Sitem Hukum dan

Peradilan

Nama Kelompok:Aminatus SholikhahDevi Anggella C.

Heni Mai C.

Lailatul ilmiahNur Rohmat C.

X-TPHP 2SMK NEGERI 1 PURWOSARI

A.Pengertian HukumPengertian Hukum menurut beberapa ahli: Prof. Mr. E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakn tugasnya. Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yangpelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

Drs. E. Utrecht, S.HHukum adalah himpunan peratuan

( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. S.M. Amin, S.H

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalampergaulan manusia. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H

Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat,yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.

Soediman Kartohadiprojo(pengantar Tata Hukum Indonesia)

Hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.

Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat-syaratyang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Plato

Hukum merupakan peraturan peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

AristotelesHukum adalah kumpulan peraturan yang

tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

B. Penggolongan Hukum1.Berdasarkan Sumbernya a.Hukum Undang-Undang,

yaitu hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. b.Hukum adat atau hukum kebiasaan

yaitu Hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. c.Hukum yurisprudensi

yaitu Hukum yang terbentuk dari keputusan pengadilan.

d.Hukum Traktatyaitu Hukum yang ditetapkan oleh

negara-negara didalam suatu perjanjian antar negara. e.Hukum doktrin

yaitu Hukum yang berasal dari pendapatpara ahli hukum terkenal.

2.Berdasarkan wujudnya a.Hukum tertulis,

yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. b. Hukum tidak tertulis,

yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).3.Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya a.Hukum Lokal

yaitu Hukum yang hanya berlaku didaerah tertentu saja(hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya). b.Hukum nasional

yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia,

Mesir dan sebagainya). c.Hukum internasional,

yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang,hukum perdata internasional,dan sebagainya).4.Berdasarkan Tempat berlakunya a.Hukum Nasional

yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. b.hukum Internasional

yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dunia internasional. c,Hukum Asing

yaitu hukum yang berlaku dalam wilayahnegara lain. d.Hukum Gereja

yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya.

5.Berdasarkan sifatnya a.Hukum yang memaksa

yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai

paksaan mutlak. b.Hukum yang mengatur

yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.6.Berdasarkan isinya a.Hukum Publik

yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum/publik. b.Hukum privat

yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi.7.Berdasarkan Cara mempertahankan a.Hukum Material

yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat,antar anggota masyarakat dengan penguasa negara,antar masyarakat,dengan penguasa negara. b.Hukum Formal

yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara

menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain.

C. Sumber Hukum Formal danSumber Hukum Material a.Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal merupakan perwujudan dan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukumitu sendiri.Jenis-jenis hukum formal:

1.undang-undangsuatu peraturan negara yang mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat,diadakan,dandipelihara oleh penguasa negara.

2.Kebiasaan(Hukum Tidak Tertulis)Kebiasaan yaitu perbuatan yang

diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat.

3.Yurisprudensiyaitu keputusan hakim terdahulu

terhadap suatu perkara yang tidak diatu oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkaranyang serupa.

4.Traktatyaitu perjanjian yang dibuat oleh dua

negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.

5.Doktrinyaitu pendapat dari pra ahli hukum

terkemuka yang dijadikan dasar atau asas asas poenting dalm hkum dan penerapannya.

b.Sumber hukum materialSumber hukum material adalah keyakinan dan persaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.Sumber materi hukum material antaralain terdiri dari nilai agama dan kesusilaan,kehendak tuhan,akal budi dan jiwa bangsa.

D.TATA HUKUM INDONESIA

Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi yang objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hulum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untukmempertahankan, memelihara, dan melaksankan tata tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tsb. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman padaUUD NRI tahun 1945, dan pelaksanaan tata huku tersebut dapat dipaksakan oleh alat alat negara yang diberi kekuasaan.

Tata hukum Indonesia dapat dilihat dalam :

1. Proklamasi kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.

2. Pembukaan UUD 1945:”atas berkat Allah yang Maha Esa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas ,......................disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suuatu susunan NRI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan............”

Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut:

1. Menjadikan Indonesia sebagai negarayang merdeka dan berdaulat.

2. Pada saat itu jugamenetapkan tata hukum Inddonesia. Di dalam UUD itulah tercantu tata hukum Indonesia.

E. LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Salah satu unsur yang menentukan dalampenegakan hukum (law enforcement) adalah institusi pengadilan. Karena selain sebagai penentu akhir terhadap setiap konflik hukum (perkara), institusi pengadilan juga memiliki kewenangan dalammemutus sengketa yang belum ada undang-undang yang mengaturnya (yurisprudensi). Berikut ini adalah klasifikasi lembaga peradilan yang ada di Indonesia:

1.Peradilan Sipil

•   Peradilan umum ( pengadilan negeri: kota, peradilan tinggi: ibu kota provinsi, mahkamah agung: ibukota negara)

Peradilan khusus (peradilan agama, peradilan syariah Islam NAD, peradilan tatausaha negara, mahkamah konsttitusi).

2. PERADILAN MILITER:

a. Pengadilan militer

b. Pengadilan militer tinggi

c. Pengadilan militer utama

d. Pengadilan militer pertempuran

Badan-Badan peradilan di atas mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengankompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari :

1. Kompetensi relatif kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam menghadapi suatu perkara.

2. Kompetensi absolut kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan.

f. ALAT KELENGKAPAN NEGARAAlat kelengkapan negara terbagi menjadi 5, yaitu:

1. Peradilan Umum Pengadilan Umum termasuk di

dalamnya Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung, yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).Pengadilan umum terddiri dari:

a. Pengadilan Tinggi

b. Pengadilan negeri

c. Mahkamah agung

2. Peradilan agama

Peradilan agama di atur dalam UU RINo. 7 thn. 1989 tentang peradlan agama. Kekuasaan kehakiman di linkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan pengaddilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilanagama berpuncak pada Mahkamah Agung.

3. Peradilan tata usaha negara

Pada awalnya, Peradilan tata usaha negara di atur dalam UU RI No. 5 thn. 1986, kemudian UU tsb dirubah dengan UU RI No. 9 thn. 2004 tentang Perubahan atas

UU RI No. 7 thn. 1989 tentang peradilan Tata Usaha Indonesia. Kekuasaan kehakimandi lingkungan peadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.

4. Peradilan Militer

Peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh:

a.Anggota TNI dan Polri;

b.Seseorang yang menurt Undang-Undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI danPolri;

c.Anggota Jawatan/golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polri menurut

Undang-Undang.

G. TINGKAT,PERANAN,DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN1. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Pengadilan tingkat pertama untuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer berkedudukan di daerahtingkat Kabupaten/Kota.

2. PENGADILAN TINGKAT KEDUA

. Pengadilan tingkat kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan Undang-Undang. Daerah hukum Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) berkedudukan di ibu kota provinsi.

3. PENGADILAN TINGKAT KETIGA

Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi, berkedudukandi ibu kota Negara Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua Muda yang dibantu oleh

beberapa Hakim Anggota.

H. Sikap Taat Terhadap Hukum

Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memenuhi rasakeadilan manusia.Sikap taat berarti tunduk terhadap suatu ketentuan.Sikap taat diwujudkan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan.Dengan demikian sikap taat terhadap hukum adalahtunduk terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku,dengancara memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal yang dilarang hukum.

Contoh perwujutan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari:a.Mematuhi peraturan lalu lintas

misalnya:berkendara di lajur kiri,memakai atribut keselamatan berkendara.b.Mematuhi peraturan yang berkaitan

dengan interaksi masyarakat.Misalnya:tidak mencuri,tidak

menganiyaya,tidak melukai perasaan orang lain.c.Mematuhi peraturanyang berkaitan dengankewarganegaraan

Misalnya:membuat KTP bagi yang telah berusia 17 tahun,membayar pajak.

I. Contoh Perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2(dua) jenis gugatan perdata yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pasal 1365dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut. “Setiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdata).

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan

mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. (1367 KUHPerdata).

Contoh Perbuatan melanggar hukum:a.Mencurib.KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)c.Pembunuhand.Perbuatan asusilae.Korupsi,Nepotisme,Kolusi,dll.

J. Macam-macam Sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku

1.Sanksi Administrasi Contoh:berupa

denda,peringatan,pembekuan izin,dan pencabutan izin.

2.Sanksi Perdata Contoh:berupa ganti rugi

3.Sanksi Pidana Contoh:berupa kurungan

(penjara),atau denda senilai hukuman

penjara tersebut. Sanksi atau hukuman diatur dalam pasal 10 KUHP(Sanksi Pidana)yang mencakuphukuman mati,hukuman penjara,serta hukuman tambahan.

a.Hukuman MatiMerupakan jenis hukuman terberat.

b.Hukuman Penjara Dapat berupa hukuman seumur

hidup,hukuman sementara waktu(setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya1 tahun),seta hukuman kurungan(setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari).c.Hukuman tambahan

Terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu,dan pengumuman keputusan hakim.

Selain sanksi pidana berupa hukuman,pelaku dan keluarga pelanggar hukum juga akan merasakan sanksi sosial dari masyarakat.

K. Korupsi dan Dasar HukumPemberantasannya.

Pengertian Korupsi:Dari bahasa latin yaitu “corruption”

yang merupakan bentuk kata kerja dari corrumpere yang artinya busuk atau rusak.Menurut Transparency international korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politsi maupun pegawai negara yang tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka.

Dasar Hukum Pemberantasannya:a.Undang-Undang RI No.3 Tahun 1971

tentang pemberantasan korupsi.b.Undang-Undang RI No.28 tahun 1999

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme.

c.Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

d.Peraturan pemerintah RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-UndangRI No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana

korupsi.e.Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun

2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

f.Undang_undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian uang.

g.Undang-Undang RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

h.Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Unite Nations Convention Against Coruption,2003(Konfensi Perserikatan PBB Anti Korupsi,2003)

i.Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.

L. KLASIFIKASI PERBUATAN KORUPSI

• Tindak pidana korupsi korupsi pada dasarnya di kelompokkan menjadi:

A.Kerugian keuangan negara

korupsi adalah tindakan yang melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.(UU No. 31 tahun 1999pasal 2 ayat 1).

korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.(UU No. 31 tahun 1999 pasal 2 {ayat 1}).

B. Penyuapan Korupsi adalah tindakan menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara . Hal ini sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Korupsi adalah memberi hadiah, sesuatu, atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena jabatannya. Hal ini sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 pasal 5 (2), pasal 6(1) huruf a, pasal 6 (1) huruf b, pasal 6 (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c,pasal 12 huruf d, dan pasal 13.C. Penggelapan dalam jabatan Korupsi adalah menggelapkan atau membiarkan penggelapan atas uang atau surat berharga. Hal ini sesuai dengan UU No.

31 tahun 1999 pasal 8.

Korupsi adalah memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Hal ini sesuai denganUndang-Undang No.31 tahun 1999 Pasal 9. Korupsi adalah menggelapkan, menghancurkan, merusakkan bukti .Hal ini sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 Pasal 10huruf a.

Korupsi adalah membiarkanorang lainmenghilangkan,menghancurkan,merusakkan,atau membuat tidak dapat dipakainya barang bukt.(UU no.31 tahun 1999 Pasal 10 huruf b)

Korupsi adalah membantu orang lain menghilangkan,menghancurkan,merusakkan,atau membuat tidak dapat dipakainya barang bukti (UU No.31 Tahun 1999 pasal 10 huruf c)

D. Pemerasan Korupsi adalah memaksa

seseorang membarikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 pasal 12 huruf e.

Korupsi adalah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukepada kas umum, seolah-olah pegawainegeri dan penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya.Hal ini sesuai UU No. 31 tahun 1999pasal 12 huruf f.

Korupsi adalah meminta, ataumenerima pekerjaan atau penyerahan barangg, seolah-olah merupakan utang kepada dirimya.(UU No. 31 tahun 1999 pasal 12 huruf g.)

E. Perbuatan curang Korupsi adalah perbuatan

curang. (UU No. 31 tahun 1999 pasal

7 (1)huruf a dan c). Korupsi adalah membuiarkan

perbuatan curang. Hal ini sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 pasal 7(1) huruf b dan d, serta pasl 7 (2) dan pasal 12 huruf h.F. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Korupsi adalah perbuatan turut sertaa dalam pengadaan barangyang diurusnya. Hal ini sesuai dngan UU No. 31 tahun 1999 pasal 12huruf f.G. Gratifikasi

Korupsi adalah penerimaan gratifikasi (hadiah uang dan sebagainya)diluar gaji yang telah ditentukan.Dasar hukumnya UU No.31 Tahun 1999 Pasal 12 B(1),UU No.31 Tahun 1999 Pasal 12 C (2),UU No31 tahun 1999 Pasal 12 C (1).

M. Contoh Kegiatan Korupsi Kasus Nazaruddin “Kasus Nazar ini adalah sampel kasus

korupsi politik yang sangat sempurna dari

aspek pelaku, modus operandinya dan tentusarat kekuasaan. Bahwa memang, ada kejanggalan dalam kasus Nazaruddin,”

Kasus Gayus Tambunan didewan perpajakan.

Kasus Sogok menyogok untuk masuk pegawai negeri sipil (PNS).

N. CONTOH SIKAP ANTI KORUPSIKejujuran

- adalah nilai yang sudah tidak terlalu dijunjung tinggi oleh masyarakat

• Pendidikan/Ajaran

- Agama / pendidikan yang dapat pula menumbuhkan sikap jujur.

• Tanggung jawab

- Berarti menanggung apa yang menjadi akibat dari perbuatan kita.

• Bersikap kritis

- adalah menyikapi segala sesuatu berdasarkan pikiran yang matang danlogis

O. Macam-macam gerakan danOrganisasi anti korupsiBerikut ini contoh macam-macam gerakan dan organisasi anti korupsi:1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara).2. OAK (Organisasi Anti Korupsi)3. ICW (Indonesian Corruption Watch)4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi)5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)6. MTI (Masyarakat Tra nsparansi Indonesia)7. TII (Transparency International Indonesia.

P. Sikap anti korupsiSikap anti korupsi adalah perwujudan

perilaku yang taat terhadap hukum yang telah ditentukan.

Pengertian Anti Korupsi

Anti korupsi adalah sikap tidak mendukung, tidak suka, dan tidak senang terhadap adanya korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Sumber : "http://id.wikipedia.org/w/index.php?

title=Korupsi&oldid=4896235" Kategori:

Halaman ini terakhir diubah pada 22.20, 31 Oktober 2011.

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

Posted by budi setyawan in Keperdataan Pustaka: Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam

setengah, Volume 3 edited by Hadi Soesastro, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Sebagian besar dari isi artikel ini diambil dari halaman wikipedia berbahasa Inggris yang setara. Referensi berikut ini disebutkan oleh artikel berbahasa Inggris tersebut:

Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston (2004), Corruption Around the World: Evidence from a Structural Model

http://putracenter.net/2009/02/16/definisi-hukum-menurut-para-ahli/ http://www.scribd.com/doc/34169341/12/Penggolongan-Hukum http://velanthin.blogspot.com/2011/03/sumber-hukum.html Budiyanto MM.2004.KEWARNEGARAAN.Jakarta: Erlangga