• Home

  • Documents

  •  · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang...
4

 · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satuan kerja;

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satuan kerja;
Page 2:  · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satuan kerja;
Page 3:  · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satuan kerja;
Page 4:  · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA 10. Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satuan kerja;

D:\Major Projects\JEP-Web\APBN\APBN

D:\Major Projects\JEP-Web\APBN\APBN

Documents
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BALAI BAHASA ...balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id/wp-content/...PMK-190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 5

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BALAI BAHASA ...balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id/wp-content/...PMK-190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 5

Documents
51/PMK.04/2017 - sjdih.depkeu.go.idPMK.04~2017Per.pdf · c. Surat Penetapan Pabean (SPP). (3) ... jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. (2) Bentuk dari jaminan sebagaimana dimaksud

51/PMK.04/2017 - sjdih.depkeu.go.idPMK.04~2017Per.pdf · c. Surat Penetapan Pabean (SPP). (3) ... jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. (2) Bentuk dari jaminan sebagaimana dimaksud

Documents
galihendradita.files.wordpress.com · 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran ... Belanja Negara (APBN) Kernenterian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

galihendradita.files.wordpress.com · 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran ... Belanja Negara (APBN) Kernenterian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Documents
Tagihan Oktober

Tagihan Oktober

Documents
sastrawacana.id · Web viewMenjelaskan macam-macam kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Mengidentifikasi pengeluaran negara dalam APBN/APBD Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan

sastrawacana.id · Web viewMenjelaskan macam-macam kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Mengidentifikasi pengeluaran negara dalam APBN/APBD Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan

Documents
RISIKO KREDIT 1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan ... · Tagihan bersih berdasarkan wilayah Tagihan bersih berdasarkan wilayah No Kategori Portofolio. 2. Pengungkapan Tagihan

RISIKO KREDIT 1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan ... · Tagihan bersih berdasarkan wilayah Tagihan bersih berdasarkan wilayah No Kategori Portofolio. 2. Pengungkapan Tagihan

Documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK …PMK.05~2016Per.pdfPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang ... selanjutnya disingkat APBN adalah rencana ... mutasi rekening, mencetak

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK …PMK.05~2016Per.pdfPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang ... selanjutnya disingkat APBN adalah rencana ... mutasi rekening, mencetak

Documents
MENTER!KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · sis tern APBN. Bagian Kedua Mekanisme Penyetoran dan Konfirmasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 (1) Satker

MENTER!KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · sis tern APBN. Bagian Kedua Mekanisme Penyetoran dan Konfirmasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 (1) Satker

Documents
PMK 92 PMK.07 2015 Pelaksanaan DAK Tambahan Pada APBN TA 2015

PMK 92 PMK.07 2015 Pelaksanaan DAK Tambahan Pada APBN TA 2015

Documents
Tagihan Klaim

Tagihan Klaim

Documents
PMK 190 2012 Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

PMK 190 2012 Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Documents
Pmk 190_pmk.05_2012 Pembayaran Apbn

Pmk 190_pmk.05_2012 Pembayaran Apbn

Documents
SERBA SERBI PENGELOLAAN DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN … · PENYELESAIAN TAGIHAN/SPM PADA KPPN SURAKARTA. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara

SERBA SERBI PENGELOLAAN DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN … · PENYELESAIAN TAGIHAN/SPM PADA KPPN SURAKARTA. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara

Documents
birorenajatim.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara ... Anggaran dalam APBN T.A ... mempedomani Peraturan Kapolri NomorM 1 Tahun

birorenajatim.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara ... Anggaran dalam APBN T.A ... mempedomani Peraturan Kapolri NomorM 1 Tahun

Documents
STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) SUBOUTPUT …lemlit.trisakti.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/...SPD,Kwitansi, pembayaran,dll.). • PMK tentang Pelaksanaan APBN • PMK tentang StandarBiaya

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) SUBOUTPUT …lemlit.trisakti.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/...SPD,Kwitansi, pembayaran,dll.). • PMK tentang Pelaksanaan APBN • PMK tentang StandarBiaya

Documents
Penjelasan terkait Proses Pencairan DanaBeasiswa ... · Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yang menyatakan bahwa penyelesaian ... 190/PMK.05/2012. Progress report perkuliahan

Penjelasan terkait Proses Pencairan DanaBeasiswa ... · Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yang menyatakan bahwa penyelesaian ... 190/PMK.05/2012. Progress report perkuliahan

Documents
Perihal : Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 Yth. 1 ... · Perihal : Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 di Lingkungan BPN-RI ... 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal

Perihal : Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 Yth. 1 ... · Perihal : Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 di Lingkungan BPN-RI ... 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal

Documents
repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/download/2017/08/22fcb37401187c3784b9ee... · Sesuai PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN,

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/download/2017/08/22fcb37401187c3784b9ee... · Sesuai PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN,

Documents
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman ... (APBN--P) Departemen ... Daftar Rekapitulasi Ringkasan Sural Perintah

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman ... (APBN--P) Departemen ... Daftar Rekapitulasi Ringkasan Sural Perintah

Documents
LAMPIRAN Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2009 30 Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung

LAMPIRAN Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2009 30 Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung

Documents
Th.2013 Permenkeu 13 PMK.02-Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN

Th.2013 Permenkeu 13 PMK.02-Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - bnpb.go.id · No. 1815, 2016 BNPB. APBN. Pengelolaan dan ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - bnpb.go.id · No. 1815, 2016 BNPB. APBN. Pengelolaan dan ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Documents
Apbn, Apbn-p, Dan Rapbn (Pertemuan Keempat)

Apbn, Apbn-p, Dan Rapbn (Pertemuan Keempat)

Documents
MENTERIKEUANGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN …PMK.05~2015Per.pdf · 17 APBN/APBD; 18 b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- 19 ... 23 arus kas, basil operasi, dan

MENTERIKEUANGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN …PMK.05~2015Per.pdf · 17 APBN/APBD; 18 b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- 19 ... 23 arus kas, basil operasi, dan

Documents
SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04 ... PMK 34_2016_stakeholders_… · PMK 160/PMK.04/2010 PMK 34/PMK.04/2016 Mengakomodir importir AEO atau lainnya

SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04 ... PMK 34_2016_stakeholders_… · PMK 160/PMK.04/2010 PMK 34/PMK.04/2016 Mengakomodir importir AEO atau lainnya

Documents
jdih.lipi.go.id · 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011

jdih.lipi.go.id · 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011

Documents
Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank ... Exposure Report - June.pdf · 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - ---- ... Tagihan

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank ... Exposure Report - June.pdf · 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - ---- ... Tagihan

Documents
FaktaAPBN2020 Di Masa Covid-19€¦ · FAKTA APBN DI MASA COVID-19 DEFISIT ANGGARAN DEFISIT APBN (5,07% dari PDB) PMK No.38/PMK.02/2020 Batasan defisit anggaran diperbolehkan melampaui

FaktaAPBN2020 Di Masa Covid-19€¦ · FAKTA APBN DI MASA COVID-19 DEFISIT ANGGARAN DEFISIT APBN (5,07% dari PDB) PMK No.38/PMK.02/2020 Batasan defisit anggaran diperbolehkan melampaui

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.05~2018Per.pdf · menguji dokumen permintaan pembayaran; b. membebankan tagihan pada mata anggaran yang ... menggunakan dan mengelola

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.05~2018Per.pdf · menguji dokumen permintaan pembayaran; b. membebankan tagihan pada mata anggaran yang ... menggunakan dan mengelola

Documents