Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...................................................................................... 2
BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................... 3
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................... 6
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 9
1.4 Sistematika Penulisan ..............................................................10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................. 12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ......14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ...............................................19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....................................................................................39
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............................................................................. 47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur .................................47
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .............................................................49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .................................54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........................................................................56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....................................................57
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN ...................................................... 58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .......58
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................... 59
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 60
BAB 7 PENUTUP ............................................................................ 77
3 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Dinas
Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan disertai dengan indikasi
pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
terutama dalam bagian menimbang, menjelaskan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia; maka perlu disusun suatu rencana strategis bagi
setiap dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk
menjawab amanah tentang arah penyelenggaraan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud. Isu-isu tentang perencanaan pembangunan di
daerah yang menjadi dasar pembentukan renstra meliputi beberapa hal
sebagai berikut; Pertama, faktor keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan
antara perencanaan kabupaten/kota dengan perencanaan provinsi.
Harus ada suatu langkah konkrit yang berkelanjutan yang memastikan
perencanaan pembangunan daerah betul-betul mengacu kepada
rencana pembangunan provinsi dan nasional.
Kedua, isu soal kebijakan pembangunan daerah sebagaimana
dijelaskan dalam naskah RPJMD dan Rencana Strategis harus dikaitkan
dengan rencana tata ruang daerah, apalagi jika bicara penataan potensi
4 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
daerah, diantaranya potensi sumberdaya peternakan. Pengintegrasian
antara dokumen RPJMD dan Rencana Strategis dengan dokumen
masterplan peternakan harus dapat dilakukan dengan optimal. Kegiatan
pembangunan yang memiliki dimensi ruang harus dapat ditempatkan
dalam lokasi yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang.
Kemampuan manajerial untuk mengisi rencana tata ruang dengan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan masterplan kawasan
peternakan harus terus menjadi point utama. Rencana strategis tentang
pembangunan di subkategori peternakan harus dibuat supaya
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewujudkan kepentingan
masyarakat.
Ketiga, isu tentang dokumen rencana pembangunan daerah yang
semestinya secara jelas memuat secara rinci hasil pembangunan
peternakan yang diharapkan (outcomes), keluaran yang dihasilkan, dan
masukan.
Keempat, isu tentang dokumen rencana pembangunan daerah
yang semestinya dibuat atas dasar data yang akurat dan reliabel. Para
perencana pembangunan daerah semestinya bekerjasama dengan para
ahli dan para peneliti teknis untuk membuat rencana pembangunan
peternakan di daerah yang berbasis pada informasi yang akurat dan
reliabel karena keterbatasan data yang dimilikinya. Data yang lengkap
dan dikumpulkan secara berkala akan memudahkan para perencana
menyusun rencana strategis pembangunan peternakan yang mampu
menjawab secara tepat masalah peternakan yang berkembang di
daerah.
Kelima, isu tentang sinergi dan harmonisasi antara perencanaan
pembangunan pusat dengan daerah dan antar daerah. Masing-masing
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan prioritas yang diselaraskan
dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini akan memudahkan
realisasi target-target nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Keenam, penyusunan renstra yang berbasis pada upaya
kesetaraan Gender sebagai salah satu tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (selanjutnya disebut
5 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
SDGs). Dalam Dokumen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, diuraikan bahwa
dengan berakhirnya pelaksanaan MDGs pada tahun 2015, merupakan
titik awal dibentuknya SDGs sebagai kelanjutan MDGs. SDGs ini
dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya
dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat
pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target
untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.
Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan
SDGs. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni
“Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.
Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi
kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs.
Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga
tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan
berkelanjutan. Pada point tujuan 2 SDGs diuraikan: “Menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan”. Pada tahun 2030,
menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun
2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak
pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Selanjutnya
pada point tujuan 3 SDGs diuraikan: “Menjamin kehidupan yang sehat
dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”
Berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Renstra
Dinas Peternakan ini akan memberikan gambaran mengenai program
kerja Dinas Peternakan selama 5 tahun kedepan, sesuai dengan
pencapaian arah pembangunan daerah. Selanjutnya renstra Dinas
Peternakan akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja
Dinas Peternakan.
6 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Renstra 2019-2024 Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20`04 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-
7 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
8 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 –
2031;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
9 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud penyusunan Renstra
Dokumen Renstra disusun sebagai penjabaran dari RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan sebagai pedoman
dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sub
kategori Peternakan yang akan dilaksanakan secara bertahap tiap
tahun untuk periode lima tahunan.
b. Tujuan penyusunan Renstra
Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan sub kategori
peternakan dalam periode 2019 - 2024, ditetapkan dengan tujuan :
1) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas
Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
selama periode tahun 2019 - 2024;
10 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan selama
periode tahun 2019 - 2024;
3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan;
4) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan tolak ukur
dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
Dinas Peternakan baik tahunan maupun lima tahunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI
JAWA TIMUR
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
11 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
12 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein
hewani daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber
energi dalam beraktivitas, pertumbuhan sel, dan jaringan, serta cadangan
energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan
dengan zat yang lain.
Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai
konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat
konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gram/ orang/ hari. Angka ini
sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti
Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gram/ orang/ hari. Dengan
demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan.
Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup
perunggasan (misalnya, ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya, kambing
dan domba) dan ruminansia besar (misalnya, sapi dan kerbau). Disamping itu,
juga termasuk produk hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu.
Peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional.
Pada tahun 2018, populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 27 % dari
populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain,
seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil
peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu
segar di Jawa Timur mencapai 57 % dari total produksi nasional; produksi telur
mencapai 29 % dari produksi telur nasional; dan produksi daging sapi 20 % dari
produksi nasional.
Untuk menunjang produksi, aspek kesehatan hewan sangatlah penting.
Kesehatan hewan juga memiliki korelasi langsung dengan ketahanan pangan.
Kerugian dan jumlah kematian ternak akibat berbagai penyakit hewan menular
seperti flu burung sangatlah besar. Disamping itu, kesehatan hewan demi
kesehatan manusia juga perlu ditingkatkan, karena sekitar 80% penyakit yang
ada pada manusia berasal dari hewan.
13 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin
ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk
hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal. Undang-undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan
bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib
mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada
pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri”, hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh, dan halal
tersebut. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit Nomor
Kontrol Veteriner sangat berkepentingan agar semua unit usaha produk hewan
di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut.
Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber
daya manusia (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan
pendukung sektor pertanian) dan sarana prasarana peternakan yang terbatas.
Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan
kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan
diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk
peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak.
Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak
memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena
penyakit hewan menular.
Tabel. 2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Jawa
Timur 2019
Jenis Fasilitas Jumlah Capaian
RPH 126
RPH ber-NKV 13
Unit Usaha Ber-NKV 2007- Oktober 2019 351
Unit Usaha Ber-NKV tahun 2019 76
a. Level III 2
b. Level II 50
c. Level I 24
Juleha 300
Butcher 57 Keurmaster 54
Auditor NKV 7
Pengawas Kesmavet 124
14 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber
daya manusia (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan
pendukung sektor pertanian) dan sarana prasarana peternakan yang terbatas.
Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan
kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan
diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk
peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak.
Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak
memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena
penyakit hewan menular.
Upaya untuk menghasilkan produk hasil ternak yang memenuhi standar
keamanan pangan telah mencapai hasil sebagaimana ditampilkan pada Tabel
2.1. Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa rendahnya jumlah produk
yang telah memiliki sertifikat NKV dibandingkan dengan tanpa sertifikat NKV.
Tingkat kematian ternak karena penyakit hewan menular pada induk sapi
saat ini, belum dapat diasuransikan. Hal ini disebabkan oleh pihak asuransi
menilai bahwa kondisi tersebut tidak layak secara ekonomi. Idealnya ternak
yang dapat diasuransikan antara lain: ternak yang memiliki kondisi fisik sehat
dan induk produktif (bibit). Asuransi ternak masih perlu dipopulerkan pada
peternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya.
Peran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat strategis karena
merupakan motor penggerak dan koordinator pembangunan peternakan di
Jawa Timur. Intervensi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur
pemerintah adalah dari sisi kebijakan, pembinaan, dan pengawasan.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi
Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai berikut :
15 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
a) Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemeintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas
pembantuan.
b) Fungsi :
1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian
4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian, dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
c) Susunan Organisasi terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,
keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk
melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
3) Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, dan
16 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
mengkoordinasikan kegiatan bidang. Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi
Peternakan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, dan produksi
peternakan;
b. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan, dan
produksi peternakan;
c. Pengelolaan sumberdaya genetik hewan yang terdapat pada
lebih dari satu daerah kabupaten/ kota;
d. Pengawasan mutu benih/ bibit ternak dan pakan ternak di
lintas daerah kabupaten/ kota;
e. Pengendalian peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan
ternak lintas daerah kabupaten/ kota;
f. Penyediaan dan pengendalian peredaran benih/ bibit ternak
dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah
provinsi lain;
g. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur
ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah kabupaten/ kota;
h. Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi
peternakan;
j. Pelaksanaan koordinasi perbibutan, pakan, dan produksi
peternakan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan,
pakan, dan produksi peternakan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas
merencanakan, membina, melaksanakan, dan mengkoordinasikan
kegiatan bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebiajkan teknis kesehatan
hewan;
17 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
b. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah
kabupaten/ kota;
c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas
daerah provinsi;
d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan
pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan
konservasi serta telur tetas dari dan keluar provinsi;
e. Pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/
kompartemen bebas penyakit;
f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan
laboratorium kesehatan hewan di daerah provinsi;
g. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
h. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
i. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pelaku
usaha obat hewan;
j. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan kesehatan hewan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai
tugas merencanakan, membina, melaksanakan, dan
mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat
veteriner. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang
Kesmavet mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksanaan kebiajakn penerapan hygiene sanitasi dan
sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk
hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
18 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan
pengawasan mutu produk hewan;
d. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan
lintas daerah provinsi, pengawasan praktek hygiene sanitasi
dan biosekuriti produsen produk hewan;
e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina
lalu lintas produk hewan;
f. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas
produk hewan di pos pemeriksaan hewan/ produk hewan
(check point);
g. Pembinaan dan pengawasan penerapan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
6) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan
dan mengkoordinasikan kegiatan bidang. Untuk melaksanakan
tugasnya, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan;
b. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha
peternakan;
c. Pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi
permodalan/ investasi usaha agribisnis peternakan;
d. Pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi
komoditas peternakan;
e. Pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan harga
komoditi peternakan;
f. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas
penyuluhan peternakan;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
peternak;
19 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
h. Pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan
pengawasan tata niaga hasil peternakan;
i. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan
dan pemasaran hasil peternakan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
7) Unit Pelaksana Teknis
8) Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
terdiri dari :
1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember
2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang
3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu
4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri
5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan
6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban
7. UPT Inseminasi Buatan
8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban
9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang
10. UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura
2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur a. Sumber Daya Manusia
Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada
awal tahun 2019 berjumlah 231 orang untuk mengisi jabatan
struktural, jabatan fungsional teknis, dan jabatan pelaksana.
Komposisi jabatan struktural sebagaimana Gambar 2.1. adalah : 1
orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4
orang Kepala Bidang (Eselon III), 10 orang Kepala UPTD (Eselon III),
20 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
45 orang Kepala Seksi/ Kepala Subbagian (Eselon) IV. Rincian
komposisi PNS tercantum dalam Tabel 2.1 – Tabel 2.4. berikut.
Tabel 2.2.
Komposisi PNS menurut Jabatan
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase
1 Jabatan Struktural 57 25,9%
2 Jabatan Fungsional Teknis 36 16,4%
Medik Veteriner Pertama 10
Jenis jabatan
fungsional
Medik Veteriner Muda 7
Paramedik Veteriner Terampil 7
Paramedik Veteriner Mahir 2
Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 4
Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 1
Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 5
1
3 Jabatan Pelaksana 127 57,7%
Jumlah 220 100%
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas
Peternakan didominasi oleh jabatan pelaksana sebanyak 57,7%,
sedangkan jabatan fungsional teknis hanya 16,4 %.
Tabel 2.3.
Komposisi PNS menurut Pendidikan Formal
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase
1 SD 6 2,7%
2 SLTP 13 5,9%
3 SLTA 44 20%
4 D III 19 8,6%
5 S1 113 51,4%
6 S2 24 10,9%
7 S3 1 0,45%
Jumlah 220 100%
Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas
Peternakan sebagian besar berpendidikan formal S1, yaitu sebanyak
51,4%. Tetapi masih ada PNS yang berpendidikan formal sangat
rendah, yaitu SD sebanyak 2,7% dan SLTP sebanyak 5,9 %.
21 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Kedepannya diharapkan agar semua PNS berpendidikan formal
minimal SLTA.
Tabel 2.4.
Komposisi PNS menurut Umur
No. Umur PNS Jumlah Prosentase
1 < 25 th 7 3,2%
2 25-30 th 22 10%
3 31-40 th 42 19,1%
4 41-50 th 43 19,5%
5 51-55 th 68 30,9%
6 > 56 th 38 17,3%
Jumlah 217 100%
Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas
Peternakan sebagian besar berumur diatas 50 tahun, yaitu sebesar
30,9%. Jika tidak ada pengadaan PNS, maka dalam 2 tahun kedepan
PNS Dinas Peternakan menyusut sebanyak 25 %.
Tabel 2.5.
Komposisi PNS menurut Gender
No. Gender Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 119 54,1%
2 Perempuan 101 45,9%
Jumlah 220 100%
Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas
Peternakan didominasi gender laki-laki yaitu sebanyak 54,1 %.
22 Perubahan Renstra 2014 – 2019 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN
SUB BAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PETERNAKAN
BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
BIDANG KESEHATAN HEWAN
UPT
SEKRETARIAT
DINAS
SEKSI ZOONOSIS DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN
SEKSI PENGAWASAN
KEAMANAN PRODUK
HEWAN
SEKSI HYGIENE SANITASI
DAN SERTIFIKASI PRODUK
HEWAN
SEKSI INVESTASI USAHA
DAN KELEMBAGAAN
PETERNAK
SEKSI PEMASARAN
HASIL PETERNAKAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PETERNAKAN
SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN
KELEMBAGAAN KESEHATAN HEWAN
SEKSI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT
HEWAN
SEKSI PERBIBITAN PETERNAKAN
SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
SEKSI PRODUKSI DAN BUDIDAYA TERNAK
BIDANG PERBIBITAN,
PAKAN, DAN
PRODUKSI
PETERNAKAN
UPT
23 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
b. Aset Tetap
Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan
fungsi. Aset tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin;
Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset tetap
Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan
pembidangan barang per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel
2.5.
Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap
No Pembidangan Barang Nilai
(Rp)
1 Tanah 767.245.951.500
2 Peralatan dan Mesin 80.897.320.665
3 Gedung dan Bangunan 82.787.416.696
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.757.778.908
5 Aset Tetap Lainnya 6.608.931.460
JUMLAH 862.143.699.662
Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur a. Indikator Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Peternakan adalah pertumbuhan PDRB Jawa Timur subkategori
peternakan. PDRB suatu daerah mempunyai manfaat untuk
mengetahui tingkat produk bruto yang dihasilkan oleh seluruh faktor
produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur
perekonomian daerah pada kurun waktu tertentu. PDRB dihitung
menggunakan pendekatan produksi atas dasar harga konstan
(ADHK).
Pertumbuhan PDRB subkategori peternakan menunjukkan
24 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
tingkat pertumbuhan produk bruto yang dihasilkan faktor produksi
peternakan on farm. Produksi peternakan utama terdiri atas daging,
telur, dan susu. Produksi daging dipengaruhi oleh populasi dan
pemotongan ternak penghasil daging. Produksi telur dipengaruhi
oleh populasi ternak penghasil telur. Produksi susu dipengaruhi oleh
populasi ternak penghasil susu.
Pertumbuhan PDRB subkategori peternakan Jawa Timur
menunjukkan kinerja yang meningkat dari tahun 2014-2017. Secara
berturut-turut, tahun 2014 sebesar 1,15%, tahun 2015 sebesar
2,01%, tahun 2016 sebesar 3,49% dan tahun 2017 sebesar 3,90%,
sedangkan pada tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar (-1.56)%.
b. Indikator Kinerja Utama
Tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan berdasarkan
sasaran/target Renstra periode 2014-2019, menurut indikator kinerja
utama sebagaimana Tabel 2.6. berikut :
25 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-
Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-
Fungsi Perangkat Daerah
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Produksi daging (ton) 368.343 377.551 386.990 397.369 424.170 478.092 1,08 1,12 1,24
Produksi telur (ton) 358.172 368.917 379.984 448.019 509.228 512.760 1,25 1,38 1,35
Produksi susu (ton) 439.425 446.895 454.492 476.841 496.265 502.712 1,09 1,11 1,11
2 Persentase meningkatnya nilai tambah produk peternakan
20% 24% 26% 20% 28% 30% 1,00 1,17 1,15
3 Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok
39 65 74 92 29 74 2,36 0,45 1,00
4 Persentase pertumbuhan produksi (%)
Daging
2,5 2,5 20,39 8,16 0,00
Telur
2,2 2,2 4,16 1,89 0,00
Susu
2,0 2,0 3,04 1,52 0,00
5 Persentase nilai tambah produk olahan (%)
Daging sapi
25 25 29,97 1,20 0,00
26 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Telur
20 20 25
1,25 0,00
Susu
40 40 57
1,43 0,00
27 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan rasio capaian perangkat daerah selama 3 tahun terakhir (2015-
2017), menunjukkan adanya tren peningkatan dengan rincian sebagai berikut:
a. Daging (meningkat dari 7,8% menjadi 23,5%).
b. Telur (meningkat dari 25,1% menjadi 34,9%)
c. Susu (meningkat 8,5% menjadi 10,6%),
d. Persentase nilai tambah meningkat setiap tahun
e. Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas, fluktuatif
dan terjadi penurunan di Tahun ke-2.
Hasil ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang
dilaksanakan antara lain :
Meningkatkan angka kelahiran sapi potong diutamakan melalui optimalisasi
Inseminasi Buatan (IB), mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak
galur murni Jawa Timur, meningkatkan kualitas bibit ternak dengan
pemberlakuan SKLB, sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi
Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan
memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar
dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan
mengembangkan sistem peringatan dini (ISIKHNAS), peningkatan
pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak
dengan menerbitkan SKKH;
Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif, revitalisasi RPH,
pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.
Mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur
(ayam buras dan bebek mojosari), meningkatkan kualitas bibit ternak
dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik
Provinsi;
Pembinaan pasca panen kepada kelompok;
Pemberian bantuan alat pasca panen;
Fasilitasi Promosi produk peternakan;
Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui
website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
28 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Melakukan pembinaan manajemen kelompok agar dapat memenuhi syarat
penerima kredit perbankan serta memfasilitasi aksesbilitas pembiayaan
oleh perbankan dengan bunga rendah kepada kelompok peternak;
Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui
website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
Fasilitasi Promosi produk peternakan;
Pembinaan terhadap kelompok untuk mencapai prestasi tingkat regional
maupun nasional.
Untuk Capaian realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada
Tabel 2.8 dibawah ini
29 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
30 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
31 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
32 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
33 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
34 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
35 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
36 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
37 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
38 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
*Sumber : e-Planning
39 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
Pembangunan peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
baik pusat maupun daerah yang tertuang didalam dokumen
perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah haruslah selaras.
Komparasi capaian sasaran produksi komoditas peternakan yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Program
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
tahun 2015-2019 dengan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
dapat dilihat pada Tabel 2.12. Produksi daging Provinsi Jawa Timur
menyumbang 20% dari produksi daging nasional, produksi telur
menyumbang 29% dari produksi daging nasional, sedangkan produksi
susu menyumbang 57% dari produksi daging nasional.
Tabel 2.9
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Pertanian
No Indikator
Kinerja
Capaian Sasaran
Renstra 2014-
2019 Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Timur (Tahun
2018)
Capaian Sasaran
Renstra 2015-
2019
Kementerian
Pertanian
(Tahun 2018)*
Perbandingan
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Produksi
daging 542 ribu ton 2.710 ribu ton 0,20
2 Produksi telur 540 ribu ton 1.862 ribu ton 0,29
3 Produksi susu 521 ribu ton 914 ribu ton 0,57
*) Angka Sementara (sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)
Dilihat dari tabel diatas Jawa Timur dapat dikatakan sebagai lumbung
pangan untuk daging, telur dan susu dimana kontribusi Jawa Timur
peringkat nomer 1 nasional baik untuk daging telur dan susu.
Peluang yang dapat dimaksimalkan oleh Jawa Timur yaitu
membentuk sentra sentra peternakan sesuai dengan kondisi RTRW
di kabupaten kota agar produksi dapat semakin meningkat. Peraturan
Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Jawa Timur
40 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
menetapkan arahan pengembangan kawasan peruntukan peternakan
adalah terkait dengan kawasan budidaya sehingga telaah terhadap
RTRW hanya difokuskan kepada penelaahan rencana pola ruang
RTRW Provinsi.
Tabel 2.10
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Pengembangan
kawasan peruntukan
peternakan.
Pengembangan
ternak ini akan lebih
memiliki nilai tambah
melalui
pengembangan
agrobisnis
peternakan.
Pengembangan
kawasan agrobisnis
berbasis peternakan
dilakukan untuk
menjawab tuntutan
kecukupan
(swasembada)
daging, telur serta
susu dalam negeri,
sekaligus
meningkatkan
pendapatan dan
kesejahteraan
peternak
1. Karakter masyarakat petani yang masih tradisional (individual farming)
2. Luas lahan rata-rata <0,25 ha dan pendapatan peternak rendah
3. Masih tingginya angka kemiskinan peternak
4. Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan dan hasil pemasaran perdesaan
5. Rendahnya kualitas hasil produk peternakan sehingga daya saing rendah
6. Kepemilikan ternak yang belum memenuhi standar usaha (hanya 1-2 ekor/peternak) sedangkan standarnya 4-5 ekor/peternak
7. Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alam dan SDM yang mendukung agribisnis peternakan
8. Kesadaran terhadap gizi masyarakat masih rendah.
9. Peternakan ayam ras pedaging dan peternakan ras ayam petelur sudah cukup maju dengan pola kemitraan.
1. Pengembangan sentra peternakan pendukung agropolitan
2. Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi dan pengembangan komoditas peternakan bernilai ekonomis tinggi dan berdaya saing tinggi.
1. Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan sumber pakan ternak
2. Mempertahankan ternak sumber daya genetik sebagai potensi daerah
3. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif
4. Kawasan peternakan yang berpotensi penularan penyakit zoonosis ditempatkan terpisah dengan permukiman penduduk.
5. Peningkatan populasi ternak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan.
6. Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat
7. Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan keswan dan kesmavet.
8. Peningkatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
9. Meningkatkan pembinaan teknis terpadu dalam rangka mempertahankan potensi Jawa Timur sebagai gudang Nasional ternak sapi potong.
10. Peningkatan peran-serta Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka mendukung program pembangunan peternakan di Jawa Timur.
Diarahkan untuk
pengembangan
kawasan
peternakan sentra
ternak besar,
sentra ternak kecil
dan sentra ternak
unggas, dengan
mendasarkan pada
potensi populasi,
daya dukung
pakan, dan PERDA
No.5 Tahun 2012.
41 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Besar
Lokasi Peternakan Sapi
Potong
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
Lokasi Peternakan Sapi
Perah
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro
Kawasan sentra ternak
besar:
1. Kab Bangkalan 2. Kab Banyuwangi 3. Kab Blitar 4. Kab Bojonegoro 5. Kab Bondowoso 6. Kab Jember 7. Kab Jombang 8. Kab Kediri 9. Kab Lamongan 10. Kab Lumajang 11. Kab Magetan 12. Kab Malang 13. Kab Mojokerto 14. Kab Nganjuk 15. Kab Ngawi 16. Kab Pacitan 17. Kab Pamekasan 18. Kab Pasuruan 19. Kab Ponorogo 20. Kab Probolinggo 21. Kab Sampang 22. Kab Situbondo 23. Kab Sumenep 24. Kab Trenggalek 25. Kab Tuban 26. Kab Tulungagung
1. Mengembangkan pembibitan sapi potong.
2. Mengembangkan pembibitan sapi perah.
3. Pengendalian penyakit hewan menular.
4. Pengawasan lalu lintas ternak masuk dan keluar provinsi
5. Mengembangkan RPH-R yang memenuhi standar.
6. Pengendalian pemotongan ternak betina produktif.
7. Pembinaan dan pemberdayaan peternak
8. Fasilitasi aksesbilitas permodalan bagi peternak.
9. Pengaturan tata niaga ternak.
Lokasi sangat
potensial
pengembangan
ternak besar sapi
potong :
1. Kab Bangkalan 2. Kab
Banyuwangi 3. Kab Blitar 4. Kab
Bojonegoro 5. Kab
Bondowoso 6. Kab Jember 7. Kab Jombang 8. Kab Kediri 9. Kab Lamongan 10. Kab Lumajang 11. Kab Magetan 12. Kab Mojokerto 13. Kab Nganjuk 14. Kab Ngawi 15. Kab
Pamekasan 16. Kab Ponorogo 17. Kab
Probolinggo 18. Kab Sampang 19. Kab Situbondo 20. Kab Sumenep 21. Kab Trenggalek 22. Kab Tuban 23. Kab
Tulungagung
Lokasi sangat
potensial
pengembangan
ternak besar sapi
perah :
1. Kab Banyuwangi
2. Kab Blitar 3. Kab Jember 4. Kab Jombang 5. Kab Kediri 6. Kab Malang 7. Kab Mojokerto 8. Kab Pasuruan 9. Kab
Trenggalek 10. Kab
Tulungagung
42 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Pamekasan 28. Kota Kediri 29. Kota Blitar 30. Kota Malang 31. Kota Probolinggo 32. Kota Pasuruan 33. Kota Madiun 34. Kota Surabaya 35. Kota Batu
Pengembangan sapi Madura sebagai sumber daya genetik ternak
1. Kabupaten Bangkalan 2. Kabupaten
Pamekasan 3. Kabupaten Sampang 4. Kabupaten Sumenep
Pengembangan Sapi
Madura sebagai sumber
daya genetik ternak Jawa
Timur :
1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Pamekasan
3. Kabupaten Sampang
4. Kabupaten Sumenep
Mempertahankan sapi
Madura sebagai sumber daya
genetik ternak asli Jawa Timur
:
1. Mengembangkan pembibitan sapi madura terutamanya di sentra pembibitan pulau sapudi.
2. Pengendalian penyakit hewan menular.
3. Pengawasan lalu lintas ternak masuk dan keluar provinsi.
4. Pengendalian pemotongan ternak betina produktif.
5. Pembinaan dan pemberdayaan peternak.
6. Fasilitasi aksesbilitas permodalan bagi peternak.
Lokasi
pengembangan
Sapi Madura
sebagai sumber
daya genetik ternak
Jawa Timur :
1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Sampang
3. Kabupaten Pamekasan
4. Kabupaten Sumenep (Pulau Sapudi)
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Kecil
Lokasi Peternakan
Kambing
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep
Sentra peternakan ternak
kecil berada di seluruh
Kabupaten
1. Mengembangkan pembibitan kambing khususnya sumberdaya genetik Jawa Timur kambing senduro.
2. Mengembangkan pembibitan domba khususnya sumberdaya genetik Jawa Timur domba sapudi.
3. Pengendalian penyakit hewan menular.
4. Pengawasan lalu lintas ternak masuk dan keluar provinsi.
5. Mengembangkan RPH-kambing/ domba yang memenuhi standar.
6. Pembinaan dan pemberdayaan peternak.
7. Fasilitasi aksesbilitas permodalan bagi peternak.
Lokasi sangat
potensial
pengembangan
ternak kecil
kambing :
1. Kab Banyuwangi
2. Kab Blitar 3. Kab
Bojonegoro 4. Kab Gresik 5. Kab Jember 6. Kab Jombang 7. Kab Kediri 8. Kab
Lamongan 9. Kab Madiun 10. Kab Malang 11. Kab Mojokerto 12. Kab Nganjuk 13. Kab Ngawi 14. Kab Pacitan 15. Kab Pasuruan 16. Kab Ponorogo 17. Kab Sidoarjo 18. Kab Situbondo 19. Kab
Trenggalek 20. Kab Tuban 21. Kab
Tulungagung
43 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
Lokasi Peternakan Domba
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
Lokasi sangat
potensial
pengembangan
ternak kecil domba
:
1. Kab Banyuwangi
2. Kab Blitar 3. Kab
Bojonegoro 4. Kab Gresik 5. Kab Jember 6. Kab Jombang 7. Kab
Lamongan 8. Kab Madiun 9. Kab Magetan 10. Kab Mojokerto 11. Kab Nganjuk 12. Kab Ngawi 13. Kab Pacitan 14. Kab Pasuruan 15. Kab
Probolinggo 16. Kab Sidoarjo 17. Kab Situbondo 18. Kab
Trenggalek 19. Kab Tuban
Kawasan Peternakan Sentra Ternak Unggas
Lokasi Peternakan Ayam
Ras Petelur
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan
Sentra peternakan
unggas:
1. Kabupaten Blitar 2. Kabupaten Jombang 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Mojokerto 5. Kabupaten Pasuruan 6. Kabupaten Sidoarjo 7. Kabupaten
Tulungagung
1. Mengembangkan pembibitan itik khususnya sumberdaya genetik Jawa Timur itik mojosari.
2. Mengembangkan pembibitan ayam buras khususnya sumberdaya genetik Jawa Timur ayam gaok.
3. Pengendalian penyakit unggas.
4. Pengembangan RPH-U yang memenuhi standar.
5. Pembinaan dan pemberdayaan peternak.
6. Pengawasan lalu lintas ternak masuk dan keluar
Lokasi sangat
potensial
pengembangan
ternak unggas
ayam buras :
1. Kab Jombang 2. Kab Mojokerto 3. Kab Pasuruan 4. Kab Sidoarjo 5. Kab
Tulungagung
Lokasi sangat
potensial
44 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Madiun 36. Kota Surabaya 37. Kota Batu
Lokasi Peternakan Ayam
Ras Pedaging
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Madiun 36. Kota Surabaya 37. Kota Batu
Lokasi Peternakan Ayam
Buras
provinsi. pengembangan
ternak unggas itik :
1. Kab Blitar 2. Kab Jombang 3. Kab Mojokerto 4. Kab Sidoarjo 5. Kab
Tulungagung
45 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
Lokasi Peternakan Itik
1. Kab. Pacitan 2. Kab.Ponorogo 3. Kab.Trenggalek 4. Kab.Tulungagung 5. Kab.Blitar 6. Kab.Kediri 7. Kab.Malang 8. Kab.Lumajang 9. Kab.Jember 10. Kab.Banyuwangi 11. Kab.Bondowoso 12. Kab.Situbondo 13. Kab.Probolinggo 14. Kab.Pasuruan 15. Kab.Sidoarjo 16. Kab.Mojokerto 17. Kab.Jombang 18. Kab.Nganjuk 19. Kab.Madiun 20. Kab.Magetan 21. Kab.Ngawi 22. Kab.Bojonegoro 23. Kab.Tuban 24. Kab.Lamongan 25. Kab.Gresik 26. Kab.Bangkalan 27. Kab.Sampang 28. Kab.Pamekasan 29. Kab.Sumenep
46 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Peternakan
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Peternakan
30. Kota Kediri 31. Kota Blitar 32. Kota Malang 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
47 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan kondisi yang
harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan
karena berdampak signifikan bagi kinerja Dinas Peternakan. Informasi tersebut
disusun dengan nomenklatur berikut.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi
pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diperlukan dalam
rangka pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun
kedepan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel
3.1. dibawah ini :
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas PeternakanProvinsi Jawa Timur
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3)
Belum optimalnya
nilai tambah produksi
/produktifitas
peternakan
Rendahnya kualitas,
komoditas, produk,
sumber daya manusia
serta sarana dan
prasarana peternakan
dan kesehatan hewan
- Rendahnya nilai tambah produksi hasil
peternakan yang dihasilkan oleh usaha
peternakan rakyat
- Rendahnya mutu produk peternakan yang
memenuhi standar kesehatan masyarakat
veteriner dan kesejahteraan hewan
- Rendahnya status kesehatan hewan
- Rendahnya jumlah bibit dan pakan yang
dihasilkan
- Rendahnya akses permodalan peternak
- Rendahnya jumlah SDM Peternakan dan
Kesehatan Hewan dibandingkan dengan
kebutuhan di Jawa Timur
48 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- Rendahnya kompetensi SDM Peternakan dan
Kesehatan Hewan
- Rendahnya tingkat pengetahuan perbibitan
dan budidaya ternak dari peternak
- rendahnya tingkat adopsi teknologi tepat
guna (TTG) oleh peternak
- Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan
prasarana kesehatan ternak seperti:
poskeswan, Rumah potong hewan (RPH) dan
Laboratorium kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)
- Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan
prasarana produksi ternak
- Terbatasnya jumlah kawasan pembibitan
- Rendahnya sinkronisasi dan kolaborasi
program kerja antar stakeholders peternakan
meliputi pemerintah, industri, masyarakat,
lembaga riset, dan pendidikan tinggi yang
membidangi peternakan dan kesehatan
hewan
- Tingginya persaingan produk lokal dan impor
dari segi harga dan kualitas.
- Rendahnya daya saing produk peternakan di
pasar internasional.
- Tingginya angka impor susu skim dan produk
olahan susu
- Rendahnya diversifikasi produk asal ternak
yang bernilai tambah dari usaha peternakan
rakyat
- Rendahnya mutu genetik ternak
- Rendahnya status kesehatan dan
kesejahteraan ternak
- Tingginya angka kejadian penyakit menular
strategis
- Rendahnya jumlah dan mutu bibit ternak
- Rendahnya efisiensi reproduksi (calving
49 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
interval, S/C, Days Open, gangguan
reproduksi, dan silent heat pada ternak
ruminansia)
- Tidak tercapainya peak production (HH dan
HD pada unggas)
- Rendahnya kuantitas dan kualitas susu
harian ditingkat peternak
- Tingginya angka kejadian mastitis subklinis di
peternakan rakyat
- Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan
ternak
- Tingginya ketergantungan impor bahan baku
pakan unggas
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sebagai
berikut:
V I S I :
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan
berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui
kerja bersama dan semangat gotong royong.
M I S I :
MISI 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar
kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah
MISI 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,
Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan
Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip
Kebhinekaan
MISI 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong
Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya
50 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan
fungsi, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mendukung tugas-tugas dalam
pencapaian Misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud,
yaitu: Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar
kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih di Provinsi Jawa Timur dalam hubungannya dengan
tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat
pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Visi: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata
kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
1 Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
- Rendahnya kompetensi SDM Peternakan
- Rendahnya jumlah bibit ternak
- Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
- Kurangnya SDM teknis peternakan
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurang optimalnya strategi pembibitan ternak
- Belum ditetapkannya kawasan peternakan provinsi
- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN dan penetapan kawasan peternakan nasional
- Ternak ruminasia (sapi potong) dan unggas (ayam ras pedaging dan ayam ras petelur) merupakan komoditas utama dan andalan di Jawa Timur
- Partisipasi pemerintah kab/kota
- Banyaknya Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan di Jawa Timur yang dapat
51 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
menjadi mitra dalam pengembangan perbibitan ternak.
- Banyaknya pondok pesantren di Jawa Timur yang berpotensi menjadi subyek peningkatan SDM peternakan, Santri pondok pesantren berpotensi menjadi pengusaha peternakan yang tangguh dan berakhlak mulia
2 Program Peningkatan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)
- Rendahnya Jumlah hasil kelahiran IB dibandingkan dengan jumlah aseptor
- Kurangnya SDM teknis reproduksi sapi dan kerbau (petugas IB, ATR dan medik veteriner)
- Rendahnya efisiensi reproduksi (lamanya calving interval, rendahnya S/C, lamanya Days Open, dan masih tingginya prevalensi gangguan reproduksi)
- Kurangnya pengetahuan peternak tentang gejala birahi pada ternaknya
- Kurangnya sarana dan prasarana IB di Kabupaten/Kota
- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN (program UPSUS SIWAB) dan pelatihan peningkatan SDM teknis IB (Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari)
- Partisipasi pemerintah kab/kota
- Banyaknya Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan di Jawa Timur dapat menjadi mitra dalam pengembangan SDM teknis IB
3 Program Penjaminan Kesehatan Hewan
- Rendahnya status kesehatan hewan
- Kurangnya SDM teknis kesehatan hewan
- Rendahnya kesejahteraan hewan
- Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan seperti puskeswan dan check point
- Kurangnya akses alat diagnostik di puskeswan
- Belum dilaksanakannya sistem evaluasi menyeluruh terhadap status
- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN
- Partisipasi pemerintah kab/kota melalui APBD II
- Banyaknya Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan di Jawa Timur
52 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
kesehatan hewan di tingkat kabupaten di Jawa Timur
4 Program Peningkatan Produk Hewan Standar Kesmavet
- Rendahnya mutu produk peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- Kurangnya SDM teknis kesehatan masyarakat veteriner
- Kurangnya sarana dan prasarana RPHR dan RPU standar kesmavet
- Kurangnya laboratorium kesmavet dan sarana penunjang laboratorium kesmavet
- Kurangnya partisipatori masyarakat dalam pembanguanan kesehatan masyarakat veteriner
- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN
- Partisipasi pemerintah kab/kota melalui APBD II untuk peningkatan kualitas RPH dn RPU
- Banyaknya Fakultas Kedokteran Hewan, Peternakan, dan Teknologi Pertanian untuk pengembangan produk pangan asal hewan yang ASUH.
- Banyaknya organisasi wanita seperti PKK, muslimat NU, Aisyiyah, jemaat wanita gereja, dan lain-lain yang dapat menjadi kader kesmavet keluarga.
5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat
- Akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga dapat menurunkan minat pada subkategori peternakan
- Belum ada regulasi dari pemerintah daerah yang melindungi produksi lokal susu, telur, dan daging ayam.
- Diversifikasi produk pascapanen telah banyak dilakukan.
- Teknologi pascapanen
- Terdapat banyak fakultas teknologi pertanian dan peternakan di Jawa Timur yang dapat menjadi kolaborator dalam pengembangan nilai tambah produksi hasil peternakan
- Terdapat peningkatan kesadaran konsumen yang selektif terhadap kualitas dan keamanan produk olahan hasil ternak.
- Sudah ada
53 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
regulasi yang mengatur pelarangan pemasukan sapi potong ke Jawa Timur oleh gubernur
6 Program Peningkatan Agribisnis Persusuan
- Rendahnya kompetensi SDM Agribisnis Persusuan
- Rendahnya jumlah bibit ternak sapi perah
- Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak sapi perah
- Masih rendahnya kualitas manajemen pemeliharaan sapi perah
- Belum ditetapkannya kawasan peternakan sapi perah
- Rendahnya nilai tambah produksi susu yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat
- Kurangnya SDM Agribisnis Persusuan yang kompeten
- Kurangnya sarana dan prasarana agribisnis persusuan
- Kurang optimalnya strategi pembibitan ternak sapi perah
- Belum ditetapkannya kawasan peternakan sapi perah provinsi
- Dukungan pemerintah pusat melalui APBN dan ditetapkannya kawasan peternakan nasional
- Partisipasi pemerintah kab/kota dalam APBD II
- Banyaknya Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan di Jawa Timur yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan perbibitan ternak sapi perah
- Tumbuhnya Industri Pengolahan Susu sehingga meningkatkan harga susu dari peternak
54 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan
Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian
2015 - 2019, permasalahan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan
pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut
Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Produksi Daging Sapi/ Kerbau
- Rendahnya produktivitas ternak
- Tidak tersedianya data detail demografi peternakan berdasarkan by name by address peternak dan status fisiologis ternak (anak, muda, dewasa, jantan, betina, induk, bunting, dll)
- Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak
- Kurang berkembangnya mitra perusahaan industri feedlot di Jawa Timur
- Tingginya potensi ternak di masing-masing wilayah Jawa Timur (populasi sapi tertinggi nasional)
- Keberadaan lembaga pelatihan milik Kementan dan Universitas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur
Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan
Keterbatasan anggaran
Tingginya komitmen pemerintah Kab/ Kota
Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal.
Belum adanya roadmap pembibitan di Jawa Timur
Terdapatnya Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) dan UPTPT di Jawa Timur.
Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan
Sistem perbankan kurang akomodatif terhadap permodalan
Terdapatnya banyak KUD dan kelompok ternak yang dapat membantu permodalan bagi
55 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
usaha peternakan rakyat karena hambatan agunan/jaminan
individu peternak sebagai penjamin.
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak
Kurang efektifnya pendidikan non formal berkelanjutan bagi peternak
Terdapatnya koperasi dan kelompok ternak yang berprestasi nasional di Jawa Timur yang dapat menjadi percontohan untuk penguatan kelembagaan peternak lainnya di Jawa Timur
Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan
Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam alur pelayanan birokrasi peternak
Tersedianya banyak ahli IT yang dapat membantu pengembangan pelayanan birokrasi online
Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan
- Kesulitan rekrutmen SDM yang sesuai kompetensi
-
Banyaknya pusat pelatihan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian maupun universitas di Jawa Timur untuk pengembangan kualitas SDM peternakan dan kesehatan hewan (BBPP Batu, BBIB Singosari, FKH, Fapet, FTP)
Rendahnya status kesehatan reproduksi sapi dan kerbau
- Kurangnya ketersediaan pakan yang baik secara kualitas dan kuantitas sepanjang tahun.
- Tingginya angka prevalensi penyakit infeksi endo dan ekto parasit yang berpengaruh
Adanya lembaga pelatihan kesehatan hewan milik Kementan dan organisasi profesi dokter hewan dan peternakan di Jawa Timur yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kesehatan reproduksi sapi dan kerbau
56 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
pada performa reproduksi sapi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 dan KLHS, maka permasalahan
pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta faktor
penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian
dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut.
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kawasan Perbibitan dan Budidaya
- Kurangnya pengembangan kawasan pembibitan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat sumber pakan
- Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan seperti puskeswan dan check point
- Budidaya ternak kurang berlandaskan good farming practise
Pemerintah kabupaten/ kota belum sepenuhnya melalukan Action plan terhadap hasil pemetaan kawasan peternakan berdasarkan potensi ternak dan daya dukung pakan.
- Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan dikembangkan tinggi
- Pemerintah Kab/ Kota memiliki komitmen yang tinggi
- Peningkatan permintaan komoditi peternakan setiap tahun
57 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan hasil review faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Peternakan; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daaerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih; Telaah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra OPD
lingkup Peternakan Kabupaten/Kota; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan
KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah Rendahnya Kontribusi PDRB
subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak, terutama dari hewan ternak besar.
Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna pengolahan limbah ternak
Belum ada naskah akademis KLHS
Peraturan perundangan tentang KLHS
2 Pemeliharaan ternak yang berdekatan dengan permukiman penduduk menimbulkan polusi yang berpotensi menyebarkan penyakit hewan menular kepada manusia (zoonosis)
- Lemahnya penegakan aturan kawasan pemeliharaan ternak
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit zoonosis
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan hieginisasi pemeliharaan ternak
58 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur
Tujuan, dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur beserta indikator kinerjanya mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Gubernur Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2024.
Tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK)
1,30 1,77 2,01 2,13 2,19
Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan
Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan (%)
1,67 1,98 2,23 2,44 2,59
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP
82,50 83,00 83,50 84,0 84,50
*Sumber : e-Planning
59 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan adalah strategi
dan kebijakan Dinas Peternakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Peternakan yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah Dinas Peternakan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan
mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, dan target
kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi Dinas Peternakan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas
Peternakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan
bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan.
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN
BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
1 Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan
1 Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan
1 Meningkatkan pertumbuhan produktivitas serta nilai tambah komoditas dan produk peternakan
1 Meningkatkan penerapan good farming practice peternakan
1 2 Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat
1 3 Menigkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
1 Mendorong keselarasan antara kelembagaan, Kinerja, Perencanaan dan Anggaran
1 Menyelaraskan dokumen perencanaan
*Sumber : e-Planning
60 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan
merupakan program yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Peternakan. Rencana program beserta indikator keluaran program
dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.
Program pembangunan peternakan yang menjadi tanggung jawab Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari program prioritas dan program
pendukung. Program prioritas sebagai program unggulan yang diharapkan
dapat berkontribusi besar pada meningkatnya nilai tambah komoditas dan
produk peternakan yang terdiri dari 6 (enam) program yaitu :
1) Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
merupakan program dengan fokus kegiatan produksi dan budidaya
Ternak. Program ini memiliki ukuran keberhasilan (indikator program)
sebagai berikut: Persentase Peningkatan Produksi Daging; dan
Persentase Peningkatan Produksi Telur.
2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan merupakan
program dengan fokus kegiatan pembinaan pengolahan dan promosi
pemasaran hasil peternakan, fasilitasi investasi usaha dan penguatan
kelembagaan kelompok peternak. Program ini memiliki ukuran
keberhasilan atau indikator program sebagai berikut Persentase
Peningkatan Usaha Agribisnis Peternakan.
3) Program Peningkatan Agribisnis Persusuan
Program Peningkatan Agribisnis Persusuan merupakan program yang
berisikan kegiatan penguatan perbibitan sapi perah; dan penguatan
sentra peternakan sapi perah. Program ini memiliki ukuran keberhasilan
(indikator program) sebagai berikut: Presentase peningkatan produksi
susu.
4) Program Penjaminan Kesehatan Hewan
61 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Program Penjaminan Kesehatan Hewan merupakan program yang
berisikan kegiatan pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan
kesehatan hewan; pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan
penyakit hewan menular strategis; pengawasan peredaran obat hewan;
dan Pembangunan/Renovasi UPTD laboratorium keswan, laboratorium
kesmavet, RSH dan penyediaan sarana pendukungnya. Program ini
memiliki ukuran keberhasilan (indikator program) sebagai berikut :
Program Penjaminan Kesehatan Hewan. Kegiatan – kegiatan pada
program ini diarahkan untuk melaksanakan aspek-aspek kesehatan
hewan yang meliputi pengamatan, pencegahan, dan pengendalian
kesehatan hewan serta menjamin kesehatan hewan yang masuk dan
keluar provinsi.
5) Program Peningkatan Produk Hewan Standar KESMAVET
Program Peningkatan Produk Hewan Standar KESMAVET merupakan
program yang berisikan kegiatan penerapan hygiene sanitasi dan
sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan dan lalu lintas
peredaran produk hewan, pengawasan pengendalian zoonosis dan
kesejahteraan hewan. Program ini memiliki ukuran keberhasilan atau
indikator program sebagai berikut Persentase peningkatan unit usaha
produk hewan yang memenuhi standard ASUH dan Persentase
Penurunan Pemotongan Sapi Betina Produktif di RPH.
6) Program Peningkatan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)
Program Peningkatan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)
merupakan program dengan fokus kegiatan pelayanan inseminasi
buatan (INTAN SELAKSA). Program ini memiliki ukuran keberhasilan
(indikator program) sebagai berikut: Persentase peningkatan kelahiran
ternak hasil Inseminasi Buatan (IB).
Selain 6 (enam) program prioritas diatas, terdapat 9 (sembilan)
program pendukung yang mendukung kinerja program prioritas dalam
bidang pembibitan ternak, pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan
pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. Berikut ini
adalah 9 (sembilan) program pendukung tersebut yaitu :
1) Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan
62 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan
produksi bibit ayam buras.
2) Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan
produksi bibit itik mojosari.
3) Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT
Jember
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit
domba sapudi yang layak bibit.
4) Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit
kambing yang layak bibit.
5) Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit
sapi perah yang layak bibit.
6) Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit
sapi PO yang layak bibit.
7) Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan
Madura
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit
sapi Madura yang layak bibit.
8) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Malang
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk memberikan
layanan surveilance, pengawasan, dan pengujian penyakit hewan dan
produk hewan sebagai pendukung kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.
9) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tuban
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk memberikan
layanan surveilance, pengawasan, dan pengujian penyakit hewan dan
produk hewan sebagai pendukung kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.
Selain program pembangunan peternakan juga terdapat program
kesekretariatan sebagai pendukung program pembangunan peternakan yang
terdiri atas 1 program, yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas
63 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Peternakan. Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Peternakan
merupakan program fokus pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan; dan
ketatausahaan dan kepegawaian. Program ini memiliki ukuran keberhasilan
(indikator program) sebagai berikut : Presentase indikator program yang
tercapai, Persentase profesionalitas ASN.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini.
64 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 6.1
65 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
66 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
67 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
68 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
69 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
70 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
71 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
72 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
73 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
74 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
75 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
*Sumber : e-Planning
52.185.534.000 53.787.533.000 55.252.712.000 57.278.252.300 52.964.912.700
76 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024,
adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK)
-1.56 1.30 1.77 2.01 2.13 2.19 2.19
*Sumber : e-Planning
77 Renstra 2019 – 2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB VIII
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
tahun 2019-2024 ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan
pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang
berorientasi produksi dan produktivitas peternakan, terutama dalam
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak sesuai tugas pokok dan
fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Perumusan dan penyusunan
perencanaan strategis ini disusun dengan upaya seoptimal mungkin dengan
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementrian Pertanan dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan peternakan
khususnya di Jawa Timur untuk lima tahun kedepan (2019-2024). Tugas
melaksanakan pembangunan peternakan tersebut bukanlah tugas yang ringan.
Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam
renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder yang
berkecimpung dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu
dengan mempertimbangkan kondisi serta permasalahan maka rencana
strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.
Demikian Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 disusun, dengan harapan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan
KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Drh. WEMMY NIAMAWATI, MMA NIP.19610119 198903 2 003