40
HALAMAN JUDUL/COVER

 · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

  • Upload
    ngodung

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

HALAMAN JUDUL/COVER

Page 2:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

KATA PENGANTAR

2

Page 3:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

DAFTAR ISI

3

Page 4:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja

Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas …………………….. bersama-sama dengan para pejabat

struktural dan staf Dinas ………………………………menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-

2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas ……………………………….;

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang ………………………… berdasarkan kondisi dan potensi daerah di

------------------- ----------------.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas……………………., mencakup:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Bekasi

4

Page 5:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintag No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda sektoral yang terkait dengan penyusunan

Renstra SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

Pedoman dalam menyusun Renja SKPD

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota

1.4 Sistematika Penulisan5

Page 6:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Sistematika penulisan Renstra Dinas…… 2014-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai

dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi,

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra

K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu

Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

6

Page 7:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

Eselon, pendidikan personil

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

7

Page 8:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

No.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPMTarget

IKU

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Capaian pada Tahun ke-

(=capaian/target x 100%)

20092

010

20

11

20

122013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Angka Harapan Hidup -100%

90% 90%

Analisis Kenapa tercapai dan Kenapa tidak tercapai

Nama dinas lama

8

Page 9:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan

pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas…. akan di analisis

pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode

perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD…

Uraian

Anggaran pada Tahun

ke-

Realisasi Anggaran

pada Tahun ke-

Rasio antara

Realisasi dan

Anggaran Tahun

ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar

anRealisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10

)

(11

)(12) (13)

(

14

)

(1

5)

(1

6)(17) (18)

Belanja Langsung

=(7

/2)*

100

%

Belanja Tidak Langsung

=((3-

2)/

2+(4-

3)/

3+(5-

4)/

4+(6-

5)/

5)/4

=((8-

7)/

7+(9-

8)/

8+(10-

9)/

9+(11-

10)/

10)/4

Total

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

9

Page 10:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada

pada SKPD.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika

berikut ini.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi tahun 2014 – 2018, maka visi dan misi dalam RPJMD

adalah:

Visi: Menuju Kota Bekasi Yang .......................

Misi:

1. .................2. ....3. .......

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD

------------------- -------------------2014-2018, maka Dinas/Badan……………akan mendukung

pelaksanaan misi 1 dan 2 sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan

pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota ……….

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas….menyajikan faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Kota Bekasi ....................

No Misi dan Program Permasalahan Faktor

10

Page 11:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

KDH dan Wakil KDH terpilih

Pelayanan SKPD

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 3 : Mengembangkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Riil dan Pelayanan Publik;

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Ketersedian pihak 3 yg masih kurang

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan lahannya ke pemerintah

Dukungan tokoh masyarakat.Dukungan APBD yang cukup besar

Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Sipil Nasional Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;Progam pelayanan administrasi perkantoran

Tidak ada masalahDukungan APBD yang

cukup

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi

3.2.1 SKPD Provinsi

Berdasarkan Renstra Dinas …… maka Visi dan Misi Dinas…………………

adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. ….

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT

11

Page 12:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah Renstra SKPD Provinsi

PermasalahanPelayanan SKPD

Sebagai FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 NTT SEHAT 2020

MASIH RENDAHNYA MASY TTG HIDUP SEHAT

TRADISITINGKAT

PENDIDIKAN MEMBAIK

2MENURUNNYA KEMATIAN BAYI

3.2.2 K/L

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan yang Visi dan Misi ………….

adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:

----

----------

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

PermasalahanPelayanan SKPD

Sebagai FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

123

12

Page 13:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoRencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

PermasalahanPelayanan SKPD

FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Kawasan perumahan

Dominasi oleh industri

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota

terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi dan nasional, Kajian terhadap RTRW,

maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor

yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi

internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4 (BIDANG)Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini (2014)

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPDINTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan APS 95% 98% Dukungan Dukungan Ruang kelas

13

Page 14:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini (2014)

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPDINTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

pendidikan wajib 12 tahun

APBD dan swadaya masyarakat

BOSyg kurang memadai

Pendidikan Luar Sekolah

201

Pemuda dan olahragaPenataan internal organisasi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provins dan

K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas,

selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi perencanaan sosial budaya

2. Masih rendahnya pemahaman skpd ttg perencanaan

sosbud

3. Perlunya koordinasi perencanaan fisik

4.

5.

14

Page 15:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda

VISI 2014-2018"Bekasi Kota yang Nyaman, Hijau, Bersih dan Berbudaya

Lingkungan"MISI

1. Menjamin kelestarian lingkungan hidup , keserasian pengembangan wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengantisipasi efek perubahan iklim global dalam skala regional(1)

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan(2)

3. Meningkatkan peran serta Stake Holder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sumber daya alam dan energi(3)

TUJUAN

1. Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan (1.1).

2. Meningkatnya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup (2.1).

3. Meningkatkan keberadaan BPLH Kota Bekasi berkenaan dengan perencanaan pembangunan dalam menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi (3.1).

Sasaran

1. Tersedianya Fungsi pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan (1.1.0).

2. Terciptanya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup (2.1.0).

3. Terselenggaranya sinergitas antara pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup (3.1.0).

15

Page 16:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi

yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD ------------------- ---------------- 2014-

2018 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang

berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota. Kualitas rencana

pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan

terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-

waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan

pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan

oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja

Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota dilihat dari sejauh mana tugas-

tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat

terpenuhi, maka berarti Bappeda telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian,

target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2014-2018.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda -------------------

---------------- telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan

visi RPJMD 2014-2018 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi

dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ------------------- ----------------. Oleh karena itu,

dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) -------------------

---------------- yaitu :

“BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN HANDAL

YANG RESPONSIF, ANTISIPATIF DAN INOVATIF”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata

Handal, Responsif, Antisipatif dan Inovatif adalah:

1. Handal adalah suatu kondisi dimana aparat Bappeda memiliki kompetensi yang tepat

sehingga dengan keyakinan teguh Bappeda siap dan mampu untuk merencanakan,

mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan dan mengintegrasikan perencanaan

16

CONTOH

Page 17:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

pembangunan ------------------- ---------------- menuju pencapaian Visi – Misi Walikota dan

Wakil Walikota yang termuat dalam RPJMD ------------------- ----------------.

2. Responsif adalah suatu kondisi dimana Bappeda mampu dengan cepat menyelesaikan

dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan

pembangunan daerah.

3. Antisipatif adalah suatu kondisi dimana dengan kemampuan yang dimiliki, Bappeda

mampu mengantisipasi segala aspek negatif pembangunan -------------------

----------------

4. Inovatif adalah suatu kondisi dimana Bappeda senantiasa memiliki ide pembaruan

menuju perencanaaan yang berbasis teknologi informasi dan modern sehingga

perencanaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 8

(delapan) buah misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan

modern.

2. Melaksanakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan

tajam.

3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan sarana dan prasarana

------------------- yang ramah terhadap lingkungan.

4. Melaksanakan perencanaan perekonomian yang maju dan handal.

5. Melaksanakan perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.

6. Melaksanakan program dan pembiayaan pembangunan yang tepat sasaran dan

melibatkan seluruh pemegang kepentingan.

7. Pengkajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada

data dan informasi yang akurat.

8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal maupun

eksternal Bappeda.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Karena itu, ada 8 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk

mencapai Visi Bappeda. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan

peran penting bagi perencanaan pembangunan ------------------- ----------------, Bappeda harus

mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi

pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk

17

Page 18:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi-fungsi perencanaan yang diamanatkan kepada

Bappeda kemudian harus dapat dikejawantahkan ke dalam langkah-langkah yang

sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana

pembangunan. Oleh karena itu misi pertama hingga kelima menggambarkan pewujudan

pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga

memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah

Daerah ------------------- ----------------. Selain pewujudan perencanaan berdasarkan bidang

dan sektor pelaksana pembangunan, Bappeda juga harus mampu melakukan perencanaan

program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan

dalam RPJMD dapat tercapai,

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ------------------- ----------------

4.2.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 8

(delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan

modern

2. Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan

tajam.

3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi perencanaan sarana dan prasarana

------------------- yang ramah terhadap lingkungan.

4. Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju dan handal.

5. Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.

6. Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang

berlandaskan pada data dan informasi yang akurat.

8. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal

maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan.

Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Bappeda, sedangkan

tujuan kedua hingga kelima adalah tujuan yang menggambarkan fungsi perencanaan

Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan di -------------------

----------------. Tujuan keenam hingga ke delapan adalah tujuan penyokong bagi kualitas

hasil kinerja Bappeda ------------------- ----------------

4.2.3 Sasaran

18

Page 19:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualias, maka

sasaran Jangka Menengah Bappeda ------------------- ---------------- dijabarkan sebagai

berikut:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan

yang efektif, efisien, terarah dan modern” adalah:

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen organisasi Bappeda yang baik

dapat diukur melalui:

Standar Penilaian Good Governance lembaga pemerintahan

b. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Bappeda yang handal

yang dapat diukur:

% peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan

kinerja individu

% kepuasan Stakeholder terhadap kinerja aparatur Bappeda

c. Selarasnya kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perencanaan

Pembangunan internal Bappeda yang dapat diukur dari:

% keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan

regulasi di internal Bappeda

d. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Bappeda yang akuntabel dan

transparan yang dapat diukur dari:

Penilaian WTP dari BPK (menunggu program generik dari Walikota terpilih)

2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat

yang baik, berkualitas dan tajam” adalah:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kesejahteraan masyarakat yang

dapat diukur dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang kesejahteraan

masyarakat

3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi

perencanaan sarana dan prasarana ------------------- yang ramah terhadap lingkungan”

adalah:

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sarana dan prasarana

------------------- yang ramah terhadap lingkugan hidup yang dapat diukur dari

penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana, penilaian

kualitas dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup.

4. Sasaran dari tujuan keempat: “Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju

dan handal” adalah:

Meningkatnya kualitas perencanaan perekonomian daerah yang dapat diukur

dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang perekonomian.

19

Page 20:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

5. Sasaran dari tujuan kelima: :”Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang

berkeadilan dan merata” adalah:

Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintahan yang dapat diukur dari

penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang pemerintahan

6. Sasaran dari tujuan keenam: “Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan

yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemegang kepentingan” adalah:

Berhasilnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang dapat diukur dari

% keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

7. Sasaran dari tujuan ketujuh: “Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan

evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada data dan informasi yang akurat”

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian perencanaan

pembangunan daerah yang dapat diukur dari % kajian dan penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

Meningkatnya kualitas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan

yang dapat diukur dari % hasil pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti

sebagai masukan bagi proses perencanaan

Meningkatnya kualitas pengelolaan data input dan output pembangunan yang

diukur dari % ketersediaan data input dan output pembangunan daerah

8. Sasaran dari tujuan kedelapan: “Terlaksananya pembinaan dan pengembangan

kapasitas aparatur baik internal maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan”

adalah:

Meningkatnya pemberdayaan dan kontribusi aparatur perencana fungsional

Bappeda yang dapat diukur dari % keterlibatan aparatur perencana fungsional

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka

Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1. ersedianya Fungsi pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan

No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi

AwalTarget Thn-1

Target Thn-2

Target Thn-3

Target Thn-4

Target Thn-5

20

Page 21:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

2. Terciptanya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi

AwalTarget Thn-1

Target Thn-2

Target Thn-3

Target Thn-4

Target Thn-5

3. Terselenggaranya sinergitas antara pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup

No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi

AwalTarget Thn-1

Target Thn-2

Target Thn-3

Target Thn-4

Target Thn-5

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya

pembangunan

pendidikan

Meningkatnya

kualitas

Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Prog

keg

4.3.2 KebiJakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam

21

Strategi kebijakan

Page 22:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan

Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : …………………………………..

MISI I : ............................................ (Penanggungjawab: …………………………………)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1 1. Sasaran 1.1

2. Sasaran 1.2

3. Dst…

1. Strategi 1.1

2. Strategi 1.2

3. Dst……..

1. Kebijakan 1.1

2. Kebijakan 1.2

3. Dst…

Tujuan 2 1. Sasaran 2.1

2. Sasaran 2.2

3. Dst…

1. Strategi 2.1

2. Strategi 2.2

3. Dst……

1. Kebijakan 2.1

2. Kebijakan 2.2

3. Dst…

4. 4. 4.

Dst…… Dst…… Dst…… Dst……

22

Page 23:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan IndikatifBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Visi Renstra : Bekasi Kota yang Nyaman, Hijau, Bersih dan Berbudaya Lingkungan

No Tujuan Renstra Sasaran

RenstraIndikator Sasaran Renstra

Kode Rekening

Program dan Kegiatan Renstra

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

0 1 2 3 4 5 6 7

23

Page 24:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD........................

Tujua

nSasaran

Indikator

Sasaran

Kod

e

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

PenanggungjawabLokasi

2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

target Rp target Rptarge

tRp

targe

tRp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17

)(18) (19) (20) (21)

Tujua

n 1

Sasaran

1

Program ...

..

Kegiata...

Tujua

n 1

Sasaran

2

Program ...

....

24

Page 25:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,

proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan

dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD (iku, ikk, perjanjian/

25

Page 26:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

1. Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP, dan dari SMP ke SMA/SMK

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Persentase Angka Melanjutkan Pendidikan

% 94,7 96,8 97,9 98,9 100 100 98,72

2. Meningkatnya ratarata lama sekolah sesuai target nasional

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1 Lama tahun sekolah % 95,8 96,8 97,9 98,9 100 100 98,72

3. Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang menjangkau semua warga di semua jenjang pendidikan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang capaian mutu pembelajaran

rasio 0 0 0 0 0 0 0

4. Meningkatnya angka melek huruf

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis

% 1,49 1,62 1,75 1,88 1,93 2 1,836

5. Meningkatnya jumlah lembaga kursus, pelatihan, dan pendidikan masyarakat lainnya

26

Page 27:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Jumlah lembaga kursus, pelatihan, dan dikmas yang terdaftar

lembaga 2 2 2 2 2 2 2

6. Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Persentase siswa kejar paket A, B dan C

% 3,32 3,49 3,66 3,83 3,93 4 3,782

7. Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang capaian mutu pembelajaran

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar

rasio(1: ) 0 0 0 0 0 0 0

8. Meningkatnya jumlah prestasi dan penghargaan atas lomba mata pelajaran, seni dan olahraga

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Jumlah siswa peraih prestasi lomba mata pelajaran, seni dan olahraga

0rang 2 4 6 8 10 12 8

9. Meningkatnya jumlah sarana prasarana membaca bagi masyarakat

27

Page 28:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

1

Persentase jumlah perpustakaan sekolah

% 65,7 70,67 75,15 79,98 83,82 91 80,124

10. Meningkatnya persentase guru professional yang menunjang mutu pembelajaran

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

11. Meningkatnya persentase lulusan pendidikan dasar yang memenuhi nilai kelulusan sesuai standar nasional

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

12. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM dan SNP

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

13. Meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

14. Pengelolaan dana BOS dan Hibah yang transparan dan akuntabel

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

15. Meningkatnya Prestasi olahraga

28

Page 29:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

16. Meningkatnya organisasi pemuda, Karang Taruna, dan pramuka mendapat pembinaan

NoIndikator

SasaranRenstra

Satuan

Kondisi Awal

Target Thn-

1

Target Thn-

2

Target Thn-

3

Target Thn-

4

Target Thn-

5

Target Akhir RPJM

D

29

Page 30:  · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan

BAB VIIKAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan

dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selama

periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD ------------------- ---------------- 2014-

2018.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima)

tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Renstra Bappeda merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra

Bappeda dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan rencana

tahunan Bappeda ------------------- ---------------- selama periode lima tahun, 2014-2018 dan akan

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Bappeda diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda, dan di dalam

pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi

yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian

pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara

moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat ------------------- ----------------.

KEPALA DINAS/BADAN………………………………………..------------------- ----------------

NAMA…………………………………….NIP. ………………………………….

30

CONTOH