9

WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 2: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 3: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 4: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 5: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 6: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 7: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 8: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
Page 9: WordPress.com...Sertifika.3i Pendidik (Keahlian Ganda) bagi Guru SMA/SMK IN (In Service Learning) 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dengan hormat, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah