8

· Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Download PDF Report

Upload
phungnhan
View
234
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 2: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 3: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 4: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 5: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 6: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 7: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

Page 8: · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. ... Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. ... Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

Documents

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK … · bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK … · bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Documents

sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun ../ ... lndikator

sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun ../ ... lndikator

Documents

PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR …repository.radenintan.ac.id/8080/1/SKRIPSI.pdfPELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR

PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR …repository.radenintan.ac.id/8080/1/SKRIPSI.pdfPELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR

Documents

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH … · 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH … · 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Documents

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017110708381515f8b...Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017110708381515f8b...Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat

Documents

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

Documents

smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 …brpamdki.org/teknik/repo/regulasi/PP_NO_122_2015.pdf · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 …brpamdki.org/teknik/repo/regulasi/PP_NO_122_2015.pdf · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Iuran wajib. Pasal 2. (1) Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Iuran wajib. Pasal 2. (1) Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap

Documents

RENCCA ANN ATSSTTRRATEEJJIIKK 22001155 -- 22001199 …€¦ · (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah

RENCCA ANN ATSSTTRRATEEJJIIKK 22001155 -- 22001199 …€¦ · (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pasal 3 (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pasal 3 (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RUMAH TANGGA Pasal ...agtry.com/wp-content/uploads/2018/04/Peraturan-Pemerintah-No.-81-tahun-2012... · Pasal 23 (1) Dalam melakukan pemrosesan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RUMAH TANGGA Pasal ...agtry.com/wp-content/uploads/2018/04/Peraturan-Pemerintah-No.-81-tahun-2012... · Pasal 23 (1) Dalam melakukan pemrosesan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …data.uin-alauddin.ac.id/assets/dasarhukum/Peraturan-Pemerintah-RI... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …data.uin-alauddin.ac.id/assets/dasarhukum/Peraturan-Pemerintah-RI... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) ... 1. Pasal 5 ayat (2) ... 29. Pemerintah Daerah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) ... 1. Pasal 5 ayat (2) ... 29. Pemerintah Daerah

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_100_2012.pdf · - 2 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_100_2012.pdf · - 2 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 … no.13 thun... · 2016. 7. 23. · 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 … no.13 thun... · 2016. 7. 23. · 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - docviewer 44 2015... · NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA ... Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - docviewer 44 2015... · NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA ... Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah

Documents

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN · Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN · Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ... dan spesialis se bagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ... dan spesialis se bagaimana dimaksud dalam Pasal

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 ... REPUBLIK INDONESIA - 9 - Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 ... REPUBLIK INDONESIA - 9 - Pasal

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.pom.go.id/produk/peraturan pemerintah/PP_No_39_th_2007 plus penjelasan.pdf · bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.pom.go.id/produk/peraturan pemerintah/PP_No_39_th_2007 plus penjelasan.pdf · bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: ... Pasal 16 Pembiayaan penjaminan, dan penanaman

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: ... Pasal 16 Pembiayaan penjaminan, dan penanaman

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat

Documents

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Documents

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2016/01/f1594102ffe5d109f50... · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2016/01/f1594102ffe5d109f50... · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Documents