• Home

  • Documents

  • kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata...
4

kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang
Page 2: kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang
Page 3: kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang
Page 4: kemenkumham.go.id · 05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang

infopemilu.kpu.go.id · Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 12.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

infopemilu.kpu.go.id · Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 12.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Documents
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI … · Web viewPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI … · Web viewPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN

Documents
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ... · Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-346.KP.04.01 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, Pemberhentian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ... · Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-346.KP.04.01 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, Pemberhentian

Documents
GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR ......17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR ......17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan

Documents
BP2MI...2021/01/06  · Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: 11/KA-MoU/XII/2020 dan Nomor: M.HH-09.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 18 Desember

BP2MI...2021/01/06  · Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: 11/KA-MoU/XII/2020 dan Nomor: M.HH-09.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 18 Desember

Documents
infopemilu.kpu.go.id...Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-006. AH. 11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpman Pusat

infopemilu.kpu.go.id...Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-006. AH. 11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpman Pusat

Documents
kemenkumham.go.id · menteri hukum dan ham republik indonesia keputusan menteri hukum dan ham republik indonesia nomor : m.hh-146.ku.03.03 tahun 2016 tentang pengangkatan kuasa pengguna

kemenkumham.go.id · menteri hukum dan ham republik indonesia keputusan menteri hukum dan ham republik indonesia nomor : m.hh-146.ku.03.03 tahun 2016 tentang pengangkatan kuasa pengguna

Documents
SALINAN - kemenkumham.go.id · PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ... pemberhentian dalam jabatan, pengembangan ... diformalkan dalam surat keputusan;

SALINAN - kemenkumham.go.id · PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ... pemberhentian dalam jabatan, pengembangan ... diformalkan dalam surat keputusan;

Documents
kemenkumham.go.id POLRI 2014.pdfCreated Date: 1/14/2016 3:47:25 PM

kemenkumham.go.id POLRI 2014.pdfCreated Date: 1/14/2016 3:47:25 PM

Documents
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. … · Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. … · Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Documents
 · b. c. d. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun …

 · b. c. d. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun …

Documents
bab i - kemenkumham.go.id · HAM tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM

bab i - kemenkumham.go.id · HAM tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM

Documents
medan.imigrasi.go.idmedan.imigrasi.go.id/file/materi/Surat Edaran Menkumham RI tentang... · Kepala Kantor Imigrasi di Tempat SURAT EDARAN NOMOR M.HH-02.GR.01.06 TAHUN 2016 TENTANG

medan.imigrasi.go.idmedan.imigrasi.go.id/file/materi/Surat Edaran Menkumham RI tentang... · Kepala Kantor Imigrasi di Tempat SURAT EDARAN NOMOR M.HH-02.GR.01.06 TAHUN 2016 TENTANG

Documents
kemenkumham.go.id Ditjen AHU dan KPK.pdf · Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002) Nota Kesepahaman

kemenkumham.go.id Ditjen AHU dan KPK.pdf · Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002) Nota Kesepahaman

Documents
kemenkumham.go.id · 2019-03-17 · Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... LAPAS Klas Il B Sampit

kemenkumham.go.id · 2019-03-17 · Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... LAPAS Klas Il B Sampit

Documents
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01 PW.02.03

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01 PW.02.03

Documents
kemenkumham.go.id · 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kemenkumham.go.id · 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan

Documents
nomor m.hh-04.ot.03.01 tahun 2008

nomor m.hh-04.ot.03.01 tahun 2008

Documents
medan.imigrasi.go.idmedan.imigrasi.go.id/file/materi/M.HH.-11.OT.01.01 TAHUN 2009.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

medan.imigrasi.go.idmedan.imigrasi.go.id/file/materi/M.HH.-11.OT.01.01 TAHUN 2009.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Documents
kemenkumham.go.id...Created Date 3/16/2020 12:23:28 PM

kemenkumham.go.id...Created Date 3/16/2020 12:23:28 PM

Documents
kemenkumham.go.id · NOMOR SEK-29.KP.03.03 TAHUN ... Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang ... NIP. 1 650322 198703 1 002 1. 2

kemenkumham.go.id · NOMOR SEK-29.KP.03.03 TAHUN ... Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang ... NIP. 1 650322 198703 1 002 1. 2

Documents
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Perda_Nomor_1... · Pelaksanaan Tugas dan ... M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Perda_Nomor_1... · Pelaksanaan Tugas dan ... M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Documents
kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

Documents
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ... · Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-96. KU.03.03 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ... · Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-96. KU.03.03 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan

Documents
Scanned by CamScanner - kemenkumham.go.id dengan... · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ... New Doc

Scanned by CamScanner - kemenkumham.go.id dengan... · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ... New Doc

Documents
 · menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh-03.ot.01.01 tahun 2016 tentang peningkatan kei-as

 · menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh-03.ot.01.01 tahun 2016 tentang peningkatan kei-as

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn87-2016.pdf · TATA CARA PENGANGKATAN, ... M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn87-2016.pdf · TATA CARA PENGANGKATAN, ... M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Documents
kemenkumham.go.id · tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; 190/PMK.05/2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

kemenkumham.go.id · tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; 190/PMK.05/2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Documents
kemenkumham.go.id KEMENKUMHAM... · kementerian hukum dan hak asasi manusia republik ... tentang dukungan data keimigrasian dalam rangka akselerasi pembangunan kepariwisataan pada

kemenkumham.go.id KEMENKUMHAM... · kementerian hukum dan hak asasi manusia republik ... tentang dukungan data keimigrasian dalam rangka akselerasi pembangunan kepariwisataan pada

Documents
kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan., Pernanfaatan, Penghpausan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan., Pernanfaatan, Penghpausan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Documents