Upload
dinhcong
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI UT,IGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAI,IAI{
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA
NoMoR: SK.679lMENLHK/SETJEN/KUM. t I t2 I 2ot7TENTANG
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARANASIONAL
(NATIONALLY DETERMIN ED CONTRIBUTION S-NDC)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka KerjaPerserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahanIklim, Indonesia sebagai negara yang meratilikasiKerangka Kerja PBB untuk Konvensi perubahan Iklim,wajib melaporkan berbagai upaya yang dilakukan dalammencapai tujuan Konvensi ke Konferensi para pihakatau conference of the parties (cop) meralui KomunikasiNasional (N ational Communication) ;bahwa berdasarkan Pasal 7 peraturan presiden Nomor71 tahun 2o1r tentang penyelenggaraan InventarisasiGas Rumah Kaca (GRK) Nasional, penyelenggaraaninventarisasi GRK, kecenderungan perubahan emisi danserapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkatnasional, dan penyusunan Laporan KomunikasiNasional Perubahan Iklim dikoordinasikan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;bahwa berdasarkan Pasal 2 peraturan presiden Nomor16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hiaup aanKehutanan mempunyai tugas menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dankehutanan untuk membantu preiiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara;bahwa telah disampaikan Laporan pertama Kontribusiyang ditetapkan secara Nasional atau Firsl NationallyDetermirued Contribution (NDC) Ind.onesia kepadasekretariat Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim atau united,Nations Conuention on Climate Change (UNITCCC) padaTahun 2016 dalam upaya pengendalian perubahaniklim yang menyatakan kontribusi penurunan emisiGRK pada Tahurr 2030 adalah sebesar 29%o denganupaya sendiri dan sampai dengan 4lo/o jika ada
b
C
d
e
-2-
kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksiatau business as usual (BAU);bahwa kerangka waktu implementasi NDC adalahsetelah Tahun 2o2o dan secara reguler dilakukan limatahun sekali sesudahnya sesuai dengan persetujuanParis, diperlukan upaya pemantauan yang rn".r.uk.rpkerangka waktu Tahun 2Ot7-2OtO lpri_ZOZO1 danTahun 2O2O-2O30 (pasca- 2O2O);bahwa sehubungan dengan huruf a, sampai denganhuruf e dipandang perlu menetapkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentangPemantauan Implementasi Kontribusi yang ditetapkansecara Nasional (NDC);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun lgg4 tentangPengesahan united. National Framework conuention oiClimate charuge (Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-Bangsa Mengenai perubahan Iklim)(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun rgg4 irio.,,o, 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor33s7);Un_dang-Undang Nomor 4l Tahun lggg tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun L997 Nomor 167, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3ggg), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oo4tentang Penetapan peraturan pemerintah penggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerubahan atas Undang-Undang 4l Tahun lgggtentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 2oo4-Irio..ro. g6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoraaL\;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oogNomor l4O, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentangPengesahan Pans Agreement to the Llnited NationsFrameutork conuention on climate change (persetujuanParis atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-bangsa mengenai perubahan Iklim) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5e3e);Peraturan Pemerintah Nomor 44 Ta]'un 2oo4 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RepublifIndonesia Tahun 2OO4 Nomor l.46);Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2oll tentangRencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas RumahKaca (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLlNomor 149);Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2}ll tentangPenyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah KacaNasional;
Mengingat
f
1
o
4
2
5
6
7
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
.)o-
8. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentangKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Lembaran Negara Repubrik Indtnesia Tahun 2015Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P- 1B/MenLHK-rrl 2015 tentang organisasi danTata Kerja Kementerian Kehutanan- (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 20lS Nomor itsl;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.462lMenlhk_SetjenlZbfS tentangPenunjukan Focar point (pumpunan Kegiatan) Kerjlsama Luar Negeri;
: surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaExecutiue secretary of the uttircc RelS.210/MeniHK-r\l?915 mengenai Indonesia .Ifarionar Focir point for 1NFCC!NFP) tanggal 18 Mei 2015 menunjuk Direktur JenderalPengendalian Iklim sebagai Nationar Focar point;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN TENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASIKONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL(NATIO NALLY D ETERMIN ED CONTRIBUTION S_ND C)
Pemantauan Implementasi NDC yang dimaksud dalamKeputusan ini mencakup pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran -I danLampiran II Keputusan ini.Menetapkan Tim pengarah dan Tim Teknis pemantauanImplementasi NDC sebagaimana tercantum dalam LampiranIII dan Lampiran IV Keputusan ini.Pemantauan Implementasi NDC ditakukan dalam kerangkawaktu Tahun 2ot7-2ot9 (pra-202o) dan Tahun 2o2o-2o3o(pasca-2020).
Tugas dan kewajiban Tim pengarah sebagaimana dimaksuddalam Amar KEDUA adalah:1. Memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan
pelaksanaan pemantauan implementasi NDC;2. Melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan capaian
pelaksanaan pemantauan implementaii NOC;3. Ketua Tim Pengarah melaporkan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan paring sedikit satutahun sekali mengenai kemajuan dan capaian pelaksanaanpemantauan implementasi NDC.
Tugas dan kewajiban Tim Teknis sebagaimana dimaksuddalam Amar KEDUA adalah :
1. Melakukan koordinasi dan sinergi yang diperlukan untuk_ mendukung efektivitas dan efisiensi imprementasi NDC;2. Menyusun rencana pemantauan implementasi NDC;3. Melaksanakan pemantauan implementasi NDC;4. Memastikan perolehan data yang memenuhi prinsip
transparent, clarity, understanding termasuk "i.rr."i,konsistensi dan terlacak (accuracy, consrstency, anir
traceabilitg);
-4-
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBILAN
5. Merekomendasikan peningkatan efektivitas dan elisiensiimplementasi NDC;
6. Ketua Tim Teknis melaporkan kepada Ketua Tim pengarahpaling sedikit satu tahun sekali mengenai hasilpemantauan implementasi NDC.
Ketua Tim Pengarah dimandatkan pembentukan SekretariatPemantauan Implementasi NDC.
Mekanisme Pemantauan Implementasi NDC dan pengaturanlain yang diperlukan diatur tersendiri sebagai bagiin dariKeputusan ini.Biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi NDCdibebankan pada APBN Kementerian Lingk,rrrg.., Hidup danKehutanan serta sumber lain yang tidak mengi-kat
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
suai dengan aslinyaHUKUM,
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember 2OLT
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;4. Sekretaris Jenderal, Kementerian perhubungan;5. Sekretaris Jenderal, Kementerian pertanian;6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian;7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;8. Direktur Jenderal cipta Karya, Kementerian pekerjaan Umum dan
Permukiman Rakyat;9- Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian pekerjaan Umum dan
Permukiman Rakyat;10. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;11' Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;12. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan;13. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
aE*I
-5-
LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK.679lMENLHK/SETJEN/KUM.tl12l2ot1TANGGAL : SDesember2olZTENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NA S I O NAL ( N ATIO N AL LY D ETD R MI N ED C O NT RIBUTIOIVS- N D C )
CAKUPAN KEGIATAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH I(ACA YANG AI(ANDIPERIKSA DALAM KERANGI{A PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC
No KegiatanA Kegiatan yang Berpengaruh Penting (Enabling Condition)
1. Aspek kebijakan dan kelembagaan
pendanaan aksi mitigasi2. Aspek
pengembangan teknologi3. Aspek
4. Aspek penelitian dan pengembangan (R&D)
5. Aspek peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat6. Aspek penegakan dan kepatuhan hukum
B giatan Penurunan Emisi GRKKe
. Kategori Sektor: Kehutanan1
a. Penurunan laju deforestasi (dikonservasi)
seluruh fungsi hutan, termasuk
b. Penurunan laju dkonservasi)
seluruh fungsi hutan, termasukegradasi hutan (di
c. Peningkatan hutan areal bukan kawasan hutantanaman pada
d. Penurunan laju ke an hutan dan lahanbakarPengelolaan hutan alam le , termasuk restorasi ekosistemstariPeningkatan produktivi tas hutan tanaman industrif
g. Restorasi gambut dan ekosistem gambutpengelolaan
tasi lahan terdegradasih. Rehabili
i lahan bekas tambangi. Reklamas
2. Kategori Sektor: Limbah
a(rPA
Penerapan dgaslandfill tahar1 2unLFG) 1o sam0recouery 20 03pa1dalam T m,epe Pemrosesngelolaan Akhiranpat
b. Pemanfaatan sampah melalui composting and 3R (kertas)c. Penerapan Pembangkit Listrik
Deriued Fuel /RDF).Sampah (PLTSa) atau Refused.Tenaga
limd bahiim alrCPengelolaan mestik:do nPe carrbah tikdomesangananm akan S tic tank trinelaenggun ep dedilengkap1 ngan sludge recoueryPengelolaan limbah cair domestik:dan biodigester dilengkapi dengan
Pembangunan seplic tank komunalLFG recouery.
e
Pengelolaan limbah cair domes tik: Penggunaan Aerobic Septic Tank.f
-6-
No Kegiatanlim tri: ind
IPAL,di
olaan bah calrob' Penge ind Su ustri and mepulp lakukanpapertan m1rangkaian berukegia tigasi srukanpa lupenge dg"
lahan rsetepengo tbusludge bio terS rtaSCdige manfaatanpe gastanme
h
tilization PALsawl atau
Pe bahlimngelolaan rcal triindus uind triS an aS twipengolahmelakukan tan metharuekegia tu re & ucap I daripada
bahlim calr brik ke apa tpa moil iu entpalm Mefflu (Po E)3. Kategori Sektor: , termasuk transportasiEnergi
srenst penggunaan energi finala. Efi
teknologib. Pemanfaatan clean coal technologg-CCTC Produksi listrik energi baru terbarukan-EBTd. Penggunaan
transportasibahan bakar nabati-BBN (Mandatory B3O) pada sektor
e. Penambahan Jaringan Gas
f Penam bahan tasiS un Pe slan Bahan Bakarngl SGa SPBG4 Kate S Iektor:gorl PPU uind Stri dan(Proses dpenggunaan pro uk)
IPPU di industri besar:" clinker to cement ratid,
industri semen m(blended cement)
a elakukan pengurangan
optimasib PPUI di ra fie enS1pene SIpan nlaamo melalui
tanfaapeman bum1gas dan(feedsto recoCOzck) padaueryPrima tTnerry Refo
sar:faa
IPPUC di d1n Su betri SIak m1tigas recolainnya COzseperti uerytuementmpro meS terprocess andpada tan besipeman bekas
d1n beustri S1scrap) pada dan a SlSAsertabaj Iklaim PPU dariDC M alumin smeum Iter.
Kategori Sektor: Pertanian5
varietas rendah emisi di lahan sa*afra Penggunaan
Peb nera srste mpan SAwahpe 1e hebihngalran tma .ralPemanfaatan limbah ternak untuk biogas.C
Perbaikan suplemen pakan.d
tan Baru sesuai Usulan Kementerian6 Kegia
dengan aslinyaHUKUM,
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SITI NURBAYA
besar:industri industri
(PFCs)
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMORTANGGALTENTANG
sK.679 / MENLHK/ SETJEN/ KUM. t / t2 I 2Or7: 5 Desember 2Ol7
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NASIONAL (NATIONALLY D BTERMIN E D C O NT RIBUTIOI',rS_ N D C )
CAKUPAN KEGIATAN MENUJU CLITIIATE RESILIDNCEYANG AI(ANDIPERIKSA DALAM KERANGI(A PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC
No KegiatanA. Enabling Condition)Be h PenKegiatan yang rpengaru ting
1 Aspek kebijakan dan kelembagaan
pendanaan aksi adaptasi2 Aspek
pengembangan teknologi3 Aspek
dan pengembangan (R&D)4 Aspek penelitian
Aspek peningkatan kapasitas pedulian masyarakat5 dan ke6 Aspek kepatuhan hukum
untuk Ketahanan IklimPengkondisian
perencanaan dan tata guna lahand- Kepastian dalam
Ketahanan panganC
Energi terbarukan
Kegiatan Ketahanan Iklim1. Ketahanan Ekonomi
perkebunan berkelanjutana. Pertanian dan
aliranb laan1o daerahPenge S dan uungal (DA terpads)
c. Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan (mempertahankanfungsi ekosistem)
Konservasi tanah dan air)
d. Konservasi lahan (penanggulangan degradasi lahan melalui
untuk energi terbarukan (tidakmenggunakan lahan berhutan)
e. Pemanfaatan lahan terdegradasi
f. Perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi
Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan (Liuelihood)2
peringatan dini (bencana terkait iklim), kampanye kesadaran publiksecara luas dan program kesehatan masyarakat
a Peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem
b. Ketahanan tenurial
d. Ketahanan air
B.
-8-
No Kegiatan
daya
Penb b S1tasgem danangan kapa ma dipaslpartisi dalamsyarakat SC Sprotukunlokal meperencanaan aksesngamankan sumberkepada
alam utama ranatu resource,(kea s/
c. Meningkatkan secara cepat program kesiap-siagaan menghadapibencana dalam rangka pengurangan risiko bencana
tata guna lahand. Identifikasi wilayah rentan perubahan iklim dalam perencanaan dan
ikiim
e tanPeningka permukiman masyarakat kepen butuhanyediaan dasardan pembangunan tahanprasarana
f. Pencegahan dan resolusi konflik
sistem dan Lansekap3 Ketahanan Eko
nJ kelanjpenyediaanKona. danSCTVASl Sre S1tora koe SlStem me keber( utanaga
asaJ lingkungan)
b . Perhutanan sosial
ungan kawasan pesisirC Perlind
d. Pengelolaan daerah sungai (DAS) terpadualiran
e. Kota berketahanan iklim
dengan aslinyaHUKUM,
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
ttd
-9':
LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK .679 IMENLHK/SETJEN/KUM. r I t2l2oL7TANGGAL : 5Desember2OlTTENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANS ECARA NAS I O NAL ( N ATIO N ALLY D ETERMIN ED CO NTRIBU?IOITS- ND C)
TIM PENGARAH PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC
No Nama Jabatan Jabatandalam Tim
KEMENTERIAN LINGKUNI GAN HID UP DAN KEHUTANAN1 Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Ketua I
Sekretaris Jenderal Ketua II
3 Direktur Jenderal planologi Kehutanan dan TataLingkungan
Anggota
4 Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan HutanLindung
Anggota
5 Direktur Jenderal KonEkosistem
servasi, Sumber Daya Alam dan Anggota
6 Direktur Jenderal pengelolaan Sampah, Limbah dan 83 AnggotaI Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan LingkunganDirektur Jenderal Anggota
8 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Anggota9 Direktur Jenderal Perhu tanan Sosial dan Kemitraan
LingkunganAnggota
10 Direktur Jenderal penegakandan Kehutanan
Hukum Lingkungan Hidup Anggota
Badan Litbang dan InovasiKepala AnggotaII. BAPPENAS
Deputi Bidang Kemari Sumber Daya Alamtiman dan AnggotaIII. KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
13. Direktur JenderalKonservasi Energi
Energi Baru, Terbarukan dan Anggota
l4 Jenderal KetenagalistrikanDirektur Anggotary. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
15 Sekretaris Jenderal AnggotaKEMENTERIAN PERTANIANV
16. Sekretaris Jenderal AnggotaVI. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
t7 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Anggota
2,
11.
L2.
-10-
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
xI. BADAN NASIONAL PENGENDALIAN BENCANA
dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
HUKUM,
ttd
Nama Jabatan
VII. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jabatandalam Tim
18. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah AnggotaVIII. KEMENTERIAN PEKERJ DAN PENATAAN RUANGAAN UMUM
19. Jenderal Cipta KaryaDirektur Anggota20 Jenderal Sumber Daya AirDirektur Anggota2t. Direktur Jenderal Tata Ruang Anggota
ENTERIAN KESEHATANIX. KEM
22. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat AnggotaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANX.
Anggota
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota
No
23.
24.
-1 1-
LAMPIRAN IVKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK.679IMENLHK/SETJEN/KUM.I/I2I2TI7TANGGAL :SDesember2}l7TENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NASIONAL (NATIO NALLY D ETERMIN DD CONTRIBU?/O,NTS- NDC)
TIM TEKNIS PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC
No Nama Jabatan Jabatandalam Tim
KEMENTERIAN LINGKUNG HIDUP DAN KEHUTANANAN
t Jenderal Pengendalian perubahan IklimDirektora
1 Direktur Mitigasi perubahan Iklim Ketua I2 Direktur Adaptasi perubahan Iklim Ketua IIo Direktur Inventarisasi GRK dan MpV Anggota4 Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan AnggotaB LingkunganD irektora Jt eralend Plan Kehutan dananologi taTa
Direktur RencanaPengelolaan Hutan
Penggunaan dan pembentukan Witayah Anggota
6 berdayaDirektur nI tarisasiven Pemandan Stauan um uH tan AnggotaDirektorat Jenderal pengeroraan Hutan produksi Lestari
7 Direktur Kesatuan pengelolaan Hutan produksi Anggota8 Direktur Usaha Jasling dan HHBK produksi Anggota
Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan LindD ungDirektur Konservasi Tanah dan Air Anggota
E sialtDirektora Jende Perral hutanan So Kedan m traan Lingkungan10 Direktur Penyiapan Kawasan perhutanan Sosial Anggota
Direktorat Jenderal Konservasi, Sumber Daya Alam dan EkosistemF
11 Direktur Kawasan Konservasi Anggota12. Direktur Pemanfaatan Jasling Hutan Konservasi Anggota
Direktorat.Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan 83G
Direktur Pengelolaan Sampah Anggota14 Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah 83 dan Limbah
Non 83Direktur
Anggota
H gendaliantDirektora endeJ Penral Pencemaran and Kerusakan Lingkungan15. AnggotaT6 Direktur Penilaian Kinerja pengelolaan Limbah 83 dan Limbah
Non 83 Anggota
I.
A.
5.
C.
9.
13.
Sekretaris Ditjen PPKL
-12-
No Nama Jabatan Jabatandalam Tim
I irekto HidD rat J deralen nePe Hukumgakan u dan hKe tanu anLingkungan p17. Sekretaris
Hidup danDirektorat Jenderal penegakan Hukum LingkunganKehutanan Anggota
Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiJ
18 Kepala Pusat penelitian dan pengemKebijakan dan perubahan Iklim Air
bangan Sosial, Ekonomi,Anggota
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam19. Direktur Lingkungan Hidup Anggota
ayaKehDirektur utanan Konse rVASl umS Dber AiriII. KEMENTERIAN ESDM
A irektoD Jrat den Eeral n Baru T baruerergl dankan aslKonserv Energl21 Direktur Konservasi Energi Anggota
Direktorat Jenderal KetenagalistrikanB.
22. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Anggota23. Direktur Pembinaan program Ketenagalistrikan
ENTERIAN PERHUBUNGANIV KEM
A. Sekretariat Jenderal
24 Kepala Pusat Pengeloiaan Transportasi Berkelanjutan Anggota25 Kepala Pusat Litbang Manajemen Transportasi MultimodaV. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
A. Badan Penelitian dan pengembangan Industri26 Kepala Pusat Penel
Lingkungan Hidupitian dan Pengembangan Industri Hijau dan
AnggotaVI. KEMENTERIANPERTANIAN
Badan Penelitian dan pengembangan pertanianA
27 Kepala Balai Besar penelitian dan pengembangan sumberdayaLahan Pertanian Anggota
28 Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian AnggotaVII KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Direktorat Jenderal Bina pembangunan DaerahA
29. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi pembangunanDaerah Anggota
II. BAPPENAS
20. dan
-13-
No Jabatandalam Tim
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGVIII
A... Direktorat Jenderal Cipta Karya
30. bangan LingkunganDirektur atanPeflgem Penyeh anPermukim AnggotaB. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air31 Direktur Bina Penatagunaan Sumberdaya Air Anggota
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPNx.
Direktorat Jenderal Tata Ruan ob
32 Direktur Perencanaan Tata Ruang AnggotaX. KEMENTERIAN KEStrHATAN
Direktorat Jenderal Kesehatan MasyarakatJ.J Direktur Kesehatan Lingkungan
KELAUTAN DAN PERIKANANXI KEMENTERIAN
eral Pengelolaan Ruang LautDirektorat Jend
34 Direktur Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau Kecil AnggotaNAL PENGENDALIAN BENCANAXII BADAN NASIO
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapslagaan
35. Direktur Pengurangan Risiko Bencana AnggotaX[I. PERGURUAN TINGGI
A. INSTITUT PERTANIAN BOGOR
36 Prof. Dr. Rizaldi Boer Anggota37 Dr. Perdinan
B. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
38. Dr. Retno Gumilang Dewi Anggota
uai dengan aslinyaHUKUM,
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
A SITI NURBAYA
Nama Jabatan
Anggota