Embed Size (px)
Citation preview
JAWABAN NO. 1.
Filosofis dasar yang tepat untuk seorang guru PTK adalah :
1. Guru merupakan agen pembaharuan
2. Guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat
3. Guru sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi
subyek didik untuk belajar
4. Guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar subyek didik
5. Pendidik tenaga kependidikan dituntut untuk menjadi contoh dalam
pengelolaan proses belajar mengajar bagi calon guru yang menjadi subyek
didiknya
6. Guru bertanggung jawab secara professional untuk terus menerus
meningkatkan kemampuannya
7. Guru menjujung tinggi kode etik professional.
Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar
yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari
kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar
kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PTK adalah:
• Kompetensi Pedagogik
• Kompetensi Kepribadian
• Kompetensi Sosial
• Kompetensi Profesional
Kompetensi Pedagogik
1. Pemahaman wawasana atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi hasil belajar
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya
Kompetensi Kepribadian
1. Mantap
2. Berakhlak mulia
3. Arif dan bijaksana
4. Berwibawa
5. Stabil
6. Dewasa
7. Jujur
8. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
9. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri
10. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
Kompetensi Sosial
1. Berkomunikasi lisan, tulisan, isyarat
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan
norma serta sistem nilai yang berlaku
5. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat
kebersamaan
Kompetensi Profesional
• Kemampuan guru dalam pengetahuan isi (content knowledge)
penguasaan:
1. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi
program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata
pelajaran yang diampu
2. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni
yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren
dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok
mata pelajaran yang diampu
Ada 3 komponen yang perlu didalam kurikulum untuk menghasilkan para guru
PTK:
(1) Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan
Kependidikan;
(2)Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional sesuai materi
pembelajaran;
(3) Pengembangan Profesi.
� Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan
Kependidikan, yang terdiri atas,
Sub Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran :
1. Menyusun rencana pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran
3. Menilai prestasi belajar peserta didik.
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta
didik.
Sub Komponen Kompetensi Wawasan Kependidikan
5. Memahami landasan kependidikan
6. Memahami kebijakan pendidikan
7. Memahami tingkat perkembangan siswa
8. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi
pembelajarannya
9. Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan
10. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan
� Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional, yang terdiri atas :
11. Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran
� Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi terdiri atas :
12. Mengembangkan profesi.
JAWABAN NO. 2
Kepemimpinan dalam suatu lembaga PTK dapat diartikan :
o Kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu
dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial
o Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan meng-handel orang lain untuk
memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan
kerja sama yang besar, kepemimpinan merupakan kekuatan
semangat/moral yang kreatif dan terarah.
Yang disebut pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin.
Model-model Kepemimpinan :
o Model Otokratik
Semua ilmuan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik
mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai
karakteritik yang negatif.
o Model Paternalistik
Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang
bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri utama
masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para
anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan.
o Model Kharismatik
Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria
kepemimpinan yang kharismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas
yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh
pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang
pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak
pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan
secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.
o Model Laissez Faire
Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar
dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang
yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi,
sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh
masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.
o Model Demokratik (Model Kepemimpinan yang paling tepat untuk
kepentingan suatu lembaga PTK)
Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku
koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi.
Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian
rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan
kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.
Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan
tingkatnya.
Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung
harkat dan martabat manusia
Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti.
Untuk mengembangkan kepentingan dan kemajuan suatu lembaga PTK
seorang pemimpin harus ;
1. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
o Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam
hirarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu
berpikir dan bertindak secara generalis.
o Kemampuan Bertumbuh dan Berkembang
o Sikap yang Inkuisitif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang
mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat
pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan dan keinginan untuk mencari
dan menemukan hal-hal baru.
o Kemampuan Analitik, efektifitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada
kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional,
melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan
berpikir yang diperlukan dalah yang integralistik, strategik dan
berorientasi pada pemecahan masalah.
o Daya Ingat yang Kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan inteletual
yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya,
salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.
o Kapasitas Integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan
memiliki pandangan holistik mengenai orgainasi.
o Keterampilan Berkomunikasi secara Efektif, fungsi komunikasi dalam
organisasi antara lain : fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi
penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.
o Keterampilan Mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan
untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan
perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.
o Rasionalitas, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang semakin
besar pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk
berpikir. Hasil pemikiran itu akan terasa dampaknya tidak hanya dalam
organisasi, akan tetapi juga dalam hubungan organisasi dengan pihak-
pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut.
o Objektivitas, pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai
bapak dan penasehat bagi para bawahannya. Salah satu kunci keberhasilan
seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada
kemampuannya bertindak secara objektif.
o Pragmatisme, dalam kehidupan organisasional, sikap yang pragmatis
biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut : pertama, kemampuan
menentukan tujuan dan sasaran yang berada dalam jangkauan kemampuan
untuk mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang
realistik tanpa melupakan idealisme. Kedua, menerima kenyataan apabila
dalam perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.
o Kemampuan Menentukan Prioritas, biasanya yang menjadi titik tolak
strategik organisasional adalah “SWOT”.
o Kemampuan Membedakan hal yang Urgen dan yang Penting
o Naluri yang Tepat, kekampuannya untuk memilih waktu yang tepat untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
o Rasa Kohesi yang tinggi, :senasib sepenanggungan”, keterikan satu sama
lain.
o Rasa Relevansi yang tinggi, pemimpin tersebut mampu berpikir dan
bertindak sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi
tinggi dan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran
organisasi.
o Keteladanan, seseorang yang dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan
teladan dalam sikap, tindak-tanduk dan perilaku.
o Menjadi Pendengar yang Baik
o Adaptabilitas, kepemimpinan selalu bersifat situasional, kondisonal,
temporal dan spatial.
o Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara
bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan
kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup
yang dianut oleh seseorang.
o Ketegasan
o Keberanian
o Orientasi Masa Depan
o Sikap yang Antisipatif dan Proaktif
2. Memiliki kompetensi :
o Visualizing. Pemimpin mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang
hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal itu akan dapat
dicapai.
o Futuristic Thinking. Pemimpin tidak hanya memikirkan di mana posisi bisnis
pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada
masa yang akan datang.
o Showing Foresight. Pemimpin adalah perencana yang dapat memperkirakan
masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa
yang ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan teknologi, prosedur,
organisasi dan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi rencana.
o Proactive Planning. Pemimpin menetapkan sasaran dan strategi yang spesifik
untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin mampu mengantisipasi atau
mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat
untuk menanggulangi rintangan itu
o Creative Thinking. Dalam menghadapi tantangan pemimpin berusaha mencari
alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang dan
masalah. Pemimpin akan berkata “If it ain’t broke, BREAK IT!”.
o Taking Risks. Pemimpin berani mengambil resiko, dan menganggap
kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran.
o Process alignment. Pemimpin mengetahui bagaimana cara menghubungkan
sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera
menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi.
o Coalition building. Pemimpin menyadari bahwa dalam rangka mencapai
sasara dirinya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam
maupun ke luar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk bekerjasama
dengan berbagai macam individu, departemen dan golongan tertentu.
o Continuous Learning. Pemimpin harus mampu dengan teratur mengambil
bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan lainnya, baik di
dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin visioner mampu menguji setiap
interaksi, negatif atau positif, sehingga mampu mempelajari situasi. Pemimpin
mampu mengejar peluang untuk bekerjasama dan mengambil bagian dalam
proyek yang dapat memperluas pengetahuan, memberikan tantangan berpikir
dan mengembangkan imajinasi.
o Embracing Change. Pemimpin mengetahui bahwa perubahan adalah suatu
bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Ketika ditemukan
perubahan yang tidak diinginkan atau tidak diantisipasi, pemimpin dengan
aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan
tersebut.
JAWABAN NO 3.
Bentuk struktur organisasi yang efektif pada sistim keuangan :
POSISI JUNIOR
Analis Keuangan (Financial Analyst)
Analis keuangan membantu proses pengambilan keputusan badan usaha. Mereka
mengumpulkan dan memproses informasi keuangan dan menyiapkan analisis
keuangan. Pekerjaan ini mencakup studi penganggaran modal, analisis alternatif
pembiayaan jangka panjang, studi kebijakan struktur modal, studi kebijakan
dividen, dan analisis merger. Secara lebih mendalam, seorang analis yang
kompeten seharusnya mampu melakkan studi mencakup setiap masalah
keuangan.
Analis Kredit (Credit Analyst)
Sebagai tambahan untuk kelompok generalis, ada analis keuangan lain yang lebih
khusus. Salah satunya adalah analis kredit. Mereka bertugas menilai kemampuan
kredit dari para pelanggan badan usaha yang mengajukan kredit. Analis kredit ini
berguna bagi badan usaha ketika mengambil putusan untuk memberikan kredit.
Manajer Kas (Cash Manager)
Manajer kas mengelola investasi badan usaha pada kas. Tugas ini mencakup
pembandinganhasilatas sekuritas-sekuritas jangka pendek, pembelian
sekuritas-sekuritas jangka pendek, dan pemantauan investasi tersebut untuk
membuat badan usaha yakin tetap berinvestasi pada sekuritas – sekuritas kapan
saja yang memuaskan tujuan investasinya.
POSISI LEBIH SENIOR
Asisten Bendahara (Assistant Treasurer)
Sebuah badan usaha yang besar biasanya mempunyai lebih dari satu
asistenbendaharawan. Badan usaha itu secara khusus membagi tanggung jawab
para
asisten bendaharawan tersebut. Misalnya, seorang asisten
bendaharawanmenangani pengoperasian bendaharaan internasional,asisten yang
lain menangani kebijakan keuangan, dan lainnya lagi menangani
manajemenmodal kerja.
Manajer dari Analisis Keuangan Badan Usaha (Manager of Corporate
Financial Analyst)
Banyak badan usaha telah menemukan bahwa menjamin analisis keuangan
berkualitas tinggi adalah sangat penting jika mereka menempatkan orang
khusus untuk menangani tugas tersebut.
POSISI SANGAT SENIOR
Manajer Risiko (Risk Manager)
Sudah banyak badan usaha sedang menugaskan manajer bertanggung jawab
terhadap pengelolaan risikosuku bunga,risikonilai tukar, dan risiko komoditas
yang dihadapi badan usaha. Para manajer itu bertangung jawab
untuk menguantifikasi risiko-risiko inidan merancang serta mengimplemen-
tasikan strategi untuk mengelolanya
Manajer Dana Pensiun (Pension Fund Manager)
Individu ini selain mengelola investasi dana pension badan usaha juga memilih
dan memantau kinerja para manajer investasi di luar badan usaha.
Direktur Pelaporan Keuangan (Director of Financial Reporting)
Badan usaha yang memperdagangkan saham-sahamnya kepada publik harus
memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh undang-undang
pasar modal. Direktur pelaporan keuangan harus menjamin laporan yang
memenuhi standar-standar tersebut.
POSISI YANG SANGAT SENIOR
Kepala Pejabat Keuangan (Chief Financial Oficer)
Kepala pejabat keuangan adalah pejabat yang terakhir bertanggung jawab
terhadap semua aspek keuangan dari operasi badan usaha, mencakup putusan
sehari-hari dan jangka panjang. Seringkali, kepala pejabat keuangan meningkat
menjadi kepala eksekutif badan usaha
Manajer Keuangan (Treasurer)
Manajer keuangan biasanya bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan
badan usaha sehari-hari. Manajer Keuangan berhubungan dengan setiap aliran
dana baik ke dalam maupun ke luar badan usaha. Manajer Keuangan bekerja
sangat dekat dengan CFO dan melaporkan pekerjaannya kepada CFO
Kontroller (controller)
Kontroler biasanya bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi auditing, akunting
manajemen, dan pelaporan keuangan. Di kebanyakan badan usaha, fungsi
perbendaharaan dan pengendalian saling melengkapi satu sama lain. Seperti
halnya bendaharawan, kontroler juga bekerja sangat dekat dengan CFO dan
melaporkan pekerjaannya kepada CFO
Wakil Presiden Pengembang Badan Usaha (Vice President of Corporate
Development)
Posisi ini tidak mempunyai suatu nama jabatan yang konsisten. Beberapa badan
usaha menyebutkan sebagai wakil presiden perencanaan badan usaha (vice
president of corporate planning). Posisi ini mencakup perencanaan keuangan.,
jangka panjang, strategi badan usaha, merjer dan akusisi.
Yang paling bertanggung jawab masalah keuangan adalah Manager
keuangan
Prinsip dan criteria untuk dipilih menjadi pejabat yang bertanggungjawab adalah :
1. Konsistensi (Consistency)
Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke
waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila
terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap
manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di
pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu,
kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau
kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Seorang manajer
mempunyai kewajiban secara operasional, moral dan hukum untuk menjelaskan
semua keputusan dan tindakan yang telah mereka ambil. Organisasi harus dapat
menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumberdayanya dan apa yang telah dia
capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima
manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana
dana dan kewenangan digunakan.
3. Transparansi (Transparency)
Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi
berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan.
Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan
tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan
dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini
mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.
4. Kelangsungan Hidup (Viability)
Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat manajer maupun
operasional harus disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup
(viability) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan
organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang
menunjukan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencananya dan
memenuhi kebutuhan keuangannya.
5. Integritas (Integrity)
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus
mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga
harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan
keuangan
6. Pengelolaan (Stewardship)
Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan
menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
7. Standar Akuntansi (Accounting Standards)
Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan
prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap
akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi.
JAWABAN NO. 4
Posisi Pendidikan Kejuruan Indonesia
Otonomi Dekon Otonomi
KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL (PROPORSI SMK : SMA
MANAJEMEN MUTU PEND.DASAR-MENENGAH
PMPTK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
PEMERINTAH KAB/KOTA
LPMP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
P4TK TEKNOL
OGI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI
SMK SMK SMK
MASYARAKAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Posisi pendidikan kejuruan di Indonesia masih mendua, di satu sisi menyiapkan
peserta didik memasuki dunia kerja, di sisi lain melanjutkan pendidikan ke tingkat
lebih tinggi.
Akibatnya lulusan sekolah menengah kejuruan tidak sepenuhnya memfokuskan
perhatian untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan
yang spesifik, demokratis, dapat melayani berbagai kebutuhan individu.
Strategi Pendidikan Nasional sebaiknya berlandaskan seperti dibawah ini agar
mampu mengakomodasi kemajuan dimasa datang :
1. Orientasi pendidikannya
Keberhasilan belajar berupa kelulusan dari sekolah kejuruan adalah tujuan
terminal, sedangkan keberhasilan program secara tuntas berorientasi pada
penampilan para lulusannya kelak dilapangan kerja
2. Justifikasi untuk eksistensinya
Untuk mengembangan PTK perlu alasan atau jastifikasi khusus yang ini tidak
begitu dirasakan oleh pendidikan umum. Jastifikasi khusus adalah adanya
kebutuhan nyata yang dirasakan di lapangan.
3. Fokus kurikulumnya
Stimuli dan pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan
mencakup rangsangan dan pengalaman belajar yang mengembangkan domain
afektif, kognitif dan psikomotor berikut paduan integralnya yang siap untuk
dipadukan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mapupun
nanti dalam situasi kerja yang sebenarnya. Ini termasuk sikap kerja dan orientasi
nilai yang mendasari aspirasi, motivasi dan kemampuan kerjanya.
4. Kriteria keberhasilannya
Berlainan dengan pendidikan umum, kriteria untuk menentukan keberhasilan
suatu lembaga pendidikan kejuruan pada dasarnya menerapkan ukuran ganda
yaitu in school succes dan out of school succes. Kriteria pertama meliputi aspek
keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler yang sudah
diorientasikan ke persyaratan dunia kerja, sedang kriteria yang kedua
diindikasikan oleh keberhasilan atau penampilan lulusan setelah berada di dunia
kerja yang sebenarnya.
5. Kepekaannya terhadap perkembangan masyarakat
Karena komitmen yang tinggi untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan
kejuruan mempunya ciri lain berupa kepekaan atau daya suai yang tinggi terhadap
perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Perkembangan ilmu dan teknologi
pasang surutnya dunia suatu bidang pekerjaan, inovasi dan penemuan-penemuan
baru di bidang produksi barang dan jasa, semuanya itu sangat besar pengaruhnya
terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan kejuruan.
6. Perbekalan logistiknya
Dilihat dari segi peralatan belajar, maka untuk mewujudkan situasi atau
pengalaman belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis
dan edukatif diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik
yang lain. Bengkel dan laboratorium adalah kelengkapan umum yang menyertai
eksistensi suatu sekolah kejuruan.
7. Hubungannya dengan masyarakat dunia usaha.
Hubungan lebih jauh dengan masyarakat yang mencakup daya dukung dan daya
serap lingkungan yang sangat penting perannya bagi hidup dan matinya suatu
lembaga pendidikan kejuruan. Perwujudan hubungan timbal balik yang
menunjang ini mencakup adanya dewan penasehat kurikulum kejuruan
(curriculum advisory commite), kesediaan dunia usaha menampung anak didik
sekolah kejuruan dalam program kerjasama yang memungkinkan kesempatan
pengalaman belajar dilapangan.
JAWABAN NO.5
Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah berkenaan dengan SMK
masa depan adalah proposi SMK : SMA dengan komposisi 70 : 30%.
Komposisi tersebut, tentunya harus sesuai dengan tiga pilar strategi dasar.
Artinya banyaknya SMK secara nasional perlu adanya kriteria dan indikator
yang jelas, tidak hanya untuk meningkatkan akses dan pemerataan semata-
mata, akan tetapi harus berorientasi pada relevansi dan mutu serta
memperhitungkan produktivitas dan efisiensi. Demikian pula, keterkaitannya
dengan otonomi daerah mengingat ditinjau dari sistem adminsitrasi
pemerintahan kabupaten dan kota sangat mempengaruhi adminisitrasi
pendidikan yang di dalamnya akan mengatur sumber-sumber daya pendidikan
yang mendukung pelaksanaan proposi SMK.
Adapun hambatan yang muncul dari kebijakan itu adalah kelengkapan
infrastruktur yang tersedia. Di antaranya, pemerintah sedang melakukan
peningkatan kualitas layanan SMK dengan menyediakan ruang kelas baru,
kemudian unit sekolah baru. Pengadaan dan perbaikan peralatan di SMK.
Dari tingkat visibilitas ada 3 keprihatinan yang perlu kita renungi:
Pertama, perubahan kebijakan proporsi pendidikan untuk menciptakan lebih
banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dibandingkan dengan sekolah
menengah atas (SMA) dengan rasio 70-30. Kebijakan ini amat reaksioner,
tidak memerhatikan kepentingan jangka panjang kebutuhan nasional bangsa
akan lahirnya generasi peneliti dan tenaga-tenaga terdidik secara akademis.
Di banyak tempat, perubahan rasio ini telah mematikan SMK-SMK swasta
yang sudah mengalami krisis siswa sejak beberapa tahun. Partisipasi
masyarakat dalam dunia pendidikan berkurang karena matinya sekolah-
sekolah kejuruan swasta akibat gelojoh pemerintah dalam mendirikan SMK
hingga ke pelosok.
Perlu diingat, banyaknya pengangguran terdidik dari perguruan tinggi
ataupun lulusan SMA tak akan serta-merta diatasi dengan mendirikan SMK.
Masalah pengangguran bukan soal utama dunia pendidikan, tetapi persoalan
politik ekonomi yang kurang mampu memberikan keadilan bagi terciptanya
lapangan pekerjaan. Sekolah tidak memiliki tanggung jawab menciptakan
lapangan pekerjaan. Tugas mereka adalah mendidik dan membentuk mereka
menjadi individu yang cerdas sehingga mereka menjadi lebih bermartabat dan
dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, perubahan proporsi ini akan memperkecil kesempatan siswa masuk
perguruan tinggi (PT). Pada masa depan, PT memiliki posisi strategis dalam
menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kinerja penelitian dan
keilmuan yang dimiliki. Kita akan kehilangan banyak dokter, peneliti,
ilmuwan, dan lainnya karena kebijakan pendidikan kita lebih mengarahkan
siswa pada akuisisi kemampuan dan keterampilan teknik, sedangkan refleksi
filosofis intelektual yang memiliki rigoritas akademis kian berkurang.
Kedua, perubahan proporsi kebijakan ini tidak didasari cara berpikir integral,
bukan hanya tentang keberlanjutan kompetensi akademis, tetapi juga
pemahaman akan fungsi evaluasi itu sendiri.
Dari segi keberlanjutan kompetensi akademis, menciptakan lebih banyak
SMK, sementara lupa mengintegrasikannya dengan membangun akademi
atau politeknik sesuai kompetensi yang dibutuhkan, hanya akan menciptakan
tenaga kerja murah dan hanya menguntungkan perusahaan swasta karena
mereka tak perlu membiayai ongkos pelatihan untuk perekrutan karyawan
yang baru, sementara beban seperti ini ditanggung negara.
Perubahan proporsi SMA-SMK dianggap merupakan bagian tugas Ditjen
Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan pendirian pendidikan setingkat
akademi merupakan bagian kinerja Ditjen Pendidikan Tinggi. Dua direktorat
jenderal ini harus bekerja sama menciptakan program pendidikan yang
sinambung sehingga mereka yang masuk SMK memiliki kesempatan
melanjutkan ke politeknik atau akademi yang setingkat dengan PT. Melulu
membangun SMK tanpa dibarengi pengembangan politeknik dan akademi
hanya akan melahirkan tenaga kerja murah.
Dari segi evaluasi, ujian nasional (UN) SMK dan SMA bermasalah. Hasil UN
tidak akan bisa dipakai untuk melanjutkan ke PT karena tujuan evaluasi yang
dibutuhkan oleh SMK/SMA dan PT amat berbeda. Dengan demikian, UN
hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara. Negara dan rakyat ditipu
karena telah mengalokasikan uang untuk membuat evaluasi yang salah
sasaran. Keinginan pemerintah untuk mengajukan peninjauan kembali atas
putusan Mahkamah Agung tentang kebijakan UN menunjukkan bahwa
pengambil kebijakan ini tuli dengan suara rakyatnya sendiri.
Ketiga, pembentukan karakter bangsa dalam konteks pendidikan harus
bermuara pada keunggulan akademis. Tugas utama sekolah adalah
membentuk anak-anak yang cerdas, pintar, kritis, yang mampu memahami
tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka mampu terlibat
secara aktif dalam kehidupan masyarakat.Mengajarkan kesantunan, tata
krama, membentuk siswa menjadi anak yang saleh dan rajin berdoa, tentu
menjadi bagian integral kinerja pendidikan, tetapi ini bukan tugas utama
sekolah. Ini adalah tugas semua warga masyarakat Indonesia. Memupuk
keingintahuan intelektual, seperti diindikasikan Mendiknas yang baru,
merupakan tugas utama sekolah.
Implementasi kebijakan dipandang dari aspek teori, merupakan alat dan
hukum administrasi di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik
harus bekerja sinerjik, terkoordinasi secara sistemik untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi
pada sisi yang lain merupakan penomena kompleks dalam proses dan
keluaran (output dan outcome).
Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan
administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, akan tetapi termasuk
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat
(stakeholders) dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang
diharapkan (intended) dan dampak yang tidak diharapkan (spillover/negative
efects).
Konsekuensi dari implementasi kebijakan proporsi tersebut, tentunya pihak-
pihak terkait terutama yang berada di kabupaten dan kota perlu ada kejelasan
“frame work” dari tiap tingkatan pemerintahan. Ditinjau dari peraturan yang
ada yakni; PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom. Pasal 2, ayat (3) ditetapkan
bahwa kewenangan:
Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan meliputi:
(1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belaj ar
(2) Pengaturan kurikulum nasional
(3) Penilaian hasil belajar secara nasional
(4) Penetapan standar materi pelajaran pokok
(5) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
(6) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
(7) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga
belajar dan mahasiswa
(8) Penetapan kalender dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi
pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
(9) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh
serta pengaturan sekolah internasional
(10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera Indonesia
Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan mencakup :
(1) Penetapan kebij akan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari
masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu
(2) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan
untuk taman kanak-kanakan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan luar sekolah
(3) Mendukung atau membantu penyelenggaraan perguruan tinggi selain
pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis
(4) Pertimbangan dan penutupan perguruan tinggi
(5) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran
guru
(6) Penyelenggaraan musem propinsi, suaka peninggalan sejarah,
kepurbakalaan,kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan
bahasa dan budaya
daerah
Kewenangan kabupaten dan kota mencakup :
(1) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD,
SMU dan SMK
(2) Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU dan SMK
(3) Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan pedoman
pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan kurikulum muatan lokal
(4) Mengembangkan standar kompetensi siswa TK,SD,SLTP,SMU dan SMK
dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah
(5) Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen
sekolah
(6) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK,SD,SLTP dan
SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
(7) Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK,SD,SLTP dan SMK
atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
(8) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam
belajarefektif TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan
pemerintah
(9) Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian,
pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan
infrastrukur TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan
pemerintah
(10) Mengadakan blangko STTB dan Danem SD, SLTP dan SMK
(11) Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan
TK,SD,SLTP dan SMK
(12) Memantau dan mengavluasi penggunaan sarana dan prasarana TK,SD,SLTP
dan SMK
(13) Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
(14) Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
(15) Menetapkan kebijakan pelaksanaan pengawasan siswa TK,SD,SLTP dan
SMK
(16) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi
siswa TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan pemerintah
(17) Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
(18) Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP dan
SMK
(19) Melaksanakan akreditasi TK,SD,SLTP dan SMK
(20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK,SD,SLTP dan SMK
(21) Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar
dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah
(22) Membina pengelolaan TK,SD,SLTP dan SMK termasuk sekolah di derah
terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang
terkena musibah/ bencana
(23) Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak
jauh
(24) Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
belajar jarak jauh
(25) Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
(26) Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar
sekolah
(27) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal
pendidikan luar sekolah
(28) Menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
(29) Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
(30) Menetapkan pedoman penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
(31) Menyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
(32) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan
TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis
kebudayaan
(33) Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan
pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
(34) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan
TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis
kebudayaan
(35) Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi
pendidikan luar sekolah
(36) Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk
memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud)
(37) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kendali mutu (supervisi, pelaporan,
evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
tingkat kabupaten dan kota
(38) Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbus di kabupaten dan
kota yang bersumber dari APBN
(39) Menetapkan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan Dikbud di kapuaten dan kota
(40) Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan
bidang Dikbud di kabupaten dan kota
(41) Menetapkan pemberian penghargaan atau tanda jasa dan kesejahteraan
tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan kota serta
mnegusulkan pemberian penghargaan atau tanda jasa tingkat nasional
(42) Menetapkan pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan dan
kebudyaan di kabupaten dan kota
(43) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu
di kabupaten dan kota
(44) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu
kabupaten dan kota
(45) Mengembangkan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal di kabupaten
dan kota
(46) Melaksanakan inovasi Dikbud di kabupaten dan kota
(47) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan
kebudayaan
(48) Menetapkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar pedoman
yang ditetapkan
Strategi kebijakan agar tercapai:
Depdiknas seharusnya mulai melakukan berbagai kajian konsepsional dan
empirik sehingga arah pengembangan (roadmap) sekolah kejuruan ke depan dapat
menjadi lebih jelas dan terukur. Depdiknas seharusnya mengkaji dan merumuskan
kembali kebijakan yang berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kejuruan,
mengidentifikasi dengan tepat berbagai keterampilan (vocational and thinking
skills) yang sangat dibutuhkan dunia industri dan jasa pada abad ke-21 sekarang
ini, revisited kurikulum dan implementasinya di lapangan guna menyesuaikan
dengan tuntutan dan perkembangan teori pembelajaran terkini. Selanjutnya,
Depdiknas dapat lebih dahulu meneliti kecenderungan dan perkembangan industri
nasional dan global termasuk benchmarking yang digunakan dan dapat
membangun kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan dan lembaga profesi
yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan mendasar baik berupa assessment,
appraisal, ataupun feasibility studies tersebut mutlak diperlukan sebelum sebuah
kebijakan dilaksanakan secara nasional.
Pembangunan sekolah kejuruan haruslah diarahkan pada kebutuhan
kekinian. Dunia saat ini dilanda krisis pangan dan energi. Krisis itu dipandang
akan berlangsung lama dan menyerang semua negara, baik kaya maupun miskin.
Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, bangsa ini
diharapkan dapat menyejahterakan rakyatnya dan menyumbang untuk
kemakmuran masyarakat dunia. Untuk mewujudkan keinginan mulia di muka,
Depdiknas harus cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan pendidikan
keterampilan yang akan ditawarkan. Setiap bidang keahlian yang dipilih haruslah
diarahkan dalam rangka menyiapkan individu siswa untuk dapat menjawab
persoalan kekinian, memahami relevansi dan keterkaitannya dengan bidang
lainnya, serta menyiapkan mereka dalam menghadapi arus perubahan yang begitu
cepat dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, dan sosial-budaya.
Seluruh program pendidikan kejuruan yang dikembangkan hendaknya didasarkan
pada upaya menyiapkan peserta didik agar mampu menjawab kebutuhan kekinian
(immediate needs) terutama dalam bidang pertanian/pangan, kelautan, kehutanan,
energi, dan pertambangan. Selanjutnya, program pendidikan kejuruan hendaknya
juga dapat mendukung pembangunan bidang transportasi, manufaktur, jasa
perhotelan, travel, restoran, kesehatan, asuransi, mikroekonomi, dan perbankan.
Sementara itu, ICT, animasi, dan desain grafis juga layak untuk mendapat
prioritas mengingat semakin pesatnya kemajuan dan pertumbuhan industri dalam
bidang tersebut.
Pilihan program bisa sangat luas dan beragam. Karena itu, Depdiknas harus dapat
melihat dan menilai kemampuan daerah, khususnya dalam menyediakan sarana
belajar yang memadai, sumber daya kependidikan yang andal, dan prospek
penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi siswa lulusan sekolah kejuruan. Desain
program hendaknya dapat disesuaikan dengan arah dan perkembangan
pembangunan wilayah. Kehadiran SMK hendaknya dapat memberi nilai tambah
ekonomi dan dapat mendukung pembangunan wilayah tersebut. Dengan
tersedianya sumber kehidupan berupa lapangan pekerjaan yang baik, program itu
diharapkan akan dapat meminimalkan arus migrasi dan urbanisasi angkatan kerja
usia muda.
