Upload
vuongkien
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Km MAi.iNif
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Puji dan rasa sjoikur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana
Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah, maka disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Tahun 2017 untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
program dan kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang.
Akhimya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah ada guna dan manfaatnya dalam mendukung dan
mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang.
Sekian terima kasih.
M^ang. 6 Februari2017
PEGAWAIAN DAERAH
AXeN/ltfALANGQ. BADAN KEPEGAWAIA
^daerah
/SM P. SALAMENA, MM
^^JS^bina Utama MudaNIP. 19600108 198608 1 002
DAFTAR ISI
Halaman
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang tentang Penetapan Rencana Keija
Tahun 2017
- Lampiran Bab I s/d Bab V
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penyusunan 6
BAB II Ehmluasi Pelaksanaan Rencana Keija Badan 7
Kepegawaian Daerah Tahun 2016
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Tahun 12
2016 dan capaian Renstra (Tabel 2.1)
2.2 Analisis kineija pelayanan Badan 21
Kepegawaian Daerah (Tabel 2.2 )
2.3 Isu-isu penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 32
Badan Kepegawaian Daerah
2.4 Review terhadap Rencana Keija 33
Pembangunan Daerah Tahun 2017
(Tabel 2.3)
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan 44
Masyarakat (Tabel 2.4 )
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 46
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 46
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Keija Badan 46
Kepegawaian Daerah
3.3. Program dan Kegiatan 47
BAB IV PENUTUP 57
LAMPIRAN
K«rn7r:«\n\c PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375
Email :bkd(akabmalana.ao.id- webside : http://www.malangkab.go.idMALANG 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABITPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.201/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2)
Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021,
maka perlu menetapkan pengesahan Rancangan Akhir
Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati;
Mengingat 17 Tahun 2003 tentang
1 Tahun 2004 tentang
15 Tahun 2004
dan Tanggung
1. Undang-Undang Nomor
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
tentang
Jawab
tentang
tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Eivaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusiman, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang;
21.
22.
23.
Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Badan Kepegawaian Daerah;
Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/
568/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan,
KESATU
KEDUA
Menetapkan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal (a Februari 2017
KEP
KEPEGW
DAERAH
PEGAWAIAN DAERAH
NG
ENA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/5^0 /KEP/35.07.201/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2017
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode
5 (lima) tahun ketiga, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahim 2016 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017, bahwa Rencana Keija
Pemerintah Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana keija dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Keija
Pemerintah. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut
Rencana Keija Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah imtuk periode 1 (satu) tahxm. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peleiksanasin Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penjnisunan,
Pengendalian dan Eivaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
disebutkan bahwa Rencana Keija Perangkat Daerah memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsimg
oleh Pemerintah Daeraih maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
2
Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 merupakan
penggambimgan antara Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan
dan Pelatihan menjadi satu Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian
Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016
tanggal 1 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Dokumen perencanaan
tahiman yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah yang baru memuat rencana kegiatan pembangunan
tahun berikutnya dan dilengkapi dengsui kerangka anggaran dan regulasi
serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan yang memuat tentang
kebijakan, program dan kegiatan pembeingunan. Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang sebagai institusi didaerah yang merupakan
unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dan
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam
pen3nisunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, maka
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui
pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,
peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia.
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang
pemerintahan sekarang ini telah teijadi perubahan yang besar sekali,
diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik dan
bersih (dean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang
demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan
pemerintahan di zaman modem sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai,
diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan
aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan
bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga
keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan
serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. Peningkatan
Sumberdaya Manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara terns
ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata
Ruang Wilayah adalah dokumen-dokumen yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai bahan
masukan pen3aisunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat
Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah. Rencna Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dijabarkan dalam Rencana Keija Pemerintah Daerah sebagai dokumen
perencanaan tahiinan.
Dengan mengacu pada Rencana Keija Pemerintah Daerah
Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Badan Kepegawaian Daerah seleiku Perangkat Daerah juga berkewajiban
menjrusun Rencana Keija sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana
Keija merupakan penjabaran dari Rencana Straegis, yang dalam
penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Keija Pemerintah
Daerah. Rencana Keija juga sebagai bahan masukan imtuk pen5rusiman
Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Keija dan
Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Keija juga
perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan,
Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.
KETBRKAITAN ANTAR DOiOJMEN PERENCANAAN
RPJPD
&Pedoman
RPJMD
DijabarkanRanwal
RKPDPedoman RAPBD APBO
RTRW
\ /
Pedoman
Bahan
Diacu
PedomanRenatra RofljaBHD
BKD
RKA DPA
BKD BKD
1.2 Landasan Hukum
Landasan hvikum dalam penyusunan Rencana Keija dan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun
2017:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaain dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tsihun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undaing-Undang Nomor 23 Tahxin 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelen^araan Pemerintah Daerah;
11. Peraturain Pemerintah Nomor 8 Tgihim 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Pen3nasunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahim 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mal£Lng Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahim 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahxin 2017 ;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan
Kepegawaian Daerah;
23.Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 568/KEP/35.07.203/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
1.3 Maksud dan Ti^uan
Maksud Penyusunan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah merupakan :
1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan
dikeijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang.
Tujuannya Pen3aisunan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah:
1. merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan perkembangan dan peraturan
perundang-undgingan yang berlaku;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahim dengan
berpedoman pada Renstra dan RKPD;
3. Bahan evsduasi kegiatan tahun sebelumnya.
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukmn
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Peniilisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Keija Badan
Kepegawaian Daerah Tahim 2016 dan Capaian Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah .
2.2 Analisis Kineija Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.
2.3 Isu-isu Renting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Keija
Pembangunan Daerah Tahim 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III : TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Keija Badan Kepegawaian
Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Tahun 2016 dan capaian
Rencana Strategis Satuan Keija Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah pada tahun 2016-2021 melalui strategi, kebijakan, program dan
kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
Realiasasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator
program Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Pada program ini terdiri dari 12 kegiatan dan dari hasil evaluasi masing-
masing indikator kineija target kegiatan pada tahun 2016 tercapai 100%.
Sampai dengan akhir tahim 2021 target program renstra 100% tingkat
capaian 16,66%.
Realiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
indikator program cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi
dengan baik
Pada program ini terdiri dari 5 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing
indikator kineija kegiatan tahim 2016 rata-rata tercapai 100%. Sampai
dengan akhir tahun 2021 dari target program renstra 100 % dengan
tingkat capaian 16,66%.
Realiasasi Program Peningkatan Displin Aparatur indikator program
cakupan disiplin aparatur
Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi pada indikator
kineija kegiatan tahun 2016 tercapai 100%. Sampai dengan akhir tahim
2021 target program renstra dengan tingkat capaian 16,66%.
Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
indikator program cakupan pemenuban kompetensi sumberdaya
aparatur
Pada progreim ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi indikator
kineija kegiatan pada tahun 2016 tercapai 100%. Sampai dengan akhir
tahun 2021 target program renstra dengan tingkat capaian 16,66%.
Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kineija Keuangan indikator program Cakupan laporan
8
kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat
waktu dan akuntabel
Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dari hasil evaluasi indikator
kineija kegiatan pada tahiin 2016 tercapai 100% Sampai dengan akhir
tahun 2021 target program renstra dengan tingkat capaian 16,66%.
Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdasra Aparatur
indikator kineija program Persentase aparatur yang mengikuti
bimtek/sosialisasi kepegawaian dengan nilai baik terdiri dari 1
kegiatan:
Hasil Evaluasi capaian kineija pada indikator kineija kegiatan Pendidikan
dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, target kineija
tahun 2016 sejumlah 400 peserta terealisasi seluruhnya. Hasil pretest
dan post test materi sejumlah 360 peserta memiliki nilai baik atau tingkat
capaian 80%. Hingga akhir periode Renstra target 1.020 peserta dan
tingkat capaian 33,33 %. Kebijakan yang dilakukan tahim 2017 s/d 2021
kegiatan direncanakan masuk program rutin dengan nama kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-imdangan guna meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator
program terbagi me^jadi 2 (dua) indikator outcome sebagai berikut:
Indikator 1 (satu): Persentase tingkat kompetensi aparatur, 3raitu:
a. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator
kineija Persentase pegawai yang mengikuti tes psikologi dan asessment
pada kegiatan Rencana penyusiman pembinaan karier PNS hingga
tahun 2016 terealisasi sejumlah 50 ASN atau 100%. Sampai aikhir
tahun 2021 target renstra sejumlah 1.391 ASN sehingga tingkat
capaian 3,59%. Pelaksanaan kegiatan Test psikologi/Assesement
dilaksanakan tanggal 28-29 April 2016.
b. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahim 2016 dengan indikator
kineija Persentase proporsi penerimaan pegawai baru pada kegiatan
Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2016 ditargetkan 1.328 calon ASN
yang diterima dari jumlah ASN yang dibutuhkan, dengan realisasi
capaian 0. Hal ini dikarenakan adanya Surat Menpan dan RB No.
B/2163/M.PAN-RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen
secara nasionsd dilakukan penundaan. Perkiraan capaian dari target
9
renstra tahun 2021 sebesar 8.993 ASN yang dibutuhkan, sehingga
tingkat capaian sebesar 0 %. Sedangkan yang dilaksanakan tahun
2016 ini adalah kegiatan :
- pembekalan dan pembinaan di bidang kepegawaian bagi CPNS dari
Formasi Tenaga Honorer Kategori II yang dilaksanakan tanggal 20
dan 21 Januari 2016 yang diikuti 477 peserta.
- pembekalan dan pembinaan di bidang kepegawaian bagi CPNS
menjadi PNS yang dilaksanakan bulan Mei 2016 yang diikuti 1.094
peserta.
c. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahim 2016 dengan indikator
kineija Persentase pemenuhan kekosongan jabatan pada kegiatan
Penempatan PNS tahun 2016 target sejumlah 519 pejabat, perkiraan
terealisasi 519 pejabat. Tingkat capaian target renstra tahun 2021
sejumlah 1.776 pejabat sehin^a tingkat capaian 29,22%. Implikasi
dengan terisinya semua jabatan struktural dan fungsional disetiap
organisasi perangkat daerah diharapkan dapat memaksimalkan
pelayanan kepada masyarakat.
d. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator
kineija Persentase ketepatan pemrosesan keputusan kepangkatan/gaji
berkala. pada kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS target sejumlah 5.629 ASN, dan sampai akhir
renstra tahun 2021 target 24.827 ASN sehin^a tingkat capaian
sebesar 22,67 %. Tercapainya target ini karena kegiatan ini dapat
dilaksanakan sesuai periode yang telah ditetapkan dan diharapkan
dengan diterimanya Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
PNS yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi keija dan
kesejahteraan bagi aparatur sebagai reward/penghargaan.
e. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator
kineija persentase akurasi data kepegawaian pada kegiatan
Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
target sejumlah 7.743 data ASN, perkiraan realisasi sebesar 7.743
data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rekonsiliasi data dan
pemutakhiran tata naskah elektronik (SIMPEG) tahun 2016. Hingga
akhir tahim 2021 target renstra sejumlah 34.532 data ASN atau
tingkat capaian sebesar 22,42%.
f. Hasil Evaluasi capaian kineija tahun 2016 dengan indikator kineija
persentase aparatur yang menerima keputusan pensiim, administrasi
karis/karsu dan salyalencana pada kegiatan pemberian penghargaan
10
bagi PNS yang berprestasi, target sejumlah 1339 orang, perkiraan
realisasi 89,27. Rencana tingkat capaian dari target renstra hingga
tahun 2021 target 8.414 ASN tingkat capaian sebesar 15,91%;
g. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija persentase
aparatur yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas tahun
2016 pada kegian pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
target sejumlah 11 ASN perkiraan realisasi sejumlah 11 ASN. Rencana
tingkat capaian dari target renstra tahun 2021 sebesar 43 ASN
sehingga tingkat capaian sebesar 25,58 %.
h. Hasil Evaluasi kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan output
kegiatannya adalah pen3nasunan laporan dan buku informasi
kepegawaian pada kegiatan penyusunan buku tahun 2016 target
sejumlah 452 buku, terealisasi 452 buku atau 100 %. Rencana tingkat
capaian dari target renstra tahun 2021 sejumlah 2.952 buku dengan
capaian sebesar 15,31 %.
i. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija persentase
peserta ujian penyesuain ijazaih dan ujian dinas yang lulus ujian pada
kegiatan Pelaksanaan Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah tahun
2016 target sejumlah 125 ASN realisasi 105 ASN atau 84,00 %. Tidak
tercapainya target karena peserta yang diusulkan kurang memenuhi
syarat. Target capaian renstra tahun 2021 sejumlah 723 ASN
sehingga perkiraan regdisasi capaian target renstra sebesar 14,52 %.
Kebijakan dilakukan dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang lulus
pendidikan jenjang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti
ujian penyesuaian ijazah akan berimplikasi terhadap peningkatkan
kesejgihteraan dan penyusunan kompetensi jabatan.
Indikator 2 (dua) adalah Persentase penurunan pelanggaran disiplin
aparatur dengan 1 kegiatan :
1) Hasil evaluasi capaian kineija dengan indikator Persentase
penurunan pelan^aran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan
Penanganan kasus-kasus pelan^aran disiplin Pegawai Negeri Sipil
pada tahun 2016 target sejumlah 36 ASN realisasi Tahun lalu 2015
sejumlah 38 ASN, sehin^a penurunan 2 ASN atau perkiraan tingkat
capaian penurunan dari tahxm lalu sebesar 5,26 %. Sedangkan
perkiraan capaian target renstra tahim 2021 penurunan sebesar 5 %
sehingga tahun 2016 capaian 105,20 %. Implikasi yang diharapkan
dalam kegiatan adalah dengan semakin menurunnya pelanggaran
11
disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik tingkat kineija dan
pelayanan pemerintah,
Realisasi program Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
Realisasi Program Pendidikan Kedinasan sraitu:
Hasil evaluasi capaian kineija tahun 2016 dengan indikator kineija
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial pada kegiatan
Pendidikan penjenjangan struktural tahun 2016 target sejumlah 42 ASN
(Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2 org, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat
IV 40 org), terealisasi sejumlah 42 ASN atau 100 %. Sampai akhir tahun
2021 target renstra sejumlah 495 ASN (Diklat Kepemimpinan Tingkat II :
15 org, Diklat Kepemimpinan Tingkat III : 120 org, dan Diklat
Kepemimpinan Tingkat III: 360 org) sehingga tingkat capaian 8,48 %.
Realisasi Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur:
Hasil evaluasi capaian kineija tahim 2016 dengan indikator kineija
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional
ada 3 kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah tahim
2016 target sejumlah 617 org, terealisasi 617 org atau 100%. Sampai
akhir tahun 2021 target renstra sejumlah 826 ASN sehin^a tingkat
capaian 74,7 %.
b. Pendidikan dan pelatihan Teknis tahun 2016 target sejumlah 200 org,
terealisasi 200 org atau 100%. Sampai akhir tahim 2021 target
renstra sejumlah 973 ASN sehin^a tingkat capaian 20,55 %.
c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional tahun 2016 target sejumlah 240
org, terealisasi 240 org atau 100%. Sampai akhir tahun 2021 target
renstra sejumlah 973 ASN sehin^a tingkat capaian 24,66 %.
12
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil E#valuasi Pelaksanaan Rencana Keija danPencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah s/d Tahun 2016 (Tahun beijalan)
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
No
Urusan/BldangUrosan Femerintah
Daerah /Program/Keglatan
Indikator Kine^aProgram {outcome^ dan
Keglatan {output^
TargetKineijaCapaianProgram
Renstra PD
Tahun 2016
s/d 2021(akhirperiode
Renstra PD)
ReaUsasi
TargetKine^ HasilProgram danKeluaran
Keglatan s/dTahnn 2014
Target dan Realisasi Kineija Program danKeluaran Keglatan Tahun 2015
TargetProgram dankeglatanReida PD
Tahun beijalan(Tahun 2016)
Perkiraan Ret
TargetProgram /KejPD 8/d th. 2
her
disasi CapaianRenstra
datan RenstraS016 (Tahunalan)
Ta^t ReidaPD Tahnn
2015
Realisasi
Renja PDTahun 2015
Tingkat.Realisasi
(%)Realisasi
CapaianTk. Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10° (9) 11= 10/4
Uruaan Otonoml
Daerah, Feme. Umtun,Adm. Keoangan Daerah,Feraagfcat Daerah,Kepegawaian danFersandian
L Pn^rram PelayananAdminlstrasi
Perkantoran
Tingkat helancaranadministrasi perkantoran
100% 16,66 % 16,66 % 16,66 %
1. Penyediaaxi jasa suratmen3airat
Jumlah regestrasi suratmasuk dan surat keluar
BKD
8350
Surat
1000
surat
1000
Surat
11,97*%
Jiimlah regestrasi suratmasuk dan surat keluar
DIKLAT
1628
Surat
1628
Surat
1628
Surat
100**
%
2. Penyediaan jasakomunikasi,suniBerdaya air dan listrik
Jiunlah rekeningpembayaran Telepone,airdan listrik selama satu
tahun BKD
216
kali
36
kali
36
kali
16,66 *%
3. Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah orang yangdibeiikan honor selama satu
tahun BKD
1088
ok
156
ok
156
ok
14,33*%
13
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (9) 11= 10/4
Jumlah orang yangdiberikan honor selama satu
tahun DIKLAT
25
org
25
org
25
org
100**
%
4. Penyediaan alat tuliskantor
Jumlah pengadaan alat tuliskantor satu tahnn BKD
460
jenis75
jenis75
jenis16,30 *%
Jumlah pengadaan alat tuliskantor satu tahim DIKLAT
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
100**
%
5. Penyediaan Barangcet^kan danpen^andaan
Jumlah penyediaan Barangcetak dan pen^ndaan BKD
99
jenis9
jenis9
jenis9,09%
Jumlah penyediaan Barangcetak dan penggandaanDIKLAT
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
100**
%
6. Penyediaan komponeninstalasi
listrik/peneranganBangunan kantor
Jumlah pengcuiaankomponen instalasi listiiksatu tahun BKD
78
jenis11
jenis11
jenis14,10 *%
Jumlah pengadaankomponen instalasi listriksatu tahun DIKLAT
12
Bulan12
Bulan
12
Bulan
100**
7. Penyediaan BahanBacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah eksemplar bahanbacaan yang di beli BKD
228
dtsemplar36
eksemplar36
eksemplar15,78 *%
Jumlah eksemplar bahanbacaan yang di beli DIKLAT
24
koran
24
koran
24
koran
100**
8. Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah TTinlfanan Han
niinuman yang disediakanBKD
80.844
pack/dos844
Pack/dos844
Pack/dos1,04*%
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakanDIKLAT
15.876
paket15.876
paket15.876
paket100**
%
11. Rapat-rapat koordinasikpnsultasi keluardaerah
Jumlah penugasan keluardaerah BKD
1503
ok
169
ok
169
ok
11,24*%
Jumlah penugasan keluardaerah DIKLAT
42
ohk
42
ohk
42
ohk
100**
%
14
1 2 3 4 5 6 7 8=17/6) 9 10=> (9) 11° 10/4
12 Rapat-rapat koordinasikonsultasi kedalam
daerah
Jumlah penugasan kedalamdaerah BHD
3612
Ok
198
ok
198
ok
5,48*%
Jumlah penugasan kedalamdaerah DIKLAT
352
ohk
352
ohk
352
ohk
100**
%
n. Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Cakupan sarana danpTsarana yang berfhngsidengan Balk
100% 16,66 % 16,66 % 16,66 %
1. Pengadaan peralatangedung kantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang tersedia BKD
172
jenis17
jenis17
jenis9,88*%
Jumlah peralatan gedungkantor yang tersediaDIKLAT
3
paket3
paket3
paket100**
%
2. Pemeliharaan
rutin/Berkala gedungkantor
Jumlah gedung kantoryang dipelihara BKD
2org/1 unit
2org/1 unit
2org/1 unit
100
%
Jumlah gedung kantoryang dipelihara DIKLAT
12
bulan
12
bulan
12
bulan
100**
%
3. Pemeliharaan
rutin/Berkalakendaraan
dinas / operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang mendapatpemeliharaan BKD
7
Unit
7
Unit /kali7
Unit /kali100
%
Jumlah kendaraan
dinas yang mendapatpemeliharaan DIKLAT
7
Unit
7
Unit
7
Unit
100**
%
4. Pemeliharaan rutin /Berkala perlengkapangedung k^tor
Jumlah perlengkapangedung k^tor yangmendapat pemeliharaanBKD
16
unit
4
unit
4
unit
25,00%
Jumlah perlengkapangedung k^tor yangmendapat pemeliharaanDIKLAT
12
imit
12
unit
12
imit
100**
%
15
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10° (9) 11° 10/4
5. Pemeliharaan rutin /Berkala peralatangedung kantor
Jumlah peralatangedung kantor yangmendapat pemeliharaanDIKLAT
72
unit
72
unit
72
tmit
100**
%
m. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Cakupan Disiplin Aparatur 100% 16,66 % 16,66 % 16,66%
1. Pengadaan pakaianhari-hari tertentu
Jumlah pegawai yangmemakai seragamkhusus (pakaian batikdan olahraga) BKD
70
Aparatur70
Aparatur70
Aparatur100*
%
Jumlah aparatur yangmemenuhi kedisiphnanDIKLAT
35
Aparatur35
Aparatur35
Aparatur100**
%
IV. Program PeningkatanKapasitasSumberdaya Aparatnr
Cakupan pemenuhankompetensi SumberdayaAparatur
100% 100% 100% 100%
1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yangmendapat pelatihanformal BKD
70
org
10
org
10
Org14,28 *%
Pendidikan dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Jumlah sumberdaya yangmendapat pelatihanKepemimpinan Tk. IIDIKLAT
2
org
2
org
2
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat Diklatpim Tk. IV
40
org40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat DildatpimPrajabatan CPNS TenagaHonorer Kategori 2
447
org
447
org
447
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat DiklatpimPrajabatan CPNS dariPelamar Umum
142
oig
142
org
142
org
100**
%
16
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (9) 11= 10/4
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Jumlah sumberdaya yangmendapat EHMat TeknisPenyusunan SAKIP DIKLAT
40
org
40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat Diklat Tangge^Bencana bagi y^paratur
40
org
40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat Dildat TeknisPengelolaan Barang Daerah
40
org
40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat Diklat TeknisPenyusunan dokumenPerencanaan dan ProgramKegiatn SKPD
40
org
40
oig
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat Diklat TeknisKewirausahaan bagiAparatur
40
org
40
org
40
org
100**
%
Pendidikan dan
Pelatihan FungsionalJumlah sumberdaya yangmendapat E)iklatFungsional Peningkatankompetensi PelayananKesehatan KepustakaanSekolah DIKLAT
40
org
40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat DiklatFungsional Peningkatan TataKearsipan
40
org
40
org
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat DiklatFungfflonal Peningkatankompetensi Guru MataPelajaran Seni Budaya danKetrampilan / PrakaryaAngkatanl
40
org
40
01^
40
org
100**
%
Jumlah sumberdaya yangmendapat DiklatFungsional Pelayanan PrimaPetugas Kesehatan DalamUpaya Meningkatkankualitas kesehatan
Ma^arakat
40
org
40
org
40
org
100**
%
17
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10»(9) 11° 10/4
V. Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kineija danKenangan
Caknpan laporan kineijadan kenangan yang disusunsesual aturan srangberlaku,tepat waktu danakuntabel
100% 100% 100% 100%
1. Pen3rusunan laporancapaian kineija danikhtisar realisasi
kineija SKPD
Jumlah laporan kineijayang disusun sesuaiaturan yang berlaku,tepat waktu danakuntabel BKD
5
bidang5
bidang5
bidang100*
%
Jumlah laporan kineijayang disusun sesuaiaturan yang berlaku,tepat waktu danalrantabel DIKLAT
30
laporan30
laporan30
laporan100**
%
2. Penyusunan laporankenangan semesteran
Jumlah laporankeuangan semesteranyang disusun sesuaiaturan yang Berlaku,tepat waktu danalrantabel BKD
5
bidang5
bidang5
bidang100*
%
Jumlah laporankeuangan semesteranyang disusun sesuaiaturan yang Berlaku,tepat waktu danakuntabel DIKLAT
2
laporan2
laporan2
laporan100**
%
3. Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
Jumlah dokumen
keuangan akhir tahunBKD
5
bidang5
bidang5
bidang100*
%
Jumlah dokumen
keuangan eikhir tahunDIKLAT
1
laporan1
laporan1
laporan100**
%
18
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10»(9) 11= 10/4
VI Program PeningkatanKapasitasSumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yangmengikutibimtek/sosialisasikepegawaian dengan nilaibalk
80% 80% 80% 80%
Pendidikan dan
peladhan teknis tugasdan fungsi bagi PNSDaerah
Jumlah peserta yangmengikuti bimtekperaturan perundang-undangan
1200 erg 400
org
400
org
33,33%
vn. Program PendidikanKedinasan
Persentase aparaturyang memilikikompetensi manc^erial
100% 100% 100% 8,48%
1. Pendidikan
penjenj£inganstruktural
Jumlah ASN yangmengikuti DiklatKepemimpinan
495
ASN
42
ASN
42
ASN
8,48%
-
Diklat KepemimpinanTk. II
15
ASN
-- - - 2
ASN
2
ASN
-
Diklat KepemimpinanTk. ra
120
ASN
- - - 0
ASN
0
ASN
-
Diklat KepemimpinanTk. IV
360
ASN40
ASN
40
ASN
vm. Program PeningkatanKapasitasSumberdaya Aparatur
Persentase aparaturyang memilikikompetensi Teknis danFungsional
90% 80% 80% 88,88%
1. Pendidikan dan
pelatihan prajabatanbagi Calon PNSDaerah
Jumlah ASN yangmengikuti prajabatan
826
ASN
617
ASN
617
ASN
74,07%
Diklat Prajabatan K 2 Jumlah ASN yangmengikuti prajabatan 678
org
475
org
475
org
70,00
Diklat Prajabatanpelamar umum/IPDN
148
org
142
org
142
org
95,95
19
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10" (9) 11" 10/4
2. Pendidikan dan
pelatihan TeknisJumlah ASN yangmengikuti diklat teknis
973
ASN
200
ASN
200
ASN
20,55
3. Pendidikan dan
pelatihan FungsionalJumlah ASN yangmengikuti diklatfungsional
973
ASN
240
ASN
240
ASN
24,66
DL Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Persentase pegawai ASNyang sesual kompetensi
100
%
89.53
%
89.53
%
89.53
%
1. Penyusiman rencanapembinaan karir PNS
Jumlah ASN yang diikutkandalam pembinaan Kariermelalui tes psikologi danassessment
1391
ASN
50
ASN
50
ASN
3,59%
2. Seleksi penerimaanCalon ASN
Jumlah pelamar umumGTT/PTT yang diterima
8993
org/ASN1197
oi^/ASN %
3. Penempatan PNS Jumlah pejabat yangpromosi/mutasi
1776
org/ASN519
org/ ASN519
oig/ ASN29,22%
4. Kenaikan pang^totomatis PNS
Jumlah ASN yangmemperoleh KeputusanKenaikan Pangkat/GajiBerkala
24827
org/ASN5629
org/ASN5629
org/ASN22,67%
5. Pembangunan/pengembangan. sistem infonnasikepegawaian. Daerah
Jumlah data ASN yangdibutuhkan didatabase
34532
Data ASN
7743
Data ASN
7743
Data ASN
22,42%
6. Pemberian penghargaanBagi PNS yangBerprestasi
Jumlah keputusanpensiun.karis/karsu/satya lencana dan cuti yangditerbitkan
8414
ASN
1339
ASN
1339
PNS
15,91%
7. Pemberian Bantuan tugasbelq'ar ikatan dinas
Jumlah £^aratur yangmendapat bantuan tugasbelqar ikatan dinas
43
ASN
11
PNS
11
PNS
25,58%
20
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (9) 11= 10/4
8. Monitoring, evaluasi danpelaporan
Jumlah laporan monitoringdan evaluasi serta
pengadaan buku informasikepegawaian
2452
Buku
452
Buku
452
Buku
18,43%
9 Pelaksanaan ujian dinasdan ujian penyesuaianijasah
Jumlah pegawai ASN yangmengikuti ujian dinas danujian penyesuaian ijasah
723
ASN
125
ASN
105
ASN
14,52%
Program Pembinaandan PengembanganAparatnr
Fersentase penunmanpelanggaran disiplinaparatnr
5,00%
5,26 5,26 105,20%
10. Proses penanganankasus-kasus pelanggarandisiplin
Jumlah ASN yang melanggardisiplin dan diusulkan imtukdiberikan sanksi
pelanasaran disiplin
246
ASN
36
ASN
36
ASN
14,63%
21
2.2 Analisis Kineija Pelasranan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan
Analisis kineija pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah berdasarkan Indikator Kineija Utama (IKU) yang
ditetapkan sebagai Peijanjian Kineija pejabat Eselon II Tahun 2016 ada 3 (tiga)
Indikator Kineija Utama (IKU ) yaitu :
1. Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi kepegawaian
dengan nilai baik dengan formula Jumlah peserta dengan nilai baik dibagi
dengan Jumlah peserta;
2. Persentase tingkat kompetensi aparatur dengan formula Jumlah aparatur
yang memiliki kompetensi (jabatan,pangkat,pendidikan,diklat) dibagi
dengan jumlah aparatur;
3. Persentase penurunan pelan^aran disiplin dan etika pegawai dengan
formula Jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi
pelanggaran tahun lalu.
Indikator kineija outcome pejabat eselon III sebagai pendukung Indikator
Kineija Utama Eselon II yaitu Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur dan
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai dengan Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Persentase Pegawai yang mengikuti tes psikologi dan asessment dengan
formula Jumlah pejabat yang mengikuti tes psikologi dan assesment dibagi
dengan jabatan struktural yang ada ;
2. Persentase proporsi penerimaan pegawai baru dengan formula Jumlah
CPNS pelamar umum, GTT/PTT yang diterima dibagi dengan jumlah CPNS
yang dibutuhkan;
3. Persentase pemenuhan kekosongan jabatan dengan formula Jumlah
pejabat struktural dan fimgsional yang kosong dibagi dengan Jumlah
pejabat struktural dan fungsional;
4. Persentase Ketepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan
gaji Berkala, dengan formula Jumlah ASN yang memperoleh Kenaikan
Pangkat/Gaji Berkala dibagi dengan Jumlah ASN yang seharusnya naik
pangkat/gaji berkala;
5. Persentase Akurasi data kepegawaian, dengan formula Jumlah data yang
dientiy dalam database dibagi Jumlah data yang terupdate didatabase;
6. Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun,administrasi
Karis/Kairsu dan Satya Lancana dengan formula Jumlah Keputusan
22
pensiun, karis/karsu/satya lancana yang diproses dibagi jumlah berkas
usulan administrasi kepegawaian;
7. Persentase aparatur yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas
dengan fomnila Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar
ikatan dinas dibagi Jumlah aparatur yang diusulkan ;
8. Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus
ujian, dengan formula Jumlah Peserta Ujian yang lulus dibagi Jumlah
Peserta Ujian .
9. Persentase penurunan pelan^aran disiplin dan etika pegawai dengan
formula Jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi
pelanggaran tahim lalu.
Indikator kineija output pejabat eselon IV sebagai pendidomg Indikator
outcome Eselon III untuk program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Persentase Pegawai yang mengikuti tes psikologi dan asessment, dengan
output Jumlah ASN yang diikutkan dalam pembinaan karier melalui tes
psikologi dan assesment;
2. Persentase proporsi penerimaan pegawai baru, dengan output Jumlah
pelamar umum, dan GTT/PTT yang diterima;
3. Persentase pemenuhan kekosongan jabatan, dengan output Jumlah
pejabat yang promosi/mutasi;
4. Persentase ketepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan
gaji Berkala, dengan output Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan
Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala;
5. Persentase Akurasi data kepegawaian, dengan output Jumlah data ASN
yang dibutuhkan dalam database;
6. Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun, administrasi
Karis/Karsu dan Salya Lancana, dengan output Jumlah Keputusan
pensiun, karis/karsu/satya lancana yang diproses;
7. Persentase aparatur yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas,
dengan output Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar
ikatan dinas;
8. Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah,
dengan output Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah;
9. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai, dengan
output Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan etika pegawai
23
Sedangkan Indikator Kineija Utama (IKU) Badan Pendidikan dan Pelatihan
yang ditetapkan sebagai Peijanjian Kineija pejabat Eselon II Tahun 2016 ada 2
(dua) Indikator Kineija Utama (IKU ) yaitu:
1. Persentase aparatur yang liolus diklat kepemimpinan dengan kategori
memuaskan;
2. Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan
kriteria baik.
Indikator kineija outcome pejabat eselon III sebagai pendukung Indikator
Kineija Utama Eselon II, dengan Program Pendidikan Kedinasan dan Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, sebagai berikut:
1. Persentase Apguratur yang memiliki kompetensi Manajerial;
2. Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional.
Indikator kineija output pejabat eselon IV sebagai pendukung Indikator
outcome Eselon III imtuk Program Pendidikan Kedinasan dan Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, yaitu:
1. Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Manajerial, dengan output
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan;
2. Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional,
dengan output Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Jumlah
ASN yang mengikuti Diklat Teknis fis Fungsional.
Pencapaian kineija pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
( sebelum penggabungan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan ) sesuai
dengan tabel 2.2 berikut:
24
Tabel.2.2
Pencapaian Kineija Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
No
Indikator Klneijaeesuai Tugas dan
Fungsi
8PM/Standar
Nasional
IKK/KU
Target Renstra SKPD Realisasi CapalanProyeksi
Catatan Analisis
Tahun
2015
(Tahunn-2)
Tahun
2016
(Tahunn-1)
Tahun
2017
(Tahunn)
Tahun
2018
(Tahunn+l)
Tahun
2015
(Tahun-2)
Tahun 2016
(Tahun n-1)
Tahun
2017
(Tahun n)
Tahun
2018
(Tahunn+1)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Persentase apaiaturSrang mengikatibimtek/sosialisaaikepegawaian dengannilni hnifc *
IkU Eselonn
2016
80,00 *%
80,00%
* IKU BKD 2016
2.Persentase A8N
yai^ telah lulusdiklat
kepemimpinanden^ui kategorlmemuaskan
IKU Eselonn
2017 - 2021
80,00%
70,00%
71,00%
80,00
%
70,00%
71,00%
IKU BKD 2017
3.Persentase ASN
yang telah lulusdiklat teknis dan
fhngsional dengankrlteria baik
IKU Eselonn
2017 - 2021
80,00%
70,00%
84,00%
80,00%
70,00%
84,00%
IKU BKD 2017
4.Persentase tingkatkompetensi aparatur *
IKU Eselon n
2016 - 2021
89,53%
92,14
%
94,76%
89,53%
92,14%
94,76%
IKU BKD 2016, 2017
5.Persentase
penurunan
pelanggaran disipllndan etika pegawai
IKU Eselon n
2016 - 20215,26%
27,78%
4,35%
5,26%
27,78%
4,35%
IKU BKD 2016, 2017
25
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Persentase aparaturyang mengikutibimtek/ sosialisasikepegawaian dengannilai baik *
IkU Eselonlll
2016
80,00
%
80,00%
2.Persentase Aparaturyang memilikikompetensi Manajerial:
IKU Eselonin
2016 - 2021
80,00%
70,00%
71,00%
80,00%
70,00%
71,00
%
3.Persentase Aparaturyang memilikikompetensi Teknis danPungsional "
IKU Eselonin
2016 - 2021
70,00%
84,00%
80,00%
70,00
%
84,00%
4.Persentase Pe^waiyang mengikuti tespsikologi danassessment
IKU Eselonin
2016 - 2021 -
3,59%
17,97%
17,97%
17,97%
17,97%
17,97%
5.Persentase Proporsipenerimaan PegawaiBaru
-
IKU Eselonin
2016 - 2021
14,77 13,31
%
16,59%
14,77 13,31%
16,59%
6.Persentase pemenuhankekosongan jabatan -
IKU Eselonin
2016 - 2021
19,32%
8,15%
9,31%
19,32%
8,15%
9,31%
7.Persentase kecepatanpemrosesan KeputusanKepangkatan/ KenaikanGaji Berkala
IKU Eselonin
2016 - 2021
99,98%
98,25%
99,78%
99,98%
98,25%
99,78%
8.Persentase akurasi
data kepegawaian -
IKU Eselonin
2016 - 2021
100
%
100 % 100 % 100
%
100 % 100 %
26
1 2 - 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9.Persentase aparaturyang menerimakeputusan pensiun,administrasi karis/karsu dan satyalancana
IKU Eselon III
2016 - 2021
89,27
%
90,00%
91,67% 89,27%
90,00% 91,67%
10.Persentase aparaturyang mendapatbantuan Tugas BelajarIkatan Dinas
IKU Eselon m
2016 - 2021
100 % 100 % 100 % 100
%
100 % 100 %
11.Persentase laporanyang terselesaikan danbuku yang dicetak dandidistribusikan '
IKU Eselon m
2016 - 2021
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12.Persentase pesertaujian penyesuaianijasah dan ujiandinas yang lulusujian
IKU Eselon m
2016 - 2021
84,00%
76,67%
78,00%
84,00%
76,67%
78,00
%
13.Persentase
penurunan
pelanggaran disiplindan etika pegawai
IKU Eselon III
2016 - 20215,26%
27,78%
4,35%
5,26%
27,78%
4,35%
14.Persentase Tingkatkelancaran
administrasi
perkantoran
IKU Eselon m
2016-2021100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
15.Persentase Cakupansarana prasarana
yang berfungsidengan baik
IKU Eselon III
2016 - 2021
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
27
1 2 - 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16.Persentase CakupanpemenuhankedisiplinanSumberdayaApeiratur
IKU Eselonin
2016-2021100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17.Persentase ASN BKD
yang mengikutiDiklat Teknis
/kursus -kursus/ pelatihan singkat
IKU Bselon III
2016 - 2021100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
00
Persentase Cakupanlaporan kineija dankeuangan yangdisusun sesuai
aturan yang berlaku,tepat waktu danakuntabel
IKU Eselonin
2016 - 2021100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.Jiunlah aparaturyang mengikutibimtek/ sosialisasikepegawaian
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
400
orang
400
orang
2.Jumlah ASN yangmengikuti DiklatKepemimpinan
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
42
orang
82
orang
83
orang
42
orang
82
orang
83
orang
3.Jumlah ASN yangmengikuti prajabatan -
IKU EselonlV
2016 - 2021
475
orang
3
orang
3
orang
475
orang
3
orang
3
orang
4.Jumlah ASN yangmengikuti diklat teknis -
IKU EselonlV
2016 - 2021
240
orang
120
orang
132
orang
240
orang
120
orang
132
orang
5.Jumlah ASN yangmengikuti diklatfungsional
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
240
orang
120
orang
132
orang
240
orang
120
orang
132
orang
28
1 2 _ 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.Jumlah ASN yangdiikutkan dalam
pembinsian Kariermel£dui tes psikologidan assessment
~
IKU EselonlV
2016 - 2021
50
orang
250
orang
250
orang
50
orang
250
orang
250
orang
7.Jumlah pelamarumum GTT/PTT yangditerima
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
1328
orang
1197
orang
1492
orang orang
1197
orang
1492
orang
8.Jumlah pejabat yangpromosi/ mutasi
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
519
pejabat219
pejabat250
pejabat519
pejabat219
pejabat250
pejabat
9.Jtunlah ASN yangmemperolehKeputusan KenaikanPangkat/Gaji Berkala
IKU EselonlV
2016 - 2021
5629
ASN
3826
ASN
3234
ASN
5629
ASN
3826
ASN
3234
ASN
10.Jumlah data ASN
yang dibutuhkandidatabase
IKU EselonlV
2016 - 2021
7743
data
ASN
4418
data
ASN
5005
data
ASN
7743
data
ASN
4418
data
ASN
5005
data
ASN
11.Jumlah keputusanpensiun.karis/ kEirsu/satya lencana dsmcuti yang diterbitkan
IKU EselonlV
2016 - 2021
1339
ASN
1350
ASN
1375
ASN
1339
ASN
1350
ASN
1375
ASN
12.Jumlah aparaturyang mendapatbantuan tugasbelajar ikatan dinas
IKU EselonlV
2016 - 2021
11
ASN
11
ASN
13
ASN
11
ASN
11
ASN
13
ASN
13.Jumlah laporanMonev dan
pengadaan bukukepegawaian
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
400
buku
400
buku
400
buku
400
buku
400
buku
400
buku
29
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14.Jumlah pegawai ASNyang mengikuti ujiandinas dan ujianpenyesuaian ijasah
-
IKU EselonlV
2016 - 2021
105
ASN
115
ASN
117
ASN
105
ASN
115
ASN
117
ASN
15.Jumlah ASN yangmelan^ar disiplindan diusulkan untuk
diberikan sanksi
pelan^aran disiplin
IKU EselonlV
2016 - 2021
36
ASN
46 ASN
dan 4553
ASN tes
Narkoba
44 ASN
dan
11.383
ASN tes
Narkoba
36
ASN
46 ASN
dan 4553
ASN tes
Narkoba
44 ASN
dan
11.383
ASN tes
Narkoba
16.Jumlah registrasisurat masuk dan
surat keluar
-
1000
surat
dinas
1.400
surat
dinas
1.450
surat
dinas
1000_suratdinas
1.400
surat
dinas
1.450
surat
dinas
17.Jumlah rekeningpembayaranTelepon,air danlistrik selama satu
tahun
36 kali. 36 kali. 36 kali. 36 kali. 36 kaU. 36 kali.
18.Jumlah orang ycingdiberikan honor
selama satu tahun
-
13
orang
13
orang
13
orang
13 orang 13 orang 13 orang
19.Jumlah pengadaanalat tulis kantor
-
75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis
20.Jumlah penyediaanbarang cetak danpenggandaan
9
jenis/161,794
Ibr
10
jenis/161,794
Ibr
20
jenis/161,794
Ibr
9
jenis/161,794 Ibr
10
jenis/161,794 Ibr
20
jenis/161,794 ibr
21.Jumlah pengadaankomponen instalasilistrik
-
11 jenis 11 jenis 13 jenis 11 jenis 11 jenis 13 jenis
22.Jumlah eksemplarbahan bac€ian yangdibeU
-
36
eksem
plar
36
eksem
plar
38
eksem
plar
36 eksem
plar36 eksem
plar38 eksem
plar
30
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.Jumlah makanan
dan minuman yangdisediakan
-
9
jenis9
jenis9
jenis'
9
jenis9
jenis9
jenis
24.Jumlah penugasandinas keluar daerah
-
169
ohk
220
ohk
240
ohk
169
ohk
220
ohk
240
ohk
25.Jumlah penugasandinas dalam daereih
-
198
ohk
560
ohk
615
ohk
198
ohk
560
ohk
615
ohk
26.Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
-
17
jenis25
jenis30
jenis17
jenis25
jenis30
jenis
27.Jumlah gedungkantor yangdipehhara
-
1
unit
1
unit
1
unit'
1
unit
1
unit
1
unit
28.Jumlah kendaraan
dinas yang mendapatpemeliharaan
-
7
Unit
14
Unit
14
Unit
7
Unit
14
Unit
14
Unit
29.Jumlah
perlengkapangedimg kantor yangmendapatpemeliharaan
4
unit
16
unit
16
unit
4
unit
16
unit
16
unit
30.Jumlah peralatangedung kantor yangmendapatpemeliharaan
75
unit
75
unit
75
unit
75
unit
31.Jumlah pegawai yangmemakai seragamkhusus (pakaianbatik dan olsidiraga)
70 org 70 org 70 org 70 oi^ 70 org 70 org
31
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32.Jumlah ASN BKD
yang mengikutiDiklat Teknis
/kursus -kursus/pelatihan singkat
10 org 11 org 12 org 10 org 11 org 12 org
33.Jumlah laporankineija yang disusunsesuai aturan yangberlaku, dan tepatwaktu
3dok/3
laporan
3 dok/3
laporan
3 dok/3
laporan
3 dok/3 laporan
3 dok/3 laporan
3 dok/ 3laporan
34.Jumlah laporankeuangansemesteran yangdisusun sesuai
aturan yang berlaku,dan tepat waktu
5
bidang5
bidang5
bidang5 bidang 5 bidang 5 bidang
35.Jumlah dokumen
keuangan akhirtahun
-
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
32
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah
Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih
dijximpai adanya permasalahan dan hambatan yang hams tetap diperhatikan.
Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program
nasional dan daerah adalah :
1. Terjadinya moratorium rekruitmen ASN oleh pemerintah pusat, pemberian
formasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah sehingga teijadi
kekurangan pegawai yang akan berdampak terhadap pelayanan pada
masyarakat;
2. Dengan adanya regulasi bam untuk mendukung reformasi birokrasi dan
pelayanan publik maka dituntut penataan sistem penempatan pejabat dan
aparatur sesuad kompetensinya;
3. Tuntutan aparatur yang berkualitas dan bebas narkoba;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk
pengembangan sistem pelayanan kepegawaian dan rendahnya
pemanfaatan TI;
Dengan adanya moratorium rekmitmen ASN, penempatan pejabat yang tidak
sesuai dengan kompetensi dan rendahnya kualitas SDM serta belum
optimalnya pen^unaan Tl, mengakibatkan kurang optimalnya kineija birokrat
dan pelayanan publik yang mempakan isu strategis dalam pencapaian visi
misi Kepala Daerah.
Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Daereih adalah ;
1. Tuntutan refomasi birokrasi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi imtuk pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur
sipil negara;
2. Luasnya cakupan pelayanan manajemen sumberdaya aparatur untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ( good governance) dan masuk
kategori strategis namxm belum memperoleh perhatian untuk menjadi
program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang;
3. Pengadaan pegawai yang bergantung pada kebijakan pemerintah pusat;
4. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang belum terintegrasi
dengan sistem pengembangan karier.
33
Sehubungan dengan had tersebut maka kebijakan umum dalam
menyelenggarakan reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Isu-
isu Pelayanan kepegawaian tahun depan berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana peraturan tersebut akan merubah
tata kelola kepegawaian mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun.
Isu berskala regional Jawa Timur adalah Peningkatan kualitas Sumberdaya
Manusia dan Peningkatan Pelayanan Publik di daerah. Di Kabupaten Malang
tuntutan Peningkatan Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil
Negara.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah adalah:
1. Adanya jumlah Aparatur Sipil Negara yang pensiim dan perlu disiapkan
penggantinya melalui rekruitmen Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan
daerah;
2. Penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi,
profesional dan proporsional;
3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur diarahkan melalui
sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, pendidikan dsin pelatihan
kepemimpinan, teknis, dan fungsional serta peningkatan pendidikan formal
kejenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;
4. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian yang dibangun melalui
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik.
2.4. Review terhadap Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 2017
Rercana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017
disahkan pada tanggal 31 Mei 2016, dimana Badan Kepegawaian Daerah dan
Badan Pendidikan dan Pelatihan masih terpisah. Pada tanggal 1 November
2016 diterbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunsin Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan
Kepegawaian Daerah. Dengan adanya Susunan Organisasi dan Tata Keija
(SOTK) baru ini maka Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan
Pelatihan digabung menjadi satu SKPD yaitu Badan Kepegawaian Daerah,
sesuai dengan Renstra BKD tahun 2016-2021. Sehingga dalam rencana keija
34
tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian anggaran program/kegiatan sebagai
berikut:
1. Pada RKPD tahvin 2017 (BKD) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan
fungsi bagi PNS daerah, terdapat penyesuaian yaitu masuk Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (rutin) dengan kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan peserta sejumlah 200
orang, anggaran Rp. 120.000.000,-.
2. Pada RKPD tahun 2017 (Diklat) Program Peningkatan Kapasitas SDM
Apgiratur (rutin) dianggarkan Rp. 4.360.000.000,- dengan rincian jenis
kegiatan:
- Diklat Kepemimpinan sejumlah 122 peserta;
- Diklat Teknis sejumlah 240 peserta;
- Diklat Pungsional sejumlah 240 peserta.
Hasil penyesuaian tahun 2017 masuk pada :
a. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan:
Pendidikan Penjenjangan Struktural 82 orang, anggaran
Rp. 1.500.000.000,- dengan rincian jenis kegiatan:
- Diklat Kepemimpinan TK. II sejumlah 2 peserta;
- Diklat Kepemimpinan Tk. Ill sejumlah 40 peserta;
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV sejumlah 40 peserta.
b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dengan kegiatan:
- Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Csdon PNS Daerah 2017
sejumlah 206 orang, anggaran Rp.733.000.000,-
- Pendidikan dan pelatihan Teknis 120 orang, anggaran
Rp.540.000.000,-
- Pendidikan dan pelatihan Teknis 120 orang, an^8u*an
Rp.540.000.000,-
Review terhadap Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat
dilihat pada tebel 2.3 berikut:
35
Tabel 2.3
Review terhadap Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun 2017
No
RKPD Hasi]
1
1
1
1
Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lok
asi
Indikator
KlneijaTargetCapaJan
Paga Indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan
LokasiIndikator
KineijaTargetCapaian
Kebntuhan
dana
(Hp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ProgramPelasrananAdminiatrasi
Perkantoran
BKD Tingbat belancaranadminiatrasi
perkantoran
100 % 908.629.300 ProgramPelayananAdministrasi
Perkantoran
Persentase
Tinghatbelancaran
administrasi
perkantoran
100% 679.150.000 BKD*
Diklat **
1. Penyediaan jasasurat menjrurat
BKD
&
Diklat
Jnmlah regestrasisurat masuk dan surat
keluar
2500
Surat
dinas
16.670.000 Penyediaan jasasurat men3rurat
BKD Jumlah regestrasisurat masuk dan
surat keluar
1400
Surat
dinas
16.670.000 BKD: 1000
surat *
Rp. 14.000.000Diklat: 1500 **
surat
Rp. 2.670.0002. Penyediaan jasa
komunikasi,sumberdaya airdan listrik
BKD
&
Diklat
Jumlah rekeningpembayaranTelepone,air dan listrikselama satu tahun
72
kali
14.197.000 Penyediaan jasakomunikasi,sumBerdaya air danlistrik
BKD Jumlah rekeningpembayaranTelepone,air danlistrik selama satu
tahun
36
kali
7.000.000 36 kali*
Rp. 7.000.00036 kali**
Rp. 7.197.000
3. Penyediaan jasaadministrasi
keuangan
BKD
&
Diklat
Jumlah orang yangdibeiikan honor selama
satu tahim
38
Org/kali283.880.000 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
BKD Jumlah orangyang diberikanhonor selama satu
tahun
181
Org/kali200.000.000 13 oig*
Rp. 119.000.00025 org **Rp. 164.880.000
4. Penyediaan alattulis kantnr
BKD
&
Diklat
Jumlah pengadaan alattulis kantor
131
jenis120.010.000 Penyediaan alat
tulis kantorBKD Jumlah
pengadaan alattulis kantor
75
jenis100.000.000 75 jenis +
Rp. 76.000.00056 jenis **Rp. 44.010.000
5. PenyediaanBarang cetakandan
pen^andaan
BKD
&
Diklat
Jumlah penyediaanBarang cetak danpenggandaan
19 jenis/115.884
lembar
114.360.800 PenyediaanBarang cetakandan pen^andaan
BKD Jumlah
penyediaanBarang cetak danpengadaan
10
jenis/100.025
lembar
100.000.000 9 jenis *Rp. 73.167.80010 jenis **Rp. 41.193.000
6. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganBangunan kantor
BKD
&
Diklat
Jumlah pengadaankomponen instalasilistrik
22
jenis19.197.000 Penyediaan
komponen instalasilistrik/peneranganBangunan kantor
BKD Jumlah
pengadaankomponeninstalasi listrik
11
jenis15.000.000 11 jenis *
Rp. 12.000.00011 jenis **Rp. 7.197.000
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Penyediaanbahan bacaan
dan peraturanperundang-undansan
BKD
&
Diklat
Jumlah eksemplarBahan Bacaan yangdibeli
60
eksemplar6.500.000 Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturanperundang-undangan
BKD Jumlah eksemplarBahan Bacaan
yang dibeli
36
eksemplar
3.500.000 36 eksemplar *Rp. 3.500.00024 eksemplar **Rp. 3.000.000
8. PenyediaanMakanan dan
Minuman
BKD
&
Diklat
Jiunlah makanan dan
minuman yangdisediakan
15
jenis100.604.500 Penyediaan
Mal^an danMinuman
BKD Jumlah makanan
dan minuman
yang disediakan
15
Jenis/15500
dos
50.000.000 9 jenis *Rp. 32.047.0006 jenis **Rp. 68.557.500
9. Rapat-rapatkoordinasi
konsultasi keluar
daerah
BKD
&
Diklat
Jumlah penugasankeluar daerah
175
ohk
87.280.000 Rapat-rapatkoordinasi
konsultasi keluar
daerah
BKD Jumlah
penugasan keluardaerah
220
ohk
86.980.000 83 ohk*
Rp. 54.300.00092 ohk **
Rp. 32.980.000
10 Rapat-rapatkoordinasi
konsultasi
kedcdam daerah
BKD
&
Diklat
Jumlah penugasankedalam daei^
922
ok
145.930.000 Rapat-rapatkoordinasi
konsultasi
kedalam daercdi
BKD Jumlah
penugasan
kedalam daerah
560
ok
100.000.000 198 ohk *
Rp. 51.225.000724 ohk **
Rp. 94.705.000
2 ProgramPeningkatanSarana dan
Prasarana
BKD
&
Diklat
Cakupan sarana danprsarana yaim;
berftingsl dengan balk
100 % 348.261.000 BKD Persentase
Cakupan saranadan prsaranayang berhmgsidengan balk
100% 330.911.000
1. Pengadaanperalatan gedungkantor
BKD
&
Diklat
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
28
jenis158.350.000 Pengadaan
peralatan gedungkantor
BKD Jumlah
peralatangedung kantoryang tersedia
25
jenis141.000.000 25 jenis *
Rp. 132.250.0003 jenis **Rp. 26.100.000
2. Pemeliharaan
rutin/berkalagedung kantor
BKD
&
Diklat
Jumlah gedungkantor yangdipelihara
1 unit
2 org72.708.000 Pemeliharaan
rutin/berkalagedung kantor
BKD Jumlah gedimgkantor yangdipelihara
1 unit
2 org72.708.000 1 unit/2 Gig *
Rp. 62.000.0001 unit **
Rp. 10.708.000
3. Pemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
BKD
&
Diklat
Jumlah kendaraan
dinas yang mendapatpemeliharaan
14
Unit
68.843.000 Pemeliharaan
rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
BKD Jumlah
kendaraan dinas
yang mendapatpemeliharaan
14
Unit
68.843.000 7 unit
Rp. 48.000.0007 unit**
Rp. 20.843.000
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pemeliharaan
rutin / Berkalaperlengkapangedung kantor
BKD
&
Diklat
Jumlah
perlengkapangedung kantor yangmendapatpemeliharaan
16
unit
27.600.000 Pemeliharaan
rutin / Berkalaperlen^capangedung k^tor
BKD Jumlah
perlengkapangedung kantoryang mendapatpemeliharaan
16
unit
27.600.000 4 jenis *Rp. 24.000.00012 unit **
Rp. 3.600.000
5. Pemeliharaan
rutin / Berkalaperalatan gedungkantor
Diklat Jumlah peralatangedung kantor yangmendapatpemeliharaan
75
unit
20.760.000 Pemeliharaan
rutin / Berkalaperlen^capangedung kEintor
BKD Jumlah
peralatangedung kantoryang mendapatpemeliharaan
75
unit
20.760.000 RKPD Bandiklat
3 ProgramPeningbatanDisiplinAparatur
Diklat MenlngkatnyaDisiplin Aparatur
100 % 18.375.000 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
BKD Persentase
MenlngkatnjraDisiplin Aparatur
100% 84.270.000
1. Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu
Diklat Jumlah aparaturyang memenuhikedisiplinan SKPD
70 orang 18.375.000 Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu
BKD Jumlah pegawaiyang memakaiseragam khusus(pakaian olahraga dan PDHHitam Putih)
106
orang
84.270.000 70 orang **Rp. 18.375.000
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
BKD Cakupan pemenohankompetenslSumberdaya Aparatur
100% 4.376.000.000 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
Persentase
CakupanpemenuhankompetensiSumberdayaAparatur
100% 136.000.000
1. Pendidikan dan
Pelatihein Fonmil
BKD Jumlah ASN yangmengikuti Diklatteknis /kursus-kursus / pelatihansingkat
10 orang 16.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
BKD Jumlah ASN
yang mengikutiDiklat teknis/kursus-kursus/pelatihansinfdcat
10
orang
16.000.000
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Sosialisasi
Peraturan
perundang-undangan
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasi
peraturan
perundang-undangan
200
orang
120.000.000 Perubahan daii
RKPD BHD
kegiatanPendidikan dan
pelatihan tugaspokok dan iungsike kegiatanSosialisasi
peraturanperundang-undangan
Diklat
KepemimpinanDiklat Jumlah sumberdaya
yang mendapatpelatihanKepemimpinan
122**
org
2.140.000.000 PenyesuainTahun 2017
masuk ProgramPendidikan
Kedinasan, keg.Pendidikan
PenjenjanganStruktural
Diklat Teknis Diklat Jumlah sumberdayayang mendapatpelatihan Teknis
240 **
org
1.110.000.000 PenyesuaianTahun 2017
masuk ProgramPenin^catankapasitasSumberdayaAparatur, keg.Pendidikan dan
pelatihan TeknisDiklat
FungsionalDiklat Jumlah sumberdaya
yang mendapatpelatihan Fungsional
240**
org
1.110.000.000 PenyesuaianTahun 2017
masuk ProgramPeningkatank^asitasSumberdayaAparatur, Img.Pendidikan dan
pelatihanFungsinal
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 ProgramPeningkatanPengembanganSistem
PelaporanCapaian Kineijadan Keuangan
Cakupan laporankine^a dan keuanganyang diausun sesualaturan yangberlakUytepat waktudan akuntabel
100 % 68.159.000 Cakupan laporankineija dankeuangan yangdisusun sesuai
aturan yangberlakUftepatwaktu dan
akuntabel
100 % 45.000.000
1. Penjoisunanlaporan capaiankineija danikhtisar realisasi
kineija SKPD
BKD
&
Diklat
Jumlah laporankineija yang disusunsesuai aturan yangberlaku, tepat waktu
6
Dokumen
31 lap
34.062.000 Pen3rusunanlaporan capaiankineija danikhtisar realisasi
kineija SKPD
BKD Jumlah laporankineija yangdisusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepatwaktu
5
bidang25.000.000 3 dok/3 lap *
Rp. 16.000.0002 dokumen **
Rp. 6.412.000
2. Penyusunanlaporankeuangansemesteran
BKD
&
Diklat
Jumlah laporankeuangansemesteran yang
disusun sesuai
aturan yang berlaku,tepat waktu danakuntabel
7
dokumen
12.412.000 Penyusunanlaporan keuangansemesteran
BKD Jumlsdi laporankeuangansemesteran yangdisusun sesuai
aturan yang
berlaku, tepatwaktu dan
akuntabel
5
bidang8.000.000 5 dok/bidang *
Rp. 6.000.0002 dokumen **
Rp. 6.412.000
3. Penyusunanlaporankeuangan akhirtahun
BKD Jumlah dokumen
keuangan akhirtahun
5
dokumen
21.685.000 Penyusunanlaporan keuanganakhir tahun
BKD Jumlah
dokumen
keuangan akhirtahun
5
bidang12.000.000 4 dokumen *
Rp. 10.000.0001 dokumen **
Rp. 11.000.000
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ProgramPeningkatanKapasitasSiimberdayaAparatur
BKD Cakupanpemenuhankapasitas aparaturpemerintah dengaukategorimemuaskaiiycukupmemuaskan dan
balk
100% 1S2.000.000 ProgramPendidikan
Kedinasan
BKD Persentase
aparatur yangmemiliki
kompetensiman^jerial
BKD 1.500.000.000 Perubahan nama
ProgramPenin^catanKapasitasSumberdayadalam RKFD
Bandiklat. Ke
ProgramPendidikan
Kedinasan
Pendidikan dan
pelatihan teknistugas dan fungsibagi PNS Daerah
BKD Jumlah peserta yangmengikuti bimtekperaturanperundang-undangan
220*
org152.000.000 Penyesuaian
Tahun 2017
masuk ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur (rutin)
Pendidikan
PenjenjanganStruktural
BKD Jumlah ASN
yang
mengikutiDiklat
Kepemimpman
82
ASN
Pada RKPD
Bandiklat
masuk ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur (rutin)
Jumlah pesertaDiklat
KepemimpinanTk. II
2
ASN
60.000.000
Jumlah pesertaDiklat
KepemimpmanTk. in
40
ASN
800.000.000
Jumlah pesertaDiklat Kepemimpinan Tk. IV
40
ASN640.000.000
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ProgramPeningkatanKapasitasSumberdasraAparatnr
BKD Pereentase
aparatnr yangyang memilikikompetensiteknis dan
fiingsional
446
ASN
1.813.000.000
Pendidltcan dan
pelatibanpr^jabatan baglCalon PNS
Daerah
Jumlah ASN
yang mengikutiprajabatan
206 733.000.000 Perubahan
Keglatan baru
Diklat PrajabatanK2
Jumlah Peserta
Diklat
Prajabatan K2
203
C€don
ASN
710,500.000
Diklat Prajabatanpelamarumum/IPDN
Jumlah Peserta
Diklat
Prajabatanpelamarumum/IPDN
3
Calon
ASN
22.500.000
Pendidlban dan
pelatiban TeknisBKD Jumlah ASN
yang mengikutidiklat teknis
120
ASN
540.000.000 Pada RKPD
Bandiklat
masuk ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur (rutdn)
Pendidikan dan
pelatibanFungaional
BKD Jumlah ASN
yang mengikutidiklat fiingsional
120
ASN
540.000.000 Pada RKPD
Bandiklat
masuk ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur (rutin)
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Programpembinaan danPengembanganaparatur
BKD Persentase TlngkatKompetensiAparatur
100% 3.962.000.000 4.381.439.000
1. Penyusunanrencana
pembinaan karirPNS
BKD Jumlah PNS yangmengikuti tes psikologidan assesment
250
orang
1.500.000.000 Penyusunanrencana
pembinaan karirPNS
BKD Jumlah PNS yai^mengikuti tespsikologi danassessment
250
orang
1.500.000.000
2. Seieksi
penerimaanCPNS
BKD Jumlah pelamar umumditerima dari GTT/PTTyang diterima
1328
CPNS
diterima
550.000.000 Seieksi
penerimaan CPNSBKD Jumlah pelamar
umum diterima
daii GTT/PTTyang diterima
1197
CPNS
diterima
504.000.000
3. Penempatan PNS BKD Jumlah pg'abat yangpromosi/mutasi
219 org/pejabat
300.000.000 Penempatan PNS BKD Jumlah pejabatyang
promosi/mutasi
219
org/pejabat
300.000.000
4. Penataan sistem
Administrasi
Kenaikan
PangkatOtomatis PNS
BKD Jumlah PNS yangmemperoleh KeputusanKenaikan Pan^cat/GajiBerkala tepat waktu
3826
ASN
500.000.000 Penataan sistem
Administrasi
Kenaikan PangkatOtomatis PNS
BKD Jumlah PNS yangmemperolehKeputusanKenaikan
Pan^cat/GajiBerkala tepatwaktu
3826
ASN
500.000.000
5. Pembangunan/pengembangansistem informasi
kepegawaian
BKD Jumlah data ASN yangdibutuhkan didatabase
4418
data
600.000.000 Pembangunan/pengembangansistem informasi
kepegawaian
BKD Jumlah data ASN
yang dibutuhkandidatabase
4418
data
600.000.000
6. Pemberian
penghargaanBagi PNSBerprestasi
BKD Jumlah keputusanpensiun.karis/karsu/
salya lencana yangditerbitkan
1350
orang
219.000.000 Pemberian
penghargaan BagiPNS Berprestasi
BKD Jumlah
keputusanpensiun.karis/karsu/
salya lencanayang diterbitkan
1350
orang
219.000.000
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Pemberian
Bantuan tugasBelsgar ikatandinas
BKD Jumlah aparatur yangmendapat bantuantugas belajar ikatandinas
7
Orang70.000.000 Pemberian
Bantuan tugasBelajar ikatandinas
BKD Jumlah aparaturyang mendapatbantuan tugasbelajar ikatandinas
11
Orang165.000.000
8.
Monitoringevaluasi dan
pelaporan
BKD Jiunlah laporan yangdisusun dan
pengadaan bukuinformasi kepegawaian
6 laporandan 500
Buku
53.000.000 Monitoringevaluasi dan
pelaporan
BKD Jumlah laporanyang disusun danpengadaan bukuinformasi
kepegawaian
6
laporsmdan 400
Buku
53.000.000
9. Pelaksanaan
ujian dinas danujianpenyesuaianijasah
BKD Jumlah pegawai ASNyang mengikud ujiandinas dan ujianpeyesuaian ijasah yanglulus
110
orang
33.000.000 Pelaksanaan
ujian dinas danujianpenyesuaianijas^
BKD Jumlah pegawaiASN yangmengikuti ujiandinas dan ujianpeyesuaian ijasahyang lulus
115
orang
35.000.000
Persentase
penurunan
pelan^aran disiplindanetika pegawai
Persentase
penurunan
pelanggarandisiplin dan etikapegawai
10 Penanganankasus-kasus
pelanggarandisiplin PNS
BKD Jumlah PNS yangmenerima sanksi
pelanggaran disiplindan etika pegawai dantes narkoba
46 PNS
4553 ASN
Tes
narkoba
137.000.000 Penanganankasus-kasus
pelanggarandisiplin PNS
BKD Jumlah PNS yangmenerima sanksi
pelan^arandisiplin dan tesnarkoba
46 PNS
4553
ASN
Tes
narkoba
505.439.000
Jumlah 9.833.424.300 8.969.770.000
Keterangan :* Target dan Anggaran RKPD Tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah.** Target dan Aiiiggaran RKPD Tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan.
44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan masyarakat hasil musyawarah
Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2016 secara spesifik dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fimgsi pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang pada rencana keija Tahun 2017 tidak ada atau nihil
sebagimana tabel 2.4 berikut:
45
Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2016
NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineija Volume Catalan
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah terhadap keb^akan Nasional
Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro
Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah
telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi
secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan,ketataksanaan hingga
sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga
mindset serta kultur birokrasi. Agenda reformasi birokrasi bertujuan
melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik {good governance).
Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu,
dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia pada phonogram Nomor : 910/1769/SJ tanggal 13 Mei
2016 menghimbau agar dalam menjoisun rencana keija Pemerintah Daerah
Tahun 2017 mengalokasikan anggaran test urine bagi seluruh pegawai dan
Sosialisasi Stop Narkoba serta pembentukan Satgas Anti Narkoba.
Untuk merespon dan merealisasikan hal tersebut, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah maka Badan Kepegawaian
Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan imtuk mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi serta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Stop
Narkoba dan test urine bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud
pengembangan birokrasi yang modern bersih dan beritegritas, profesional dan
berkineija tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
3.2 Ti^uan dan Sasaran Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Tujuan dan Sasaran terkait dengan sasaran Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah, Rencana Keija Tahun 2017 ada 1 (satu ) tujuan
yaitu Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan 2 (dua)
sasaran sebagai berikut:
Sasaran ke 1 (satu) adalah:
1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan indikator sasaran:
1) Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori
memuaskan;
47
2) Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Pungsional dengan
kategori baik.
Sasaran ke 2 ( dua) adalah:
2. Peningkatan kineija birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan
kompetensi dan profesionlisme aparatur dengan indikator ke 1 (satu)
adalah:
> Persentase tingkat kompetensi Aparatur didukung dengan beberapa
indikator sasaran sebagai berikut:
1) Persentase Pegawai yang mengikuti tes psikologi dan assesment
melalui kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS;
2) Persentase proporsi penerimaan pegawai;
3) Persentase pemenuhan kekosongan jabatan melalui kegiatan
Penempatan PNS;
4) Persentase ketepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Kenaikan
Gaji Berkala melalui kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS;
5) Persentase akurasi data kepegawaian melalui kegiatan
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
6) Persentase aparatur yang menerima keputusan pensiun, administrasi
karis/karsu dan salya lancana melalui kegian Pemberian
penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
7) Persentase aparatur yang menerima bantuan Tugas Belajar Ikatan
Dinas melalui kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar ikatan
dinas;
8) Persentase peserta ujian penyesuaian ijasah dan ujian dinas yang
lulus ujian melalui kegiatan Pelaksanaan Ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijasah.
Indikator ke 2 (dua) adalah:
> Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
diwujudkan melalui Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS;
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan
Kepegawaian Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai
berikut:
48
a. Program Rutin:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Displin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineija
dan Keuangan .
b. Program Wajib:
1. Program Pendidikan Kedinasan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kegiatan adalah bagian dari progrsim yang dilaksanakan Satuan Keija
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana Kegiatan Tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
tersusun sebagaimana berikut:
Kegiatan Rutin:
1. Penyedian jasa surat men3nirat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
11. Pengadaan peralatan gedung kantor;
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedimg kantor;
15. Pemeliharaan peralatan gedung;
16. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
49
17. Pendidikan dan pelatihan formal;
18. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;
19. Penyusiinan laporan capaian kineija dan ikhtisar realisasi kineija Satuan
Keija Perangkat Daerah;
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
21. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Kegiatan Wajib:
1. Pendidikan penjenjangan struktural
2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
3. Pendidikan dan pelatihan Teknis
4. Pendidikan dan pelatihan Fungsional
5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil;
6. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri
Sipil;
9. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
10. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
11. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;
13. Monitoring evaluasi dan pelaporan;
14. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah.
Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui
program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan
gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang
ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai
Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian
yang sangat berdampak dan merugikan kaxim perempuan dan anak.
Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosisdisasi
peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud
pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untiJik
mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dsiri
proses perceraian.
50
Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2017 pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:
51
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 Dan Perkiraan M^ju Tahun 2018
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Kode
Urasan/BidangUrasan/
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes) danKegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Catalan
rentingPrakiraan M^ju Rencana
Tahun 2018
Lofcasi
TargetCapaianKineda
PaguIndikatif
Sumber
Dana
TargetCapaianKineda
PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 03. 4.03.1 01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Tingkat kelancaranadministrasi
perkantoran
BHD 100% 679.150.000 100 % 747.065.000
4.03.1 01.01. Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah regestrasi suratmasuk dan surat keluar
BKD 1400
Surat dinas
16.670.000 APBD 1450
Surat dinas18.337.000
01.02. Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdanlistrik
Jumlah rekeningpembayaran Telepone,airdan listrik selama satu
tahun
BKD 36
kali
7.000.000 APBD 36
kali7.700.000
01.07. Penyediaan jasa administmsikeuangan
Jiunlah orang yangdiberikan honor selama
satu tahun
BKD 181
Org/kali200.000.000 APBD 185
ok220.000.000
01.10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan alattulis kantor
BKD 75
jenis100.000.000 APBD 75
jenis110.000.000
01.11. Penyediaan Barang cetakandan penggandaan
Jumlah penyediaanBarang cetak danpengadaan
BKD 10 jenis/100.025
lembar
100.000.000 APBD 20
Jenis110.000.000
01.12. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jumlah pengadaankomponen instalasi listrik
BKD 11
jenis15.000.000 APBD 13
jenis16.500.000
01.15. Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Jumlah eksemplar BahanBacaan yang di Beli
BKD 36
eksemplar3.500.000 APBD 38
eksemplar3.850.000
01.17. Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah makanan danTnimiman yangdisediakan
BKD 16
Jenis/15500dos
50.000.000 APBD 16
jenis55.000.000
01.18. Rapat-rapat koordinasikonsultasi kelusur daerah
Jumlah penugasan keluardaerah
BKD 220
ohk
86.980.000 APBD 240
ohk95.678.000
01.21. Rapat-rapat koordinasikonsultasi kedalam daerah
Jumlah penugasankedalam daerah
BKD 560
ok
100.000.000 APBD 615
ohk110.000.000
52
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
4. 03. 4.03.1 02. Program PenlngkataiiSarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan sarana danprsarana yang
berftingsi dengan baik
BKD 100 % 330.911.000 100% 341.166.100
4.03.1 02.09. Pengadaan peralatan gedungkantor
Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia
BKD 25
jenis141.000.000 APBD 30
jenis155.100.000
02.22. Pemeliharaan rutin/Berkalagedung kantor
Jumlah gedung kantoryang dipelihara
BICD 1 unit
2 org
72.708.000 APBD 1 unit/2 org
79.978.800
02.24. Pemeliharaan rutin/Berkalakendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang mendapatpemeliharaan
BKD 14
Unit
68.843.000 APBD 14 Unit 75.727.300
02.26. Pemeliharaan rutin /Berkala perlengkapangedung kantor
Jumlah peralatangedung kantor yangmendapatpemeliharaan
BKD 16
unit
27.600.000 APBD 16 unit
23 jenis30.360.000
Pen^liharaan rutin /Berkala peralatan gedungkantor
Jumlah peralatangedung kantor yangmendapatpemeliharaan
BKD 75
unit
20.760.000 APBD 75
unit
22.836.000
4. 03. 4.03.1 03. Program PeningkatanDispUn Aparatur
Cakupan pemenuhanDisiplin Aparatur
BKD 100% 84.270.000
4.03.1 03.02 Pengadaan pakaian hari-haritertentu
Jumlah pegawai yangmemakai seragamkhusus (pakaian olahraga)
BKD 106 orang 84.270.000 APBD
4. 03. 4.03.1 OS. Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
Cakupan pemenuhankompetensiSumberdaya Aparatur
BKD 100% 136.000.000 100% 149.600.000
4.03.1 05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah ASN yangmengikuti Diklatteknis /kursus-kursus/ pelatihansingkat
BKD 10 orang 16.000.000 APBD 11 orang 17.600.000
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02 Sosialisasi Peraturan
perundang-undanganJumlah peserta yangmengikuti sosialisasiperaturan perundang-undangan
BKD 200 orang 120.000.000 APBD 200 orang 132.000.000
4. 03. 4.03.1 06. Program PeningkatanPengembangan SlstemPelaporan Capaian Kineijadan Keuangan
Cafcupan laporankineija dan keuanganyang disusun sesuaiaturan yangberlakn,tepat waktudan aknntabel
BKD 100% 45.000.000 100% 49.500.000
4.03.1 06.01. Penyusunan laporan capaiankineija dan ikhtisar realisasikineija SKPD
Jumlah laporankineija yang disusunsesuai aturan yangberlaku, tepat waktudan akuntabel
BKD 5 bidang 25.000.000 APBD 5 bidang 27.500.000
06.02. Penyusunan laporankeuangan semesteran
Jumlah laporankeuangan semesteranyang disusunsemesteran sesuai
aturan yang berlaku,tepat waktu danalmntabel
BKD 5 bidang 8.000.000 APBD 5 bidang 8.800.000
06.04. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen
keuangan akhir tahunBKD 5 bidang 12.000.000 APBD 5 bidang 13.200.000
4. 03. 4.03.1 29. Program PendidihanKedinasan
Persentase aparatur3rang memilikikompetensimanajerial
BKD 100% 1.500.000.000 1.370.000.000
4.03.1 29.02 Pendidikan penjenjanganstruktural
Jumlah ASN yangmengikuti DiklatKepemimpinan
BKD 82
ASN
APBD 83
ASN1.370.000.000
54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diklat Kepemimpinan Tk. II Jumlah peserta DiklatKepemimpinan Tk. II
2 ASN 60.000.000 APBD 3 ASN 90.000.000
Diklat Kepemimpinan Tk. Ill Jumlah peserta DiklatKepemimpinan Tk. Ill
40 ASN 800.000.000 APBD
Diklat Kepemimpinan Tk. IV Jumlah peserta DiklatKepemimpinan Tk. IV
40 ASN 640.000.000 APBD 80
org/ASN1.280.000.000
4. 03. 4.03.1 30. Progiam PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
Persentase aparatur3rang memilikikompetensi Teknisdan Fungsional
BiCD 82,00 % 1.813.000.000 84,00 % 1.210.500.000
4.03.1 30.01. Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi C^on PNSDaerah
Jumlah ASN yangmengikuti prajabatan
BKD 206
org/PNS733.000.000 APBD 168
org/PNS22.500.000
Diklat Prajabatan K2 Jumlah Peserta Diklat
Prsyabatan K2203 org 710.500.000 APBD *
Diklat Prajabatan pelamarumu/IPDN
Jumlah Peserta Diklat
Prajabatan pelamarumum/IPDN
3 org 22.500.000 APBD 3 org 22.500.000
30.03. Pendidikan dan pelatihanTeknis
Jumlah ASN yangmengikuti diklat teknis
BKD 120
ASN
540.000.000 APBD 132
ASN
594.000.000
30.04. Pendidikan dan pelatihanFungsional
Jumlah ASN yangmengikuti diklatfungsional
BKD 120
ASN
540.000.000 APBD 132
ASN
594.000.000
4. 03. 4.03.1 31. Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Persentase tingkatkompetensiaparatur
BKD 91,62 % 4.381.439.000 93,71 % 4.295.682.900
4.03.1 31.01. Penyusunan RencanaPembinaan Karier PNS
Jumlah ASN yangdiikutkan dalam
pembinaan Kariermelalui tes psikologidan assessment
BKD 250
orang
1.500.000.000 APBD 250
Pejabat/PNS
1.650.000.000
55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.03.1 31.02 Seleksi penerimaan CPNS Jumlah CPNS yangditerima dari GTT/PTTdan umum
BKD 1197
Galon
ASN/3000pelamar
504.000.000 APBD 1492
Galon ASN
554.400.000
4.03.1 31.03. Penempatan PNS Jumlah pejabat yangpromosi / mutasi
BKD 219 org/pejabat
300.000.000 APBD 250
pejabat330.000.000
4.03.1 31.04. Kenaikan pangkatotomatis PNS
Jumlah ASN yangmemperolehKeputusan KenaikanPangkat/Gaji Berkala
BKD 3826
ASN
500.000.000 APBD 3234
ASN
550.000.000
4.03.1 31.05. Pembangunan /pengembangan sisteminformasi kepegawaiandaerah
Jumlah data ASN yangdibutuhkan didatabase
BKD 4418
data
600.000.000 APBD 5005
data PNS660.000.000
4.03.1 31.08 Pemberian penghargaanBagi PNS Berprestasi
Jumlah keputusanpensiun.karis/karsu/satya lencana dan cutiyang diterbitkan
BKD 1350
orang
219.000.000 APBD 1375
ASN240.900.000
4.03.1 31.11. Pemberian Bantuan tugasBelajar ikatan dinas
Jumlah PNS yangmenerima bantuan
tugas belajar dan ijinbelajEir
BKD 11
Orang/ASN165.000.000 APBD 13
ASN
212.000.000
4.03.1 31.15 Monitoring evaluasi danpelaporan
Jumlah laporanmonitoring danevaluasi serta
pengadaan bukuinformasi kepegawaian
BKD 6 laporan400 Buku
53.000.000 APBD 500
Buku
58.300.000
4.03.1 31.17 Pelaksanaan ujian dinasdan ujian penyesuaianijasah
Jumlah pegawai ASNyang mengikuti ujiandinas dan ujianpenyesuaian ijasah
BKD 115 ASN 35.000.000 APBD 117 ASN 38.500.000
56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Persentase
penurunan
pelan^Saran disiplinaparatur
BKD 5,26% APBD 4,35 %
4.03.1 31.09 Proses penangsinankasus-kasus pelan^arandisiplin
Jumlah ASN yangmelanggar disiplin dandiusulkan untuk
diberikan sanksi
pelanggaran disiplinDan tes narkoba
BKD 46 ASN
4553 ASN tes
narkoba
505.439.000 APBD 44 ASN
11.383
ASN
555.982.900
Jtunlah 8.969.770.000 8.719.496.900
BAB IV
PBNUTUP
Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan
peningkatan pelayanan publik di daerah maka perlu dilakiikan reformasi
birokrasi sehingga terwujud pemerintahan tata kelola pemerintahan yang
baik, pemerintah yang bersih berkeadilan, dan demokratis. Sejalan dengan
hal tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memiliki
tujuan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan
sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan
kineija birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan
profesionlisme aparatur. Hal ini akan dicapai melalui program dan kegiatan
yang telah disusun dalam Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang.
Pen3rusunan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2017 ini juga merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas program keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang selama Tahun 2017, dan sebagai pengukur rencana
capaian kineija organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu
maupim institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu,
untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam
pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban tugas dan
fungsi organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih
dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Ada catatan penting
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk kegiatan Tahun
2017 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahim 2014
tentang Apgiratur Sipil Negara, maka terjadi perubahan dalam pengelolaan
manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu pengelolaan untuk menghasilkan
pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan
adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut aerah melalui Badan
Kepegawaian Daerah ke depan perlu menjdapkan sarana dan prasana
pendukung serta dukungan an^aran yang memadai.
58
Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
melaksanakan 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Jika
dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan teijadi
perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau
adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan
perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang
berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan.
AN KEPEGAWAIAN DAERAH
ANGUPATE
badan kepegawaianDAERAH
SALAMENA
LAMPIRAN
POHON KINERJA
BADAN KBPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
POHON KINERJA BADAN KBPE6AWAIAN DABRAH KABUPATEN BIALANG
Input (Rp)22.500.000
Input (Rp)180.000.000
Input (Rp)180.000.000
Jumlah Peserta Dildat
kepemimpinan Tk. IllTarget: 7 ASN
Jumlah Peserta Diklat
Pr£yabatanTarget: 3 Calon ASN
Jumlah Peserta Diklat
FungsionalTarget: 40 ASN
Input (Rp)1.500.000.000
Jumlah Peserta Diklat
kepemimpinan Tk. IITarget: 2 ASN
Jumlah Peserta Diklat
kepemimpinan Tk. IVTarget; 80 ASN
Jumlah Peserta Diklat
Fungsional
Target: 40 ASN
2. Persentase aparatur yang lulus diklatteknis dan fimgsional dengan kriteria baikTarget: 100 %
1. Persentase aparatur yang lulus diklatkepemimpinan dengan kategori memuaskanTarget: 70 %
Sasaran Program 1Persentase Aparatur yang memiliki kompetensiManajerialTarget 80%
Sasaran Program 2Persentase Aparatur yang memiliki kompetensiTeknis dan FXingsional80%
Sasaran 3 Pembangunan Daerah Misi 2Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran Strategis 1Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Sasaran Strategis 2Peningkatan kineija birokrasi dan layanan publik melalui penin^catan kompetensidan profesionalisme aparatur
Sasaran Program 33. Persentase tlngkat kompetensiaparaturTarget: 91,62 %
Persentase pegawai yang mengikuti tesphisikologi dan asessmentTarget: 17,97 %
Jumlah Peserta Asessment
Target: 250 pejabat
Input (Rp)700.000.000
Persentase proporsi penerimaan pegawai. baru
Target: 13,31 %
Jumlah CPNS pelamar umum danGTT/FTT yangditerimaTarget: 1197 Calon ASN
Input (Rp)260.000.000
Persentase aparatur yang menerimakeputusan pensiun,karis / karsu dan SatyaLancana
Target: 100 %
Jumlah KeputusanPensiun,Karis/Karsu/Satya Lancana yangdiprosesTarget ! 1.3.^0 ARN
Input (Rp)200.000.000
Persentase aparatur yang menerimabantuan Tugas Belajar Ikatan DinasTarget: 100 %
Jumlah aparatur yang menerima bantuanTugas Belajar Ikatan dinasTarget: 9 ASN
Input (Rp)140.000.000
Sasaran Program 34. Persentase penumnan pelang^^arandisiplin aparaturTarget: 27,78%
Persentase pelan^aran disiplin yangditanganiTarget: 86,95%
Jumlah ASN yang melan^ar disiplinTarget: 46 ASNJumlah ASN yang mengikuti tes narkobaTarget: 1600 ASN
Input (Rp)330.000.000
Persentase pemeniihan kekosonganjabatanTarget: 8,15 %
Jumlah pejabat Struktural danPungsional yang kosongTarget: 219 pejabat
Input (Rp)196.018.150
Persentase ketepatan pemrosesan^ Iceputusan kepang^tan/gaji berkala;
Target: 98,25 %
Jumlah ASN yang memperoleh KenaikanPangknt /Gaji BerkalaTarget: 3826 AS
Input (Rp)150.000.000
Persentase Akurasi data kepegawaianTarget: 100 %
Jumlah Data yang dientiy dalam databaseTarget; 4418 Data ASN
Input (Rp)318.049.000
Persentase laporan yang terselesaikan danbuku infrormasi tepegawaian yang di cetakTarget: 100 %
Jumlah laporan monev dan pengadaan bukuinformasi kepegawaianTarget: 400 buku
Input (Rp)
53.000.000
Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazahdan Ujian Dinas yang lulus ujianTarget :76.67%
Jumlah Peserta Ujian yang lulusTarget; 115 ASN
Input (Rp)33.209.200
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
Nomor : 050/ tj] /35.07,202/2017
Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Janusiri tahun dua ribu
tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun dua ribu tujuh belas
yang dihadiri tim penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.
Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan, maka :
MENYEPAKATI,
Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2017 sudah dibentuk sebagaimana amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Kedua : Sistematika Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Berita Acara ini;
Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada
tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malang Tahun 2017;
Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kineija,
kelompok kineija sasaran dan pendanaan indikatif selama 1
(satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana
program, kegiatan, indikator kineija, kelompok kineija sasaran dan
pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi
kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Malang Tahim
2017;
Kelima : Perumusan indikator kineija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2016
tentang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017;
Keenam : Badan Kepegawaian Daerah wajib menyesuaikan Renja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Kepegawaian Daerahaten M{
P. SALAMENA. MM
Utama Muda
NIP. 19600108 198608 1 002
BADAN PEpENCANPEMBANGlliAN DAE
an Perencanaan
nan Daerah
Malang
RAWANTO. MP
Jma Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004
Lampiran: BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2017
Nomor : 050/Tanggal
/35.07.202/2017
CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
KESESUAIAN
NO BAGIAN ISISesuai
Ada
Tidak
Sesuai
Tidak
Ada
REKOMENDASI
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengertian ringkas Renja V
Proses penyusunan Renja V
Keterkaitan Renja dengan RKPDdan Renstra PD V
Tindaklanjutnya dengan prosespenyusunan APBD V
1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum sesuai denganperaturan peixmdang-undangan V
1.3 Maksud dan Tujuan Uraian Maksud dan Tujuan
penyusiman Renja V
1.4 Sistemaitika Penulisan Uraiian pokok bahasan dan
susunan garis besar isi RENJAsesuai dengan Permendagri 54Tahun 2010 Lampiran VI
V
n Evaluasi Pelaksanaan Reiya PD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja PD Tahun Lalu danCapaian Renstra PD(Tabel 2.1)
Kajian/ review hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun lalu(n-2)
V
Perkiraan capaian tahimbeijalan V
Capaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi programkegiatan pelaksanaan Renja PDtahim-tahun sebelumnya
Kalau ada perubahanRenstra, Renja segeramenyesuaikan dan
apabila ada penambahanprogram dan kegiatan
segera bersurat ke BapakBupati, tembusanBappeda dan DPPKA.
2.2 AnaUsis KineijaPelayanan PD fTabel 2.2)
Capaian kineija pelayananberdasarkan indikator kineijayang sudah ditentukan (IKK,
IKM maupun IKU) sesuai tugasdan iungsi PD dan peraturanperundang-undangan yangterkait dengan kineijapelayanan PD
Terkait IKU bila tidak
relevan segera koordinasidengan BagianOrganisasi.
2.3 Isu-isu Panting
Penyelei^araan Tugasdan Fungsi PD
Tingkat kineija pelayanan PDV
Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalampenyelanggaraan tugas danfungsi PD
V
Dampak terhadap pencapaiantujuan dan sasaran PD,pencapaian programnasional/intemasional sepertiSPM, SDGs
V
\
KESESUAIAN
NO BAGIAN ISISesuai
Ada
Tidak
Sesuai
Tidak
Ada
REKOMENDASI
Tantangan dan peluang dalammeningkatkan pelayanan PD
V
Formulasi isu-isu
penting/rekomendasi untuktindak lanjut
2.4 Review terhadapRancangan Awal RKPD
(Tabel 2.3)
Membandingkan RKPD dengananalis kebutuhan V
Alasan dan Catalan pentingperbedaan V
2,5 Penelaahan Usulan
Program dan KegiatanMas^arakat (Tabel 2.4)
Menguraikan hasil penyelarasanprogram dan kegiatan sesuaitugas dan fimgsi PD
berdasarkan hasil usulan
Musrenbang Tahun 2017 (yang
dilaksanakan di Tahun 2016)
V
m TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahaan terhadapKebijakan Nasional
Telaahan terhadap arah
kebijakan dan prioritaspembangunan nasional yangterkait dengan tugas dan fungsiPD
V
3.2 Tujuan dan Sasaran
Renja PDRumusan tujuan dan sasaran
berdasarkan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas danfungsi PD
V
3.3 Program dan Kegiatan(Tabel 3.1)
Menjelaskan program dankegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun 2017 V
IV PENUTUP
Tanpa saran
SADANKEPEGAWADAERAH
alamena. MM
ma Muda
108 198608 1 002
Tim Venfika^i:
Baxnbang Widianarko. SB
Pembina
NIP. 196801^(M99408 1 007
j..Weany wiiayanti
PenataTk. I
NIP. 19730422 199903 2 008
<7^
larwo Ady WHavanto« 8. STP
PenataTk. I
NIP. 19811022 200012 1 001
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2017
TENTANG ^PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
Menimbang
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
dalam rangka penjabaran Rencana Strategis PerangkatDaerah Tahun 2016—2021, maka perlu menetapkanPengesahan Rancangan Akhir Rencana Keija BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 denganKeputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
I>:Vi(yDoammlSaVRODUKmXUM\Ktp.Pan/(mg\20IT\BaiptdaV{itya\BKDJoe
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraein Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tgihun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pfemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;♦
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengeih Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
D:\MyDoamwtSaVRODl'KinnaaNCtp.Pa\laai'OOt7^Beppi!a>lta\la\BKDJoe
21.Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Keija Badan Kepegawaian Daerah;
23. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/568/KEP/35.07.013/2016 tentsing Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2017 Nomor:
050/272/35.07.202/2017 Perihal Draf Keputusan Bupati
Malang Rancangan Akhir Rencana Keija Badam
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
2. Berita Acara tanggal 10 Januari 2017 Nomor:
050/183/35.07.202/2017 tentang Hasil Verifikasi
Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
V
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Keija Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
menetapkan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017, paling lama 14 (empat belas)
hari sejak disahkan Rancangan Rencana Keija sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU.
D, yS^DceumnA SG^PRODUK H(JKUK{\K^>. Pcf\fcn^0t7\BepptdayR€t\f43^iBKD.4ot
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kepanjen
2017
I MALANG,
A
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
NDRA KRESNA
D:\MyDoaatttnlSa\PRODUKWKUM\Kq>.J'atleng\20I7tBai!ptda\Rtti}<>^Bi:DJoe
mbwaieniuum: PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPBGAWAIAN DAERAHJl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375Email :bhd(S$cabmalana.ao.id- webside : http://www,kabmalang,goAd
MALANG 65119
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.45 /1^6^ /KEP/35.07.202/2016TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG,
: a. bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
pada ketentuanPasal 21 ayat (3), bahwa Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Keija
Satuan Keija Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan
awal Rencana Keija Pemerintah Daerah dan berpedoman
kepada Rencana Strategis Satuan Keija Perangkat
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim
Penyusun Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang
15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeraih,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahim 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah;
MBMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan ini.
Tugas Tim Penjrusun Rencana Keija Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan :
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu ;
3. Menganalisis kinerja pelayanan Kerja Perangkat Daerah;
4. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu)
tahun, termasuk lokasi kegiatan;
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 3 Mei 2016
badankepegawawn
KEPEGAWAIAN DAERAH
EN MALANG
ANDI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.45/ 17^7 /KEP/35.07.202/2016
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN1. Ketua Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang2. Sekretaris Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang3. Anggota 1. Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang2. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada
Badan Kepegawaian Daerah KabupatenMalang
3. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian,pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Malang
4. Kepala Bidang Pengembangan danKesejahteraan Pegawai pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Malang
5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Malang
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Malang
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Malang
8. Kepala Sub Bidang Mutasi JabatanStruktural pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Malang
9. Kepala Sub Bidang Mutasi JabatanFungsional pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Malang
10. Kepala Sub Bidang Kepangkatan danPenggajian Fungsional pada BadainKepegawaian Daerah Kabupaten Malang
NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN
11. Kepala Sub Bidang Kepangkatan danPenggajian Struktural pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Malang
12. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi danDokumentasi pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Malang
13. Kepala Sub Bidang Pengolahan data padaBadan Kepegawaian Daerah KabupatenMalang
14. Kepala Sub Kesejahteraan pegawai padaBadan Kepegawaian Daerah KabupatenMalang
15. Kepala Sub pengembangan pegawai padaBadan Kepegawaian Daerah KabupatenMalang
KEPALA AN KEPEGAWAIAN DAERAH
TEN MALANG
Q-/OAOANKEP£GAWAIANiS✩ i OA
ANDI