• Home

  • Documents

  •  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010...
16

 · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA

  • Upload
    hacong

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 2:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 3:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 4:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 5:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 6:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 7:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 8:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 9:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 10:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 11:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 12:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 13:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 14:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 15:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA
Page 16:  · Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, ... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ... 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAÑ BUPATI TENTANG TATA

MEMUTUSKAN: NOMOR KEP.06 TAHUN 2012 TENTANG …hukum.bmkg.go.id/vifiles/PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BMKG NOMOR KEP.06... · pengguna jasa pelayanan informasi meteorologi, klimatologi,

MEMUTUSKAN: NOMOR KEP.06 TAHUN 2012 TENTANG …hukum.bmkg.go.id/vifiles/PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BMKG NOMOR KEP.06... · pengguna jasa pelayanan informasi meteorologi, klimatologi,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG · Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); MEMUTUSKAN : ... c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola; d

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG · Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); MEMUTUSKAN : ... c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola; d

Documents
Salinan PM Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 Pengelolaan ......Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI

Salinan PM Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 Pengelolaan ......Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......- 2 - Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......- 2 - Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH

Documents
mawa.uns.ac.idmawa.uns.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/pedoman-PDLN.pdf · memutuskan menctapkan: peraturaÑ rektor maret tentang pedoman pelayanan administrasi perijinan perjalanan

mawa.uns.ac.idmawa.uns.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/pedoman-PDLN.pdf · memutuskan menctapkan: peraturaÑ rektor maret tentang pedoman pelayanan administrasi perijinan perjalanan

Documents
MEMUTUSKAN - nurjaya.files.wordpress.com · Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 3. Keputusan . Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai ... Pelayanan Kebangsaan 9. Penyerahan hadiah bagi

MEMUTUSKAN - nurjaya.files.wordpress.com · Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 3. Keputusan . Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai ... Pelayanan Kebangsaan 9. Penyerahan hadiah bagi

Documents
SALINAN - ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id · 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang ... 2015 Nomor 1077); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

SALINAN - ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id · 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang ... 2015 Nomor 1077); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/inst/pbi-5-8-2003.pdf · 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK

PERATURAN BANK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/inst/pbi-5-8-2003.pdf · 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK

Documents
 · alam perikanan tahun anggaran 2014; memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor

 · alam perikanan tahun anggaran 2014; memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor

Documents
- 2 -Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); - 3 - MEMUTUSKAN:

- 2 -Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); - 3 - MEMUTUSKAN:

Documents
4. Nomor 25 Tahun 1992 - jdih.bumn.go.idjdih.bumn.go.id/unduh/UU Nomor 25 Tahun 1992.pdf · memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai

4. Nomor 25 Tahun 1992 - jdih.bumn.go.idjdih.bumn.go.id/unduh/UU Nomor 25 Tahun 1992.pdf · memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai

Documents
DPR · XXXIX/MPRS/1968. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. MEMUTUSKAN . Nomor Nomor Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKIJNYA BERBAGAI PENETAPAN

DPR · XXXIX/MPRS/1968. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. MEMUTUSKAN . Nomor Nomor Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKIJNYA BERBAGAI PENETAPAN

Documents
jdih.kpu.go.id KPU...Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA MEMUTUSKAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. . Nomor Urut

jdih.kpu.go.id KPU...Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA MEMUTUSKAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. . Nomor Urut

Documents
PP 6/1994, PENYELANGGARAAN USAHA … · Web view2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN:

PP 6/1994, PENYELANGGARAAN USAHA … · Web view2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN:

Documents
JDIH Kota Padang · Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9). MEMUTUSKAN:

JDIH Kota Padang · Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9). MEMUTUSKAN:

Documents
BPKP · NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ... Tahun 2014 Nomor 400); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BANTUAN KEDINASAN DI ... surat keterangan dan

BPKP · NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ... Tahun 2014 Nomor 400); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BANTUAN KEDINASAN DI ... surat keterangan dan

Documents
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor … NO. 37 TAHUN 2017.pdf(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634); MEMUTUSKAN: ... keadaan terhindarnya setiap orang

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor … NO. 37 TAHUN 2017.pdf(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634); MEMUTUSKAN: ... keadaan terhindarnya setiap orang

Documents
Pajak 540 010... · 2020. 12. 1. · Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN

Pajak 540 010... · 2020. 12. 1. · Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN

Documents
 · Pemberdayaan Pere puan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08 ). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG

 · Pemberdayaan Pere puan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08 ). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG

Documents
NOMOR - ojk.go.id · lemb aga negara nomor 4372) ; - 2 - memutuskan menetapkan : peraturan otoritas jasa keuangan tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan

NOMOR - ojk.go.id · lemb aga negara nomor 4372) ; - 2 - memutuskan menetapkan : peraturan otoritas jasa keuangan tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan

Documents
MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIApusyantek.bppt.go.id/pubs/file/91_PMK_05_2019_PMK_tarif_Pusyantek.pdfBadan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN:

MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIApusyantek.bppt.go.id/pubs/file/91_PMK_05_2019_PMK_tarif_Pusyantek.pdfBadan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN:

Documents
ppid.depkes.go.idppid.depkes.go.id/uploads/img_5cb3551106f73.pdf · Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN

ppid.depkes.go.idppid.depkes.go.id/uploads/img_5cb3551106f73.pdf · Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN

Documents
jdih.bps.go.id no 18 tahun... · Kcp¿da Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643); MEMUTUSKAN. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

jdih.bps.go.id no 18 tahun... · Kcp¿da Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643); MEMUTUSKAN. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Documents
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor …PMK.03~2016Per.pdf · menetapkan - 2 - memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor …PMK.03~2016Per.pdf · menetapkan - 2 - memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang

Documents
MEMUTUSKAN - karawangkab.go.id

MEMUTUSKAN - karawangkab.go.id

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...dpkbpjamsostek.com/assets/pdf/PP Nomor 76 Tahun...(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...dpkbpjamsostek.com/assets/pdf/PP Nomor 76 Tahun...(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); MEMUTUSKAN

Documents
MEMUTUSKAN : BAB I · salinan nomor 17/e, 2011 peraturan walikota malang nomor 20 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di

MEMUTUSKAN : BAB I · salinan nomor 17/e, 2011 peraturan walikota malang nomor 20 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di

Documents
PUTUSAN Nomor 58/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN … MK/58 PUU-XII 2014.pdf · memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan

PUTUSAN Nomor 58/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN … MK/58 PUU-XII 2014.pdf · memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan

Documents
540 010 2020.pdfCipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEI-JANG-AN

540 010 2020.pdfCipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEI-JANG-AN

Documents
MEMUTUSKAN - Jakarta

MEMUTUSKAN - Jakarta

Documents