• Home

  • Documents

  • jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam...
12

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 2: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 3: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 4: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 5: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 6: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 7: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 8: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 9: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 10: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 11: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 12: jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2016. 4. 27. · 06/Permentan/SR_ 13012/2011 Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Untuk SektcY Pedanian Tahun

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2016. 4. 27. · 06/Permentan/SR_ 13012/2011 Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Untuk SektcY Pedanian Tahun

Documents
PERATURAN DAERAH TENTANG ... ~ PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH • , PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI ~~ ') NOMOR22

PERATURAN DAERAH TENTANG ... ~ PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH • , PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI ~~ ') NOMOR22

Documents
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI...(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI...(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan

Documents
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA … · Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 53,950,000 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 180,291,000 Publikasi

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA … · Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 53,950,000 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 180,291,000 Publikasi

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...dana transfer ke desa dan dana desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nor-nor 1 Tahun 2015

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...dana transfer ke desa dan dana desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nor-nor 1 Tahun 2015

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan...03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan...03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2015. 8. 10. · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2015. 8. 10. · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai

Documents
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN …...peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah • , peraturan daerah . kabupaten

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN …...peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah • , peraturan daerah . kabupaten

Documents
ntt.kemenag.go.id · Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

ntt.kemenag.go.id · Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...(1) UKL-UPL sebagaimana dirnaksud dalam 2 ayat (1), rœmuat persyaratan sebagai berikut : a Identitas b. Rencana

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...(1) UKL-UPL sebagaimana dirnaksud dalam 2 ayat (1), rœmuat persyaratan sebagai berikut : a Identitas b. Rencana

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2018. 2. 1. · (2) Pemerintah Desa dan LKM menyalurkan dana tersebut kepada mahasiswa penerima bantuan

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2018. 2. 1. · (2) Pemerintah Desa dan LKM menyalurkan dana tersebut kepada mahasiswa penerima bantuan

Documents
Doc1 - jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Doc1 - jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN …€¦ · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja Rp. ... Lampiran

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN …€¦ · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja Rp. ... Lampiran

Documents
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ......Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ......Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk

Documents
sabilulungan.bandung.go.id€¦ · Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan. Pasal 3 PENGGUNAAN (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud

sabilulungan.bandung.go.id€¦ · Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan. Pasal 3 PENGGUNAAN (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud

Documents
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENYUSUNAN … · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... - Anggaran Pendapatan

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENYUSUNAN … · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... - Anggaran Pendapatan

Documents
PERATURAN DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA …kemenpora.go.id/img_upload/files/Peraturan Deputi Nomor 1.22.14 Tahun... · dengan pengembangan kewirausahaan pemuda yang mengajukan

PERATURAN DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA …kemenpora.go.id/img_upload/files/Peraturan Deputi Nomor 1.22.14 Tahun... · dengan pengembangan kewirausahaan pemuda yang mengajukan

Documents
Doc1 - jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/perda_2012/NO 02.pdfPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Doc1 - jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/perda_2012/NO 02.pdfPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2015. 6. 16. · 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 / 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2015. 6. 16. · 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 / 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil

Documents
Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintahhanin.web.id/ebook/ksap/bultek-04-penyajian-belanja-pemerintah.pdf · 11 keuangan negara 4 12 b. klasifikasi menurut peraturan

Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintahhanin.web.id/ebook/ksap/bultek-04-penyajian-belanja-pemerintah.pdf · 11 keuangan negara 4 12 b. klasifikasi menurut peraturan

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Bojonegoro. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Bojonegoro. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...KABUPATEN BOJONEGORO Pj. SEKRETARIS D Y4YANRO MAN, A.P.2 M.M. Muda NIP. i9740403 199403 1 003

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...KABUPATEN BOJONEGORO Pj. SEKRETARIS D Y4YANRO MAN, A.P.2 M.M. Muda NIP. i9740403 199403 1 003

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan 3. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar. UPT Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan 3. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar. UPT Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional

Documents
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT · Susut nilai lengkapan 3695 Hutang ragu 369 Belanja am ( 7510 – 150 ) 7360 Sewa ( 18000 – 1200 ) 16800 Belanja membaiki 6500 Gaji 39800 Belanja pengangkutan

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT · Susut nilai lengkapan 3695 Hutang ragu 369 Belanja am ( 7510 – 150 ) 7360 Sewa ( 18000 – 1200 ) 16800 Belanja membaiki 6500 Gaji 39800 Belanja pengangkutan

Documents
BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK …sahate.lebakkab.go.id/media/peraturan/2c8b4b418ad23cde2c2c027b...BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK …sahate.lebakkab.go.id/media/peraturan/2c8b4b418ad23cde2c2c027b...BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Documents
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …bengkayangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …bengkayangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Documents
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja ... · Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja ... · Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Documents
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 · PDF fileDAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM ... Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 · PDF fileDAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM ... Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents