• Home

  • Documents

  • advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121...
4

advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Filipina

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Filipina
Page 2: advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Filipina
Page 3: advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Filipina
Page 4: advokasi.elsam.or.id · sampai dengan bulan Juni 2012, dari 137 negara yang menandatangani, 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma, termasuk 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Filipina

RASIONALITAS CHINA MERATIFIKASI PARIS AGREEMENT

RASIONALITAS CHINA MERATIFIKASI PARIS AGREEMENT

Documents
KLIPING WACANA REKONSILIASI 2001 - advokasi.elsam.or.id · kliping ELSAM Kliping Wacana rekonsiliasi 2001===== halalaman=== 3 daerah. Apabila otonomi daerah gagal, misalnya, terjadi

KLIPING WACANA REKONSILIASI 2001 - advokasi.elsam.or.id · kliping ELSAM Kliping Wacana rekonsiliasi 2001===== halalaman=== 3 daerah. Apabila otonomi daerah gagal, misalnya, terjadi

Documents
“Keberagaman Adalah Kekayaan yang Harus Dirayakan” …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20140327_Keberagaman-Agama... · telah ada sejak dulu kala, ... penjajahan Belanda dan

“Keberagaman Adalah Kekayaan yang Harus Dirayakan” …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20140327_Keberagaman-Agama... · telah ada sejak dulu kala, ... penjajahan Belanda dan

Documents
hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · hukum nasional, setelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pasca reformasi Pemerintah meratifikasi

hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · hukum nasional, setelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pasca reformasi Pemerintah meratifikasi

Documents
Alasan Pemerintah Brunei Darussalam dalam Meratifikasi The ...eprints.umm.ac.id/21629/1/jiptummpp-gdl-muhammadri-39188-1... · Ratifikasi Pemerintah Brunei Darussalam dalam perjanjian

Alasan Pemerintah Brunei Darussalam dalam Meratifikasi The ...eprints.umm.ac.id/21629/1/jiptummpp-gdl-muhammadri-39188-1... · Ratifikasi Pemerintah Brunei Darussalam dalam perjanjian

Documents
DESANTARA Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070703_Diskusi_Perkembangan... · yang kering. Jadi, memakan banyak pikiran tetapi, menghasilkantidak

DESANTARA Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070703_Diskusi_Perkembangan... · yang kering. Jadi, memakan banyak pikiran tetapi, menghasilkantidak

Documents
Oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M - advokasi.elsam.or.id · sebagai syarat agar sanksi pidana tambahan berupa ... objektif? • Jika pelanggaran ... Organisasi profesi akan melakukan evaluasi

Oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M - advokasi.elsam.or.id · sebagai syarat agar sanksi pidana tambahan berupa ... objektif? • Jika pelanggaran ... Organisasi profesi akan melakukan evaluasi

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAjdih.bnpt.go.id/storage/document/UU. No.9 Tahun 2013 Gabungan.pdf · 2013, No.50 2 c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi International Convention

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAjdih.bnpt.go.id/storage/document/UU. No.9 Tahun 2013 Gabungan.pdf · 2013, No.50 2 c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi International Convention

Documents
HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PADA MASA … · Kebijakan luar negeri ... Kevin Rudd meratifikasi Protokol Kyoto dan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka penanganan

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PADA MASA … · Kebijakan luar negeri ... Kevin Rudd meratifikasi Protokol Kyoto dan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka penanganan

Documents
Focuss Group Discussion (FGD) - advokasi.elsam.or.id filezSoal lain adalah ketika perusahaan merusak lingkungan setelah sekian puluh tahun beroperasi. Padahal sejak awal sudah diprediksikan

Focuss Group Discussion (FGD) - advokasi.elsam.or.id filezSoal lain adalah ketika perusahaan merusak lingkungan setelah sekian puluh tahun beroperasi. Padahal sejak awal sudah diprediksikan

Documents
“Criminal Defamation is an Unconstitutional Restriction on ...advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/201002_Briefingpaper_Amicus... · “Criminal Defamation is an Unconstitutional

“Criminal Defamation is an Unconstitutional Restriction on ...advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/201002_Briefingpaper_Amicus... · “Criminal Defamation is an Unconstitutional

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · 2013, No.50 2 c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · 2013, No.50 2 c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,

Documents
MEMAHAMI KEBIJAKAN RUMAH IBADAH - Seri Advokasi …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20100000_memahami-kebijakan... · Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

MEMAHAMI KEBIJAKAN RUMAH IBADAH - Seri Advokasi …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20100000_memahami-kebijakan... · Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Documents
BAB I PENDAHULUAN - etd.repository.ugm.ac.idetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/72920/potongan/S1-2014... · Indonesia sudah setuju sejak beberapa waktu lalu untuk meratifikasi

BAB I PENDAHULUAN - etd.repository.ugm.ac.idetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/72920/potongan/S1-2014... · Indonesia sudah setuju sejak beberapa waktu lalu untuk meratifikasi

Documents
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31011/... · Web viewSejalan dengan TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31011/... · Web viewSejalan dengan TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi

Documents
Catatan-catatan diskusi palu111006 [Read-Only]advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20061011_Notulensi_Tindak...Melihat situasi itu apakah tidak sebaiknya hukum ... (Tawaeli) Æsiapa

Catatan-catatan diskusi palu111006 [Read-Only]advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20061011_Notulensi_Tindak...Melihat situasi itu apakah tidak sebaiknya hukum ... (Tawaeli) Æsiapa

Documents
Pusat Perbukuan - lipyer.files.wordpress.com · Negara-negara di dunia Negara Berkembang viii Negara Maju Ciri-ciri Negara Berkembang Ciri-ciri Negara Maju Mengidentifikasi negara

Pusat Perbukuan - lipyer.files.wordpress.com · Negara-negara di dunia Negara Berkembang viii Negara Maju Ciri-ciri Negara Berkembang Ciri-ciri Negara Maju Mengidentifikasi negara

Documents
KEPUTUSAN INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42128/2/SHOFI... · Specialized Monitoring Center. ASOEN ASEAN . Senior Officials on the

KEPUTUSAN INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42128/2/SHOFI... · Specialized Monitoring Center. ASOEN ASEAN . Senior Officials on the

Documents
URGENSI INDONESIA MERATIFIKASI STATUTA ROMA ...eprints.umm.ac.id/49976/1/PENDAHULUAN.pdfURGENSI INDONESIA MERATIFIKASI STATUTA ROMA DAN HARMONISASINYA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN

URGENSI INDONESIA MERATIFIKASI STATUTA ROMA ...eprints.umm.ac.id/49976/1/PENDAHULUAN.pdfURGENSI INDONESIA MERATIFIKASI STATUTA ROMA DAN HARMONISASINYA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN

Documents
MEMBANGUN INVENTARISASI GRK - web.jambiprov.go.idweb.jambiprov.go.id/assets/skpd/badan-lingkungan-hidup-derah/dll/... · PENDAHULUAN • Indonesia telah meratifikasi Kerangka Kerja

MEMBANGUN INVENTARISASI GRK - web.jambiprov.go.idweb.jambiprov.go.id/assets/skpd/badan-lingkungan-hidup-derah/dll/... · PENDAHULUAN • Indonesia telah meratifikasi Kerangka Kerja

Documents
links.sgx.com 12 08 SGX...Menyetuiui meratifikasi restatement (penyajian kernbali) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

links.sgx.com 12 08 SGX...Menyetuiui meratifikasi restatement (penyajian kernbali) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20041006_Undang-undang_27-2004... · bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara. Pasal 10 Sidang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 …advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20041006_Undang-undang_27-2004... · bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara. Pasal 10 Sidang

Documents
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH Dokumen 008kkni.ristekdikti.go.id/asset/pdf/008-dokumen_skpi.pdf · meratifikasi berbagai konvensi internasional dalam berbagai sektor, misalnya

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH Dokumen 008kkni.ristekdikti.go.id/asset/pdf/008-dokumen_skpi.pdf · meratifikasi berbagai konvensi internasional dalam berbagai sektor, misalnya

Documents
proseding Diskusi Kelompok Terbatas Kejahatan Agama ...advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060815_Proseding_Kejahatan... · ... dengan hubungan-hubungan di tingkat masyarakat yang

proseding Diskusi Kelompok Terbatas Kejahatan Agama ...advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060815_Proseding_Kejahatan... · ... dengan hubungan-hubungan di tingkat masyarakat yang

Documents
Alasan Indonesia Meratifikasi Maritime Labour Convention

Alasan Indonesia Meratifikasi Maritime Labour Convention

Documents
Konsultasi Tripartit - ilo.org · laporan-laporan yang wajib diserahkan setiap dua tahun sekali menurut Pasal 22 dan Pasal 35 Konstitusi oleh Negara-negara Anggota yang telah meratifikasi

Konsultasi Tripartit - ilo.org · laporan-laporan yang wajib diserahkan setiap dua tahun sekali menurut Pasal 22 dan Pasal 35 Konstitusi oleh Negara-negara Anggota yang telah meratifikasi

Documents
Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Makalah_MEngapa-KKR... · Sebagai contoh, beberapa menekankan pada rekonsiliasi

Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Makalah_MEngapa-KKR... · Sebagai contoh, beberapa menekankan pada rekonsiliasi

Documents
karantina.pertanian.go.id KH... · Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)

karantina.pertanian.go.id KH... · Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)

Documents
Penerbit - advokasi.elsam.or.id · pemantauan ini sebagai sebuah living documment yang terbuka untuk ... Pimpinan Tabloid Gloria, ... Ahmad Tantowi /Surga Eden (2010)

Penerbit - advokasi.elsam.or.id · pemantauan ini sebagai sebuah living documment yang terbuka untuk ... Pimpinan Tabloid Gloria, ... Ahmad Tantowi /Surga Eden (2010)

Documents
BAB III RASIONALITAS INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI …eprints.umm.ac.id/36156/4/jiptummpp-gdl-fitrifirli-47491-4-babiii.pdf · ves. Artinya, ketika Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi

BAB III RASIONALITAS INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI …eprints.umm.ac.id/36156/4/jiptummpp-gdl-fitrifirli-47491-4-babiii.pdf · ves. Artinya, ketika Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi

Documents