I ; ·~

l ' ~'

'·

BUPATI .SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

.,

\

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBEHTUKAN DAN SUSUNAN ORGAHISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO PADA BADAN KELUARGA BEREHCAHA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

BUPATI SIDOARJO

· Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 April 2003 Nomor 2 Tahun 2003 Seri c. maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang · Pakok-Pokok Kepegawaian .

• 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten tang

Pemerintahan Daerah . •

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hamor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan· Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Hamor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan O~ganisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

.,

• • ; ! •

Menetapkan

: ·· i L .

~ ' 1 •

•.. ·l

• . ·~ ~· : · : I .

,... ..

!. C: . ;

\ -~

. \ -~

......

2

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 2003 tentang Perubahan Pertama Petaturan Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun · 2001

Tahun Daerah

ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daera~ Kabupaten Sidoarjo;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Hornor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

: KEPUTUSAN PELAKSANAAN NOMOR 2 PERATURAN

M E M U T U S K A N

BUPATI SIDOARJO TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN SIOOARJO NOMOR

2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PADA BADAN BERENCANA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KABUPATEN SIDOARJO.

.. .; ·~ .·

-'i ·'';,[_

· .. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PETUNJ'UK SIDOARJO

PERT AHA 3 TAHUN

ORGANISASI KELUARGA

PEREMPUAN

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Oaerah, adalah Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo ; b. Bupati. adalah Bupati Sidoarjo ; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

disingkat DPRD. adalah Dewan yang selanjutnya

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

d. Perangkat Oaerah. adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Da~rah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang ter~iri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;

e. Sekretaris Daerah, adalah ~

Sekretari$ Kabupaten Sidoarjo ;

f. Lembaga Teknis Daerah, adalah Lembaga Daerah di lingkungan Sidoarjo.

.~ ·· .. . ,

Pemerintah

~I

Daerah

Teknis Kabupaten

I ,I

~-·

•.

. -~

; __ ,., ,_

. ' I

' ~ .

' ' \~ ~: : ~ .

.;

'( I' •

. , >· ' j

l . .i ' i• 'I

·, . . : :. ~ '

·I ft. ~J. , . • ), .. ..... "' I

~~~ ~ · (1-;t ·~"

' .} ,.

:~ " t• i t; ·~ ~

:~;· · ~· ..- /' fii

' 't .. ~~~· ?,'

3 i "'1·

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

·'·

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Hasyarakat dan Perempuan Kabupaten adalah unsur ' penunjang peme~intah daerah ;

(2) Badari Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten dipimpin ' oleh seorang

' Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 ·

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Hasyarakat dan Perempuan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera' dan keluarga berencana, pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan.

.• Pasal 4 .,

t

Dalam melaksanakan tugasnya • . Badan Keluarga . Berencana, Pemberdayaan Hasyarakat dan Perempuari Kabupaten mempunyai fungsi : · a. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan perwujudan

keluarga sejahtera dan keluarga pemanfaatan dan ketahanan kelembagaan serta .pemberdayaan perempuan ;

berencana, masyarakat

b. Pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program di bidang Keluarga Berencana, Pe~berdayaan

Masyarakat dan Perempuan ; c. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan d. Pelaksanakan . tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fung~inya ·.

\l ;

r.:f f ¢ ..

'

BAB III . SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Pemberdayaan Hasyarakat terdiri dari :

Badan Keluarga dan Perempuan

a. Unsur ,Pimpinan : Kepala Badan :

)' ··?.t

Berencana, Kabupaten,

1 ... r

J ; · ~ .

.;·: " .. '..

.J·_-._~_-., .. . . ·:.

.. /·

'

'!! ti

,. -~ .

4

b. Unsur .Pembantu Pimpinan : Sekretariat, t~rdiri dari ~-

1 . Sub: Bag ian 2- Sub Bagian 3. Suti Bagian . .

Umum ; Kepegawai an dan Keuangan ; .. Perlengkapan dan Perbakalan.

c. Uns~r . · !,Pelaksana : Bidang, terdiri dari : :; 1. Bidang Program dan Laporan. terdiri dari :

a) ,Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program; b) Sub ~idang Informasi dan Dokumentasi : c) .. Sub Bidang Laporan dan Statistika. ,

2. Bidang -. Keluarga Berencana ~an · Kesehatan ReP,roduksi. terdiri dari : _ .. a) :sub .Bidang Pelayanan dan Pembinaan; ; . b) 'sub Bidang Jaminan dan Perlindungan ; c) Sub Bidang Pengembangan Peran Serta.

3. Bidang Keluarga Sejahtera. terdiri dari : a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ; b) ',sub 8idang Pengembangan lingkungan, .Keluarga; c) ~Sub Bidang Pengembangan Sumber. Day~ t1anusia.

4. Bidang Ketahanan Kelembagaan t1asya f akat dan Pemanfaatan Sumber Daya, terdiri dari " : a) ,Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat; b) Sub Bidang Motivasi dan SNadaya Gotong

Royong; c) Sub Bidang Budaya t1asyarakat : d) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya.

5 . . Bidang Pemberdayaan Perempuan. terdir.i dari : a) :Sub Bidang Analisa Kebij-akan Pen.-berdayaan

P.erempuan ; ' b) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Ser.ta ;

,c) Sub Bidang Kesejateraan. Perlindungan Anak dan Remaja.

d. Kelompok Jabatan Fungsional. i '

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Badan mempunyai tugas memimpin. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Badan .

. . ·~ .

5

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7 '<'

Sekretariat · mempunyai tugas 1 melaksanakan pelayanan administrasi, hukum dar;t organisasi. administrasi kepegawaian dan k~uahgan serta perlengkaP&n dan perbekalan.

Pasal 8 t·

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : .Ji.

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi l.Hnum. ~ hukum dan organisasi •· kearsipan, perpustakaah dah tugas keprot,okolan ;

b. Pela'ksanaan pelayanan administ·rasi " kepegawaian dan keuangan ;

c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana perlengkapan dan perbekalan ; ,

d. Helaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, , Hasyar:akat dan Perempuan.

Pasal 9

Pemberdayaan

Sub Bag ian Umum mempunyai tugas :' melakukan pelayanan administrasi umum, penelaahan hukum dan organisasi, kearsipan, perpustakaan dan keprotokolan.

;· · Pasal 10 • <

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuar'tgan mempunyai tugas mela·kukan Pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai' tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan perbekalan. · . ...

i ~ ..

.. ·'":1~ . : ~ ~\_ .. )'

/

,.

~~- ~ ·

~;. 1::F ,, i :~ }.' ?-il l ~· .!;(.·. '!

1 6 ··-~:

.•. .. Bagian Ketiga

Bidang Program dan Laporan

Pasal 12 ~ 'I

!

Bi,dang Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan d~ bidang Penyusunan Program dan Laporan.

·~

Pasal 13 -~­,.(

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Program dan Laporan mempunyai fungsi : a. Penyu~unan rencana dan evaluasi program ' di bidang

keluarga berencana. pemberdayaan masyar-akat dan I

pe rempuan ; I

b. Pelak~anaan pengelolaan data. teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi pelaksanaan program ;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan dan statistika hasil perkembangan program;

d. Melaksanakah tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala B.adan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 14

Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi program mempunyai: tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan melakukan evaluasi/analisa pelaksanaan perkembangan program.

Sub mempunyai~

pelayanan' program.

Pasal 15

Bidang Informasi dan Dokumentasi tugas pengelolaan data. teknologi dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan

Pasal 16

Sub Bidang Laporan dan Statistika mempunyai tugas Penyusunan laporan dan statistika hasil perkembangan pelaksanaan program.

!" '• • '<!.- • -~ .•-' <. -~

·./. i

~ .

:; __

I "i " '~

·~· ·x .. · .. i

'·

~<· h'

·~-::.: ~ f.~-S: fi ~ ~--

~ :i -

' ~-" .\

a ., .\,

f { E ~ ·t; \.1'' ;;. t'..,. ·' ~-~ -~ .f .;j ~-.

~; .

i~ f . ,'k'· ·'· 't )..

;:· -~. -~.~\ ,( l;, {I l ~ 1--~~--; -~.

~-

' ~-~ . ,; .. ,, .. :i

J . :{

f :t -~ ~ -"ii

:f :J. ;,

:;~;

~·~ ;-··.

~f. ( ' ·i J,

~ ¥

.¥ ~··-: , { ·'

j~

-~ 1:.· :···l

~ ft· :t -~ '·i ~~- ;

·~ :~,

;.: .... ·t; ilt ,- ~

:;·-, } . ;..

7

Bagian Keempat

. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

'. ' >

.;~· ~t Pasal 17 .. i· c~· · 1• '! 1 -_~-

B~.dang Keluarga Berencana .dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Da.lam Berencana dan

melaksanakan tugasnya B~dang Keluarga Kesehatan Reproduksi mempunya~ fungsi :

a. Pembi rjaan pelayanan • pembi naan

dan monitoring penyelenggaraan

' keseh~tan

standarisasi mutu pelayanan dan pasca pelayanan keluarga berencana dan

reproduksi; b. Pemblnaan dan moni toring penye~enggaraan

pember.ian jaminan pelayanan, perlinqungan hak-hak reproduksi dan penanggulangan masalah keluarga berencana dan kesehatan reproduksi :

c. Pembirjaan d'an moni taring pengembangan pria, pembinaan kesehatan reproduksi

.•

kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

p&rtisipasi remaja dan

, .

d. Melaks~~anakan tugas lain yang diberi ~an oleh Kepala Badan. ,Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Pe.rempuan.

Pasal 19

Su.b Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai ~

tugas melakukan pembinaan dan monitoring , penyelenggaraan pelayanan, stand~risasi mutu pelayanan dan pembinaan pasca pelaJ anan · keluarga berencan~ dan kesehatan reproduksi.

Pasal 20

' ), I

s:4b Bidang Jami nan dan Perlind.ungan mempunyai monitoring tugas melakukan pembinaan dan

penyelenggara~n pemberian jaminan dan pengayoman serta pelaksanaan perlindungan hak-hak reprQduksi dan

·• penanggulangan masalah keluarga bereocana dan kesehata~ reproduksi.

. , '· !

~ ; '

• · .. : j .•' .

' ; ·'-< / ~- • • '. I

c'

'I :< · -·.

·: • ':, r~ I : I : '' . ; I ,

• • • ?,_ ; ·•• ~ -~ • ; ,., ~ .

•· ,. ·~-( - ·. ' :·. '

' ~, ;I ; ' :_ I !' ' • ~ • .

':.:' '

.. :· ·.

, . .r .

'1', .. ,, .. ": .. ;\ -~~~J ·tJ

- ~ ·;o,. _~,~

.. :i~ '4\•

:~' ;~ : ,• ..

""~ 8 .~.~ ~ "~;. -::(

:/ Pasal 21

Sub Bidang Pengembangan Peran Serta mempunyai tugas melakukan pengendalian dan monitoring upaya pengem.bangan partisipasi pria. pembinaan,"'. kesehatan reprod,uksi .. remaja serta upaya menjaga kelangsungan hidup ibu. bayi dan anak.

'

Bagian Kelima : i~

' •: I ~- . ' ' :

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 22

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Kasyarakat dan Perempuan di bidang keluarga ·sejahtera. i .

'

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga · sejahtera. mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan monitoring penye1enggaraan

pemberdayaan ekonomi keluarga ; b. Pembinaan dan monitoring . penyei.enggaraan

pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan .kualit:as li~kungan keluarga ;

·c. Pembi naan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kemampuan , pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta pengembangan perpustakaan desa ;

d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 24 · .f~ ·

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan monitoring pemberdayaan ekonomi keluarga dan motivasi penciptaan lapangan kerja.

Pasal 25 ! ~ ~~ ' > ... .. ,_ ..

Sub Bidang Pengembangan Lingkungan Keluarga mempunyai. tugas melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

.... :--L -~~} -' ? ~- :; ~- f ·

·-~~- -~-~·-. .. ,:.~ ·5

* ,, ,.

. ~~~ ' ;;;

~ 'f.

'i t ·,~ .~ .- ;;;;'}

,.

" .1

,, ·'

:: . l.

"

·;

i.

' ·'

1 i .'

.,

't'l * )I . t •. ,g . ~~ . ,,x· 3::-

'"N: •'If 't~'

. ·.~ . ' ~t .. ;) .;:r: . ·'" l · ... I ~r i) :i '·'I j,' - ~~\ .> -~-~~; i~ '.(, ~ ·t:;t~

~ .. j_' ;)

~:~: ; ·' :~· f~~~~· Vf .. l:i,j -: "':..:o.·

·':f ~~: 9 . ' ~· ' 'l

's ~ '

Pasal 26 ·

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan peningkatan kemampua'l't. dan ·ketrampilan masyarakat serta · perpusta·kaan desa.

Bagian Keenam

monitoring pengetahuan

pengembangan

Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya

• .. "' Pasal 21

Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di ·bidang ketahanan kelembagaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan. mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan monitoring penguatan ketahanan

kelembagaan masyarakat ; b. Pembinaan dan monitoring peningkatan ,; motivasi

kesadar·an masyarakat dan pengembangan · swadaya gotong royong ;

c. Pembinaan dan monitoring pemberdayaan generasi muda. tradisi dan budaya masyarakat ;

d. Pembinaan dan monitoring pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana serta pengembangan permukiman dan rehabilitasi sumber daya ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 29

Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan ~asyarakat

mempunya1 tugas melakukan pembinaan dan monitoring penguatan ketahanan kelembagaan masyarakat.

.,., .~~ ' ~~ *; ~- t. '

.... ~ ··?l ~

.·'l '· ~ ... .

,. ,. t ' J~ ' ·";'i l l'

\ ·'-' \~~~ ' t '~·

-·.i --~~~. .. ;~ .. '• J :::!

: 1 ~ ·~ ' f : ,.

. ~ .:

. '

l ":

' ~ .

, •

·:;: t

· :~t ·.t• ~;:_

.. -··:' . ;

.. k

10

Pasal 30

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong m.,mpunyaf tugas melakukan pembi~an peningkatan : motivasi kesadaran t .

~an monitoring - rilasya ~akat dan

pengemba~an swadaya gotong royong. r;~ . ' ' ,., !f. r .

,. ·:e Pasal 31

Sub Bidang Budaya Masyarakat ~mpunyai tugas melakukan pembinaan dan moni taring .• pemberdayaan generasi ,. muda. tradisi dan budaya masyarakat.

Pasal 32

Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya .mempunyai ;,

tugas mel~kukan pembinaan dan monitoring pemanfaatan teknologi: · . tepat . guna dan sarana prasarana serta pengembangan permukiman dan rehabilitasi sumber daya.

Bagian Ketujuh if . ,. ; ' · , 1 1

·" Bidang Pemberdayaan Perempuan {

;

" ; . . ~· '

Pasal 33 J ;

Bidang ,Pemberday.aan Perempuan mempun~ai tugas melaksanakan Pemberday.aan

sebagian tugas Badan Keluarga Berencana. Hasyarakat dan Perempuan di bidang

" pemberdayaan perempuan .

Pasal 34

Dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan , mempunyai a. Pembinaan dan monitoring

penyelengg~raan kebijakan

<}' ·. . ~ ,

'. ' '·: !~--~ .- - ~ - :~ iif- . '/ . . .,; ;r .. ~

tugasnya fungsi :

dalam dan

Bidang

rangka . program

pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender:

b. Pembinaan dan monitoring dalam rangka Pf!Sningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan institusi dalam upaya pengelolaan kemajuan perempi,Jan ; .,

c. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan perempuan. . anak dan

' remaja ; d. l"telaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan Keluarga Berencana ,; Pemberdayaan l"tasyarakat dan Perempuan.

(

• • l ; ' ,' • 1 ~ •

.' l ·' - :!

'.·.' ... 1

. :1:

' , I ' ~ · I I

• I . • : . I

t . :

• • 1 ~

· ·.'

f.','

. ! -;. \ , j_ . ~ ~ ' .

,• ; ' ~ : .-l 't

. t· _: ;.

'I .:

. ' •.i : t ·•

' ! ! ' I ' ~ ' \ ,'' : I I

:, ,·- ;, {. ~! ••· '

o ; I >• ,: • • , o•

I ~- '

(.', \ . . ' ..

~ ' '·

' ~ ! ~ 1

I_.

: •• f

·\

11

Pasal 35

, .. . ~-

Sub Bidang Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan mempunyai t~gas melakukan pembinaan dan ~nitori~ da~am rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemberdayaan gender.

perempuan dan P8ngarusutamaan

r'

Pasal 36 -~.; .

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Serta . mernpunyai tugas rnelakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan kerja sama ant ar lembaga dan institusi dalam upaya pengelolaan kemajuan perempuan.

~· Pasal 37

.·

Sub Bidang Kesejahteraan, Perindungan Anak dan Remaja mempunyai tugas melakukan pernbinaan dan monitqring penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan perempuan, anak dan remaja.

'' ,,· :

' .. Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

K~lompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian .t ugas dan fungsi Badan Keluarga Ber~ncana. Pemberdayaan .Masyarakat dan Perempuan Kabupaten ses uai dengan kebutuhan dan keahlian . .

I

Pasal 39

(1) Kel~pok Jabatan Fungsional . sebagaimana dimaksud .qal,am. pasal 38 , terdiri dari . sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsion~l yang dapat diQ4g·i dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

'

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat . (.1). dikoordinir o l eh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh

dalam tenaga Kepala

.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pe rempuan . :.

(3) 3.umlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

-~ . . ·,~: -~·-.

. (

,_ .. ;,.,.,. '

12

(4) Jenis danJenjang J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). diatur sesuai dengan peraturan perundang- undanga n yang berlaku ~

BAB IV -~ • l \ .. ~ ' \

' ' ;' ~ I '',l,'' KETENTUAN PENUTUP ' . .', · .. f ; i ., '•' ,' • ' . I! ·

:~. ' { . ; ' . 1,1 # .: . .

Pasal 40 ' ·,

Dengan berlakunya KeputU5an ini ·~ maka , Keputusan .8upati Nomor. 33 Tahun 2001 tentang· Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten .. Sidoarjo Nomor

i 3 Tahun - 2001 tentang Pe mbentukan dan Organisa~i Lembaga Teknis Da e r ah Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Mas ya r a ka t Kabupaten dinyatakah dicabut dan tida k berlaku lagi.

/.

Pasal 41 :; .. , , ._

Susunan Sidoarjo Sidoarjo

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) ~eputusan ini diumumkan dalam Kabupaten Sidoarjo.

Lembaran Daerah

. ...

t.

· . .

:'l''

,·.

' "

Ditetapkan d i S I D 0 A R J 0 pada t angga l S"" JVni :

1 2003

H. WIN HENDRARSO ; ~ ~ ' rt: ·t l -' -, .''

·,1 -1; i

..-~ ~ ..... t!- ~

l ·! I

·-- · .,;y .• -.'11!:::!