BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Parepare yang menjalankan fungsi kegiatan pelayanan publik dan sebagai OPD yang berfungsi menjalankan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya. Keberhasilan pelayanan sendiri sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, maka semakin tinggi pula kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Parepare yang bekerja sama dengan lembaga survei profesional melaksanakan kegiatan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei IKM tersebut salah satunya memotret kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;3. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1).

1.3.TujuanUntuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat mengenai harapan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan aparatur pemerintah.

1.4.SasaranAdapun sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Parepare adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan

2. Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.5.Ruang LingkupSurvei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Parepare dilakukan pada unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yaitu: 1. Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Pelaksanaan

a. WawancaraPengumpulan data primer dilakukan melalui survei, yaitu dengan melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Wawancara dilakukan harus dengan tatap muka dan kuesioner harus diisi oleh pewancara.

b. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah warga Kota Parepare yang

terdapat dalam dokumen kependudukan yaitu KTP/Kartu Keluarga.

Sampel adalah orang/individu yang pernah atau sedang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan minimal satu kali dalam satu tahun terakhir.

c. Kendali MutuUntuk menjamin kualitas data maka responden yang sudah diwancarai akan didatangi/diperiksa kembali (Spot Check) untuk memastikan bahwa wawancara telah dilaksanakan dengan benar. Spot Check dilakukan secara acak sebanyak 20 persen dari total

responden yang telah diwawancara. Hasil spot check menunjukkan tidak adanya kesalahan yang berarti.

d. Metode AnalisisAnalisis data dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

2.2. Unsur Pembentuk IKM

Unsur pembentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur pembentuk IKM dalam peraturan tersebut yaitu:a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.

b. ProsedurProsedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

c. Waktu PelayananWaktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/tarifBiaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.

e. Produk spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi PelaksanaKompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku PelaksanaPerilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.h. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanPenanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3. Bentuk JawabanBentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila:a. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

b. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

c. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

d. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2.4. Pengolahan dan Analisis Dataa) Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pemimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilairata−rata tertimbang= Jumlah BobotJumlahUnsur

=19=0,11

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM=Totaldari nilai persepsi perunsurTotalunsur yang terisi

xNilai penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKMUnit pelayanan x 25

b) Kategorisasi Hasil Pengukuran IKM

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat akan diaktegorikan kedalam 4 (empat) kategori yang mencerminkan mutu pelayanan. Keempat kategori tersebut seperti pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Tabel 2.1 merupakan tabel pedoman pengukuran IKM berdasarkan versi lama (tahun 2014) sedangkan tabel 2.2 merupakan tabel padoman pengukuran IKM berdasarkan versi baru (tahun 2017).

Tabel 2.1 Kategori Hasil Pengukuran IKM Tahun 2014

Nilai Interval

IKM

Nilai Interval Konversi IKM

Mutu Pelayana

n

Kinerja Unit Pelayanan

1,00 - 1,75 25,00 - 43,75 D Tidak Baik1,76 - 2,50 43,75 - 62,50 C Kurang Baik2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik3,26 - 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai perubahan atas PermenPANRB No.16 tahun 2014 mengubah pengkategorian hasil pengukuran survei IKM. Perubahan tersebut terjadi pada peningkatan skor untuk setiap kategori. Sebagai contoh, pada PermenPANRB yang lama skor IKM lebih besar dari 62 dikategorikan baik, sementara pada peraturan terbaru skor tersebut masuk kategori tidak baik. Layanan yang dikategorikan baik haruslah mencapai skor IKM di atas 76.

Akibat perubahan kategori tersebut besar kemungkinannya beberapa unit layanan yang pada survei sebelumnya telah berada dalam kategori baik akan mengalami penurunan kategori pelayanan. Penurunan tersebut tentu bukan karena penurunan kinerja, tetapi murni implikasi dari perubahan pengkategorian tersebut. Perubahan kategori tersebut tentu dimaksudkan untuk

mendorong pemerintah meningkatkan pelayanannya ke masyarakat.

Tabel 2.2 Kategori Hasil Pengukuran IKM Tahun 2017

Nilai Interval IKM

Nilai Interval Konversi IKM

Mutu Pelayana

n

Kinerja Unit Pelayanan

1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik

3,0644 - 3,532

76,61 – 88,30 B Baik

3,5324 - 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik

BAB IIIHASIL SURVEI

3.1. Hasil Survei IKM

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan ke masyarakat, instansi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk layanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran.

Tabel 3.1

Hasil IKM Instansi Penyelenggara Pelayanan Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2017

NO. INSTANSI NI IKMKINERJA

UNIT LAYANAN

MUTU PELAYANAN

1Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3,07

76,77 Baik B

Sumber: Data Survei, 2017

Untuk mengetahui sejauhmana tugas dan fungsi instansi-instansi pemerintah ini berjalan dengan baik pada sisi pelayanan, maka dilakukan pengukuran atas pelayanan yang diberikan melalui survei indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh hasil nilai IKM dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “Baik” pada kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

3.2. Hasil Survei IKM Tiap InstansiKekuatan dan kelemahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dapat dilihat dari skor persepsi penerima layanan pada masing-masing unsur layanan.

3.2.1. Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hasil survei IKM dengan Nilai Indeks (NI) dari Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur pelayanan pada bagian Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.2Hasil IKM Per Unsur Pada Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan

Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2017

NO. UNSUR PELAYANAN NILAI PELAYANAN NR

1 Persyaratan Pelayanan 2,93 0,332 Prosedur Pelayanan 2,91 0,323 Waktu Pelayanan 2,83 0,314 Biaya/Tarif Pelayanan 3,30 0,375 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,95 0,336 Kompetensi Pelaksana Pelayanan 2,96 0,337 Perilaku Pelaksana Pelayanan 3,00 0,338 Maklumat Pelayanan 3,25 0,369 Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan3,50 0,39

Nilai Indeks (NI) 3,07IKM 76,77

Sumber: Data Survei, 2017

Dengan menggunakan pengukuran IKM versi baru dari tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan “B” dan Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK. Jika dilihat dari Nilai Indeks (NI) dari Nilai Rata-Rata (NRR) unsur pelayanan adalah 3,07, dimana unsur yang memiliki Nilai Tertinggi adalah unsur “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” (3,50), sedangkan unsur dengan Nilai Pelayanan terendah adalah unsur “Waktu Pelayanan” (2,83). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, sedangkan tingkat kepuasan paling rendah berada pada Waktu Pelayanan. Unsur pelayanan yang masih mendapatkan nilai dibawah Nilai Indeks (NI) (3,07) masih perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan (NP 2,83)b. Prosedur Pelayanan (NP 2,91)c. Persyaratan Pelayanan (NP 2,93)d. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (NP 2,95)e. Kompetensi Pelaksana Pelayanan (NP 2,96)f. Perilaku Pelaksana Pelayanan (NP 3,00)

Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 3.1 Kinerja Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare

NI IKM0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

3.07

76.77

KINERJA PELAYANAN

BAIK

Sumber: Data Survei, 2017

Baik menggunakan kategori lama (PermenPANRB Tahun 2014) maupun kategori baru (PermenPANRB tahun 2017) total skor untuk layanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare berada dalam kategori BAIK. Hal tentu merupakan hal yang positif dan harus tetap dipertahankan.

Adapun persentase responden pada pelaksanaan survei IKM berdasarkan hasil kunjungan atau pelayanan pada SKPD ini, dapat dilihat berdasarkan gambar 3.2 di belakang.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 3.2Karakteristik Responden Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan

Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin (%)

50.949.1 Laki-LakiPerempuan

Sumber: Data Survei, 2017

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 3.3Karakteristik Responden Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan

Akta Kelahiran Menurut Tingkat Pendidikan (%)

18.1

15.7

47.0

19.3

SD ke bawahSLTPSLTAUniversitas

Sumber: Data Survei, 2017

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambar 3.4 Karakteristik Responden Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Menurut Pekerjaan (%)

1.8

12.5

25.6

10.1

29.8

6.5

2.4 11.3Petani/Peternak/Nelayan

Buruh kasar/pembantu/bengkel/ supir/ojek/kerja tidak tetap

Pedagang/wiraswasta

Pekerja kantoran (PNS/Swasta)

Ibu Rumah Tangga

Mahasiswa

Pegawai Honorer

Lainnya

Sumber: Data Survei, 2017

Berdasarkan pengukuran IKM versi lama, Tabel 3.3 menunjukkan hasil IKM per unsur pelayanan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare pada tahun 2016 dimana Nilai Indeks (NI) dari Nilai Rata-Rata (NRR) unsur pelayanan adalah 3,00, yang disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan adalah baik. Namun jika menggunakan pedoman pengukuran IKM versi baru maka IKM pelayanan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare berada dalam kategori KURANG BAIK dengan mutu pelayanan “C”. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, IKM pelayanan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare meningkat (IKM 76,77).

Tabel 3.3Hasil IKM Per Unsur Pada Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan

Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2016

NO. UNSUR PELAYANAN NILAI

PELAYANAN NR

1 Persyaratan Pelayanan 2,89 0,322 Prosedur Pelayanan 2,93 0,333 Waktu Pelayanan 2,80 0,314 Biaya/Tarif Pelayanan 3,51 0,395 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,99 0,336 Kompetensi Pelaksana Pelayanan 3,02 0,347 Perilaku Pelaksana Pelayanan 2,98 0,338 Maklumat Pelayanan 3,17 0,359 Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan2,69 0,30

Nilai Indeks (NI) 3,00IKM 74,95

Sumber: Data Survei, 2017

Pada tahun 2016, unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan menjadi unsur yang mempunyai Nilai Indeks paling rendah namun pada tahun ini justru menjadi unsur yang mempunyai Nilai Indeks paling besar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian IKM yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Kota Parepare sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.Hasil Survei IKM Tahun 2017 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:1. Dari hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan dengan

mengacu pada pedoman pengukuran IKM versi baru (Tahun 2017) pelayanan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan hasil yang baik dengan mutu pelayanan “B”.

2. Hasil survei IKM dapat diketahui bahwa unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan merupakan unsur terbanyak dikeluhkan masyarakat Kota Parepare, sehingga hal ini perlu mendapatkan prioritas perbaikan. Selain itu ada beberapa unsur yang juga dikeluhkan yaitu: unsur persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, kompetensi pelaksanaan pelayanan, perilaku pelaksana pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3. Terdapat unsur yang menurut masyarakat dan pengguna layanan sudah cukup baik yaitu unsur Maklumat Pelayanan.

4.2. REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan

memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata di masing-masing instansi pelayanan, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.

2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) khususnya bagi instansi yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.

3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

petugas.b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara

langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.c. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment)

kepada petugas.

5. Diperlukan upaya oleh Kepala Dinas pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan telepon, SMS center, Email, dan penempatan kotak saran.

6. Kegiatan penyusunan IKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Catatan(Laporan ini disarikan dari laporan IKM Pemerintah Kota Tahun 2017 yang salah satunya mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare).