KEADILAN SOSIALKelompok 5a

Ardian Tri Setyaningsih (13/347972/PA/15407)

Kristina Widhi Prasetyanti (13/346524/PA/15147)

Siti Roofi'ah (13/348043/PA/15427)Siti Shofiyyah (13/350065/PA/15614)

Tito Dwi Hidayat (13/347878/PA/15385)

quotes

Alenia keempat Pembukaan UUD 1945

Kedua sila yaitu sila keempat dan kelima dihubungkan dengan kata serta

“...kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

keterkaitan keduasila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip

“sosio-demokrasi”

Perspektif

historis

Pengalamannya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara

Teoritis komparat

if

Perspektif historisMasyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan dalam dada keyakinan bangsa Indonesia.

Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan “Gemah ripah loh jinawi,tata tentrem kerta raharja”

Gema keadilan dan kemakmuran dalam sanubari rakyat Indonesia itu berdimensi

“kenangan” dan “harapan”.

Sejarah perekonomian

Perekonomian Indonesia pra-modern

Perekonomian Indonesia masa pra-kolonia

perekonomian liberal

Negosiasi Konsepsi Keadilan menuju Sosialisme ala Indonesia Invasi kapitalisme dan imperalisme berdampak buruk bagi perekonomian rakyat Indonesia.

Perekonomian kolonial melahirkan dualisme ekonomi.

Salah satu mekanisme pertahanan diri yang dikembangkan adalah “Kebencian Politik” (Political Resentment).

Pada awal abad ke-20, muncul pelbagai perkumpulan “Kaum Mardhika”.

Idealisasi pada gagasan sosialisme mulai dikumandangkan oleh generasi awal inteligensia Indonesia yang lahir sebelum abad ke-20.

USAHA MEMBUMIKAN SOSIALISME DALAM KENYATAAN SOSIAL-HISTORIS NEGERI INI, YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN APA YANG DISEBUT SEBAGAI SOSIALISME ALA INDONESIA. USAHA TSB BERKEMBANG SEIRING DENGAN KEMUNCULAN GENERASI BARU INTELIGENSIA BAIK YANG BERKULIAH DI EROPA MAUPUN DI DALAM NEGERI.

Dalam Negeri : Soekarno

Luar Negeri : Moh. Hatta

keadaan kapitalisme di Eropa berbeda dengan keadaan kapitalisme di Indonesia

persatuan dan kerjasama adalah sokoguru dalam usaha merebut kedaulatan dan keadilan ekonomi

Sjahrir menuliskan pelbagai bentuk intervensi negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial

Keadilan Sosial dalam Perumusan Pancasila dan Konstitusi

Panca Dharma Pasal 2Kita mendirikan Negara Indonesia, yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Maka negara hanya bisa adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakya kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran zaman.

Pokok Pikiran UUD 1945Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar aas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11 JuliPanitia Perancang Hukum Dasar: Soekarno

Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air: Abikoesno Thokrosoejoso.

Panitia Perancang Keuangan dan

Ekonomi: Mohammad Hatta

Usaha bersama atas dasar Kekeluargaan:

KOPERASI

Perspektif teotitis-komparatis

Demokrasi politik – demokrasi ekonomi

Tuan - HambaIndividualisme - Liberalisme

Kapitalisme - imperialisme

Pemikiran Keadilan Ekonomi pra-MerkantilisPada masa pra-merkantilis, terdapat tradisi kuno Graeco-Romawi. Dalam masa ini terjadi pergumulan tentang keadilan ekonomi. Tantangan atas keadilan ekonomi mucul manakala terjadi ketimpangan dalam sistem produksi dan sistem distribusi yang dilegitimasi oleh sistem sosial politik yang ada. Hal ini menjadi perhatian filsuf moral antara lain Aristoteles yang mengajukan dua konsep keadilan yakni keadilan komutatif (commutatif justice)menyangkut keadilan dalam harga pertukaran, dan keadilan distributif (distributive justice) yang menyangkut pendapatan yang layak bagi setiap orang.

Doktrin Ekonomi Universal. pertama, keyakinan stoic yang bersifat kosmopolitan, yang meyakinan persaudaraan universal umat manusia,

kedua, keyakinan akan manfaat perdagangan dan pertukaran barang bagi umat manusia

ketiga, keyakinan bahwa sumber daya perekonomian dunia didistribusikan secara tidak merata,

keempat, keyakinan akan intervensi ilahiah, bahwa Tuhan sengaja bermaksud mempromosikan

kerjasama komersial dan perdamaian antar manusia.

Ketika Eropa memasuki zaman kegelapan, dibelahan dunia lain, perdaban Islam, China, dan Nusantara memasuki zaman kegemilangan.

Pemikiran (Keadilan) Ekonomi Merkantilis Doktrin merkantilis bukan saja merupakan suatu epos besar dalam pemikiran ekkonomi, tetapi juga menyediakan latar bagi kemunculan pemikiran perdagangan bebas. Doktrin ini berkembang lebih jauh karena topangan para filsuf hukum alam (natural law) yang semula diperkenalkan oleh Aquinas.

Memasuki abad ke-17, para penulis Inggris mulai mengembagnan perspektif yang luas mengenai perdagangan, berangkat dari ide-ide para pemikir skolastik dan hukum alam. Dua kondisi lingkungan ekonomi internasional yang membentuk pemikiran merkantilis kontemporer tentang perdagangan yaitu ekspansi cepat perdagangan dunia , dan eksplorasi seberang laut, serta bangkitnya negara bangsa sebagai entitas politik.

Pemikiran (Keadilan) Ekonomi Pasca-MerkantilisDoktrin yang muncul: liberalisme klasik (classical liberalism). Libertarianisme (libertarian capitalism) Revisionisme Negara kesejahteraan (welfare-state). Teori keadilan

Menurut teori keadilan ini, intinya setiap orang harus diperlakkan secara setara. Disini institusi negara memainkan peranan penting. Prinsip keadilan yang terkandung pasal ke-5 Pancasila, dengan prinsip negara kesejahteraan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 (pasal 23, 27, 31, 33 dan 34) memiliki resonansi yang kuat. Sejak awal para pendiri bangsa ini ingin menempatkan sistem ekonomi dan keadilan dalam titik ideal keseimbangan antara peran negara (sosial) dan peran individu (swasta), hak dan kewajiban, serta antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut alam pemikiran Pancasila, semangat kekeluargaan yang bersifat tolong-menolong merupakan jalan keluar atas kelemahan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme dan atatismen.

MEMBUMIKAN KEADILAN SOSIAL DALAM KERANGKA PANCASILA

Peran negara dalam

keadilan sosial

Relasi yg adil

Pengembangan

struktur

Dukungan pengambila

n keputusan

Prses fasilitasi

Bentuk keadilan

Bentuk keadilan

Keadilan tukar

menukar

Keadilan sosial

Keadilan distributi

f

Sistem ekonomi pancasila

Ketuhanan YME (adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama bukan materialisme)

Kemanusiaan (keadilan ekonomi yang humanistik, adil dan beradab)

Persatuan (berdasarkan sosio – nasionalisme Indonesia)

Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, mengutamakan hajat hidup bersama)

Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama)

Ciri sistem ekonomi pancasila Demokrasi ekonomi dikerjakan semua orang

Ciri kerakyatan (memperhatikan penderitaan rakyat)

Kemanusiaan (tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia)

Religius (menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya)

Sistem ekonomi pancasila berada dalam 3 level

ontologis •Pancasila landasan ideal dan UUD 45 landasan konstitusional

epistemologis •Keadilan ekonomi dalam kerangka keseimbangan

Aksiologis •Kesenjangan sosial diatasi dengan kooperasi

Komponen sistem ekonomi pancasila yang bersifat kooperasi

Kepemilikan sumber daya Pelaku ekonomi Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi

Tujuan yang ingin dicapai

2 sendi kooperasi : solidaritas dan

individualisme