• Home

  • Documents

  • pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara...
36

pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 2: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 3: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 4: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 5: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 6: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 7: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 8: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 9: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 10: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 11: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 12: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 13: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 14: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 15: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 16: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 17: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 18: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 19: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 20: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 21: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 22: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 23: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 24: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 25: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 26: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 27: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 28: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 29: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 30: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 31: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 32: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 33: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 34: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 35: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Page 36: pariwisata.bantulkab.go.id · Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Documents
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Documents
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Badan Pendapatan … · undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Badan Pendapatan … · undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang

Documents
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Documents
Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Documents
kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

Documents
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN … · b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan ... Undang-undang

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN … · b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan ... Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

Documents
Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Documents
SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

Documents
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Documents
Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Documents
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Business
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Social Media
A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Documents
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

Documents
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Documents
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …inspektorat.lebakkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/UNDANG-UNDANG...Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …inspektorat.lebakkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/UNDANG-UNDANG...Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

Documents
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

Documents