadu) dan Desa Siaga. Posyandu adaiah saiah satu UKBMyang menyelenggarakan minimal 5 (limai program priorit-as, ;raitu KesehatanIi:u dan Anak (KrA), Keluarga Berencana {KB}, perbaikan gizi, irnunisasi danpenanggulangan diare. Disamping menggambarkan tingkat kemandirian danperari serta masyarakat, posyandu juga menggambarkan kepeduiian(perilaku] rnasyarakat tentang pentingnya menjaga dan memeiiharakesehatan. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat,sedangkan petugas kesehatan dan aparat desalkelurahan hanya bertindaksebagai fasiiitator dan pelaksana kegiatan kesehatanlmedis. Untukmemantau perkentbangannya, Posyandu dikelompokkan ke daiam 4 strata,yaitu Fratama, Madya, Furnama dan Mandiri. Terdapat empat krit.eria ya.ng
digunakan dalam penggolongan Posyandu, yaitu jumlah kader, frekuensikegiatan selama setahun, pencapaian kegiatan, dan adanya prograrn
tambahan selain program dasar. Suatu posyandu disebut rnandiri {stratatertinggi) bila kadernya trerjumlah 5 orang dan aktif, frekuensi kegiatan 12
kali/tahun {ada kegiatan setiap bulann;rai, cakupan S program dasar >S0yo,
ada program tambahan dan ada dana sehat/dana. trersumkrer dari swad.aya
masyarakat.
2A
Poskesdes {Pos Kesehatan Desa} adalah salah satu bentuk peran sertarnasyarakat dalam bidang kesehatan, dimana petugas kesehatan danrnasyal"akat {melalui kader kesehatan}, bekerja sama mengeiola masaiahkesehatan dan menanggulangin; a dengan mema-nfaatkan potensi yang adasellelum dirr-rjuk faskes ke tingkat yang lebih tinggi. Poskesdes menjadi salahsatu kriteria untuk rnenetapkan desa siaga. Setiap desa siaga diharuskanmempunyai minimal 1 poskesdes di wilayahnya. Tenaga Poskesdes terdiridari rninimai 1 {satu} bidan darr 2 (duai orang kader. pada tahun 2oLTjumlah poskesdes di Sumatera Utara adalah 2.810 buah, mengalamipenururran jika dibandingkan dengan jumiah poskesdes pada tahun 2Gi6yaitu sehanyak 3"006 buah. Jumlah po*ke*de* pacla tahun 2015 seban3rak
3-153 buah dan pada tahun 2OI4 sebanyak 3.i21 buah. Pos pemtrinaanterpadu (trosbindui merupakan salah satr-r strategi penting pemerintah untukmengendalikan trend penyakit tidak menular {FTM) yang meliputi jantung,hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes dan lainnya. Sasaran dariPasbindu ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas" Sampai dengan tahun2417, jumiah PosLrindu di Pravir:si Sumatera Utara mencapai 1.83g buah.Tiga kabupaten/kota dengan jumiah posbindu- terbanyak seeara bert-urut-turut adaiah Mandailing Natai sebanyak 494 Lruah, Deli Serdang sehaayak172 buah dan Toba Samosir sebanyak 13S buah.
Gambar 2.?Jumlah Posbindu Per KabupatenlKota di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2}fi
Sumber : Prafil Kesehntanz Kabup*te*/ Kata Tahttn 2O1y
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kernauan untuk mencegah dan mengatasimasalah-rnasa-lah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan
secara lebih mandiri" Jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2a1,7 adalatr sehanyak 3.090, mengaiami penurunan jumiah
i::
"" *n..4'iq:*3 ; f,,- -*;1 k
2L
dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 4. iOG unit.
b. Aksesibilitas Penduduk Terharlap Kebutuhan Dasar Perumahan.
Aksesibilitas penduduk sumatera utara terhaclap kebutuhandasar perumahan ditunjukan oieh capaian :
Cakupan la3,ranan akses sumber air minum yang layak meningkatdari Tahun ?015 sebesar 7q,57 persen menjadi 87,01 persen Tahun2s16 seianjutnya meningkat menjadi 88,0T persen pada Tahun zawdan 88,51 persen pada Tahun 2018, kondisi ini leLrih tinggi daricapaian nasional setresar 62,75oh pada tahun 2a1T {susenas BpsFrovinsi Surnatera lJtara, 20iSi.
b. Cakupan pelayanan air limLrah domestik meningkat dari 5?,18pei"sen pada akhir pelaksanaan HIDG's Tahun 2C15 menjadi 72,5*persen pad,a Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menjadi 74,6A.
Capaian tersebut dilakukan melalui kegiatan Bantuan Keuangan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabermas) ke KabupatenlKota yangmerupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupatenf Kota.
{Susenas, BPS Provinsi Sumatera Utara, 2O1Bi;
c. Rasio Elektrifikasi rumah di Sumatera Utara pada Tahun 2015mencapai 9l,oB persen meningkat menjadlg3,zg pada tahun 2a16,
men.ingkat terus menjadi 96,72 persen pada Tahun z*tz d,an pacla
Tahun 2018 mencapaigq,gg persen. Dalam pengertian bahwa Rasi*trlektrifikasi Sumatera Utara pada kondisi yang baik, artinya harnpirseluruh penduduk Surnatera Utara telah rnend.apatkan aliran listrik.Namun dengan demikian rasio elektrifikasi ini diatas belum cukup,yetr.g artinya untuk beberapa daerah belum mend,apatkanpemenuhan kebutuhan dasar listrik. Daerah ini berada pada daerahyang beium terjangkau, sehingga masih perlu pembangkit lisktkuntuk merrrenuhi kebutuhan dasar akan listrik. Selain itupertumbuha-n penduduk juga mempengaruhi kebutuhan akag iistrikdimaksud. iDinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSumatera Utara, 2018).
Ketiga indikator aksesibilitas kebr-rtuhan perumahan tersebutmenunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun clemikian, terdapatpermasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih tc{adikesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antar provinsi d"an
,)n
antar wilayah perkotaaan dan perdesaan. Indonesia sarnpai dengan saat inimasih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahanyang iayak antar wiiayah.
d. Akses Masyarakat Terhadap pelayanan pendidikan. AngkaParlisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak pendudukusia sekoiah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendictikan
sesuai pada. jenjang pendiCikann1,/a, jika APM = 100, berarti seluruhanak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu yang rnenunjukkanakses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Pada akhirpelaksanaan MDG's Sumatera Utara APM St)/Mllsederajat pada
tahun 2O15 mencapai 100 perseri dan lidak mengalarni penurunansampai tahun ZA|V. Pada jenjang SMP/MTslsederajat ?ahun 20i5APM teiah mencapai 1o0% sampai tahun zafi. pada jenjang
sMA/MAlsederajat Tahu-n 20i5 ApM mencapai 6s,s1 persen, pada
Tahun 2016 naik menjadi 67,92 persen dan pada Taliun z*LTmencapai 58,54 persen (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
20i8)"
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untukmeningkatkan aksesibilitas pend,idikan yang bertujuan untuk meningkatkan
angka melanjutkan dari jenjang SMPIMTS ke SMA/MA, dan meningkatkanangka partisipasi rnurni {APM}. Untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikandilaksanakan melaiaui: Pemberian Bantuan Operasional PendidikanMenengah Universal {PMUi sebagai dana pendamping Bantuan OperasionalSekolah {BoS}; Fembangunan ruang kelas baru bagi SMA/MA/SMK Negeri,
Swasta dan Unit Sekolah Baru {USB}; Peningkatal kualitas tenagakependidikan Pendataan di setiap sekolah bagi siswa yang putus sekolah;dan sosiaiisasi kepada orang tua siswa dan koraite sekolah tentangpentingnya pendidikan.
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yafigBaik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
1. Menghilangkan Kelaparan.
a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan {Preualence ofUnd.ernaurishmerct|.
Kecukupan pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH) ff.tau
fresirable Dietary Pattern {DDPi adalah susunarr keragamall pangan yans
didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada4.)L"'
tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH rnerupakan instrumen
untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untukmenyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, buda;ia dan preferensi konsumsipangaft masyarakat. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanean
penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat
mernenuhi kecukupan gizi {Nutritiona.l AdeEtacg}, tetapi sekaJigus
mernperlimbangkan keseimbangall gizt {ffirtritional Batrlnce} yang didukungoiei: cita rasa {Pa.latability}, daya cerna {Digestabilita}, daya terima
masyarakat (Acceptabilitg), kuantitas Can kemampuan daya beii
{Afford.abilitgl.
Berdasarkan Tahun 2014, Pola Pangan Harapan {PPH} di Provinsi
Su-matera Utara mencapai 84,8 persen. Begitupun pada Tahun 2015 terjacli
peningkatan nilai PPH di Provinsi Sumatera Utara menjadi 85,2 persen dan85,7 persen pada Tahun 2016 walaupun peningkatannya tidak begitu
signifikan. Ha1 ini disebabkan oleh beberap" faktor, antara lain daya beli
masyarakat yang mengatrami penurunan, berkurangnya jumlah lsnsumsi energiper kelompok pangan, dan tingkat pengetahuan masyarakat terha-dap asupankonsumsi energi yang haik kurang. Sedangkan pada Tahun 2A77 , nilai PPH cli
Provinsi Surnatera Utara mengalami Fdngkatan -vang cukup signifii<an merg'adi 88,5
persen dan Tahun 2018 sebesar 89,1 persen.
b" Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400
KkaU Kapita/Hari
Pada i<elompok penduduk termiskin, proporsi penduduk dengan asupankaXori di bawah tingkat gizi minimurl di Sumatera Utara pada Tahun AAW
masih tinggi yaitu 12,62 persen, kondisi ini lebih traik dibanding rata-ratanasional yafig mencapai 14,65 persen (Kementrian Kesehatan Ri, 2016).
Konsurnsi masyarakat Sumatera Utara seeara keseluruhan pada Tahun ztli6mencapai 1.999,99 kkal per kapita per hari atau berada di bawah standarnasional {2"150 kkal untuk kalcri dan 57 gram untuk proteinj. Namun
dernikian pada Tahun 2ALT meningkat menjadi 2.133,84 kkal per kapita per
hari dan konsumsi protein mencapai 53,38 graln per kapita per hari atau
berada di atas standar nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2018)"
c. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,
berdasarkan pada Skala Pengalamal Kerawanan Pangan.
ftemlerisi Ketidakcukupan Konsunxi Pangan {Preualeruee of24
Undenzouri.shment), pada Tahun 2017 sebesar 8,Zb persen, meningkat
menjadi 7,95 persen pada Tahun 2018 {Sumatera Utara Dalam Angka, 20i8}.
2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi.
a" Prevalensi Kekurangan *izi {Underweight} Pada Anak Baiita
Prevalensi kekurangan gizi jmderu;eight) pada anak balita, merupakan
saiah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat,
Can karenanya merupakan issue f'undamental dalam kesehatan masyarakat.
Status gizi pada Lraiita dapat berpengaruh terhadap beLr*rapa aspek " &izikurang pada balita, rnembawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisikrnaupultl mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akiba.t
lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidupsehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan,
tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian.
Prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Sumatera Utara pada tahun2Ol7 sebesar 1&,2ak yang terdiri dari 5,2c/a gizi buruk dan 73a/t gizi kurang.
Angka ini lebih tinggi 5,0Yo dibandingkan dengan angka provinsi tahun 2CI16
U3,Zoft'!. Dengan angka setresar 18,2Va, prevalensi giai kurang dan gizi trurukdi Sumatera Utara masih termasuk dalam kategori medium {standar WHO; 5-
97a rendah, 10-197o medium, 2}-39a/a tinggi, >4}o/o sangat tinggi). Di sisi lain,prevalensi grzi lebih mengalami peningkatan sebesar A,ZaA dan l,7o/n pada
tahun 2O15 menjadi 1,g"lo di tahun ZAfi. Bila dilihat berclasarkan
kabupatenfkota, maka prevalensi gSzi buruk dan gizi kurang tertinggi
dijumpai di Kabupaten Nias Barat {sebesar 36,8Y"}, Kabupaten Nias (sebesar
33,9Yo) darr Katrupaten Nias Utara (setresar 28,4olol. Adapun kabupatenlkota
dengan prevalensi gqzi buruk dan gizi kr-rrang terendah adalah Kota Medan
(seLresar 67o), KaLrupaten Pakpak Bharat {sebesar 11,T"/aj dan Kabupaten Deli
Serdang (sebesar Lz,So/aj. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan hasil PSC
terkait prevalensi status gizi balita per kabupatenlkota di Sumatera Utaratahun Z*LT {Profil Dina"s Kesehatan Provinsi Sumatera {Jta.ra, 2017}.
b. Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Masalah yang sering dialami ibu hamil adalah anemia yaitu kadar
hernoglotrin {Hb} dalarn darah kurang dari 10 gr/dl, sementara itu, kadar
hemoglobin yang kurang da.ri 6 gr/dl disebut anemia gravis. Untuk wanita
hamil, jumlah normal hemcglabin adalah 12-i 5 gr/dl dengan hematokrit 35-
54%. Apabiia ibu hamil menderita anemia, risiko yang dapat terjadi adalah
25
keguguran (abortus), kelahiran prematur, proses persalinan yang lama, dan
tenaga yang berkurang. Seteiah kelahiran, ibu pun dapat mengalami
perdarahan dan shock karena lemahnya kontraksi rahim.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi anemia
adalah dengan cara pemberian tablet hesi {Fe) sebanyak 90 tai:let seiarna
masa kehamilan. Perseniase cakupan ibu hamil yang mendapat g0 tablet
besi di Sumatera Utara tahun 2$77 adalaJr sebesar 75,85"/'j, meningkat
dihandingkan tahun 2016 t73,31Yoi. Dengan persentase cakupan tersebut,
maka cakupan pemberian tablet besi dalam lnasa kehamilan belum mampu
rnencapai target nasionai yang ditetapkan seLresar BOa/o. {Frofil Dinas
Kesehatan Provinsi Surnatera Utara, 201S).
c. Persentase irayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI
eksklu-sif.
Kewajiban untuk rnemberikan ASi Eksktusif tercantum pada pasm"l 6
Peraturan Pemerintah {PP} nomor 33/2S12 tentang Pemberian ASI Eksklusifyang ditetapkan pada 1 Maret 2A12, yang berisi ha-hwa "setiap ibu yang
rnelahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang
dilahirkannya" {Kementrian Kesehatan, 2016). ASI Eksklusif perlu diberikanselama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan
yang sempurna untuk mencerna makanan atau rninuman lain. Terlebih
sernua jenis nutrisi yarg dibutuhkan aleh hayi sudatr hisa dipenuhi dari ASI.
Pada Tahun 2016 persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Utara mencapai 29,6 persen, dan
terjadi peningkatan pada Ta-hun 2017 yang mencapai 41,32 perserr (Profil
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2Al7).
Tiga kondisi tersebut menyebatrkan :
a) Prevalensi stunting (pendek dacl sangat penaek) pada anak di bawah
lima tahun/baiita di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016
cukup tinggi yaitu 24,4 persen {BPS 2018}, pada tahun 2O1T tery'acii
peningkatan sebesar 4 persen pada tahun 2A1,7 rnenjadi 28,4 persen;
b] Prevalensi rrualnutrisi (berat badan/ tinggr badan) anak pada usiakurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe pada Tahun 2016 sebesar 12
perseii naik 13,5 persen pada Tahun 2A17 {Profil Dinas l{esehataii
Provinsi Sumatera Utara, 2*L7j.
26
Permasaiahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan
kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahallanpangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitasasupan gizi anak. Faktor lain yang mernpengaruhi adalah buruknya pola
asuh terutama pemherian ma.kanan baln dan balita yang disebabkan oleh
rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan
seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitaskesehatan.
3. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistern
Produksi Pangan Berkelanj utan.
a] Nilai Tambah Pertanian Bagi Feke{a Di Sektcr Pertanian.
Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan
merupakan potensi labor supply di sektor pertanian pangan. Sampai saat ini,lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga rnasih
rriengf{antungkan hidupn3ra pada $ektor pertanian {Pemerintah Provinsi
Sumatera lJtara, 20i8i. Tenaga kerja pertanian atau yang sering disebuipetani/peternak/nelayan tersedia cukup ba_n5rak di Sumatera Utara" Hal iniditandai bahwa hamnir seluruh penduduk yartg tinggal di perdesaan Lrekerja
sebagai petarri/ peternak/ nelayan.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung;a'waban Pemei"intah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A1,7 {Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
2018] pada aspek ketenagakerjaan, tenaga kerja di sektor pertanian rata-ratasekitar 3.672.69A jiwa atau sekitar 19,84 persen dari totai pekeda diSumatera Utara. Pada Tahun 2015 jumlah tenaga kerja sektor pertanian
mengalarni penurunan dan jauh di bawah rata-rata {3"6?2.890 jiwa}
dibanding Tahun 2014 yang mencapai 3.821"320 jiwa atau turun menjadi
3.095.547 jiwa pada tahun 2015. Penurunan tersebu-t salah satunya
disebabkan oieh terbukanya industri non pertanian yang rnenjanjikanpenghasilan yang leLrih instan dibanding jika tenaga kerja tersebut bekerja disektor perlanian yang penghasilannya diperoleh secara musiman dankeberhasilan usaha taninya.
Kordisi tertebut menyelrabkan nilai tamhh frertarrian ter*radap tenaga kerjapertanian pada Tahun 2015 hanya mencapai 42,80 juta rupiah pertahun,
dan pada Tahun 20i6 mening!<at menjadi 46,60 juta rupiah pada Tahun 2O16
(BPS Sumatera Utara, 2017)"
o.7
b) Praduksi
a. Produksi Pangan
A or^ra1z lzafarc,arli.:.lfl n6n rr.lrr
produksi komoditas tanaman
pertumbuhan positif pada Tahun
2At6,2A 17i sebagai berikut :
Qtrynofav.a T lforo rinnof riiliha+ riari lri---io
pangan strategis rnenunjukan yang
2015 ke Tahun 2A16 (BPS Sumatera Utara
i. Tahun 20i5 produksi padi mencapai 11.373.234 tar' gabah kering
giiing {GKG} dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 11.644.889
ton.
Produksi jrgurrg Tahun 2015 naeneapai 959.q33 ton giling
(GKGi dan pada Tahun Z}rc meningkat menjadi
1.CI47 "A77 ton pipilan kering;
Produksi kedelai Tahr:n 2015 mencapai L97.A47 ton dan pada Tahun
ZALO meningkat menjadi 23A.270 ton pipitran kering;
Produksi ubi jalar Tahun 2015 mencapai 445.645 ton dan pada
Tahun 2016 meningkat menjadi 471.737 tan;
Produksi ubi kayu Ta-hun 2015 mencapai 2"0*0.224 ton dan pada
Tahun 2016 rneningkat menjadi 2.250.024 ton.
b. Prod.uksi protein
Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein
yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perkembangan populasi ternak utama dan hasil produksinya merupakan
gamLlaran tingkat ketersediaa.n surnber trahan protein. Tingkat konsumsi
yang akan menentukan kualitas sumirer daya manusia saiah satunya
dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi terrrak lainnya.
Aspek ketersediaan protein di Sumatera Utara dapat dilihat dari kinerjaproduksi beberapa komoditas peternakan strategis yang menunjukkan
pertumbuhan positif pada Tahun ?015 ke Tahun 2A16 {Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, 2A17\ sebagai berikut :
1. Pada kelompok daging ruminansia di Sumatera Utara, Tahun 2O15
produksi daging Sapi mencapai 33.598.713 kg, kerbau 3.267.89 tr kg,
karnbing 8.475.746 kg dan domba 22.667.839 kg. Pada Tahr.rn 2S16
daging Sapi meniagkat menjaeli 73.318.658 kg, kerbau meningkat.
menjadi 3.381 .487 kg, kambing turun rnenjadi 7.364.433 kg dan
domba rneningkat menjadi 23.283. L47 kg;
r)
?
4"
5.
28
Pada kelompok daging unggas di Sumatera Utara, Tahun 201 5
produksi daging ayam buras rrrencapai 25.2A7.542 kg, ayarn ras
537.947.218 kg, dan itik mencapai 5.838.169 kg. Pada Tahun 20i6prcduksi daging ayam buras meningkat menjadi 25.543-084 kg,
ayam ras meningkat menjadi 610.030.626 kg, dan itik turun menjadi
5.203.819 kg;
Pada keloatpok telur di Sumatera Utara, ?ahun 2015 produksi telui"
ayam ras mencapai 133.+35.772 kg, ayam buras 16.673.574 kg, dan
itik mencapai 53.572.992 kg. Pada Tahun 2A16 prcduksi telur ayanl
ras meningkat menjadi 139.192.778 kg, ayam buras turun menjadi
15.848.676 kg, dan itik mencapai meningkat menjadi 59.853"055 kg;
4. Produksi perikanan di Sumatera LItara Tahun 2015 meneapai
L.225"*21,81 ton.
cJ Teknologi
Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi
$umatera Utara bekerjasama dengan lembaga penelitian baik kementrian
maupun perguruan tinggi, dalarn mendukung keberhasilan peningkatan
produksi meiaiui penyediaan teknologi yang ditujukan untuk :
i" Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman
pangarr dan ternak.
Meningkatkan daya saing produksi tanaman pangan tlan ternak
untuk memperoleh nilai tambah dari tumbuhnya industripengolahan bahan parrgan.
Menyediakan teknologi unggul bagi peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas tanaman pangan dan ternak untukmengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan
menjad"i lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industrinon pertanian.
l\ilenyediakan teknologi unggui bagr peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas tanaman pangan terna-k, dan ikan untukmengatasi perubahan ikiim yang tidak menentu, konversi lahan
rnenjadi lahan pertanian dan pelarian
tenaga keqia ke sektor industri non pertanian serta dalam rangka
diversifikasi pangan.
Mernberikan pembinaan kepada petani, peternak, dan nelayan dalam
.)
,>.J.
2.
aJ.
A!.
Zg
peningkatan nilai tamkrah produksi tanaman pangan dan ternak serta
rnengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan
menjadi lahan pertanian dan pengalihan tenaga kerja ke seki.or
industri/non pertanian serta dalam rangka diversifikasi pangan.
Dalann penyediaan pangarl, ta"ntangan dan masalah yang dihadapiantara lain:
(U konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementaraperluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; t2) degradasi kualitassumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaa"tan
aIr dengan penggunaax lain; {3} usaha pertanian pangan didcminasi usaha
tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin twa {aging fsrrru*4dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada
sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4)
frekuensi dan intensitas kejadian perubahan ikiim ekstrim semakin tinggi; {5}
proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan W*d losses and waste!
masih besar; {6} prasarana iogistik dan distribusi pangan belum urerata
terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan
kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdarnpak pada resiko rentanpangan di wilayah terseLrut; dan {7} kemitraan yang setara antara usaha
p*rtanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan
SeLuruh Penduduk Semua Usia
1. Mengurangi Angka Keruratian Ibu (AKI)
a. Indikator Angka Kematian lbu {AKI} atau n$aterna{ Mortatitg Rcute
(MMRi menggambarkan besarnya risiko kernatian ibu pada fase
kehamiian, p*rsalinan dan masa nifas di antara i00"CI00 kelahiranhidup dalam satu wilaSrah pada ku::un waktu tertentu, Berelasarkan
Profii Kesehatan Kabupaten/Kcta di Sumatera Utara pada Tahun
2015 sebagai tahun terakhir pelaksanaan MDG's, jumlah kematian
ibu materr:.al yang terlaporkan sebanyak 825 orang {83,a7/1CI0"S00KH) dengan proporsi kematian pada lbu Hamil 219 CIrang
{22,15/100.000}, pada Ibu Bersalin 24L2 orang {24,461100.00CI KH},
dan pada lbu Nifas, 364 orang {36,8,4/100.000 KHi" pada tahun 20i6turun menjadi 78,00/ 100.000 KH {Dinas Kese}ratan Fr*vinsi
Sumatera Utara, 2018].
3fi
b. Persentase perempuan pernah kawin umur 1s-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Salah satu upayaPemerintah Prcvinsi Sumatera Utara daiam mengurangi AKI adalahpersalinan di fasilitas kesehatan meningkat rneningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan persalinan yang menggunakanfasilitas kesehatan yang memadai. Untuk itu pemerintah provinsi
Sumatera Utara telah melengkapi seluruh puskesmas di Surnaterautara il"osCI puskesmasJ dengan fasilitas PONED yang menyediakan
fa*ilitas persalinan dan kesehatan bayi/balita baik sarana maupunbirian dan tenaga medis keperawatan, dan gizi iFemerintah Frovinsisumatera utara, 20i8). Fasilitas tersebut menghasilkan persentase
perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkanterakhirnya di fasilitas kesehatan sebanyak zg,sr persen pada
Tahun 2015 dan menurun menjadi ?8,09 prrsen {Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara, ZALT.
Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional
berdasarkan survey Data Kesehatan Indonesia (SDKI). upayarevitalisasi Puskesmas di sumatera utara merupakan upayapeningkatan proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga r,tedis
prnfesionai berdasarkan SDKI. Hasilnya teiah dapat menurunkanrasio kematian bayi menjadi 3,63 per 1.000 kelahiran hidup pada
?ahun 2017. Neonatal dapat diturunkan dari z.z4a kasus pada
tahun 2oi3 menjadi 2.764 kasus pada Tahun 2otr; postnatal dapatditurunkan dari 742 kasus pada tahun 201s menjadi 4g0 kasuspad.a Tahr.rn 2al7; Lahir mati dapat diturunkan dari z.4gz kasuspada tahun 201"3 menjadi 2.198 kasus pada Tahun zaW {DinasKesehatan Provin*i Sumatera Utara, 2016).
2. &:lengal<hiri Kematian Bavi cian Eaiita
a- Tren Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita {AKBa}; neonatal,po*tnatal, kematian bayi, Angka Kematian Bayi (AKB) atau InfantMortality Rate (IMR) rnerupakan indikator yang sangat sensitifterhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan
dengan hrayi baru lahir perinatal dan neonatal. Angka Kematian Bayidi Sumatera Utara pada Tahun 2015 sebesar 4,09 per 1000
kelahiran hidup, sudah meiampaui target MDGs yang pada tahun2015 harus sudah mencapai 17 per 1.00O kelahiran hidup, dan pada
c"
11
Tahun 2CI16 turun menjadi 4,01 per 1000 kelahiran hidup (Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ZAW|. Angka Kematian Balita
iAKBai per 1OO0 kelahiran hidup Tahun 2015 sebesar 3,8 dan turunmcnjadi 3,5 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 201C {}inasKesehatan, 2017i. Angka Kernatian Neonatal iAKNi per 1O*O
kelahiran hidup pada Tahun 2015 sebesar 3,37 dan turun menjadi
3,32 per 1000 kelahiran hidup (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
20r"8).
b. Imunisasi; Upaya iain da"lam mengakhiri kematian trayi adalah
dengan melakukan imunisasi Lrayi, sebagai upaya metrindungi bayi
dari Lrerbagai penyakit di masa yang akan datang. Tujuan dibrerikan
imunisasi adaiah diharapkan anak menjadi ketral terhadap penyakit
sehingga dapat rnerj.urunkan angka morbiditas dan mortaiitas serta
dapat rnengurangi keea-catan akibat penyakit tertentu" Tujuan rlari
imunisasi adalah untuk rnenurunkan mortriditas, mortalitas dan
cacat serta bila mungkin eradikasi suatu penyakit dari satu negeri.
Persentase kabupaten/kota yang rnencapai 8CI% imunisasi dasar
iengkap pada i:ayi pada T-ahun ?016 rnencapai 93,4S persei'r, dan
meningkat pada Tahun ZALZ sebanyak 93,80 persen iDinasKesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2OL7\"
Tantangan ke depan adaiah: 1) peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasukkompeien*i SDM, fasiiitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatai
Emergensi Dasar {PONED} dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif iPoNEK); 21 peningkatan iayanan
kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan
kehamitran dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan Lragi ibu hamii;3) peningkatan pengetahuan itru tentang pola asuh ?:ayi dan anak; 4J
peningkatan perar: Posyandu; dan 5) peningkatan Lrpalra promr:si dan
edukasi kesehatan tenltama irnunisasi dan rnanfaatnya kepada masyarakat
umum,
3. Mengakhiri Epidemi Penyakit IVlenular dan Mengakhiri Kematian
Akibat Penyakit Tid,ak Menular {PTM}.
Upaya pemerintah Provinsi Surnatera Utara dalam mengakhiri penyakit
menular dan tidak menular ditunjukkan oleh capaian {Dinas Kesehatan
Fr*vinsi Sumatera Utara, 2018)
?")
a. Pengendalian Penyakit Menr-rlar dan Tidak Menular yaxg ditunjukkan
oleh 89,9 persen Desa/Kelurahan di Surnatera Utara telah mencapai
Un:iuerss-l Child frn**tnization; Kabupaten/Kota yang mencapai
Tr*atmenf Si,r,ccess Rate TB sebesar 86,A2 persen;
b" Kejadian Malaria per 10O0 orang Pada Tahun 2005 sebesar 1,44 per
1000 orang dapat diturunkan menjadi 0,80 per 1000 orallg pada
Tahun 2*16.
4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak hrienular {PI'M)
Untuk mengui'angi prevalensi hipertensi, diabetes dan nTen:kok te?ah
dilakukan {Dinas Kesehatan Frovinsj. Sumatera Utara, 2018}:
a" Prevalensi tekanan darah tinggi pada Tahun 2Oi5 sebanyak 31,56
persen dapat diturunkan menjadi 30.15 pada Tahun 2A76;
R^evalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun pada Tahun
2015 sebanyak 8,83 persen dapat diturunkan menjadi 8,33 pada
Tahun 2016;
Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun pada Tahun
?015 sebanyak 7,2 persen dapat di.turunkan menjadi 6,95 persen
pada Tahun 2A16;
Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun pada Tahun
2015 sebanyak 40,98 persen dapat diturunkan menjadi 4A,28 persen*^l^ rF^L,,.^ 4{\1C..ljia.ucl" r d.rr L,r.r-r z, \l I \J.
5" Akses tay"anan Kesehatan Seksuai dan Reproduksi
Berdasarkan SDKI Tahun 2A12, angka kelahiran total ttatal fertilitgrate/TFRJ di Sumatera Utara mengalami stagnasi daiam satu dekade
terakhir, yaitu 2,9 anal< per 1.000 perempuan, TFR nasional sebesar
sebesar 2,4 anak per 1.000 perempuan.
Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia i5-19 tahun {age
specific fertility rafe/ASFRi di Sumatera Utara pada tahun 2*L7
mencapai 32 kelahiran per 1"000 perempllan dan pacla tahun 2018
turun menjadi 19,16 kelahiran per 1.000 perempuan.
Daiam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka
pemakaian kontrasepsi {co*traceptiue preufi.lerl.ce re*elCPR}
penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan
b.
C.
d.
t-U.
.JJ
Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di
Sumatera Utara pada Tahun ?016 sebesar 51,7 persen dan pada
Tahun 2017 meningkat menjadi 58,9 pet:sen dan mengatrarni
penurunan kembaii pada tahun 2018 menjadi 54 persen (Survei
Kinerja AkuntaLriiitas Program SKAP Tahun 2018).
Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan,.^+,,1- *^^^^*^L ^^*^:1-^L^^ .7:-:. rt} ^^*i.^^l-^+^.^
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang {MKJPi; dan 3} peningkatan pendidikan
kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.
f). Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.
Cakupan kesehatan universal berdasarkan data Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 adalah sebagai berikut :
a. Cakupan atau kepesertaan masyarakat Sumatera Utara terhadap
berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini pada tahun Z}fi masih
rendah, dari 14.274.087 jiwa penduduk di Sumatera Utara,
sebanyak q.013.552 jiwa {63,15yoi telah tercover dengan sistemjaminan pemeliharaan kesehatan atau JKN/KIS, angka inimengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 yaitu8.27A.249 jiwa atau 58,220/".
b. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional UKN) pada Tahun 20 15
sebesar 62,72 persen dan meningkat menjadi 64,00 per$eri pada
Tahun 20i6.
7. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan
Vaksin.
Distribusi tenaga kesehatan, obat dan vaksin berdasarkan data Dina*
Kesehatan Provinsi Surnatera Utara adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Pemerataa,n Tenaga Medis, ditunjukka.n oieh Rasio
Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Sumatera Utara teqiadi
penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,196 persen dari O,ZOC persen
{2014}, kemudian mengaiami peningkatan pada tahun 2016. 2017
dan 2018 masing masing seLresar 0,23, O,22, darr 2,24 persen"
b. Meningkatkan Pemerataan Distrihusi Obat dan Vaksin dituryukkan
oleh Persentase ketersediaan obat dan vai<sin di Puskesmas pada
tahun 2C15 sebanyak 79,+3 persen dan mengalami penurunan pada
Tahun 2016 menjadi 78,59 persen, kemudian meningkat kembali
pada Tahun ?018 menjadi 85,17 persen.
Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan
profesicnalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan
tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggai, Perbatasan dan
Kepula-uan {DTPK); 3} meningkatkan kemandirian bahan baku- atrat; dan 4}
memperkuat sistem pengawasan distribusi dan penggunaan obat.
2.4 Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
1" Partisipasi pendidikan pendxduk Sumatera Utara
Partisipasi pendidikan masyarakat Sumatera Utara pada akhirpelaksanaan MDGs dan Tahun 2A16 sebagai Tahun -[raseline SDG's
herdasarkan data BPS, 2018 sebagai berikut :
a. Angka Partisipasi Kasar {APK) SMP/ MTs/sederajat Tahun ?CI15
sebesar 95,41 persen dan mengaiami penururian pada Tahun 2Oi6
menjadi 9A,71 persen dan terus mengalami penurunan sarnpai
tahun 2018 menjadi 89,98 persen;
b. Angka Partisipasi Kasar {APK} SMA/ SMK/MA/sederajat Tahr.rn 2015
sebesar 84,14 persen dan meningkat pada Tahun 2015 men"jadi
9S,71 persen dan meningkatkan kembaii sampai tahun 201&
menjadi 91,57 persen.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK] Perguruan Tinggi Tahun 2015 sehesar
25,89 persen dan mengalami kenaikan pada tahun Z0rc menjadi
28,93 perseri dan terus meningkat pada tahun 24fi menjadi 30,71
persen dan tahun 2O 18 menjadi 3 1, 1 1 persen.
Pemerintatr Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Program dan
Kegiatan untuk mewujudkan Program dan Kegiatan tersebut fokus pada 3I+: *^'r t-^**^-^- "^^*1-:^ .^^--J:l:1-^.^ J1^^"..J^^^..1 -^* T)^-^+,,*--* Tf^*^...:^+^1^tLISAI tl.UltlpUI.[glr ycllrUld"Jvd.ir.Il ycllLrlLtll\d-tl (I.JCILrasdl-rl\d-lt I cId-LLlId".[l rClllrlltlIL.:,.t.{
It{omor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan clan Peraturan Menteri
Pend,idikan dan Kebuda3,aan Nornor 80 Tahun 2013 tenta,ng Penriidikan
Menengah Universai) yaitu: Biaya Pengelolaan Pendidikan {Investasi}, },ang
terdiri dari Biaya Investasi Sumber Daya Manusia untuk pengembangafi.
Guru dan Tenaga Kependidikal, dan Biaya Investasi Sarana dan Praseralla
u-ntuk iahanftanah, ba:rgunan d.an peralatan melaiui Biaya Cperasi di
35
Satuan Pendidikan (Operasional], yang terdiri dari Biaya Cperasional
Per*onalia untuk gqii dan tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan
Biaya Operasi Non Personalia; dan Biaya Pribadi Peserta Didik {Personal}
3raitu Biaya yang diberikan langsung kepada siswa seperti Beasiswa.
2" Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki"
Akses masyarakat terhadap pendidikan di Sumatera Utara sudah cukup
rneratayang ditunjukkan dengan (BPS, 2018i :
a. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuanllaki-laki di (U
SDIMi/ sederajat pada Tahun 2015 sebesar 100,55 persen,
meningkat pada Tahun 2*16 menjadi 100,53 persen dan menga}arni
penurunan pada tahun 2017 menjadi 1OO, 11 pnrsen dan tahun
2018 menjadi 99,26 persen;
b. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuanllaki-iaki di (2)
SMF/MTs/sederajat pada Tahun 2CI15 sebesar 1O3,34 persen,
n:.engalami penurun setiap tahunnya yaitu pad.a Tahun 20i6menjadi 1A2,21 persen, pada ta-hun 2At7 rnenjadi 100,48 persen dan
tahun 2018 menjadi 96,27 persen;
e" Rasio Angka Partisipasi Murni {ApM} perempuan/laki-laki di t3}
Si\,fA/SNlK/l'{a/sederajat pada Tahun 2015 sebesai' 112,93 persen?
terus mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2At6 menjadi I 11,O7
per$en: tahun ZALT menjadi 108,93 persen dan mengalami
peningkatan pada tahun 2018 menjadi 109,75 persen.
3. Akreditasi Satuan Pendidikan
Berdasarkan clata Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ?018
adalah sebagai berikut :
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, di Sumatera Utara pada
tahun 2015 *ebesar 77 persen dan meningkat menjadi 80 persen
pada ?ahun 2A16;
Persentase SMP/iViTs berakreditasi minimal 8., di Sumatera Utara
pada tahun 2015 sebesar 78 persen dan meningkat menjadi 80
persen pada Tahun 2A16;
Persentase SMA/MA berakreditasi minirnal B di Surna.tera Utara
pad.a tahun 2015 sebesar V8 persen Can meningkat menjadi 81
persen pada Tahun 2A16.
dJ
bi
q
"}ffi
4. Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan lVienengah
Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah dapat dilihat pada
Tab'el berikut :
Ta"bel 2.4Kuaiifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengatr
Menurut KatrupatenlKota Tahun 20 1 S
No KabupatenlK*taSMA c rdtr
Si\,iA D1 D,2 D3 D.t S1 S2 SMA D2 D3 D4 Ji s2
1 Kab. Asahan 1a 1 1 16 685 60 19 1 2 21 J. 59C 29
a Kab. Bafurbara el 1 I 1 359 11 1 10 4 343 13
Ka'b. Dairi 11 2 t2 442 14 3 3 T7 i Q.4{} 7
ll Kab. DeliSerrlans 26 15 1 1,560 LA6 2t 5 43 1 1.938 107
5I(ab. HurnbangHasudutan
1 1a 380 14 6 2 I 1J 294 15
O Kab. Karo 13 1 15 505 22 5 1l 274 1a
Kab. LabuhanBatu
'2t) 2 .)n 583 33 16 t ,l< 436 zz
Kab" LabuhanBatu Seiatan
4 264 15 6 1 14 1 5
I Eatu Utara 10 6 352 11 31 I 2A .11 a A
10 Kab. Langkat 25 17 82') 39 54 1 a< 1 o/l 1 2S
1LKab. MandailingNatal
J 10 510 16 11 L2 1?
1"2 .rr-ab. Nias 4 2 4 154 5 5 I at)\ 4
L3 Katr. Nias Barat c 4 209 { I 5 180 4
L4Kab. NiasSela.tan
16 1 29 / D-r an 13 4 41 3 587 .>a
Kair" Nias Utara 2 11 2 o 15 1 7
16Kab. PadangLawas
1 2 f 195 t2 11 2 7 s 6
l/Kab,. PadangLa$/as utara
L 4 219 72 2 ?- 12r
':* r^L D.L..L
Bharat 1 I 1A7 s 1 o 3
tr9 Kab. Se.masir 7 1 5 o?n 9 3 4 1+O 4
2QKab. SerdartgEedeoai
15 1 I +L 2+ 3 2 ao 2 605 26
a1 Kab.Simalurrgun 12 1 n 22 863 59 25 4 lLa 27
n,-} Kab. TapanuliSelatan
1 1 1 J a 1a
Kab. TapanuiiTengair
13 I 399 5 t 10 294 L7
24 Hab. Tapanulil ltara 25 L7 829 a0 54 1 ?5 1 (JO I ,o
25 ltah. TobaSam+sir
I 39 9 2 32 , 358 14
26 Kota Errjai + )40 2 \2 t5
2? KotaGununs,sitoli
4 3 17 7 14 2Ai 1.4
2A Kota Medan ]Q 40 2 3.105 587 33 2 2 69 4 , qa_q 261
29 Kota PadangSidimpuan I 1i 417 30 2 1J 2 447 13
KotaPernataaesiantar
6 II 646 61 1U 1 co 1 609 2q
31 Kota Sibolga 1 4 1S i 2 ./. I /i) a
JZ Kota.TaljungBalai 6 31 1 4 1 138 6
Kota TebingTinesi + 2 292 15 L2 q 330
Grand Total cJz L2 17 DJI 15 17.1 i.5 7.577 398 33 21 49 15.956
:)li.ni I )e r : j iil LnS r ef iaiUl rtul' L 11 UUl I t 57 J U t t Lu t a t U. U t U I Li .4 U I o
Jf
2.5 Mencapai Kesetaraan Cender dan h,{embercia-1.akan Kaum perempelan
1". Tren Indeks Pembangunan Gender {IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) Sumatera Utara
a. Indeks Pemberdayaan Gender {iDGi
Ind.eks Pemberdayaan Gender {IDG) adalah indek* komposit yangmengukur peran aklif perempuan dalam kehidupan ekcnomi dan politik.Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik rnencaJ<up
partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan sertaperiguasaan sumber daya ekonomi, dengan variabel pengukur sebagai
berikut:
Tabei 2"5Dimensi indeks Femberdalraan Gender
ni-^- - -- -i_LJ1_[ltC1t51 1il(llK:4 r trl , -- l ^ 1-^ l-i-^- -,- - iir rllf t!i) LrI i11c r1:rl
Keterwakilancli Pariemen
Proporsi keterwakilan di FarlemenLaki-laki & Perempual
Iadeks keterwakilandi Parlemen
Pengamhrilalkeputusan
Proporsi dari mari4jer, stafadministrasi, pekerja profesional danTeknisi; Laki-laki & Perempuan
Indel.rs pengambilankeput.usan
t, I5 t1 1t.t u s1
PendapaianUpah Buruir Non Pertanian; Laki-laki& Perempuan indeks pendapatan
surmber: Pembangunan Marutsia Eerb*sis Gender, Kemeru pp pA, RI gois
Perkernbangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Frovinsi$urnatera Utara tahun 2A14 hingga 2CI18 memperlihatkan acianya fluktuasi,fluktuasi terjaCi dari tahun 2A15 3rang mana terjadi kenaikan d.ari capaian66,69 pada tahun 2AH mengalami peningkatan pada tahun 2015 rnenjadi67,81 dan terus mengalami peningkatan pada tal:un 2016 dan 201T rneqjadi69,07 {2016} dan 69,2S {2O17i. Narnun, bila melihat dalarn skatra nasional,capaian indeks Pemberdalraan Gender {IDG} Provinsi Sumatera Utara inimasih berada di bawah dari rata capaian Nasional pada rentang tahun yangsama, setlagaimana Grafik berikut :
PerkembanganSumut -
Gambar 2.3indeks Pemberdayaan Gender {IDC}Indone_sia Tahun 2AL4 - 2018
s4@isuflnuf @{s!*l.tAStotr,rAL
e*14 eoxS zotr-6 2(]17
in*be;: pembawuna; rurdftuffi Beirffi 7; Geftdei*) Angka Sernentara
_.*,3939:*__.iKemen FP PA, .RI, ,{}18
.1 t'1
Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perempuan d,i $umatera Utarapada umu.mnya sudah dapat mernainkan peran aklif dalam kehidupanekonomi dan poiitik, hanya saja r-nasih belurn menemukan berbagaihamhatan yang menyentuh segala aspek primer dan sekunder darikehidupan.
b. Indeks Pembangunan Gender (IpG)
Di Provinsi Sumatera Utara, perkemLrangan Indeks Pembanguriar-r
Gender {IPG} dari tahun 2014 hingga tahun 2018, memperlihatkan adanyatrenC pcsitif pada kurun waktu 2014 - 2015, namun mengaiami fiilktuasipada tahun berikutnya;,aitu 2016 dan 2017. Hal ini memberikan gambaranhrahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara taki-j.akidan perempuan di Provinsi Sumatera Utara.
Dalam skala nasional capaian Indeks PembangurL&rl Gender ilpciProvittsi Sumatera Utara ini, dapat dikatakan berada d,i atas rata capaiannasional, hanya saja terjadi penurunan pada tahun 2A17, dimana capaiennasional mencapai 9A,96 poin, sedangkan Sumatera Utara mencapai 90,65point, sebagaimana Grafik berikut :
Gamkrar 2.4Perkemirangan Indeks Pembangllnan Gender ilpc)
Sumater.a Utara * incicnesia rahun ZAi4 - Z0iB# SUMUT ffi NASIONAL
es14 :*35 :s16 ?s1/ ]filS*L .* :
s"iii*ii ''e"iiiffi" M;r*,;;; E;;i;;k G;rdr;; n"*."" w-F{-ni,-so1s ---*) Angk* Semerltara
2" irdenghapus segala Bentuk Kekerasan Terhadap perempuan
Pusat Pelayanan ?erpadu Pemherdayaan Perernpuan dan Anak (p2TpZA)
$umatera Utara mencatat angka kekerasan di Sumatera Utara masih tinggi.K*kerasan: yang terjadi didominasi k-asus kekerasan seksual dan kekerasandalam rumah tangga {KDRT) di Wilayah Sumatera Utara pada tahun ?018sebanyak 1.1i3 kasus kekerasan pada anak dan 511 kasus kekerasan padaperernpuan.
il?
3. Irlenghapus segala Bentuk Kekerasan Terhad,ap perempuan"
Fusa'l Pelayanan Terpadu Pernberdayaan Perempuan dan Anak (P2Ttr2A)
Sumatera Utara mencatat angka kekerasan di Sumatera Utara masih tinggi.Kei<erasan yang terjadi eiidominasi kasus kekerasan seksuai dan kekerasandalarn rumah tangga {KDRT) di Wiiayah Suroatera Utara pada tatrun ZAWsebanyak 1"113 kasus kekerasan pada anak dan 511 kasu* kekerasan padaperempuan.
4. Menghapus Semua Praktik Berbahaya.
Hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas] tahun 20i3 yang dilakr-rkan olehKementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahw a 26Va perempuan telahmenikah pertama pertama sekali sebelum berusia 19 tahun. Dampak dariperkawinan anak atau remaja ini tidak saja meliputi isu putusnyapendidikan terutarna bagi anak perempuan, tetapi juga rneningkatkan angkakematian anak, angka kematian ibu saat melahirkan, dan angka kejadianstunting pada balita. Fial ini pada gilirannya akan berdampak negatif padapeneapaian IPM daera-h dari sisi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena it-er
meningkatkan median usia kawin pertama khususnya bagi perempuanmerupakan sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga trerencana
di Provinsi Sumatera.
Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional {susenasi yangsejak tahun 2O14 - 20i8 melaporkan bahwa median usia kawin pertarna bagiperempuarl n:engalami peningkatan di Sumatera Utara, yaitu dari 2L,41
ta-hun pada tahun 2A14 meningkat menjadi 21,82 tahun pada tahun 2016dan menurun sedikit menjadi 21,80 pada talrun Z}fi dan mengalarnipeningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 2t.92. Hal ini dapat terLihatpada Garnbar berikut ini :
a!\
Gambar 2.5Usia kawin Pertama bagi Perempuan
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-20i8
t
##*ffiwwrytrfl*sz,,ez I
72
21,9
21,8
21,V
21,6
21,5
21,4
11,3
21.?
21.1
lJi
1Jlt
J-1
t-*
IiI
1{-*
_*#I,ez#s,ff
t!t-
ifil 4 :015 20: s lnlf lLJ.t tl
Sumber: -BPS Proairusi SumateraUt*ra, 2018
Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak
d.an juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan
dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada,
seperti uu Perkawinan, uu Pemilu, uu Kependudukan dengan uuPeriindungan Anak; 2) mengubah rioffna dan nilai dalam masyarakat akanp*rkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memheri
kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan
pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkancakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dantertinggal.
5. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang
Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin.
Pad.a Pemilu tahun 2A14 keterwakitran perempuan di DPR barumencapai lv,32a/a di DPD sekitar 25,8CIy'o {BPS, 2015}. Persentase perempuan
sehagai pengarnbil keputusan Ci Pemerintah juga rnasih rendah yang
ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselcn I adalah 15,8a/{}
sedangkan di eseion iI adalah22,28a/o {BKN, Zarc da}am Bappenas, 2o1B}.
Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1)
perempuan kader partai politik; 2l pereffipuan sebagai tokoh agama dantakoh masyarakat; 3i perempuan ealore kepala daerah; 4) perempuan anggota
iegisialif yang terpiiih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan
lain dalam rneningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan
" affirmatiu e a.ctian" te r {.} tarna me lalui teroLro sal po litik.
6. Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan
1+t
Reproduksi dan Hak Reproduksi.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49
tahun, pada Tahun 2A17 sebesar 21,8 perseri {SDKI, 2017}. Sedangkan
Proporsi perempuan uil'rur 2A24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus
hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur i 8 tahun pada
Tahun Z1fi sebesar 9,3 persen {SDKI, 2Oi7}.
a. Unmet Need pelayanan KB
Unmet need Kts (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidakterpenuhi) pada Tahun zlrc sebesar 11 persen {SDKI, 2AL2 Dalarn Bappenas
20i8). Llntuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi Can
pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-undang Na. 3512009
tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan
informasi, pendidikan dan pelayanal kepada remaS'a sepanjang tidaki:ertentangan dengan nilai mnral dan agama. Selanjutnya, untukpelaksanaannya telah ada Feratural Pemerintah No. il/z}t4 tentang
Kesehatan Reproduksi" Tantangan ya-ng dihadapi adaiah pelaksanaan
advakasi dan KIE {K<lmunikasi Informasi dan Edukasi) yang efektif responsif
gender yang dapat meningkatkan kesertaan ber KB. Tantangan lainnya
adalah peningkaian cakupan serta kuaiitas peiayanan KB yaftg menjangkau
seluruh kelompok mas3rarakat dan wilayah serta manajemen dan d-istribusi
alat dan obat kontrasepsi.
7. Meningkatkan Penggunaan Teknologi.
Secara Nasionai pada tahun 2015 persentase peremplJan yang memiliki
telepon seluiar adalah 50,4yo dan meningkat menjadi 52,1o/a pad*. tahun24L6. Sementara., untuk laki-laki adalah 63,496 pada tahun 2015 d*m 64,4Ya
pa"da tahun 2016 iSusenas 2015-2016 Dalam Bappenas 2018). Tantangan
yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah
meningkatlcan cakupan penggurraan teknologi informasi dan komunikasiserta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan pfrempuan.
8. Kebijakan dan Perundang - Undangan Kesetaraan Gender
Pemberda;ran Kaum Perempuan.
dan
Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat aiskasi anggaran
urnurn rint'Llli kesetaraan gender dan pemberda5raan perempuan yerlg sudah
dikernbangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender.AqAA
n.* Pengelciaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
1. Menjamin penyediaan akses air minum trayak dan terjangkau
a. Pensentase rumah tangga yang sremiliki akses terhadap la-},anan
sumlrer air minum layak di Sumatera Utara pada Tahun 2Gi5mencapai 67.2O persen yang meningkat menjadi 67,62 perseri pada
Tahun Z}rc {Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2Ol7). Capaian
Pemerintah Provinsi Surnatera Utara di sektor Air Minum yang
dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera
Utara melalui kegiatan Pembangunan Sistem Pengeloiaan Air Minum
{SPAMi Regional Metropolitan hiledan \A/ilayah Selatan dan
tersetrenggaranya Program Penyediaan Air Minum Berbasis
Masyarakat {Pamsimas). Selain itu dalam hal pembangunan airminum dilaksanakan pula penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi
Sumatera Utara, Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional
Metropoiitan Medan.
tl. Kapasitas prasarana air baku untuk rnelayani rumah tangga,
perkotaan dan industri, serta penyediaan air Lraku untuk pertanian
ditunjukkan oleh sistem penyediaan air minum regional saat iniberfringsi khusus cii Metropolitan Medan Wilayah Selaian {KabupatenDeli $erdang dan Kota Meelan). Penyusunan dokumen perencsflaa.n
juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Pr*vinsi
Sumatera Utara dalam meiaksanakan pembangunan SPAM Regional"
Pengeiolaan jaringan irigasi ke-wenangan Pror,'insi menunjukanpeningkatan kinerja yang terus meningkat yang menunjukkan tingkatkondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 65,98 Yo menjadi ?3,95
7o pada akhir 2017 (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2O17j.
Fermasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah rninirnnya
keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun,
rnengingat beium mantapnya lembaga penyeiengggara dan tarif air rninumyang trelurn memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin tertratasnya sumber
air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan airminum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, traik
secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan
alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan
pemanfaatan air hujan belurn banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan
43
sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai
upaya pengalnanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K ikuantitas,kualitas, knntinuitas dan keterjangkauan).
2. Menjamin penyediaan sanitasi layak dan terjangkau
Berdasarkan data dari LKPJ-AMJ Tahun 2015 - 2A18 diperoleh kondisisanitasi di Sumatera Utara adalah sebagai beikut :
a" Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sanitasi layak di Sumatera Utara pada Tahun 2A16 setlesar 72,43
persen dan meningkat menjadi 72,56 persen pada Tahun ZO|T;
b. Jumiah desalkelurahan yang rnelaksanakan Sanitasi Totai Berbasis
Masyarakat {STBM} di Sumatera Utara pada Tahun 2016 sebesar
28,9& persen dan meningkat menjadi 34,85 persen pada Tahun2017;
c. Jumlah desa/kelurahan yang open Defecation Free {oDF}1 stopBuang Air Besar Sembarangan {SBS] di Sumatera Utara pada Tahun201,6 sebesar 7,52 persen dan meningkat menjadi 20,16 persen pada
Tahun 2017.
d. Sesuai dengan arahan kebijakan dalam RTRW Provinsi Sumatera
utara Tahun 2ot7-2023, bahwa untuk penyediaan iayananpengolahan air limbah domestik regieinal lintas KakrupatenlKcta diPr*vinsi Sumatera Utara, masih terbatas kepada pengembangan danpengelolaan Air Limbah di Karvasan Strategis Medan - Binjai - Deli
Serdang {MEBIDANG). PembanguRan Sarana dan prasarana"
pengelalaan air limlrah pada daerah iintas KaLrr-lpatenlKota lainnyamasih daiam tahapan proses perencanaaarr.
e. Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antar-a lain:
iii cakupan iayanan sanitasi nasionai yang masih renriah cian beium
seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang iayak
{11,O89/o atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia rnasih
hruang air tresar sembaranganj; {2} rendahnya kesadaran masyarakat
untuk berperilaku hidup krersih dan sehat, sehingga permintaan atas
layanan sanitasi masih rendah; {3) dokumerr perencanaan sanitasi ditingkat daerah masih ada yang helum berkualitas baik atau tidakdiirnpiementasikan dengan ba-ik; {4} perlunya peningkatan perarl
daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan
yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis perntrangunan
++
infrastruktur; dan (6) periunya peningkatan rnanajemen aset" Dalam
hai perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat iSTBful] telah menghasiikan perubahan cukup besar
yang dapat diindikasika-n denga:: jumlah desa yang telah menea.pai
status Stop Buang Air Besar Sembarangan {Open Defecatian
Free/ODF) yang terus meningkat dari 33 desa pada tahun 2CI15,
115 desa pada tahun 2A17,246 desa pada tahun 2018, dan 293
desa pada tahun 2Oi9.
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, Can
Modern
1. Kebutuhan trnergi Daerah
Peningkatal daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utamayang perlu rnenjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing
perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi
primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari
keterga:rtungan bertrebihan pada impor atau pada jenis energi tertentc.l.
Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupur:
permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan
perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, S&s, batubara serta
peningkatan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauranenergi nasional. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara
peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pernanfaatan, perlu
terus digaiai<kan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di i:erhagai
sektor.
2. Produksi dan Penggunaan Energi
a. Rasio etrektrifikasi sebagai ukur:an tingkat ketersediaan li.stnk diSumatera Utara pada Tahun 2015 mencapai 91,08 persen, dan pada
Tahun 2016 meningkat menjadi 93,29 persen, terus meningkat
pada tahun 2017 menjadi 96,72 persen dan tahun 2018 menjadi
99,99 persen. Sistem tenaga listrik Provinsi Suneatera Utara tidak
bisa ciilepaskan dari sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara
{SUMBAGUT} PT" PLN {Persero}. Sistem ketenagalistrikan
SUMBAGUT terdiri dari suLrsistem Provinsi Aeeh dan Provinei
Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beherapa
pembangkit listrik yang pada umumnya Lrerada di Sumatera Utara.
45
Surnber energi primer yarLgd,igunakan untuk membangkitkan energilistrik si*tem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, sz$,batubara, air dan panas bumi, dengan daya listrik yang terpasang diSUMBAGUT eukup tinggi sebesar 4lar,z Mw yang terdiri dariKapasitas Terpasang Provinsi Sumatera sebesar Utara 3+27 MW danKapasitas Terpasang Provinsi Aceh sebesar 680,2 MW artinyaProvinsi surnatera utara sampai dengan tahun 201s mampurnengatasl kei:utuhan listril<nya sendiri {Pemerintah Frovinsi
Surnatera Utara, 20 18).
i]. Jumiah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga di $umatera{Jtar"a pada Tahun 2015 mencapai 6g6.gi MMSCF, dengan r.asio
pengguflaan gas rumah tangga pada Tahun 20i5 sebesar 72,09persen dan meningkat pada tahun 2AL6 sebesar 75,43 pet.sen danterus rneningkat pada tahun 2017 sebesar 78,17 persen dan Tahun2018 sebesar 8O,42 persen. {BPS, 2019).
3. Energi Baru dan Terbarukan {EtsTi.
Tinggin5ra pemanfa.atan energi ]rar:g tidak ran:ah .lingkungan untuk
sektor industri di pesisir utara $umatera Utara, kranyaknya potensi EnergiBaru Terbarukal yang rnerupakan bahan bakar transisi menuju energi
bersih yartg belum terrnanfaatkan, dan belurn terpenuhinya akses listrik didaerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian leLrih
di Provinsi Sumatera lJtara. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebutseharusnya dapat diatasi mengingat Sumatera Utara memiliki potensi energiterbarukan J,rang memadai"
Hasil analisis pemodelan energi dalam skenario BAU menunjukkanbahwa tren penggunaan energi meningkat setiap tahunnya" Pada tahundasar" 2o15, konsumsi energi hampir rnencapai z juta ToE, taludiproyeksikan meningkat merg'adi sekitar g,9 juta TOE pada tahun 2025, danrnencapai sekitar 25,6 juta TOE pada tahun 2050. Konsumsi energi tertinggidi Provinsi $umatera Utara terdapat pada sektor industri, yang diikuti oieh
sektor transportasi dan rumah tangga.
Sedangkan hasil perhitungan proyeksi permintaan energi d.engan
menggurrakan skenario RUED menunjukkan bahwa permintaan energi dima"sa mendatang tetap meningkat, namun jumlahnya lebih rendah dariskenario BAU" Di tahun 2A25, proyeksi permintaan energi Sumatera Utara
adaiah sekitar 9,3 juta TOE, iebih rendah sekitar 0,6 juta ToE
4ftr-)
dil:andingkan skenario BAU. Di tahun 2025. proveksi permintaan energi
}:erada pada kisaran 18 juta TOE. lebih rendah 7,6 juta TOE atau harnpir
30 persen iebih rendah dibanCingkan skenario BAU.
{Jniuk Lrauran EBT melalui skenario RUED. Provinsi Sumatera Lltara
riiproyeksika"n mampu meningkatkan proporsi penggllnaan EBT hingga
33.q'o pada tahun 20'25, dan akan meningkat hingga 56% pada tah.i;n 2[i5ii.
Mengacr-r pada- target- bauran trBT nasional sehesa.r 23a,/r' pada 2tJ25 dan
3lo,,i] pada 2050, kondisi Sumatera Utara sangat kraik untr:k rnenduicung
ketercapaian target nasional.
C^r-^^^: :,,.1 ^* *^^*^*L *-^-1^^+j!-^-I>e Dagal per\l'ujufian pengemDangan enei^$i ] afig mempf rnatiiian
keseimbarlga.n perekonomia"n, keamana,n pasokan energi, dan pelestarian
fungsi lingkurrgan. maka prioritas pengembangan energi Sumatera {-Jtara
mengadopsi prinsip pengelolaan energi didalam RUEi\i -vaitu :
memaksimalkan energi terbarukan dengan mernperhatikan tingkat
keekonomian, meminimalkan penggllnaan min3rak bumi, mengeiptimaikan
pemanfaatan gas bumi cian energi baru. dan roemanfaatkan potensi sursrber
da-va ha.tu bara sehagai andalan pasokan energi daerah <iengan
rnempertirnbangkan dampak sosiai dan iingkungan. Dari berbagai pria;:itas di
atas, ctirumuskan lebih lanjut berbagai kebijakan energi Provinsi S*i:latera
Utai"a vaitur : ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, konservasi ene:"gi,
k*nser"r,.asi surrber da1,'a energi, d"iversifikasi energi serta penguatan
kelembagaan pengeiolaan energi daerah.
4. lntensitas dan efisiensi energi ilistrik)
Potensi pengheinatai-L energi per tahun dari indtrstri manulaktur straiegls
cukup besar, meneapai I 0- 1 5o/n, namun sampai saat ini realisasitrl,ra rnasih
renCah. Bebei:apa, hal -vang menjaCi kendaia dalam rneningkatka"n efisi*nsi
energi adalah :
i1i kurang-ir-5,-a inser:tif i<epacia pelaku industri untuk melakukan
penghematan energi; (2) instrumen keuanganf fiskal, sepertr praject firzcirztirzgl^-.---L^j,-li 1^,.--,*^ 1-^*1-,,*+..1- *^*1-;^",^^* ^fi^i^*^.i -*^--; J*--;'l^*1---^LiiiIt liLiUlrlLii ULiii$af Uil"j.1ii LiilLL{,.r PCtrItJIiL,\ (f.d-]t CIti5icrIDI cllciBl t"ld"}r 1L:1.,.tUar"Sa:l
keuangan beium tersedia; (31 data r,lengenai penggunaan energi umurrlli].a
tidak ter*edia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum rn*rnpunyai
sumberdava manl:sia 1.ang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi
energi: dan {a} hami:ratan koordinasi antar K/L dan pemerintah daerah ctraiam
rtienekan pemhorosan penggunaan energi seperti pacla lampu pefierfi"ngail.
jalan dan gedung pemelrintahan. Tantangan dalam kualitas peiar.anan energi
47
dav: ketenagalistrikan antara iain:
{1} masih tingginya penggllnaan energj fosil dan renda}rn1,a trBT deiam
bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses
ierhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih
ierciapat- rumah tangga yang i:e1um mendapat tistrik; t4l harga energi
terbarukan beluin kampetitif dan subsidi belum tepat sasarari; {5i caCangai:
er:ergi nasional terus rnenurun; dan {6) sumberdaya energi masih diangga.p
sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangullalt.
2.8 &lleningkatkan FertumLruhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan
l" Perkembangan Ekonomi Makro
Arah I{ebijakan Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara asialah
meningkatkan perekonomian,vang berdaya saing dan berbasis potensi daerah
dengar: metrgeml:angkan cian memperkuat perekonomian regionai lr,&ng
herda3ia saing giobai dan }:erorientasi pada keunggulan kornparatif,
kcrnpetitif rJan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang acia rli
daerah untuk mer,vuiudkan pemennhan kebutuhan dasar ffias_y611afus1,
perrumbuhan 1,4119 tinggi dan pemerataan yang i:erkeadiian. Berdasarkan
data BFS, Sumatera Utara ?018 cliperoieh pertumbuhan ekononij makrosebagai irerikut :
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pert-umbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara ke::rbai:
mengalami perlambatan menjadi 5,12 persen dan kernilclian mengalami
sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 5,18 persen. Seiain itu,selama periade Tahun 2fli4 -2018, Pertumbuhan Ekonomi Sumatera UtaraTahr-rn jriga lebiir tinggi dibandingkan ciengan Nasionai. Hal tersebut d,apat
dilihat pada Talri;n 2018, PertumL,ruhan Ekonomi Nasionai sebesar 5,17
persen, kondisi ini lebrih rendah jika dibandingkan clengan pertuml:uiianekonomi Sumatera Utara lraitu sebesar 5,18 pada tahun ,\,ang sarrta,
perkembangan Laju Perturnbuhan Ekonomi Sumatera Utara dapat clitril:at
paci.a Clarnbar 2.6 :
48
Gamhar 2.6Laju Pertum'ouhan Ek*nomi ProvinsiF__***tf:* Y!*f+ rahun 2014-2a18
5.3
5,?
5.1
5
4,S
4,8
reNeslsrlal:;-'. s*;;;;; utare
2014 i
5,O:" l
I 2018 :
a,!t
i' - ;.r! l
?*15;.e85_1
I 2016 I zorzi 5,O2 j 5,O?
| 5,18 ; 5,L2
b. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (pDRB)
Se;alan dengan laju pertumhruhan ekonomi Provinsi Sumatera Uta:ra.
PDRE Perkapita -sumatera Utara traik atas dasar harga berlaku {AI}HB}maupun atas dasar harga konstan {ADHK) inenunjukkan tren peningkatan
setial: tahunn_1'a. Berdasarkan trarga berlaku {ADHB), pDRB perkapira
Sumatera utara pada tahun 2a14 sebesar Rp. 37,9 i juta dan t*r,,:smengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 5i,4i juta pacla tairun }fli8,sedangkan dilihat dari harga konstan (ADHK), PDRB Perkapita SumaieraUtara pada tahun 2A14 sebesar Rp. 30,47 juta dan meningkat rnenjadi Rp.
35,57 juta pada tahun 2018. Gambarair ini menunl'ukkan bahr,'..a tingkarpenclapatan perkapita masvarakat di Sumatera Utara relatif cukup l:aiksehagai indikator ekonomi" Namun demikian. indikator PDRB Perka,sita inimasih perlu ur:tuk ditingkatkan kualitas distribusinS'a sehingga kesenjanganpenciapatan antara penduduk yang ka_1,a dan miskin semakin menurur:i.Berikut ini adalah perkembairgan PDRB Perkapita Sumatera Utara atas dasarharga ber:laku iADi-{B} rnaupun atas dasar harga konstan {ADHKi. tBpsSumatei:a Lltara 20 i 3-20 i 8).
c. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
Gini rat.io Frovinsi Surnatera Utara termasuk ciaiam kategr:ri
ketimpanga-n sedang selama kurun r,vaktu 2A14 - 2018 dan nilai gini rarioProvinsi Suinatera Utara seialu Lrerada di barvah gini ratio nasional. Untuktahun 2014. nilai gini ratio Provinsi Sur:ratera Utara sebesar" ll,32l. Akan
tetapi parla iahun ?015 gini ratio Prorrinsi Sumatera Utara mengalamipeningkatan dari tahun sebeh:mnya menjadi 0.336 clan kondisi ini i*r;ariijr-rga pada tingkat nasional. Seiring dengan upa"ya pemerintah :.rntu-k
meflglirangl k€tllTlpengan distribusr pendapatan maka nilai gini ratio Pror.insi
Sumatera Ut.ara pada tahun 2016 clan 2017 mengalami penurunan clari
4g
O,319 menjadi 0,315 dan pada tahun 20i8 Indeks Gini juga menurun
menjadi 0,318.
Cambar2.7Perken-rl:angal1 Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2fr1+ -2018
lndeks Gini
0,397
tJr3i6
2015 2016 zjfi
W ltlasional - . -Sumatera Utara
Dengan demikian, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun?O18 sebesar 0,311 merupakan niiai gini ratio yang paling rendah selama
kurun ,raktu 2At4 - 2018. Begitupun biia dibandingkan dengan tingkatnaeional, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara t"ahun 2A17 dan 2018
berada jauh di bawah gini ratio nasional yang berada pada niiai 0,393 dan
0,389. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan distribusipendapatan penduduk Provinsi Sumatera Utara masih lebih haik
dii:andingkan dengan tingkat nasional.
2. Penciptaan Lapangan Keda yang Layak dan Produktif.
Berdasarkan data BPS dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A14 -
2C18 diperoleh kondisi lapangan kerja sebagai berikut :
a. Penciptaan Lapangan Kerja
Angka Fartisipasi Angkatan Kerja (APAK) merupakan indikator untukmelihat jumlah angkatan kerja yang siap untuk bekerja. Berda-sarkan data
BPS ntenunjukkan kondisi Angka Partispasi Angkatan Kerja {APAKi diProvlnsi Sumatera Utara mengalami peningkatan seiarna kurun waktu 2A14 -
?018" Pada tahun 2A14 angka partisipa*i angkatan kerja {APAK} Provinsi
Surnatera Utara sebesar 6.272.083 jiwa dan terus rneningkat hingga
mencapai 7.124.OCI0 pada tahun 2018. Besarnya angka partisipasi angkatan
kerja iAPAK) di Sumatera Utara mengindikasikan banyaknya jumlah tenaga
kerya yang siap untuk bekerja.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk
melihat perbandin"gan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk
5*
s,sss
usia 1<eria" TPAK -berguna untuk meirhat potensi penduduk usia kelia daiar:in:eanpracluksi barang dan jasa. Semakin tinggi TP,i\li mennnjukkan semakin
k;esar jumlair penduiuk 3,'ang berpotensi memproduksi Liarang dan jasa.
I3erii<r:t ini arlaiah perkemha-ngan tingkat partrsipasi angkat-an keqja {TPAK) di
Sumatera Utara selama kurun w,aktlr 2014-20i8 {Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, 201EJ.
Cambar 2.8Tingl<at Fartisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahr-rn 2A11- 2018
Ststt*t?.r : Budant Fu.sat Sfrzli.stiJr- Prausu 2A i B
Eerdasarkan data BPS, persei-rtase Tingkat Partisipasi Angkatar:r Kerja
{T|}AK} di Sumatera Lltara mengaiami perkemLrangan },,ang berflukluatif'selama kurun u,aktr-r 2A14 - 2A18. Pada tahun 2CI14, TPAK di Sr-rmatera Utarasellesar 67,07 persen dan mengalami kenaikan hingga tahun 2015 *:enjadi67,28. Akan tetapi pada talinn 2015, persentase TPAK di Sumatera Utararnengaiarni penurunan dari tahun sebelumnl-a rnenjaCi sebesar 55.99 persen
rlatr rneningkai kem-baii paria tahun 2017 cian 2018. Dengan demlkian,besarnlia persentase TPAK Sumatera Uiara selama kr-rrun n.aktu 20 j4-2*iBi:erada pada kisaran 67-71 persen. Hal ini menginrlikasikan clari l0O
pendutil.ik usia 15 tahun ke atas di Sumatera Utara terd.apat sekiiar 6ii-67per-lciudult diantaran-va adalah angkaian kerja yang untuk rnernprod *ksibarang dan jasa.
il. Tingkat Per:garl"gguran Terbuka
Berd.asarkan Cata BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT} Eii Srimatera
Lltara secara umum mengaiami perkembangan yang cenderung rflenurunselrr;ria pei'iorie )Ai+-2Ai8. Ui:tr-ik TPT di Suirraiera Utara pada rairiiii 2014
sebesar 6,23 persen dan bertluktuasi cenderurlg terus menurun hingga 5,5f:>
peisen pada tahi-rn 2018. Penurunan TP"f ini mengindikasikan sesrakjn
banvaknr'a lapangan pekerjaan ]rang tersedia di Sumatera Utara sehingga
angkatan ke4a -vang ada mampu diserap oieh lapangan pekerjaan }.angtersedia selama periode 2014-2018. Namun jika diLrandingkall dengan angka
TPT nasional, angka TPT Sumatera Utara masih lebih tireggi dan kontlisi ini
51
harr-rs menjadi perhatian pernerintah Provinsi sumatei:a utara"
Gainbar 2.QPerkemLiangan TPT Sumatera Utara dan Nasionai
Tahun 2A 1 4 -2O1 I iPersen)
c. Jumlah L]nit Usaha Mikro Dan Kecil (Ul/IKl Non-pertanian
Capaian Koperasi Dan Usaha Kecil l\{enengah Provinsi Sumatera {-il-ara
tercatat mengaiami penurunan dari 7.480 Unit pada tahun 2014 menjarii5.142 Unit pada tahun 2A17. Hal ini Lrerdampak pada penurlrnen pada
Persenta.se l{*perasi aktif dari 60.9596 pada tahun 2A14 rrenjarli 57,26o;it parla
talrun 2*17. Sementara jumlah Usaha Mikro dan Kecil meningkal dari2.855.3q9 Unit pada tahun 2Ai4 menjadi 2.857.i24 \Jnit pada tahun 201?.
Kcndisi tersebnt clapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 2.6iumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro
clan Kecil Tahun 2014-2018Nc. Urai:ur Satuan on1tr 2A$ 2017 20 l8*
i PersentaseKoperasi Aktil
o/o 60.95 58.06 56.68 17 aa
2.jumlahKoperasi Aktii Unit 7.4AO 6.825 A 1LO fi 14n
JUsaha Mikrodan Kecil
Unit 2.855.,"9q 2.855.549 2,.J13.6+ I 2.457.124
Sunzber: Ilinas Koperasi dan UKM Prousu *i Angka Sernertiara
d. Peningkatan Pariwisata
Pada Sektor Pariu;isata di Provinsi Sumatera Utara, Jurnlah rvl.satananniarlcanegara -1''ang berkunjung dapat diperoleh dari 3 (tigal pintu rnarsuk
'.itama" vaitu: Banciara internasional l{uala Namu, Pelabuhan Laut Beiarvan.
dan Pelabuhan Laut Tanjungbalai. Jumlah rvisman yang berkunjui:lg ke
Sumatera LItara pada tahun 2018 sebanyak '231.465 ol'ang. Jumlah inr"i:erkurang jika dibandingkan Cengan tahun 2{)LT }-aitll 27A.792 arang" L}ari
}<*er:;pat pinii-r masuk utama kunjungan r,visata:wan marlcaneg*re ke
Sumatera Utara, pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu rnenjadi pintllrr:asHk dengair jr-rmiah kunjungan urisatanvan fitancarregar€r ter:l:anu,.ir,k
se*anjang 2S18. eliikuti oleh pintu srasuk Pelal:uhan Laut Tanjung Balai.
BanCer Udara Siiangit, dan terakhii Peiabuhan Laut Belar.van. Pada tahunq/)
i!,{{i
ir.t'r?
{;"rf?:.t
4.iuir-jjlil.q "ii:f1 ;li(:ir
"*r$*!,ti.."!1r i *.J t ri .r 1 \.rt.,!
"4Milii:,)r,,,x1:' t;ltir.y {r.l}i !.;itSumoer : EaLT.arL l.l;,sc"t Dtansnrc rrousu zu I a
2G18. pir:tu masuk Bandar Udara Kuaia Namu menerima kunjungantvisatau,an rnancanegara ke Surnatera Utara seban_yak 225.167 ararlg, diikutioieh pintu masuk Pelabuhan Lar-r.t Tanjung Balai sebanrl..ak 3.86E orang,
kernuriian pint-u masuk Ba.ndar tlrlara Silangit. dengan jumlah kunjr:nganr:rrlsatax,an mancanegara sebanyak 2"289 orang, serta pintu masuk Pelabuhan
Laut Bela.rl,an sebanyak 140 orang. Dii:arvah ini disajikan jurniah kunjunganu,isatax,an mancanegara ke Sumatera Utara tahun 2A14 - 2018.
Gamhar 2.1OJumlah Wisman Yang Berkunjung di Sumatera Utara
Tahun 2A74 - 2018
2016
Parira,-isata merupakan salah satu sektor utama ]iang diandalkan rintrikmeningkatkan peiriumiiuhan ekoncmi di beberapa elae::ah di Indonesia.
Begitu juga di Sumatera Utara, kontribusi sektor parirnisata diharapkanclapa.t mendor:gkrak pertuml:uhan ekoncrni. Itontribusi sektor" parirvisata
terhadap PIIRB Sumatera Utara seiama 4 (empat) ta.hun terakhir rata-ratasebesa;. 2,3b"h. Pada Tahuil 2018. kontrihusi sektor parirvisata Suinater"a
utara. terhadap PDRB mencapai 7,38o/t. karena per"bedaan carapenghitu-ng€rn" Yang sei:elumnya han,va dir-lkur dari koniribr_isi sektarAl<r:moclasi & 1\{akan*},,{inum, unt-uk Tahun 201B rlihit-ung rtrengan
penambahan kontribusi selctor Akomodasi, Makan & Minurn dan sektorTransportasi. iPemerintah Provinsi Sumatera Utara, 20iS).
') Cr !\.4-,.*l-^.^^,,h I-l-^^+-,,1,e,,- T^---,,L t\4^*i--1 ,^+r,^^ l*i,,^+*;L'2 .rvrrrlru(tirEL.lll Irtlj(:I5LiUi\iUI ialiBgUIi. lvieningKaii{an iiiLi i.isii;'i
lnklusif dan Berkeianjutan, Serta Menclorong Inovasi.
1. Pemi:angunan Infrastruktur
a. Persentase "Jaian Kabr-lpaten datram Kondisi Baik (>40 KmlJam]
Persentase jalan kaLmpaten dalam kondisi baik {>40 Kml.}am} dapat
diiihat dari panjangnya jaian kabupaLen dalam kondisi baik dibanclingl<anaJ \.,
"}"irl {}?-t,{" f tF!{Ij.,
270.79e
/55.b4J/5 r.4b 5
1il15
dengan jumlah panjang seluruh .jaian kabupaten. Untuk iebih jeiasnr-a
rnengenai kondisi panjang jaringan jalan Kabupaten/I{ota di Sumatera Utara
dapat dilihat pada Takrel Ci baw.ah ini :
Tabel 2"7Kcndisi Jalan Kabupaten/Kota Ta.hun 2014 - 2018
Sumber : Sumatera Utorct Dalam. A*Ekrt 2{}19
Dari tabel diatas clapat terlihat bahrva panjang jaringan jalan deirgan1,'nn.lii+i haiL' morrc.clami rroninrT,aron rrorl^ t^tr-'r- 1nl q, cal-'a-a- 1? Oa( 7 ) 1,*r\(/riutJt uar^ rrrL,rEG,arrri PLiiiirE^c!tciii Pcii.ici" Lii;iijiL 1:W i. u bUUgtiiji iri.'-t()+r. i i
^ii;
darr iren:i-rciian berturut-turut mengaiami penumnan sampai dengaii tahun2Si8 sebesar 12.568.27 .
b. Pef.Sent:q,= Pq:-r.ians -Tarin<yqtr .I+lan T)a1a111 KOndiSi l,4antap
Perkembangan panjang eian kondisi ,jalan i:erdasarkai: kertenangan cli
Provinsi Suraatera Utara berdasarkan kondisi 'lahur"r 2A14 - 201Isehagaimara terdapat pada Tabel herikut ini :
Tabei 2.8Panjang Jaringan Jal,an Provinsi Berdasarkan
I(on<lisi Tahun 2Ai4 - 2018
hro KONDISI "]AI,ANP4l\-l ANG .lA.LA.N PliL)VINSI {H i:ri
2AL4 20 15 2016 2017 2018
1ltcndisi.Jalarrh{antap 74,42 76,11 80,83 8.+,31 I tr,1?
I(nndisi Raik r .190,19 1.236,'23 1.397.83 1.345.28 1.*26,V7a I{rrnrliri !l,r'rlqno 1 O7f;. ifr i.083,97 l fl(.r(-r ?7 1 ,)'.)2 9,4:,&&vr\/ r 1"410,82Aa Kondisi Rrisak 259.00 25q.7 2 )4) 1) 177,4'2 217,13
i)i(ar:disi Rusak*e rat JlU. / J 46[i,58 J+2, t6 300,97 350,92
?otai 3.048,50 3.048,50 3.048,50 3.048,50 3.005.63Su.rntser'"' ;?ne.rs Bina L,I*rga drtrt Bino Konstntksi Proust; Tt*,.un 2O18
Dari tabel diatas dapat diiihat paniarlg jaringan jaian Pror,,insi clengan
kondisi jalan mantap setiap tahunnva mengalami peningkatan terlihai riari
tahtin 2014 dengan panjang jalan 74.42 km sampai clengan. tahlin 2*17filencapai angka sebesar 84,31 km. Namun untuk tahun 2O1E kemantapan
jala:r. tersshut menurun nienjadi 81,17 per$en disebabkan peralihan status
dari .jalan f{a1:upaien/Kota rnenjadi jalan provinsi, clemikian juga ainya
peralihan jalan provinsi menjadi jaian nasional. Jalan provinsi ),ang semllla
?AHL]N
KONDIS1 JALAN KAiSUP,STtrNlKOTA iKm)JUMLT\H
BAIK SEDANC} RUSAK1]T lea rBERAT
i'ii-].4I..DlF.INCI
72.342,82 6.993.91 7.;t08.7 i 6"659,60 +t.t I 33.452,q12015 12.342,92 5.993,91 7.448.V1 6.65q,60 47.77 33.452,8i20i5 13.23q,I 0 +.JOU-()1 6.254,l5 7.$28,6{t t.JJJ,Y Z 33.638,45nn17 12 610,32 5 717,35 6 fr-tR R ) 7 398,82 2.420.tj4 34.?95.35z\) t,(> ,4.\iWO.L i E TE,1 \ryJ.O\JZ,J I e .taA 10U,AOIJ! IO {1 ra/'\l A,13,iutruz AA LlO AA
JT.\J l().TT
TOTAL 63.103,52 24..+30.8 i 27.557.75 30.049,48 4.955,9f; 16q.958,06
3.048,5O km dengan 144 ruas {SK Gubsu No" 188.44I31IKPTS/2O12}
menjadi 3.005,63 km dengan 171 ruas (berdasarkan SK Gubsu No"
1e8.441673/KPTS I 2AlB tanggai 8 Juni 2O1B). Untuk perkembarlgan kondisijatran Provinsi per Kawasan berdasarkan Kondisi Mantap dapat dilihat- parla
Tabel dibawah ini :
Tahel 2.9Ftekapituiasi Jalan
Berdasarkan KondiPrcvinsi di Wilayah Karn,asani lt{anrap T'ahun 2014 - 2018sar 1S1 rthqrr
EAWAS.CN
L-/\\lf\T\ll f \f iT\' DDnl tNteI If ]A!"t \D t)L F L' t1{,\a \'\T
2AL4 2015 2016 2A77 2018
(Irm) {"1") (limi iY") iKm) (v,| iKm) {?") (I{m) f,6)
Kawasan PantaiTimur
831,4"7 74,29 755,
1778,58
7fi.t72
83,66
811,83
88, 867,CAJA
e4JV
Kawasan PantaiEarat
529,70 73,99
498,77 70,69
546,v4 54
565,87 65
527,20
78,80
Kawasan DatalanTinooi
5.46,0s
596,70 f 'trTU
820,3t
B'2,UO
&37,AE
dD,5{)
825,95
78,99
KawasanKepulaman Nias
360,c.)g 83,03 369,
56 82,83a!44
42 YJ355,07
81,29
217,10
82,50
Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstrsfusi Prousu Tahun 2A18
(-anaiclrr (/a11 (, r{inprnlpl-r AiA*ty:tLqt't r{cncrqrn rnerriqlqnlzon nr^6raffi}Jl ubl lg,^
pembangunan dan peningkatan jalan yaitu program yang bertujuan untukmeningkatkan kemampuan struktural dan atau kapasitas jalan dan
jembatan yang akan disesuaikan dengan perkembangan jumiah dan bei:an
lalu lintas" Pada program ini dilakukan perbaikan kondisi jalan ,vang
kemampuannya tidak mantap atau kritis, sampai pelayff.nan mantap sesuai
dengan umur rencana yang ditetapkan. Sed,angkan untuk jembatan
dilakukan penggantian jemLratan yang sudah rusak i:erat atau uflrurnya
sudah habis atau usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan
struktural yang clisesuaikan dengan perkembangan beban ialu lintas.
Dei-maga Fenyeberaiigan dan Pelabuhan Strategis. Pengembangan
Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Angkutan Sungai Danar-r dan
Peiabuhan di Sumatera Utara, Capaian Pemerintah Daerah Pravinsi
Sumatera Utara Sektor Perhubungan yang telatr dilakukan Dinas
Perhubungan Provinsi Sumatera Utara melaiui Kegiatan Pengembangan
Fa*ilitas Pelahuhan Penyeherangan dan ASDP di Sumatera Utara, Kegiatan
Penyusunan Dokumen Kerjasama Pernbangunan Infrastruktur di Sumatera
Utara }:erupa jalan to1 Tebing Tinggi - Parapat dan Bandara Silangit. Kegiatan
Penyusunan DED Pernbangunan renovasi terha.dap 5 derrnaga di Danau toba
yaitu: Arnbarita, Ajibata, Simalino, Tigaras, dan Muara. Kegiatan Penyusunan
Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan
55
Petrabuhan Laut Pengumpan Regional di Sumatera Utara, Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Pras&rarLa. Keselamatan Pelayaran di Danau Toba
Sumatera Utara, Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hirlup {UKL/UPLi,dan Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Kenavigasian Pelabuhan
Fengumpan Regional di l{awasan Dana"u Toba.
iumiah dermaga penSreberangai-l Jang dibangun sampai iiengan Tahun
20i8 sehanyak lima unit, dan pelabuhan strategis sebanyak 7 lokasi
{Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 20i7).
c. Inclustri
Pertumtruhan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Utara
mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada pada Tahun 2013 yang
tercatat sebesar 4,85a/a menjadi -3,11yo pada Tahun 2fi17. Perturnbuhan
Industri Mikro dan Kecil juga mengalami penurunan yaitu dari 3,387o paria
?ahun 2013 menjadi A,66a/a pada Tahun 2A77. Untuk rnenggambarkan
perturnbuhan industri Besar & $edang serta Industri Mikro & Keeil diProvinsi Sumatera Utara tahun 2Al4 sampai dengan 2018 dapat dilihat pad"a
Tabrel berikut:
Tabel 2.1CPertumtruhan Industri Besar & Sedang serta Industri Mikro & Kecil
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018
Nomor' Tahun Pertum.truhan lndustriBesar dan Sedang
Ferturnbuhan lnriustriMikro dan i{ecil
1 2{li4 - 1,08_0,; 5,41V"Z 20 15 tL,72 a/o 14,49y"n* 2{i i6 4"27 ola 1n ?rn..LLr- /.)-jolL 20 17 - 3,110/a *,66():05 20 i8 - 3,11o/CI 0,669'a
Sumber : Dinas Peirudustrian iian Perdagangaru 2O18
2. Inovasi
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi
Caerah adalah perbandingan jurnlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi
dengan total perangkat daerah. Perkembangan dari tahun Zaw - 2*17stagnan, tidak ada kemajuan, namun pada tahun 2afi teg'adi peningkatan
sebesar 42,11 per$en, perkembangan persentase Perangkat Daerah yang
difasilitasi d,alarn penerapan inovasi daerah dapat dilihat pada tabel berikui :
56
Persentase PerangkatPenerapan Inovasi
Tabel 2.1 1
Daerah Yang Difasilitasi DaiamDaerah Tahun 2{i13 - 2A17
f- .l:1. -, +^ - an 1 f 2AL4 1n 1 : 20 16
Perserrta.se Perar:gkatDaerah yang difasilitasicialam PenerapamInovasi Daerah
NIA 13,16 7; 13,16 Yo 13,16 9/6 42,11 o/o
Sutrrber : Bsdan Penetritian dan Pengembangan Prousu
2. 1 0 Mengurangi Kesenjangan
1. Trend Koefisien Gini Provinsi dan Kabupaten Kota
indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan antar masyarakat. Selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan
indeks gini yang artinya bahwa di Sumatera Utara ketimpangan pendapatan
anta,r masyarakat semakin meningkat. Gjni Ratjo Provinsi Sumatera Utar*-
masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran O.3 sampai
0.5, yaitu di tahun 2013 sebesar 0,406, tahun 2A14 sebesar 0.398, tahun
2015 sebesar A,+26, tahun 2016 sebesar O.4A2 dan tahun 2A17 $ebesar
0,393. Tahun ZALT Sumatera Utara termasuk dalam 10 terbesar Provinsi yang
memiliki ketimpangan tertinggi setelai: Yograkarta, Sulawesi Selatan, Jawa
Tirnur, nKi Jakarta, Gorontalo, Suiawesi Tenggara, Papua, dan Sulawesi
Utara. Selain daripada itu, Ineleks Gini Sumat.era Utara tahun 2AL7 trerada
diatas nasional yang sebesar 0,391.
Gambar 2.11Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018
lndeks Gini
0,397
10.i"1 201s 2016 2017 2018
gw it"iasicnatr * "-*Sumatera i]tara
Sebaran rrilai indeks gini di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan
bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar di daerah Kota
dibandingkan dengan d,aerah Kabupaten" Pada tahun 2O11 besaran indeks
gini rata-rata e1i daerah Ka-Lrupaten hanya sebesar 0,319 sedangkan di tahu,n
20i6 besaran rata.-rata indeks gininya meningkat menjadi O,345. Hal yang
sama juga terjadi di d"aerah Kota, jika pada tahun 2011 rata-rata indeks gini57
daerah itota mencapai angka 0.345 maka di 'uahun 2A16 niiain-l'a rneningkat
menjadi sebesar 0,410 (BPS Si:matera Utara, 2013-20i8).
2. Ketimpangan akibat pengeluaran per kapita
Ketirnpalgan terjadi akibat pengeiuaran per kapita yarrg tidak seimkrang
diantara masyarakat, kondisi ini ditunjukkan oleh masih tingginya
persentase penduduk yang hidup di bawah garis keniiskinan Susratera Utara
menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada Tahun 20i5 *ebesar 9,57
persen dan pada Tahun 2C16 turun menjadi 8,77 persen, dan pada Tahun
2A17 mencapai 7,83 persen.
Seca.ra keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekcnomi di
Kabr:"paten/Kota di Sumatera Utara belum menghasilkan distribusi
pendapatan yans lebih mera"ta, dengan kata lain pembangunan inklusif masih
belum terwujud di Provinsi Sumatera Utara, bahkan tingkat ketidakmerataan
pendapatan di daerah Kota relatif leLrih tresar dibandingkan dengan daerah
Kabupaten. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah
Kota jusiru menghasiikan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang
dibandingkan dengan di rlaerah Kabupaten. Sulitnya mencapai
pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif di Sumatera Utara
ditunjukkan oleh pola hubungan antara ketimpangan pendapatan dan
pertumbuhan ekonorni yang berbentuk huruf u (U-shape), bertoiak tlelakang
dengan apa yang dihipotesiskan oieh Kucnet.
3. Fertumbuhan ekonomi daerah tertinggai
Teqadi ketirapar:.gan pertr.-lmbuha* ek*nomi di Sumatera Utara antara
wilayah utara dan wilayah selatan, data Kementerian Keuangan dan Badan
Pusat Statistik pada ?.A16, 71 persen produk domestik regionatr bruta
Sumatera Utara disumbang kabupaten atau kota di utara Sumatera Utara,
sehingga perlu dilakukan peningkatan pemerataan terhadap wilayah utara
dan selatan" Jumlah desa tertinggal di Sumatera Utara pada Tahun 2015
sehranyak 1.355 desa dan pad"a tahun 2016 terjadi penurunan menjadi i.220
desa, sebagia:r besar desa tertinggal tersebut berada di wilayah selatan
Sumatera Utara iPemerintah Provinsi Sumatera LJtara, 2018i.
4. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median
-^*l^--^+^.^purluauic Lic l,
Indeks Kedalaman Kemiskinan {Pouertg Gap Index-Pl\, merupakan
58
ukuran rata-rata kesenjangan pengeiuaran masing-masing penduduk mi sliin
terhariapgarisdarlgariskemiskinan'IndeksKeparakianKemiskinan{'Pouer-tg
S*.ueritg In.d"ex/ P2 mem}erikan informasi mengenai gambaran pen-1-ebaran
pengeluararr rli ant.ara penciurluk rniskin' inrleks keclalaman kemiskirral <1i
sumaiera rjtara pada Tahun 2015 sebesar c'43 poin, dan merrurun pada
tahun 2016 menjadi 0,37 poin. Kerialaman kemiskinan tertinggi hreracia di
Kabupaten Deli serdang -vaitu sebesa:r 0,62 poin paca Tahun 2015 dan *'59
p*in pacla Tahun 20i5, dan rr,'ang terendah Lrerada d"i Kota Medan -vaitu fi'06
poin pada Tahun 2015 dan 0.06 poin pada Tahun 2oL6 (BPS Sumatera
Litara,2S18i.
5. Kepesertaag aktif Jarninan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
penr.elenggaraa.n jaminan sosial cii Indonesia berbasis kepesertaan^ -\'ang
dapat rlibedakan atas kepesertaan pekerja sektor sttasta, pegaw'ai negeri sipil
ipir+Si rian anggota Ti.ii/Polri. Prr:porsi peserta Program iamittan Scsia.i
Birlang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Tahun 2016 mencapai 2q,5
persen dan pada Tahun 2Al7 meningkat menjadi 30 persen (BPJS, Sltmatera
Utara)
2.11 Kota dan Permukirnan Berkelanjutan
1. Iv{eningkatn.r.a jumiah
Berpenghasiian Rend,ah
rulmah 1a3,'ak huni bagi Masvarakat
Jurnlah rehabilitasi rumah ticiak layak huni meningkat dari tahun ke+^L",,- A^*:1.^*.ll-i ^,.,^1 *^.t^ +^1-,'* nn1,'l ;"*l^1-^'.^ ^^L^--- a qr,l.\ ,,-.i+LAtIL{lI. traal t\(J.tlLllDl (trLflr PaUa LCtllLtll /-\} ) T JLtrJlldtllll-!{1 D{-rJ(-Da, J.JUU Ultll
pada tahun 2A1V meningkat sebesar 5.794 unit. Rehabilitasi Rurnah Ticiak
La1'sL i{uni suda}: memenuhi target -vang ditetapkan, namun persentase
rumah }a_1,ak hr-rni di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2017 rnasih
berl^risar {}2,CZ'lo, sehingga program rehabilitasi rumah ticlak layak hr-rni inimasrh p*rlu untuk terus dilanjutkan.
Upa3.a penllrunan persentase Rumah Tidak La1'ak Huni dilakukan
melalr-ri peningkatan kualitas rumah tidak ia3,'ak huni y'ang dilakukan secera
bersafi:a nieh Pemer"intah Pusat rian Pemerintai^i Kabrupaten/ Kota dan
stakeholder iainn-1ia yang menanga*ni i:idang perumahan. Fenir:gk-atan
kualitas rumah tirlak layqk huni tersehr.rt antara 1a.in rlira,ujudk;ln melairri
Prolgram Perh'aikan Ri-rmah Tidak Layak Huni iRr-rtilahui y**g dilaksanai<an
I'emerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta
Eantuan Stimulan Perumahan Sr,vada3.'a (BSPS) ],ang diiaksanakan ol*hqc|
Penaerintah Pusat (APBN) melalui Satker Penyed,iaan Perumahan di Sumatera
Utara nlaupltn oleh Satl<er Strategis yaag berada di pusat.
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Ulilitas {PSU}
Pendukung Permukiman, ketersediaarr rurnah layak huni, pada Tahun 2S14
merrcapai 3.500 unit dan pada Tahun ZOIT sebesar 5.794 urrit atau 92,7A
persell.
Permasalahan terkait cakupan rumah layak huni di Sumatera Utaraadalah terbatasn5ra kewenangan Provinsi dalam penyediaan perumahan
sesuai UU l.lo. 23 Tahun 2A74 tentang Pemei:intah Daeraln. Pen;iediaan
perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBRI
seluruhnya merupakan kewenangan uru$an Pemerintah Pusat {anFemerintah Daerah Provinsi terbatas untuk penyediaan perumahan bagi
masvarakat terkena dampak pembangunan Provinsi dan bagi korbanbencana Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam konteks penyediaan rumahiayak huni diluar urusannya iebih tlersifat fasilitaior dan mendukungkhususnya penyediaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
3. Jurnlah Ksta Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Secara garis besar BNPB mengkategarikan sepuluh aricaman hencana diindonesia yaitu, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hanjir, banjirbandang, ianah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuacaekstrem, dan gelombang ekstrem.
BNPB berharap identifikasi risiko bencana itu bisa digunakanpemerintah, haik pusat dan daerah untuk rnenyesuaikan perencan"a;1n
pembangufiall wiiayahnya masing-masing. Tei'masuk dalam memetakan jenisrisiko bencana di tingkat kabupaten/kota dalam mengantisipasi danrnsnanggulanginya.
4. Persentase sampah perkotaan yang tertangani
Sampah merupakan sernua buangan yang dihasilkan oleh aktivitasmanusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair maupun gas yangCilruang karena tidak dibutuhkan a.tau tidak diinginkan iagi (Darnanhuri dan
Fadrni, 2OO4]. Sampah dapat pula diartikan sebagai kruangan yang bersifatpadat yang terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak
5*
berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan danmelindungi investasi pembangunan {SNI 19-2454- 20OZl-
Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang
dihasilkan dari jenis sumher sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
Timbulan sampah akan bervariasi berdasarkan iokasi/wilayah pernukinnan,
tingkat pendapatan rata-rata warga setempat serta kornponen surnlrer
sampah.
TimLrulan sampah dapat dinyatakan dalam satuan volume atau berat.
ApaLtila satuan yang digunalcan adalah volume, maka cara menghitung
timbuian sampah adalah dengan mengeiahui kapasitas vclume kendai"aan
pengangkut dalam 1 isatu) minggu. Untuk menghitung volume timbuiansa.mpah dalam 1 {satu} tahun, maka volume dalam I {satu} minggu dika}ikandengan 52.
Dengan mengetahui timbulan sarnpah, maka data ini dapat digunakan
untuk bahan perencanaan pengelolaan sampah haik skala RT/RW, skala
kawasan maupun skala kota.
Tabrel 2.12Volume Timbunan Sampah di Sumatera Utara
Tahun 2Al4 - 2018NT^ KabupatenfKota Timbulan Sampah im3lhari)
2lo74 2415 2016 '),o17 20i8I r.ota vleclan 5.J 1t .+l 3.378,4i i.38;.50 i.588,7i2 l(ota Biniai o6tr o" 2*5 265,23 133,95 r92,5S
Kota Tebing Tinggi 162,45 162 162.;+5 80,34 1i4.304 Kota Pematang Siantar 256,79 aqa 256.75 125,76 t77,81
Kota Taniunq Balai 155 114 tt 121,836 Kota Sibclsa 84,B 1 85 84,81 61 1C
7 Kota PadangSidempuan 201 2AL ,oi nn A€\ 41 19t R3
Kota Gunung Siteli 12L 120,65 as.06I Kab. Deli Serdanp 2.S50,78 2951 2950.78 1057,31 1.523_31o Kat,. Lalekat 1.393^O1 fJYJ 1393,O1 730.271 Hab. Asahan 914 9i3"47 359,36 508.4C2 Kab. Daid 303.49 303 303,49 112,73 s6"04? Kab. Labuhan Batu 437,94 438 437,94 101 di 343.33
14Kab. Labuhanbattr$elatan
'tna oa cna 308,23 L30,73 235,2A
Kab, Labuhanbatri 358,69 ?<o J 3tr,o:l 143,O8
Kab. Sirnalungun 7222,51 429,61 505"0717 I(ab. Tapanuii Utara 3C2,46 3A2 302,46 1 i9,12 210.4118 Kab. Tapanuli Tensah 11a nn 145,48 261,531ft Kab. ?apanuii Selatan oa( q1 28,6 285,51 11 1.43 196,4120 Kab. Mandailins Natal 444.33 +++ 444,33 219,75 31 i,402i Kab. Ka.ro 1a+,o z 444 444.32 161.28 28.8,79
Kab. I'trias L21 121,48 55.04 311.40Kab. Nias $elatan 241,66 2e1,66 L25,76 4AO aaKab. Nias Utara LZ4,JZ 122 :.22.32 54,44 96,04Kab. Nias Rarat 76 25.74 26 1,53Kab. Humbangllasundutan 182,5S LdJ 182,59 74,6a
)-7 Kab. Pakpa.k Barat 4?,08 42,08 14.15 34.O128 Kat'. Toba Samosir 198,93 roo 198,93 aa aa 127,95IY I{ab. Serdane Berdaeai 8+8,?3 849 848"!i3 257. i5 419, a1
\-, _L
N<: Kabupaten/Kota Timbuian Sampal"r im3/harii2C16 2A17 20i8
JU Kab. Samosir 135,4 135,40 37,53 87,99a1 Kab. Batu Bara 403,88 404 403,88 163,64 290,O13? Hab. Fadang La-was 244 )4i 76 1e,7 0, 1q4 *R
J.lKab. Padang LawasUtara
,4,1, ao zaJ 243,49 ic5,15 189,21
Tota,i L7.2AL,A7 t7.201,a7 6.664.26 io.137,92Sumber; RRIMD Proui*.si Sumstera {Jtara DOlg-2Oes
Dari ta'bel diatas dapat dilihat bahr.va jumlah timbulan sarnpah diSumatera Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2CIL6 tidak ada mengala.mi
perubahan vaitu rata-rata sebesar 1.701,87 m3/hari, tetapi pada tahun Z*lTtimbulan sampah mengalami penururran sebesar 6.664,26 m3/ltari, terjadipeningkatan pada tahun 2018 menjadi 1O.137,92. Hat ini dapat diartikantrahwa perranganan sampah di Prnvinsi Sumatera Utara tidak trerjaland,engan traik, baik dari segi pengurnpulan, rrtaupun pengoiahannya sepertikegiatan 3R {Reuse, Reduce, and Recycle}.
Pada tahun 1990 timbulan sampah di Provinsi Sumatera Utara setlesar7 ribu ms/hari dan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlahpefiduciuk Sumatera Utara. Tahun 2018 tin-rbuian sampah di Suinaiera Lltai:asebesar 10.138 ms/hari. Timbulan sampah terbesar berada di Kota Medan,kemudian diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dan terendah adalahKabupaten Pakpak Bharat. Area zor.a merah merupakan d.aerah dengantimbulan sampah tertinggi di Srimatera Utara, sementara area hijauffierupakan daerah dengan laju timbulan sampah yang relatif sedikit.
Gambar 2.12Perkiraan ?imbuian $ryqpah Kabupa'Lerr f Ko-ta
Psrkicaf} Jumlstt Tirfr*,illa}} Sampatr l{abupat*R/l{eta diPr{}vinsI SilRlatere L.ttara !:afiun to1fi {m3/l1arE}
*Vte<Ian ,"M!i LangkatI iqsaflanI L.lruhan gatu
ElatubarsTapanufi Teagati
I Lat ulra* €latu Selatani 1_aFranuli UtacI Ta!f,an*li Selatan
BanjeiPematang Siantar
Huetlang HasuadutanTaniung Bdlai
AliasI Nias utarai sitaotga
Pakpak E} laer€t[3OO- C1.Orf O. Cl.2 GO_CL. 4(}(]-CI.60(},Cf.AOC-O
B3l/trari
Sumber : Diruas Lingkungan tiiciup Prousu, 2Ol B
E-.i_-.-.+qln*& i!--m
1:ti
iffi+- i :* i !ltlrl,rllrrrr,lrrllllr4, 1
]8 -';.
i l* ;i11i-i i I
,
lnxl : !i-i ) |l*.5 iti-*'i-*::lr*1;:Ft:i!?.,-.-..._i .,..:.. :
. 2OO-{} 4At]-O 600-$
62
Gambar 2.13Provinsi Sumatera Utara
FEYA T:*t*ulAt& *At*FSllpRdSlllttfl S,*5ti{TE&q qJ:#d{A TeH{jL }s{*
,ffi
Sawber' : Dinas Lingl*tngan llidup Pravsu, 2018
Secara grafik beban lingkungan terbesar sampai terkecil dapat dilihatpada Gambar 2.14. Sampah yang dihasilkan membutuhkan pengelolean
lehih tranjut, jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai rnasalah seperti
masalskr estetika, vektor penya.kit, rlan timbula-nnya peneemaran air tanah.Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota seperti kotaMedan, Binjai, sibolga, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan padang
Sidimpuan mengakiLratkan tekanan dan beban lingkungan yang sangat tingg,di kota-kota ini. Beban tingkungan di area perkotaan d.isehrabkan juga karena
area yang terbatas untuk pengadaan lahan TPA. Beban lingkunganseianjutnya terkonsentrasi di daerah pantai timur Sumatera Utara sepertiKabupaten Deli serdang, Serdang Bedagai, Batutrara, Asahan, dan
Simalungun yarrg juga diakitratkan oleh beLran demografi.
63
Gami:ar 2.14Bel:an Lingkungan
Beben tringkungan
M*da*
Sini*i
Sibolgo
To*j*ng **!a!
6ilrlurB Sit*ii
S*rrlarq Sedagai
Simal*ng*n
Kar;;
l,;iias *arar
l-a*gk*t
illas Ut*re
L.ebuhan Bslil S€f{iii*
Tapa*irii l-tiara
l{ias
Pa*ia*g i*r..,*s
$*msrir
Fakp*k &l:*rat
rcElffi
-{:F
ryx*x*ITII.[ItII*I
ti
IIIIa
I
t
I
I r-lt-) $.+*3.S$ 4.*CI t.*O
m3/harilknr?
Sumber : Dsta Diruas Lingkungan Hidup Prausu, QOLB
Volume timbulan sampah terbesar di Sumatera Utara masih berada didaerah pesisir timur, muiai dari Kota Medan, Binjai, Langkat sampai tlengan
ke Labuhan Batu. Area merah selragai lqiu timbulan tertinggi berada di Kota
Metlan, Deli serdang, Langkat, Simalungun, dan Pematang Siantar, tetapidaerah yang paling tinggi beban lingkungannya adalah kota-kota di Surnatera
Utara.
Pei'masalahan sampah secar&. rfleflireluruh adalah menirangkut
bagaimana memprcyeksikan dan mengelola sampah yang dihasilkan setiap
harinya, melakukan pengurangan, pemanfaatan kembali, d"an pendaur-ula.ngan material sampah dan penanganall sampah. Sampah yang ditruang
ke lingkungan akan menimbulkan masaiah bagi kehidupan d"an kesehatan
lingkungan, terutama kehidupan manusia. Masalah tersebut dewasa inimenjadi isu yang hangat dan banyak disoroti karena memerlukarl
penanganan yang serius.
P*ngeir:laan sampaLi di Sumatera Utara masih menerapkan paradigma
lama yaitu pola kumpui-angkut-kruang. Rata-rata sistem tempat pemroilerian
64
akhir (TPA) rnasih rnenerapkan sistem controlled landfull daru open dwrruping,
trelum menerapkan sistern srtrLitary landpll 3rang ramah lingkungan. Dari 40
TPA yang ada di Surnatera Utara masih menggunakan aperu dumping
seban5iak 8O"1" dan sisanya dengan sistem cantrolledlandfill. Han3ra satu 3rang
baru rnerrerapkan sanitary landfili yaitu TPA Namurube julu di Kabup*.ten
Deli Serdang. Total kapasitas TPA di Sumatera Utara adalah 143.566
m3/tahun dengan luas total 66 Ha dan sampah masuk 1.613.358 ms/tahun(Buku informasi statistik Kemenpupera, 2}fi1. Jumlah timbulan sarnpah di
Sumatera Utara mencapai 10.138 m*/hari atau 3.700.341 m3ltahun, dengan
demikjan sampah tertangani di Surnatera Utara hanya 44o/a.
Pengel*laan sarnpah di Sumatera Utara tidak sepenuhnya tertangani
dengan pola kumpuL-angkut-buang. Pengeloiaan dengan cara diangkutkhususnya untuk permukiman yang terlayani oleh angkut seperti truksampah, hecak sampah maupurl gerobak sampah, sedangkan yang tidakteriayani umumnya sampah rnasih ditimbun atau dibakar, bahkanpenanganan sampah di tengah tengah masyarakat masih ada yang
membuang ke sungai, danau, irigasi, danau dan laut. Penanganan lainnya
dengan diberi makan ternak atau diotah menjadi kompos.
Banyaknya desa/kelurahan di Sumatera Utara berdasarkan jenis tempat
pembuangan sampah dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibau,ah.
6$
Eairvakn_1,a ilesa/ Keiurah andan Ketersecliaan
ranel z.1JMenunrt Jenis Tempat PemL'uangan $ar::i:ah
Sementarat, t Penaman i\eterse$laan i efi1 ungan Sementara
f8 :'-I :j:;;.,1i ia'; t' i:!,r I ;i;i: i ".'{ ! i j:,ii :r! :r
11*.- r*:r*.::hslili;::i;il
i:,i'rl ':
*": *:."
:iLtiliirlr't.- :i r' il;r i! :i i;,. j:-a1,1,h
' 1,i, lt, .: :,"..':
i?:
: :.1. ':.'. : r
;r
:.i
1i
i 7
1 :.
! : ii: . !t ,; . i."-_i
, . : i, : ,,:
" I r.-' ri : -:i;:r . .,.r l
:::1-:":i 1; i.r.irrii
I .l r r' .:, ,: n:',: ili i .: ';.ti.i:: i-ilt6; r :21 ;r: :l! 1
' :i r '. :..,i.r,,:,
I ! j ",r"!j:- r': ::::i-:l
1 ::: i
'. .:.. ',ri l rl : r::
:l i. i.r I 1-,i':' 4
"+4 =i,:i.r: Lii ir, .::i, .:!
"l
i,irr* i *ta j I.f, i): c-: ::.: *.i.,+
Sumber : Patensi Desct Surruatera Utara/ BPS, 2078
Jenis tempat pembuangan sampah atau bagaimana masyarakat
meiakukan penanganan sampah sehlesar 64ct'a adaiah dengan ditimbun aialr
dibakar, 15% ditempat sampah kemudian diangkut, Lla/a dengan
dimanfaatkan sebagai komp$s atau pakan ternak, 996 dihuang ke sungai
salurarr irigasi danau laut dan 17o dibuang ke drainase.
Gambar 2.15Jenic Tempat Pembuangan Sampah Sumatera {Jtara
Jenis lerylpat pernbuangan sar"r:pah
. I!:{}rndi sn:l]dfr krirlud;i}ldi':rgk{rr
s ii*laor lu&an6ldiliak;r
& tu:!g*!lriluralrir:*rri/il*r:aufl.drit
. Drair:rgs:
Sumber : Otahan Potensi Desa Sumatera Utara/ BPS, 2At8
AA
2.l.2Kansumsi dan Produksi yang Berlanggung Jawab
1. Jurnlah limbah 83 yang terkelola dan tertangani sesuai peraturan
perundangan
Pencemaran iimbah 83 merupakan singkatan dari Bahan Berbah*ll*
dan Beracun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 18 tahun 1999,
pengertian da.ri iimhah 83 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiata"n yang
mengan<lung baha.n berbahaya dan ata-u beraeun yang karena sifat dan atar;
konsentrasinya dan atau jumiahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mellcemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan
atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsurigan hidupmanusia serta mahluk hidup.
Karena baha3,a yang ditimbulkan, limbah ini harus dikelola sebelum
dibuang ke tempat pembuangan. Diantara ciri-ciri limbah 83 yaitu rnudah
terbakar, mudah meledak, menyebaLrkan infeksi, bers fat korosif, rnudah
bereaksi dan bersifat karsinogenik.
2. Timkrulan sampah yang didaur ulang
Tim}:ulan sampah merupakan volume sampah atau herat sampah yang
dikrasilkan dari jeni.s sumber sampah {perumahan, komersil, perkantoran
konstruksi dan pembongkaran, industri dan pertanian) di wiiayah tertentu
per satuan waktu {DPU, lqqg). Timbulan sampah sangat diperlukan untukmenentukan dan rnendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi
sampah, fasiiitas recovery material, dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir(TPA) sampah. Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-
masing komponen yang terdapat pada buangan padat dan distribusinya,
biasanya dinya.takare dalam persentase berat i7o berat). Kompasisi sampah
dikeiompokkan atas $ampah organik (sisa makanan, kertas, piastik, kain
{tek*tili, karet, sampah halaman, ka3ru, dan lain-lain} dan sampa}r anorganik
(kaca, kaleng, logam, dan lain lain {Veronika, 2008}.
Berdasarkan potensi desa Sumatera Utara, jumlah desa dan kelurahan
yang memiliki fasilitas daur ulang, i'umah kompos maupun bank sampah
rnasih sangat rendah hanya sebesar 6% dari 6.124 desa dan kelurahan di
Sumatera Utara. Tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jurnlah
55 desafkelurahan, Simalungun 40 d"esa/kelurahan dan Kota Medan 35
desa/kelurahan. Tetapi dari jumlah kelurahan paling banyak m€mpunyal:
f*"silitas daur ulang adalah Kota Pematangsiantan: sebanyak 18 kelurahan
fr7
riari 53 kelurahan, Kota Binjai i0 ciari 37 kelurahan, Kota SiLroiga 5 da;"i 17
i<elurahan" Kata Tehring Tinggi I da.ri 35 kelurahan. Hai ini menggambarkai:r
pcia pengelolaan sampah dengan komsep 3R rnasih belum direrapkan di
Sumatera Llfara.
Komposisi sampatr di Kota Medan terdiri d,ari sampah organik seLresar
61,350/0, sampah plastik 17,55o/" sampah kertas 8,25ol, dan sisanya sampahl-^^^ 1^^^; 1-',r.i+ 1-^.,,, 1-^j* A^* "l-^-^+ llJ^i;-L,,1 A1-1- /.}^ 1 (}\ n^-^^*.tl.i:tLd", r-rgDl, -rlL-tr-rL, 6a?"_YL(, tl,a1lll, Ltar-ir r\'cltcL tLrar"ILrItLtr Lll\-t4", ar-j t()j. lJcrt8d"r.t
mengetahui komposisi sampah, penerapan prinsip - prinsip pengeiolaan 3R
dapat diterapkan di Sumatera Utara.
Gambar 2.16
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Daur Ulang Kornpos
Jumiah *e*a Kelurahfin yans memiilkidaurulang sampahlk**rpos
s%
Sumber: TalseZ- 5Ab DIKPLHD
Gars.bar 2.17
Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Daur Ulang Kompos
Ju:-nlah SesalKelurahan yang rnerxiliki daur ularrg sampah
Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan
Masyarakat (SPMJ dan Teregister
Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang
berba"sis masyarakat, rnelibatkan masyarakat dan dapat diperl:aiki secara.
68
500
400
350
300
t50
206
150
1@
50
0
Iltltltltrrrr rr *,!r,r r.I
terus menerus. Pemerintah dituntut untuk krekeqa secara efisien dan efektif
dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pela3ranan Minirnal
rr"erupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan u.rusan wajiLr daerah yang trerhak diperoleh setiap warga seeara
minirnai.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untukmelaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam peiayanan publik
sesuai Standar Pelayanan Minimal {SP&{} yang diimplementasikan melalui
berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mendukung upaya
pencapaian 1O0Yo SPM di Sumatera Utara.
4. Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU
fi.tstainable Corusumptiarz and. Production (SCPi atau konsumsi dan
produksi yaflg berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju
perwujudan pembangunan berkelanjutan yarrg telah dicanangkan sejak
Deklarasi Rio ta-hun 1992, yang dikuatkan dengan Johannesburg Plan afImplementation tahun 2AA2 dan Konferensi united Natiorzs Conference aflSustainrtble Deuelapment {Konferen*i Rio+20} di Rio de Janeiro, Bra*il pada
bulan Juni 2A12. Dokurnen 'T?* Futttre We Want' yang rnerupakan hasil
Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan i0 Y*ar
Frameusark af Progrsmme oa SCF {10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan
nasional"
Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan
Dekonsentrasi PROPER 2014 teiah ditentukan meiaiui Rapat Pertemuan
dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, sehingga jumlah
perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi untukSumatera Utara sebanyak 80 perusahaan (Dinas Lingkungan Hidup, 2o1s)"
Sumatera Utara menerapkan peringkat penilaian kinerja perusahaan
daerah {PROPERDA} yang diikuti ole}: 36 perusahaan. PROPER ini didesain
untuk mendorong penataan perusahaan melaiui instrumen inseniif dan
disinsentif. Insentif dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang
reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja
pengelolaan lingkungan yang baik, ditandai dengan label biru, hijau, ctan
ernas. Disinsentif dalam bentuk penyebarluasan reputasi atau citra buruki:*.gi peru$ahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak
baik, ditandai dengan labei merah dan hitam. Konsekuensi dari label burui<
f)q
ini adalah reputasi perusahaan yang buruk oleh sfake?toEder dan masyarakat.
Perusahaan dengart penilaian yang baik akan diapresiasi langsung oieh
Kepala Daerah, selain itu proper nasionai juga dilakukan dengan 89
perusahaan rlengan peringkat emas {5 perusa-haa-ni, biru (78 perusa}raan}
dan merah (5 perusahaan). Properda bertu.juan sehagai upaya pembinaan
dan pengawasan untuk mengukur ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan
tringkungan termasuk didalamnya pengelolaan iimbah 83.
2" 13 Penangarian Peruhahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
1. Dampak Perubahan iklim pada Bidang-Bidang Terkait
E^*,,1-^1..-*;1-1:* *^-.'^^1-^* s^6rr^+, d,i1.i+,,n+:r1,,{i1-.i-^^*i..{^.^a Ut u UGlIalr rAllrlr lllLI UIJA^ AJ r JLoqGLU J CLtaEi r)UIrL Llrl LqA UltAltIUAlt USII
memberikan dampak terhadap krerbagai segi kehidupa.n. Pola musim muiai
tidak beraturan sejak igq 1 yang mengganggu swasembada pangan nasiona-l
hingga kini tergantung import pangan. Pada musim kemarau cenderung
keri.ng dengan trend hujan makin turun salah satu dampak kebakaran lahan
dan hutan sering terjadi. Meningkatnya hujan di kawasan utara dan
nlenurunnya hujan di seiatan {khatulistiwai. Kebakaran hutan dan trahan
yang pelua-ngnya akan makin besar dengan rneningkatnya frekuensi dan
iniensitas EI-Ahno, yang juga akan berdampak terhadap kebencanaan"
2. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana {PRB} tingkat
KabupatenlKota
Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusai
dan daerah adalah: (1) Integrasi PRB dalam perencariaan nasional dan
daerah; {2i Pengenalan, pengkajian dan pemantalr-an risikc' bencana; i3}
Pemanfaatan kqjian dan peta risiko uniuk penyusunan RPJMD; {a} Integrasi
kajian dan peta risiko bencana dalam penyusurian dan review RTR\trP/K/K;
{5i Harrnonisasi kebrijakan dan regr.llasi penanggulangan bencana di Pusat
dan daerah; {6} Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota"
Sampai saat BPBD Provinsi Sumatera
rencena pengurangan risiko bencana {PRB)
beberapa Kabupaten/Kota yarrg telah
pengurangan resiko bencana.
Utara belum membuat dr:kunten
tingkat Provinsi akan tetapi ada
membuat dokumen rencana
2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.
L Kanr,asan Konselasi Perairan Daerah
70
sasara.n salah satu prioritas pemhangunan pada RPJMD 2Al4-2O18
meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan
dan perikanan. Terdapai ernpat kawasan konservasi kelautan daerah ci
Sumatera Utara Yatu :
1. Kawasan Konservasi Pesisir Kabupaten Nias Utara Taman Wisata
Perairanf TWP {Sawo-Laweha} dengan dasar hukum Keputr:san
h{enteri i{elautan Can Perikaaan Ncmoi' 54/tr{EPiIIEN-i{Pl2Cl"7'
Ka:nrasan Konservasi memiliki keanekaragarnan hayati laut'
2. Kawasan Kon*ervasi Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.a4 i 629 I IrKPTSIZ0 i7
yang terletak di sebelah
Sumatera Utara.
utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi
3. Kawasan Konservasi Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai
dengan Keputusan Gubernur sUmatera utara
No. 188.4 4 I 629 I KFTS120 17. Beberapa jenis mangrove yang umum
dijur,tpai di Kabupaten serdang Bedagai adalah bakau {Rhiz'*phara
sFF), api-api \Auicennia spp), tanjung {Bruguiera sPP}, tengar
{Ceriaps sppl, dan Npiah lNapafructicans}. Jenis-jenis karang yang
ditemukan di sekitar Pulau Berhala termasuk ke dalarn jenis
karang keras {hard caral} seperti massiue caral dengan penutupan
53ala, acrapara tabu.late 24o/o, dcroporz. digitata 15Yo, dan core'l
branching ?7o. Ekosistem karang di perairan sekitar Pulau Berhala
mer"upakan ekssistem yang kompieks dimana hanyak organisme
laut yang berasosiasi intensif dengan ekosistem utama pulau ini,
seperti penyu hijail {Chetonia mydas} briasanya bertelur pada bulan
Mei dan Juni setiap tahunnya di pantai Pulau Berhala. Beberapa
ikan karang konsumsi yang dijumpai adalah jenis ikan kerapu
{Chowtit*ptes altiuelis, Ephi*ephelus fuscogutta*ts}, ikan kakap
{Barac$ {kfija,nus decussattts), ikan baronang {Sigaruts coraifrtus, S'
d*tair:rus), ikan ekor kuning {Caesia kuning}, ikan tanda-t.anda
{k*jartus Fuluilamma}, ikan pari bintik biru {Fialichoens
centriqtadrus), ikan gitaral {Rhgnchobatus diiddesisl, ikan pari
{R?inater*jau*nica), dan Lreberapa jenis ikan hias.
4. Kawa,sal Konserva-si Nia"s Selaizn dengan Keputusan Gubernur Na-
188.44/629/Krr$ I 2017. Berdasarkan hasil pengarnatan pada
lokasi sarnpiing di Perairan Teilo ditemukan jumlah ikan 492 ekar
n1,!
terdiri atas 75 jenis, 49 rnasga dan sebanyak 21 suku. Dari jumlah
tersebut yaag termasuk kedalam ikan major seban;zak 311 ekor,
ikan target sebanyak 164 ekor dan ikan indikator setranyak 17 ekor.
Ikan-ikan yang dominan ditemui dalam ka-tegori marga pada
perairan ini adalah Ca.esio, Chromis, Dascgllus, Pomacentras,
At:anthurus, Halichoeres, Clzrgsiptera, Thatassotrn a, Pteracaesic, dan
.Disclzisfadus. Ekosistem mangrove terdapat pada beberapa pulau
disekitar Pulau Tello, Ponc, Tanah Masa dan Kecamatan Hibaia
dengan luas mencapai 842,27 Ha, didominasi oleh .Rhraopora sp.
5. Luas kawasan konservasi perairan di Sumatera Utara pada Tahun
2016 tercatat seluas 299"880,87 tra, dan pada Tahun 2417
rneningkat rnenjadi 34.960,08 ha (Dinas Kelautan dan Perikanan,
2018).
2. Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakanl kelemLragaan
Bentuk periind"ungan terhadap hak akses perikanan skala kecil tela-h
d"ilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk
ketersediaan kerangka hukumlregulasi/kebijakanlkelembagaan yang
rnengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, rnelalui
Fera"Luran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 20i9.
3. Kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruanglaut
Dalam rangka mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir
secara berkelanjutan untuk rnenghindari dampak Lruruk yang signifikan,
t-ermasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi
untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2019 telah membuat Dokurnen
terkait penataan rlrang laut.
4. Jumiah nelayan yang terlindungi
Berdasarkan regulasi dan kerangka kebijakan di atas, Pernerintah
Pr*vinsi Sumatera Utara berhasil menyediakan akses untuk neiayan skala
kecil {smaJl-scale artisanal fishers} terhadap sumber daya laut dan pasar
setranyak 13.342 nelayan pada Tahun 2016 dan meningkat pada Tahun 2O17
menjadi 35.242 netrayan {Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018}'
-7q
2.15PelestariandanPemanfaat.anBerkelanjutanEkosistemDaratan
l.ProporsiTutupanHutanDanLahanTerhadapLuasLahanKeseluruhan
Untukmenjarninpelestarian,restorasidanpemanfaatanberkelanjutan
dari ekosistem daratan sejaian dengan kern"ajiban berdasarkan perjanjian
internasional, pada Tahun 20i6 telah dicapai proporsi tutupan hutan
terhadap luas lahan keseluruhan sebanyak r 42'64 persen"
2.Luaskawasanterdegradasiyangdipulihkankondisiekosistemnya
Kawasan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan sistem
penyanggakehidupan,pengawetankeanekaragamanjenistumbuhandan
satlva beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara iestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, sampai saat ini masih menghacapi ancaman
yarrg serius, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
pada Tahun 2018 dicaPai :
i. Luas kawasan yang terdegradasi yang dipulihkan kondisi
ekosistemnya mefic apar 364 "5O6,36 Ha'
2" Sedangkan luas usa"ha pemanfaatan hasii hutan kayu restorasi
ekosistem sampai dengan Tahun 2018 mencapai 258.441-,08 Ha.
3" Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan"
pembangunan KPH merupakan salah satu Prioritas Nasional dalam
Kcrnsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJM) 2010 ' 2AA"
Pemtrentukan KPH diatur dalam Permenhut No. P.6/Menhut-Il/2009 tentang
Pembentukan Wilayah KPH" Kesatuan Pengeioiaan Hutan (KPHI merupakan
uiilayah pengeiolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya
yarrg dapat dikelcla secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan hutan
indonesia nantinya akan terbagi daiam wilayah- wilaSrah KPH serta akan
rnenjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Provinsi,
Katrupatenlkota.
KPH terdiri dari KPH Konservasi tKPHKi, KPH Lindung {KPHL} dan KPH
Produksi {KPHP}" Terdapat 2 hal penting dalam pembangunan KPH yaitu
pembentukan wilayah KPH dan penetapan kelembagaan KPH. Pembentukan
KPH di setiap wilayah rnerupakan bentuk desentralisasi di bidans kehutanan,
menuju hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yalag
73
i:erkeadilan secara nvata.
4. Provorsi Luas Lahan yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan
Keseluruhan
Kondisi lingkungan Sumatera Utara telah menunjukan kecenderungan
terus menurun karena proses pemulihan alami tidak dapat lagi mengimbangi
tekanan perkembangari, sehingga dapat mengancam keberianjutan
peningkatan kualitas kehidupa-n rnasyarakat, sehingga perlu dilaku,kan
pencegahan dan pemulihan lahan kritis.
a" Fenunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai
I{eputusan Menhut No" SI{.44/Menhut-IIl20G5 seluas *. 3.742.1,2A
ha; Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK lvlenhut
No.5?9/Menhut-Il/ 2OL4 tanggal 24 Jurrt 2Al4 seluas : 3.055.795 ha.
b. 'Tah.un 2ft14 hutan di Sumatera Utara yang harus ciirehabilitasi
untuk tahan kritis seluas 279.796 ha, narnun pada tahun 2O18
Sumatera Utara hanya mafilpu melakukan rehabilitasi sebanyak
3.460 Ha atau menjadi 276.336 ha.
t" Serlangkan i;ntuk penanganan kerusakan ka',t'asan irlitan paCa
tahui: 2014 kerusakan karvasan hutan di Sumatera Utar:a seluas
?f- q.nn L,^ r{-- ^-Ao tohrrn ?11 19 f trrlin rnr'-"'i^l; E6 tr.fil} L:-- nrt-i:rr ''/u.ruv iici Liclii iiiii'li:t Li.iiitlii ZV i u iLii ijii iiiL-iUc'{ui rv.rvv rrar Qi (rrt-l .i
I?i'slvinsi Sumatera Utara selama 5 (iima) tahun t.erakhir hanS'-a
mampli filenlir:-lnkan kerusakan kau.asan hutan seiuas 20.000 ha.
F{al ir-:i n:enjadi sebuair permasalahan serius, dengan tiriggin-va
kerusakan ka-wasan hutan cian lahan krit-is akan brerdampak paca
perr-rbahan iklim yang ekstrim, i:encana alam, ]rang pada aktrii-nva
akan berakibat paCa ketidak stabiian keamanan pangan.
2.I6 Menciptakan Perdamaian, fu{enyediakan Akses
h,{ernbangun Kelembagaan -l,'ang Tanggu h
Keadilan, darl
1. Perlinclr-ingan Anak Dalarn Ferencanaan PernbangLtnalf llaerah
Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah
penduduk anak terbesar di indonesia pada tahun 20L7 telah memiliki
penduduk anak sebanyak 4.964.424 pendr.rduk anak-anak dengan komposisi
2.531.411 orang anak laki-laki dan 2,4.?3.C)13 or4n8 anak peremFuani
na111un kepemilikan akta kelahiran pada anak pada tahun 2A17 {27,9} persen
mengalarni penurunan dari tahun setrelumnya {2016i yang mencapai 29,5ji,t+
persen. Demikian juga dengan partisipasi PAUD usia 3*6 tahun di Provinsi
Sumatera Utara han3ra mencapai 21,24 persen berada di peringkat 3 {tiga}
terendah setelah Kaiis:.antan Barat ii8,3B persen) dan Papua {10,56 persen}'
Begitu juga halnya ctrengan persentase Perempuan Pernah Kawin {PPK) usia
15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup terakhir menurut lama
Inisiasi Menyusui Dini {IMD}, Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat
rend.atr {39,35} persen trersama dengan Provinsi Maiuku sebesar 33,64
persen, Papua Barat selresar 34,62 persen. Selain daripada itu, berrLasarkan
data yang telaLr dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaa.n Perempuan
dan Perlind.ungan Anak Repubiik Indonesia memperliiratkan bahrva
persentase anak trekerja u*ia 10-12 tahun di Provinsi Sumatera Utara
termasuk cukup besar yaitu mencapai 16,6 persen. berada di bawah Provinsi
Sulawesi Tenggara 78,74 persen dan Nusa Tenggara Timur 18,59 persen, Bali
16,64 persen, Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki
kesulitan dalam beraktifitas {disabilitas} sebagaimana tercanturn pada Profil
Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar $er:su* {SUPASi 2015,
setranyak 8,O4 perseri penduduk Sur.aatera Utara adalah penduduk dengan
keterbatasan kemampuan (disabilitas), baik itu keterbatasan dalam melihat,
mendengar, berjalan, menggerakkan tanganljari, perilaku/emosional,
berbicara, dan mengurus diri sendiri.
Fi"ovinsi Sumatei"a \Jtara, sejak tahun 2016 sudah mem.fasiiitasi
pembentukan Forum Anak Daerah {FADi Sumatera Utara yang tersebar di 28
KabupatenlKota. Namun bila melihat keaktifan dan partisipasi di dalam
proses perencanaan pembangunan daerakr {Musrenbang) di wilayah masing -masing, maka dapat dikatakan partisipasi anak daiam proses perencaftaan
pemtrangllnan daerah masih terlalu kecil yaitu hanya LB Forum Anak Daerah
dari 28 Forum Anak Daerah yang terbentuk. Begitu pula hainya pada tahun
2OI7, rlari 25 Forum Anak Daerah yang terbentuk, han; a 18 Forum Anak
Daerah yang aktif mengikuti proses perencanaan pembangunan daerah yang
dimulai d.ari Musrenbang Desa, Kecamatan/Keiurahac, KabupatenfKota,
Frovinsi, hingga ke Musrenbang Nasionai {Dinas PPPA Provinsi Sumatera
Utara). Sehingga, ini menjadi ha1 yang sangat penting untuk mewujudkan
Forum Anak Daerah di 33 KabupatenlKata se*Sumatera Utara.
2. Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kasus l<ekerasan terhadap Perem"Puan
rnasyar:akat. Ferempllan dan Anak sebagai
i-ite m:"tli t i-i hiean perlind u n gan me n3'ebabkan
dan anak-anak sering terjadi di
mahluk yang lemah, polos dan
orang-orang di*ekitarnYa sering75
mel&mpiaskan kemarahan kepada perempuan dan anak-anak. Setiap tahun
jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat.
Femerintah sudah banyak memLrentuk perati-lrail yang dapat rnelindungi
perempu,a.n dan anak dari t-indak kekerasan, namun tidak membuat pelaku
kekerasan menjadi jera.
Unit Pelayanan Terpadu Pemberda3iaan Perempuan dan Anak {UPTD-DDA\ E'*.^,d+^.i Q.rm+ra*a Titnra ^^:^1. *n1n,,* 2Ai5 telah melakukan danf f i-rl .r-ItJViii;si JLalriilLgiii. tJ Lar-tzt. sc'lcl.t\ Li:1"l.lLlrl
memberikan pela5ranan terhadap perempuan dan anak karban kekerasan
termasuk TPPO d.i Sumatera Utara dengan efektivitas iayanan yang tidak
seiranding dengan jumlah korban dan pengaduan yang masuk ke layanan.
Pada iahun 2A16 UPTD-PPA Proyinsi Sumatera Utara telah memberitr<an
pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
sebanyak 350 korban dengan jurnlah SDM penyedia layanan sebanyak 11
orang yang terdiri dari pen3redia layanan dari Aparatur Sipil Negara {ASN}
sebanyak 5 (lima) orang dan Non-ASN sebanyak 6 ienam) orang. Pada tahun
Z*'l,V , dengan Sumber Daya Manusia (SDMI penyedia layanan yang rnasih 11
orang dan jumlah korban yang melakukan pengaduan sebanyak 400 korLran
menjadikan kurang optimalnya iayanan penanganan terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan termasuk TPPCI yang tersebar di 33
Kabi;"paten I Kata se-S umatera Utara iUPTD-PPA Sumatera Utarai .
.iumrlah Feremlmat:Tabel 2.14
dan Anak Korban Kekerasan val1g Mendapatkanr Pada Unit P2TP2A Sumatera Utaraanan yacta un u 1
Keterangail 2AL4 20 15 ZCI16 2AL7 2018
"fu"r;:rlah Perem.puan dan anak korlranicekerasan yang menriapatkan iavananr;*:tla LInit P2TF2A Sumut
NA i.,i-,ir orang437
0rang280
orallg
Suntber.'-&rrcs PPPA Sunus| 2O78
La
3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa {PBBi telah rnenetapkan bahwa
Tr*!ficking in Person merupakan saiah satu kategori Trans Nrztianal Orgrznized
Crime {TOC} terbesar ketiga secara keuntungan ekonomi dan k*mpleksitas
masalahnya, setelah perd.agangan Ilegal Senjata dan Obat Bius/Narkoba.
Pada kurun waktu 3 {tiga) ta-hr.rn terakhir (2015 2A171 dan sejak
diluncurkannya program pengaduan online berbasis aplikasi {2016} yang
telah dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Pertrindungan Anak RI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan
.,]^.-Ltd- r r Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
$tttps:l lkekerasan.kemenpppa.go.id), masyarakat Surnatera Utara sudahiIL'
mLilai lebih terbuka dalam meiapcriran kejadian kekerasan terhadap
perernpuan dan anak-anak -!'ang ada disekitarnrra, sehingga hal inj
i:eninplikasi pada peningkatan iapcran kasus kekerasan terharlap perempLian
r1a.n anak-anak di Surna.t-ei'a Ljta.ra. sebagaimana Takrel berikut-
Tabel 2"15iumlah Perempuan dan Anak-Anak Kortran Kekerasan
Tahun 2AI4 - 2018
Keterangan ';,\_t 1+ lr.J 15 ZU T(r 2Ai7 'ZU L6
Perernpuan DanAnak KnrbanKekerasan
NA400
(]rang523
orang1.5530rang
1 al li,J-LI
0raflg
Sum?rcr: {J?T PQTP2A dan Simfoni Kement' PP PA 2018"j Arugk* Sernerttara
4. Membangun Kelembagaan Yang Tangguh
Berd"asarkan Lapoi'an Keterangan Pertanggungja-waban {LKPJ}
diperoXeh ha1 sebagai herikut :
Penguatan masyarakat yang inklusif dan darnai untuk
perrr'sangunan berkelanjutan, menyeciiakan akses kea<iilan untuk
sernua, dan membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabei
di semua tingkatan.
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Fengecualian {WTP}
atas Laporan Keuangan Kementerianl l"embaga dan Pemerinteh Daerati
{Provinsi/ Kabupaten/ Kota}.
Persentase peningkatan Sistem Akuntabiiitas Kine{a Pemerintah
(SAKip) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah {Provinsi/
Kabupaten/Kota). Tahun 2015 CC dan Tahun 2016 CC.
2. i7 Mengliatkan Sarana Peiaksanaan <ian ivierevitaiisasi Kernitraan Giobai
a. h{oLriiisasi Sumt-rer Dava Domestik
Msklilisasi surnber daya d+mestik bagi Sumater+ Utara adalah rasi*
penerimaan pajak terhadap PDRB karena pajak merupakan surnber daya
d"omesti.k yar:g terpenti.ng dalam membiayai pemhrangunannya termasuk
daiam mew.ujudkan TPB. Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih
termasuk daeralr yang rnemiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi.
Kema.ndirian itu terlihat dari rasio Pendapa-tan Asli Daerah {PAD} terhadap
tota-L pendapatan d.aerah pada tahun 2016 mengalami penurunan me*jadi
4V,46 persen, tahun zafi juga mengalami Benurunan menjadi 40,47 psrsen
1.
r\Z.
dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 44.39 persen. Sedangkan rasio
ketergantungan d.aerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren
peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,94 persen yang semula
sebesar 23,32 pada tahun 2Q14 hingga pada tahun 2016 mengalami
peningkatan rnencapai 4g,gg persen dan 59,45 persen di tahun 2017 dan
mengaiami penurunan pada tahun 2018 menjadi 55.54 persen.
b. Kemiiraan Multipihak
Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan
menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan
swasta termasuk organisasi masyarakat sipil. Salah satu kerjasama regionai
adalah kemitraan yang telah dibangun dengan Provinsi tetangga dalam
berhagai tridang Pembangunan.
Di balik pencapaian positif tersetrut, Sumatera Utara masih menghadapi
b*berapa tantangan daiam upaya peningkatan kineija diantaranya tU
k*ordinasi kegiatan * kegiatan antar perbatasan Provinsi belum terstruktur,
efektif dan efisien; {2} pendanaan yang belum rnemadai; dan {3) strategi
kornunikasi {aktivitas prornosi dan public relatiorus} yang heium komprehensif
baik secara internal maupun eksternal.
Pada usaha l{erjasama PemerintaLi dan Badan Usaha {KPBU}. Salah sa"tu
bentuk KPBU yang kini terus ditingkatkan adalah dalam bidang infrastruktur
karena kualitas infrastruktur yang memadai merupakan salah fa.ktor penentu
dalam rnewujudkan pencapaian Tujuan Fembangunarl Berkelanjutan {TPB).
Di sisi lain pemtrangunan infrastruktur rnembutuhkan dana yang sangat
besar sementara kemarnpuan pendanaan dari pemerintah terbatas. Daiam
meningkatkan KPBU di rnasa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi
fueberapa ta:ttangan seperti tl) masih heium optimalnya koordjnasi dan
perencanaan terutama koordinasi yang berkaitan dengan prioritisasi proyek
dan alokasi dana; {2} kesenjangan peraturan antar sektor seperti aturan
keuangan dan keweriangan Pusat/Daerah terkait mekanisrne pembiayaan;
dan {3} belurn memadainya kapasitas kelernbagaan terkait tata kelola, sumber
daya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta {4i tersebarnya kewenangan
yang tidak diimhangi dengan kernampuan atau mekanisme koordinasi yang
baik.
c. T'eknologi lnformasi
Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang
78
j*ga sangat penting untuk meu..ujudkan Tujuan Pembanguna-n Berkela*jutan
(TFB). Saiah satu in<likator ,yang dianggap sangat vitai adalah i:an-1,akn1ta
indir.idu ].ang menggunakan internet di Indonesia. Dalam era persaingan -Yang
sernakin ketat serta perutrahan lingkungan strategis 3,a-ng sa.ngat- rlinar"nis,
ketersediaan data dan informasi ;.ang berkuaiitas sangat penting clalar:
merurnllskan kebrjakan yang efektif dan efisien. Salah satu jndikateir proi<si
penting rlari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan
ciata BPS settagai rujui<an utama.
2"18 Kendala yang Dihadapi dalam Penyediaan data di SDG's di Provinsi
Sumatera Utara
Kendal,a yang dihadapi dalam penyediaan data SDG's di Provinsi
Sumatera utara diantaranya adaiah ti) keterbatasan data yang bersifat
disagregasi {data terpilah}; {2} rnunculnya daerah administrasi baru karena
sistem desentralisasi pemerintah {3} belum maksimalnya pemanfaa.tan sistem
teknolagi, informasi dan komunikasi {TIK} di beberapa perangkat daerah; dan
{4i belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDG's.
7*
BAB III
TARGET DAN ARAFI KEBIJAKAN PENCAPAIAN TFBISDG'S
3. i Tujuan t h{engakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
I-lpaya mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 pada Tujuan
Pembangunan Berkeianjutan (TPB)/Sustainatrie Development Goals (SDG's)
di Tujuan 1 di wiiayah Provinsi Sumatera Utara dengan target 4 sasaran yang
di ukur oleh 17 indikator, target-taget tersebut dianta::anya: {1} Penargetan
mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-
anak dar:i semua usia, yang hidup Calam kerniskinan di semua elimensi,
sesuai dengan definisi nasional, (2) Menerapkan secara nasionai sistem dan
upaya perlindungan sosiai yang tepat bagi semua, termasuk kelcmpok yang
paiing miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan
rentan., i3) Menerapkan secara nasionai sistem dan upaya pertrindungan
sosial yang tepat Lragi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan
mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentare. {41
Menja-min trahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya mas3/arakat
miskin dan rentan, menr.iliki hak yaftg sama terhadap sumber daya ekotomi,
serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemiiikan dan kontrol atas tanah
dan bentuk kepemilikan iain, warisan, sumber daya alarn, teknologi baru,
dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro, {5J Memballgun
Ketahanan Masyarakat Miskin dan mereka yang berada dalam kondisi
rerrtan, serta mengurangi kondisi kerentanan mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim, ekr:nomi, sosial, lingkungan, dan beneana-
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersehut
clijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan diiakukan +ieh
pen:erintah maupu ii orgaitisasi i:roii * perriei"in tah.
1. Arah Kehijakan Tujuan 1" Daiam rangka mencapai tujuan d*,n target
tanpa kemiskinan, diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:
Pemberd.ayaan dan penguatan pelayanan terhadap masyarakat
miskin dan kurang mampu dalam pengembagan ekonomi kreatif.
Pernerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan Antar
Wila3rah.
Kebijakan Meningkatkan rehabiiitasi sosiai, pemherdayaarl
b"
L.
Rn
sosial serta jaminan dan periindungan sosiai terhadap
Fenyandang Masaiah Kesejahteraan s*sial {PMKS}, sinergitas
program bantuan sosiai dari Pusat dan Pernerintah Daerah serta
ko*rdinasi lintas sektor antar stskeholders terka-it dalam
penzulggulangan kemiskinan .
2" Program dan Kegiatan Tujuan 1. Berdasarkan target dan arah
kebijakan i-ang disusun dalar,'l, rangka pencapaian Tujuan 1
TFBISDG's, prograrn dan kegiatan yang akan dilaksanakan
mencakup :
a. Prograrn Reha-biiitasi Rumah Tldak Layak Huni Bagi Masyarakat
Kurang Mampu, dengan sasaran meningkatnya Ruma-h l,ayak
Huni bagi Masyarakat Kurang MamPu;
b. Program Periindungan Sosial, dengan sasarall: a) Mem?:erikan
perlindungan sosiai kepada, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial {PMKS); Lr} Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta
bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan {PKH};
c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan sasarall: a]
Menir:gkatkan jumiaJ: anak terlantar yang diterminasi bi
Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas, tuna susiia,
fakir mistin, PMKS serta lanjut usia rnelalui bimbingan sosial,
aksesitrilitas, perawatan dan pengasuhan serta pelatihan
keterarnpila:r ivokasi), untuk penciptaan lapangan dan kesempatan
keda; c) Meningkatkan peiayanan dalam rnelakukan rehabilitasi
sosial kepada PMKS di Provinsi Sumatera Utara;
d. Program Pemberdayaan Sosial, dengan sasara-n: a} Meningkatnya
pengetahuan, keterampiian dan kemalnpuan Fenyandang Ma*alah
Kesejahteraan Sssiai {PMKS} Fakir Miskin dan Komunitas Adat
terpeacil, b,) Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan
kelembagaan sosial masYarakat.
e" program pengembangan ekonomi lokal, dengan sasaran; a)
Meningkainya kemand irian BUMDes
f. Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana serta Pr^ogram
Tanggap Darurat Bencana, dengan $asaran: a) Tersedianya
ba-ntuan tanggap darurat benca-na; b) Pembi-fraarL dan Koc;:dinasi
Daerah Tangguh Bencana; c) Meningkatnya partisipasi
rrasyarakai/ relawan dalam penanggulangan bencana.
81
S. Target Indikator Tujuan I Tanpa Kemiskinann. Pencapaian target
indikator Tujuan 1 dilakukan oieh beberapa organisasi perangkat
daerah {OPD) yang bisa diiihat pada tabel 3.1 dan dljabarkan dalam
program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungei dari setiap
perangkat daerah yang diantaranya :
Dirras Kesehatan sebanyak 4 indikator;
Dinas Sosial sel"ranyak 4 indikator;
Dinas PP dan KB 1 indikator;
Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dal Tata Ruang sebanyak
indikator;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 indikator;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 indikator;
Dinas Pendidikan 1 indikator;
Dia-ras Energi dan Surnber Daya Mineral {ESDM) 1 indikator;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah TBPBD) sebanyak 3
indikator.
Dari indikator TPBISDG's Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Pitrar
Pernbangunan Sosiai yang beqjumlah 26 indikator, dapat disaarpaikan bahwa
terdapat 20 indikator pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Pilar Pembangunan
Sosia1 RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL9-2*23 {m*triks
tertampir)
a
a
a
c
It
a,]
F:1",
;;-p-
(,
p
r^) n -v (-l() rD !|? o)EEASJ L*
AArL-UlaPl^i
h$Hfi6pp.d-'ts1 ^C}}+^J!IBiD'3obgoq ", 5"o.:2d3u ag*JHFPp3^P55 Eui!
'/ A L
d:
--f-il
r-5e:
xDj.!
rJa CJ uq
i 1n:n a, nlJXil+pa
,<::C
AQ'1" +
hiuYq
TLtC,-
!D i:-
pats1
[-r
c.D
r', L 4 4 I\t J
^ ^ v
*,2.:ia i+J+!.':a 1., -'F -- 'Jt iA
-'ia 1,4ae-**4 t JanF:
=.n
f 11 J L
;6 r;r! A\ in -
-^1 !
-PJqa)
=G
ntDal
,)p*Fj
^!-'t
-;!DF1
3-
i,\!l-!( \-J
pp5T(DE
fr}--7 ^'lt^ a'u
^/,P 4:f J I' F7;ttJ-P>Pts-
l-r Ii hi
00
"^O
H
Cf UIi'
E+?e\>NJ
H
$p
.-]pFr
gqft-ro)J(J
It
xls
P-l
&. v-duilJrJ
-lpH
'LJ)J
/\HH
iJ)e
+raI
3r! '
5. irr 'ts*'Z FHoJnY=aDtl
? e r..j
PUa
i: * !.
rch!#
od5e* s9v-:;oilJ*lD a{oi5
i;3r', il ll
i!7CH6rE/DTJ
a E.H
e i\i 'J
lJ a:
oz:4C
A1 A
6i
i) .!q'+<+
^.1
ID H
nH.
;l
.!E
fi) 1l!:
0i-!,=x;+
,-F
!lP
0, t"a
dr*
,5s.l*
in ;tHu;- p)
U
1v* +O$"r)
"::
F1 ft
o*gj -l
fl-sJp
5(nraG!0:54
B ;a.
ow!lo+3ilF
,f-
a'<
5AI$=1*'}.
)! f,:,u
p.<
a
pd
trfq
ft
p
.D-p(,-fi'rD
o
csq
0a
lhsP
i.))sLitJ*
i-i=i
:_IU;
iD {loaJlEod
.I t3=pa ,),
!p
nn5
N, \Jrb l.i
*fqii ri
*. ",a*6
0)o.t-*t
g
*J
L"l
/;l-r'1
nz-
a
trlz
?.,
i,tn
Fr>
t:fi
J
^.UF>FqZ.
*J
fr
rJ
',i-
!TJ
ac
!u fispH
w"r1 >6
->**
3 .D!aG
t)@o
tft-v1
-J
a!
"UE{rta-*f.!
a
it)*l
1
iJJ
.JJ
;r: ;"t1 :'*co
\.I
aJJ
;aN
CO
'el
\oio0o
N3;
-:I !*
H
$l+
i:*..,1-r''- -t"tr,.s5
i!
i-.1(,
\]w"l]'+
cnfi
$-l
'gn
a0
$:.E
=F,TE;-
t:* cl,t:7Q\
LV
w'+\]
00
*.1
(3C}
C
s*+\J )-?tJ
+-trtv
eo'sNJ
NJ(}
(}(}
*007Qi
(,D'x\
CoCN
(}P+!
(}
LN
7olC,+
€Ci"-)
:l-l
IU.)lvf'rj
,_)
aU
NLjl
*
{(/) t!
wg
EF-i
i\
firan
ft,:}
tui
$iLJOJ
+ +H
+
U
U>?5eY*f'd\EQ [-+.
6E-tuQ
Fs
aFn
tGHJE0a1-r" H
!&0)HF
v,
nl
saH
3',-!--. a U)
^aa#EiF
r =*a. D'1,!'i rl
^ lUC/] )J al ^vl-rdHE[c tD*fi rHFfl!r5
rJw*4
^^:l-.i. irr (rDU P ^Aarwa@11l-P^UJH
Pfh?p $^rn\Pn1 Baa,AiY(NCH,E oilr,--+nru
Ats)
,ifo !-r- a( ,'1 luH !' A\ nlr(zt-trpdr5H. Q b F)
E g E.cn(aoP+H
P*gF{-x.- :
Y0riPH.
^ 5 ,_Xoq XHn1
-
uq
C,CA E .U
Fl i !u EA/4!1i- Crts.cDHAFtLrhll
,P^.P.P! L-
^\ uJL L * A+'tf"0r:]ir!
Sii(al-: ='(, 3PiJ
-dAr- ^
P*H' )*A1 UU
-HxH
= f :oi lu ucFiiJ WlI d1 ,-p(ZXH^iry-p-
Be)
N!UAUpcaD)ots- ts- A H (0
P F* ;{ L,d U F Avr a\ /^ \vIPE'Hii^(Dt-F X( h-i (,
vH (/)+/h U
B"!: a qi5-EEc#E
ai-l-
-l^aUlYpP.Do)EcaEi:)
ffirH*'- ac rUVAl+^--n-!1OrDvr^p !$ U^i
^+(!rn
ft)co'b.--drgl(,EHM
Hq 5
tsd56i-sr5F3!u tr)
HH
ooCiJE-t\JEr:A'c^)PJ<11
"$
ts.H
+.}!fr$H
xkrt# T! Va- I-1 H -'-UH-5{ E FH p 5(Dx{rG)!t{iJ
-vv f,l ts.$l^jk,t'-r P t! tslrJJ*0):u$ (rnEA!!0 I-.)5L+ I'Y *". iJU-H+
.hFUV-(a0l F!
aI
;{(',
-vv^1 r.
t,' /,'? -
-.\^i^aD,3 *ax,i5.aPALlJ iia)5n e :-)
.4nill+
l !.\' r'. ? )AzuioN t .t*^< >:-r'JD T.J)
!ai
^1 tsA!pAlLl!
--#.,&APU!
-A*-
-1H
m"u-- \JG.tD
m*\J
li
"dHaos
la
si!!
35
abB(l)
H
dp0$
?i\"1
,vaa
FaiE:a
sU
,UoB(fiC'H
(A$
pfi+ UI
eia
:-o,\.1
M
$ &tu
_il,A
*U
7fr
=
\l;*\)
UICO
'(O
+
rob.I
OJL'r
'!Jt;t u
t\)u\lt\)UI
\-lPU1
UiU
()
OJ(,J
tl i'".ti,
Ln
i,0
C*)
L-J
O0
UItOLJ'c
C,)
LI
LrI
+ tJ(j1anL.]
{LN
IV1i *l (JI
\:+
an
Ot
LEj\L-n CO
U1
N]{{:^-i:\]
r'lI
(n
l,u-r
C}
-ilpN)
-lU1
L)<l
\)0oUILJUI+
00,^L]
5 01
-ilnr'^lQ
an+
Fr
iUi
.D
i.
o
br
(J
in
p
Q.rflr-Peg.5,IHFiVl!hJhPJUqJAi-M^
^i )- tJ
ET"UP (,D*--1q.fi HUA1 F
n ! \!
# xB.q!- uil1 F
=bFtfr
R
a!Fiot&
fia0H
sH
oscplDSgaaanfnh
o)
_-.:- F{
$\?ia5,s,(]- r-ioi-HF
o
Yi- r-+
-5us6s-
-da P!, r- i-
*(D
IH"oqcD$!-o0)
-H - Hn1aAr4UHLi;-i^,t d
!--r^HHU:1 Pl-Fr 3 -4L fr N
^u:0)1,)BP H a$lJP"1-{uE
r-0)Lrf+L+ --VLPi:Juc lDnu--+!0bu-Hi+rdPPH^1
}HHu61 +!
! ;uq/a,-9Y-a 0)
?, h."a#nr ii.-.4 pF
tln
1y'\gE
E)7i$
tr
m
I
sr5*-(!
^vein
x
i+Us(!ri*(0
:c\$
fJ
c!
(t
fr.si-.tocl
!*1st\)
t.{
(Jl*
4J
A::):o-*u1x'DN;J
1DaH .-E. A!
Fi
JJ
arc L'-i .l
o:
nFL!?, ,^o'5<^:
,n ,,(b aEi1l |A
- i:*=la r.l;r -'{
J -I.
lD ,<
-3r! vY
$-n:gPA1
tiJ
\n.a-s
\:!
ryq
l?E:
aI
s
=as
.i
H'Ul-F
U
iri
trU
r-tH
rfi$;;awfiva)
3)
rJ)
H'Bn,*
rq? at-.JJAFHil'vH i-i Y.!yE'q *E"H oH0j FD 5 0.6*-qG)
!J
be
tfE
U
Fi
ts^i
PUq
s
F.!
OE
n!-.a
B
t,a
"ca0
H*a
an(^,
irlt!
CJ(',I { (^)
fi? (Ir
\)(n U] {
CF(O
l:
g l; () (Jr T
+$
o \]
7 t\.)--t
t\-)(} .Jl -d
SN) + t\)
O UI \
*U
S+ tQ UI "U
3.2 Tuiuan 2 L{enghilangkan Kelaparan. Mencapai Keta}ranan Pangari clan
Gizi r,ar:lg Baik" serta Meningkatkan pertanian Berk-^lanjutan
Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030 padatujuan 2 TPBISDG's adaiah menghitra-ngkan kelaparan, mencapai ketahfi,nanpangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan,ditetapkan 2 target yang diukur melalui B indikator. Target-target tersebutterdiri dari rrrengakhiri kelaparan dan mery'amin akses tragi semua- orang,mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan dua kali lipatproduktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil,memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkanpraktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan prociuksi danproduktivitas.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebutdijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan olehpemerintah maupun *rganisasi non-pernerintah.
1. Arah kebijakan Tujuan 2. Untuk mencapai target TPBISDG'g tujuan2 tanpa kelaparan, meliputi: menekan prevalensi balita gizi kurangdan truruk, menekan penurunan prevalensi nilai stunting,peningkatan ketersediaan akses pangan masyarakat, kualitas,keragaman dan keamanal pangan, dengan a.rah kekr{jakan
peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, d.istribusi, akses
dan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat sertaintervensi daerah rar.van pangan. Dalam upaJra pencapaian
TPB/SDG's tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangandiarakrkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalaraprovinsi y'ang berkualitas guna menyediakan pangan ]rang cukup,beragarn, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga_ yang
terjangkau.
2' Program dan Kegiatan Tujuan 2 yang dilaksanakan daiam peri6de
RPJMD 2*19-2a23 antara lain terkait dengari: {1} pi-trgram
peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan:; t2) program
peningkat-an diversifikasi dan ketahanan pangan; (3) program
prevalensi stunting pada anak dikrawah umur iima tahun {Balita}; ia}Prcgram perbaikan gizi masyarakat.
3. Target Indikator Tujuan ?" Pencapaian target iridikator Tujuan 2
AA
dilakukan oieh betrerapa perangkat daerah {PD} yang bisa ciiiihat
pacla tabel 3"2. clan dijabarkan dalam program dan kegiatannva
sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkai dae::ah -l'ang
diantaran3,-a :
Ihnas *ietakranan Fangan dan Peternakan seba"n-Vak 2 indikatE:r;
IJinas Kesehatan sebanyak 6 indikator.
Dari indikator TPBISDG's Tujuan Z Menghilangkan Kelapa"ran,
Mencapai Ketahanaa Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan
pertanian Berkelanjutan Pilar Pernbangurtan Sosial yang berjumiah 2L
indikat*r, dapat disampaikan bahwa terdapat 8 indikator pada- Tujua* 2
Menghiiangkan Keiaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Giai yang Baik,
serta Meningkatkan Pertanian Pilar Pembangunan Sosial RAD TPB/SDG's
Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2AW-2A23 {matriks terlampir}
I
a
R?
pH{}*,oH
p
HJ
Tf.].
lf'-lP ar'
LJl!"c-_ h fEH
ryH
H
$ts
Fi
H
F
ghl
*
w!
*
lrr
eF-*
"j
lrei+-i F.
t!, I
iiP*UUH^\H.h' H H /r(
=p),iEhcnfuH^AaE
;;-.3 utrH'dg.d,,"ch-o)L)=0J i+ CD I-
Fl ;Js B .!j.d6H
P Frq"= fi'niX*J01 ^
F
d{^iif*uPHitH+r-*1u9L gHi\anD--0|| ?l+H?iJHV_^AH$ xv: @
rts apt,u+, 19 !BHJUAts'! \v +P -Efi
UH vxoUHi.PU AIB6Fi
r):
*i;;'J)ln^@*
Ee-^\+ -l
r\-!
0qQD@
FN
-lDN
HB6
TE
+
L]N
in
tn
rt>p-0FHAlH! ar F{ (!-9-r'H ts-ca glr0Y iu#H.U Hu +^l- Jt\r X uil fi=; x *'; a '' r^ii ^i -UrP P'Ud52 C
H;J =ts.^-'
H.DH.p Ja0tr
UH Uh !ri\P
An
r-tl FH rr VJ\Vih d H \qi*H il S:!d;jP.\ Rl6V\PPtlAa)!llF.H,f's **vl^_vA\,QNhN\L\YA'JJ-* q-cE.i l{ o)sLii
aa
tI!
Hdrq
F{rb
Hv.$p
EEDPH
\-,1
* t-t
'iN^!!i
F..^ l!.
U
P;
ftr,ta)
p
H
r1
{n
ov)o
*p
a
.D0CO
t!*plH
^v aY i)
JPiDID 'J [TF^L
,rFH
E
fl.DBu,(!
p
H
aC!iJ
P(fl
a)
!v'r.}
-ctoa.D
!;
t'
-a=)@5
oTa
*a
-
c)
l')OnrO
i.Je015L}
UJt'J t\J
w
+Cn)
IJS
IU}J
(,NJ
-1:en
+ +OJ\)..t,O
t7
LJAIJ +
6)
(,L-)C +:
\l-UIO rJl t-
hl [)+ (,)
"u+-cc
IV
(rl-E
[J
+\,0cUI
+ Fu)YI\J
$ ilJ0o
UI v
h)r]
O
l\]-.t" .N
F.
w-J
()
L: irIi.;
='-/; ';.
YtJUJ.F"*udaa
i5:-tr^
^t'JH tt'
Jil)
t!
4p
=,)
Q'ANU
,J 1]IE
-rj{
:' .0)
*C
a)
lJp
5;J
@
5g
..!
tr(lp
ai-,J
h
s]{i*
*FniU)
F-iL
-.:
!t
F
2
J
r^,EJ-J*i-ri
fr
\l :-.
E
hl
t.)
fn
.E
C)
p'sfa
TQ
N} tri
!')"NJ
0).I'
t\)
5)w
f.G !!.Y XE .Y } U !PfiHL!fD.-:uPnli# 'r; .1 0,q tr":H^vghi.HUF'PpfotDS-'Q I I o.Pirno:uaF
=6FpA5Fq9g.trPH'U;Hr e' ! A HFi.^ r 0J x;v)11H;.'^HntPpuvIJairoH
H'osP. i!-H-a
ilhu
Eilui+H!!
:tro> i-1. *e cn.Erng;.A$CA7i' 5 H'
o0)
!+H
5 ._t
ft4a
L)rb3i.J
'iJs)
t--
PFH
HP
p)po-oirr ft]aH
=l!k;.ai E'
^ 0-'i-*
(,] $.pU
rqr-1
*Hi)^v ^Y 0l
H vl1 ,/.r3UalDpfri::' n E-}JO)nr
H
H
t:VxA0o-pA)
pIA
(,
pffitr)
U
b
(}@ab
H
(l-o+'0,
fD
abF.'j
.DH
-pa
Ftao*fr
FB@rb
p@fD
0o ]:A1
I'J
"47ffilit:tr{
al-r
,\fr
ft-l
U
"s
LJ
C)
I\)!|I
r1
COtQ
U+UI
l\](n
o tr]OO
t*Cia
iOP
(Jl O
!
rbn
SU..{s:>r
F:t)t!1
b$
J.
A
{t
[nr
Gd
G:.rnt()o!{CA
(,'\iJ
3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat darr Sejahtera
Tujuan 3 TPB/SDG's adaiah menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan selu-ruh penduduk sernua usia. Untuk mencapai
tujuan kehidupan sehat dan sejahtera paCa tahun 2030, ditetapkan 13 target
yang diukur melalui 51 indikator. Target-target tersebut terdiri dari
penunlnan kematian ibu darr bayi, mengurangi kesakitan dan kematian
akjhat penrvakit menular dan tiCak menular, pencegaha-n penyalahgunaan zat,
menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan
cakupan kesehatan universal, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat,
serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukanuntuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program
dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-
pemerintah.
1. Arah Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan daiam mencapai tujuan 3
d,iarahkan pada: {1} Menguatkan pernberdayaan masyarakat,
kerjasama dan kemitraan serta penyehatan iingkungan dengan arah
kebijakan Penguatan pemtrerdayaan mas-lzarakat, keqjasama &
kemitraan serta penyehatan lingkungan, {2} Menguatkan pela}ranan
kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidakmenular serta gangguan gizi, (3) Penguatan usaha peningkatan
jurnlah pendud,uk yang dicakup oleh program perlindungan jaminan
kesehatan.
2. Prograrn dan Kegiatan Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target
serta ara.h kebi_iakan TPBISDC's tujuan 3, progranl dan kegiatan
yang a-kan diiaksanakan, mencakup : 1) Program peningkatan
keseiamatan ibu melahirkan Can anak; 2) Prcgram UpaSra Kesehatan
lMasyrakat; 3i Program pencegahan dan pengendalian pen;,akit; 4)
Pr*gram Keluarga Berencana.
3. Target Indikator Tujuan 3. Pencapaian target indikator Tujuan 3ciil"akukan oleh beberapa perangkat daerah {PD} yang bisa dilihatpada tabel 3.3. dan dijabarkan da-1am program dan kegiatannya
sesuai dengan tugas dan f,ungsi dari setiap perangkat daerah yang
diantaranya:
90
Dinas Kesehatan sebanyak 2O indikator;
Dinas Pernberdayaan Perempuan dan KB sebanyak 6 indikator;
BNNlKesbangpol sebanyak 1 indikator.
Dari indikator TPBISDG's Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
yang berjumlah 51 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 27
indikator pada Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Piiar
Pembangunan Sosial RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 {mutriks terkxmpir}
91
d L- {.i
U ='F;.-,i trAN
a l"-lt,lL/
;. tb
F-r
NS6rI
H
C-
a!5;J
-OJti
!lq
C*-;]D
.D
iJ!,
Jt}
a!o
g
44U()o.DoOlanai]H,+g!g!LHq P ='Hii+rE;^P'H-''{ n G}+ ^a'v
F.i
A - (U nUUq P A
-vorr-3;.4nilH a 5t!-U^1 L
D H"^--
c*l-
pJ
,!
(!lt)
U+F!&r0r+'UfFF+
)f,'
nl
H
p-
prfFt
-I.H
l\r LiH ID
cd c*H i..
!-J4
*r
+a)o*ft'rnr
p)4
-ilJ
PE#B
C^)"t"l
i"
(J)
1.,
p
(,it)h)*
C^)
i"
o l"'X .rbJ-Api+
!. JJ
i ;r.
!' r-
da ar
*o
+:f^L'Jf,
t', '1,
ft+
:v-B^1'p ,'
6-
:3P
3nf
*dW!E.
ur i;,3-T*_Q
!1 io
a
rl
?io
+
F-*
r-Jp!",:
"P
+Ll"$p.
;s
Hs
tal
"*r
.,
*spp
13
p
(h
=ga
61;',i
\]
o
O
b
np)
/v
:r.H*
.--,D
n:]
J
-
{,f)
Fi
?q-
ry
l!.-l
af,
c.
=iJlp)
5;Jp
H
U
(i
ox\Js)pPH
.DY! 'r
DP=ro5
P\
xUg)pEo
,.ilb;;-
ll -'J
A
H\Jp) glCi Cl)
H
!l-
il(,E
rJi
-l
P.S--i HPt il
7,
H
Ft
E)&o
{C*
{FJ
a_:
{t,
Fl
ll5$as
i;-
zt)
,>J
4
*nN
UIC fJ:)
F
rts($(}]
oLlJ
=v'
!;.- =t
m
-iL.)
-,]L)NJ
''.L' u-+ CO
N}
ec
ic1Fr
<
@t)crr
..c t*
00
OCw+OJ
Q,s
Oh_l
\i,+ N]
;a+*
\Jt\)
t!-C)
mNJ\)
co
U] 0iN
C)c)
Nt\)
cot)"()
|-Htl'A
\]',C C,
ct;
l*
(r1 O -:l\f
6)L; O
l,l
"t?
ft$'1
=Ic
(/) (^) O]PP*
(,,-.wbs)
fuJ
LOOJ
irr
(,Lo\)
U(j)
\)tol,
"s*o$
tCD
0)b,$tr
H
F HadE YfDl^ Q"={)C +(.,)dn(ao)l+5L (UHF1
o
p
u B(v qA: P H.LHi-r-r* s !. i.Y.f tsi f-t F't^\LF.a li )VILH.H
--q:Pdl ; ts-P (U Al vFE-F-
^1 tr !.J'- H
-9^1 v
fi^Pn1HUJd
-L9'H ;\J!.#\
P'Dr\++!A\AtF@a_
HA;YUqAgr ii
,.a+p.aHHH-'): P d
F:UdPgE.g E;l.(, < FH< g *:r
#BEp-04 *"1^!
-. {D HH!'HP,J i.: ur?
rr,D tDkrl + A 61sv*P
=PPDF+Eug9o t:- -e P'L) tst
* \v
<H61 6ni
IiA\H
Esi,f,FUE E
o'P. 5rnatrFCO J:IJauN xpU-+6-tCD i5
)/!l ar
,-+o3
=Xi\ A1
i:' "l$q
bpc*!a1 a-'
H;
\;j
Si,
-1)
v-aa
OFa-
tr i-L^nta
.-lw
Frla0H
x nE riE|--61r\Yt 4qE'|.! aJfi ird*uq |A
|4r-l^P
FU Prr 0E {r) F,rOHAiw\ 7*B Ag
-+!FJ A.miii+
E+^\^Xi.-r.-HA-
O-
;^=o
Itst-4,^{?VJ
** pf'1ftH
;idco'5"P ila-L.
=i_ x
?ro-H
\d*
Pia.a=
Fr'. -
(n
ut)
i--r 0l
s-psH
gep Fr/
$--
n X6;^ff
ppfi o'E
ofi11 ar-
,Jppfi'(/!
oa r-j
)\( ur
ilra h i-1
0r 0)'* inH
ot&!J*p(frfD
tcE
#!r(!
U CHg)
0q
EQ d
+
C(}ala5=-7r
^v
.B)-
/,v -
;=4
a-
UoF.i6
*pa
L)hf,
-I'.)
w
TVJ:
cTlAF
**fi6a
I!){IJ{!o
'U?UI
\1
\]ts
-x," *-de'A1
ts so H--61
F-a
N
C,)
N).-
!c?
N
rJlUI
hl.N
;com
wat ft
'U? CO
(,t
t"i
Ih
+tsI') t,^ E,^vrvL^
i^
{n
^q:? (,C^) \]
"0
NJ lVH-a-GAoxi
lVr^^-u--Al
-61 PFA
\I
Gdul{ C+
(^l(il
-z nJ (Jl
NJ0o"m
a H -E;r'to P' t i'iHratI.I __ Al
P t!,+.
-l-: r.1w-*--v
f,fJ) ?)
UI
-E
55
tV
U
&l
{l?
_E Er\ r\ Alxtr-,-f;,^ v!
- irv- P*s 0'l)
ar)C,)
O"o.]:
N\l'rJ
CO
i-
',, -ssea+4
"l
-s.J1
+Flr*
.'{ A
ii :!fJ, *
4, F.'1*.
B'A5E
U)
t:: l,II
-fi
t!)
,I)*Js
&-
H
-qp
tOU
$,:
1.F
+*
*5
P
=tir+
54i
*.1
N]
(^i
\I!'
{ (,:.s
\l cFl
CD
(',
tJ so
';FD
H.DF1+
.N
G
rE:*
4 -G FATAUHPVASP UFlUQ! u (, hLHiiJFiHP'ii5 Y t/rza r'D i: lavrH P l-*t, i-J I+
tuv a;.-LHHH (D f,J
cn H E'5,^ L- -- L-v ,^ ul (u,
A1 lJPta.p+'5fi'
-o
S- 'D
-=hAi:ri
,xa
50a0a 0cn!tDtrH5H
H
50qtnfrl I-CD+'
ae\-&(.i 0JHk,,N
L1
w
orD.}1S;:1 HgaXf..(u p p
'd0q (,aao
POJ11 i'+
piln
H
7P5a!;r<
a
p)
ge
Fpolll
ru*6.ePta \v \9 LhJ!ryKU E LH; =o)P 3i:IryAAPgl; P-*!ra'r (Io Tl $-.-uq L -€ H gItr$ d 413i L rv A1
prhi*0),c tD>tJe, A^\^luPUa(a li hi.:JPlu ora <
vH*
0q
q.DFiF..rcD-=4ll/ -.o
!ap;+
pp
rl^[Jar E',sl*V
td
^UTD :JFp)d@
rf1
A)lPET*(frE
\J-UFA)*at/\
H
H1-P'D*Aw
Toa
*Zuor9
='6p'-Ap
fira
*(h
4
&
H
+pG
n
p{rt
-C.D-o
a
(!
o
pn\
otH
a4
"n
.D
.D
p
-
Ffra!nftiJ
ta
T\J
F
r N}
LTI
@
\
Go qr-Ia^yl
(Jl*l
(}}\J_$,(n\]
tv,o ,.c &J 00
(r'.)
t\i7
(,t\) \O
I\)? (])
+ SL'J+
fi
L;IO
'U L.)LJ
0o
''i)TQ
'U (^)
*i{l OJ
t\) 'tr? LaiJr\C\ 'tr? L,)
i.drl
hl<I
Hz A A
cJ1
rn? CO
Cil-,1
eo
"tr
;1 Ca
lp\t.-U
ln !D
islr+LA-
li-t*rw
;:. Ul*(,
,0i nr
,!H.
ttc3;^='
".D
^1 (/]
l-- 6i
Ert* tg
Cn*
lr .::HtuT=nAJ
-;pi
!jila!U3A'
t-5l
iJ
t1 hal (} < E,A Uq iU
- l
-ds** ji- ar re- h f vHrIn:t--er9
P *l,v / ^. ^
:
F>-7r=t! vr ts.
6 'ri fi c-I)-.: ,-: ali,i A. H ; j
-P'J]iorr: Ci ir r-r r
g: ; F ei
hi^-;
) a ! F{l-Jtl^:-+
ts qe Fi:l
(,i"\f,g
UJ;*i.:
+
(,00
!D 'D4ts!-ut{o
DFral!5.0o- ,ii--. &'u oEF1r*ha4aD+[, Ri'UP
@n
p
z. \)pl0qFi='4irr 0l
,7- ral f,'4V
H
aoplDH
Ui\}Uq(}C}0)C5tr)Eq;\oiSB+^i L-PP^r^P!*-+.^Pl- }r) H'HldHUN H f ..
HAH
-ai-^\A-
<$su-!Ld1 H;,.i E ^L*qu
t- !U!oc--b: ii^Fr!i a pc'UE-^l -v-E
i.r. { )g, 0r
aD fnr*!
-L-- --:=u)J'ts.<
IR
p,
^ (D
B
.D!! ''J
0lppH
F
4
srn3
GrUppf,Tt/1E
UG:
*awd
F)
"E.DFJ6(q
{!1(}
qbH
4ah.t
a-l
6$l
\
crOC
-J
(J
G}
-li*+
(J
-i(,
\o { p-.]UI
t\)UI
hJ
CO
ID+Co
o
(3C
\O(,l
t'-
(.Il
L
TBft\
.i
(rFrIJ
Fl
Na^.
$(f
N
\UIe
U)
{ne{
$ftIJ
A'
r\-)U
tr
3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
Dalam rangka mencapai tujuan 4 pada TPB/SDG's dengan
menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan rnerata serta
rneningkaikan kesempatan heiajar sepanjang hayat untuk semua pada
tahun 203O, d.itetapkan 1O target yang diukur melatrui 22 inrlikat*r.
Target*target pencapaian RAD TPB/SDG',s Provinsi sumatera utara
Tahun 2OL7-2A23 terd.iri dari penjaminan aksesikrilitas -Yang sama untuk
semua tingkai pendidikan clan pelatihan kejuruan {vokasi}, penyediaan
Sarana dan prasarana rialam penyelenggaraan menengah atas dan
penCidikan khusus, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
{v*kasi} yang berfokus pada program keahlian yang sesuai dengan
potensi daerah, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan, pengembangall kerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan
kabupaten/k*ta dan menclorong partisipasi sfcr.keholders
TBUMNIBUMD], swasta dan masyarakat) dalam pembangunan sMK
sesuai potensi sumber daya alam dan kebutuhal pasar kerja/dunia
usaha) peningkatan kualitas mutu pendidikan khusus,
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebu"t
dijabarkan pada kebijakan, prosram dan kegiatan yal1g akan dilakukan
oleh pemerintah maupun non-pemerintakr.
1. Arah Kebijakan Tujuan 4" Arah keh,ijakan pernbangunan
pendidikan dalam rangka pencapaian TFB/$DG',s, adalah
sebagai berikut: {11 peningkatan sarana dan kapasitas
pendidikan menengah dan khusus; {2i pemberian heasiswa
pendidikan untuk lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga
kurang rnampu, serta mahasiswa di PTN/Prs; (3i Pemberian
beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru.; {4}
Keq.iasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemeri.ntah
Kabupaten/kota dalam pembangunan saraf:.a prasaraua
SMA/SMK disetiap kecamatan; t5) Kerjasama dengan
96
Pemerintah Pusat, dan kabupatenlkota dan mendorong
parlisipasi stakeholders {BUMN/BUMDJ, swasta dan
masyarakat) dalam pembangunart SMK sesuai potensi sr.lmber
da.va alam dan kebutuhan pasar keqja/dunia usaha-; {6}
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pen:erintah
Kabupaten/Kota dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
penanganan dan peningkatan kualitas mutu pendiCikan
Khusus; {7} Kerjasama dengan Pemerintah KabupatenlKota dan
mendorong partisipasi stakeholders {BUMN/BUMD, swasta dan
masyarakat) daiam peningkatan aksesibilitas pendidikan.
Pr*gram dan Kegiatan Tujuan 4. Program dan kegiatan yang
akan diiaksanakan antara iain: a) Program Pemtrinaan Sekolah
Menengah Atas {SMA); b} Program Pembinaan Sekolah
Menengatr Kejuruan {SMI(}; c} Program Dukungan Manajemen
dan Peiaksana Tugas Teknis Lainnya; d) Program Pendidikan
Klrusus; e] Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan; fj Program Peningkatan Sarama dan
Pra.sarana Pendidikan SMA dan SMK; g) Prograrn Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus.
Target indikator Tujuan 4. Pencapaian target ind"ikator Tujuan 4
dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa
dilihat pad,a tabei 3.4. dan dijabarkan dalam prograln cian
kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap
perangkat daerah yang diantaranya :
+ Dinas Pendidikan sebanyak 5 intlikator"
Dari indikator TPB/SDG's Tujuan 4 Pendidikan Berkualita$ yang
hrerjumlah 22 indikator, dapat disampaikan bahwa terdapat 5 indikator
pada Tujuan 4 Fendidikan Berkualitas Pilar Pembangunan Sosial RAD
TPBISDG's Provinsi Sumatera Utara Tatrun 2019-2023 {mafriks
turt*mpir)
Z.
/),)-
gv
tDS{$.t
FIJ
a-sFruG.i
tu'
t!
e(,
LAL
s(!.iaa
tn()f,{
a>7=>"+
SrYr'. n\4.>,'.>:
Dufs.}-^.i
+
tn P
>1:
<a].;{i, r';. /.a, '!l
L.tp-+/r
.., ) *, ,^. *-. i - E''1
;sq6:-5'-?iirn?i,fiEPB!K3"u3
dIY'tH-^lro!.1-r^tra-fiirL-Xl!irF T' H IPaU-
+LI UtsJ.\F.H .
* BHT\
l-*tr /^
;HV
0) 1r.r trQ '^i^eW2 /p"U
.}i)\ri+.}-i
-D3ca
'iliV
-t.". rvr-
.at,-p
r{pH
Ul{
r+#oi-J
PBpHtsJ
;)aFl
LJn nr'
eopH AF'
+H
R
H.
P
H
+
m
rnp
nn
J:
i-'>!"
i(/j
;-
a
,9.
gFD
p)
#ai-
ffi
s-t3
J)P
!"r<"!#!
>Y-J)
!+i+>ti
{:-*
N
tu
Fs):'3
P
3 r"l
=cJF.rtEi
?'1o----^!
p
o
l]H
Pi\J#
>E
-trott-4ft
- t)
'eotoe
a
a-t-4
so
4.5
-pl,.!
/,f)
-(.
t
'.c +\]\O
\,s-l N
l/)|f1r2.H
13? CC
01
{=!o
j+
JI
LI
qa!
$
titl]tipr-:
|e+'". IU
o\
b\]:lC
rlilOJ
+ln\o
N
H
U.,.(l)
} jrhi
l5tj
!3,, ,' UI
-JIV00
r'[LV
w',
\o
i..A
!o-f
o.
b!o\'t: \],r:
'3
t")
N)
Uiilb
,o
;(jl
-rl:
'-c\l
U]N
''cj(Ili\j
h;
iX
Et
[aA:3
3.5 Tujuan 5 Keset.araan Gender
pencapaian keseta.raan gender dan penrberca-vaan peremplla* elalar:r:
TPBISDG,s tujuan 5 dengan menargetkan 9 target capaian clengan 21
inctrikator. Target_target pencapaian RAD TPB/SDG,s Provinsi Sun:nt.eia
UtaraTahun?019-2023tereliridarimengakhirisegalabentukdiskriminasi
ca.n l,,eker&san terharlap kaum perempliair, menghaplis praktik i;er'r:alia-Ya'
m*njami* partisipasi perennpuan pada tingkat pengambila* kepu'Llsa$' serta
menjaminalisesuniver*altertiadaplavanarrkesehatanselssi-iairlanreproduksi.Upa3.a.upay.ayangdiiakukanuntukmencapaitarget-tafgettersebu.tdijabarkanparlai<ebijakare,programclankegiatan-vangakan
rtrilakukanolehpemeri'ntahmaupllnCrganisasinon-pemerintah'
l. ,&rah Kebijakan Tujr-ian s. Kebijakan yang tefiuang dalarn RPJN{D
20Lg- 2OZg untuk kesetaraan gender dalam peningkatan
pemi:erdayaalperemplrandanekonomikelrrargamelatruipertarru*,
rneningkatkanketerampilandalamberwirausahabagiperempuarr
denganarahkebijakanpeningkatanupayapemberdaJrag.n,pengetahuan,keterampilandankemandirianperernpuan'keduCIj
mewujudkalPengarusutamaanGender(PUG)danrneningkatkan
pemberdayaan perempuan daiam pembangunan dengan arah
kebijakanpemberdayaangenderlpemberdayaanperempuan.ketiga,
mencegahrlanmenanganiperdaganganpefemplrandananak
{traf{icking}denganarahkebijakanperlindunganterhadapperempuand.ananakd'ar.ikekerasandalamrurnahtanggasertaperdaganganperempuandananak(trafficking)'keewp*t,dengart
Pengendalian kePendudukan'
2.ProgramdanKegiatanTujuan5.ProgramdankegiatanRencarraAksimendukung?ujuan,anlaralatn:1}PragramPenirigkaanl{ualitasHidupFeremprra'nDarrKualitasKeluargai2\PeningkatanPerlinclunganHakPerempuanDanPerlindunganKhususArrak;3}PrograrnPenguatanPemberdayaanKeluargaSejahteraDanBerencana; 4) Program Keluarga Berencarra'
Pt-*
^ t+^?4 Ekn'!do"
\e ! !U H HHJHr-:Hse(T0cHX-S 5 + ii- , () I +
S5+ii, (J
' +M^\A^\){; tr i5XvYJ6tVl
PUHlV
iIL{X(YHFH
^P^iHr-A1 UruA\PL(} q ti^i0) uqFdHf-5*p)HH-
t A)lt
^/\fD tir Flo-.+
:U!+^itsl* 4 + t^ ie P ;ni o +E.i I:*+ /, i
^ X
'\ H + J A U
iJ f! i-' ; .1 fdJPi-,=AH'\thlq;iYA - - I { (U
Fts b&"8 Er:i4 i-iJ - Hup{rPH!A\A\P8 D P H HE'++a-lHP P +.^6rlv! ts ets H
-*^6-E H H FE *hiH 5 t! E gf+V)W+ArP o H'a rni^5xp:ti
u'^^s:'-^^#fl t
..0)
-,&(?Ft
t4
r-i
p
SJ
^l
:, ,1\ A P n +-P:+P;i 4l i p:la;-*/-
+,f! + = .^r 1! !:
'F-J_.
=-r ;i Y- '! -
p 1,-'!"a;O-.,nt/-Hu-+,--.-:'!!-71"==i
);!+ ri. !. .- i.rrvq-rL';*-*
;:-:t .{ B
) -:. .:- J -,
H i ^ - al
l,roli aF^gtsA'" r:Q urappAl
r,!1P:iP ul(nPDr,!1PP -
^O-Yi.}P.H
^'O(Dfid6dHH:.:s&iJ
5H5
EF).5>oHi+
i^o
b6
EE
'g
-iJ
3!:ECD
-lT/1\r+HftF)
piJ
tsJ
p-l
'o*) Fl
t-(*.lgt,rl&lH
(rl
iliio$r+
pat1
tl
F.{
(D
FJLJ
L'lt):
;gN]
UIwi-s
P!*
:t
I L /ft i
$i'i!;H!
A),;.i).* L -i
-l= i>'?\ 14.
-itr>*iL,Gai?|J:*
J
ai
f,
+ra
'd
'UH
rutsr1
IDF.ia>ts
"0
p;)
,nos
+.
-tl
;:,L:
l
lJialFiiia.t.-i I
nidl4l
>H't)
ry]m(fr.'!1
$r$
c-fr
=-3
r_l
)"u
al-mi!i
""1
+C}
.u?
=itll
nl :s',UItl:
i
t")
"..1
l"ti
#
E?
t7
=a\
U
3i1
U] ? -l"U7
t\)
{ 'tr Frl a\[!..
f;g
\]&
! t. 'EE
*Jl;IU
+H
f,, ? mt*hi
ts- L]
Lj
piftat
-:l
(Jl
UIL\]
UIin
p
3I*
(/l(,;-o
pP
vr€r
(/J
H
Hr+HFrip \v A1
^>('-coFh'bj P q') , L +5m%:p-nFII
H!
Gr:hr4qfgltPlJil^
rhp
^)JATts(.)'U=.-rb- i-r i--tufhGp
HLhlY rAtvrvr!
0)!p
Itr-'C-.-xC
!){
-' ri!-!5
e
ct.D-.i,'
(i in o1Aw=.i4ilr,--h5i'(J
n-
Ha-8.,HU
E"E
{I
UUUU:l r- i": AH(n"i'=x$I19-iPHHt*lJ(,/,
u!w*^P') \y L^I-:x \u 4 H'
^jPuL E'} A1
I'HQBH<Uq$5kH^pr+
f 0a u.l+ts^
!YN
m>(z;AID
-\l?-'
O!f*: 'Q
-'!
*^* L#>H f,luc 5LX A AUI
>rr3Sf^E E x'V, \, L !H A i- (!its.Pflw;<a-, t) ) L
6!PALPH.}H+vH-un)
< cna-IA\
p(-/
N13 ?(-n.D Frxlia3lo
Tp E+Ol
Xx';i i!ptA1 i-
A5,.4
PAgp
--
66Hi$-"cra.ai 5Oo o tD cuHl--;^-dd1 JstHr.FlI1I]:-<raP/F^\F.
t^PLL'9;!Fa^6p H Pv- J
e d gu (D
HHL\UH
*-EvirjCo Ur .l'il S--o5!0)-{),iHrHYPr;r/gil6urt
tsLLHtsH!!4nd'^P3tr
ir F.,H Ex>^1
ubit\)
t^EPJHi.Pp*0tTJ
'U
^Utrl
*?)TE
*tr
^UJi!ra FA
p)n
o- Ll$ts'7( o)
uJ
=+
J ai.*tar',rn
YIH
0)5*i.,p.ilu5
'onfD
spG
F1
am
-p
tsi0all
t
Hor-.j
a.nts
!.
ro.1-5s)
Cap
C@p
BrDHbCD
*p
C}
H? )n
i^)\l,*t
N)
m?
{{
"t NJ-u] )r
H+t!
UI
Ffl
S
\J(na)
ed
3t:-r(.Il
LVhJ
t\)
"s7
h.lu1 U1
lVO
\3I &)
i: 6,
t'J&
t'JCI)
vjl\)0o
t\)(^)
t\]lvL)
's,?
0)(-)
"EUl
N) \lIt
f\lN
k)!o
H
1-r1
7m (,)
t-
1.1
t)
IQH
l!\)E
LJtu
J
!)-'$ql\,
ylI
*
CapiH
?i!i
TicJll/.i
,i'
31!1
piA.
t-'UIUlo
iut
-1
rCJ\,1i<
FriLl!-
3)
ir.
i i.l)9r;,pl
-l5l-i
-!
U\"a
-l+pl$
!ir
o
p
O'l
*
cII
t;*
ii ia ;-iPH.-YrcPAldrq ohi-H
bpe"PU
\_ p-))
= FE'tr8 rcC(!^!*46*'
HHH.SEiJBo+,ial1(}p)A*E 5 ^ "{ =-5tr!iPB9rfatsOl (,) FJ l-; I
a.b: * H r,*Eicaif1"'=^Hfn ff = -:I+pE F E-ii#F(y-Fr2p I Hn^:: !r-^
al P +A !.H --! pK'o. * Y,0q in-VlH*- n o,h5 _u9#vA(Uia 0).*:Y qF (r' Xl ',"J ftr+ o-i Ek'5rAFIU,
:1.r l. -t HrH 3 =
H
3
o'
U'd^U-ai/\w
"co(h(t
pq)
Fi
TJ.D
Fd
;i
"af
=
'!7
'u
frtu
? 's
'dz 3
U\a
3
'!o
\av$E&..taL
^u
($
*&
ci
tn
[n
A+OJ
F]
..i
$atr
3.6 Tnjuan 6 Air Besih dan Sanitasi La-r'ak
Pencapaian air bersih clan sanitasi 1a3rak dalam TPB/SDG's tuji-ian 6
d,engan menargetkan 8 target capaian dengan 40 indikator' Target-target
$encapaia.n RAD TPBISDG's Prorrinsi sumatera utara Tahun 20\q-2*23
terriiri da.ri isu utama dalam Tujuan 6 adalah akses terhadap air rlinum
iayak, akses terhacap sanitasi ia-vak, kr-'.alitas air dan iimbah' ser:ta
pemanfaar.an, pengelolaan clan peiesta.rian sumber dal'a air" sr:mher elava air
diarahkan untuk^ pernenuhan air minum dal sanitasi rnaupun irigasi' guna
menr-lnjang ketahanan air dan pangan. Penyediaan air minum dan *aniiasi
sebagai layanan dasar saat ini belum urenjangkau seluruh penducluk
lndq:nesla. Persentase rumah tangga clengan akses air minum dan sanitasi
1a3,ak telah rnenunjukkan peningkatan, rneskipun belum signifikan' Oieh
karena itu diperiukan Llpaya peningkatan akses dan sanitasi ia-vak i:ahkan
amafi rli masa menrlatang-
1. Arah Kebijakan Tu.jr-ran 6. Dalam rangka mencapai tujuan erlalrl
TpB/SDGs -vaitu air bersih dan sanitasi layak maka telah ditetapi<air
arahkebijakan3,aitu:hlenirigkatkankoorciinasi,nremi:jnadanmengal&iasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencelnaran air,
*dara dan tanah; L.{eningkatkan partisipasi dan aksi n-r'ata para
pihak dalarn konservasi sumber claYa alam, pengenCaiian perui:ahran
iklim serta meningkatkan kuaiitas air dan kualitas udara serta
tr-Ltupatr hutan.
Program dan Kegiatan Tujuan 6. Progrann dan kegiatan Rencana Aksi
mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program pembangunan
kine4'a pengelolaan air minurn dan air limbah; {2} Progran:
pengembangan lingkungan sehat; (3) Program penataan da:'I
penggunaan kawasan hutan; serta (4) Program rehabilitasi hutan
dan lahan"
Target Indikator Tujuan 6. Pencapaian target indikator Tujr.ran 6
dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PD] yang bisa dilihat
pada ta-bel 3.6. dan dijabarkan dalanr. program dan kegiatannya
sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat d"aerah yang
diantaranya:
c Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 4
indikator;
2.
3.
1 (\AA L''T
a Dinas Kesehatan sehanyak 2 indikator;
* Dinas Kehutanan/BFDA$ sebanyak 2 indikator'
DariindikatorTPBISDG,sTujuan6AirBersihdansanitasiLayakyang
ber.jumiah 40 ind,ikator, dapat disamparkan bahrva terdapat 8 indikator pada
Tujuan 6 Air Bersih dan sanitasi Layak Pilar Pembangunan Lingkungan RAD
TPB/SDG',s Provinsi sumatera utara Tahun 2Arc-2O23 {ruatriks terlampir}
1CIs
*li!
traabfiHt9HsuJ
Ert
)J
fuH
H
a'toT
,.j *l
0Jo
(Jl ;_bLtr.4wF1$
PFU)r)rJHrrl'til
fiikp
pU
I:-'
o
t\)+s
+H.4iHUHhiLAAlPPHNlF + J !*rt rM ! u
I eR -F HhH'!--aH!P
; t- ^
\V V)L U1 \Y H
F ti 5:.7 *uE[{OoiNDaP**t^
S6tsx:1ctlrd)uru^ir)H:B!^av (D a\ , Ptr Q.H p
^,^:
i\ , H.HPJH
H(Jp
lI/i\
$;:^uu F,. re
Pd d
soo)aaaP i.o-. !:# l!) -'5(rp?
^P*PAu\Y+^l
qj 0l
*QfrP
ff
C'[D T -dllLo,4h!H,U\U U ts. U
PHFfA.iJ
^, Lr" -'
- ts. F'UHBT]A-u!P lJ LoE+ !- \v H3c,ii
ts419,
P aikF-FJl+!41 PH igc
E
!
AJ
SO
Ei
p
lu
0l,<
lip
Vj
E
t0
pH
o.
CD
p{t}rDoptsj$)
5p
B;Jtua
+
n*trfap5
E
l"t)
C,
0q59H i-.'r
A=-ar.
! 6H^hi01D [i) g.iJ ()u
' +uQHrq0)
:J U)
L-J *iEvo5!a
'Ai o.DHqx+5- i-.:
H
'cO
;^-ra'ts
G
tifE?
trcp
EJ-(1,
^-€v,
a-!
)-UH, orqp
wUT
C
Wagl- !J-r-f iYF ffBFB H at-Ls-+HAr^\YUJVHPPC - - O.O:l< t5 +tr $ "1 L s =q<FigBd B
rJD
?tJJ
rfi
}-i
I
!'l
i
II
I1
I
lI
I
It
l
I
II
I
l
l
i
I
1
l
i
I
ii
g.g
c
-a
p
(c
!li:lIir
ift)l-l.i,i,:,
l(iiilii1;ii1f
t"iI
i;i(Iniltiii
ij
i
I
i
i
i
i
.l
a:il
J
f
.D
sp.
$(DH
ai?ai
+-lTfi,:: :+t-1 ti- ts1
l
r@ii arI
F.,
aH
No
tsr1
q@a!
*rra
"D-naa):'!.)
LJOJ
A00ia
H
?*{
iF
tiCO
= *i
D "tlF1 J1
ii Hi=
!3ia' ,:lE -(;
:- a_l:- |(n gif! ^iY3
J-):!^l
a P.
^ Hi
a a\-C fDrr 5i^( rl
li- l
-r Nri-: Pl
,l
5l*iLj
I 6rl, -li"ii gi
niP)
! 4i;.I
j *i
l*li tlnriiP:I Xri^-i, Flli -trlr!
tv
<I
{ti-t'-
H 'd?-E l.j
F,.1l
H'\<
)
r'r I
V;$:
j,
f,)
F?
w.'.
..J"1
(i
N)
(!(,'l
t.j
H7
CO'.ob
tnOC
I\i'.il+ w
,*r
.U
t\)
OC}OL-r
LinU-i
t\J
EE Lr
'J
;'o U1C)
.;tJt\j
+
0
t\ -!r
O,=
t\j-.1U1O
t'i
li,
1j
-ili
$tH
LT.
N}!"[-j
pl
hl
]3
i"p" U
c. ill (r
^Hil
LI'
f' a.:i'k '-i.
^. oc!H
^IH
Upw
E Fir
w\ u (uoq!- rlP.< 6.*JC
',: u9
iii H: ^Hq) ra'k c0JchnF&
S$.
ts
€trruP=lts,'J!uHlfn.!i'l lll
6F=FP.FbtH taH 15..---a---!P7'E :r,"< F b--h ^i ^i U/tlF 5 B ii€Qoq;^X*H o !?fi
o', L.H *
,-: I oq aiE fi B,F.A1 -96lfp\PA'1 1 *HvL(,!?pn]0:lrt)'= ca A=L s-dUV
14x,-t 0)
'aPJ ^.aH.n
!!nHl- oq
v1
lDfeG)!.
ng)
*a
*Crfr1
q :rE
cf |-r (,trAi
6qH=iTE(-5t+
ESXps:0qOs0r550a
? EU U O}(u-6HLE S B5H+-AU*Efi ii p-H+Jp e5' -FIsH'J-YH'..-r,pr !t' .J 0))'d B :?DE - 6IVOtrU) H l*{vn\
P'L) +\p HpgqEl{
lsa
+#BaUl liJ F- =-lU o EF; --:. r:- F{WUWH
Klv n pJV)V)ry
"'5o,z0) oFLr^Enxi.g H<-ft)nET/JCDAi A1KHF6r'p #D-Aa* P'ur A)
^-uv;r-p
-fi
rJiLJ-
o3A6
U)
g>uXXEnJ2^
ru
i:b Vo5EH
a(J-bV)-1 irrc6
mLJ-
XH'N
\J*
^H
a\ *^
N
i(D
?UNID6' cn
H
iE \-rnr5/:X
c*.
0q hi
TDLprECfl5 iD-
H
Hatab
lra
t,-,j
ara
po
ota.itp)6.D
YU:o^! (D
i-\FU
0)
71 E5 l-
Er 0qp
.!v E ?
+ "!=
f (,tnao
(}
#'Ui"Usl< ? 7'rl?
L'l
\D
?'j7
.B'C7-tr7
T?Hg t
h
t\)
d
S
*u?
H7
tltQ
i=r
7H -<
.c?
\)ffi
F-{ 'l 'czH? H
'd?tU
LJ
T1P ? "c
STl
?t\i*i
\]
+lEI6!+l0\UI
F!.rp
:t
x3
qt-l
$pnil)iJIq
:rp
i
aa(}I
fi]CipirI'I
I
I
I
I
i
1
1
I
I
I
lI
L
I
I
jl
l
I
I
I
LIql
:_tNiv!
()t-i.r1
.Di-!
ns4
!!
p0I
i ot;LJ
l;)
I o,l
!l
q1!q
f,tu
!-
;J
i).;+rn,
il
s{n
iJI,J
p)
$
53)
vnl
i:
i tf)
itl-l0ai:aiu
lFfli
lL
i
G
;+;it
UI
0c
U]UI
3.(, *rtrL F' !Y H
!.*PJEt i.D $ r5'13<o;r 0)t
Srh-opli-LJTi,J al$eEo5
i*
J
tt-+lbHIJHl!&l;-X:l!uqI i,-] i!
l+0JI0cII
qF
Fo)gq u)
-t ;l
+!
i\i E'a:
i-t/Hf
uq
LH
sq ii+^
i:j oqaluEEJ.<
Fino i-D
#ii
$Bilo[)a1
p-!0
ppts
lf 5? rla - al r-l
3 FltHlC )l I" "'l*;JHH1+l+a (}-n;HHE =fi-J;JCDif !trq Ep q ,r +< _tjp HS As |JlE trPoS114 l\+Ptr+H-IA1 F
It I L .^ F!f, t E. !t8-.-Llin?*i+tv, L p A1l' rc Ele{lp
_o.uJIrnH-EfbY lDa-)r^v,p
s
ft|tt- VHdE(
f"* -@
H
U}
fb!1
F0lr; ca
'4)
lHtws l5 EvnuxwF Y. ld i-" 'n/^1 5 I i-+ -- tsTl
H rX lP H *rj 'o lE Y.-"'At t! H
l*a
H
m
EH
a
CD
a;Jr+pa!
BosqF)
E
t
IV{
-3+ tr
I\)LN
FT-,
?-u? NJ
hl\]fuJ(,
* E? UI
i\)-l H H
?Cfl
t*-.1c, tsi \c
-:i
t.l--l
=CI
C,
*? *{
-A
hJ-.1
(}'nK
"tS ff)
cnlRi3Iry!GI'r!'.tHIUIal.iirl
\lFihi+i\JrGI(bl-.r l,vlplLI
atAIml
i-rinlLI.rl'HlolLI
=l6ts.lL4 l
nftAt-
H.i
t\)al.{
*il$l-1 l
JYIoidl
bl
i)g-+
5
\)tU
t"1*L ;a)
i:*i-Lrir
\]J
i1D
Ia+
,Ja
)a"+!3J+1
$+;t
i
i))st63EF]ifr
4
.t: iLll
+UH
il)
,m5;t4
g,
iFft.l.Ln,,ri3
lta
0)
3.7 Tujuan 7 lr{enjamin Akses snergi yang Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan tlan Modern untuk Semua
Salah satu kebutuhan yang mendasar dan memiliki dampak pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia adalah
energi. Penyediaan akan kebutuhan manusia ini (energi) memerlukan suatu
strategi yang efektif dan efisien daiam penyediaan serta pendistribusian yang
merata dan menyeluruh. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dari
tahun ke tahun, permintaan akan energi semakin meningkat sedangkan
sumber energi -Yang dapat digunakan terLratas, akitratnya dapat menimh*lkan
triaya yang cukup besar untuk mendapatkan energi itu sendiri. oleh karena
itu diperiukan suatu energi alternative yang iebih efektif dan efisien serta
ramah lingkungan yang i:erkelanjutan dalam memenuhi keLrutuhan
masyarakat.
Untuk memenuhi jaminan akses energi yang terjangkau bagi seluri;h
lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang rneiiputi
akses u.niversal layanan energi yang terjangkau, andal dan mcdern,
rneningkatkan bau-ran energi terLrarukan dengan 9 indikator seperti tabel-
tabel 3.7.1 di bawah ini.
1. Arah Ketrijakan Tujuan 7. Pencapaian pada Tujuan Pembangunan
Bericeiairjutan: {TPB}/Sustainable Development Goatrs {SDG'si uniu}c
Tujuan Z dalam meningkatkan ketersediaan yang terintegrasi
d.engan RPJMD Provi.nsi Sumatera Utara Tahun 2Afi-2A23 meliputi:
Kebijakanpeningkatan cakupan dan akses masyarakat terhaciap
ketenagalistrikan di 33 KabupatenlKota di Provinsi Sumatera
Utara;
Kebijakan peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi
baru ierbarukan, dengan sumber potensi yang ada di rnrilayah
Provinsi Sumatera Utara.
2. Pi'ogram dan Kegiatan pada Tujuan 7. Rencana Aksi Daerah
sumatera utara untuk mendukung TPB/SDG',s pada tujuan 7
a$tara lain adalah: ii Program Pembinaan Dan Pengawasan
Ketenagalistrikan; 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pengembangan Energi.
1.
o
109
3.TargetlndikaiorTujuanT.Yencapaiantargetir:dikatorTujuanTdilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (oPD) yang
bisadiiihatpad.atabel3.?.dandijabarkanda.lamprograrndankegiatannyase$uaidengantugasdanfungsidarisetiapperangkat
daerah Yang diantaranYa :
lDinasEnergidansumberDayaMineralsebanyak3indikator.
Dariind.ikaiorTPBISDG,sTujuanTMenjarninAksesEnergiyangTerjangkau,&ndal,Berkelanjutandanlt{odernuntukSemuayangberjumlah 9 indikatoi', dapat disampaikan bahwa terdapai 3 indikator pada
Tujuan?MenjaminAksesEnergiyangTerjangkau,Andal,Berkelanjutartdan Modern untuk semua Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDG's Provinsi
Su'materaUtaraTahun2alg.2a23{matriksterlampir}
110
J
.D
tr*.1
*ln1
sra
r+Frlr.T1
ts)G
pp4
H
t\\f+Ft
*lE.!DH
--I
H
Flrya
*i{DH
tsi
piJ
inrslsl(0 INI-t;rftt^rlHI
(hI
}-]I+l&LNIftiflS]IEIhl
ittJlrl\nlAI.I-l.rld.l
cnl
h*nI..J
HIu\)!Jp
(tttp
frE
-np
*P
3la
r!In1)i!)
H
rB
H
o3nlh
)
-,I
i"*
ffilfi,JH,'jsl ri-slrM+rl**i ,:-M] TLA,JHti
SJ
jf"
*,
*itsl^iTi-j
Fri
*4
3L]*j
H
a7i.
d(U'd$
;lHl \-
:JL Fji- I J)sa !l
NJ(,irirJ)
U3
lqlJ=>s.>|n;
/!
ola
s(*a!
^"1 I
el-l
,fl€i+*
o-a!
Dg
(J)
RryCF
(Jl
ffi.:fE.lrd-lF#l o.1ee 00.Ej ?O4l otJ0;1 +-p-,]
E!1
\Ill
l-:
tJU
*iLtsr
e\o
Ji:-!l \3
a+
l
i:
:
l
l
l
l
t<l
,}
*
!;n)
n
I
:
;i
,t51
iffi1 NllElI N"#S{rl +8"1
€il
,s
(i)
\i\oo\
trf--! Jl
i i .iit|."]*l'lr1
(}A,J
N;
a)so\
"+\c
()t\1iiIt:
L/J
-oo\ s
() ['jNt+
O1
sffi01ffi b''ffioowo)
C L,b;
X<}
E:
iJ
3.8 Tujuan I Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekontlmi
Tujuan I TPB/SDG's adalah mempromo*ikan keLrerlanjutan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja
yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi sernua'
Daiam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumhuhan
ekonomi yang inkiusif dan trerkeianjutan, ditetapkan 12 target yang diukur
*relalui 2& indikator" Target-target peneapaian RAD TPBISDG's Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari mempertahankan
pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi
yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung
kegiatan produktif; menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi; mendorong dan mencapai pekerjaan tetap dan
produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; rnengurangi proporsi usia
muda yang tidak bekeqja; menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk
memprCImosikan pariwisata berkeianjutan; dan memperkuat kapasitas
iembaga keuangan domestik
1. Arah Kebrijakan Tujuan B. Arah kebijakan Tujuan I terCapai pada:
{1} Meningkatkan pembangunan pertanian dengan kehijakan: a}
Mendryrorig peran swasta Can asosiasi dalam peningkatan kuaiitas
dan produktivitas pertanian; (b) Meningkatkan nilai tamLrah produk
pertanian; c) Meningkatkan daya saing industri berlrasis pertanian.
{2} Meningkatkan pengeioi.aan kepariwisataan denga-r:. kebijakan : a!
Membangun destinasi, sarana dan prasa"rana wisata; b)
Meningkatkan promosi r*'isata; e) Mengembangkan produk - produk
ekonomi kreati{. (3) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang
kondusif dengan kebijakan: a) Membangun ss.rana daa prasarari&.
penunjang investasi; b) Membangun kawasan industr:i; c)
Menirigkatkan promosi investasi industri unggulan; d) Meningkatkan
daya serap tenaga kerja sesuai keahlian dan keterampilan tenaga
kerja; e] Mendorong peran swasta dan asosiasi dalam pengembangan
kepariwisataan.
2" Pr*gram Tujuan I TPBISDG's. Berdasarkan target dan arah
kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan I?PB/SDG's, prograrn yang akan dilaksanakan CtrD ad"alah : 1)
pragranrr Pemasaran Pariwisata; 2) Program Destinasi Pariwisata; 3]
Pr*gram Pengembangarr Nilai Budaya.
1,12
Target Indikator Tujuan L Pencapaian target indikator TuSuan Idilakukan oletr beberapa perar:gkat daerah {PD} yang bisa dilihat
pada taLrel 3.8. dan dijaLrarkan dalam prcgram dan kegiatannya :
. Badan Per:gelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 2
indikator;
r Dinas Tenaga Kerja sebanyak 7 indikator;
" Dinas Keperasi tian UsahalKecLL h4enengah sebanyak 1 indikator;
. Dinas Kebudayaan dan PariN,isata sehanyak 3 indikator.
Dari indikator TPB/SDG's Tujuan B Pekedaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonorni yang berjumlah 28 indikator, dapat disampaikan trahwa terdapat
18 indikator pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
pilar Pembangunan Ekonomi RAD TPB/SDG's Provinsi Suma-tera Utara
Tahnn ZCI 1 9-202 3 {matiks terlampir}
i13
*lFt
\rlttU
EHi-p
'L)
H
H
IT+r+Ft.lccr-
p
co*)"uP!io5
rJ
L
p
irlEEtsl
{-.
F{
F]H
H
H
io
L;-.
:
o'-
01$-.D
0qF)
L-.t-
sqriH+l+
tit-
.us@oH
pqu*
dqsrb
po'tp|-
:l
r?t
im
!)
ntp)aDiV1
F.i
!)3:
-ii E
"l!!:
-aDa:-;L5--. -{-\-*-i
'.rJ E' 'JrD-,
3r-
A'.1.
-ft-
tr
-'1
.1
l\$
p
p
FJ
-J
pH
UF
i
Jm(/
"ft! (i,
A?.o u\H 5*.k PW%Y U'*-*a
i<
"i
P
o2.
h-d l'lctst r+qccaw
P;
;I ti-l;-:Y U
i
^.< 0.dPftad
+L)iJ,,S
: q*q
*:J
;-v
HE!ca
D^i
s rqxi*:y i:ii FJ
-i =-rq
3-
trs
{ni-a
t)ljH
!i.D
o
;.}H3A1
5)l)
r*o{a
a!'1
lD
13
pap;-o
p
+Ss*=5
=.^i=-F.<.IO-
iro
-o
*'Jn -_l0l )r
N'aD
:f
3;J
('
o
F$,
o
mpiiJ
p
opa
H
J-'
nE$)o1
!
tJ
o'c.a?g)
0o 0o\!J
P
p
rPt\)
:E
&
N.
$
tr 00
;
dp
lu-
d-
4
p+!){
ilLr
i($5FJOaws.ndlTIJ ;+
*trH
H;\i-i H
11. ,-.i-;i rr
-a\)aN \9iTr F;-
rot
-'UpFl
a
ss
Ir<
(T=
A=
H(,
p5i/'j (aa.) ^i
ia
NA
ica
^i9,,-i)5
.-.:,. J
-nFOJ
LU
iIt!i
L
iF-p
!
!p
.-iD
=L.})J
,-_.t "c-1
HH^*61 <Ut7 i'\*C}EHffiilil C LroUJA\Jpucx.$E,)!Fi"F+@\! .*
- \9
nrhXP
Jia/d=H #U
H :-1- -{jb,
S
cr5h{,E
pi.D'"! #/ *'^ H.I f,r PEt', t(y pg)
^l@oi tr)
/ *: F.e 61 UHJPiTP(, E,y pP olahi !)
nYft3.^ a ur'FIF.s_p l+E{, F& pl!^is,o) i!
U
o,F-.j F-
!.0s0,r
,n ''-,F1 -J
p
L,
*!)n'C/,
oa0l
U
*p*(,P5
p0q
O'1
iTi
-O EiA; l! r^46 -'
CEJ
ffi
-,
EE
H
-Pa
F-
-
a!
Foliaap
P
-ai
*p-a5
lnN
==. ,
\ioY4*eD
?p
LV{
\oN)
i;
)r U
H
UI
,=l
7AX,-rr4;,
L]wN
m
J:L
J(/)ft
E7
CC
O i4 .a/- -i
=p\7Ci\r lr
UI
B
=
ta,,.-
O
H.? h
?
C*C
Oi;,L)\
f'l
* - (,Ib(Jl
"d
a!,)
p(,\]i- t '!iz +,
'9=
t
r,\
s
i\
O::{}
++"CS
tsrl
(,(.|l
H 'U?
.'O
UI
,i)l\r =
Fn 0'iLP
r33 ?
.}tr3E?*;,ACx?) r!
Al n]
*&
.< NJ
n(l)
J,3
eArrgA1
(!
A0ssA)
;if.=!l-r-B
iavX'lh*
!j.I ',-{ ee
^i
t:a!
.: o-),--3. -
E o"ai--*'
^] !fa,
- -i
t--Q
fta
iE -i F-Cs
i.rt)rx,!--:t.+uiVLl +7q iti ^-'<:Ji
A\Ui+l
I
^ril
dI,5 I
T]u-I
tlE. I
i{ii
.!l
-l^:l
.Dl
-:
6ilt3i
a!1ntati
r_.!. l
f,]il
trciPIt't
I
i
I
Fi.;
*-
X-C lr
Fi- H
b- ;. 0)nr ?J I'i
E =Hiiv
f- I' (D
- *.;
(} 5a$uxnrii P
Bircnf
di
^voP.^Lv
I p Ptg) Ptu YP "1 4)hi f,)
aFtA)H
0c
v
rn7
"d
t
Fff
S
fr
'a
n\-t
^u"t:3
(hFl'a
u
!!
$
\d-!
ah
G
G
!
\E]
llI-:
!
tr
H
3.9 Tujuan I industri, Inovasi dan Infrastruktur
Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan I target yang diukurrnelalui 22 indikator. Target-target pencapaian RAD TPBISDG's Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2AW-2A23 terdiri dari mengembangkan infrastrukturyang berkualitas dan berkelanjutan; meffipromosikan industrialisasi inklusifdan berkelanjutan; dan meningkatkaa akses terhadap teknologr informasi
da.rr k*munikasi.
1. K*bijakan Tujuan 9. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-
2A23, kebijakan pencapaian TPBISDG's yang berkaitan dengan*^*1-.^* ;-f-^^+-,,'l-+,.- i-..1,,^+-j ,-!^.^ .:.^^r,^^.i A:^-^1^1-^.^ ,,.^+,,1-Psrlrud.-rrBulld.ll r.tirtarLDLj. Llili.u.t, ItILiUi5Lii Llti'ii tItUVA.$i. ijiiil-aItliali ijIiLUI(
pembangune.R infrastruktur dan konektivitas, pelestarian sumber
daya alam dan riset, teknoiogi dan inovasi roelalui optimalisasi
peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastrukturwilayah.
2" Program dan Kegiatan Tujuan 9. Program dan kegiatan yang
diiakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDG's Tujuan 9,
sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah: {1}
Program Peningkatan Kemampuan Teknalogi Industri; {2} Pragram
Penataan $truktur Industri; (3) Prograrn Pengembangan industriKecil Menengah; {4} Program Peningkatan Teknologi Industri; {5}
Program Penataan Suku Industri; {6} Program Pengembangan Kinerja
Pengelolahan Persampahan; t7l Program Peningkatan IlmuPengetahuan Dan Teknologi; (8) Program Pengelolahan Aplikasi
Informatika.
3. Target Indikator Tujuan 9. Pencapaian target indikator Tujuan g
dilakukan oleh beberapa perangkat daerah (PDi yang bisa dilihatpada tabel 3.9. dan dijabarkan daiam program dan kegiatannya :
Dinas Bina l\{arga dan Bina Konstruksi seban-vak I inr1itr<ator;
Dinas PerhuLrungan sebanyak 1 indikator;
Dinas Perindustrian dan Perciagangan set:an-r.ak 3 inciikatcr;
Ilinas Lingkungan Hidup sebanSrak 1 indikator;
iSacian Penelitian dan Pengembangan sebanyak 1 inclikatr:r;fjin.tq Llnqr rn jlrrr-i .l .r- I-f^-aat-iL.- oolro-.,o1- 1 j-Ai7-ot^*urt ruu rlv.(tlLa l rJl\GUr uqt ( ! ! rtv! a{fqL! t\u oL UGt t t Gta 4. liiu i a!G{ut .
a
a
117
ilari ir:clikator TPB,/SDG's Tujuan g indr.rstri. Inovasi dan infiastn-ilitnry-ang beijr-in:lah 22 indikatr:r, dapat clisampaikan i:ahu.a terdapat g indikaicrpada Tujuan I inclustri, inovasi dan Infrastrr-lktur Pilar Pernbanguriai"i
Ekr:nr:mi RAD TPBISDC's Provinsi Sumatera LJtara Tahun Zalq-ZOZs
{ m atrilt s t e rl arrLp ir }
118
3x'-ui\ L:, "f- +H
=r'!1*-.1- v)
D+io
-to
frt
+
Pi .+
'd
J
H
H
H
\._J h ;
A@CI:rtB!H.=-
?Hihc;.
iLH
=q)tsJ L)
fi)a
'do
,L
j;
-^-J
!;i:
13c-tap.DsHep5
Hn FTI
*HJAIiatr-J6'sq
KnoirH
(JH
!qo.i *:-*ii! :: Ll6 o-o.H'siolchi)t)a(A
pJ
-uUq
r+HolJ
pH
HipH
l&
rlt+
LJ.!)J
o'r 0itr ;-f'o&J
i-l.H
H
{r)H.
trH
F}F.l
v)c+t
r+
B
hlw
NUt-)
-
H.
Caqt
ziY-.O5H
-A
Yar*-c"i. cJ
lp 5,2. ?t
X-
ql
E' trir=
P-.
rTG4
4:+
cLhl
el
= 1l.- Ci
4F
,J-tj {
.x vl-d:l/\
E;-o-ts.
Ha
i]i!tl Ul
N
s
a)
U
\;t-
t
o
5Yp]
F-j
t-
FJ
/n
-J
F
r*r'",q(i
rp ah
nrHI]t/
$ocfiPpv)e)ra !i0) i-i.
^.P:U.i^^-='p!!aiQ)'J:C
.UoT
;+ t'!lujapH
,aC:!,
--2r-
!. ^\ -
+! !/, r- t,l
r,4H> r^J
ru
(u
.n
trit:
r,FlV)a
n
o-aoiJ
-1,o
4
o
ao
a.
j
q,(I)
\)(,
I\]-I\]
+O}s
tS,
E
|- \ /^
\IL*ts4
lr
G U] I\.)
(JJ
OI
\w
ff?
o.<(}x'$
a)
3
ts+
L,J
bf'l-CI
Ub\l
ocl\)ln
TV
'"o
O L.l"oc
{Ci
N)
P|j
@:''t\)
\il ,.'
h)s
(j.)
Ut (,l
*j
'hJ
\c
lvtJ
-iA w
LJc,
00rlrt
h-;
t'u
t\f
j,
-*: tLr
N)
L-
It
"1
F
IfP
nrci,*
(n
*
pl._
U
xvooX0qEFOiJH
*nd
;i ^-l
3ryq
Hd-yijia;*,-:vHEUq 5Hfl1?)PA\
IJ<
G
Fr1
x-E
PU<oHG)
Ug
B+CCi^Q<slr H'u-,
H{/)
-pgl
i1;0a
AJ
tr'tvarno-:+u.l
,.):Nr (,'\ a!
*.4gO)
!115i-.llr l!
0.1 !-l;i-
tl rik.+ii:r O
\-a
-xnL} CO
. =.jp.
0q
$tr
i\^H
i-i 5tr5
"d(n
O Fr1
u! a iJ -\iaf (D + ^ rP B
^\ !Y k
!JHts'I.
U T.HA1 SP
=
]Jryo o$
*ll
-*-i.F
(JB
0a
H
aF+
s)(fr.D
"c
r.h
rDFJ@
pao
a
tJj
'dFI
(+
@
B trUI(I s
(,l
I
\)
='cK
(J
i,
I
-lj(,fuJ
U
f,>
"d? "E H? "E? 7 "e
()H '.+ #
?
h)b "07
t -o? 'E\
*)
O'E h- 'r1
EE7
t\)r=
'E ,uS
= .C
{oL
ft
\a
FT
FanItR
^v!a,l-
+2FFr.tslo
U}
3hs.{
a-$di.;l{ao
N
;q
,ri ;i
aryail ii
f3n
.1 Fh1 X
Jf,fir*
al- *
H
o
3.iC Tujuan 1O Berkui'angnya Kesenjangan
Datram rangka mencapai Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan antardaerah yang terdiri dari 10 ta-rget dan 25 indikator. Kesenjangan rnerupakan
permasalahan global yang periu ditangani daiam upaya rnenghapus
kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri
timhul dalam trerbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya
nten;,rentuh isu kesenjangan dalam bidang ekonorni saja namu.n juga
kesenjangan dalam arti iuas yaitu kesenjangan non-ekonomi, kesenjangan
kesempatan dan kesenjangan horizontai.
i T1^1-i.:-1,^.^ 'T(,,.:,,^.^ tn Ir-^..^ .:..A1-^^ -^-.:-*1-^+^^ 1-.,^1.1+^^r, -r\UtJrJ.r.rl;r.rr r LULrali r\.r. uPil.Ja lrtuwLL-l uLiKiiIi pcliiriBi{.atari i{'uatii;-s
hidup dan kesejahteraan masvarakat untuk mengurangi tingkat
kemiskinan, keseqjangan alltar wilayah, dan kesenjangan sosial
antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebuiuhan akses
pelaSranan scsial dasar, serla memberikan kesempatan berusaha
bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi
pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi
skala kecil, menengah, dan besar.
2. Program dan Kegiatan Tujuan 10. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan yang terlampir dalam
matriks Bagian 2, antaralain:
{1} Program Pengembangan Ekonomi Lokal; Serta i2i Pembangur:arr
Kawasan Perdesaan.
3. Target trndikator Tujuan 1O. Fencapaian target indikator Tujuan 1O
dilakukan oleh beberapa perangkat daerah {PDi yang bisa ditihatpada tabel 3.10 dan dijabarkan dalam program dan kegiatannya
diantaranya:
r Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/BP$ setranyak 3indikator.
Ilari indikator TPB/SDG's Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangariang
krerjumlah 25 inciikatr:r, dapat clisampaikan bahrva terdapat 3 indikator pada
T-ujr-ran i0 Berkurangn)'a Kesenjangan Piiar Pembangunan Ekcncr;ri fiAD
TPts/.SDC's Provinsi Sumatera Utara ?ahun 2A1q-2A23 {matriks terks.rnpi:r}
1)1
:!
H
o l}
H
{-} e,
H
*i
ax
;E"^_]
trts
llYlill--:
lfl l
i{r iit!:$i:*i
i,* i
i!i
EU)0J.DfJ
is. u)
N'U
WH,L
l!
aH
o.
:l -r
;" t3AGI!-.!g
(!lf3p)
0eraTJ
(*H
+
-fttr?pH
a.-
LHp5Uo@
.l
Hua0a0l
;^,PiD.-
FD
Fl
7agJ
noi,t1
n-{
t-l
H
L}$@
U{A
G
=aI
U{JD
,3.n
ar
f.l
p
U
a
6
E
UG-H+
{f}fD
o-' (nqA.Du
'UHarD
+s{b
-5{l)n.I
o
rJ!.!
paft
H
.DilJo
.Js\ "
=-? O}
*-
-tr? -m
fi .tr'-i\)
=t:
=#3 trl
"s0a
.a>"
-!7
.e OtrNJ
HE
Fil 'U?C)co
Ui
tsTl
N"n?
-ilE
t$L-
trE
FOJ
(f)cr{l
$
Fr
ft't
-u
Gl"I
p
*
trt
sftri
!f
dh)nu
11r
*irye
r+H
Hc)p
H
H
p
i-i*t *la" 0;
c-- 7-t-t1 ;
;H
o4
Ft
HUL{H
ls
Pi6tl)(1,
"t)glH
traH
l\)h]
pf;1
-{tlD
ryq
'{
GiE
,=p
OniL\
[t*a*]L
!:l
,.|,
i}:l
F]
.*rL
IU
,\,
LV
t\l
[UCr\)l*-
3.11 Tujuan l,1 Kota d.an Pemukiman yang Berkelanjutan
Tujuan 11 TPB/SDG's adalah rnenjadikan kota dan pemukiman inktusif,
aman, tangguh dan berkeianjutan. DaJam rangka mencapai tujuan kota dan
permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang
diukur meialui 33 indikator. Target-target pencapaian RAD TPBISDG's
Provirisi Surnatera Utara Tahun 2019-2A23 terdiri dari pembangunan k*tayang terpadu, infrastruktur dan pelayana-n perkot.aa-n, serta risiko beneana diperkotaan. lJpaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target- target
tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilakukan oleh pemerintah mauplrn organisasi non-pemerintah.
1. Arah Kebijakan Tujuan ii. Kebijakan pembangunan nasional untukTujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2019-2023 yang
bermula dari permasalahan utama adalah; i1) Meningkatnya
eakupan Pengguna Moda Transportasi Seiring Dengan FerLraikan
Kualitas Dar: ltuantitas Moda Transportasi; {2) Belum Terwujudnya
Sinergitas Koordinasi Penataan Ruang Baik Yang Bersifat Fisik
Lingkungan, Kebencanaan Maupun Ekonomi Pada Kawasac
Strategis Pravinsi; (3) Kebijakan Pernbangunar-r Perkotaan, antara
Lain: Peningkatan Keseimbangan Pembangunan Perkotaan dan
Perdesaan Meialui Keterkaitan Kegiatan Ekonomi Antara Perkotaan
dan Perde*aan.
2. Program dan Kegiatan Tujuan 11. Berdasarkan arah kebi;akan yang
disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPBISDG's, pr$gram
yang akan dilaksanakait antaralain: il) Menjamin Akses Bagi Semua
Terhadap Perurnahan Yang Layak, Aman, Tedangka,u, dan Pelayanan
Dasar Serta Menata Kawasan Kumuh; {2} Menyediakan Akses
Terhadap Sistem Transportasi Yang Aman, Terjangkau, Mudah
Diakses dan Berkelaajutan Untuk $emua, Meningkatkan
Keselamatan Lalu Lintas, Terutama Dengan lvlernperluas Jangkauan
Transpartasi Umurn, Dengn Memberi Perhatian Khrusus Pada
Kebutuhan i!{eraka yang Berada Pada Situasi Rentan, Perempua-n,
Anak, Penyandang Disabilitas dan Orang Tua; {2} Secara Signifikan
Mengurangi Jumlah Kematian dan Jumlah Orang Terdampak dan
$ecara Substansial Mengurangi Kerugian Ekonorni Relati Terhadap
PDB Glabal Yang Disebabkan GIeh Benca.na Dengan Fokus
Meiindungi Ora-ng iViiskin da"n Orang-orang Dalam Situasi Rentan;
1/)?LZ,\)
Serta {4} Mengurangi Dampak Lingkungan Perkotaan Perkapita yang
Merugikan Termasuk Dengan Memberi Perhatian Khusus Pada
Kualitas Udara Termasuk Penanganan Sampah Di Kota.
3. Target Indikator Tujuan 11, Pencapaian target indikator Tujuan. tr1
dilakukan oleh beberapa perangkat daerah {PD) yang bisa diiihatpada tabel 3.11 dan dijabarkan daiam program dan kegiatannya
diantaranya :
. Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 2 indikator;
. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 1 indikator.
o Dinas Ferhubungan sebanyak 1 inciikator.
* Dinas SDA dan CKTR sebanyak 1 indikator.
Dari indikator TPB/SDG's Tr4'uan 11 Kota dan Permukiman yang
Berkeianjutan ,vang berjumiah 33 indikator, dapat disampaikan bahwa
terdapat 5 indikator pada Tujuan i 1 Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutam pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah
{RAD} TPBISDG's Provinsi Sumatera Utara Ta-hun 201q 2023 {rnatnksturtampifl.
L2+
'r-o->5uq
tr p.E5 -:oc
[D 0)p(,F13E(D-afrlLl=+i
ptD
frpa
:i*p5
i:
Y+^-l, cl .-:
=[l 4
-6
;-Hfr
L'
L'L r;JN;
^1 G -_:-14'Ja':-)
O c)fi
-HAlv.i Pid Xi (J
g
up-Fr l! F-t
Poa g)
0i *:E- t-
.DF
()EHQlI *hH E= H iu
a il {ilc
:I.DH t" \,! *H E.li A1 F.t r'taP ) tsn-I t0 pb 5:aLEfit,
Hii,^!v!98ts.l- A\ Fi E{iF*Pn|J0JiJ
ts1
or+.sItp
plJH
t!
E/r+otsrllI.pt:)J,.-J
i-an
ooG)r+p
HlJ
4a
HH
H;Jp
H
relfioFI
I-Hd.r+}!
*h;(.Il
i :'r1alrui!lirir:jLr,;': ,-1i,fii
I
I.,4-*-
lFJ
jcATC
+'.-:IL
4Y
I
1
lI
IPlrH
trd:tH,.-,jri
[g{Ll
FtTlIiffi'" ft:l
i-).i;' tli-lFJ Hir:l; t'':j
F-il-1,,{l:.,tLri
_.!sn
ii?; fr' t!:
IEl.i-i?i!ii
i'
ittrl.1 I'ae I
arl
i.e: r.,
i-Y
s
ti l'.,:F
n.yts'R
abFH!t5
i{r
iii.:15.lmuiITE;]i- ffi,lQ &d:' riir{:H ltr;6-ffill6ia
lBlip
t-1trh.{stwiffi
I (,r tstriI n€1I t Fiail-tiffiI rstrlffiItxI t*48I ]5A
i *l:D *"al+ 4l
-n+,*Ja,;3)
TTiJe
*F;.1 7.ir L-
HpuC
sl:
fi
L
+tr iiil
11 Lv
L-
=5t
P.d
;-\Jnr3AP:{
J-
U,1
1
6f
!J
I
l
4
'/.
-
-F
:liE a/ '-!, r
I
.i
"ii
I
)i,.]ti)li
HH
p
Fl
p-ol
*rcY=/n 1.,F=
H
"dHll
5n
-
q
J
n1
,jJlt
I
=l-l
'J!
ai
ts:
p={
-F
$
l]0
P
3:
|l&if{i$5
?.t
.DB
rqtl
rrl I
tD- |
-tQ\.Dl+
alT{i
;*
a!
*{Dn,35!ra)ft
l:: -
ata -r
=:i -"n1 +:
Ba
-+p@o
fts
C
-rl7 7
\];Ui
H7 "U
ulN) TJD
rl i**z,
"d? "fl\](D
N
.i5.
'Al: r.j-
lD-.nXrP-
i -iar i-*I -!^' -6I B*L (J 1
frS"
(,'J'1 fio
IO
.ua1)
xl
*c
x<]UI
U]
I\ltI\J
!.)UI
N
,,o
H
s.
-Irl3
+;-I\]Li
i,u-l
a.iJ t'J
?m.^UI
:]iU
(^)(.lt
<
n.
n
IV
ir. l
'd? np-5
t}
3
$
srq
.J
b:o,
e;lu.
^-irr H.'.:ft!x
+wt\i
(tl
a)g)-at}I
Int)tVJ
? U?:l
UI
+
TV
LOU1
N)
G
aaO
a
.UIC
CD
.+ftAi
FJ
hl
+ +
UI i"H
F0
o-H -H85.4 F4
,'t iD
8sSH'd e,i,i F'r- r5
;;'Uq0E=$l*
p
i.5l}Asc 5Efi He:J -"-tr^a*HrY =HFl\p-'8fiF'J J.9-6 aAEb):ai
Pfi[,-=oohi
ia5r?trqiFFX'H0q
,J ";
Fr+p5
XEOr:-tu
>5
N-,HE0c P.
o E-.
!+
Uq
U
c3p
aD
G
!u(q
iAoFrl.D4os)
p
E#ulL-]
u.,l'dTE-
yHE p.A- ! H\f ! l- -xr5EHH- 0q e'
"1 -P
LT*J+-1
EwU
TJ(}ts
H
R
lri
H
.D;J
O
=
H
tL'mH
+(i
H*tu
+pVt
H,? 'U7 ?
-[E
'd?=
,n
3'u?
? ? +
tt *t3
rJ]+:tr
'* = ? :]
-;3
f,7 \.1
ru? ?10
Taa
L,
(t'1
ilG^:tTJ:3
7rl.)
L,Jsasj
|H
fb"*\4
!
ci\\"a
(,
na-r
*il\Ja:E{00
HNJ
a)
D
H
/\
{"{)
t
ap
3.12 Tuju an lz Konsumsi dan produksi yang Bertanggung Jawab
Tujuan 12 TPB/SDG',s aclalah menjamin pola konsumsi dan produrksi
ywLgbertanggungjawab'Dalamrangkamerrcapaitujuankonsumsidanprod"uksiyaflgbertanggungjawabpadatahun2030,ditetapkanlltargetysllg diukur melalui 19 indikator Target-target pencapaian RAD TPB/SDG',s
ProvinsiSumateraUtaraTahun20lg-2o23terdiridaripengelolaanbahankirnia dan limtrah 83, serta peneapaian praktek usaha berkelanjutan' upa3r*-
upaya yang dilakukan untuk rnencapai target- target tersebut dijabarkan
paca kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah
mauputl lLon Pemerintah'
i. Arah Kebijalcan Tujuan 12. Kebijakan daiam rangka mendukung
Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab untuk mewujudkan
TPB/SDG',s tujuan konsumsi. dan produksi yang bertanggung jawab
sertapengelolaanbahankimiadanlimbah83sertausahapengendaiian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Pr-ograrn dan Kegiatan Tujuan 12. Dalam mencapai Tujuan
Bei.dasa.i-kan tai-get dan arah !2" ts'ebi.jakall yafig disusui: daLa'm
rangka pencapaian Tujuan 1.2 TPB/SDG',s dengan program yang
akarr dilaksanakan Perangkat Deerah adalah: Program Pengendaiian
Fenceraaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup'
S. Target indikator Tujuan 12. Pencapaian target indikator Tujuan 12
dilakukan *1eh beberapa perangkat daerah (PD) yang bisa diiihat
pada tabel 3.12 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan
diantaranya:
* Dina.s Lingkungan Hidup sebanyak 2 indikator"
g>ai indikator ?PB/SDG's Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawalr yang berjumtrah 19 indikator, dapat disampaikan bahwa
terdapat 2 indikator pada Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawah pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi
Daerah {RAD} TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 20i9-2023
{ter!*mpir}
t27
qtF*l
(tl-1 I,.t\rltu-ld(fiFsF}t-rNG
t.l
tEG
GJ.
IJ
d
aA
:G
+l
a*1a[\
*tts1
rcr+Fii
Fi
P
H
F)
F.
lurt6F1
*iE"
PH
-aio;Jwr-Hts,
ts.
cllH
"d'*J
l-tl-
(fr
)"sp)
sa
wF1I-,+)9FJrqilsLIl-+
lc-
| !v.
^H H + .rrYW(t=o lj srFi I,,: sr(< a =HarDi-x:i
-;HJF, ^1
Uq A1HIlP*^lgH.PU-EOPP.MOHFH! j +H !]LPVJ.PUAHo. cD ';i xot(rxw
-L/Uri6Poid- H.Uq
5'J
e(nHH
-. Ai;J. -pj *u
n..<'FJ P0qi3
ra
!H
l-pH
p
0lt+
vHI
;J r5(, ::Hl-F' ii
i-6pH.5@.<Zg)
rlpG
trh]
i\]
N)
i
I ei'
-!*!: +ii- tv
jul
*i}if-
-E:!!l1d:
,-F:
l4:.al ,
3'!
a*:
-itu:
-r-
Fif:
lllFJi
G"j
=+i3ti
Pl{r:Fl
L-:r3r*l
;
CU1
u:11!r"
+
-r'{}
o
,lt*i+
3i
ldl
=I
ril -n
tl!i.sIts1
Ln
Yi.
t1)i
HI!'-.
lVivg
Fhl.1:
;;-s
i 7i "J l-I :l D 1t\r nie( I
i E A i/: cra * ita. f
- tv-
i ^1
! l!lE
r F N l!
f .D iY:
- }.';1 i^'& iP\ P. ^1
lF
' i+ + 'n:n4'i'1 - + 1/J J - i'! nl + l_
lE-i - l\i:t,
- ht il) 1r*- L. -,^^1
-; H l;
+-JlJr
* ,* H !I-+v* X :i^\
* i\ i'sJ_pa rt B itf,,- e iJ i;!E!-l^:u:iiu+-_u'rlr-|r 5 lrr9 n', H '.iu: ;; rr11 ;. 't; i'!P n: ! ,r_ r a t|$ = !n l:J /A P II
- l1 ! ii]A;
f'^\i
il'fe - i
P =r I
= * il'iSirlJQH<iA.D!a'aA',;,H.J i
Ua6'I_rl4Q)r{ -r^.{i
-!lF,v I
fJtli:i
Xcio l
=^lIrPi
#:-1r
l
JiL-*-lnr:fl--;l
nrll*-:-t
-m ,
r!:)l#_ I
l)alH ts'i+[0 i6A1
-ff i
^P)?L-lfrrJ!a-i tiA !q Iai- q.
l
F4tl--i
, 4?::#+.;.-
li:ta
ir---t=i;if1L
I
l
1
ti";i3,i*ir4I _l
I ti
T-
:ffii
,i
]!/iiiri!i-
):,9!*:
Jifr
rl
:t oq t-l
u0qsrp
itrra r,];:H=-P-JE i{ tlltlfi o
pH
-H
AUJL U
'u 0,Q u/
H
Eoe Up-Jtrn0)uoq el
i4
j
v_
I'i F,> i-J;i*I
I
I
I
l
L
I
j
I1
I
!
!:
l
!
U)
-t>
.11
{l}cn:/$lp3
Flts.t
p-c-
tr
L- B7
t\it^i
:-0a'!o
E t\)C-,.1
E
r"-l
C' g '-:HT\f,
? {>
Fi"!
4?l
$
l\
"r;i
s)
LU ?t\
t'f,'d?
i$
L'laa:^i,1
z
-l
E
N]
Ot?
hl
Li
P
T$
{(JII\)
l!
iv-
C
L.JO; 'nz
l:*-
t+ti
a!
trF
3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan iklim
Tujuan 13 TPB/SDG's adaiah mengambil trndakan cepat untuk
mengatasi perubahan ikiim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganaii
peruhahan iklim pada ta-l:un 2030, ditetapkan 5 target yang diukur rnelalui 8
indikator. Target-target pencapaian RAD TPBISDG's Provinsi Sumatera Uta-r:a
Tahun 2A1q-2A23 terdiri dari Pengurangan Risiko Bencana (pRB],
pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigaei perubahan
iklim. I-ipaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-targei tersebut
dijabarkan pad,a kebijakan, program dan kegiatan yarrg akan dilakukan oleh
pemerintah maupun non pemerintah.
Arah Kebijakan Tujuan i3. Kebijakan dalam rangka mendukung TPB
Tujuan 13 : Penanganan Perubahan lklim {Mengambil Tindakan
Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaicnya), teLah
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
mel*lui kebijakan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim.
Program dan Kegiatan Tujuan 13. Untuk program dan kegiatan 3rang
ciilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui aiokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dipetakan prograrn
dan kegiatan terkait berdasarkan matriks hridang pembangunari,
seperLi : 1i Program Peningkatan Kua-iitas Da:r Akses Informasi
Su.mLrer Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; Serta 2) Program
Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Aiam.
Target Indikator Tujuan 13. Pencapaian target indikator Tujuan 13
ditakukan oieh beberapa perangkat daerah {PD} yang bisa dilihat
pada tatrel 3.13 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan
diantaranya :
r Dinas I-ingkungan Hidr:F sebanyak 1 indikator.
Dari indikator TPB/SDG's Tujuan 13 Penanganan Perubahan
Iklim yang berjumlah I indikator, dapat disampaikan hahwa
terdapat 1 ir-rdikator pada ?r-rjuan 13 Penangallan Perubahan lklirrr
pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah {RADi
TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A19-2A23 {matriks
terlampir).
i.
-
3.
1?A
o =":trHpf
r.]xtsJ
I Crq 0)
HHExrtJ'o?
F- pUA J^.DQp 5=-.iJg e0a
ilR,
^{ /1-J
E.Eti trj
* /i^p5
!:.. * /1
^. gJ
-iJ,
l<=t
:oH tl**E
OO
rnXH
u)H
p
U
"tthm-.i3(ft
$l':
't
\1
ft..i.s
tsH
s:tn
fr(!d
:+
d
F{p
J
F5
CBf+Tft
'u
t1]HtJ
H
rf
d.O*i*l
,F P'
P (*j:(^)f,
*d
iJ
.5
HnlHHs+
piJH
rJiJ
t
N] tri.
+
€ia)i
+!Pi
P]ei!71
.DiF+l
+iijrfiii
'i-I
a1d1!]ital
.ri*t
F!plTI*t#i^ltairrl*, I
PI*,i:ribia1+ltl
;E]
f!
0)i'-<
ld
iar lr'lli*i-,iE=
H
if!l=l+:.Eip]P
is?,
lr*
:J
i^1
ln
ia1
i
l
:
]
l
I
i
i
i
l
:
I
i
II
il
I!i
a:\
-*tts
2P,
-!c'1-,
r*5
x'i^ =.*- Jtr;ol'(J 0e ui
p
r
E'E-l--l
I
U)
?IUB
u
tsCD
F
5aap
@
i-:
3.D
F
4
?t\]
l\
iil>lq
zl-1
H? ?
OO
-:4
in
*
x.:
cl
?LiG'!5
H? "!g
p
NJO
H 'e?l\.)
t\)
I?
'Ft",
7t".j
i.ftfft"i
JIA
x
3.i4 Tu_iuan 14 Ekosistem Lautan
Isu utama da.lam Tujuan 14 arlalah tata ruang laut dan pengeiola.an
r.r,ila),.ah iaut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis -Yang
am&n <lan pemberantasan iilegal flshing, peningkatan kar.lrasan konservasi
pe::airan glan pemanfaatan herkelanjutan, serta dukungan dan perlindr-rngan
neiayan kecil. Tujuan 14 TPB/SDC's meiiputi tata ruang iaut clan
pengeloiaan wila-vah laut berkelanjufan rlengan 1O t-arget- ]-ang diukur n^relah.ri
i5 indikaror. Target-taigei pencapaian RAD TPB/SDG's Provinsi Sumatera
Urara Tahr-in 2AIE-2O23 tercliri dari mengeiola dan meLindungi ekosisiem ]ar-r-t
dan pesisir secara berkelanjutan; melarang bentuk-}:entuk sr,r'nsidi perikanar:r
lerteniu yang berkontrrbusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan
ikan i:erlettihan; dan men-vediakan akses untuk nelay'an skaia kecil (srna1l-
scaie arlisanal fishers) terhadap sumber d.a3'a iaut dan pasar.
1. Arah l{ei:ijakan Tujuan 14. Kebijakan peningkatan upa-ve" rehahilitasi
dan konservasi k:arvasan pesisir dan iaut ,vang dilaksanakan tnelaiui
Program Pengeiolaan Ekosistera Pesisir dan Laut dengan sasarr:,t:: a)
fu{enrngkat.n-va upa1.,a rehabiiitasi dan konserwasi katvasan pesi*ir rian
laul, bi h,teningkatn-r.6 periindungan terhadap trela.van rnelaiui
ketersedian kerangka hukum/regulasi/kebijakan yang berperan
untuk rreiindungi usaha perikanan usaha kecil dan menengah.
Z. Prcgrarn dan Kegiatan Tujuan 14" Berclasarkan arah kebrjakar"l ",\'ang
selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB/SDG's, program -vang
akan clilaksanakan perangkat d.aerah/iembaga antara iain: {f i
Prr:gram Terkelolanl-a Sebelas Wilavah Pengeiolahan Ferikanalr {WPP}
Secara Berkelanjutan; i2) Program Revitalisasi Sumtler lla-va lkan; {3i
Prcgrarn Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum llalar:n
Fenclayagunaan Sumber Da--va i.aut; Serta (4) Pr..:gram Pengemkrangan
Fei-ikanan TangkaP.
3. Target Indikator Tujuan 14. Pencapaian target indikator Tujuan 14
dilakukan oleh bei:erapa perangkat daerah (PD) yang bisa dilihat
pad.a tahel 3"i4 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan
diantaranya :
c Dinas Kelautan dan Perikanan sebanl,'ak 3 indikator.
Dari indikator TPB/SDG's Tujuan 14 Ekosistem Lautan J*ang berjurxiah
15 inriikat*r, dapat disampaikan bahrn'a terdapat 4 indikator parla Tujuan !4
.t.:1lJ-L
Ekosistem Lautan Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daeratr
(RAD) TPB/SDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A19-2023 {*tntriks
terlarnpir).
132
HAU;U
-;e
+i*
+;*
I
i
I
i
-f;E '-l*i
t
*
ni,
tr7
=- \r
ra ;li*'g$qp
qp)
0"a
$af, !i(,.DcNSFr
5 Fphr ii ts1
;AFJ<P---.Fa(l) 4'Oag,.D
otrq,rH
iJpil
ggF=FJ P !9, M IU+ F 5-? *F Fl 5 ?\\ ...iz\ # ) F v)
'- o H g-Q6 *rfi - B*ro-P )iHi\'P'OHntF-+f,- H H U
r-J-AlNnHEKX!HliAl(,b)SqHH
h TiEi<0a}!^.PFAr L :! Al
x.Hfi TX{,LT-\, A F
*H\\
tr?(br6:
<J0l-LaCEi,F!i\prptsl<
rF)
0a'$ "-l.}.D(DliPiHOq Aai r! !-.L
H6b^J^.-
ci. =. H
g 7is[lEi'H-UPWU'H
^:
J
H
5
m r_\
=.^ 11 u4^aPHilE-!PHF^\Hddp
f,i lD cD
FE=-* t:u;g^1 ts.
^^1 ryh
^\P-PHP+YK tna
)I A -=.^ i:L,;E^. +.A^\ryn
iitsJ+|,hi FJ(,
HXl:
^ -=-^;a\J!gA\!.441 ryil+J+lrH D(,
Xxl, ^ i:- lJLg^-AA\PHhiryd,i+r+}!HtDrD
e-
s
H
fttkm
dH
la
:tpj
H
I'JUI(It
C-
{p
f \]-i\]ft\)
t.)
rrt00
(rJ
(} I\)
-qu
< q-/
'C
HU]
O hJ
c* !.)E1 LJ^i^
0ct-triri t\)
{v(J
.rir
t:.1
OO
uut-U \2
O$l
c)(r1
NJ
("ffi
^tA.O'6,,
F
(rtt')
Vttrt
\l..1\1ln-lxltNtF\J+Fn
i..lGd
\:\o
a-1"FN
h
in
(f)
$G..{il
Cs1N
L{
tr
-JFt
0a(Eri"
5
'a!J
H
iJTJ
trrar lu
E{J') Gr-
Lr-rn0AH
H
irrl
{J)
L7rt'HH
L
r+
FJ
till
$yl
-u
;:
..-lD ni'1 r-
fJ'
: ){,i:r ,I LJ' '--l h
. :,t
l^l
i):n
p
(}a
;m?
"<!,,*
p
- !l"D iQ].r f,- i:-
'D ol+=i)sciJ tsl
3 oi
,{
,J,
1.
-.:\l vtiri OEe.-a
s,
fr-
a *i
41 !iirl l^- I*'+ jr ^i
P;i
lJ
&tf
ts iD,a! {ai
5.*L
^;il
]J
a
ol.'
tl)ci
- Hi..d-!
x iIIfA El"- * |-D:i
e.",iii ii l
i-:frJt;ffalio.;',
Ca)a
"0.(}
ta5
.lr
l$
l!
,-
d)l'v
{}
4 nrl
^l
3i
l$N]
rn
ilJ
tp]q
3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan
Tujuan 15 TPB/ SDG's adalah meiindungi, merestorasi dan
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem claratan, mengeloia
hutal secara iestari, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan
kehilangan keanekargaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem
daratan pada tahun 2CI30, diteiapkan 12 target yang diukrlr melalui 25
indikaterr" Target-target peneapaian RAD TPB/SDG's Provinsi Su-matera Utara
Tahun 2*3,9-2A23 terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan
keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi
hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Upaya-upaya yang
dilakukan u.ntuk mencapai target*target tersebut dijabarkan pada kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nsn-
pemerintair.
i. Arah Kebijakan Tujuan 15. Kebijakan rneningkatkan produktivitas
hutan dan pengembangan aneka usaha kehutana:r serta
pemberdayaan rnasyarakat sekiiar hutan.
2. Program dan Kegiatan Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang
selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPBISDG's, program yang
akan dilaksanakan perarigkat daeraLr/lembaga antara iain : (U
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; Serta {2} Prograrn
Periindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
3. Target Indikator Tujuan 15. Pencapaian target indikatar Tujuan 15
diiakukan oleh beberapa perangkat daei-ah (PD) i,"ang b,isa dilihat
pada tabel 3.15 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan
diantaranva:
" Dinas Kehutanan sebanyak 3 indikator.
Dari indikatcr TPB/SDG's Tujuan 15 Ekosistem Daratan yang berjunelah
15 indikat-or, dapat disampaikan bahwa terdapat 3 indikator pada Tujuan i5Ekosistem Daratan pada Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi
Daeralr {RAD) TPBISDG's Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AW-2023 {matrihs
terl*mpir)"
134
FJ
,-tm.++oH
lllprH
{6.
$\
,\ oF1
t-gutiJ
g)
rrt
tdHH
r-1
q
rnH
(,l[V;
(Jl
F
(j.
r
n- c--;-trnlP
o
m
o
p)',
o:tt-F: -6=i;apa(h)aa l;aFr(< lf.EF
t r-t
q+5
d)!br hS
{iJ
&
.D LAHtQ
H*,;
f- -J
:E
-Gtl.
P-2DCN<i fr@
i.-
n.^
{A
ol_a'H
ftl 11
5bpH
HPH
(,H 6
i\
FHIIi
= t/-i-l - t^jHi^Jr
H
r'to=HH
rr',ii nr+o) ur*
,+
--l r'r-.-J
-4
UI:-*,i00N
U)
l++
U1
!- a!O 1UJ
''(l ts!
P .::)
FlP -'*oPEE xPA
l++
Cn
u;-t a,r
\\eJ
PJ .r l:- U)P Fnx litsHda{ ,_ FriPiq
LO:^
srG\.Jd.. * cr
P H[ H? ! ) /1Fr-JfiH},vaiFH
t+5':-wa
(,
\tlD r*G
= "oE EF*H
ni -F
+
Lrt
,- u1v'(rl\]
ll UAt+ \* Ol!sLH UJ A!tsJd
^i FF
Pg
i+N
L]
:-,
\
fi 'd ;.1.
^( '-l A
(,sm:-\.1
LoG
l-+.
A-t\r
Lfi
^uran
d
Cdfr
N)()Iv
n
-i
+
tr5
3r.t
fi'aa*J
0"
*IJ
-t
UJ
A
U)
*
H
-pH
,-i>
bJ*t
ii
e{*!J=>.sJE/iJ
F[i
H :E0)
---J
H
A)*i
Z
tr-;>Nr,v L,js F-!\l rn
Lij
O,
OO Cil
\]
tef!
*
pC
ini.' Co
ssl<]
h;i3
(}I!]
hl
t\,
t++IU(li
ql
(}]s,.0000 in
{(,
;. @&o'l
{
t\.}
t,
XaD
4-]J
(JlinF
!D
LN
Ls
r3 i-i
^-p x4
i\
p)
Er= ciP ',1 tlPi.U
-)"--.nA A--
E H.#)a-+H--6 $
a-tsrl FJ
,(tPu0] ^:PT
Eli W*rysFT1W-vH,Uts-.AE+J/AUS rD Ei>H o Yu)
.l)
''1
at'
-3ir>at-!
-i
!\ft:
\d_>
3lt:
(!c
G
I
\)!
(^]
u-
a-:a+
. i r\
'T i;
**
ft,*' t\j.)4,\:-
.5 tv
!U,
=nL. TA
at"
atnUQF5!ts, Fj
PS
;H{
i^
pJ
U!B
3t
ir\ i
f;5tlhqlnila1,lryai*i:i
rri
:]l
l*lf,
el{l
H]
4.
*-lF
Ft
4r:5i
I
5
-O
..t
.Dnrfio
p{h
tsi
?ah
ECC
fri?
5,b
;>
+1? +
ff?
UI
3.1b Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan -yang Tanggrih
Tr-ljuan 16 }:erupaya menguatkan masvarakat vang inklusif clan damai
{Peac*}, tenvujudnl,a penegakan keadrlan (Justice}, serta membangunirrstitusi yang iangguh {strang insiittttionsi. Tujuan 16 memiiikj lZ tarsetdengan 52 indikator: TPB/sDG's yang ingin dicapai pada tahun 2030.
Target-target pencapaian RAD TPB/SDG's Provinsi Srimatera UtaraT'ahun 2*19-2A23 terdiri dari mengurangi tindak kekerasan '/ang berai<itrar
kematian serta r:reningkatkan Llpa,va perlindurlgan terha<iap anak Elan
perempuan <1ari tinciakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian l:ar:ti:anhr:kum bagi rnasl.'arakat miskin sert-a tenr..r.rjuclnva akses pacla keadiian
meiaiui peri'ienuhan hak \varga negara aras kepemilikan a}<ta kelahiran"pencegahan korupsi, peningkatan aki-lntabilitas lembaga pemerintahai: danpelal,'anan kepada publik serta menjaga iklirn demokrasi.
1. Arair Kebi.lakan Tujr,lan 16. Tujuan 16 difckuskan pada tiga sasaran
utama }:erikut: { i i terur,r.ujiicln3,-a pernberda}raan perempua.n dengan
dengan sasaran :
a Meningkatnva Upa-va pemL:erdayaan perernpuan b. meningkatn,va
penguatan keiembagaan PUG c. Meningkatr:va peranan peremiluan
cii hiriang poiitik (2i mengembangkan lembaga yang efektif,akuntahel. dan transparan dl semua tingkatan, (3i peningkatar:peran serta mas3,-arakat da1am pembanguiiari potitik.
2. Pragran: dar: Kegiatan Tujuatr 16. Berdasarkan arah kebijakail yeng
seiaras dengan pencapaian Tr-rjuan io rpBlsDG's, program -yangterkait dengan rnengurangi segaia Lrentuk kekerasan cian rrnska
kernatian dirnanapun -vang akan diiaksanakan kementeriar: / lerni:aga
antara iain: iii Prcgram PenCidikan Poiitik i\4asvarakat; {2j FrograinFeningkat_an Keamanan llan }{en,yamanan Lingkr:ngan; i3j Frr:gr"am
Pengembangan Wanvasan Kebangsaan; i4) Program Pemberdavaan
Mas3-arakat Untr-rk Menjaga Ketertiban Dan iieamanan; {5} Prr:gram
Peningkatan Ilan Perlindungan Hak Perempuan Dan FeriindunganKhusus Anak; {6i Program Peningkaian pengembangan sr,.sf.em
Pe'lapr:rai: capaian i*ineria Dan Keuarlgan; (Ti program peningkatan
Kapasitas Keiernbagaan Pemerintahaan Daerah; (B] prmgram
P*ningk*f.an Dan Penger:lhangan Pengelolaan Keuangan Daer*n, ig)Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Alraratr:ri:
137
h*egara; (10} Program Peningkatan Kr:alitas Hidup perempuan DanI{nalitas Keiuarga; {11i Program pemLrinaan Dan pengembangan
Aparatur; seria {12) Program Pemi:inaan pencatatan sipii.
3' Target Indikator Tujuan 16. Pencapaian target indikaior Tujuan 16
dilakukan oieh beberapa perangkat daerah {PD} yang irisa dilihatpada tabel
3.16 elan dtiabarkan daia-m prCIgram dan kegiatan diantaranya:
Badan Kesatuan Bangsa dan politik Z indikator;
Dinas Pemberdayaar-r Perempuan can perlindungan Anaksebanyak 2 indikator;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 1 indikatar;Biro Organisasi tr indikator;
Badan Kepegawaian Daerah 1 sebanyak indikator;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii 1 indikator.
Dari indikator TPB/sDG's Tujuan i6 perdamaian, Keadilan danKelembagaan yang Tangguh yang berjumlah sz indikator, dapatdisampaikan Lrahwa terdapat B indikator pada Tujuan 16 perCamaian,
Keadilan dan Kelemtragaan yang Tangguh pada Pilar Pembangunan Hukumdan Tata Kelola Rencana Aksi Daerah {RAD) TPBISDG's Provinsi Sumateratara Tahun 20 i9-2023 {matrtks turlampir).
*
a
a
*
a
IJ()
*iIU{r'+fn
H
H
H
a+
tr*l
t-n1H
Ffj
IU r+r'-.1 oUhr Y-H
o
IIJH
)4fi'rrF
ffts{
p0'q
{11
tr
FJHP
trQ
.JH
LJ
H
t\) t\j (,Ir
-fir}-
H
p.
5Fr
I
c.
ts
!,)
l-
L-B
I\;&f!
tsFifs
,,;J
ftnu1+lJ
a
boL-'('
Ei.*
o(j,
c0Eq
l-0)trr
p
sn
I
,l
TO
l-.H
-Il\)
EH
%0)
Ao
Hpu)s,
uF]
(&
L)
F
EE
fsAs
5UFJ
H4s
Sa
iJ
p
a
.Dn
5
J-
lra
-ti
,JH
a
i-a ao .(
;iP!(D
=- v)
,riu uonH
/^NL
&. FiDq:
hi 0a5
5pi
E
i*-$
ag]li
0q
-!-u!.PH((fi/xa-vao P-g.'- #oHoH
C a!Y: v-
F
hJI'J
t\iN
t*
N
C}}
LO\0
-rrJ
i-:nln.<iftira
tf,)13
i;
i-iF,n)
ri*
+ic:
H+
CTft
s
p,
*"a$
L1
1T\
i- 'r
(J)
Pt$i'l
i'+l-tiui-
l=t:.-;tVl7i.!5
l:3I;+
i
i15io
t7ilcirri3
/t
i8"
lu3
i5lulrni!.
raptr
s;v
fDtrarD
5.DH
c
fD
sgt
a.ulP]
l-i!Sri#-l-1e
iI'nairDo
11-1p
laa
]F,
', ';-i=
:jGq
*Ji
Q)a}
EJ
=P
-pl
,!D
o
-
o
Ft
3
tr:
;tr'/\)
i-
fifz,rE
ri *lFi!
F
z
z.
I
nr'J
-'!t!'
>fr,\o
.D
FJp){uc)
tnlp.l0r5
:i:::l
5
0q Fi
d.
C) U)
H
P}!
- (t)
>*9.tr
U
Q@
$)! ...-;
F.f/*
'dt!Fl
a)
IJ*sih
H
F*
@.D
*piit
"uoq
pa.D
'Us
Gn6a)
!,,&
*lL.ts
"d7-U
='d?
,fr?
l\f,Ll
t\)
H
*] i;*Li.r,
H?
h E -. f
?L
"**I
'<
u'd
raL+
*
2-c? w -tr
?h)t\r r.j
H 'du,
+7
hl
o'\
1lt'..1
? ? (rtfr I'j
ln
7.c? E 0l
.U
3
lv()
+
t!(i\li!
h "uO
f.)
tl{,ut\i
.7-l?)
*H
ircH
HF
L*
}J5\.1 -i o\
U
HIJFF6tHHhA!PUH)YAHH^(1 !j L:.H r:'-:E *e*E io ?L Al , ts
- rY
H-l: |'i' i\ ].a.du-!:? o.,o =FUp
trE E TFffH \v ai e -';JJ01{ai}grAP^iPHq iD (f,lr , o;
$ O.-\Ai+ ol -'^,vO) i-r+H,i:i{ flt nr u- F,
d!"fc,C0 ^ lh-iUq
# Hl n +H.aD.;'E 55F'-< (a o
!H*G:'
SAFEN\F
ogoH,Hr5 ts" cDo.DA{dg)=;-!x
Nl UH
O iIH
{ a=spip
rU
\vhc- a+s
=oE-rE
p
t\
b
I
00
HtsHHl+HAgUU- H 1' rf (vt# e ;
Al di Q rv
't\i 5 !i rf-tLpa ts.hr ftFh-E Oi^ =Fi'"ro*i:. (a \Y
dnu(5---(-D$E+E W ..{
LI,] - l/\V) r^
NC=P
*E:p5
\, \J -V !i -JAl A (U (D (U
CI€;dd6\ p
^i ) 19E-tst"-tsJHPTilU+
-U!:-l-IU(]Q H P ?t.Jr5"/J^-: /1J^ l/\LVAA+AV F-*!-n. F< L' XP$OclE-€fl
Trt]Hh'ntH-. 9 0r
,T] AJ H
Dnp
HHHH{H VA U# U0) ft O O tf (}i+!li-t!J;jnr- oi-naDpo7'jFiHEldHUH+HP-
CD h{ FJ ii =L,lHA1
- -P-8frai (r\rna YdiaX{/\)P H H 4! *
iitsJ,
J UJH +dl u- rl^F ^" n\fiUC_;HUAl
YO- FJH'UHkv),Ubu)ts't\-o
H
+H*^)*
Fo'6€So",{ 5 H EJ,P ts'I
5.H BEP E*-H0)5rpr.iH.4tilffr-\hiB0itlmxtsS'o p oP/*JFP#(f \J'- ir "U X
B*rH E!UA^i;
e 5 5 H F'*\UHH!5( ft 0E Hi1. ol t_ (l+pL
A & !H.+uqE.vI!Ptr!HX H H Iptt
\J
I-
o$
UL4
o
{3
eotu
bl
i-
-3s)Fila
fr
F!0q*fi1 llt
-.X
Q
^4ffit-:i h ,t' *ilHtrskY! F A\.A *
P boa E-H*! ol
oBb
fi
-tr.i
F!
tn
"dE@
H
-pao
"dftH$(}
pma
1;,
/. \.iD3
g*,
ry 'U7 + "E {*{
Y,
S ? Eil *l
"E
"E
=
-!.
Hrl + Hw \
U fi -_lN j: W
z*l
H
=7 + iEir
+
,? 0os + ffiLll
I;
tsri
7 'cs\o
J: + n1
wsj>;
aee
hs-d:3ah-*ilIUJG
f
^u
!
"u\o\\{r)
U)
$na'au
nNiQ
!rah
t*r\,
-l-J
n
n-isp
iii1'-<
i-lfipi*.
'{n
i::
0)
+
3$
ns
4
h
t'
pr-lni-ie
l<rt]A
i;.,*
r5.D3
1,13
p4u
LU
=AEg
LdC
7:,J
faI
ry
u
a5lLtst
IJp
sH
=".!(}|aitp
(\pU
sa
!]
j
l
3. 1 7 Tujuan i 7 Kemitraan {"Jntuk Mei:capai Tujuan
P*laksanaair {means af implementation} dan merevitalisasi ke:xiiraanglobal pada tujuan i7 untuk mer,r,.'ujudkan seluruh Tujuan Pembanglnnan
BerkeianjLltan {TPB/SDG's}. Hal ini rercermin dari TPB;SDG's lT },eilgttr*miliki 19 target dan 51 indiicator yang clrkup luas dan beragam.
T'arget-target pencapaian RAD TPBTTSDG's Provinsi Sumatera UtaraTahun 201q-2023 terdiri darr memperkuat moi:ilisasi sumi:er cia3,a domesrik;
meningkatkan kerjasarna secara regional dan internasional: mekanisnte
pem.nangunan kapasitas teknologi dan inor.asi; rnendorong dan meningkatkan
kerja*ama peanerintah-swasta rlan masyarakat sipil l:.ans efel<tif;
nrengandalkan inisiatif )iang suciah ada untuk mengembangkan pengukuran
atas kemajuan pembangLlnan berkelanjLltan ]'arlg melengkapi llrociuk
Ilomestik Bruto.
i. Arah l{ebi,iakan Tujuan i7. Tujuan i7 me}iputi kebijaka:r penting
"r'aitu: {1i Peniagkatan kerjasama kemitraan strategis lintas pr"ovinsi.
pemerintahan pusat ian KaLrupatenlKota; {2} Peningkatan ku-aiitas
pengelclaarr kerlasama Sumater'a Utara melalui aliansi str ategis multipihak dalam dan iuar negeri (3) meningkatkan unit usaha inrlustriker:ii mellengah dan keniitraan anrar industri.
2. Pi-ogram Tujuan 17. T'ragraffi \afig akan dilaksanakan pa,Ca Rencana
Aksi Tujuan 1 7 yang tertuang paCa matriks 2 diantaranya adaiah (i j
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Da}za Aparatur ; Serra i2]Program Pengeiolaan Aplikasi lnformatika. Kerja Sama Di BirlangPerdagangan, Dan Proram iiemitraan Antara Pemucla ilenganl-ilantropi Dan Peiaku Usaira.
3. Target lndikator Tujuar: 17. Pencapaian target inciikator Tujuan 17
diiai<ukan oieh tieberapa perangkat daerah (tsD) yang bisa ditihatpada" tai:e} 3.17 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan
diantara"nva :
Badan Pengeiola Keuangan d.al Aset Daerah sehanyak 1
indikator;
Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 indikatar.
Dari indikator TPB/SDti's Tujuan I7 Kemitraan Untuk toTencapai TuSuan
141
:.'s"119 i:erjurniair 51 incjikator, dapat disampaikan bahu'a terdapat 2 inciikatorpada Tr-rjuan I7 Kemitraan lJntuk Mencapai Tu.juan pada Piiar Pemhangll.nan
trkonami Rencana Aksi Daerah {RAD} TPBISDG's Provinsi Sumatera UtaraTa.hun 2A1 q -2023 {nzrrt.nks terlampir).
\42
3\];
srp
..:
;>i
\]
TV
n
jsi.)
' --J
tJ
5
qUl+
gq
<HFNo)
+
H
G
=
!DaHp
d'I.?
F)H
rn
p.tr.)
U)
EiF)
6H
po
L,),-l
Sa
(}.baD L-t.
AIa qJ-
=*
frX
.i 0J
"{fch ?i* rJ)
s--3)
0a
p
--
a!
tr
oi,a
H0qoqo)L
!!a!a+!\
BH'
po
,8":L'A
ts1
oH|i
sD
Pr'\
$,'J
U
p
.D
H
tsH*p
!B
-ot
..1
I'!'r
13
f-
iU
a?.;R-A}
noi(,5l
F*
a!nft
t,f.&
.D
tr
G
s'.i
FrIJ
s6
n
tsn
o-
e-l "
\J
citU)
lr)
dGn
ae
d'
\)ttr
+
r+E$H
H
n1
FJ
E
nlr+Ft
rje
i-!"!HSl ar'i,J CT
\'l
i/i8\liJf-fHpH
-H
r+
trE$;J
H
.l
&.
iJ
+
Jn1^l
;^ pffc! "i
'.\
7'n *-
t=u)!!d n\rY l
X<EJ
J l, ^a
-')iP
i;a(rts-u4 Lt -
'iYaEa
^Y+*i;$tJ-ql
fr!!#+Ii
srll-j-lJ n:rii 1y I
r,7Qj
w (,1 .l
iin;.:J:0!.ia-*
c $o|-.? ;.i? i-f .!
i\ +.
F :U A
PI
ftil'',
L] r erFJ *'
=
^16v,
^l-
CJri*rya fl
-;ll}^.J;
D*!.;
A{
DlJ
--l
,
\]
ft-IDna
Gtg
,fD
o
trc
$
*rJ
F
tj
d
t,
-'pf
=.ls
p
:J
rc
ts
-p
c,4
L
r'\H
$tr
tn1]i
tre
BAE IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Penrantauan dan evaluasi merupal<an tahapan penting uir Lurk
riiemasiikan nencapaian Tujuan Pembangunan Berkelar!t-Ltan
iTPB)lSusinrrualsle Der;*laismertt Gaais (SDG's) dari u,aktu ke u,al<tu- sebagai
ha.g,iar": integral dari siklr-is pelaksanaan peneapa'ian -tang clir"rulai da:-i
peilvLislii:an Rencana Aksi pada tingkat nasior:al maupun daerah, mr:nii*ring.dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pentangku
kepentirrgan yang rnelaksanakan TFB.
Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi mernpakar:
saiah satu ker,vajiban dari Tim Feiaksanaan TPEI dalam pasai 7 butir Peraru:-aa
Presiden Sg |ZALT tentang Peiaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunallBerkela.nji:tan. Pelaporan pencapaia.n pelaksanaan TPB diamanat-I<an paria
pasai 17 Peraturan Fresicien tersebut di rnana setiap MenterilKepala Lemb;iga
dan jr-iga Gubernur Kepala Daerah r,vqjib menlrampaikan laporan kepada
Ment*rj PPN/Kepala Bappenas sebagai Koorciinator Pelaksana SDG's lrtasir:nal.
Khulsus untuk pemerintah, kegiatan pelaporan, pemantauan cian evaiuasi
iandasan hukur:r yang diacu adaiah Peraturan Pemerintah nomcr 39 tahuri2006 tentang Taia Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan F-encana
Fernbangunan. Untr:k pelaporan. pemantauan rlan evaluasi program fitaLlpun
xegia"ran orgaaisasi i:on pemerinrah 3.aitu organisasi kemasvarakatan dan
me<iia, peiaku usaha dan fiiantropi, serta akademisi menggunakan
mekan isrne tersenciiri.
T'ujuan Pemantauan dan fivaluasi. Tujue.n pemantauan Can evalurasi
adaiatl untuk mengetahui kemau'uan pencapaian TPB dari rvaktu ke -waktu.
Pemantauan ditekankan pada pengukuran ken:ajuan pencapaian cian
perr-r}-rahan atas satuan setiap Target rlan Indikator TPB, termasuk el:i
dalar:ln.v-a mengetah:-ti prestasi dan kendala pencapaian Target dan indikatol"
terrentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telahdirealisasil-;an dalam APBN dan APBD. l{asil pemantauan dan evaluasi iniakar: dipergunakan sebagai asupan untuk perbaikan perencanaan p;-o6Iraiii
rlan kegiatan ke rlepan.
14/I -++
?abei 4.1Target cian lnclikator TPB/sDG's sumatera utara Berdasarkan
4 {empat) Pilar Pemb
5 Tujueu:
25 Ta,rget
64 indika*.or
Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Lampiran perpres sqi ?0iTmenjabarkan Tujuan Glokral, Target global, Target Nasionai _\.ang tercantumclalam RPJfuIi'{ 2?15-2fr19 cian instansi peiaksana -vang menjarii perlarigslin&jart'ab. Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan, g4 Tai:getdan 3i9 indikatr:r.
Merujuk kepada konsep dan cara pengukurarrnlia 319 Indikatcr TpBIndonesia r1i atas dapat dipetakan menjadi 3 kategori: Fertama. trnijikatarnasional ,Yang sesuai dengan lndikator Giobai berjumlah 85 Indikator; Kedua,inciikateir Nasional sebagai proksi indikat-or Glohal, vaitu inclikator nasi*nal
}'ang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjarval":
indikator GlobaX seLran3rak 165; dan Ketiga, Inclikator nasional sehagaitambrahan Indikator Global sebanyak 69. .lumlah tersebut terpetakan kedalam Pilar Sosial sebanval< 1 1 1. Pilar El<onomi sebanyak g7 , FilarLingkungan sebanyak 83 dan Pilar Hukum rian Tata Kelola sehan-vak 84.Llntuk Provinsi Sumatera Utara d"apat diiihat pada Tai:ei 4.1 per piiarpemh:anguiran dengan t.ot-al i7 Tujuan, 58 Target=, rlan '126 Indikator_
.+.1 Mekanisme Pernantallan clan Evaluasi
l. Meksnisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah iRADi.
Alur pernantauan dan evaluasi mengikuti arahan perirhragian tugau rlantungsi -vang teiah din3,-atakan dalam perpres Sg/2A17. Diagram berikut inimenggambarkan aiur pemantauan dan evaluasi untuk lingkup Rencana AksiDaeratr {RAD} Provinsi Sumatera Utara"
Tujuarr
Target
lnclikator
Perr:b:r::gr:nanSesial
E)4ffi1----. '* --
EkonomiPerc.bangun*l
Lingkungan
b 'l'u,luan 6
16 Target LZ
32 Indikator 22
PembangunanHukum
dan Tata Keloialu3uan I
Target 5
Intiikator I
I au)
'{*"TSANGAN;l. t"aFs&A#5ITIAP5EMlttg82. li*oft!,tlA$r stsuAl t.4twtt tE*siApAt*
a!l${ieai{fErApdftAk <UMPAN BALII(
AT***T*
w8 .!*sffi s!i:&E&UlM
A\EJ I I LTJ
i r(q**81!{Arrffi }
I mrxs*tr i6 --**lt-**i-**;ll.v
?lMFEl-axgA** sscs S uumxa*|ff*rroBAFpEO* peQlrg$
t'tl?,r*fr Cillr4$lgHrs
FER.AH6(T' DAE,8,(H
flraj{in a{iMM{r+!5
i PD]
&fry$?nt6tAY&tt
MOtur! SAlp€DA f
Gambar 4.1Alur Informasi Pernantauan untuk RAD {Matriks RAD)I
Penjeiasan atas diagram di atas adalah sebagai berikut:
a. Aiur Laporan
1. Langkah 1. Perangkat daerah menlampaikan laporan kem _iuanpencapaian TPB dengan menggunakan format ),ang tejahclitetapkan kepada Bidang Pengendalian dan Hvaluasr
Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi sumatera ljtar.a.
2. Lan-gkah 2" Bidang Pengendaiian dan Evaiuasi perenr:anaan
Per:lbanguirair Bappecla Prcvinsi Sumatei-a uiara selar:rjuinva
akan mengolah eia* menyampaikan hasilnya kepada TimPelaksana sDG's rneiah-ri Kepala Bappeda selakr-r ketua TimPelaksanaa SDG's Frovinsi Sumatera Utara.
Langkah 3. Elappeda Provinsi sumatera utara akan berkoordinasi
detgan Sekretariat TPB/ SDG's.
4. l,angkah 4. Sekretariat TPBISDG's akan menyampaikann:asukan/aualisis/rekomendasi terkait pencapaian ia:i gei.
inclikaior, programlkegiat-an kepada masing-masing pol<ja FilarSosial, Ekenorrii, Lingkungan, dan Hllkum eian Tata Kelola.
Larrgkah 5. Fokja ke 4 Pilar TPBISDG's akan bekeqa mengkaji
dan memvaiidasi terhaciap keseluruhan laporan pemantauan dan
akan mer:angkum keseluruha.n iaporan clan hasii kajian tersebr*t
untuk ciisampaikan kepada Keiua Tim Pelaksana sDG's 3'aitr-r
I{epala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
Langkah 6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara seiakir
Ketua Tim Pelaksana TPB/SDG's melaporkan pencapaiarl &ts.s
5.
6.
1.ii;
i:aiGtr4Fcx Hr,{iiq
peiaksanaan Target TPB tingkat Pror.insi kepacla Gutrernurminimai satu tahlrn sekaii dan servaktu*u,aktu biia diperiukan.
b. Alur Umpan Balik
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mew-ad,ahi proses perbaikanatau peningkatan kuaiitas data indikator yang dilaporkan oleh CrganisasiPerangkat Daerah {APD}. Proses umpan halik dilakukan pada:
Langkah 7 Pofua akan rnemberikan umpan balik yang bersifat
ieknis dan ulasan minor kepada Perangkat Daerah jika terdapatkekuranglengkapan data, kesaiahan format laporan, atau terkaitdengan konsistensi data.
Langkah E.umpan baiik dari Pokja/Koordinator/Tim pelak*ana
akan rnenjadi arah kebijakan tentang keseluruhan pencapaian
TPB/SDG's dalam periode yang dilaporkan dan akal rnenjadipanduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode
berikutnya"
Langkah 9. umpan Balik dari Pokja/Koardinator/Tim peiaksana
merupakan gabungan dari ai'ahan kebijakan dari KoordinatorPeiaksana dan hasil kajian dan validasi dari pokja terkaitpencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh perangkat
Daerah. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada
indikatar yang mengalami penurunan angka pencapaian. urapanbaiik jenis ini akan terkait dengan perencanaan da:rpengaflggaran kegiatan daiam siklus penyusunan Renstra opDtahun berikutnya.
2. Mekar:isme Pemantauan RAD
Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah {RAD} dalam rangkapencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 perpres Sg/ZfiLT.Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB disampaikanaieir Guberrrur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas
selaku koordinator Pelaksafla TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuaipasal 17 ayat?.
1.
2"
J.
147
Gambar 4.2Alur informasi untuk pemantauan
1'triri;l'i ltll :'
i,/,\
@a
l(eterangan:
: aiur p*lrporan
{:: : al*r r.l*rp*n baiik: slur k,Jcrdinesi
Alur pemantauan RAD tersebut adatah sebagai berikut:
d. Alur Laporan
!1. Langkah 1. Setiap enam bulan sekali, Bappeda Frcpinsimengi{oordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang
dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkarrnya ke
dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan
untuk merrcapai setiap Target dan indikator serta alokasi
anggaran untuk menjalankan programlkegiatan tersebut.
Langkah lb. Matriks konsolidasi dari semua piiar dilengkapi
dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-
iangkatr yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah
dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur oleh
Bappeda Pr"ovinsi"
Langkah 2 dan ?a. Gubernur menyarnpaikan lapnran kemajuan
pencapaian TPB dengan menggunakan format yallg telah
ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang
Pemant=auan, Evaluasi dan Pengendalian Pemhangunan
Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sania juga
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusa:lnya
disarnpaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasipelaporan RAD da-ri seluruh Provinsi.
Langkah 3. Pokja TPts akan Lrekerja untuk melakukan kajian dan
validasi atas laporan kcmajuan yang disampaikan oleh Guhrernur
a.).
A
i48
Propirsi
i i;r; lltl,rkr;:li;r
dan kemudian menJralnpaikan hasil kajian dan validasi tersebut
kepada Tim Pelaksana. Pokja meialui sekretariat TPB akan
memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minorkepada Bappeda Provinsi sebagai bagian dari tuga-s koordinasi
dan fasili*'asi yang disebutkan dalam pasal 7 Perpres 5912017.
Langkah 4. Deputi bidang Pema.ntauan, Evaluasi dan
Fengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
kernudian akan meagolah dan menyampaikan hasii konsolidasi
laporan dari seluruh Provinsi kepada Tim Peiaksana melalui
Deputi hridang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kernenterian
PPNIBappenas" Tim Pelaksana kemudian merangkum
keseluruhan laporan dan hasii kajian ke dalam suatu laporan yang
utuh dan ffi.enyampaikannya kepada Menteri trPN/Kepala
tsappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB.
Langkah 5. Menteri Perencanaan Peml:angunan Nasional/Kepaia
Bappenas selaku Koordinat*r Pelaksana melap*rkan pencapaian
atas peiaksanaan Targei TPB tingkat daerah kepada Presiden iKetua Dewan Pengarah 1 {satu} tahun *ekali dan seu.aktil-waktu
biia diperiukan, sesuai pasal 17 aSrat 3 Perpres 59 /Zlfi.
e. Alur Umpan Balik
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewadahi proses perbaikan
atau peningkatan kuaiitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh
Cubernur. Proses umpan balik diiakukan pada langkah -langkah berikut :
i. Langkah 6 dan 7. Umpan baiik dari Dewan Pengarah / Koordinator
Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan
tentang keseluruhan pencapaian TPB daiam periode yang diiaporkan
dan aka,n menjadi panduan kebijakan tragi prCIses pemantau-an
pencapaian periode berikutnya.
2. Langkah 8. Laporan Lrnlpan balik tersebut diberikan juga kepada
Fr.ementeriaa/Lembaga terkait untuk ditindak lanjuti dalam rapat
Tim PelaksaRa TPB nasional.
3. Langkah 9. Urnpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan
gabungan dari. arahan kebijakan dari Koordinator Fe-taksana, hasil
kajian d,an validasi dari Pokja, rtrasukan dari K/L terkait tentang
pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Gubernur.
(.
5.
L+9
Mr-ratan ulxpan balik terutama dilbkuskan kepada indikator -r,angmengaiami penurunan angka pencapaian. umpan baiik jenis iniakan terkait riengan perencanaan dan penganggaran kegiatan daiamsiklus penvusuyla.n RAPBD tahun trerjl<ut-nva.
+. Langkah 10. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana
TPB/SDG's nasional, rnasing-masing Gubernur memperbaiki ataumeftiriiuskan ul.ang progi'am dan kegiatan pencapaian ?pB/sDG,sdaerah.
3. Mekanisme Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam periode 5 tahun sesuai
dengan periode kaji uiang RPJIVID {kaji u}ang pertengahan dan akhiri danriitujukan untuk rneniiai pencapaian seluruh indikator TPB serta rnencarijal*,n keiuar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yangteiah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh parapakar di Lridangnya serta wakii-wakil dari setiap unsur platforrn yaitu: unsurpemerintah, unsur organisasi non pemerintah, unsur akademisi dan unsurkornunitas hisnis. Mekanisme yang diterapkan dalarn proses evaluasi pada
tingkat nasional (RAD) tampak pada diagram berikut ini:
Gambar 4.3Alur Informasi Evaiuasi untuk RAD (Matriks 1)
ca.
1.
l .-.;:;.r-::li.-.;::
,r 1: - i'i.,Ir:i:J:ii: t, l lrr.ii,i;r,r::,:1_,,i:f:I-l irr: 1; .t;t Ii'.irr,.
ri--.ili::ri!, r""@
ri' i ir,1:., ii
Alur laporan evaluasi
Langkah 1 dan 2. Laporan e.;aluasi atas pencapaian indikat+r TFB
utamanya rlatang dari BPS rnelalui berbagai survei skaia nasional. Di
samping itu, iaporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei
sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan cieh
1 \rl
Perangkat Daerah Provinsi sumaiera utara dan KabupatenlKota.
Laporan evaluasi tersebut -vang teiah dipetakan ke dalam jenis,jenis
indikator gloi:ai mauplin nasional disampaikan ke Bappecia provinsi
Si:r:ratera U tara untul< dikonsolidasikarr.
Langkah 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Buda;r.a Bappeda
sumatera utara akan menverahkan laporan evaiuasi yang triahclikonsoiiriasikan cian berkoordinasi dengan sekreta-r'iat
I'PR/ SDG's Sumatera Ut-ara.
Langkah 4. Pokja masing-masing piiar akan meiakukan kajian
atas iaporan erraluasi unt"uk mengetahui status pencapaian
setiap Target dan lndikatar dr-ra kali daian kurun n,aktu 5
tahun, -v'aitu evaltiasi perf-engahan clan evaiuasi akhir" s*lajnitu, Poi<la juga aka:: mefigevaluasi keterpadLlan pe:tcapaiar: TpB
dengan peircapaiair tu.iuan pembangunari nasional :,.ang
tercanturl dalam RP.IMD.
Langkah 5. Tim Pelaksana melaporkan hasil konsoiidasi
laparan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator pelak,sana
TPB/SDG's Sumatera Utara dan t\asiona1.
Langkah 6" l<-oordiaator TPB Sumatera Utara melaporkan
Laporan Evaluasi rPB/sDG's sumatera utara kepada Dervan
Pengarah seteiah melalui pembahasan oieh Tim Pelaksana.
i). Alur Umpan Balik
Langkah T. Koor:cinator Peiaksana mer:dapatkan arahan kebijakan
riari Der,l an Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Indanesia untukdipergr-inakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode Lreritr<utn-.ya"
L.angkah S. Koordinateir Pelaksana memberikan penjabaran ar.aha:::
kei:ijakan untuk diintegrasikan dalam proses pen5,-iapan Ri{F* danRP.iMD 1:ada siklus krelikutnria_ kepada Tim trelaksana.
Langkait 9. Tim Peiaksana rnerincikan uiilpan balik yang harusdirencanakan dan dianggarkan oieh masing-masing perangkat
Daerah pada program dan kegiatan masing-masing.
4.'i, Mekanisme Monitcring dan Evaluasi Pihak Non- Pemerintah
Mekanjsrne monitc,ring dan evaluasi pihak non pernerintah, vaitiiorganisasi kernasSzarakatan dan rnedia, pelaku usaha dan filantropi, ,$erta
ai<aciemisi berhreda dengan mekanisme -vang dilakukan pada pemcrir:t-ah.
Progr"an: elan kegiatan dari pihak rion pemerintah untuk peiaksanaan
)
-J"
At.
5.
1.
2"
1tr1I .J I
pencapaian SDG's bersifat sukai'ela {voluntary}, Oleh karena itu, rnekanisme
peiaporannya pun juga bersifat sukarela" Akan tetapi, meskipun bersifat
sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat
dipertanggu ngj awabkan.
Organisasi non-pernerintah memiliki jumlah dan kapasitas yang sangat
beragam, oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yarlg
sederhana dan efisien, riai-riun tetap tidak mengurangi esensi hal -yafig
dikerjakan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme "penilaian diri sukarela"
{u*luntary sef asse sment).
Gambar 4.4Alur lnfcrmasi fuionitoring Organisasi Non Pemerintah
: Fes,xn
, FmgarahatIt
, X-**i"-u*FdaSrs*:a
&ll.ll?
lulI Fdakrana
*rllit
..ry, Kel*rNp*k- P;.
4dea*q{k : eh{ PelaPoraa
.n*rirriilr*F : 8kH Umpan foASIt
{!t r4q * : A.k1;1 kssrd}&ffi
: r-!; '-l
ai :.il**%"**
}f^ i*,^t^*, e^}J ! ---*.- ^.-.t. G iuitiail,}aiI -t ssgs'fi afii*rm*s & Media" Pelelni
U:*ha & Filaptrepi,
Adapun alur informasi monitoring dari organisasi non pemerintah
adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :
a. Alur Laporan
Langkah 1. Organisasi Ncn Pemerintah melakukan *",cluntary self
assesment atas program dan. kegiatan yang dilaksanakan, lalu
dilaporkan pada Kelompok Kerja elan disampaikan juga kepada
Sekretariat SDG's.
Langkah 2. Kelampok Kerja menerima laporan dari Organisaei Non-
Pemerintah yang teiah dikumpuLkan dan dikompilasi oieh
Sekretariat SDG's dengan format yang ditetapkan, untuk dioiair dan
divalidasi Kelompok Kerja di,rekapitulasi dan disarnpaikan kepa<ia
Tim Pelaksana.
3. Langkah 3. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan
laporan dan hasil kE'ian ke dalam suatu laporan yang utuh dan
1
ata.
152
*,-.$' &'*q-6
kemudian menyampaikannya kepada Koordinator peiaksana.
+. Langkah 4. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian ataspeiaksanaan Target TPBISDG's tingkat Daerah kepada Dewan
Pengarah 1 {satui tahun sekali dan sewaktu-w-aktu biia diperlukan"
b. Alur Umpan Balik
&{ekanisme umparr balik dilakukan untuk mewadahi pr-cses
perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja yaitu :
l,angkah 5. Kelompok Kerja dibantu sekretariat akan memberikan
umpan tralik yang bersifat teknis dan uiasan minor kepadaorganisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data,kesalahan forrnat iaporan, atau terkait dengan konsistensi data.
Langkah 6. LTmpan balik dari Dewan Pengarah / Koordinator
Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakantentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang diiaporkandan akan menjadi panduan arahan bagi pencapaian berikutnya.Langkah 7. umpan Balik dari Koordinator pelaksana merupakangabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator pelaksana danhasil kajian dan vaiidasi dari Keiompok Keda terkait hal strategis
untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi N*nPemerintah.
Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan meialuisebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yaiig dibeniuk secara ad hoc
oleh Organisasi Non Fernerintah itu sendiri yang merupakan panei
independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelernbagaan tersebutberisikan para personel yang ciiakui kompetensi, pengalaman danintegritasnya dari stakeholder herkaitan. pada akhirnya, yang paling
mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yailg telahiama bergelut di bidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang.
Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelampok Kerjayang kemudian akan diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Peiaksana akanmerj,yarnpaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasii evaluasikeseluruhan dari para stakeholder" Lalu, Koordinator Pelaksara akaamenyampaikan hasil tersebut kepada Dewan Pengarah.
11.
2"
{
lJJ
Dewan Pengarah/Koordinator
yang irersifat strategis kepada para
lebih optimal. Tim Pelaksana akan
arahan ketrijakan strategis dariuntuk Keiompck Kerja, yang
stakeholder terkait Organisasi Non
Pelaksana akan rnemkrerikan umpan baiikstakeholder untuk pencapaian SDG's yang
memberikan umpan Lralik penjabaran dariDewan Pengarah/Koordina_tor Felaksana
akan dilanjutkan disarnpaikan kepada
Pemerintah.
4.3 Jadwal Pemantauan dan Evaiuasi pencapaian TpB zafi-zazs
Jadwal waktu kegiatan pemantar,ran dan evaluasi sesuai dengan amanatPerpres 59/2OL7 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang perioriepenyampaian pelaporan, pemantauan daa evaluasi, sebagai berikut:
Enam bulan setelah Perpres 59 l7Afi diberlakukan Rencana AksiNasionai 2017-2A19 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPNlKepaiaBappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB kepada Presiden RI, yaitutanggal 1S Januari 2$18 sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkansetelalr satu tahun Perpres 59/2}fi diundangkan. Batas r,vakiu penyerahanRAD ?PB/SDG's Provin*i aclalah 10 Juli z}rc. Perpres tersebut jugamerrgamanatkan bahwa Peta Jalan TPB 2AL7 -2030 harus sudahr dapatdiselesaikan dalam kurun waktu 1,2 bulan setelah perpres sg/201?diundangkan"
Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan makapernantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 20tr8 dan pemantauanR,{D akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan denganpemantauan/evaluasi tahunan R{N. Pemantaltan Laporan pemantauan dariKementerian dan Lembaga serta dari Gubernur diharapkan dapatdisampaikan kepada Ulenteri PPNlKepala Bappenas dan Menteri Dal.am
Negeri 15 hari seteiah aktrir buian berlqenaan.
4"4 Fubtrikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Publikasi RAD TPB/SDG's Sumatera Utara akal mengacu kepadaKementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat NasionalTtrB/SDG's. Laman website scigs"bappenas.go.id sebagai media pubiik untukmelakukan rlisseminasi inforrnasi terkait dengan Peraturan, kekrijakan,kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik iainnya.
154
BAB V
PENUTUP
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Deuelopmerut
Goals (SDGs) menekankan pada pencapaian target setiap indikator yang tidak
terlepas dari upaya dan pencapaian target indikator yang lain, sehingga
pencapaian suatu tujuan tertentu menentukan keberhasilan dari tujuan yang
lainnya. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi
yang akan dilakukan baik oleh pemerinttrh maupun non-pemerintah secara
bersama-sama dengan menekankan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu "no
orue lefi behind" (tidak ada satupun yang tertinggal) serta sinkronisasi dan
integrasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan
melibatkan berbagai stakeholders yaitu pemerintah, non-pemerintah,
organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan pemangku kepentingan
terkait lainnya.
Berdasarkan prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang telah
diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka
pelaksanaan dari setiap aksi juga dipastikan untuk tidak akan meninggalkan
pihak manapun yang menjadi target dari setiap indikator. Lebih lanjut
dibutuhkan mekanisme monitoring yang inklusif pada pencapaian target dan
indikator pada prograrnlkegiatan pemerintah maupun non-pemerintah
(lampiran matriks I,ll, dan III). Oleh karena itu, dokumen Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan f Sustainable Deuelopment Goals
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AD - 2023 ini merupakan dokumen yang
masih terbuka untuk dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah
dan non-pemerintah sesuai dengan dinamisasi perkembangan nasional
maupun global menggl-rnakan metode konsultasi serta partisipasi pubiik dan
pemangku kepentingan terkait.
RAHMAYADI
155
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda Pr"ovinsi Sumatera Utara, 2018.
Pemba*gunan Daerah {RKPDI Prr:vinsi
Feraturan Presiden Repui:likjanuari 2015, tentang
Nasianal Tahun 2015 -Tahun 2013 Nomor 3.
Rancangan Ar,rral Rencana iie4aSurnatera Utara Tahun 20i9"
indonesia Nomor 2 Tahun 20i5 Tanggai IRencana Pemtrangunan Jangka Menengah
20iq. Lemtraran Negara Repubiitr< Indonesia
Bappenas, 2O18. Rencana
Berkeianjutan, 20 76-2A23.
Aksi Nasional Tujuan Pembangiinayl
Peraturan Daerah Frovinsi Sumatera Utara No I Tahun ZAfi Tentang
PeruLrahan Atas Peraturan Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 25
Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 201.7 Tanggal 10 Juii2Ol7 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Lembaran l{egara P..epublik Indcnesia Tahun 2fr17 }.lomci"
136.
BPS Sumatera Utara, Statistik l)asar, Garis Kemiskinan dan PendudukiViiskin di Provinsi Sumatera Utara, 20 1 3-20 iB.
BPS Sr.rmatera Utara 2018. Berita resmi statistic. Pola pangan harapan Tahun1f\1A at\"1 '7L\JL\).4\}LI" . BPS Sumatera Utara. 2A]7. Indikatr:r Sirategis. Nilai T'uka::
Petani, Mei 2017.
BP*a Sumatera lJtara, 2AI7. Indikator Strategis. Produksi Padi, Jaguing"
Kedeler:r Ubi Fial'u dan Ubi Jatrar di Sumatera Utara
BPS Sumatera Utara, 20i8. S'uatistik l)asar. Angka partisipasi murni tAPMiu-lenurr-rt kabupaten/kota dan jenjang pendidikan tahun 2A1 i * 201?"
BP$ $urnatera Utara, 2018. Stratistik Dasar. indeks Kedalaman Kemiski:ran
Menurut Kabi-rpatenf Kota r1i Sr-rmarera Urara, 2005-2016"
Bljg. $r-tmatera l-trta.ra. 2018. Statistik Sektoral. -iumla-h Peserta gE !i:"ia
Berdasarkan Feserta KB Aktif dan Peserta KB Baru di Sumaier-a {-itara."
156
2018.
Dinas Kelautan dan Ferikanan, 2018, Laporan Kinerja Kementrian Kelautan
Perikanan.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2A17. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban {LKPJ} Dinas Kesehata Provinsi $umatera Utara
Tahun 2016.
Einas Lingkungan Hidup, 2018, Data Perusahaan Peserta PROPER.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara, 2018, Data indeks Pemhangunan Gender.
Dinas Pendidikan Provinsi $umatera lJtara, 2017 " Data Pokok
Pendidikan/Dapodik. Kementrian Kesehatan RI, 2016. Prafil Kesehatan
Indonesia tahun 2O16.
Kernentrian Sosial RI, 2A17. Basis Data TerpaCu Penduduk Miskin di
Indonesia"
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2A17. Laporan Keteranga:r
Fertanggungjawaban iLKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
20L7.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak iP2TP2A)
Surnatera Utara, 2G18. Angka. Kekerasan seksual dan kekerasan dalarn
rumah tangga iKDRT) di Wiiayah Sumatera Utara pada tahun 2017 .
t57
