• Home

  • Documents

  •  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...
12

 · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal

  • Upload
    doannhu

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 2:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 3:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 4:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 5:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 6:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 7:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 8:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 9:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 10:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 11:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 12:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

Documents
sdppi.kominfo.go.id · bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penggunaan spektrurn frekuensi radio harus sesuai

sdppi.kominfo.go.id · bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penggunaan spektrurn frekuensi radio harus sesuai

Documents
mapendapidie.files.wordpress.com · dan Tata Cara Perpajakan {itermgkan bahwa: ... ' hidang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unnu Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2

mapendapidie.files.wordpress.com · dan Tata Cara Perpajakan {itermgkan bahwa: ... ' hidang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unnu Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2

Documents
peraturan.bkpm.go.id · bahwa Sesuai dengan pasal 15 ayat (I) ... Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran ... dengan pemasangan insulasi suara sesuai

peraturan.bkpm.go.id · bahwa Sesuai dengan pasal 15 ayat (I) ... Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran ... dengan pemasangan insulasi suara sesuai

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK … · bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK … · bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Documents
bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

Documents
Disahkan Oleh STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP ... · *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang dimohon

Disahkan Oleh STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP ... · *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang dimohon

Documents
sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun ../ ... lndikator

sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun ../ ... lndikator

Documents
SALINAN TENTANG prasarana fisik pasar rakyat yang sesuai ...jdih.pekalongankab.go.id/assets/peraturan/PB2019-34.pdf · Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf

SALINAN TENTANG prasarana fisik pasar rakyat yang sesuai ...jdih.pekalongankab.go.id/assets/peraturan/PB2019-34.pdf · Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf

Documents
A9R3A78 - indonesianlawadvisory.com IBW/IBW Naik Banding.pdfprofesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat Id Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat jo. Ketentuan Pasal

A9R3A78 - indonesianlawadvisory.com IBW/IBW Naik Banding.pdfprofesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat Id Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat jo. Ketentuan Pasal

Documents
migas.esdm.go.id · pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6. Pasal 8 (l) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan

migas.esdm.go.id · pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6. Pasal 8 (l) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan

Documents
Sistem Infomasi Geografik (SIG)

Sistem Infomasi Geografik (SIG)

Documents
KONSTITUSIONALITAS WEWENANG NEGARA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52091...hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal Sesuai

KONSTITUSIONALITAS WEWENANG NEGARA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52091...hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal Sesuai

Documents
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …...sesuai aturan perundang-undangan. Pasal 3 Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …...sesuai aturan perundang-undangan. Pasal 3 Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan

Documents
pih.kemlu.go.idpih.kemlu.go.id/...Nomor_2_Tahun_2017_tentang_Pedoman_Pengisian… · dibutuhkan sesuai perundang-undangan. dengan Pasal 3 ketentuan peraturan Pengisian jabatan Pimpinan

pih.kemlu.go.idpih.kemlu.go.id/...Nomor_2_Tahun_2017_tentang_Pedoman_Pengisian… · dibutuhkan sesuai perundang-undangan. dengan Pasal 3 ketentuan peraturan Pengisian jabatan Pimpinan

Documents
EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14657/5/T1_312013030_Judul.pdf · pidana perjudian sesuai dengan unsur – unsur didalam Pasal

EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14657/5/T1_312013030_Judul.pdf · pidana perjudian sesuai dengan unsur – unsur didalam Pasal

Documents
Teknologi infomasi dan komunikasi (tik)

Teknologi infomasi dan komunikasi (tik)

Education
sumber infomasi kebencaan

sumber infomasi kebencaan

Documents
AKUNTANSI-1 - UPJ · Kebutuhan akan infomasi akuntansi di era distrubsi dan di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini semakin beragam dan dituntut dapat cepat, tepat dan sesuai

AKUNTANSI-1 - UPJ · Kebutuhan akan infomasi akuntansi di era distrubsi dan di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini semakin beragam dan dituntut dapat cepat, tepat dan sesuai

Documents
jdih.kemenkeu.go.idPMK.03...Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal

jdih.kemenkeu.go.idPMK.03...Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal

Documents
PENGADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. …repository.ubharajaya.ac.id/1458/1/201310315153_Sri Rizky Alpriani... · PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan

PENGADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. …repository.ubharajaya.ac.id/1458/1/201310315153_Sri Rizky Alpriani... · PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan

Documents
rsud.magelangkab.go.idrsud.magelangkab.go.id/dmdocuments/SAK RSUD MUNTILAN.pdf · pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sesuai Pasal 116 dan Pasal 117 Peraturan

rsud.magelangkab.go.idrsud.magelangkab.go.id/dmdocuments/SAK RSUD MUNTILAN.pdf · pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sesuai Pasal 116 dan Pasal 117 Peraturan

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK - manokwari.bpk.go.idmanokwari.bpk.go.id/wp-content/...Kabupaten-Fakfak-No.-5-Tahun-2011... · ... sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK - manokwari.bpk.go.idmanokwari.bpk.go.id/wp-content/...Kabupaten-Fakfak-No.-5-Tahun-2011... · ... sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang

Documents
peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

Documents
7 AGRIBUSINESS - bigcms.bisnis.combigcms.bisnis.com/file-data/1/2742/e02a5404_Des17-MegaAutoFinance.pdf · Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat

7 AGRIBUSINESS - bigcms.bisnis.combigcms.bisnis.com/file-data/1/2742/e02a5404_Des17-MegaAutoFinance.pdf · Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat

Documents
Komunikasi dan teknologi infomasi, pengantar manajemen,

Komunikasi dan teknologi infomasi, pengantar manajemen,

Business
( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan Tata-tertib ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190405-102236-2868.p… · ( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan

( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan Tata-tertib ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190405-102236-2868.p… · ( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan

Documents
sistem infomasi geografis bab 2

sistem infomasi geografis bab 2

Documents
Oleh...irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman (efisiensi terhadap penggunaan air irigasi) dan infomasi status akan dikirim melalui SMS. Kata Kunci: Arduino Uno, Irigasi Tetes, SD

Oleh...irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman (efisiensi terhadap penggunaan air irigasi) dan infomasi status akan dikirim melalui SMS. Kata Kunci: Arduino Uno, Irigasi Tetes, SD

Documents
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN …...- 4 - Pasal 6 Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN …...- 4 - Pasal 6 Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

Documents