Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Menimbang
Mengingat
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 06l-047 TAHUN 20le
TENTANGPEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)DI REKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
MENTERI DALAM NEGERI
: a. bahwa dalam rangka pengendalian internal ataspenyelenggaran kegiatan tugas dan fungsi di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perludilaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penerapan SistemManajemen Anti Penyrrapan di lingkungan Direktorat JenderalBina Administrasi Kewilayahan, perlu dibentuk Tim AuditInternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAp) DirektoratJenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanMenteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim AuditInternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAp) DirektoratJenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran2019;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomopr 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 43S5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5949);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiNegera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14Nomor 292, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 Tentang SistemPengendalian intern Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor l2T,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4890);
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
2
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5-2O19(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 1 Tahun 2015 tentangKementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31 1);
9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2l tallun 2072Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KementerianDalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 564)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 20 16 tentang AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 1-5923 Tahun2015 tentang tentang Roadmap Reformasi BirokrasiKementerian Dalam Negeri 2015-2019;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-081 Tahun 2018tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian InternalPemerintah Direktorat Jenderal Bina AdministrasiKewilayahan;
MEMUTUSKAN:
Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Manajemen AntiPenyuapan (SMAP) Direktorat Jenderal Bina AdministrasiKewilayahan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebutTim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAp)dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini.
Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Manajemen AntiPenyuapan (SMAP) sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU dibentuk untuk mendukung penerapan SistemManajemen Anti Penyuapan yang dalam melaksanakan tugasnyamenganut prinsip-prinsip sebagai berikut:a. Proporsional Prosedur;b. Komitmen Pimpinan;c. Manajemen Risiko;d. Uji Kepatuhan;e. Komunikasi yang Efektif; danf. Monitoring dan Evaluasi.
2.
J-
KETIGA
KtrtrMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
3
Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukanrangkaian kegiatan audit dalam Sistem Manajemen AntiPenyuapan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahandengan tahapan:l. Perencanaan Program Audit;2. Implementasi Program Audit;3. Pemantauan Program Audit; dan4. Pengkajian Program Audit.
Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalammelaksanakan kegiatan audit Sistem Manajemen AntiPenyuapan harus memperhatikan kode etik auditor sebagaiberikut:a. Mematuhi kebijakan dan peraturan perundangan yang
berlaku;b. Berperilaku adil dan bersikap jujur;c. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap prolesi;d. Bertindak secara independen ketika menghadapi orang lain;e. Bijaksana dalam menghadapi auditee;f. Objektif dalam melaksanakan tugas;g. Fokus dalam pencapaian tujuan;h. Tidak menerima imbalan atau grtifikasi dari pihak manapun;i. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat
auditor internal; danj. Tegas dalam menghasilkan kesimpulan sesuai dengan
kebenaran dan fakta yang ada.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Internal SistemManajemen Anti Penyuapan (SMAP) Direktorat Jenderal BinaAdministrasi Kewilayahan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyrrapan (SMAP)Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bekerja sejakkeputusan ini ditetapkan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019sampai dengan 3 1 Desember 20 i 9, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Januari 2Ol3
a.n MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERALBINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Tembusan:1. Menteri Dalam Negeri;2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
SUBOWO
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDITINTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DIREKTORAT JENDERALBINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2019NOMOR : 061-047 TAHUN 2019TENTANG : 2 Januari 2019
KEANGGOTAAN TIM AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN(SMAP!
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHANTAHUN 2019
Drs. MUH. FIRMANSYAH, M.Si(Kasubdit Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil AuditorPemerintah
SUGIARTO, SE, M.Si(Direktur Dekonsentrasi, T\rgas pembantuan dan Auditee
asamaDrs. MUH. FIRMANSYAH, M.Si(Kasubdit Fasilitasi Gubernur Sebagai AuditeePemerintah
Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.SiDirektur Kawasan, Perkotaan dan Batas Neqara Auditee
AGUST BINARTEDJA, SH, M.Siubdit Fasilitasi Masalah pertanahan Auditee
Auditor
MasyarakatDrs. BIMO ARYO TEDJO, M.SiKasubdit Penyidik Pegawai Neeeri Sipil
AGUST BINARTEDJA, SH, M.SiKasubdit Fasilitasi Masalah pertanahan
Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si
EDIE, M.SiPraja dan Perlindungan
Dr. R.M. ARIEF(Direktur Polisi
MOELIAPamong
11.
10. Auditee
Auditee
Auditor
(Direktur Manajemen penanggulanganKebakaranl
NO NAMA KEDUDUKANDALAM TIM
I
1.
2.
TIM AUDIT INTERNAL SEKRETARIAT DITJEN BINA ADIVUIIISTRASIKEWILAYAHANDrs. NUGROHO(Sekretaris Ditjen Bina Administrasi KewilaTENGKUSYAHDM(Kepala Bagian Perencanaan)
Auditee
Auditee
TIM AUDIT INTERNAL DIREKTORAT DE@PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA
12.
Bencana dan Auditee
J.
u
4.
5.
6.Drs. BIMO ARYO TEDJO, M.Si(Kasubdit Penyidik Pegawai Neseri Sipil) Auditor
III
7.
TIM AUDIT INTERNALBATAS NEGARA
19.
'l'IrNcKU SYAHDANA S.Kom(Kepala Bagian Perencanaan)
rv TIM AUDIT INTERNAL OTRPXTONAT POr,rS'r PEMOIPERLINDUNGAN MASYARAKAT
IG PRAJA DAN
v
1J.
Drs. AWAN YANUARKO, M.Si(Kasubdit Sarana Prasarana dan InfomasiKebakaranHERU SANTOSO, S.Si, M.Si
Data, dan Kodefikai
DT. DTs. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MAirektur Toponimi dan Batas Daerah
HERU SANTOSO, S.Si, M.Sii, Data, dan Kodefikai
Drs. AWAN YANUARKO, M.Si(Kasubdit Sarana Prasarana dan InfomasiKebakaran
Tim Auditor Sertifikasi
MEY RANY WAHIDA UTAMI, S.STP, TIJ\4Sistem, Prosedur dan
a.n MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERALBINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
2
Tembusan:1.
2.3.
Menteri Dalam Negeri;Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Neseri:Yang bersangkutan untuk diketahui Ju" Ji.f."".,utu.,.
14. Auditee
15. Auditor
VI TIM AUDIT INTERNAL DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH16.
Auditee17.
Auditee18.
Auditor
VII TIM INTERNAL AUDIT
19.Auditee
20.Auditor