· Web viewPengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2013

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu RENJA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi

terhadap RENJA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Tahun 2012 , terdiri dari 5 (lima) program

dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Program kegiatan yang

terealisasi sesuai dengan perencanaan adalah :

Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013

8


Tahun 2013

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan rincian kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/oprasional.

f. Penyediaan jasa administrasi keuangan

g. Penyediaan jasa kebersihan kantor

h. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

i. Penyediaan alat tulis kantor

j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

k. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan


9


Tahun 2013

m. Penyediaan makanan dan minuman

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, dengan rincian kegiatan :

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak

daerah dan retribusi.

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah, dengan rincian kegiatan :

- Rakor PBB dan PAD

- Pencanangan bulan bakti PBB

- Penyampaian SPPT PBB

- Intensifikasi PBB


10


Tahun 2013

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


a. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sedangkan Program kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan

perencanaan diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Program dan kegiatan ini tidak terealisasi konsdisi ini

dikarenakan adanya efisiensi Anggaran.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ini

tidak terealisasi, hal tersebut dikarenakan Perda PBB P2

ditunda pembahasannya sehingga, belum ada Perda yang

akan disosialisasikan.


11


Tahun 2013

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

a. Akurasi Data

Kegiatan Akurasi Data Objek Pajak ini tidak terlaksana, hal

tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah SDM dan

keterbatasan waktu pelaksanaan.

b. Bulan Bhakti PBB

Kegiatan Bulan Bhakti PBB ini tidak terlaksana, hal tersebut

dikarenakan keterbatasan jumlah SDM dan keterbatasan

waktu pelaksanaan.

1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pendapatan Daerah harus mampu menggali atau

memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan

daerah yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan

penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin

besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam

struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting

peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013

12


Tahun 2013

Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah

masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung

program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik di Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur terdirindari sumber-sumber PAD dan sumber

penerimaan lainnya.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan ke

dalam tiga komponen, yaitu :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2) Dana perimbangan; dan

3) Penerimaan lainnya yang sah.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan

anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya

untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah

lainnya.

Mengingat peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur semakin strategis dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya

diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan

strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan

mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling


13


Tahun 2013

tekhnis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian

kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai

tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi

Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang

dituangkan dalam Perencanaan Program Tahunan (Renja), yang

diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas

pokok dan fungsi dibidang Penerimaan pendapatan daerah.

Dalam rangka menentukan alokasi anggaran yang relevan

dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dilakukan

analisis dan pengkajian terhadap Tugas dari Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam

melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam

melaksanakan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah.

Pelaksanaan APBD tahun 2012 pada dasarnya telah terlaksana

sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan

prioritas pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh

masyarakat, program yang mendesak dan sangat penting untuk

segera dilaksanakan serta realistis sehingga dapat diselesaikan

dalam kurun waktu satu tahun. Akan tetapi hal tersebut tidak

terlepas dari skala prioritas dan kegiatan yang memang sangat

mendesak kepentinganya dalam masyarakat. Dinas Pendapatan


14


Tahun 2013

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam

kedudukannya merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

urusan pemerintahan dibidang Pendapatan, sedangkan arah

kebijakan pengelolaaan pendapatan lebih ditekankan dalam

rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan

meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan

tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Dinas Pendapatan Daerah Kab, OKU TIMUR dalam

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah, masih banyak kendala

yang dihadapi bahkan pendapatan asli daerah yang hendak

dicapai tidak dapat terwujud atau dengan arti lain bahwa PAD

yang dicapai sangat rendah oleh karena itu, maka berdasarkan

kenyataan dan beberapa isu-isu aktual yang ada dalam

meningkatkan PAD terdapat hambatan/kendala antara lain

adalah :


15


Tahun 2013

1. Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak

berjalan dengan baik

2. Rendahnya pengetahuan satuan kerja pengelolaan

pendapatan asli daerah

3. Integritas / tanggung jawab pengelola pendapatan asli daerah

rendah

4. Rendahnya SDM Pengelola PAD

5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah sangat

minim

6. Penyusunan dan penetapan target pendapatan asli daerah

kurang akurat.

Dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mewujudkan

VISI dan MISI Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur perlu adanya pengkajian permasalahan. Metode yang

dipergunakan dalam pengkajian permasalahan yang diperkirakan

mempergunakan konsep dan prinsip manajemen strategis (Analisis

SWOT) yang meliputi Kekuatan (Strengths), Kelemahan

(Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats).

Uraian selengkapnya mengenai Kekuatan, Kelemahan, peluang dan

Tantangan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut maka Dinas Pendapatan

Daerah berupaya mengatasi segala permasalahan yang ada serta


16


Tahun 2013

memanfaatkan berbagai peluang serta mengantisipasi berbagai

ancaman dan tantangan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten OKU Timur dalam rangka meningkatkan PAD adalah

dengan cara mengelola peluang potensi penerimaan PAD secara

maksimal dengan menyesuiakan penerimaan PAD pada perubahan

kebijakan regulasi nasional yang tertuang dalam UU Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya melalui upaya optimalisasi intensifikasi dan

ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,

dapat dilakukan peningkatan penerimaan PAD dengan cara-cara

sebagai berikut :

a) Meningkatkan upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah yang berbasis tekhnologi.

Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara memperbaiki

basis data objek pajak daerah dan retribusi daerah atau


17


Tahun 2013

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis

teknologi, sehingga pemungutan pajak daerah dan retribusi

lebih optimal dan akuntabel.

b) Meningkatkan upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi

daerah.

Hal ini dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan

yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan, yang dalam perhitungan ekonomi

dianggap potensial, sehingga akan mendapatkan objek dan

wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

c) Memperkuat SDM pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara menjaring SDM

pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara selektif

yaitu SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik,

jujur, berdedikasi tinggi, beriman dan memiliki komitmen yang

baik, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM


18


Tahun 2013

pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara

mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang pajak daerah

dan retribusi daerah, sehingga dalam pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah didapatkan SDM yang berkualitas,

jujur dan bertanggung jawab.

d) Meningkatkan pengawasan terhadap pengelola pajak daerah

dan retribusi daerah serta wajib pajak daerah dan retribusi

daerah.

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan

pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki

proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pengelola

pajak daerah dan retribusi daerah serta wajib pajak daerah

dan retribusi daerah.

e) Meningkatkan upaya pelayanan terhadap wajib pajak daerah


Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pelayanan terhadap

wajib pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara


19


Tahun 2013

menerapkan pelayanan yang ramah, nyaman, aman,

transparan dan akuntabel sehingga wajib pajak daerah dan

retribusi daerah dalam rangka membayar pajak daerah dan

retribusi daerah merasa aman, nyaman dan tidak merasa

dibohongi oleh petugas pengelola pajak daerah dan retribusi

daerah.

f) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah


Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi

secara terus menerus kepada masyarakat baik melalui media

elektronik maupun media cetak atau dengan melakukan

penyuluhan tentang prosedur pemungutan maupun kegunaan

pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat lebih

percaya dan memahami kegunaan pajak daerah dan retribusi

daerah, selanjutnya dapat merubah paradigma negatif yang

berkembang di masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi

daerah.


20


Tahun 2013

g) Melakukan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

secara transparan dan akuntabel.

Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan dan

informasi secara jelas serta transparan kepada yang

membutuhkan dengan cara yang mudah mulai dari proses

pemungutan sampai dengan penggunaan pajak daerah dan

retribusi daerah, sehingga wajib pajak daerah dan retribusi

daerah tidak merasa terbebani dalam melaksanakan

kewajibannya melainkan merasa ikut berpartisipasi dalam

pembangunan melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi

daerah.

Upaya penggalian peningkatan PAD harus terus dilakukan

oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD untuk meningkatkan

kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah, upaya tersebut tentunya terdapat kendala dan hambatan

dalam pelaksanaannya.


21


Tahun 2013

Faktor penghambat peningkatan PAD di Kabupaten OKU

Timur berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD adalah

sebagai berikut :

a) Terbatasnya SDM pengelola pajak daerah dan retribusi daerah

yang berkualitas.

SDM pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang

memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pajak daerah dan

retribusi daerah masih kurang, hal ini menyebabkan

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat

dilakukan dengan cara yang professional sehingga

pengelolaannya tidak dapat dilakukan dengan optimal.

b) Sistem administrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah belum berbasis kinerja.

Adminsitrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi dalam

pelaksanaannya masih menerapkan sistem pencapaian

target / penetapan target, sehingga pengelola pajak daerah

dan retribusi daerah hanya mengejar target yang ditetapkan,


22


Tahun 2013

walaupun masih terdapat peluang untuk melampaui target

yang telah ditetapkan, pada umumnya pengelola pajak daerah

dan retribusi daerah tidak akan melakukan upaya optimalisasi

karena telah melampaui target. Padahal dalam penetapan

target, pengelola pajak daerah dan retribusi daerah cenderung

hanya menetapkan target yang sangat kecil sehingga lebih

mudah dicapai.

c) Sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang

belum berbasis tekhnologi.

Sistem pemungutan pajak daerah baik dari sisi basis data

maupun tata cara pemungutan masih dilakukan secara

manual, hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan tidak memiliki

data wajib maupun objek pajak daerah dan retribusi daerah

yang akurat, sehingga pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah tidak terkontrol secara baik.


23


Tahun 2013

d) Kurang optimalnya pengelolaan potensi PAD oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah pengelola PAD.

Peningkatan PAD tidak dilakukan secara optimal hal ini

dikarenakan sumber-sumber PAD yang ada tidak dikelola

secara maksimal oleh pengelola PAD, masih banyak potensi-

potensi PAD yang ada sebagaimana yang telah diamanatkan

dalam UU Nomor 28 tahun 2009 belum dikelola oleh

pelaksana pemungutan PAD.

1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

memuat Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan,

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas wilayah. RKPD

merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran


24


Tahun 2013

Sementara) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU TIMUR.

Dalam penyusunan RKA Tahun 2012 ada beberapa program

kegiatan yang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan

rancangan awal RKPD Tahun 2012, ini disebabkan karena adanya

pengaruh kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu.

Kondisi ini berpengaruh pada pembiayaan daerah, APBD

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami perubahan yang

mengakibatkan berbagai perubahan pelaksanaan program

kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diprioritaskan

program yang mendesak dan sangat penting sesuai dengan

prioritas pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh

masyarakat serta penggunaan dana yang efisien. Jika dilihat dari

rancangan awal RKPD jumlah pagu anggaran tahun 2012 Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

berjumlah Rp.2,495,054,500,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan


25


Tahun 2013

Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

sedangkan setelah disusun RKA 2012 anggaran tahun 2012

berjumlah Rp. 1,55,594,750,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh

Lima Juta Lima ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima

Puluh Rupiah). Sedangkan rancangan awal RKPD jumlah pagu

anggaran untuk tahun anggaran 2014 berjumlah Rp.

3,962,868,900,- (Tiga Milyar sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah

dengan program-program yang mendukung pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan

oleh optimalisasi dalam memobilisasi potensi dan kelemahan

dengan mempertimbangkan faktor eksternal yaitu peluang yang


26


Tahun 2013

mungkin dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu

diantisipasi. Analisis lingkungan strategi baik internal maupun

eksternal perlu dilakukan agar dapat diketahui kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat

dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan potensi daerah

dan mengatasi segala persoalan yang ada dengan memanfaatkan

berbagai peluang serta mengantisipasi berbagai

ancaman/tantangan.


27

Documents

· Web viewPengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan