• Home

  • Documents

  • pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud...
13

pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 2: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 3: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 4: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 5: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 6: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 7: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 8: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 9: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 10: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 11: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 12: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana
Page 13: pontianak.bpk.go.id...Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif. (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana

BADAN PUSAT STATISTIK - intama14.files.wordpress.com · Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam

BADAN PUSAT STATISTIK - intama14.files.wordpress.com · Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam

Documents
peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

Documents
jdih.pemalangkab.go.idSecure Site  · 2017. 11. 14. · Besarnya bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

jdih.pemalangkab.go.idSecure Site  · 2017. 11. 14. · Besarnya bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Documents
Kinerja... · ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ... tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang ... Pengelola SAI

Kinerja... · ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ... tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang ... Pengelola SAI

Documents
SALINAN · oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat

SALINAN · oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat

Documents
KEPALA DESA CIKADUT KABUPATEN BANDUNG...Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah

KEPALA DESA CIKADUT KABUPATEN BANDUNG...Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah

Documents
PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA … · kemudian dituangkan dalam berita Acara Musyawarah Desa unttk selanjutnya ditetapkan dandisahkan dengan peraturan desa yg

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA … · kemudian dituangkan dalam berita Acara Musyawarah Desa unttk selanjutnya ditetapkan dandisahkan dengan peraturan desa yg

Documents
bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download... · Bidang Pemberdayaan Desa Pasal 8 (1) Bidang Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download... · Bidang Pemberdayaan Desa Pasal 8 (1) Bidang Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Documents
jdih.denpasarkota.go.idjdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERWALI/perwali_5_2016.pdf · desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan

jdih.denpasarkota.go.idjdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERWALI/perwali_5_2016.pdf · desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan

Documents
BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT … filedisetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 8. Pengadaan Barang/Jasa

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT … filedisetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 8. Pengadaan Barang/Jasa

Documents
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA · PARA PIHAK DALAM PBJ DI DESA KEPALA DESA TIM PENGELOLA KEGIATAN ... Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan ... • Proyek KPBU

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA · PARA PIHAK DALAM PBJ DI DESA KEPALA DESA TIM PENGELOLA KEGIATAN ... Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan ... • Proyek KPBU

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN … · sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. (7) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN … · sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. (7) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

Documents
demakkab.go.id(4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 4 Panitia Pernilihan bertugas: melaksanakan tahapan pengisian Lurah Desa

demakkab.go.id(4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 4 Panitia Pernilihan bertugas: melaksanakan tahapan pengisian Lurah Desa

Documents
Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapapenambahan kegiatan yang

Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapapenambahan kegiatan yang

Documents
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS … · kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 12. Pengembangan kapasitas di Desa dan diswakelola oleh Desa atau badan kerja

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS … · kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 12. Pengembangan kapasitas di Desa dan diswakelola oleh Desa atau badan kerja

Documents
salinan LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR ......Understanding) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

salinan LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR ......Understanding) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Documents
peraturan.bpk.go.id · penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan

peraturan.bpk.go.id · penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan

Documents
PENDAHULUAN D - pustaka.ut.ac.id · pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa itu ditetapkan sebagai desa yang bebas pajak dan dibeperdikan rikan kepada ... langsung

PENDAHULUAN D - pustaka.ut.ac.id · pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa itu ditetapkan sebagai desa yang bebas pajak dan dibeperdikan rikan kepada ... langsung

Documents
Scanned by CamScanner - kpubatam.orgkpubatam.org/wp-content/uploads/2019/06/hasil-audit-LDK-PBB.pdf · ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang

Scanned by CamScanner - kpubatam.orgkpubatam.org/wp-content/uploads/2019/06/hasil-audit-LDK-PBB.pdf · ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang

Documents
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...103.125.203.75/assets/images/permendes 13 tahun 2020.pdfdisepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...103.125.203.75/assets/images/permendes 13 tahun 2020.pdfdisepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

Documents
2...certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

2...certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

Documents
i 1 PERATURANDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR · (2) Al ih fungsi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa. ayat (1) Pasal ini Pasal 12 (1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan

i 1 PERATURANDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR · (2) Al ih fungsi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa. ayat (1) Pasal ini Pasal 12 (1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan

Documents
inspektorat.cirebonkab.go.id · maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

inspektorat.cirebonkab.go.id · maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Documents
INDIKATOR PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA … · Milik Desa yang disebut BUM Desa." sebagaimana tertuang pada pasal 87 ayat (1), ... pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat

INDIKATOR PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA … · Milik Desa yang disebut BUM Desa." sebagaimana tertuang pada pasal 87 ayat (1), ... pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat

Documents
pontianak.bpk.go.id · Desa, perlu ditetapkan 'l Pelantikan dan Kepala Desa dan Perangkat Desa. bahwa untuk pedoman daiam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

pontianak.bpk.go.id · Desa, perlu ditetapkan 'l Pelantikan dan Kepala Desa dan Perangkat Desa. bahwa untuk pedoman daiam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Documents
FA Brosur Siklus Pelaksanaan UU Desa · Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa - Kesepakatan Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (ditetapkan dalam Berita Acara) - Terbentuknya

FA Brosur Siklus Pelaksanaan UU Desa · Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa - Kesepakatan Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (ditetapkan dalam Berita Acara) - Terbentuknya

Documents
Retribusi pemakaian tanah ex. jaminan Aparat Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini. Pemakaian Ruang

Retribusi pemakaian tanah ex. jaminan Aparat Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini. Pemakaian Ruang

Documents
SALINAN - kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id... · Peraturan Kepala Desa, adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Kepala Desa. 35. Aset Desa, adalah barang milik

SALINAN - kabprobolinggo.jdih.jatimprov.go.id... · Peraturan Kepala Desa, adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Kepala Desa. 35. Aset Desa, adalah barang milik

Documents
jdih.balangankab.go.id · 2019-02-12 · Pemilihan Kepala Desa. (2) Surat suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memuat foto, narna, dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana

jdih.balangankab.go.id · 2019-02-12 · Pemilihan Kepala Desa. (2) Surat suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memuat foto, narna, dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan

Documents