Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI i
WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI ii
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
2. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 26);
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iii
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 26), diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 Juli 2016
WALIKOTA PEKALONGAN Cap
Ttd
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID
Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Juli 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
SLAMET PRIHANTONO
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 31
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iv
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2016
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI v
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------- v
DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------------------------------- vii
DAFTAR GAMBAR -------------------------------------------------------------------------------------- viii
BAB I PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1. TUJUAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN ---------------------------------------------------------------- 2
1.3. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ----------------------------- 4
1.3.1. Perubahan asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ------------------------------ 4
1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ---------------------------------------- 6
1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah. ---------------------------------------------- 7
1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ---------------------------------------- 9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ------------------------ 11
2.1. Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu -------------------------------------- 11
2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah. ------------------------------------------ 13
2.2. Kesesuaian antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------------------------------------- 14
2.2.1. Kesesuaian program antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------- 14
2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------ 19
2.2.3. Kesesuaian pagu kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ----------- 20
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016-------------------------------------------------------- 21
3.1. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu indikatif -------------------------------------------------------------------------------------- 25
3.2. Kegiatan yang mengalami penghapusan ------------------------------------------------------------ 25
3.3. Usulan kegiatan baru --------------------------------------------------------------------------------------------- 25
3.4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap. ----------------------------------------------------------------- 26
BAB IV PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------------------- 27
LAMPIRAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
LAMPIRAN 1A DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENAMBAHAN ------------- 33
LAMPIRAN 1B DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENGURANGAN --------- 123
LAMPIRAN 2 DAFTAR KEGIATAN YANG DIHAPUSKAN --------------------------------------- 158
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vi
LAMPIRAN 3 DAFTAR KEGIATAN BARU ---------------------------------------------------------------- 186
LAMPIRAN 4 DAFTAR KEGIATAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN
(TETAP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 203
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Nama Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P TA. 2015, APBN TA. 2016 an APBN-P TA. 2016 .............................................................................. 4
Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ................................................... 11
Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 untuk Kelurahan di Kota Pekalongan ...................................................................... 12
Tabel 2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah ........................................................ 13
Tabel 2.4. Daftar Nama Program APBD di Luar Renja ................................................... 16
Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per PERANGKAT DAERAH ..................... 22
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (163 program “sesuai”) ........................... 15
Gambar 2.2 Irisan Program RKPD VS APBD (533 program “sesuai”)........................... 16
Gambar 2.3 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.016 program “sesuai”) ........................ 20
Gambar 2.4 Perbandingan anggaran RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2016 ......................................................................................... 20
Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan ......................................................................... 21
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah pada akhir bulan Agustus tahun 2015, sementara Kepala Daerah
baru dilantik pada tahun 2016, tepatnya tanggal 17 Pebruari 2016. Sehingga RKPD
Tahun 2016 tidak memiliki acuan RPJMD pada saat disusun tahun 2015.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD yang disusun pada triwulan II
tahun 2015 mempedomani pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025,
khususnya terkait dengan arah kebijakan pada periode perencanaan lima tahunan ketiga
(tahun 2015-2020) serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah.
Pada tanggal 17 Pebruari 2016, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Walikota dan
Wakil Walikota baru setelah pelantikan Bp. H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE sebagai
Walikota dan Bp. H. Syaelani Machfudz sebagai Wakil Walikota. Sesuai dengan Pasal
264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Kepala Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6
(enam) bulan setelah dilantik. Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD yang nantinya
akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2016,
maka terdapat program-program pembangunan dalam RKPD yang perlu disesuaikan
dengan Rancangan RPJMD yang masih dalam proses penyusunan tersebut.
Disamping kondisi tersebut, RKPD Tahun 2016 yang menjadi dasar dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, juga memiliki perbedaan secara mendasar
dalam hal pengalokasian anggaran sesuai dengan sumber anggaran sebagai akibat pagu
indikatif dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang baru dapat diterima setelah
penetapan RKPD.
Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 baru dapat
diterima setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Kondisi
yang sama pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana secara definitive juga baru diterima
setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2016. Bahkan kemudian, terdapat
kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan pengurangan alokasi DAK secara mandiri
sebesar 10 %. Kondisi semacam ini, tentu harus ditindaklanjutia dengan melakuka
perubahan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan Perubahan APBD
Tahun 2016.
Pada saat sekarang ini, Kota Pekalongan juga sedang memproses penetapan
Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah
tahun 2015. Dari laporan yang sudah melalui audit oleh BPK tersebut, antara lain terdapat
alokasi SiLPA yang dapat digunakan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
2
Di sisi lain, Kota Pekalongan terus menghadapi permasalahan bencana sebagai
akibat peningkatan permukaan air laut (rob). Genangan yang diakibatkan oleh peristiwa
alam tersebut terus meluas dan semakin tinggi di beberapa kawasan. Oleh karena itu,
perlu dilakukan upaya-upaya konkret guna menanggulangi dampak negative, seperti
peninggian tanggul sungai, perbaikan pintu-pintu air, perbaikan sarana dan prasarana
dasar permukiman, pengadan pompa, dan juga pemberian bantuan sosial sebagai akibat
tidak dapat beraktifitasnya penduduk di kawasan-kawasan tergenang rob tersebut.
Dengan melihat uraian permasalahan di atas serta berbagai perubahan kebijakan
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota
Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan RKPD
Kota Pekalongan Tahun 2016.
1.1. TUJUAN
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun
2016 ini disusun dengan tujuan untuk menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Kota Pekalongan ataupun berbagai perubahan kebijakan dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Perubahan RKPD juga
bertujuan untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan anggaran
pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan
Rancanan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.
1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat ataupun
Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus diakomodir
dalam Perubahan APBD.
Selanjutnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang nantinya
dituangkan dalam dokumen APBD, secara logis harus diawali dengan penyusunan
ataupun perubahan RKPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 (3) jo. Pasal 311 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
intinya bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta
PPAS. Hal ini karena tugas Kepala daerah yang wajib mengajukan rancangan Perda
tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD, harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan
PPAS. Dengan demikian, Perubahan APBD, pada dasarnya harus diawali dengan
Perubahan RKPD.
Secara rinci, Perubahan RKPD Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan selama semester I menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
3
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar PERANGKAT DAERAH, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa
penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk
menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.
Secara umum berbagai perubahan ataupun penyesuaian asumsi yang menjadi
dasar perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 adalah :
1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal
dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan
agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal ini dengan mempertimbangkan
hasil capaian realisasi sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2016.
2. Penetapan APBD 2016 dilaksanakan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi Jawa
Tengah. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa
Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada APBD-P Kota
Pekalongan Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Bantuan
Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti
penambahan alokasi DAK pada penetapan APBD Tahun 2016 masih didasarkan
pada asumsi dimana belum terdapat penetapan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2016 harus disesuaikan
dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016.
4. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat
mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti biaya tanggap darurat sebagai
akibat terjadinya bencana rob pada bulan Mei - Juni 2016, penyesuaian dengan
implementasi Visi, Misi, dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota,
penyesuaian standarisasi belanja perjalanan dinas, penyesuaian dengan insentif
pemungutan pajak dan retribusi daerah, perubahan alokasi belanja hibah kepada
masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran atas evaluasi
kebutuhan operasional rutin PERANGKAT DAERAH dan kegiatan yang dipandang
urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi
belanja lainnya.
5. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 perlu kiranya dilakukan
penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015
sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK dan Tunjangan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
4
Sertifikasi Profesi Guru, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.
1.3. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
1.3.1. Perubahan asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 didasarkan
atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional
maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan
daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana
transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun
Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna
memenuhi belanja daerah.
Perubahan asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan
RAPBN-P Tahun 2016, secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula
terhadap kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap
struktur keuangan daerah.
Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah
dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen.
Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi
global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi
domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank
Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,
perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya
perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar
rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada
kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun
2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.
Dalam Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2016, asumsi perubahan kebijakan
makro ekonomi adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Nama Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P TA. 2015,
APBN TA. 2016 an APBN-P TA. 2016
No Indikator 2015 2016
Realisasi APBN RAPBN-P
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,8 5,3 5,3
2. Inflasi (%) 3,4 4,7 4,0
3. Nilai Tukar Uang (Rp/US$1) 13.392 13.900 13.500
4. Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 6 5,5 5,5
5. Harga Minyak Metah (US$/barel) 49 50 35
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
5
No Indikator 2015 2016
Realisasi APBN RAPBN-P
6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari) 778 830 810
7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.195,4 1.115 1.155
Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2016
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam
pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan
Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang
menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 antara lain
sebagai berikut :
1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) yang semula memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14
melalui mekanisme penghitungan yang sama, berubah menjadi : 1) pemberian gaji
ke-13 memperhitungkan gaji dan tunjangan, sedangkan 2) pemberian gaji ke-14
hanya memperhitungkan gaji pokok .
2. Dalam upaya menyikapi pelaksanaan Pasal 230 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara bertahap akan dialokasikan
anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.
3. Sinkronisasi pentahapan penyelesaian permasalahan rob yang salah satunya
ditempuh melalui rencana pembangunan polder diusulkan kepada Pemerintah Pusat
melalui Kementerian PU Pera atas fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Untuk
itu Pemerintah kota perlu penyiapan lahan melalui pengadaan tanah secara bertahap
sebagai wujud komitmen daerah.
4. Dalam upaya sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka secara bertahap diimplementasikan upaya
perwujudan Visi dan Misi, serta Program Pembangunan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
5. Kebijakan DAK Non Fisik yang semula hanya terdiri dari Bantuan Operasional
Sekolah / BOS dan Bantuan Operasional Kesehatan / BOK, bertambah dengan
alokasi Dana Penyesuaian (Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan
Profesi Guru PNSD). Kedua alokasi anggaran tersebut sebelumnya merupakan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah.
6. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengambil kebijakan pengurangan alokasi Dana
Alokasi Khusus sebesar 10 % melalui mekanisme pengurangan secara mandiri oleh
Daerah.
7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan masih mengacu pada pembagian
kewenangan urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
6
8. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula diasumsikan sesuai
dengan usulan tahun 2016, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016
9. Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
2014, peluncuran DAK, Pemanfaatan kembali SILPA BLUD, SILPA DAK, Tunjangan
Sertifikasi Profesi Guru, Perkiraan Alokasi DBHCHT dan SILPA DBHCHT, serta
pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada;
10. Penyesuaian terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, dengan
memperhitungkan realisasi penerimaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran
2016.
11. Penyesuaian penerimaan pendapatan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.
12. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan
operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan
kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar
pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.
1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2016 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II
Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor
ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan
kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami
penurunan sebesar Rp 486.664.000,- atau sebesar 0,05 % dari penetapan APBD Tahun
Anggaran 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian penerimaan dana
transfer dari pusat, antara lain pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Fisik secara
mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Namun demikian, pada sisi lain
terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan. Selanjutnya, secara rinci diuraikan
sebagai berikut :
1. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp
14.934.324.000,-, dengan perincian sebagai berikut:
a. Pos Pajak Daerah diasumsikan naik sebesar Rp 2.696.080.000,- terdiri dari
kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp. 604.080.000,-; Pajak Restoran sebesar Rp.
600 juta; Pajak Hiburan sebesar Rp. 25 juta; Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp. 342 juta; Pajak Parkir sebesar Rp. 15 juta; Pajak Air Tanah sebesar Rp. 10
juta dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 1,1
Milyar.
b. Pos Retribusi Daerah diasumsikan naik sebesar Rp. 318.160.000,- terdiri dari
kenaikan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 542,5 juta dan penurunan pada
Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 224,34 juta.
c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
7
sebesar Rp. 6.237.584.000,-
d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp.
5.682.500.000,- terdiri dari kenaikan hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak
dipisahkan Rp. 1,025 M; Penerimaan Jasa Giro Rp. 170 juta; Penerimaan Bunga
Deposito Rp. 30 juta; Tuntutan Ganti Rugi Daerah Rp. 2,3 juta; Pendapatan
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp 200 ribu; Pendapatan Denda
Pajak Rp. 400 juta; Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 4 M dan
Pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain sebesar Rp. 55 juta.
2. Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan
sebesar Rp. 65.108.490.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a. Pos Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan turun sebesar Rp
948.337.000,- mengacu pada alokasi pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2015;
b. Dana Alokasi Umum diasumsikan tidak mengalami perubahan.
c. Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar Rp. 66.056.827.000,- sesuai
dengan alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2015. Anggaran DAK Fisik telah disesuaikan pada Peraturan Walikota tentang
Perubahan sebelum Perubahan APBD 2016. Disamping itu ada
pengurangan/pemotongan pada DAK Fisik secara mandiri sesuai dengan
amanat Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-
10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik
Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan
Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan
Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp
80.529.478.000,-. Penurunan terbesar disebabkan oleh reklasifikasi kode rekening
yang semula masuk pada pos Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru
PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dialihkan ke Dana Alokasi Khusus Non
Fisik (DAK Non Fisik).
1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.
Perubahan kebijakan belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan
kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun
Pemerintah Kota Pekalongan, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan
APBD 2016. Kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penyesuaian dan
pengurangan alokasi DAK pada APBN-P dan penyesuaian Perkiraan Alokasi DBHCHT.
Penyesuaian alokasi DAK tersebut merupakan penyesuaian atas pagu indikatif pada
triwulan I tahun anggaran 2016, sedangkan pengurangannya adalah sebesar 10 %
sebagai akibat tidak tercapaiannya target penerimaan negara di sektor Pajak.
Penyesuaian atas kebijakan Pemerintah Pusat lainnya yaitu perubahan nomenklatur
Pendapatan Dana Penyesuaian dalam Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah menjadi
Pendapatan Dana DAK Non Fisik dan Pos Pendapatan Dana Perimbangan.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belanja atas usulan
pendanaan dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi yang disesuaikan dengan alokasi
pagu definitif yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Tahun 2016. Sedangkan Kebijakan
Pemerintah Kota Pekalongan antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
8
operasional PERANGKAT DAERAH dan pembiayaan beberapa program kegiatan
prioritas dan urgen serta perubahan asumsi dalam penyusunan KUA PPAS penetapan
APBD 2016 yang cukup signifikan adalah perolehan SiLPA tahun 2015 hasil audit BPK
atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalaongan Tahun 2015.
Perubahan kebijakan belanja daerah yang signifikan antara lain :
1. Belanja Tidak Langsung
a). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan
belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan
realiasasi bulan Juli 2016, yang telah memperhitungkan gaji ke-13 dan
Tunjangan Hari Raya. Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas anggaran
pendapatan dan belanja Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Tunjangan
Profesi Guru PNSD atas dasar alokasi DAK Non Fisik APBN TA 2016 dan SiLPA
TA 2015. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan
pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan
retribusi daerah.
b). Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah
dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, yang telah berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Penyesuaian belanja
hibah lainnya yaitu penganggaran kembali luncuran alokasi bantuan keuangan
Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2015 yang belum terlaksana, serta
penambahan hibah guna mendukung program PAPKSBM tahun 2016.
c). Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial tidak
terencana akibat resiko kemiskinan dan pendidikan, guna menyediakan
pendanaan atas usulan bantuan sosial dari masyarakat pada triwulan 4 tahun
2016, serta penyesuaian alokasi definitif anggaran bantuan keuangan Provinsi
Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2016,
d). Belanja Tidak Terduga bertambah guna penyediaan dana belanja tanggap
darurat dan belanja mendesak lainnya sampai dengan akhir tahun 2016, untuk
menggantikan dana belanja tidak terduga yang telah terealisasi pada
penanganan tanggap darurat banjir rob bulan Juni – Juli 2016.
2. Belanja Langsung
a). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin
PERANGKAT DAERAH dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi
anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya
seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik
penerangan jalan.
b). Penyesuaian anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami
perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusa dan, bantuan
keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD
Provinsi Jawa Tengah.
c). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
d). Penambahan pengalokasian anggaran perjalanan dinas untuk menyesuaikan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
9
dengan perubahan standar biaya perjalanan dinas.
e). Tahun 2016 merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun
2016-2021. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program dan
kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021.
f). Rehabilitasi bangunan gedung kantor dan infrastruktur pelayanan publik sebagai
akibat bencana rob.
g). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
penduduk miskin untuk meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin yang
belum dapat dilayani dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dari
Pemerintah Pusat.
h). Untuk menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni, dialokasikan anggaran
pendampingan baik untuk alokasi pugar Rumah Tidak Layak Huni itu sendiri
ataupun untuk validasi sasaran pugar RTLH.
i). Dalam upaya sinergitas dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah
Pusat berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar, dan
pembangunan polder, maka dialokasikan anggaran pengadaan lahan sebagai
wujud komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan tersebut.
j). Penanganan persampahan tidak hanya bertumpu pada sisi hilir tetapi juga pada
sisi proses dari rumah tangga. Oleh karena itu, dilakukan upaya penanganan
mulai dari sisi hulu yang diharapkan akan mengurangi volume yang akan diolah
di TPA
1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2015 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu
surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2016 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu
surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.
Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan
dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan
dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015. SiLPA Tahun
Anggaran 2015 semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp. 28.128.371.000,-. Selanjutnya sesuai hasil audit BPK dan Raperda Kota
Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2015, yang saat penyusunan KUA ini masih dalam proses evaluasi Gubernur
Jawa Tengah, besarnya SiLPA adalah Rp. 118.485.815.372,-. Perhitungan lebih tersebut
termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan sebesar Rp
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I
PENDAHULUAN
10
23.482.273.168,- dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 2.242.730.655,- yang merupakan
dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk belanja langsung RSUD Bendan dan
Puskesmas, SiLPA dari Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD sebesar Rp. 28.577.601.500,-
dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 197.000.000,- yang
dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung Dinas Pendidikan. Selain itu ada SiLPA
dana DAK sebesar Rp. 7.170.552.631,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.
867.540.000,- yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-
masing.
Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan
meliputi penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT Bank
Jateng sesuai dengan hasil RUPS Tahun 2016.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
11
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2.1. Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016.
2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu
Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu
No PERANGKAT DAERAH
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realiasi
Anggaran RKPD
yang dievaluasi (%)
Kinerja (K) Rp
1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 21.10 19.43
2 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 15.23 29.14
3 Rumah Sakit Umum Daerah 69.50 36.28
4 Dinas Pekerjaan Umum 24.15 15.87
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.47 16.19
6 Kantor Riset, Teknologi Dan Inovasi. 64.44 42.53
7 Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan 0.00 29.16
8 Badan Lingkungan Hidup 0.00 35.92
9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 37.63 12.49
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0.00 21.70
11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm 26.10 21.69
12 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu 44.60 39.89
13 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 31.49 22.97
14 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 72.14 75.28
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30.29 53.33
16 Sekretariat Daerah 14.38 24.58
17 Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan 54.12 44.43
18 Sekretariat Daerah Bagian Hukum 56.54 62.55
19 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan 52.50 47.59
20 Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian 0.00 11.14
21 Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 39.57 38.32
22 Sekretariat Daerah Bagian Umum Dan Keuangan 62.41 26.03
23 Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Dan Kepegawaian 7.34 35.12
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
12
No PERANGKAT DAERAH
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realiasi
Anggaran RKPD
yang dievaluasi (%)
Kinerja (K) Rp
24 Sekretariat Dprd 18.58 13.26
25 Inspektorat 47.61 33.04
26 Kecamatan Pekalongan Utara 33.04 37.14
27 Kecamatan Pekalongan Selatan 0.00 31.95
28 Kecamatan Pekalongan Barat 0.00 27.35
29 Kecamatan Pekalongan Timur 0.00 0.00
30 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 45.11 32.41
31 Badan Kepegawaian Daerah 21.10 19.43
32 Kantor Ketahanan Pangan 0.00 0.00
33 BPMP2AKB 29.06 32.90
34 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 42.35 39.23
35 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0.00 38.90
36 Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Kelautan 35.23 16.72
Adapun capaian kinerja dan anggaran kegiatan RKPD Tahun 2016 untuk
kelurahan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
untuk Kelurahan di Kota Pekalongan
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
1 KELURAHAN KANDANG PANJANG 50.00 37.56
2 KELURAHAN PANJANG WETAN 67.36 46.37
3 KELURAHAN DEGAYU 0.00 38.09
4 KELURAHAN BANDENGAN 50.00 28.91
5 KELURAHAN PANJANG BARU 0.00 35.85
6 KELURAHAN KRAPYAK 45.83 35.90
7 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 56.67 52.51
8 KELURAHAN JENGGOT 62.23 47.59
9 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 48.21 36.69
10 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 61.01 42.51
11 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 0.00 38.75
12 KELURAHAN SOKO DUWET 0.00 37.77
13 KELURAHAN BANYURIP 49.31 38.04
14 KELURAHAN MEDONO 50.00 39.18
15 KELURAHAN PODOSUGIH 0.00 36.91
16 KELURAHAN TIRTO 54.76 40.83
17 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 50.00 44.89
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
13
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
18 KELURAHAN BENDAN KERGON 42.22 34.89
19 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 57.67 41.38
20 KELURAHAN PRINGREJO 92.94 33.53
21 KELURAHAN KAUMAN 60.07 37.58
22 KELURAHAN PONCOL 56.55 36.52
23 KELURAHAN KLEGO 62.00 24.10
24 KELURAHAN GAMER 0.00 41.82
25 KELURAHAN NOYONTAANSARI 33.33 24.71
26 KELURAHAN SETONO 62.01 43.22
27 KELURAHAN KALI BAROS 0.00 38.60
2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
berdasarkan urusan pemerintah daerah.
Tabel 2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
1 Urusan Wajib Pendidikan 16.99 8.53
2 Urusan Wajib Kesehatan 24.99 28.40
3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 26.54 16.84
4 Urusan Wajib Perumahan 25.00 36.81
5 Urusan Wajib Penataan Ruang 10.00 27.21
6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 47.15 81.84
7 Urusan Wajib Perhubungan 0.00 31.24
8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 12.50 18.04
9 Urusan Wajib Pertanahan 0.00 0.00
10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 37.63 12.49
11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
73.33 30.67
12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
7.13 8.66
13 Urusan Wajib Sosial 22.22 88.96
14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 0.00 17.34
15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40.74 28.19
16 Urusan Wajib Penanaman Modal 20.00 20.18
17 Urusan Wajib Kebudayaan 25.00 22.80
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
14
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 14.38 29.96
19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
34.24 46.56
20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
31.54 32.82
21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 31.82 41.82
22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41.34 35.96
23 Urusan Wajib Statistik 0.00 0.00
24 Urusan Wajib Kearsipan 54.93 33.38
25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 38.65 31.31
26 Urusan Wajib Perpustakaan 35.39 44.03
27 Urusan Pilihan Pertanian 21.50 11.87
28 Urusan Pilihan Kehutanan 0.00 25.68
29 Urusan Pilihan Pariwisata 48.96 23.18
30 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 30.22 18.67
31 Urusan Pilihan Perdagangan 33.10 36.54
32 Urusan Pilihan Industri 16.99 8.53
33 Urusan Pilihan Ketransmigrasian 0.00 0.46
2.2. Kesesuaian antara RKPD 2016 dan APBD 2016
2.2.1. Kesesuaian program antara RKPD 2016 dan APBD 2016
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016, dapat
diketahui beberapa hal sebagai berikut :
1. Kesesuaian program antara RKPD dengan APBD
Dari hasil pencermatan atas program pembangunan yang terdapat dalam
RKPD dengan APBD Tahun 2016, diperoleh data bahwa jumlah program dalam
RKPD tahun 2016 adalah sebanyak 169 program. Sementara jumlah program APBD
2016 adalah sebanyak 168 program. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya 6
program yang terdapat dalam RKPD namun tidak terdapat di APBD, dan 5 program
yang terdapat dalam APBD namun tidak terdapat dalam RKPD sebanyak 5 program.
Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
15
Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (163 program “sesuai”)
Adanya perbedaan 6 (enam) program yang terdapat dalam RKPD namun
tidak terdapat dalam APBD terjadi karena proses pembahasan dalam penyusunan
APBD karena pengurangan kegiatan atau efisiensi. Sedangkan 5 (lima) Program
yang ada di dalam APBD namun tidak terdapat di RKPD dan Renja Perangkat
Daerah, antara lain :
Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 20 Kelurahan se Kota
Pekalongan dan BPMP2AKB
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dilaksanakan oleh Bagian Kesra
Setda
Program Peningkatan Terhadap Akses Layanan Pendidikan dilaksanakan
Dindikpora
Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu
Pendidikan dilaksanakan oleh DPPK
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
dilaksanakan oleh BLH
2. Kesesuaian antara RENJA Perangkat Daerah dengan APBD Tahun Anggaran
2016.
Dalam evaluasi renja Perangkat Daerah terdapat 68 (enam puluh delapan)
program diluar Renja Perangkat Daerah yang ada di APBD 2016. Hal ini terjadi
karena dinamika pembahasan dengan DPRD Kota Pekalongan. Program tersebut
antara lain :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang dilaksanakan
oleh BPMP2AKB.
Program Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan di Kelurahan Medono.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan
5 163 6
APBD RKPD
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
16
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan yang dilaksanakan
oleh 8 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yang
dilaksanakan oleh 26 Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) yang dilaksanakan oleh
Dindikpora, Bappeda, Satpol, BKD, KPAD
Program Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh BLH
Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2.2
sebagai berikut :
Gambar 2.2 Irisan Program RKPD VS APBD (533 program “sesuai”)
Adapun nama program dan Perangkat Daerah pengampu program
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.4. Daftar Nama Program APBD di Luar Renja
No Nama Program PD Pengampu
1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
(PPPM)
DINDIK
2 PROGRAM PENINGKATAN TERHADAP AKSES LAYANAN
PENDIDIKAN
DINDIK
3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
(PPPM)
BAPPEDA
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
DISHUB
5 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN
SUMBER DAYA ALAM
BLH
6 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BLH
7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
(PPPM)
SATPOL
RENJA APBD
10 68 533
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
17
No Nama Program PD Pengampu
8 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO KESRA
9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
UMUM KEU
10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
(PPPM)
BKD
11 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KANDANG PANJANG
12 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
KANDANG PANJANG
13 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
PANJANG WETAN
14 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
DEGAYU
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
DEGAYU
16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
BANDENGAN
17 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
BANDENGAN
18 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PANJANG BARU
19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PANJANG BARU
20 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KRAPYAK
21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KRAPYAK
22 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PADUKUHAN KRATON
23 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN KRATON
24 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
JENGGOT
25 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JENGGOT
26 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
BUARAN KRADENAN
27 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BUARAN KRADENAN
28 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KURIPAN
KERTOHARJO
29 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURIPAN
KERTOHARJO
30 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KURIPAN YOSOREJO
31 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
KURIPAN YOSOREJO
32 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
SOKO DUWET
33 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SOKO DUWET
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
18
No Nama Program PD Pengampu
34 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
BANYURIP
35 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
BANYURIP
36 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL MEDONO
37 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
MEDONO
38 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEDONO
39 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PODOSUGIH
40 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PODOSUGIH
41 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
TIRTO
42 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIRTO
43 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
SAPURO KEBULEN
44 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
SAPURO KEBULEN
45 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
BENDAN KERGON
46 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
BENDAN KERGON
47 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PASIRKRATONKRAMA
T
48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASIRKRATONKRAMA
T
49 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PRINGREJO
50 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRINGREJO
51 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KAUMAN
52 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAUMAN
53 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
PONCOL
54 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PONCOL
55 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KLEGO
56 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KLEGO
57 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
GAMER
58 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMER
59 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
NOYONTAANSARI
60 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOYONTAANSARI
61 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SETONO
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
19
No Nama Program PD Pengampu
DALAM MEMBANGUN DESA
62 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETONO
63 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
KALI BAROS
64 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALI BAROS
65 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
BPMP2AKB
66 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMP2AKB
67 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
(PPPM)
KPAD
68 PROGRAM PENYEDIAAN/REHABILITASI SARANA DAN
PRASARNA PENINGKATAN MUTU
DPPK
Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilaksanakan hal sebagai
berikut :
Untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap program-program yang sebelumnya tidak terdapat dalam
RKPD, namun dalam dinamika pembahasan menjadi prioritas dalam pembangunan
tahun 2016.
Penyusunan perubahan RKPD agar dimulai dari perubahan RENJA Perangkat
Daerah sebagai bagian implementasi prinsip bottom up planning dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016, dapat
diketahui bahwa, dari jumlah kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 sebanyak 2.124
kegiatan, terdapat 108 kegiatan yang tidak tertampung dalam APBD Tahun Anggaran
2016. Sisanya sebanyak 2016 kegiatan dapat disetujui sampai dengan APBD Tahun
Anggaran 2016. Namun demikian, di sisi lain terdapat 234 kegiatan baru yang muncul
dalam dinamika pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016. Secara jelas, dapat dilihat
dalam gambar 2.3 sebagai berikut.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
20
Gambar 2.3 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.016 program “sesuai”)
2.2.3. Kesesuaian pagu kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016
terhadap pagu anggaran, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran RKPD 2016 adalah Rp
494 M, sementara jumlah anggaran APBD 2016 adalah sebesar Rp 511 M. Atau dengan
kata lain terdapat penambahan sebanyak Rp 17 M. Untuk memberikan gambaran, dapat
dilihat dalam gambar 3.3 sebagai berikut.
Gambar 2.4 Perbandingan anggaran RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun Anggaran
2016
RKPD
APBD
108 234 2016
480
490
500
510
520
RKPD TH 2016 APBD TA 2016
494
511
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
21
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
Pada BAB III tentang Rencana Program dan Kegiatan prioritas dalam Perubahan
RKPD Tahun 2016 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, Kegiatan yang dihapus,
Penambahan Kegiatan baru, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu
Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan.
Secara ringkas, dari total kegiatan sebanyak 2.279 kegiatan, terdapat 1.650
kegiatan (72,4%) tidak mengalami perubahan dan sebanyak 629 kegiaitan (27,6%)
mengalami perubahan, baik mengalami penambahan sebanyak 415 kegiatan (18,2 %),
mengalami pengurangan sebanyak 107 kegiatan (4,69 %), penambahan kegiatan baru
sebanyak 42 kegiatan (1,84 %), ataupun penghapusan kegiatan, yaitu sebanyak 65
kegiatan (2,85 %).
Adapun pola perubahan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 dapat
dilihat dalam Gambar 3.1 berikut ini :
Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan
Selanjutnya untuk melihat secara lebih rinci rekapitulasi atas perubahan kegiatan
per Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
22
Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per PERANGKAT DAERAH
NO PERANGKAT DAERAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
TETAP
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERTAMBAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERKURANG
JUMLAH KEGIATAN
BARU
JUMLAH KEGIATAN
YANG DIHAPUS
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1. Dindikpora 86 28 21 10 18 163
2. Dinkes 51 11 2 - 1 65
3. RSUD Bendan 10 4 1 - 1 16
4. DPU 34 17 4 6 1 62
5. BAPPEDA 37 11 4 - 1 53
6. Kantor Ristekin 24 5 - - 1 30
7. Dishubparbud 41 20 - 1 1 63
8. BLH 44 10 - - 2 56
9. Dindukcapil 22 7 2 - 1 32
10. Dinsosnakertrans 61 14 2 4 - 81
11. Disperindagkop dan UMKM 38 13 5 2 - 58
12. BPMP2T 30 5 - - - 35
13. Kantor Kesbangpol 25 8 4 - 1 38
14. Satpol PP 16 8 4 - - 28
15. BPBD 17 7 7 - - 31
16. Bagian Tapem Setda 19 1 - 2 - 22
17. Bagian Hukum Setda 13 5 - - - 18
18. Bagian Minbang Setda 16 - - - - 16
19. Bagian Perekonomian Setda 14 2 1 3 - 20
20. Bagian Kesra Setda 20 5 2 - - 27
21. Bagian Umum & Keu Setda 12 18 1 - - 31
22. Bagian Orpeg Setda 21 5 4 - - 30
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
23
NO PERANGKAT DAERAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
TETAP
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERTAMBAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERKURANG
JUMLAH KEGIATAN
BARU
JUMLAH KEGIATAN
YANG DIHAPUS
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
23. Sekretariat DPRD 24 16 - 3 - 43
24. Inspektorat 17 8 10 - - 35
25. Kecamatan Pekl Utara 22 6 2 2 1 33
26. Kecamatan Pekl Selatan 24 3 3 1 - 31
27. Kecamatan Pekl Barat 25 4 1 1 - 31
28. Kelurahan Pdkhn Kraton 23 4 - - 1 28
29. Kelurahan Jenggot 24 2 - - 1 27
30. Kelurahan Buaran-Kradenan 23 2 - 1 1 27
31. Kelurahan Krpn Kertoharjo 25 2 - - 1 28
32. Kelurahan Krpn Yosorejo 16 9 3 - 1 29
33. Kelurahan Soko Duwet 22 3 1 - 1 27
34. Kelurahan Banyurip 21 5 - - 1 27
35. Kelurahan Medono 24 4 - - 1 29
36. Kelurahan Podosugih 24 2 - - 1 27
37. Kelurahan Tirto 25 2 - - 1 28
38. Kelurahan Spr Kebulen 23 4 - - 1 28
39. Kelurahan Bendan Kergon 21 4 - - 2 27
40. Kelurahan Psr Krtn Kramat 25 2 - - 1 28
41. Kelurahan Pringrejo 20 7 1 - 1 29
42. Kelurahan Kauman 20 6 - - 1 27
43. Kelurahan Poncol 25 2 - - 1 28
44. Kelurahan Klego 22 5 - - 1 28
45. Kelurahan Gamer 21 5 - - 1 27
46. Kelurahan Noyontaansari 25 2 - - 1 28
47. Kelurahan Setono 25 2 - - 1 28
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
24
NO PERANGKAT DAERAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
TETAP
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERTAMBAH
JUMLAH KEGIATAN LAMA
DG PAGU INDIKATIF
BERKURANG
JUMLAH KEGIATAN
BARU
JUMLAH KEGIATAN
YANG DIHAPUS
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
48. Kelurahan Kalibaros 21 5 - - 1 27
49. KKP 22 7 - - 1 30
50. BPMP2AKB 33 14 6 - - 53
51. KPAD 28 5 - - - 33
52. Diskominfo 50 6 1 - 1 58
53. DPPK 45 14 2 3 4 68
JML 1.650 415 107 42 65 2.279
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
25
3.1. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif
Dari gambar dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan perubahan, baik berupa
penambahan target kinerja ataupun pengurangan target kinerja yang disertai dengan
pengajuan perubahan pagu indikatif di dalamnya.
Secara rinci, daftar perubahan kegiatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada
Lampiran 1A (Kegiatan mengalami penambahan) dan Lampiran 1B (Kegiatan mengalami
pengurangan).
3.2. Kegiatan yang mengalami penghapusan
Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam
RKPD tahun 2016, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan RKPD Tahun
2016 ini. Jumlah kegiatan yang diusulkan untuk dihapuskan adalah sebanyak 65
kegiatan. Penghapusan tersebut sebagian besar (10 kegiatan) diajukan oleh Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai akibat perubahan kegiatan-kegiatan yang
berasal dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat
perbedaan yang signifikan antara kegiatan yang diajukan/ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2016 dengan kegiatan yang ditetapkan dalam DPA dari APBD Provinsi Jawa
Tengah. Sisanya tersebar di seluruh Perangkat Daerah sebagai akibat dari penghapusan
kegiatan Penyusunan RENSTRA di Kelurahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan banhwa kelurahan buan
sebagai Perangkat Daerah, sehingga perlu menyusun Renstra.
Secara rinci daftar kegiatan yang mengalami penghapusan dapat dilihat pada
Lampiran 2.
3.3. Usulan kegiatan baru
Jumlah kegiatan baru yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah
sebanyak 42 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10
kegiatan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 6 kegiatan diusulkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum, 4 kegiatan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, 3 kegatan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dan sisanya
diusulkan oleh 11 Perangkat Daerah. Usulan kegiatan baru tersebut, sebagian besar
karena menyesuaikan dengan penetapan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa
Tengah yang diterima setelah Penetapan APBD 2016, dan penyesuaian dengan alokasi
DAK paska ditetapkannya APBN-P Tahun Anggaran 2016.
Secara rinci daftar usulan kegiatan baru dapat dilihat pada Lampiran 3.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
26
3.4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap.
Dari gambar dan tabel di atas, juga dapat dilihat bahwa seluruh Perangkat Daerah
memiliki kegiatan dengan pagu indikatif tetap. Jumlah secara keseluruhan adalah
sebanyak 1.650 kegiatan atau sekitar 72,4 %.
Secara rinci daftar kegiatan dengan pagu indikatif tetap atau tidak mengusulkan
perubahan, dapat dilihat pada Lampiran 4.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PENUTUP 27
BAB IV PENUTUP
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 disusun dalam kerangka
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan draft Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan
pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan
pelaksanaan sebagai berikut :
1. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA-PD) Tahun 2016.
2. Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya akan
digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, maka perlu
dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 yang
selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
periode berikutnya.
Pekalongan, Juli 2016
WALIKOTA PEKALONGAN,
H. ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 28
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1A DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENAMBAHAN ------------------------- 33
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ---------------------------------------------------- 33
DINAS KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------------------------ 36
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------- 37
DINAS PEKERJAAN UMUM -------------------------------------------------------------------------------- 38
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ----------------------------------------------- 41
KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ----------------------------------------------------------------- 43
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------- 44
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ----------------------------------------------------------------------------- 46
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ----------------------------------------------------- 47
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ----------------------------------------- 49
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------- 52
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ------------------- 55
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -------------------------------------------------------- 56
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ----------------------------------------------------------------------- 57
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------- 59
SEKRETARIAT DAERAH ------------------------------------------------------------------------------------ 60
SEKRETARIAT DPRD ---------------------------------------------------------------------------------------- 68
INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------- 72
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN---------------------------------------------------------------- 75
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------- 76
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR -------------------------------------------------------------------- 77
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. ---------------- 79
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ----------------------------------------------------------------------- 81
KELURAHAN KANDANG PANJANG --------------------------------------------------------------------- 83
KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------- 84
KELURAHAN DEGAYU -------------------------------------------------------------------------------------- 85
KELURAHAN BANDENGAN -------------------------------------------------------------------------------- 86
KELURAHAN PANJANG BARU ---------------------------------------------------------------------------- 87
KELURAHAN KRAPYAK ------------------------------------------------------------------------------------- 88
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ------------------------------------------------------------------- 89
KELURAHAN JENGGOT ------------------------------------------------------------------------------------ 91
KELURAHAN BUARAN KRADENAN --------------------------------------------------------------------- 92
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO ---------------------------------------------------------------- 93
KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO -------------------------------------------------------------------- 94
KELURAHAN SOKO DUWET ------------------------------------------------------------------------------ 96
KELURAHAN BANYURIP------------------------------------------------------------------------------------ 96
KELURAHAN MEDONO ------------------------------------------------------------------------------------- 98
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 29
KELURAHAN PODOSUGIH --------------------------------------------------------------------------------- 99
KELURAHAN TIRTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 100
KELURAHAN SAPURO KEBULEN ---------------------------------------------------------------------- 102
KELURAHAN BENDAN KERGON ------------------------------------------------------------------------ 103
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT ---------------------------------------------------------------- 104
KELURAHAN PRINGREJO -------------------------------------------------------------------------------- 105
KELURAHAN KAUMAN ------------------------------------------------------------------------------------- 107
KELURAHAN PONCOL ------------------------------------------------------------------------------------- 108
KELURAHAN KLEGO --------------------------------------------------------------------------------------- 109
KELURAHAN GAMER --------------------------------------------------------------------------------------- 110
KELURAHAN NOYONTAANSARI ------------------------------------------------------------------------ 111
KELURAHAN SETONO ------------------------------------------------------------------------------------- 112
KELURAHAN KALIBAROS --------------------------------------------------------------------------------- 112
KANTOR KETAHANAN PANGAN ------------------------------------------------------------------------ 114
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB ------------------------------------------------------------------------------------------------- 116
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ------------------------------------------------- 118
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ------------------------------------------------------------ 119
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ------------------------------------------- 120
LAMPIRAN 1B DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENGURANGAN -------------------- 123
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA --------------------------------------------------- 123
DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 125
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------ 126
DINAS PEKERJAAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------- 127
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------------------------------------------- 128
KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ---------------------------------------------------------------- 130
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------ 131
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ---------------------------------------------------------------------------- 132
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ---------------------------------------------------- 134
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ---------------------------------------- 134
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------ 135
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ------------------------------------------------------- 137
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ---------------------------------------------------------------------- 138
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------ 139
SEKRETARIAT DAERAH ----------------------------------------------------------------------------------- 140
SEKRETARIAT DPRD --------------------------------------------------------------------------------------- 144
INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------ 144
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------ 146
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN--------------------------------------------------------------- 146
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------ 147
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR ------------------------------------------------------------------- 148
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH ---------------- 149
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ---------------------------------------------------------------------- 150
KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------ 151
KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ------------------------------------------------------------------- 152
KELURAHAN SOKO DUWET ----------------------------------------------------------------------------- 153
KELURAHAN PRINGREJO -------------------------------------------------------------------------------- 154
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 30
KANTOR KETAHANAN PANGAN ------------------------------------------------------------------------ 154
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB ------------------------------------------------------------------------------------------------- 155
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ------------------------------------------------------------ 157
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ------------------------------------------- 157
LAMPIRAN 2 DAFTAR KEGIATAN YANG DIHAPUSKAN ----------------------------------------------- 158
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA --------------------------------------------------- 158
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------------------------------------------- 160
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------ 161
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ---------------------------------------------------------------------------- 161
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ---------------------------------------------------- 161
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ------------------------------------------------------- 162
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------ 163
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. --------------- 163
KELURAHAN KANDANG PANJANG -------------------------------------------------------------------- 164
KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------ 165
KELURAHAN DEGAYU ------------------------------------------------------------------------------------- 166
KELURAHAN BANDENGAN ------------------------------------------------------------------------------- 166
KELURAHAN PANJANG BARU --------------------------------------------------------------------------- 167
KELURAHAN KRAPYAK ------------------------------------------------------------------------------------ 168
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ------------------------------------------------------------------ 168
KELURAHAN JENGGOT ----------------------------------------------------------------------------------- 169
KELURAHAN BUARAN KRADENAN -------------------------------------------------------------------- 170
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO --------------------------------------------------------------- 170
KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ------------------------------------------------------------------- 171
KELURAHAN SOKO DUWET ----------------------------------------------------------------------------- 172
KELURAHAN BANYURIP----------------------------------------------------------------------------------- 172
KELURAHAN MEDONO ------------------------------------------------------------------------------------ 173
KELURAHAN PODOSUGIH -------------------------------------------------------------------------------- 174
KELURAHAN TIRTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 174
KELURAHAN SAPURO KEBULEN ---------------------------------------------------------------------- 175
KELURAHAN BENDAN KERGON ------------------------------------------------------------------------ 176
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT ---------------------------------------------------------------- 176
KELURAHAN PRINGREJO -------------------------------------------------------------------------------- 177
KELURAHAN KAUMAN ------------------------------------------------------------------------------------- 178
KELURAHAN PONCOL ------------------------------------------------------------------------------------- 179
KELURAHAN KLEGO --------------------------------------------------------------------------------------- 179
KELURAHAN GAMER --------------------------------------------------------------------------------------- 180
KELURAHAN NOYONTAANSARI ------------------------------------------------------------------------ 181
KELURAHAN SETONO ------------------------------------------------------------------------------------- 181
KELURAHAN KALIBAROS --------------------------------------------------------------------------------- 182
KANTOR KETAHANAN PANGAN ------------------------------------------------------------------------ 183
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ------------------------------------------------------------ 184
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ------------------------------------------- 184
LAMPIRAN 3 DAFTAR KEGIATAN BARU ----------------------------------------------------------------------- 186
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA --------------------------------------------------- 186
DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 187
Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 31
DINAS PEKERJAAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------- 188
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------------------------------------------- 190
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------ 190
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ---------------------------------------------------------------------------- 191
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ---------------------------------------------------- 192
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ---------------------------------------- 193
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------ 194
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ---------------------------------------------------------------------- 194
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------ 195
SEKRETARIAT DAERAH ----------------------------------------------------------------------------------- 195
SEKRETARIAT DPRD --------------------------------------------------------------------------------------- 197
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN--------------------------------------------------------------- 197
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------ 198
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR ------------------------------------------------------------------- 199
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. --------------- 199
KELURAHAN BUARAN KRADENAN -------------------------------------------------------------------- 200
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB ------------------------------------------------------------------------------------------------- 201
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ------------------------------------------- 201
LAMPIRAN 4 DAFTAR KEGIATAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN (TETAP) ------------ 203
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA --------------------------------------------------- 203
DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 212
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------ 222
DINAS PEKERJAAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------- 223
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------------------------------------------- 228
KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ---------------------------------------------------------------- 231
DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------ 235
BADAN LINGKUNGAN HIDUP ---------------------------------------------------------------------------- 240
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ---------------------------------------------------- 245
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ---------------------------------------- 247
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------ 255
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ------------------ 260
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ------------------------------------------------------- 264
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ---------------------------------------------------------------------- 267
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------ 269
SEKRETARIAT