Upload truongmien
View 221
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),
KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/145/1/SKRIPSI56-1703077892.pdfHal ini scjalan dengan ketcntuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
peraturan.bpk.go.id...SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARRU, a. bahwa bcrdasarkan ketcntuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - …mississauga.irect.org/dynamicdata/PASAL-PASALAJ.DORDT.pdf · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe
peraturan.bkpm.go.id · 2014-08-20 · Menyerahkan uang jaminan tiap pcserta umrah yang jumlahnya sesuai dcngan ketcntuan yang berlaku melalui Bcndabarawan ONH Direktorat Jenderal
DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang
PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51
ikma10fkmua.files.wordpress.com · Web view7.1 Pasal 36 7.2 Pasal 37 7.3 Pasal 38 8 VII. Melindungi Negara 8.1 Pasal 39 8.2 Pasal 40 8.3 Pasal 41 9 VIII. Pimpinan Negara 9.1 Pasal
Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan
TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/09/Microsoft-Word... · Dinas Kesehatan Pasal 12 Dinas Kesehatan mempunyai tugas
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat
BUPATI BENGKAYANG - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/PerBub_28.pdf6f
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Ancaman Militer-Pasal Demi Pasal
! SA L' NA N l - kppip.go.id · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasa! 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang
UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id NO 33 TH 2004.pdf · Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh)
pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/.../06/...Pemekaran-Desa-di-Kecamatan-Tebelian.pdf · hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … · · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal
PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,