Agus Widjaja

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Novotel Hotel, 24 Mei 2018

3

AGENDAINTEGRASI JAMKESDA DALAM PROGRAM JKN-KIS (REGULASI)

PERAN PEMERINTAH DAERAH

CAKUPAN KEPESERTAAN JKN

DUKUNGAN DAN HARAPAN

4

AGENDAINTEGRASI JAMKESDA DALAM PROGRAM JKN-KIS (REGULASI)

5

PEMENUHAN AMANAT UU

SJSN DAN UU BPJS

Prinsip:

Nirlaba

Dana Amanat

Pemerintah Telah Mencanangkan

Peta Jalan

Menuju Jaminan Kesehatan Nasional

Hingga Tahun 2019

6

20

19

201

41. Mulai Beroperasi

2. 121,6 juta peserta

(49% populasi)

3. Manfaat medis

standar dan

manfaat non-medis

sesuai kelas

rawat

4. Kontrak fasilitas

kesehatan

5. Menyusun aturan

teknis

6. Indeks kepuasan

peserta 75%

7. Indeks kepuasan

fasilitas

kesehatan 65%

8. BPJS Dikelola

secara

1. Kesinambungan

Operasional

2. 257,5 juta peserta

(100% populasi)

3. Manfaat medis dan

non-medis standar

4. Jumlah fasilitas

kesehatan cukup

5. Peraturan direvisi

secara rutin

6. Indeks kepuasan

peserta 85%

7. Indeks kepuasan

fasilitas kesehatan

80%

8. BPJS dikelola secara

terbuka, efisien, dan

akuntabel

201

8

79,

5%

75,

7%

187

,9

Jut

a

2017

7

JKN – KIS sebagai Agenda Negara

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia

Indonesia

➢ Program Indonesia Pintar

➢ Program Kartu Indonesia Sehat

melalui layanan kesehatan

masyarakat

➢ Program Indonesia Kerja dan

Indonesia Sejahtera

8

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS

NASIONAL

Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

“Melaksanakan Program Strategis Nasional”Yang dimaksud dengan “ Program Strategis

Nasional” adalah program yang ditetapkan presiden

sebagai program yang memiliki sifat strategis secara

nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan

dan keamanan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan msyarakat

NAWA CITA PRESIDEN JOKO WIDODOPoin nomor 5 (lima) :

“…..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui.....layanan kesehatan masyarakat

dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat......”

9

Pasal 68, UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidakmelaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa tegurantertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur sertaoleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atauwakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahdisampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementaraselama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesaimenjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yangbersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah.

SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL

KEPALA DAERAH

10

Dasar hukum dan

kebijakan (1)

Beberapa regulasi terkait pelaksanaan Integrasi Jamkesda

No Regulasi Pasal Keterangan

1 UU nomor 40 tahun 2004Tentang SJSN

Pasal 4 Kepesertaan bersifat wajib

2 UU nomor 24 tahun 2011Tentang BPJS

Pasal 4 dan 14

Kepesertaan bersifat wajib

3 Perpres nomor 111 tahun 2013Tentang Perubahan Perpres nomor 12

Pasal 6A Penduduk yang belum ikut dalam JKN dapat didaftarkan Pemda

Pasal 16, ayat 1a

Iuran dibayar Pemda

Pasal 23 Perawatan di Kelas III

4 Perpres nomor 19 tahun 2016 Pasal 16A Besaran iuran= Rp 23.000,- dan belaku sejak 1 januari 2016

5 Perpres no 74 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

11

Dasar hukum dan

Kebijakan (2)

No Regulasi Pasal Keterangan

6 Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (disusun oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Jamkesda berintegrasi ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya tahun 2016.

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018

Lamp. Hal 37

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN

8 Surat Menteri Dalam Negeri nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016

Dukungan Pemda pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

9 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 17 tahun 2016 tentang Mekanisme Pendaftaran Peserta PPU dan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemda

Pasal 6 Pendaftaran integrasi Jamkesda berdasarkan PKS antara BPJS Kesehatan dengan Pemda

10 Per BPJS Kesehatan nomor 06/2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan PBPU dan BP (Perpindahan segmen PBPU ke Penduduk yang didaftarkan Pemda (Jamkesda))

12

Dasar hukum dan

Kebijakan (3)

No Regulasi Pasal Keterangan

11 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017

Para Bupati dan Walikota untuk memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program JKN

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017

Pasal 1 Poin 5 F

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk

13 Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 2 Ayat 3

Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan program JKN sebesar 75% dari alokasi pelayanan kesehatan

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 33

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan

Instruksi Presiden No. 8

Tahun 2017

13

PERMENDAGRI NO. 33

TAHUN 2017

14

PERMENDAGRI NO. 134

TAHUN 2017

15

SE MENDAGRI

440/3890/SJ

16

PERMENKES No.53

Tahun 2017

17

PERMENDAGRI No. 138

Tahun 2017

18

19

DEFINISI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

(UHC)

MENURUT WHOUniversal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang

memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap

pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, bermutu

dengan biaya terjangkau.

UHC mengandung dua elemen inti yakni:

-Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan

-Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

DefInisi UHC diatas merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yaitu:1. Kesamaan akses pelayanan kesehatan- setiap orang yang membutuhkan akan

mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayarsaja;

2. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan;

3. Memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuatmasyarakat dalam kerugian keuangan/finansial

Sasaran kuantitatif RPJMN 2015-2019 terkait

penyelenggaraan JKN-KIS:

• Buku I RPJMN Hal. 6-75

“Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019”

• Buku II RPJMN Hal. 2-80

“Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 menjadi 107,2 juta jiwa”

ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI NASIONAL

21

AGENDAPERAN PEMERINTAH DAERAH

UU Nomor 36 Tahun 2009,

ttng Kesehatan

Pasal 171

(1) Besar anggaran kesehatan

Pemerintah dialokasikan minimal

sebesar 5% (lima persen) dari

APBN di luar gaji.

(2) Anggaran belanja kesehatan

Secara terus menerus dan

konsisten sekurang-kurangnya

10% dari APBD di luar gaji.

UU Nomor 23 Tahun 2014,

ttng Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 298

Belanja Daerah Diprioritaskan

Untuk Mendanai Urusan

Pemerintahan WajibYang Terkait

Pelayanan DasarYang

Ditetapkan Dengan Standar

Pelayanan Minimal.

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi atas beban anggaran kewenangan daerah didanai dari APBD;

1

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari APBN

2

• Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaanpenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (2)

3

23

Pasal 282 UU 23/2014

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

▪ Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dgurusan), serta jenis belanja.

▪ Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangkapelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan provinsi atau kab/kota yang terdiridari urusan wajib, urusan pilihan.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN JKN

1

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa JaminanSosial diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaan melalui Badan Penyelenggara JaminanSosial yang meliputi Bidang Kesehatan danketenagakerjaan

2

• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial yang antara lain menetapkan PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berubah menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

3

• PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, bahwa pelaksanaaan program jaminan kesehatan untuk PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari APBN.

Lanjutan.......

5

• Perpres 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta JKN dapat diikutsertakan dalam program JKN pada BPJS Kesehatan olehPemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

6

• Permendagri 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

PERAN DAGRI DALAM OPTIMALISASI PROGRAM JKNInpres Nomor 8 Tahun 2017

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

2. Memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

3. Memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

4. Memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya masing-masing; dan

5. Menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatkan pembinaan dn pengawasan kepada Bupati dan Walikota dlm rangka pelaksanaan Program JKN

Mengalokasikan anggaran dlm rangka pelaksanaan Program JKN

Memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dlm rangka pelaksanaan Program JKN

Memastikan Bupati dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduk dalam Program Program JKN

Memastikan Bupati dan Walikota untuk meyediakan sarana dan pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan di wilayahnya

Memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data yg lengkap & Benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dlm program JKN

Memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pengurus dan pekerja pada BUMD

28

1

4

5

6

7

3

2

PERAN GUBERNUR DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROG JKNInpres Nomor 8 Tahun 2017

Mengalokasikan anggaran dlm rangka pelaksanaan Program JKN

Memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program JKN

meyediakan sarana dan pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan di wilayahnya

Memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data yg lengkap & Benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dlm program JKN

Memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pengurus dan pekerja pada BUMD

29

1

4

5

3

2

PERAN BUPATI DAN WALIKOTA DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROG JKN

Inpres Nomor 8 Tahun 2017

SANKSI ADMINISTRASI YG DAPAT DIBERIKAN OLEH GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

Inpres Nomor 8 Tahun 2017

Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerjaselain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalampendaftaran dan pembayaran iuran Peserta JKN berupatidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, sebagaiberikut:

❖Perizinan terkait usaha;

❖ Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

❖ Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

❖ Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/guru; atau

❖ Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

30

PERAN PEMERINTAH

DAERAH

1• Melakukan sinkronisasi target capaian RPJMN 2014-2019 terkait program Indonesia Sehat kedalam dokumen perencanaan

daerah;

2• Mengintegrasikan Jamkesda ke dalam SJKN bidang kesehatan yg diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

3• Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain melalui

perilaku hidup bersih dan sehat

4

• Mendaftarkan warga yang kurang mampu diluar Penerima Bantuan Iuran (PBI) kedalam JKN untuk mencapai Universal Health Coverage dengan pembiayaan dari APBD

5 • Mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 % dari total belanja APBD di luar gaji

6• Meningkatkan Pengendalian dan pengawasan mutu layanan kesehatan khususnya pada FKTP di Kab./Kota

7• Menyusun kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah untuk mendukung kebijakan

Indonesia Sehat

8• Melakukan upaya pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan JKN khususnya

penggunaan dana kapitasi

9• Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara teknis dalam Penyelenggaraan BPJS dan

melakukan koordinasi teknis kepada Pemerintah Pusat

1

• PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MEMPRIORITASKAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN SPM (Pasal 18 ayat (1) & (2))

2

• BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. (PASAL 298 AYAT (1))

3

• SE MENDAGRI NO 440/3890/SJ/2016 SEGERA MENGINTEGRASIKAN JAMKESDA KE DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BIDANG KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN UNTUK DAERAH/ KAB KOTA

4

• SE MENDAGRI a.n. DIRJEN BANGDA NO 440/707/Bangda, 6 Februari 2018 SEGERA MENDAFTARKAN WARGA YG KURANG MAMPU DILUAR PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KEDALAM JKN UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DENGAN PEMBIAYAAN APBD SERTA MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN JKN

32

INTEGRASI JAMKESDA KEDALAM JKN

5

• LAMPIRAN PERMENDAGRI 33 TAHUN 2017 TTG PEDOMAN PEYUSUNAN APBD 2018, BUTIR F YANG MENGAMANATKAN “DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE, PEMDA MELAKUKAN INTEGRASI JAMKESDA KE JKN. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN UU NO 40 TAHUN 2004, UU NO 24 TAHUN 2011, PP NO 101 TAHUN 2012 TTG PENERIMAAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PREPRES NO. 19 TAHUN 2016, YG TIDAK MENJADI CAKUPAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI BPJS YG BERSUMBER DARI APBN, DIANGGARKAN DALAM BENTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA OPD YG MENANGANI URUSAN KESEHATAN PEMBERI LAYANAN KESEHATAN ”

6 • MENGOPTIMALKAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL KETAATAN PEMBAYARAN IURAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA SERTA MENGINTEGRASIKAN JAMKESDA KE JKN

33

Lanjutan.............

S U R AT E DA R A N N O . 4 4 0 / 7 0 7 / B a n g d a , 6 Fe b r u a r i 2 0 1 8

Dukungan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan jaminan

kesehatan lainnya ke dalam JKN baik program maupun pembiayaan sehingga

hanya ada satu jaminan kesehatan yang dikelola Pemerintah yaitu JKN.

2. Mendaftarkan warga yang kurang mampu diluar Penerima Bantuan Iuran

(PBI) kedalam JKN untuk mencapai Universal Health Coverage dengan

pembiayaan dari APBD.

3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar

kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas bagi Rumah

Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah

4. Memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendaftarkan dan

memberikan data yang lengkap dan benar serta mendorong pembayaran

iuran jaminan kesehatan bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota

keluarganya dalam Program JKN.

5. Melakukan upaya pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan JKN,

khususnya penggunaan dana kapitasi (untuk Kabupaten/Kota).

6. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara teknis dalam

Penyelenggaraan BPJS dan melakukan koordinasi teknis kepada Kementerian

Kesehatan dan koordinasi yang bersifat manajemen pemerintahan dengan

Kementerian Dalam Negeri

7. Melaporkan secara berkala setiap triwulan perkembangan pelaksanaan JKN di

wilayah Saudara kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan

Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)

“Melaksanakan Program Strategis Nasional”

Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program yang

ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta

menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

msyarakat

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

35

ADVOKASI KEPADA KEPALA DAERAH

• TEGURAN TERTULIS

• TEGURAN TERTULIS KEDUA

• PEMBERHENTIAN SEMENTARA (3 BULAN) • PEMBERHENTIAN

BabVI Pasal 36 Ayat (2) huruf a. :

Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program

Strategis Nasional

• Penjatuhan sanksi teguran tertulis didasarkan atas hasil vcrilikasi secara tcliti, objcktif, dan

didukung dengan data, informasi, dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan

pelanggaran.

• Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Promotif Curatif

SPM

JKN

38

CAKUPAN KEPESERTAAN

DASAR REGULASI INTEGRASI JAMKESDA

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

HARAPAN

AGENDA

BPJS Kesehatan

➢ Pengarah : Walikota Banjarbaru

➢ Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

➢ Sekretaris : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin

➢ Anggota :

▪ Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

▪ Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota

Banjarbaru

▪ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Banjarbaru

▪ Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

▪ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

▪ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

▪ Kepala Kantor Kota Banjarbaru BPJS Kesehatan

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU

KEPENTINGAN UTAMA

KOTA BANJARBARUTAHUN 2018

41

CAKUPAN KEPESERTAAN S.D 23

MARET 2018

Pekerja

Bukan

Penerima

Upah

(PBPU)

Bukan Pekerja

(BP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10/3 12 = 3-10 13

1 BANJARMASIN 645.067 102.506 11.663 63.407 108.250 137.670 22.405 445.901 69,12% 199.166 30,88%

2 BARITO KUALA 316.386 81.310 4.735 18.583 10.414 18.806 2.772 136.620 43,18% 179.766 56,82%

3 BANJAR BARU 220.052 32.127 13.906 39.643 21.164 35.764 7.933 150.537 68,41% 69.515 31,59%4 BANJAR 540.582 99.507 3.378 28.739 20.412 56.494 7.721 216.251 40,00% 324.331 60,00%

5 TANAH LAUT 346.771 71.781 1.716 22.182 27.802 32.514 3.807 159.802 46,08% 186.969 53,92%

6 TANAH BUMBU 309.380 45.900 36.871 20.291 37.806 10.289 1.417 152.574 49,32% 156.806 50,68%

7 KOTABARU 317.899 47.778 6.461 18.118 48.612 18.927 2.472 142.368 44,78% 175.531 55,22%

2.696.137 480.909 78.730 210.963 274.460 310.464 48.527 1.404.053 52,08% 1.292.084 47,92%

Penduduk

yang belum

memiliki

JKN

Prosentase

Penduduk

yang belum

memiliki

JKN

Jamkesda dan

PJKMU Askes

(transisi)

PPU

PENSIUNAN/

VETERAN/PERINTIS

KEMERDEKAAN

% dibanding

Jumlah

Penduduk

TOTAL

Prosentase

Penerima

Bantuan Iuran

(PBI) APBN

PNS/PPNPN/

TNI/POLRI

PPU SWASTA

/BUMN/ BUMD

PESERTA

MANDIRI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

TotalNo. Kab / KotaJumlah

Penduduk

42

KEPESERTAAN JKN KIS

KOTA BANJARBARU

S.D 23 MARET 2018

Sampai dengan tanggal 23 Maret 2018, data Kependudukan Kota Banjarbaru yang telah menjadi

peserta JKN yaitu:

Untuk mencapai Universal Healh Coverage (UHC) (95% dari jumlah penduduk), maka penduduk yang

harus diintegrasikan sebanyak :

PBPUBukan Pekerja

(BP)

Jamkesda Jamkesda

Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel

Kota Banjar Baru 220.052 32.127 12.560 1.346 39.643 21.164 35.764 7.933 150.537 68,41% 69.515 31,59%

PBI APBN

PBI APBD PPU

PNS / TNI /

POLRI

PPU Swasta Peserta

Mandiri

Pensiunan/

Veteran/PK

∑

Penduduk

JKN

% ∑

Penduduk

JKN

∑

Penduduk

blm JKN

% ∑

Penduduk

blm JKN

Kab/KotaJumlah

Penduduk

PBI NON PBI

Kota Banjar Baru 209.049 150.537 72,01% 58.512 27,99%

% ∑ Peserta

blm JKNKab/Kota

95% Jumlah

Penduduk∑ Peserta JKN % ∑ Peserta JKN

∑ Peserta blm

JKN

43

ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK UHC

SD 23 MARET 2018

Potensi Peserta PPNPN = 1.256 jiwa x 2,4 (fs)

= 3.014 jiwa

Potensi PPU BU (84 Badan Usaha) = 6.215 jiwa x 2,4 (fs)

= 14.916 jiwa

PBI APBD (sisa target 2018) = 13.440 jiwa

Pddk Kota bjb terdaftar sd 23 Mar 18 = 150.537 jiwa

Sehingga jumlah penduduk yang kami harapkan dapat dijamin atau didaftarkan oleh Pemerintah

Kota Banjarbaru untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) adalah sebanyak :

Total didaftarkan = 220.052 jiwa – (3.014 jiwa + 14.916 jiwa + 13.440 jiwa + 150.537 jiwa)

= 220.052 jiwa – 181.907 jiwa

= 38.145 jiwa

total anggaran yang dibutuhkan untuk UHC = 38.145 jiwa x Rp 23.000 = Rp 877.335.000,-/bulan.

= 10.528.020.000/tahun

44

DUKUNGAN & HARAPAN

DASAR REGULASI INTEGRASI JAMKESDA

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

HARAPAN

AGENDA

BENTUK SINERGI BPJS KESEHATAN & PEMDA DI KOTA BANJARBARU DALAM MENCAPAI

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

45

NO INSTANSI TERKAIT RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT

-Sinergi Pelayanan Perizinan dengan persyaratan Kepesertaan JKN- -Pertukaran Data Badan Usaha Badan Usaha mana yang belum

-Penegakan kepatuhan Badan Usaha & Peserta Perorangan dalam

Program JKN-KIS menjadi syarat dalam megurus ijin di PTSP

-JKN KIS sebagai syarat dalam membuat/pengurusan ijin Usaha baru

dan perpanjangan ijin di Kota Banjarbaru

-Pertukaran Data Badan Usaha Badan Usaha mana yang belum

terdaftar JKN dan telah terdaftar JKN

-Peraturan Walikota terkait pengurusan ijin usaha di Kota

Banjarbaru

-Integrasi layanan perizinan dengan Pendaftaran JKN-KIS Badan

Usaha

Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dalam :

-Perluasan Kepesertaan

-Validasi dan verifikasi Data Kepesertaan JKN-KIS

-Sinergi pelayanan kependudukan dengan kepesertaan JKN-KIS

-Pendaftaran JKN terintegrasi dengan Penerbitan NIK Bayi Baru Lahir

-Perlindungan Kesehatan Pekerja (Himbauan kepada Pemberi Kerja

untuk menunaikan kewajibannya dalam melindungi kesehatan

pekerja melalui Program JKN-KIS) baik untuk karyawan tetap

maupun outsourching

-Peraturan Bupati bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan

karyawannya ke JKN KIS

-Pertukaran data Badan Usaha dan informasi jumlah tenaga kerja -Pertukaran data Badan Usaha dan informasi jumlah tenaga kerja

-Sosialisasi bersama -Sosialisasi bersama

-Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pemberi Kerja dalam JKN

(Disnaker/Balai Pengawasan Ketenagakerjaan) Kota Banjarbaru

-Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pemberi Kerja dalam JKN

(Disnaker/Balai Pengawasan Ketenagakerjaan) Kota Banjarbaru

-Sosialisasi bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Tenaga

Kerja Kota Banjarbaru

-SE Walikota bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan

karyawannya ke JKN KIS

5 Dinas Sosial Kota Banjarbaru -Percepatan pendataan masyarakat tidak mampu untuk diusulkan

sebagai PBI (APBD/APBN)

-Instruksi Walikota tentang percepatan pendataan masyarakat layak

bantu

1

2

3

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjarbaru

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Menyandingkan data penduduk yang telah terdaftar dan belum

terdaftar (by No. KK, No NIK, Name & Address)

Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Tenaga Kerja Kota

Banjarbaru

Balai Pengawasan

Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru

& Dinas Tenaga Kerja Kota

Banjarbaru

4

46

NO INSTANSI TERKAIT RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT

-Mengalokasikan anggaran peserta PBI APBD dan pelayanan

kesehatan di Kabupaten Tanah Laut

Instruksi Walikota terkait pelayanan prima ke Faskes

Dibuatkan Peraturan Walikota bahwa masing-masing SKPD

membuat ketentuan dalam rangka menuju UHC (mempersyaratkan

JKN dalam pelayanan Publik)

7 Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota

Banjarbaru

Mengalokasikan dana Pelayanan Kesehatan Mengalokasikan dana Pelayanan Kesehatan

8 Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Banjarbaru

Kepastian pembayaran iuran peserta JKN tepat waktu Kepastian pembayaran iuran peserta JKN tepat waktu

-Optimalisasi keikutsertaan ASN ke JKN KIS melalui himbauan ASN

untuk segera melaporkan ke BPJS Kesehatan jika memiliki anak ke 3

atau anak > 21 tahun

-Optimalisasi keikutsertaan ASN ke JKN KIS melalui himbauan ASN

untuk segera melaporkan ke BPJS Kesehatan jika memiliki anak ke 3

atau anak > 21 tahun

-Berkoordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran tenaga honor

Pemko Banjarbaru ke program JKN KIS BPJS Kesehatan

10 Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dukungan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Surat Edaran dari

Dinas Pendidikan perihal “Dukungan terhadap Kepesertaan JKN-KIS

bagi Pelajar / Siswa SD, SMP dan SMA

Membuat Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dimana setiap siswa

siswi wajib memiliki atau menjadi peserta JKN KIS

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru6

Badan Kepegawaian,Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kota

Banjarbaru

9

BENTUK SINERGI BPJS KESEHATAN & PEMDA DI KOTA BANJARBARU DALAM MENCAPAI

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

47

No Nama Badan Usaha Alamat

1 Dutasatrya Adipersada, PT Jl.Mistar Cokrokusumo, Cempaka

2 Eka Dharma Jaya Sakti, PT. Jln. A. Yani Km. 31,5 RT.05 Guntung Payung

3 Farraz Banua Group, PT Jl. Trikora Komp. Royal Residence Kav.

4 FIDELITY DIAMOND INVESTMENTS PT Jl. Golf Komplek D'Mahatama Golf Residence No. 3 RT. 004 RW. 004 Kel.

Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru5 Finansia Multi Finance, PT Jl.A.Yani Km.36,5 Simp.Empat Banjarbaru

6 GARUDA KREASI MANDIRI, PT. Jl.A.Yani Km.28,3 Land.Ulin , Banjarbaru

7 Global AC, CV Jl.Trikora Komp.Wengga Blok A No.12 Bjb

8 Guna Bhakti Pertiwi Cipta Optimal, PT. Jl.Purnawirawan Sei.Rancah RT.01 RW.01

9 Gunawan Steel, CV Jl.Suka Maju Km.18 Liang Anggang Bjb

10 Haur Kuning, UD. Jln. A. Yani Km. 36,5 Banjarbaru

11 Hero Intiputra, PT Jl. Ahmad Yani KM. 36,8 Banjarbaru

12 Hexindo Adiperkasa. Tbk, PT. Jln. A. Yani Km. 23 RT. 003 Landasan Ulin

13 Home Center Indonesia, PT. Gedung Q Mall Banjarbaru, Jl. A. Yani Km. 38,6 Banjarbaru

14 Hotel Griya Duta Jl. A. Yani Km. 36,8 No. 26 Banjarbaru

15 Hotel Noor Indah Jln. A. Yani Km. 24 Landasan Ulin

16 Hotel Rahayu Jln. A. Yani Km. 34 Banjarbaru

17 Hotel Sunrise Jln. A. Yani Km. 24,5 Banjarbaru

18 Indogriya Lestari Distribution, CV Komp. LIK Liang Anggang

19 Indotruck Utama, PT. Jln. A. Yani Km.24,5 no. 55 Landasan Ulin

20 Intan Motor Banjarbaru, UD. Jalan A. Yani km. 34,5 Rt. 19 Rw.IV Banjarbaru

21 IOL Indonesia, PT. Jln. A. Yani Km. 33 Loktabat Banjarbaru

22 Jaya Sakti Mandiri Unggul, PT. Jln. Jintan No. 20 Banjarbaru

23 Jaya Selaras Diva Mustika, PT (DIVA Family

Karaoke)

Jl. A. Yani Km. 35 Kel. Komet Banjarbaru

24 JBA Indonesia PT Jl. A. Yani Km. 17 Landasan Ulin Citywalk Kota Citra Graha Banjarbaru

25 Kamajaya Logistics, PT. Jln. A. Yani Jur. Pelaihari Km. 21,6 Land. Ulin

26 KARAOKE SING A SONG Jl.Mistar Cokrokusumo Banjarbaru

27 Karya Multi Talenta / Mineral, PT. Kampung Baru RT.002 RW.002 Landasan Ulin Timur Bjb

28 Kencana Jaya, UD. Jl. Banjargawi III Kompl. LIK Liang Anggang

29 Kobexindo Traktors, PT. Jln. A. Yani Km.21 Land.Ulin Barat Bjb

30

Konsuil Perdana Indonesia Wilayah

Kalimantan Selatan, PT

Jl.Kasuari No.32 Banjarbaru

31

Koperasi Karyawan Angkasa Pura I

(KOKAPURA)

Komp. Citra Raya Angkasa 21 AIR BUSH 70724

32 Koperasi Nusantara Jl.RO.Ulin No.2 RT.04/02 Loktabat Bjb

33

Koperasi Pertamina Retail (SPBU Coco

64.707.01)

Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru (SPBU Coco 64.707.01)

34 Koperasi Sehati Intan Mandiri Jl.Mistar Cokrokusumo RT.01 Se.Besar

35 KULINER AROMA NUSANTARA, CV Jl.Rahayu No.63 Banjarbaru

DAFTAR BADAN USAHA DI KOTA BANJARBARU

YANG BELUM REGISTRASI

Sumber Data : UPT

2 Pengawas

Ketenagakerjaan

Provinsi KalSel

48

DAFTAR BADAN USAHA DI KOTA BANJARBARU

YANG BELUM REGISTRASINo Nama Badan Usaha Alamat

36

Lifere Agro Kapuas PT Wisma Archiles 5 Floor Jl. Raya Panjang No. 29 Kedoya Selatan, Jakarta

Barat (Jl. Karang Rejo Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru)

37 Minamas Gemilang, PT. Jln. A. Yani Km. 22,6 Landasan Ulin

38 Mitra Jaya Utama, CV. Jl. Kelapa Sawit 10 Sei Besar Bjb 70714

39 MITRA KARYA KAPUAS PERDANA,PT Jl.A.Yani Km.32,5 RT.01 RW.02 Banjarbaru

40 Mitrajaya Bangun Sarana, PT Jl. Brigjen Katamso No. 41 RT. 02 Rw. 01 Wadungasri Waru (BC

Banjarbaru)41 Monica Hijau Lestari, PT (The Body Shop) Q.Mall Banjarbaru,Jl.A.Yani Km.36,8 Bjb

42 NASIOTAMA KARYA BERSAMA, PT. Jl.Balitan 13 No.26 Banjarbaru

43 NINDYA KARYA , PT (Persero) Jl.Trikora Guntung Manggis

44 Nusa Konstruksi Engineering, Tbk, PT Jl. Sunan Kalijaga No. 64 Jakarta Selatan (BC. Proyek Pengembangan

Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru Paket 2)

45 OSCARMAS PT Jl. A. Yani Km. 20 RT. 005 RW. 001 Landasan Ulin Barat

46 Padang Golf Swargaloka Jln. A Yani km. 24 Padang Golf Landasan Ulin

47 Pamapersada Nusantara, PT. Jl. Jend. A. Yani No. 1 KM. 30,5 Guntung Payung Banjarbaru 70721

48 Panasea Medicalindo PT (RSU Mawar) Jln. P. Batur Timur No. 52 Banjarbaru

49 Panca Agro Niaga Lestari Jl.Banjargawi Darat No.8B Banjarbaru

50 Panel Indofurn, PT Jl. A. Yani Km. 21,8 Banjarbaru

51 Papandayan Meratus Abadi Komp.Meranti Griya Asri 2F No.18 RT.04 RW.01 Kel.Mentaos Banjarbaru

52 Pelita Samudera Shipping PT Jl. Raya Trikora Ruko Galuh Merindu No. 18-19 Banjarbaru

53 Pesona Optima Jasa, PT Jl. Sido Mulyo Raya RT.02/09 Landasan Ulin Timur

54 Pinus Minimarket, UD. Jln. STM RT.03 RW.05 Banjarbaru

55 Prima Diesel, UD. Jl.A.Yani Km.18,700 Banjarbaru

56 Prima Multi Andalguna, PT Jln. Jur. Pelaihari Km. 21,5 Landasan Ulin Barat

57 Prima Sekarkarsa (Fun City), PT. Jln. Mistar Cokrokusumo, Banjarbaru

58 PRISMAS JAMINTARA PT. Jl.Sultan Adam No.05 RT.37 Banjarmasin

59 Pudji Surya Indah, PT. Jln. A.Yani Jur. Pelaihari Kmm.21 Rt.3 Liang Anggang

60 Putra Agung Lestari, PT. Payless Q.Mall Bjb,Jl.A.Yani Km.36,8 Banjarbaru

61 Putra Bengawan Mandiri,CV Jl.Gub.Soebardjo/Lingkar Selatan Bjb

62 PZ Cussons Indonesia, PT. Jln. A. Yani Km.21 Landasan Ulin Barat Komp. Pergudangan PT.

Kalimantan Kencana Industrindo

63 Rumah Bersalin&Perawatan Anak MUTIA Jl.A.Yani Km.37 No.79 Batas Kota Bjb

64

SAID USMAN, CV (SPBKB AKR 20.3.2.007 GT.

MANGGIS)

JL.Trikora Banjarbaru Kel. Gt. Manggis

65 Sarana Maju Lestari, PT Jl. RO Ulin Perum Listrik I No. 34 Loktabat Selatan Banjarbaru

66 SEFAS PELINDOTAMA, PT Jl.Banjar Gawi Barat No.3B LIK Liang Anggang LU

67 Selular Media Mandiri (Hape Word) Jln.A.Yani Km.33,5 Ruko Citra Megah Bjb

68 Seluler Media Komunika, PT Jl. A. Yani Km. 33,5 Ruko Citra Megah Banjarbaru

69 Serasi Auto Raya, PT Jl.A.Yani Km.17,9 RT.11 RW.03 Liang Anggang

70 SERASI LOGISTIC INDONESIA PT Jl.A.Yani Km.17,9 RT. 11 RW.03 Banjarbaru

71 Serasi Transportasi Nusantara, PT Jl.A.Yani Km.17,9 Liang Anggang Bjb

72 Shafwah Inn Jl. Pangeran Suriansyah No.17 Banjarbaru

73 SIGAP PRIMA ASTREA, PT. Gedung Astra Daihatsu, Jl. A. Yani Km.7,4 Kertak Hanyar Kab. Banjar

74 Sinar Jaya Komunika, PT (GADGET MART) Jl. A. Yani Km. 37 Banjarbaru

75 Sinar Niaga Sejahtera, PT. Jln. A. Yani Km. 22 Landasan Ulin

76 Sinar Permata Inn, PT. Jln. A. Yani Km. 34 No. 1 RT.1 Banjarbaru

77 SMART MULTI FINANCE,PT Jl.A.Yani Km.33 Loktabat Banjarbaru

78 SMART, Tbk. PT. Jln. A. Yani Km. 23,7 Landasan Ulin Banjarbaru 70723

79 SOKA WISATA, PT Jl.A.Yani Km.36 Simp.Empat Banjarbaru

80 SUMBER AGRINDO SEJAHTERA PT. Jl.Jur.Pelaihar Km.22,8 RT.06 RW.02 Kel.Land.Ulin

Sumber Data : UPT

2 Pengawas

Ketenagakerjaan

Provinsi KalSel

49

DAFTAR BADAN USAHA DI KOTA BANJARBARU

YANG BELUM REGISTRASINo Nama Badan Usaha Alamat

81 Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Jl. A. Yani Km. 35 RW. 03 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara

82 Sumber Jaya Borneo Sukses, PT. Jln. A. Yani Km. 34,5 Loktabat, Banjarbaru

83 Sunway Trek Masindo, PT Jl. A. Yani KM. 20,8 Arah Pelaihari Landasan Ulin Selatan Liang Anggang

84 Surveyor CCI, PT (Persero) Jln. A. Yani Km. 30 No. 31 Kel. Guntung Payung Banjarbaru

85 SURVEYOR INDONESIA PT.(Persero) Jl.PM.Noor No.50A Kel. Sei Ulin Banjarbaru

86 Surya Alam Fahrezi Perdana, PT Jl. Komp HKSN Permai No. 258 Blok VI A 70125

87 Surya Anugerah Utama, PT. Jln. Jur. Pelaihari Km. 21,7 Landasan Ulin

88 Surya Berkah Dalem, PT Jl. A. Yani Km. 28 Komp. BPN No. 3 Banjarbaru

89 Surya Mustika Nusantara, PT Jl. A. Yani Km. 21,9 No. 13 Landasan Ulin Tengah Banjarbaru

90 SURYA PUTERA EKA PERSADA, PT Komp. Mustika Raya Permai RT. 35 RW. 05

91 SWADHARMA SARANA INFORMATIKA Komp.PU Jl.Bina Marga No.41 RT. 05/03 Banjarbaru

92 Tanindo Intertraco, PT Jl. Banjargawi Raya No. 6F LIK Liang Anggang

93 Tanjung Alam Jaya, PT Jl. Pangeran Suriansyah No.40 Banjarbaru

94 Tapian Nauli, UD Komplek LIK No. 9 Liang Anggang Bjb

95 Tata Logam Lestari, PT. (Surya Mas Dwi

Lestari, PT.)

Jln. A. Yani Km. 22 Landasan Ulin

96 Tedmonindo Pratama Semesta, PT. Jln. A. Yani Km. 22 No. 23 Land. Ulin Utara

97 Teguh Makmur Perkasa, PT Komp. Wengga Indah Blok H No. 44 RT. 040 RT. 007 Kel. Guntung Manggis

Kec. Landasan Ulin Banjarbaru98 Tekun Barutama Palangka, PT. Komp. LIK Liang Anggang

99 Telaga Organic Perdana, PT Kelurahan Landasan Ulin Selatan RT.11 RW.04

100 Telkom Property (Graha Sarana Duta), PT. Jln. A .Yani Km 36,5 Banjarbaru

101 Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, PT Jalan Angkasa No.60 Landasan Ulin Banjarbaru 70724

102 Trijaya Abadi Plastik, CV. Jln. A. Yani Jur. Pelaihari Km. 21,4 Liang Anggang

103 Tunas Jaya Pratama, PT Jln. Trikora, Gtg.Manggis Landasan Ulin

104 Usaha Jaya Indah, PT Jl. Guntung Manggis RT.018 RW.003 Banjarbaru

105 Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Jl. Trikora Tambak halayung Banjarbaru

106 Yakult Indonesia Persada, PT Jl. A. Yani KM. 19,5 RT/RW. 09/03 Kel. Landasan Ulin Barat

107 YAYASAN TUNAS KALIMANTAN Jl.Mentaos Indah No.61 Banjarbaru

108 ZAFFA GUEST HOUSE Jl.Kasturi 1 RT.31 Kel.Syamsudin Noor Bjb

Sumber Data : UPT

2 Pengawas

Ketenagakerjaan

Provinsi KalSel

SINERGI YANG DIHARAPKAN KEPADA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

1. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan perhitungan

anggaran terkait Universal Health Coverage (UHC).

2. Pemerintah Kota Banjarbaru sepakat untuk

penandatanganan MoU UHC

HARAPAN

1. Segera terlaksananya penandatanganan MoU UHC tahun

2018

2. Dibentuknya TIM Percepatan Universal Health Coverage

(UHC) antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan

3. Dukungan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati

bahwa masing-masing SKPD membuat ketentuan dalam

rangka menuju UHC (mempersyaratkan JKN dalam

pelayanan Publik)

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH