1

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA

(Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla)

ZAINAB OMPU JAINAHDosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26

Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACTCirculation of Narcotics in Indonesia today has manifested in various forms sincethe Narcotics traffickers always find a loophole to run the circulation ofnarcotics. One case is the crime of illicit traffic of narcotics in the jurisdiction ofthe District Court Trump in Decision Case Number: 414 / Pid-Sus / 2014 /PN.Kla, defendant Syarbaini Bin M. Dahlan proven legally and convincinglyguilty of committing a crime do conspiracy unlawfully or unlawfully receivingNarcotics Group I in plants not exceeding five (5) grams. The main problem inthis study include: a. What form criminal liability courier Narcotics, The studywas conducted with normative and empirical approach. The data used in thisstudy secondary and fiel study the data was analyzed qualitatively. The conclusionof this study are: criminal liability that is based on the courier Narcotics errorsthat meet the elements against the law and there is no reason for removing theunlawful nature of the actions performed. Executed criminal liability ofpunishment against the defendant for 15 (fifteen) years imprisonment and a fine ofRp. 1.000.000.000, - (one billion rupiah) provided that if the defendant can notafford to be replaced by imprisonment for six (6) months. Suggestions in this studyso that law enforcement officials should determine and follow up on the crime ofNarcotics courier in the event of a deed investments / participating or participatedstand alone.Keywords: Criminal Liability, Courier, Narcotics

I. PENDAHULUANPeredaran Narkotika di

Indonesia saat ini telah bermanifestasidalam berbagai bentuk karena parapengedar Narkotika selalu berhasilmenemukan celah untuk menjalankankegiatan peredaran Narkotika tersebuttanpa diketahui oleh aparat penegakhukum. Pasal 35 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyatakan bahwa“Peredaran Narkotika meliputi setiapkegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan narkotika

baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, maupunpemindah tanganan untukkepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan.”Peredaran gelap Narkotika merupakan suatu permasalahan yang harusmendapat perhatian khusus daripemerintah karena apabila hal initidak dapat teratasi, maka hal ini akanmengancam masa depan dari negaraIndonesia karena narkotika dapatmerusak generasi muda. PeredaranNarkotika merupakan perbuatan yangdilarang oleh hukum pidana sehingga

2

bagi pelaku peredaran Narkotikadapat dijatuhi hukuman pidana. Olehkarena itu, seorang yang dijatuhipidana ialah orang yang bersalahmelanggar suatu peraturan hukumpidana atau melakukan tindakkejahatan. Pelaku maupun korbandalam tindak pidana Narkotika itusendiri dapat terdiri dari siapa sajadari berbagai kalangan maupunkelompok umur, bahkan sampai anak-anak. Hal ini juga tidak menutupkemungkinan bahwa yang melakukantindak pidana narkotika itu adalahorang yang mengalami gangguanjiwa. (A.R Sujono dan BonyDaniel,2011:.29).Fakta sosial yang terjadi saat inibahwa upaya penegakan hukum atasterjadinya suatu tindak pidanadilakukan secara menyeluruh olehaparat penegak hukum di semuabidang. Sebagai contoh adalah upayapenegakan hukum terhadap tindakpidana peredaran gelap Narkotika.Pada era sekarang ini masih banyakditemui kasus-kasus tindak pidanaperedaran gelap Narkotika sehinggaperlu dioptimalisasikan penegakanhukum dalam lingkup bidangtersebut. Salah satu contoh kasusyang terjadi adalah tindak pidanaperedaran gelap Narkotika yaknidilakukan oleh Terdakwa SyarbainiBin M. Dahlan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda. Dalam Putusan PerkaraNomor : 414/Pid-Sus/2014/PN.KlaTerdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanamelakukan permufakatan jahat secaratanpa hak atau melawan hukummenerima Narkotika Golongan Idalam bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram.Berdasarkan latar belakang yang telahpenulis uraikan, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian iniadalah bagamaina bentukpertanggungjawaban pidana terhadappelaku tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla?II. PEMBAHASANPertanggungjawaban Pidana

Dipidananya seseorang tidakcukup jika seseorang telah memenuhiunsur tindak pidana saja. Meskipuntelah melakukan perbuatan yangmemenuhi unsur-unsur tindak pidanadan bersifat melawan hukum (formil,materiil), serta tidak ada alasanpembenar, hal tersebut belummemenuhi syarat bahwa orang yangmelakukan tindak pidana harusmempunyai kesalahan.

Menurut Teori Roeslan Salehmenjelaskan bahwa untuk adanyakesalahan yang mengakibatkandipidanya terdakwa, maka terdakwaharus memenuhi kriteria yaitu:a. Melawan perbuatan pidana;b. Mampu bertanggung jawab;c. Dengan sengaja atau kealpaan, dand. Tidak ada alasan pemaaf. (Roeslan

Saleh, 1999: 47).Selanjutnya Roeslan Saleh

menjelaskan mengenai definisipertanggungjawaban sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban adalahsuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telahdilakukan. Pertanggungjawabanadalah suatu perbuatan yang tercelaoleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya. Untuk adanyapertanggungjawaban pidana, harusjelas terlebih dahulu siapa yang dapatdipertanggungjawabkan. Ini berartiharus dipastikan dahulu yangdinyatakan sebagai pembuat suatu

3

tindak pidana”. (Roeslan Saleh,1999:. 48).

Beradasarkan teori tersebutdapat diketahui bahwa perbuatanmelawan hukum belum cukup untukmenjatuhkan hukuman. Harus adapembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuatharus ada unsur kesalahan danbersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur:a. Perbuatan yang melawan hukum.b. Pembuat atau pelaku dianggap

mampu bertanggung jawab atasperbuatannya (unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian di atasbahwa pertanggungjawaban pidanamelihat pada adanya unsur kesalahan.Apabila orang yang melakukanperbuatan itu memang melakukankesalahan, maka ia akan dipidana.Berarti orang yang melakukan tindakpidana akan dikenakan pidana atasperbuatannya. Seseorang harusbertanggung jawab terrhadap sesuatuyang dilakukan sendiri atau bersamaorang lain, karena kesengajaan ataukelalaian secara aktif atau pasif,dilakukan dalam wujud perbuatanmelawan hukum, baik dalam tahappelaksanaan maupun tahappercobaan. Konsep Asas Legalitasmenyatakan bahwa seseorang barudapat dikatakan melakukan perbuatanpidana apabila perbuatannya tersebuttelah sesuai dengan rumusan dalamundang-undang hukum pidana.Meskipun demikian, orang tersebutbelum tentu dapat dijatuhi pidana,karrena masih harus dibuktikankesalahannya, apakah dapat

dipertanggungjawabakan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorangdapat dijatuhi pidana, harusmemenuhi unsur-unsur perbuatanpidana dan pertanggungjawabanpidana.Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah sejenis zatyang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orangyang menggunakannya, yaitu dengancara memasukan ke dalam tubuh.Istilah narkotika yang dipergunakandi sini bukanlah “narcotics“ padafarmacologie (farmasi), melainkansama artinya dengan “drug“, yaitusejenis zat yang apabila dipergunakanakan membawa efek dan pengaruhtertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :a. mempengaruhi kesadaran;b. memberikan dorongan yang dapat

berpengaruh terhadap perilakumanusia

c. pengaruh tersebut berupa :1) penenang;2) perangsang (bukan rangsangan

sex);menimbulkan halusinasi

(pemakainya tidak mampumembedakan antara khayalan dankenyataan, kehilangan kesadaran akanwaktu dan tempat) (D. Soedjono,2000: 14).

Zat narkotika ditemukan orangyang penggunaannya ditujukan untukkepentingan umat manusia,khususnya di bidang pengobatan.Dengan berkembang pesat industriobat-obatan dewasa ini, makakategori jenis zat-zat narkotikasemakin meluas pula seperti halnyayang tertera dalam lampiran. Denganperkembangan ilmu pengetahuan dan

4

teknologi tersebut, maka obat-obatsemacam narkotika berkembang pulacara pengolahannya. Namunbelakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki dayakecanduan yang bisa menimbulkan sipemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotikatersebut. Dengan demikian, makauntuk jangka waktu yang mungkinagak panjang si pemakai memerlukanpengobatan, pengawasan danpengendalian guna bisa disembuhkanPertanggungjawaban PidanaTerhadap Pelaku Tindak PidanaKurir Narkotika BerdasarkanPutusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla

Pertanggungjawaban pidanamemiliki karakteristik yaitu bersifatpribadi perorangan atau asas personal,hanya diberikan kepada orang yangbersalah (asas culpabilitas) dan harusdisesuaikan dengan karakteristik dankondisi pelaku tindak pidana.Pertanggungjawaban dalam hukumpidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana.Setiap orang bertanggung jawab atassegala perbuatannya, hanyakelakuannya yang menyebabkanhakim menjatuhkan hukuman yangdipertanggungjawabkan padapelakunya. Pertanggungjawaban iniadalah pertanggungjawaban pidana.

Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapatdikatakan melakukan perbuatanpidana apabila perbuatannya tersebuttelah sesuai dengan rumusan dalamundang-undang hukum pidana.Meskipun demikian, orang tersebut

belum tentu dapat dijatuhi pidana,karena masih harus dibuktikankesalahannya, apakah dapatdipertanggungjawabkanpertanggungjawaban tersebut. Agarseseorang dapat dijatuhi pidana, harusmemenuhi unsur-unsur perbuatanpidana dan pertanggungjawabanpidana.

Menurut Deka Diana selakuHakim Pengadilan Negeri Kaliandamenjelaskan bahwa penggunaanpidana harus memperhatikan tujuanpembangunan nasional, yaitumewujudkan masyarakat adil danmakmur yang merata materiel danspiritual berdasarkan Pancasila. olehkarenanya penggunaan hukum pidanabertujuan untuk menanggulangikejahatan demi kesejahteraan danpengayoman masyarakat. Perbuatanyang diusahakan untuk dicegah atauditanggulangi dengan hukum pidanaharus merupakan perbuatan yangtidak dikehendaki, yaitu perbuatanyang mendatangkan kerugian(materiel dan atau spiritual) padawarga masyarakat.

Apabila dihubungkan dengantindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla makadapat dianalisis bahwa untuk adanyakesalahan dalam tindak pidana, harusdinyatakan terlebih dahuluperbuatannya bersifat melawanhukum. Ada dua kemungkinan yangdapat terjadi yaitu:a. Pelaku yang terbukti bersalah

melakukan tindak pidana kurirNarkotika berdasarkan PutusanPerkara Nomor : 414/PID-

5

Sus/2014/PN.Kla, tetap harusdikenakan pidana. Kekuatan asaskesalahan tersebut dapat hilangjika terdapat alasan pemaaf yangmenjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diripelaku tersebut sehinggaterhadapnya tidak dapat dikenakanpidana Alasan pemaaf di siniadalah alasan-alasan yangmenyebabkan pelaku tindak pidanatidak dapat dicela atasperbuatannya atau tidak dapatdipertanggungjawabkan, meskipunperbuatannya bersifat melawanhukum. Alasan pemaaf yang diaturdalam KUHP di antaranya: tidakmampu bertanggung jawab Pasal44, daya paksa (Pasal 48), dandengan itikad baik melaksanakanperintah jabatan yang tidak sahsebagaimana dimaksud Pasal 51ayat (2) KUHP.

b. Tidak ada kesalahan dalam diripelaku

Sesuai dengan prinsip kesalahan, jikatidak terbukli adanya kesalahanoleh pelaku atas perbuatan yangdilakukan, tentunya terhadappelaku tersebut tidak dapatdikenakan pidana. Sanksi pidanamerupakan konsekuensi yuridisdari terpenuhinya unsur-unsurtindak pidana danpertanggungjawaban pidana.Sebagai sanksi yang memilikidiharapkan lebih cermatberdasarkan kemanusiaan.

Menurut Vanbarata Semengukselaku Jaksa pada Kejaksaan NegeriKalianda menjelaskan bahwapemidanaan secara sederhana

diartikan pemberian/pengenaanpidana. Demi menghilangkan eksesnegatif dari sanksi pidana, makapengenaan pidana perlu diarahkanpada tujuan/sasaran yang hendakdicapai dari pemidanaan itu sendiri.

Fakta hukum yang terjadi saaatini bahwa upaya penegakan hukumatas terjadinya suatu tindak pidanadilakukan secara menyeluruh olehaparat penegak hukum di semuabidang. Sebagai contoh adalah upayapenegakan hukum terhadap tindakpidana peredaran gelap Narkotika.Pada era sekarang ini masih banyakditemui kasus-kasus tindak pidanaperedaran gelap Narkotika sehinggaperlu dioptimalisasikan penegakanhukum dalam lingkup bidangtersebut. Salah satu contoh kasusyang terjadi adalah tindak pidanaperedaran gelap Narkotika yaknidilakukan oleh Terdakwa SyarbainiBin M. Dahlan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda. Dalam Putusan PerkaraNomor : 414/Pid-Sus/2014/PN.KlaTerdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanamelakukan permufakatan jahat secaratanpa hak atau melawan hukummenerima Narkotika Golongan Idalam bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram.

Secara singkat dalamkronologisnya adalah TerdakwaSyarbaini Bin M. Dahlan yangdikenalkan oleh Zulfikar kepadaDoyok (DPO) pada bulan Oktober2014 ditawarkan untuk membawaNarkotika jenis shabu-shabu ke

6

Cilegon Banten dari Kota BumiLampung Utara sebanyak 3 (tiga)bungkusan berlakban coklat paketshabu-sahbu seberat 3 (tiga) Kg yangdiserahkan Doyok (DPO) kepadaTerdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan diPom Bensin Kota bumi LampungUtara. Terdakwa Syarbaini Bin M.Dahlan menumpangi kendaraan BusANS Nomor Polisi B 7382 PV.Dalam perjalanan menuju Cilegonsetiba di area Pelabuhan BakauheniLampung Selatan bus yangditumpangi Terdakwa Syarbaini BinM. Dahlan diberhentikan PetugasKepolisian Seaport IntroductionPelabuhan Bakauheni untukdilakukan pemeriksaan danpenggeledahan terhadap kendaraandan penumpangnya. Hasilpemeriksaan ditemukan Tas ranselberisi 3 (tiga) bungkusan berlakbancoklat paket shabu-sahbu seberat 3(tiga) Kg. Selanjutnya terdakwaberikut barang bukti dibawa keKantor Sat Narkotika PolresLampung Selatan untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses persidanganTerdakwa Syarbaini Bin M. Dahlandituntut hukuman 12 (dua belas)tahun pidana penjara dan dendasebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuanapabila terdakwa tidak sanggupmembayar diganti dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan,sementara barang bukti yang adadinyatakan dirampas untukdimusnahkan. Majelis HakimPengadilan Negeri Kaliandamemberikan vonis lebih berat yakni

Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlantelah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukanpermufakatan jahat secara tanpa hakatau melawan hukum menerimaNarkotika Golongan I bukantanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diaturdalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlandijatuhi hukuman 15 (lima belas)tahun pidana penjara dan dendasebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuanapabila terdakwa tidak sanggupmembayar diganti dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan danmemerintahkan barang bukti 3 (tiga)bungkusan berlakban coklat paketshabu-sahbu seberat 3 (tiga) Kg, 1(satu) unit Handphone, dan 1 (satu)unit tas ransel dirampas untukdimusnahkan.

Dalam perkara Nomor:414/PID-Sus/2014/PN.Kla. TerdakwaSyarbaini Bin M. Dahlan telahterbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidanamelakukan permufakatan jahat secaratanpa hak atau melawan hukummenerima Narkotika Golongan Idalam bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram sebagaimanadiatur dalam Pasal 114 ayat (2)Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo Pasal 132ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Pelaku dapat mempertanggung

7

jawabkan semua kesalahannya.Tindak pidana kurir Narkotika masihsering terjadi di Negara RepublikIndonesia. Kasus-kasus yang terjadidemikian perlu mendapat perhatiandari pemerintah. Dasar yuridis yangmengatur tentang tindak pidana kurirNarkotika berdasarkan PutusanPerkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang secaraterperinci memaparkan tindak pidanatersebut.

Tindak Pidana Narkotikaberdasarkan Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 memberikan sanksipidana cukup berat, di samping dapatdikenakan hukuman badan dan jugadikenakan pidana denda, tetapi dalamkenyataannya para pelakunya justrusemakin meningkat. Hal inidisebabkan oleh faktor penjatuhansangsi pidana tidak memberikandampak atau deterent effect terhadappara pelakunya.

Pasal-pasal yang memuatketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika antara lain:Ketentuan Pasal 112 menyatakan:1) Setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika GolonganI bukan tanaman ,dipidana denganpidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp.

8.000.000.000,00 (delapan milarrupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika GolonganI bukan tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon,pelaku dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana dendamaksimum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 menyatakan:1) Setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika GolonganI, dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikitRp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanamanberatnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima)

8

batang pohon, atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima)gram, pelaku dipidana denganpidana mati, pidana penjaraseumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 132 menyatakan:1) Percobaan atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotikasebagaimana dimaksud dalamPasal 111, Pasal 112, Pasal 113,Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,Pasal 126, dan Pasal 129,pelakunya dipidana dengan pidanapenjara yang sama sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal-Pasal tersebut.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 111, Pasal112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal124, Pasal 125, Pasal 126, danPasal 129 dilakukan secaraterorganisasi, pidana penjara danpidana denda maksimumnyaditambah 1/3 (sepertiga).

3) Pemberatan pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidakberlaku bagi tindak pidana yangdiancam dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara 20 (dua puluh)tahun.

Menelaah ketentuan di atas,tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla inimerupakan suatu aktivitas criminal.Pertanggungjawaban pidana ataukesalahan menurut hukum pidanaterdiri atas tiga syarat, yaitu:Kemampuan bertanggung jawab ataudapat dipertanggungjawabkannya siterdakwa. Adanya perbuatan melawanhukum, yaitu suatu sikap psikis sipelaku yang berhubungan dengankelakuannya yaitu perbuatannyadisengaja atau sikap kurang hati-hatiatau lalai. Dalam perkara tersebutketiga terdakwa melakukanperbuatannya secara kesengajaan.Tidak ada alasan pembenar ataualasan pemaaf yang menghapuskanpertanggungiawaban pidana bagiterdakwa. Kemampuan orang untukmembeda-bedakan antaraperbuatanyang baik dan yang buruk didasarkanatas kemampuan faktor akal(intelektual foctor), yaitu orang itudapat membedakan perbuatan yangdiperbolehkan dan perbuatan yangdilarang. Kemampuan untukmenentukan kehendaknya menurutkeinsyafan tentang baik buruknyaperbuatan tersebut adalah merupakanvolitional factor yaitu dapatmenyesuaikan tingkah lakunyadengan keinsyafan atas mana yangdiperbolehkan dan mana yang tidak.Sebagai konsekuensinya adalah orangyang buruknya suatu perbuatan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan,maka untuk membuktikan adanyakesalahan unsur tadi harus dibuktikan

9

lagi. Mengingat hal ini sukar untukdibuktikan dan memerlukan waktuyang cukup lama, maka unsurkemampuan bertanggung jawabdianggap diam-diam selalu adakarena pada umumnya setiap orangnormal batinnya dipandang mampubertanggung jawab, kecuali kalau adatanda-tanda yang menunjukkanbahwa terdakwa mungkin jiwanyatidak normal. Dalam hal ini, hakimmemerintahkan pemeriksaan yangkhusus terhadap keadaan jiwaterdakwa sekalipun tidak diminta olehpihak terdakwa. Jika hasilnya masihmeragukan hakim, itu berarti bahwakemampuan bertanggungjawab tidakberhenti, sehingga kesalahan tidakada dan pidana tidak dapat dijatuhkanberdasarkan asas tiada pidana tanpakesalahan.

Hal yang harus diperhatikandalam rangka pertanggungjawaban,terdakwa dalam melakukan suatutindak pidana harus ada “sifatmelawan hukum” dari tindak pidanaitu, yang merupakan sifat terpentingdari tindak pidana, tentang sifatmelawan hukum apabila dihubungkandengan keadaan psikis (jiwa) pembuatterhadap tindak pidana yangdilakukannya dapat berupa“kesengajaan” (opzet) atau karena“kelalaian” (culpa). Akan tetapikebanyakan tindak pidanamempunyai unsur kesen gajaan bukanunsur kelalaian. Hal ini layak karenabiasanya, yang melakukan sesuatudengan sengaja.

Menurut Ade Candra selakuPenyidik Satnarkoba Polres LampungSelatan menjelaskan bahwa sesuai

dengan teori hukum pidana Indonesiakesengajaan itu ada tiga macam,yaitu:1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan bersifat tujuan sipelaku dapat dipertanggungiawabkandan mudah dapat dimengerti olehkhalayak ramai. Apabila kesengajaanseperti ini ada pada suatu tindakpidana si pelaku pantas dikenakanpidana. Karena dengan adanyakesengajaan yang bersifat tujuan ini,berarti si pelaku benar-benarmenghendaki mencapai suatu akibatyang menjadi pokok alasandikenakannya ancaman pidana.2) Kesengajaan dengan Sadar

KepastianKesengajaan dengan sadar

kepastian bersandar kepadaakibatnya. Akibat itu dapatmerupakan delik tersendiri ataupuntidak. Tetapi disamping akibattersebut ada akibat lain yang tidakdikehendaki yang pasti akan terjadi.3) Kesengajaan secara keinsyafan

kemungkinanKesengajaan ini yang terang-

terang tidak disertai bayangan suatukepastian akan terjadi akibat yangbersangkutan, melainkan hanyadibayangkan suatu kemungkinanbelaka akan akibat itu. Syarat yangketiga dari pertanggungjawabanpidana, yaitu tidak ada alasan yangmenghapuskan pertanggungiawabanpidana bagi si pembuat. Dalammasalah dasar penghapusan pidana,ada pembagian antara dasar pembenar(permisibiliy) dan dasar pemaaf'(illegal excuse). Dengan adanya salahsatu dasar penghapusan pidana,

10

misalnya alasan pembenar, makasuatu perbuatan kehilangan sifatmelawan hukumnya, sehinggamenjadi legal/boleh dilakukan,pembuatnya tidak dapat disebutsebagai pelaku tindak. pidana. Namunjika yang ada adalah dasar penghapuspidana berupa dasar pemaaf, makasuatu tindakan tetap melawan hukum,namun si pembuat dimaafkan, jaditidak dijatuhi pidana.

Menurut Deka Diana selakuHakim Pengadilan Negeri Kaliandamenjelaskan bahwa untuk memeriksaperkara tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla, hakimbekerja sesuai dengan tujuan yangingin dicapai menurut sistemperadilan pidana, yaitu sistem dalamsuatu masyarakat untukmenanggulangi kejahatan, dengantujuan mencegah masyarakat menjadikorban kejahatan, menyelesaikankasus kejahatan yang terjadi sehinggamasyarakat puas dan pelaku tidakmengulangi kejahatannya. Sistemperadilan pidana merupakan suatujaringan peradilan yang menggunakanhukum pidana sebagai sarana baikhukum pidana materil, hukum pidanaformil maupun hukum pelaksanaanpidana. Namun demikiankelembagaan substansial ini harusdilihat dalam kerangka atau kontekssosial. Sifatnya yang terlalu formalapabila dilandasi hanya untukmengejar kepentingan kepastianhukum saja akan membawa bencanaberupa ketidakadilan. Dengandemikian demi apa yang dikatakansebagai precise justice, maka ukuran-

ukuran yang bersifat materiil, yangnyata-nyata dilandasi oleh asas-asaskeadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalampenegakan hukum.

Menelaah uraian di atas makadapat dianalisis bahwa Hakim dalammelaksanakan proses hukum yangadil dan layak mengandung pulasikap batin penghormatan terhadaphak-hak yang dipunyai wargamasyarakat meski ia menjadi pelakukejahatan, namun kedudukannyasebagai manusia memungkinkan diauntuk mendapatkan hak-haknya tanpadiskriminasi. Paling tidak hak-hakuntuk didengar pandangannya tentangperistiwa yang terjadi, hakdidampingi penasehat hukum dalamsetiap tahap pemeriksaan, hakmemajukan pembelaan dan hak untukdisidang di muka pengadilan yangbebas dan dengan hakim yang tidakmemihak. Sistem peradilan pidanaselain harus melaksanakan penerapanhukum acara pidana sesuai denganasas-asasnya, juga harus didukungoleh sikap batin penegak hukum yangmenghormati hak-hak wargamasyarakat.

Selanjutnya menurut DekaDiana selaku Hakim PengadilanNegeri Kalianda menjelaskan bahwaHakim dalam hal menjatuhkan pidanakepada terdakwa tindak pidana kurirNarkotika berdasarkan PutusanPerkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla tidak bolehmenjatuhkan pidana kecuali dengansekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah, sehingga Hakimmemperoleh keyakinan bahwa suatu

11

tindak pidana benar-benar terjadi danterdakwalah yang bersalahmelakukannya (Pasal 183 jo Pasal184 KUHAP). menyebutkan bahwaketerangan seorang saksi saja tidakcukup untuk membuktikan bahwaterdakwa bersalah terhadap perbuatanyang didakwakan kepadanya,sedangkan dalam ayat (3) dikatakanketentuan tersebut tidak berlakuapabila disertai dengan suatu alatbukti yang sah lainnya (unus testisnullus testis). Saksi korban jugaberkualitas sebagai saksi, sehinggaapabila terdapat alat bukti yang lainsebagaimana dimaksud dalam ayat(3), maka hal itu cukup untukmenuntut.

Selanjutnya menurut DekaDiana menjelaskan bahwa Hakimdalam mengambil suatu keputusandalam sidang pengadilanmempertimbangkan atau melihat daribeberapa aspek:a) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal tersebut merupakan syaratutama untuk dapat dipidananyaseseorang. Kesalahan di sinimempunyai arti seluas-luasnya, yaitudapat dicelanya pelaku tindak pidanatersebut. Kesengajaan dan niat pelakutindak pidana harus ditentukan secaranormatif dan tidak secara fisik. Untukmenentukan adanya kesengajaan danniat harus dilihat dari peristiwa demiperistiwa, yang harus memegangukuran normatif dari kesengajaan danniat itu adalah hakim. Hakimlah yangharus menilai suatu perbuatan inconcreto dengan ukuran nornapenghati-hati atau penduga-duga,seraya memperhitungkan di dalamnya

segala keadaan dan juga keadaanpribadi pelaku tindak pidana. Jadisegala keadaan yang objektifdan yangmenyangkut pelaku sendiri harusditeliti dengan seksama.

Kewajiban tersebut dapatdiambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang, yaitu dengan memperhatikansegala keadaan yang seharusnyadilakukan menjadi dasar untuk dapatmengatakan bahwa terdapat unsursengaja. Misalnya di dalam KUHPada ketentuan bahwa dalam tindakpidana harus ada niat. Di luarUndang-Undang pun ada aturan-aturan yaitu berupa kebiasaan ataudalam pergaulan hidup masyarakatyang harus diindahkan olehseseorang. Perbuatan yang dilakukanoleh pelaku harus berdasarkan atasbukti pemeriksaan perkara danketerangan saksi-saksi bahwa pelakumelakukan tindak pidana dansebagaimana diatur di dalam KUHP.b) Motif dan tujuan dilakukannya

suatu tindak pidanaKasus tindak pidana kurir

Narkotika berdasarkan PutusanPerkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla diketahui bahwaperbuatan tersebut mempunyai motifdan tujuan untuk dengan sengajamelawan hukum.c) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan tindakpidana kurir Narkotika berdasarkanPutusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla ada unsur yangdirencanakan terlebih dahulu untukmelakukan tindak pidana tersebut.Memang terdapat unsur niat di

12

dalamnya yaitu keinginan si pelakuuntuk melawan hukum.d) Sikap batin pelaku tindak

pidanaSikap batin itu tidak dapat

diukur dan dilihat. Tidaklah mungkindiketahui bagaimana sikap batinseseorang yang sesungguh-sungguhnya, maka haruslahditetapkan dari luar bagaimanaseharusnya ia berbuat denganmengambil ukuran pelaku tersebut.Hal ini dapat ditelaah dengan melihatpada rasa bersalah dan rasapenyesalan atas perbuatannya, sertapelaku tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/ 2014 /PN.Kla berjanjitidak akan mengulangi perbuatantersebut. Hal tersebut juga menjadifaktor pertimbangan hakim dalam-halpenjatuhan pidana.e) Riwayat hidup dan keadaan

sosial ekonomiRiwayat hidup dan keadaan

sosial ekonomi pelaku tindak pidanakurir Narkotika berdasarkan PutusanPerkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla juga sangatmempengaruhi putusan hakim yaitudan memperingan hukuman bagipelaku yakni belum pernahmelakukan perbuatan tidak pidanaapa pun, berasal dari keluarga baik-baik tergolong dari masyarakat yangberpenghasilan sedang-sedang saja(kalangan kelas bawah).f) Sikap dan tindakan pelaku

sesudah melakukan tindakpidana

Pelaku tindak pidana kurirNarkotika berdasarkan Putusan

Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla dalam dimintaiketerangan atas kejadian tersebut, iamenjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakuikesalahannya. Maka hal yang jugamenjadi pertimbangan bagi hakimuntuk memberikan keringanan pidanabagi pelaku. Hakim melihat pelakuberlaku sopan dan maubertanggungjawab, juga mengakuisemua perbuatannya dengan caraberterus terang dan berkata jujurkarena akan mempermudah jalannyapersidangan.g) Pengaruh pidana terhadap masa

depan pelakuPidana juga mempunyai tujuan

yaitu selain membuat jera kepadapelaku tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla juga untukmempengaruhi pelaku agar tidakmengulangi perbuatannya denganmengadakan pembinaan, senlnggatneniadikannya orang yang lebih baikdan berguna. Penjatuhan pidanaterhadap pelaku dilakukan untukmemperbaiki kesalahan yangdiperbuat.

Berdasarkan uraian di atasmaka dapat di analisis bahwa bentukpertanggungjawaban pidana pelakutindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla yaknididasarkan pada kesalahan yangmemenuhi unsur melawan hukum dantidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukumatas perbuatan dilakukan.Pertanggungjawaban pidana

13

dilaksanakan dengan pemidanaanterhadap Terdakwa Syarbaini Bin M.Dahlan, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukanpermufakatan jahat secara tanpa hakatau melawan hukum menerimaNarkotika Golongan I dalam bukantanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.III. PENUTUP

Berdasarkan analisis hasilpenelitian dan pembahasan, dapatdisimpulkan bahwapertanggungjawaban pidana terhadappelaku tindak pidana kurir Narkotikaberdasarkan Putusan Perkara Nomor :414/PID-Sus/2014/PN.Kla sebagaiberikut:

Pertanggungjawaban pidananyaadalah terdakwa dipidana, MajelisHakim mejatuhkan hukuman 15 (limabelas) tahun pidana penjara dan dendasebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuanapabila terdakwa tidak sanggupmembayar diganti dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan.Pertanggungjawaban pidana tersebutdidasarkan pada adanya unsurkesengajaan oleh pelaku (dolus),yaitu pelaku mengetahui bahwaperbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukanperbuatan tersebut sehingga tidak adaalasan pembenar maupun pemaafbaginya untuk terhindar daripemidanaan.

Adapun saran yang akandiberikan Hakim harus lebihmemaksimalkan dalam memberikanvonis terhadap pelaku tindak pidana

kurir Narkotika dengan alasan bahwahasil pemeriksaan disidangpengadilan menyatakan bahwaperbuatan terdakwa tidak mendukungprogram pemerintah dalam rangkamemberantas peredaran gelapNarkotika dan dapat memberikan efekjera terhadap pelaku tindak pidanakurir Narkotika.DAFTAR PUSTAKAA. BUKU-BUKUA.R Sujono dan Bony Daniel,

Komentar dan PembahasanUndang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika,Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana danPertanggungjawaban Pidana,Aksara Baru, Jakarta, 1999.

B. UNDANG-UNDANG DANPERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 jo Undang-UndangNomor 73 Tahun 1958 tentangPemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

C. SUMBER LAINAchmad Baihaqi. Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa, KamusBesar Bahasa Indonesia(Kamus Besar BahasaIndonesia), Balai Pustaka,Jakarta, 1998.