Upload
phungdieu
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tidakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan kegiatan dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia berdasarkan analisis kondisi. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan terbagi
dalam perencanaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka
panjang. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana pembangunan jangka
menengah daerah. Yaitu rencana pembangunan lima tahunan yang
berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.
Rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra SKPD disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat induktif.
Keterkaitan antara renstra SKPD dengan RPJMD merupakan pedoman
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dijabarkan dalam
RKPD dan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Renja SKPD.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagai unit utama yang mempunyai tugas pembantuan kepada kepala daerah,
1
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah sesuai dengan visi dan misi
kepala daerah terpilih. Badan pendidikan memiliki tugas dan fungsi
meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada di
provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam melakukan tugasnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki dua bidang yang berurusan langsung
dengan pendidikan dan pelatihan yaitu bidang penjenjangan dan bidang diklat
teknis fungsional. Oleh karenanya keterkaitan antara SKPD dan
Kementerian/Lembaga menjadi hal yang akan menjadi prioritas utama Badan
Dilkat dalam pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mulai tahun 2012 -2017 mendatang.
1.2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan dan Jasa
Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaga Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2013 Nomor 1 Seri D).
3
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di susun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan lima tahun ke depan.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1. Mewujudkan rencana pendidikan dan pelatihan aparatur daerah yang sinergis
dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menetapkan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana program/kegiatan
tahunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangkla Belitung.
3. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan
Sistematika penulisan Rencana Strategis tahun 2012-2017 Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), fungsi Renstra SKPD dalam
4
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,
keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dapat dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur
organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon
dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan
untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD
(proses, prosedur, mekanisme).
2.2. Sumber Daya Badan Pendidikan dan Pelatihan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
5
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendidikan
dan Pelatihan
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan
terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima
tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan
yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Berdasarkan
identifikasi permasalahan SKPD dipaparkan apa saja faktor penghambat dan
pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
6
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
misi kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah
satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran
pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran
jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi
RTRW bagi pelayanan SKPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu
strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan visi dan misi Badan
Pendidikan dan Pelatihan
7
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendidikan dan
Pelatihan
Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD
dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung.
Derajat kapasitas organisasi dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya
tercermin dari kondisi sumber daya organisasi yang dimiliki. Ketersediaan sumber
daya organisasi paling tidak meliputi struktur kelembagaan, personil/pegawai, sarana
dan prasarana, keuangan dan ketersediaan sistem informasi.
9
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1. Tugas dan Fungsi
A. Kepala Badan
1. Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan berdasarkan
asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, menyelenggarakan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta ketatalaksanaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian dan pengawasan semua kegiatan pelaksanaan tugas
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub Bagian Kepegawaian
dan Sub Bagian Keuangan;
b. Pengkoordinasian semua kegiatan di bidang Perencanaan, Pendidikan dan
Pelatihan Teknis;
10
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
c. Pelaksanaan fungsional dan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan
penjenjangan, kelompok jabatan;
d. Pelaksanaan fungsional, pelaksanaan penyusunan dan rencana program
kerja dan pelaporan, statistik, serta pengurusan dokumen dan informasi;
e. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kepegawaian, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
f. Pelaksanaan urusan keuangan;
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan koordinasi kehumasan, serta
keprotokolan;
h. Pelaksanaan pembinaan staf;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Kepegawaian.
Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pengadaan, pemeliharaan perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor, serta
perbaikan bangunan gedung kantor.
11
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud
pada point 1, adalah sebagai berikut :
(a) menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan pengadaan barang dan
kebutuhan diklat;
(b) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi pengadaan barang
dan inventarisasi;
(c) melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan gedung, serta
sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan;
(d) melaksanakan pengaturan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
(e) menyiapkan ruang rapat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
(f) melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan;
(g) melaksanakan perawatan, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan;
(h) melaksanakan fungsi perpustakaan, laboratorium bahasa, komputer Badan
Pendidikan dan Pelatihan;
(i) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(j) melaksanakan pembinaan staf;
(k) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Sub Bagian Keuangan
1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendidikan dan
Pelatihan, pembukuan, perhitungan anggaran dan perbendaharaan.
12
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada point 1,
adalah sebagai berikut :
(a) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja langsung maupun
belanja tidak langsung;
(b) mengadministrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,
baik pendapatan maupun belanja;
(c) mengkoordinasikan sistem dan prosedur akuntasi penerimaan dan
pengeluaran, sistem dan prosedur akuntansi selain kas, serta sistem dan
prosedur akuntansi aset tetap yang dikuasai atau digunakan Badan
Pendidikan dan Pelatihan;
(d) melaksanakan tata usulan keuangan, penyusunan daftar gaji, tunjangan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penghasilan lainnya, serta melakukan
pembayaran;
(e) melakukan penelitian atas kelengkapan usul permintaan pembayaran
pengadaan barang dan jasa, usulan permintaan gaji dan tunjangan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta penghasilan lainnya;
(f) menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), serta pelaksanaan verifikasi
penerimaan dan pengeluaran;
(g) melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran keuangan,
baik pendapatan maupun belanja, serta melakukan verifikasi terhadap
pembayaran pengadaan barang dan jasa, usulan permintaan gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta penghasilan lainnya;
(h) melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran keuangan,
baik pendapatan maupun belanja, serta melakukan verifikasi terhadap
pembayaran atas pengadaan barang dan jasa;
13
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
(i) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(j) melaksanakan pembinaan staf;
(k) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya;
(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Sub Bagian Kepegawaian
1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai, serta pengelolaan administrasi umum kepegawaian;
2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada point 1,
adalah sebagai berikut :
(a) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpangan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan;
(b) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaaan dan
administrasi surat-menyurat, kearsipan dan rumah tangga;
(c) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan;
(d) melaksanakan penyiapan bahan usulan peningkatan kemampuan dan
kompetensi pegawai mengikuti pendidikan dan/atau diklat aparatur;
(e) melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun,
penghargaan dan hak-hak aparatur;
(f) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian
dinas dan penyesuaian ijazah;
(g) menyiapkan bahan usulan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai;
14
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
(h) melakukan pendokumentasian perundang-undangan bidang kepegawaian
dan kediklatan;
(i) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(j) melaksanakan pembinaan staf;
(k) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
C. Bidang Perencanaan dan Pelaporan
1. Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan menyiapkan bahan perumusan penyusunan rencana program kegiatan
dan melakukan pendataan, serta pelaporan program kegiatan Badan
Pendidikan dan Pelatihan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, Bidang
Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan penyiapan rencana kediklatan pendidikan dan pelatihan,
serta pendataan dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
bidang pendidikan dan pelatihan;
b. Pengkoordinasian dalam merencanakan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan diklat aparatur di Badan Pendidikan dan Pelatihan;
c. Pelaksanaan pendataan, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan;
d. Perumusan pertimbangan kepada atasan dalam perencanaan dan pelaporan
program pendidikan dan pelatihan;
e. Pengkoordinasian dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;
15
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
f. Pelaksanaan pembinaan staf;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri
dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Program;
b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
a. Sub Bidang Perencanaan dan Program
1) Sub Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan
perumusan dan penyusunan rencana program kediklatan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud
pada point 1 adalah sebagai berikut :
(a) merencanakan, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, serta
rencana anggaran pendidikan dan pelatihan;
(b) menyusun bahan perumusan kebijakan umum kediklatan;
(c) melakukan penyusunan bahan kebijakan umum rencana tahunan diklat dan
bahan fasilitasi rencana tahunan kegiatan kediklatan Kabupaten/Kota;
(d) memberikan pertimbangan kepada atasan dalam merencanakan dan
penyusunan program kediklatan pendidikan dan pelatihan;
(e) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(f) melaksanakan pembinaan staf;
16
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
(g) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan
1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pendataan dan pelaporan pelaksanaan program kediklatan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada point 1 adalah sebagai berikut :
(a) melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan;
(b) menyusun laporan pelaksanaan pendataan dan program kegiatan
pendidikan dan pelatihan;
(c) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang pelaksanaan
pendataan dan pelaporan di bidang pendidikan dan pendidikan;
(d) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(e) melaksanakan pembinaan staf;
(f) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
D. Bidang Diklat Penjenjangan
1. Bidang Diklat Penjenjangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan program kegiatan diklat
penjenjangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 Bidang Diklat
Penjenjangan, mempunyai fungsi :
17
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
a. Penyiapan analisa kurikulum atau silabi pendidikan dan pelatihan
penjenjangan;
b. Penyiapan analisis bahan atau materi pendidikan dan pelatihan
penjenjangan;
c. Penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan;
d. Pengkoordinasian dengan lembaga diklat Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;
f. Pelaksanaan pembinaan staf;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Diklat Penjenjangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Dasar;
b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Lanjutan.
Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat Penjenjangan.
a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Dasar
1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan Dasar mempunyai tugas merencanakan,
mempersiapkan dan melaksanakan program atau kegiatan pendidikan dan
pelatihan penjenjangan dasar.
2) Uraian tugas Sub Bidang Diklat Penjenjangan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
18
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
(a) merencanakan kegiatan sub bidang program kegiatan diklat penjenjangan
dasar berdasarkan rencana bidang program kegiatan diklat sebagai
pedoman pelaksanaan kerja;
(b) mempersiapkan bahan kurikulum atau silabi pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dasar;
(c) menginventarisir program kediklatan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dasar;
(d) mempersiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan penjenjangan dasar;
(e) mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dasar;
(f) mempersiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dasar;
(g) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dasar;
(h) mengkoordinasikan dengan lembaga diklat Kabupaten/Kota dan
memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
dasar;
(i) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(j) melaksanakan pembinaan staf;
(k) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
19
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
b. Sub Bidang Diklat Lanjutan
1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan Lanjutan mempunyai tugas merencanakan,
mempersiapkan dan melaksanakan program atau kegiatan pendidikan dan
pelatihan penjenjangan lanjutan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Diklat Penjenjangan Lanjutan sebagaimana
dimaksud pada point 1 adalah sebagai berikut :
(a) merencanakan kegiatan sub bidang program kegiatan diklat penjenjangan
lanjutan berdasarkan rencana bidang program kegiatan diklat sebagai
pedoman pelaksanaan kerja;
(b) mempersiapkan bahan kurikulum atau silabi pendidikan dan pelatihan
penjenjangan lanjutan;
(c) menginventarisir program kediklatan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan lanjutan;
(d) mempersiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan penjenjangan lanjutan;
(e) mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan lanjutan;
(f) mempersiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan lanjutan;
(g) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan lanjutan;
(h) mengkoordinasikan dengan lembaga diklat Kabupaten/Kota dan
memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
lanjutan;
(i) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
20
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
(j) melaksanakan pembinaan staf;
(k) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
E. Bidang Diklat Teknis Fungsional
1. Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan
menyiapkan bahan pengkoordinasian, persiapan dan pelaksanaan program
kediklatan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan
pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 Bidang Diklat
Teknis Fungsional, mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian program diklat teknis fungsional dan pemerintahan
dengan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait;
b. Penyiapan rencana program kediklatan teknis fungsional dan pemerintahan;
c. Penyiapan bahan atau materi diklat teknis fungsional dan pemerintahan;
d. Penyiapan pedoman dan petunjuk diklat teknis fungsional;
e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pemerintahan;
f. Pelaksanaan pembinaan staf;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Diklat Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Diklat Teknis;
b. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pemerintahan.
21
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional.
a. Sub Bidang Diklat Teknis
1) Sub Bidang Diklat Teknis, mempunyai tugas merencanakan,
mempersiapkan, mengolah dan melaksanakan program kegiatan pendidikan
dan pelatihan teknis;
2) Uraian tugas Sub Bidang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada poin 1
adalah sebagai berikut :
(a) mempersiapkan bahan kurikulum atau silabi pendidikan dan pelatihan
teknis;
(b) menginventarisir dan merencanakan program kegiatan diklat teknis;
(c) mempersiapkan bahan pedoman petunjuk dan teknis pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
(d) mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan
teknis;
(e) mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan
teknis;
(f) mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
teknis;
(g) melaksanakan pembinaan staf;
(h) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya’
(i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
22
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
b. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pemerintahan
1) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pemerintahan mempunyai tugas
merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan melaksanakan program
kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pemerintahan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada point 1) adalah sebagai berikut :
(a) mempersiapkan bahan kurikulum atau silabi pendidikan dan pelatihan
fungsional dan pemerintahan;
(b) menginventarisir dan merencanakan program kegiatan diklat fungsional
dan pemerintahan;
(c) mempersiapkan bahan pedoman, petunjuk dan teknis pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan pemerintahan;
(d) mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pelatihan
fungsional dan pemerintahan;
(e) mempersiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional
dan pemerintahan;
(f) mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
fungsional dan pemerintahan;
(g) melaksanakan pembinaan staf;
(h) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai dengan bidang
tugasnya;
(i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
23
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
F. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan
1. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan
mutu program kediklatan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 Bidang
Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan penyiapan rencana kegiatan evaluasi dan pengembangan
mutu kediklatan;
b. Penetapan standarisasi mutu akademik kediklatan;
c. Pelaksanaan evaluasi mutu akademik kediklatan;
d. Pendataan, analisis, serta penyusunan laporan kegiatan evaluasi dan
pengembangan mutu kediklatan;
e. Pemberian pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah yang diambil
dalam bidang evaluasi dan pengembangan mutu kediklatan;
f. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik kediklatan;
g. Pelaksanaan pembinaan staf;
h. Pengkoordinasian dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan pada Badan Pendidikan dan
Pelatihan, terdiri dari :
24
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kediklatan;
b. Sub Bidang Pengembangan Mutu Kediklatan.
Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu
Kediklatan.
a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kediklatan mempunyai tugas
melaksanakan monitoring dan pengumpulan bahan evaluasi kegiatan
pendidikan dan pelatihan sebagai pengawasan kegiatan pendidikan dan
pelatihan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada point 1) adalah sebagai berikut :
(a) menyiapkan bahan yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi
kegiatan pendidikan dan pelatihan;
(b) mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan
Pelatihan, meliputi : program diklat, pelaksanaan diklat dan dampak diklat;
(c) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang pelaksanaan
monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
(d) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
(e) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
(f) melaksanakan pembinaan staf;
(g) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
25
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
b. Sub Bidang Pengembangan Mutu Kediklatan
1) Sub Bidang Pengembangan Mutu Kediklatan mempunyai tugas melakukan
perumusan rencana pengembangan mutu program kediklatan.
2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Mutu Kediklatan sebagaimana
dimaksud pada point 1) adalah sebagai berikut :
(a) mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan analisis kebutuhan
diklat aparatur pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
(b) menyusun rencana pengembangan mutu kediklatan;
(c) menyusun rencana program pengembangan mutu kediklatan;
(d) menyusun instrumen pengembangan mutu kediklatan;
(e) memberikan saran pengembangan mutu kediklatan kepada atasan;
(f) memonitor dan mengevaluasi pengembangan mutu kediklatan;
(g) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya;
(h) melaksanakan pembinaan staf;
(i) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
(j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
G. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
26
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
3. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
4. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
2.1.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat digambarkan sebagai berikut :
27
KEPALA BADAN
KEL. JAFUNG
KEPALA BADAN
SEKBAN
Subbag Keuangan
Subbag Umum & Perlengkapan
Subbag Kepegawaian
BIDANG PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN
BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
BIDANG EVALUASI & PENGEMB.MUTU DIKLAT
Subbid Diklat Penj. Dasar
Subbid Diklat Teknis
Subbid MonevSubbid Perenc & Program
Subbid Pendataan & Pelaporan
Subbid Diklat Penj. Lanjutan
Subbid Diklat Fungsional
Subbid Pengemb Mutu Kediklatan
UPTB
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.1.3. Status Organisasi
Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi
baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki
pengakuan atau akreditasi dari instansi Pembina Diklat yakni Lembaga Administrasi
Negara-Republik Indonesia (LAN-RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI
Nomor 93/PPA/10.4/2012 tanggal 20 Januari 2012, maka Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terakreditasi untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan I, II, III dan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III.
Dengan demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak
memfasilitasi penyelenggaraan diklat untuk pemerintah kabupaten/kota se Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang institusi penyelenggara diklatnya belum
terakreditasi.
2.1.4. Pegawai/Personil
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki PNS sebanyak 52 orang keadaan Desember 2012 dengan 8 orang
Widyaiswara, dengan kualifikasi pendidikan dan tingkat golongan yang bervariasi
sebagai berikut:
28
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.1.Daftar Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Jenjang Pendidikan
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
No Tingkat PendidikanGolongan II Golongan III Golongan IV
Jumlaha b c d a b c d a b c d e
1 Sekolah Dasar - - - - - - - - - - - - - 0
2 SLTP - - - - - - - - - - - - - 0
3 SLTA 5 2 - - - - 1 - - - - - - 8
4 Sarmud/Akademi (D3) - - 3 1 - - - - - - - - - 4
5 Sarjana (S1) - 1 - 1 9 7 6 - 2 3 - - - 29
6 Pasca Sarjana (S2) - - - - - - 5 1 1 3 1 - - 11
7 Doktoral (S3) - - - - - - - - - - - - - 0
Jumlah 5 3 3 2 9 7 12 1 3 6 1 0 0 52
29
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.2.Daftar Jumlah PNS Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin
Pada Badan Pendidikana dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Golongan/Ruang Kepala Badan Sekretariat
BidangWidyaiswara Jumlah
Penjenjangan Teknis Fungsional Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan
1 Golongan II
a _ 5 1 _ _ 1 _ 7
b _ 2 _ _ _ 1 _ 3
c _ 2 _ _ 1 _ _ 3
d _ 1 _ _ _ _ _ 1
2 Golongan III
a _ 5 2 _ 1 _ 1 9
b _ 2 _ 2 1 _ 1 6
c _ 3 2 2 1 2 2 12
d _ _ _ _ _ _ 1 1
3 Golongan IV
a _ _ _ 1 _ 1 1 3
b _ 1 1 1 1 _ 2 6
c 1 _ _ _ _ _ _ 1
d _ _ _ _ _ _ _ 0
30
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Jumlah 1 21 6 6 5 5 8 52
Tabel 2.3.Daftar Jumlah Tingkat Eselon dan Pejabat Menurut Jenis Kelamin
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
Jabatan Jumlah Job PegawaiJumlah
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Eselon II Eselon III Eselon IV Staf/Widyaiswara
P L Jml P L Jml P L Jml P L Jml P L
1 4 10 1 - 1 - 4 4 3 7 10 15 22 37 19 33
Tabel 2.4.Daftar Jumlah Tenaga Pengajar/Widyaiswara Tetap
31
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2012
No Tingkat GolonganTingkat Pendidikan Jenis Kelamin
KeteranganS1 S2 S3 P L
1 Golongan III
A 1 - - - 1 Widyaiswara Pertama
B 1 - - - 1 Widyaiswara Pertama
C 1 1 1 1 Widyiswara Muda
D 1 - - - 1 Widyiswara Muda
2 Golongan IV
A - 1 - - 1 Widyiswara Muda
B 1 1 - 1 1 Widyiswara Muda
C - - - - -
D - - - - -
Jumlah 5 3 0 2 6
32
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Dari jumlah PNS yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pendayagunaan dengan mendistribusikan
ke dalam bidang-bidang, unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut bidang dan
Sekretariatan badan dapat diuraikan menurut gambaran pembagian personil
secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan.
Didalam pendistribusian PNS tentunya banyak variabel yang
mempengaruhi yakni persyaratan formal, diantaranya disesuaikan dengan
kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia, namun secara depakto selama ini
sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normatif yang ada tidak
saling terkait secara berjenjang sehingga masih banyak dipengaruhi oleh faktor
non teknis.
2.1.5. Sarana dan Prasarana
Dukungan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara
keseluruhan adalah seluas 6,1 Ha milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Sedangkan bangunan diatas tanah tersebut yakni bangunan
perkantoran, gedung pembelajaran, aula, asrama, paviliun, ruang makan, ruang
fitness, masjid dan fasilitas olahraga.
Asrama yang dipersiapkan pada asrama I Gunung Namak dan asrama II
Gunung Pading.memiliki jumlah kamar sebanyak 20 buah dengan kapasitas 2
orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 80 orang,
sedangkan asrama III Gunung Ki Kara dan asrama IV Gunung Tajam berlantai
dua memiliki jumlah kamar 40 buah dengan kapasitas 2 orang per kamar
33
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 160 orang, dan 1 paviliun Gunung
Pelawan dengan 3 kamar.
Gedung pembelajaran Gunung Maras memiliki 5 ruang kelas dengan
kapasitas 40 orang perkelas, 1 laboratorium komputer, 1 ruang perpustakaan, 1
ruang makan dengan kapasitas 40 orang, 1 dapur, 1 kantin, dan 1 ruang
Widyaiswara. Gedung perkantoran Gunung Menumbing sebagai pusat
administrasi badan, dan aula I Gunung Mangkol kapasitas 120 orang dan aula II
Gunung Mandaru dengan kapasitas 500 orang, serta 1 ruang makan Gunung
Mentangor dengan kapasitas 120 orang.
Adapun jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dapat
dilihat pada daftar berikut ini :
1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN
No Uraian Luas (M2) Lokasi Keterangan
1 Tanah 6,1 ha
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
2 Bangunan -sda-
3 Non Bangunan/Pelataran -sda-
4 Belum dimanfaatkan 30.000 M2 -sda-
34
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2. DAFTAR JUMLAH GEDUNG PEMBELAJARAN
No Uraian Ruang Jumlah Ruangan
Ukuran (M2)
Kapasitas(orang)
Keterangan
GUNUNG MARAS
1 Ruang kelas 3 unit3 unit
12 x 810 x 5 40
Dibangun tahun anggaran 2004
2 Ruang Widyaiswara 1 unit 10 x 5 10
3 Laboratorium Komputer 1 unit 14 x 8 20
4 Ruang Makan Khusus 1 unit 5 x 7 15
5 Ruang Perpustakaan 1 unit 10 x 5 15
6 Ruang makan 1 unit 20 x 8 40
3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA, AULA DAN RUANG MAKAN
No Uraian RuanganJumlah Kamar/
unit
Ukuran per
kamar/unit (M2)
Kapasitas(orang)
Keterangan
1 Asrama I Gunung Namak
20 4,8 x 3,3 40 Dibangun tahun anggaran 2004
2 Asrama II Gunung Pading
20 4,8 x 3,3 40
3 Asrama III Gunung Ki Kara
40 4,8 x 3,3 80 Dibangun tahun anggaran 2007
4 Asrama IV Gunung Tajam
40 4,8 x 3,3 80
5 Paviliun Gunung Pelawan
3 - 3 Dibangun tahun anggaran 2004
6 Aula II Gunung Mandaru
1 unit 26 x 22 500 Dibangun tahun anggaran 2007
7 Gedung Makan Gunung Mentangor
1 u nit 28 x 20 120
35
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN PERKANTORAN
No Uraian Ruangan Jumlah Ruangan
Luas Per ruangan
(M2)Kapasitas Keterangan
GEDUNG KANTOR GUNUNG MENUMBING
1 Ruang Kepala Badan 1 7 x 6 - Dibangun tahun anggaran 2004
2 Ruang Sekretaris 1 5 x 5 -
3 Ruang Rapat 1 6 x 5 -
4 Ruang Keuangan 1 10 x 5 -
5 Ruang Bidang-bidang 1 8 x 5 -
6 Ruang Dapur 1 2,5 x 5 -
GEDUNG AULA GUNUNG MANGKOL
7 Aula I Gunung Mangkol 1 20 x 12 120 Dibangun tahun anggaran 2004
Adapun sarana pendukung kediklatan yang dimiliki oleh Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu tahun
2007-2011 dapat dilihat pada daftar di bawah ini.
5. DAFTAR JUMLAH PENGADAAN BARANG
No Jenis BarangTahun Pengadaan
Banyaknya2007 2008 2009 2010 2011
1 Kursi 1 Biro V - - - - 102 Lemari Projector V - - - - 53 Meja ½ Biro V - - - - 104 Papan Clipchart V - - - - 75 Papan Data V - - - - 26 Papan Informasi V - - - - 37 Papan Tulis Belajar V - - - - 58 Printer V - - - - 59 Literatur Perpustakaan V - - - -
10 Kendaraan roda 4 V - - - - 211 Papan Memo - V - - - 412 Laptop - V - - - 213 Lemari Pakaian - V - - - 8014 White Board - V - - - 615 Meja Belajar - V - - - 14016 Meja Podium - V - - - 217 Meja makan bulat - V - - - 25
36
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
18 Kursi kerja - V - - - 36019 Kursi biasa - V - - - 10020 Tempat tidur - V - - - 16021 Sofa - V - - - 222 AC 1 PK - V - - - 2323 AC ½ PK - V - - - 8224 Vertical Blind - V - - -25 Receiver Satelit - V - - - 426 Handycam - V - - - 127 Proyektor - V - - - 128 Aktive speaker - V - - - 229 Sound System Porteble - V - - - 330 Mikrophone - V - - - 331 Mikrophone Table Stand - V - - - 332 Cable Mic - V - - - 133 Speaker - V - - - 434 Power Audio - V - - - 135 Sound Mixer - V - - - 136 Equalizer - V - - - 137 Komputer/PC - V - - - 438 Printer - V - - - 239 Timbangan - V - - - 140 Stateskop - V - - - 141 Minor set - V - - - 142 Tensimeter Air Raksa - V - - - 143 Termometer Aneroid - V - - - 144 Alat Tes Gula Darah - V - - - 145 Alat pemadam Portable - - v - - 546 Printer - - v - - 547 Scaner - - v - - 148 Proyektor - - v - - 149 Lemari kayu - - v - - 150 Filling kabinet - - v - - 251 Whiteboard - - v - - 252 Laptop - - - v - 4
Keberadaan sarana ini perlu mendapat perawatan yang intensif karena
ada beberapa peralatan pendukung kediklatan mengalami kerusakan atau tidak
layak pakai.
2.1.6. Keuangan
Perkembangan jumlah penyediaan anggaran yang dialokasikan pada
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
anggaran 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
37
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.5.Alokasi Anggaran APBD/APBN pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Tahun Anggaran
Jumlah Anggaran (Rp)Jumlah
(Rp) KeteranganAPBDAPBNBelanja Tidak
LangsungBelanja
Langsung Jumlah
1 2007 1.887.411.110 15.673.766.184 17.561.177.294 - 17.561.177.294
2 2008 2.382.027.125 14.654.471.589 17.036.498.714 178.800.000 17.215.298.714
3 2009 2.797.677.329 6.221.622.000 9.019.299.329 240.100.000 9.259.399.329
4 2010 3.314.637.911 4.915.013.000 8.229.650.911 241.200.000 8.470.850.911
5 2011 4.152.793.492 7.246.406.720 11.399.200.212 161.100.000 11.560.300.212
Jumlah 14.534.546.967 48.711.279.493 63.245.826.460 821.200.000 64.067.026.460
38
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.6.Data Jumlah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Kediklatan Per Program
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Program Anggaran Jumlah Total2007 2008 2009 2010 2011
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.162.630.000 1.626.483.500 1.630.771.000 1.560.904.000 1.811.657.150 7.792.445.650
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.204.441.818 2.890.942.455 561.681.000 1.489.120.000 881.025.000 22.027.210.273
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.300.000 0 0 59.500.000 0 74.800.000
4 Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur
4.615.215.500 3.739.370.000 3.774.580.000 4.470.147.200 4.557.965.770 21.157.278.470
5 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
0 73.855.000 254.590.000 206.025.000 218.569.200 753.039.200
Jumlah 21.997.587.318 8.330.650.955 6.221.622.000 7.785.696.200 7.469.217.120 51.804.773.593
39
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
40
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.1.7. Sumber Daya Informasi
Guna mendukung proses pengambilan keputusan yang berdasarkan
ketersediaan data yang akurat, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya membangun perangkat keras dan lunak
yang dapat digunakan untuk media publikasi maupun penyimpanan data informasi
kediklatan.
Media informasi dan publikasi yang telah terwujud yakni Jurnal Pendidikan
Orang Dewasa yang sudah terbit secara reguler, sedangkan media yang akan
dikembangkan dalam waktu dekat adalah sistem informasi kediklatan yang juga
mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dan kondisi asset badan dan
Webside untuk mendukung proses penyelenggaraan kediklatan (database berbasis
web).
2.2. Sumber Daya Badan Pendidikan dan Pelatihan
Ketersediaan dan dukungan sumber daya organisasi di atas, telah
berimplikasi pada optimalisasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama ini, meskipun masih banyak yang harus
dilakukan dan dibenahi untuk menjadikan Badan Pendidikan dan Pelatihan menjadi
center of exellence.
Berbagai kegiatan kediklatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5
tahun (2007-2011) bersama dengan kabupaten/kota. Adapun kegiatan kediklatan
tersebut meliputi Diklat Struktural (Diklat prajabatan I, II, dan III serta diklatpim
tingkat IV dan III), Diklat Teknis dan Fungsional.
41
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung selama kurun waktu 2007-2011 mengalami fluktuasi dilihat dari alokasi
anggaran maupun program dan kegiatan. Alokasi anggaran belanja tidak langsung
mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir, akan tetapi untuk
belanja langsung terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dimana hal ini terjadi
dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat rutin.
Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 2007 –
2011 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini.
42
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM Target IKK
Target Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Badan Pendidikan dan Pelatihan indikator 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Meningkatnya PNS yang memahami persyaratan untuk menduduki jabatan eselon III 40 40 40 40 40 39 39 40 0 40 97.5 97.5 100 0 100
2 Meningkatnya PNS yang memahami persyaratan untuk menduduki jabatan eselon IV 120 40 80 40 40 120 40 80 0 40 100 100 100 0 100
3 Terlaksananya prajabatan CPNS regular golongan III - 40 160 240 160 - 30 160 232 160 - 75 100 96.6667 100
4 Terlaksananya prajabatan CPNS regular golongan II - 40 80 160 160 - 32 80 155 160 - 80 100 96.875 100
5 Terlaksananya prajabatan CPNS eks-honorer golongan III 40 80 40 40 - 20 78 37 31 - 50 97.5 92.5 77.5 -
6 Terlaksananya prajabatan CPNS eks-honorer golongan I dan II 109 160 160 80 40 109 160 151 92 0 100 100 94.375 115 0
7 Meningkatnya kompetensi peserta diklat melalui pengelolaan barang daerah 40 - 40 - - 28 - 40 - - 70 - 100 - -
8 Meningkatnya kompetensi peserta diklat melalui manajemen penyehatan lingkungan 40 - - - - 40 - - - - 100 - - - -
9 Meningkatnya kompetensi dalam Penanggulangan Huru Hara (PHH) bagi anggota Satpol PP
40 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
10 Meningkatnya kompetensi peserta diklat Insursi IUD/Inflant bagi petugas medis 80 - - - - 52 - - - - 65 - - - -
11 Meningkatnya kompetensi peserta diklat bagi aparat pengelola PAD 80 - - - - 45 - - - - 56.25 - - - -
12Meningkatnya kompetensi peserta diklat manajemen perkantoran dalam menjalankan tupoksi
40 - - - - 30 - - - - 75 - - - -
43
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
13Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Kepala Desa dan Ketua BPD dalam pengelolaan manajemen pemerintah desa
40 80 - - - 46 68 - - - 115 85 - - -
14 Aan Aanya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 160 120 - - - 149 111 - - - 93.125 92.5 - - -
15 Meningkatnya kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat PPTK berbasis anggaran kinerja - - - - 40 - - - - 40 - - - - 100
16Meningkatnya pengetahuan peserta diklat melalui diklat bendaharawan penerimaan di SKPD
40 - - - - 35 - - - - 87.5 - - - -
17Meningkatnya pengetahuan peserta diklat melalui diklat bendaharawan anggaran Dekonsentrasi (APBN)
40 - - - - 39 - - - - 97.5 - - - -
18Meningkatnya pengetahuan peserta diklat melalui diklat bendaharawan pengeluaran di SKPD
40 40 - - - 39 40 - - - 97.5 100 - - -
19 Meningkatnya kompetensi Ketua Tim Auditor melalui diklat Jabatan Fungsional Auditor 40 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
20 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan PNS melalui diklat emotional spiritual quotient 300 - - - - 240 - - - - 80 - - - -
21 Keningkatnya kompetensi PNS dalam penyusunan renstra, renja di SKPD 40 - - - - 30 - - - - 75 - - - -
22 Meningkatnya kemampuan peserta diklat akuntansi bagi pejabat penatausahaan di SKPD 40 - 40 - - 28 - 39 - - 70 - 97.5 - -
44
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
23 Meningkatnya kompetensi PNS dalam penyusunan APBD berbasis kinerja 40 - - - - 22 - - - - 55 - - - -
24Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan bagi pejabat penatausahaan di satuan kerja
40 - - - - 33 - - - - 82.5 - - - -
25 Meningkatnya kemampuan teknis kehumasan, keprotokolan dan master of ceremony (MC) 40 - - 40 - 33 - - 0 - 82.5 - - 0 -
26 Tersedianya PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah 250 300 300 300 300 224 259 261 213 265 89.6 86.3333 87 71 88.3333
27 Meningkatnya kompetensi peserta diklat melalui diklat manajemen kepegawaian 40 - - 40 - 37 - - 0 - 92.5 - - 0 -
28Meningkatnya kemampuan peserta diklat setelah mengikuti diklat manajemen pengembangan usaha kepariwisataan
- 40 - - - - 31 - - - - 77.5 - - -
29Meningkatnya kemampuan dan pengtahuan para camat setelah mengikuti diklat peningkatan kompetensi dan basic mentality camat
- 40 - - - - 37 - - - - 92.5 - - -
30 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PolPP melalui diklat Satuan Polisi Pamong Praja - 40 - - - - 39 - - - - 97.5 - - -
31 Tersedianya calon Widyaiswara pada Badan Diklat Provinsi Babel - 30 - - - - 17 - - - - 56.6667 - - -
32 Meningkatnya kemampuan PNS melalui diklat pengembangan kapasitas dan kepemimpinan - 40 - - - - 35 - - - - 87.5 - - -
33
Bertambahnya pengetahuan peserta Bimtek setelah mengikuti Bimtek pengelolaan keuanga daerah berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007
- 160 - - - - 144 - - - - 90 - - -
34Meningkatnya pengetahuan peserta diklat setelah mengikuti diklat pengembangan pemasaran dan daya tarik investasi
- 40 - - - - 39 - - - - 97.5 - - -
35Bertambahnya keterampilan dan pengetahuan petugas pemadam kebakaran setelah mengikuti diklat bagi pemadam kebakaran
- 40 - - - - 0 - - - - 0 - - -
36Meningkatnya kompetensi PNS dalam penyusuanan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- - - 40 - - - - 40 - - - 100 -
37 Meningkatnya kemampuan PNS dalam penyusunan tata naska dinas - - - 40 40 - - - 100 -
45
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
38Meningkatnya kemampuan PNS dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- - - 1 - - - - 1 - - - - 100
39
Meningkatnya pengetahuan PNS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala daerah bagi pejabat/pegawai di SKPD
- - - 1 1 - - - 0 1 - - - 0 100
40Bertambahnya kemampuan PNS dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tingkat dasar
- - - 40 35 - - - 0 35 - - - 0 100
41 Menngkatnya kompetensi pengelola diklat dalam menjalankan tugas dan fungsinya - 12 12 35 - 12 - 0 35 - 100 - 0 100
42 Meningkatnya kemampuan PNS dalam diklat manajemen strategis - - - 40 - - - - 0 - - - - 0 -
43 Meningkatnya kemampuan peserta diklat pengendalian program kegiatan bagi PPTK 160 - - 40 - 126 - - 40 - 78.75 - - 100 -
44 Meningkatnya kemampuan peserta diklat dalam menajemen pengelolaan perpustakaan - - - 40 - - - - 0 - - - - 0 -
45 Meningkatnya pengetahuan PNS dalam teknis kearsipan - - - 40 - - - - 0 - - - - 0 -
46Meningkatnya kompetensi PNS dalam penyusunan Produk Hukum Daerah (Legal Drafting)
- - - 40 - - - - 0 - - - - 0 -
47 Terlaksananya ujian seleksi diklat kepemimpinan tingkat III dan IV - - - 750 900 - - - 694 740 - - - 92.5333 82.2222
46
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Dari tabel 2.7. diatas menunjukkan tingkat capaian kinerja pada Badan
Pendidikan dan Pelatihan dalam urusan wajib. Adapun alokasi anggaran belanja
langsung dan belanja tidak langsung pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2011, digambarkan pada tabel
di bawah ini:
TahunBelanja Tdk Langsung (BtL)
Realisasi (%)Belanja langsung (BL) Realisasi (%) Jumlah
BtL + BL
2007 1.887.411.110 1.285.322.169 68,10 15.673.766.184 7.836.071.457 49,99 9.121.393.626
2008 2.382.027.125 1.992.347.439 83,64 14.654.471.589 12.277.518.893 83,78 14.269.866.278
2009 2.797.677.329 2.740.399.364 97,95 6.221.622.000 5.414.131.661 87,02 8.154.531.025
2010 3.314.637.911 3.022.508.688 91.19 4.915.013.000 4.274.350.111 86,97 7.296.858.799
2011 4.152.793.492 3.286.817.009 79,15 7.246.406.720 6.234.415.807 86,03 9.521.232.816
Dalam kurun waktu lima tahun terjadi kesenjangan dalam pelayanan
sehingga target tidak tercapai. Ketidaktercapaian target dimaksud dilihat dari
pelayanan administrasi perkantoran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi anggaran yang
diperoleh, yang terbesar pada tahun 2011 dan terkecil pada tahun 2007.
Sedangkan untuk tahun 2010 anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan, faktor penyebabnya adalah
adanya program-program pembangunan multiyears yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah sehingga mempengaruhi anggaran pada setiap SKPD.
Untuk pelayanan peningkatan sarana dan prasarana pun terjadi kendala
dalam pelaksanaan kegiatan, dimana pembangunan fisik berupa pembangunan
47
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
gedung kediklatan tidak berjalan maksimal, dana yang tersedia hanya terserap
51,42 %. Pagu anggaran untuk pelayanan program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur pun mengalami fluktuasi, anggaran terbesar untuk program ini
diperoleh pada tahun 2007, dan penurunan drastis terjadi pada tahun 2009.
Pada pelayanan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan terjadinya kesenjangan yang sangat mempengaruhi
kinerja, dimana penyusunan laporan keuangan akhir tahun hanya dianggarkan
pada tahun 2007 sedangkan kegiatan ini setiap tahunnya selalu ada. Dan
kegiatan penyusunan rencana kegiatan anggaran Badan Diklat hanya
dianggarkan pada tahun 2010, kegiatan inipun tidak berjalan. Padahal, kegiatan
ini merupakan kegiatan kunci yang ada di bidang perencanaan. Kesenjangan ini
mengakibatkan kelancaran roda kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan tidak
berjalan maksimal dan tidak mencapai target.
Terkendalanya pelayanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan
kinerja dan keuangan akan berimbas pada pelaksanaan pelayanan program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Hal ini dapat terlihat dari
pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun berkenaan, sedangkan
alokasi anggaran telah disiapkan. Faktor penyebabnya antara lain kelemahan
pada perencanaan program kegiatan. Padahal program ini merupakan program
kegiatan untuk menciptakan aparatur-aparatur yang handal dan professional.
Selanjutnya, pelayanan program pembinaan dan pengembangan aparatur
juga mengalami fluktuasi dalam perolehan dana kegiatan. Kesenjangan terjadi
pada kegiatan rapat-rapat koordinasi, semestinya rapat-rapat koordinasi ini dapat
dilakukan setiap tahun karena rapat ini merupakan kesepakatan dalam
menentukan skala prioritas diklat dan pengembangan kediklatan selanjutnya.
48
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Dari interpretasi diatas ditemukan permasalahan yang menjadi
kesenjangan dalam pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :
1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan
kediklatan;
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelaksana
dan tenaga pengajar diklat (widyaiswara);
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga peningkatan sarana dan
prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur menjadi terhambat;
4. Belum dimanfaatkannya secara maksimal analisis/kajian yang berbasis
potensi/unggulan daerah dalam proses penyusunan skala prioritas diklat;
5. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan sebagai
acuan (database) bagi penyelenggaraan kediklatan tahun selanjutnya;
6. Belum tersedianya database kediklatan yang konprehensif sebagai
pendukung pelaksanaan kegiatan kediklatan.
Sedangkan potensi yang dimiliki oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pendukung kinerja, antara lain :
1. Pengakuan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-
RI) sebagai lembaga pemerintah yang terakreditasi dengan dikelurkannya
Sertifikat Akreditasi “B” kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga pemerintah yang
kompeten untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan
maupun diluar jabatan (teknis) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
49
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2. Pengakuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) sebagai penyelenggara diklat barang/jasa pemerintah yang
terakreditasi dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi “C”.
3. Terjalinnya kerjasama kediklatan antara badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) dan diklat kabupaten/kota dibidang Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV.
4. Semakin baiknya hubungan kerjasama dalam hal koordinasi dan
sinkronisasi antara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-
RI), Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Selanjutnya akan ditampilkan anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada tabel 2.8. berikut ini.
50
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 2.8.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Uraian Program dan Kegiatan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio anggaran dan realisasi pada tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
URUSAN WAJIB Diklat Kepemimpinan Tk. III
375,000,000
535,035,000 656,915,000
632,410,000 705,739,800
343,680,000 473,210,000
561,562,000
-
639,437,700
91.65
88.44
85.48
-
90.61
630,739,800
570,701,700
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
986,100,000
460,015,000 1.106.950.000
542,040,000 1.062.804.800
878,240,000 400,310,000
884,526,000
-
986,217,600
89.06
87.02
79.91
-
91.08
885,584,800
810,569,600
Diklat Prajabatan CPNS Reguler Gol. III
156,695,000
138,215,000 619,860,000
965,610,000 902,272,300
89,919,500 100,296,000
526,020,500
829,283,500
803,657,800
57.39
72.57
84.86
85.88
89.07
870,933,300
785,673,900
Diklat Prajabatan CPNS Reguler Gol. II
380,715,000
106,765,000 235,990,000
493,780,000 786,817,300
320,220,200 79,360,000
209,285,000
418,662,500
700,674,500
84.11
74.33
88.68
84.79
89.05
710,674,300
636,630,460
Diklat Prajabatan CPNS eks honorer Gol. III -
376,870,000 213,690,000
220,845,000 - - 330,775,000
183,085,000
177,483,600 - -
87.77
85.68
80.37 - - -
Diklat Prajabatan CPNS eks honorer Gol. I dan II -
630,580,000 710,280,000
211,799,000 192,215,800 - 540,720,000
610,093,500
194,426,500
- -
85.75
85.89
91.80
- - -
Diklat pengelolaan barang daerah
93,175,000 - 123,745,000 - -
65,561,500 -
105,411,000 - -
70.36 -
85.18 - - - -
Diklat manajemen penyehatan lingkungan
63,075,000 - - - -
51,060,000 - - - -
80.95 - - - - - -
Diklat peningkatan kompetensi dan penanggulangan huru-hara bagi anggota Satpol PP
107,175,000 - - - -
- - - - -
- - - - - - -
Bimtek Insursi IUD/Inflant bagi petugas medis
100,875,000 - - - -
80,947,500 - - - -
80.25 - - - - - -
Diklat bagi aparat pengelola PAD
146,430,000 - - - -
66,412,000 - - - -
45.35 - - - - - -
Diklat manajemen perkantoran
56,875,000 - - - -
35,958,500 - - - -
63.22 - - - - - -
Diklat manajemen pemerintah desa bagi Kepala Desa dan Ketua BPD
92,075,000
189,630,000 - - -
84,365,000 172,490,000 - - -
91.63
90.96 - - - - -
Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
266,500,000
204,765,000 - - -
181,505,000 156,830,000 - - -
68.11
76.59 - - - - -
Diklat pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
245,500,000
- - - 120,870,000 165,825,000
- - - 111,976,500
67.55
- - - 92.64
71,770,000
78,811,500
51
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
berbasis anggaran kinerja
Diklat bendaharawan penerimaan di SKPD
61,625,000 - - - -
41,532,500 - - - -
67.40 - - - - - -
Diklat bendaharawan anggaran dekonsentrasi (APBN)
93,175,000 - - - -
65,182,500 - - - -
69.96 - - - - - -
Diklat bendaharawan pengeluaran di SKPD
128,125,000
156,465,000 - - -
110,575,000 126,805,000 - - -
86.30
81.04 - - - - -
Diklat jabatan fungsional auditor untuk ketua tim
67,535,500 - - - -
- - - - -
- - - - - - -
Diklat emotional spiritual quotient
686,875,000 - - - -
565,498,600 - - - -
82.33 - - - - - -
Diklat penyusunan renstra, renja di SKPD
63,375,000 - - - -
42,970,000 - - - -
67.80 - - - - - -
Diklat akuntansi bagi pejabat penatausahaan di SKPD
61,625,000 - - - -
39,886,500 - - - -
64.72 - - - - - -
Diklat penyusunan APBD berbasis kinerja
108,275,000 - - - -
67,344,000 - - - -
62.20 - - - - - -
Diklat pengelolaan keuangan bagi pejabat penatausahaan di Satker
61,625,000 -
- - -
43,867,000 -
79,594,000 - -
71.18 - - - - - -
Diklat teknis kehumasan, keprotokolan dan master of ceremony (MC)
60,275,000 - -
90,950,000 -
53,993,900 - -
- -
89.58 - -
- - - -
Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
8,880,000
12,585,000 16.425.000
21,550,000 23,930,800
7,605,000 11,985,000
16,425,000
17,745,000
23,180,000
85.64
95.23 -
82.34
96.86
22,154,800
21,659,000
Diklat manajemen kepegawaian
56,675,000 - -
90,950,000 -
42,735,000 - -
- -
75.40 - -
- - - -
Diklat manjemen pengembangan usaha kepariwisataan -
72,535,000 - - - - 64,000,000 - - - -
88.23 - - -
232,925,000 -
Diklat peningkatan kompetensi dan basic mentality camat -
93,815,000 - - - - 86,460,000 - - - -
92.16 - - - - -
Diklat satuan polisi pamong praja -
130,525,000 - - - - 107,860,000 - - - -
82.64 - - - - -
Diklat Calon Widyaiswara -
265,010,000 - - - - 232,925,000 - - - -
87.89 - - - - -
Diklat pengembangan kapasitas dan kepemimpinan -
67,675,000 - - - - 49,490,000 - - - -
73.13 - - - - -
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 59 th 2007 -
139,215,000 - - - - 118,850,000 - - - -
85.37 - - - - -
52
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Diklat pengembangan pemasaran dan daya tarik investasi -
69,935,000 - - - - 57,140,000 - - - -
81.70 - - - - -
Diklat bagi petugas pemadam kebakaran -
89,735,000 - - - -
- - - - -
- - - - - -
Diklat penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - - -
90,950,000 - - - -
75,903,000 - - - -
83.46 - - -
Diklat penyusunan tata naskah dinas - - -
90,950,000 - - - -
71,921,000 - - - -
79.08 - - -
Diklat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - - - - 96,939,000 - - - -
87,024,600 - - - -
89.77 - -
Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah bagi pejabat/pegawai di SKPD - - -
103,160,000 96,939,000 - - -
-
80,365,600 - - -
-
82.90 - -
Diklat Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Dasar - - -
70,423,200 69,939,000 - - -
-
51,660,500 - - -
-
73.87 - -
Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
86,760,000 - -
265,650,000 154,000,000
62,220,000 - -
-
95,260,000
71.72 - -
-
61.86
136,648,000
82,816,000
Diklat manajemen strategis - - -
90,950,000 - - - -
- - - - -
- - - -
Diklat pengendalian program kegiatan bagi PPTK - - -
126,440,000 120,870,000 - - -
103,434,000
115,557,300 - - -
81.80
95.60 - -
Diklat menajemen pengelolaan perpustakaan - - -
90,950,000 - - - -
- - - - -
- - - -
Diklat teknis kearsipan - - - 90,950,000 - - - -
- - - - -
- - - -
Diklat penyusunan produk hokum (Legal drafting) - - -
98,155,000 - - - -
- - - - -
- - - -
Ujian seleksi diklat kepemimpinan tk III dan IV - - -
81,635,000 107,659,570 - - -
74,737,400
86,196,800 - - -
91.55
80.06 - -
JUMLAH 4,460,997,370
53
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Pada tabel 2.8. di atas berkenaan dengan anggaran dan realisasi pelayanan
pada Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2007-2011, dapat dilihat bahwa rasio
antara anggaran dan penyerapan anggaran dapat dikatakan baik, dimana rata-rata
rasio realisasi anggaran diatas 70%, sedangkan penyerapan anggaran yang kurang
baik yakni ada beberapa kegiatan yang persentase penyerapan realisasi
anggarannya antara 50% sampai dengan 70%.
Perkembangan pelaksanaan program 5 (lima) tahun terakhir tidak
menunjukkan progres yang signifikan, dimana program dan kegiatan tidak
dilaksanakan secara kontinieu dalam menciptakan aparatur yang berkompeten.
Program dan kegiatan menumpuk pada tahun pertama renstra, sedangkan tahun-
tahun selanjutnya tidak dilaksanakan sehingga pengukuran target kinerja tidak
tergambar dengan jelas.
Selanjutnya, kapasitas pendanaan pelayanan Badan Pendidikan dan
Pelatihan mengalami penumpukan pada tahun pertama sedangkan untuk tahun
berikutnya mengalami kevakuman. Program dan kegiatan yang diajukan dalam
upaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan tidak
terwujud, selain itu juga program pemerintah dalam bentuk pembangunan multi-year
sangat berpengaruh terhadap pendanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Memperhatikan kendala-kendala diatas, Badan Pendidikan dan Pelatihan
untuk kedepan berupaya melakukan kajian terhadap program dan kegiatan prioritas
yang sekiranya dapat dilakukan secara kontiniu sehingga kompetensi aparatur
dapat terbentuk dan didukung dana yang tersedia.
54
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendidikan dan
Pelatihan
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
1) Kurangnya apresiasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terhadap penyelenggaraan diklat;
2) Kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan kediklatan belum
mendukung;
3) Motivasi pegawai rendah untuk mengikuti diklat;
4) Adanya Pusdiklat dari berbagai lembaga kementerian.
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1) Pengakuan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonsia (LAN-
RI) tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2) Adanya kerjasama dengan lembaga kementerian di tingkat pusat;
3) Peluang dalam pengembangan prasarana kediklatan dengan tersedianya
lahan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
4) Pemanfaatan teknologi informasi;
5) Terjalinnya kerjasama kediklatan antar Badan Diklat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan lembaga diklat kabupaten/kota.
55
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien,
efektif dan akuntabel akan sulit meningkat seperti yang menjadi tujuan Badan
Pendidikan dan Pelatihan selaku fasilitator, yang seharusnya menjadi panutan tidak
mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Berdasar hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan pelayanan tugas pokok Badan dari tahun 2007 sampai dengan tahun
2011, telah diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 4 (empat) aspek
pemerintahan yang terakomodir dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.1.Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
AspekKajian
Kondisi Saat Ini
Standar yang digunakan
Faktor Mempengaruhi Permasalahan PelayananInternal Eksternal
I. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) bagi tenaga Struktural
- kualitas penyelenggaraan diklat belum optimal
- tugas pokok dan fungsi belum dilakukan secara optimal
- disiplin dan tanggungjawab aparatur dalam pelaksanaan
Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pendelegasian tugas dan wewenang tidak pada tempatnya
Regulasi pegawai oleh Pemerintah Daerah
- disiplin aparatur sangat rendah
- tanggungjawab aparatur masih rendah
- belum tersedia tenga khusus teknologi dan informasi (TI)
- koordinasi dengan satker diklat kab/kota
56
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
tugas masih rendah
masih lemah- belum adanya
SOP
Tugas dan Pokok Widyaiswara
WI belum melaksanakan Tupoksi berdasarkan rumpun mata diklat spesialisasinya (Mata diklat diampuh)
PermenPan No. 14 Tahun 2009
Penugasan tidak berdasarkan kompetensi dan spesialisasi
tujuan
pembelajaran tidak tercapai
II. Aspek Kelembagaan
Status kelembagaan
Akreditasi masih
sebatas akreditasi program Diklat Kepemimpinan
(Akreditasi B)
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Setifikasi Lembaga Diklat PNS
- Tingkat Skill, Knowladge dan Attitude pegawai masih belum merata
- Belum ada SOP
- Jumlah WI masih sedikit
Adanya lembaga diklat lain yang lebih tinggi akreditasinya
Lembaga diklat belum mampu melayani kebutuhan diklat SKPD dan kab/kota untuk diklat teknis dan fungsional
III. Aspek Keuangan
Keuangan - Dana yang diterima Badan Diklat belum proposional (2,5%) dari alokasi anggaran belanja pegawai secara keseluruhan
- Pergub tentang keuangan daerah
- Pergub perjalanan dinas
lemahnya dalam merencanakan anggaran
- Sering terjadinya perubahan kebijakan/peraturan keuangan
- Alokasi dana APBD Pemda terbatas
Penyelenggaraan diklat tidak sesuai kebutuhan
IV. Aspek Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana
- sarana pendukung berupa listrik dan air baku bagi
Keputusan Kepala LAN No. 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan
Adanya perubahan jadual dan ketidaksiapan
Adanya fluktuasi pendanaan dari
- Listrik PLN sering mati mendadak
- Genset yang
57
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
penyelenggaraan diklat belum memadai
- sarana teknologi informasi belum terpenuhi
Sertifikasi Lembaga Diklat PNS
aparatur Pemerintah Provinsi
ada tidak beroperasi dengan maksimal
- kualitas dan kuantitas air masih kurang
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan, sering dihadapkan pada
kesenjangan-kesenjangan pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, yang tergambar pada tabel berikut :
Tabel 3.2.Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi : “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan, dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan konektivitas Perkotaan dan Pedesaan”.
No Misi dan ProgramPermasalahan
Pelayanan Badan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi II:Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM (Society Empowement) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri
1. Disiplin dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masih rendah
2. Belum tersedianya
1. Pendelegasian tugas dan wewenang tidak pada tempatnya
1. Sarana pendukung/peralatan dalam pelaksanaan tupoksi memadai
58
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program :1. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur2. Pembinaan dan
pengembangan aparatur
tenaga khusus Teknologi Informasi (TI)
3. Koordinasi Satker Diklat kabupaten/kota masih lemah
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
2 Misi V:Perwujudan good governance dan clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung
Program :1. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur2. Pembinaan dan
pengembangan aparatur3. Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa
4. Peningkatan sumber daya aparatur
1. Lembaga Diklat belum mampu melayani kebutuhan diklat SKPD dan Kabupaten/Kota untuk diklat teknis dan fungsional
2. Sarana seperti listrik dan air belum berjalan maksimal
3. Dukungan dana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang proposional
1. Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat masih kurang
2. Adanya fluktuasi pendanaan dari Pemerintah Provinsi
3. Adanya lembaga diklat lain yang lebih tinggi akreditasinya
4. Sering terjadinya perubahan kebijakan/peraturan keuangan
1. Prasarana berupa bangunan diklat tersedia
2. Peralatan teknologi informasi tersedia
3. Lembaga Diklat yang terakreditasi
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan, sering dihadapkan pada
kesenjangan-kesenjangan pelayanan yang sangat mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Ada beberapa faktor yang
59
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah daerah, dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.3.Permasalahan Pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD
Sebagai FaktorPenghambat Pendorong
1 MISI 2:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung di atas rata-rata
2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
4. Meningkatnya kemandirian usaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja
1. Disiplin dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masih rendah
2. Belum tersedianya tenaga khusus Teknologi Informasi (TI)
3. Koordinasi Satker Diklat kabupaten/kota masih lemah
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. Pendelegasian tugas dan wewenang tidak pada tempatnya
1. Sarana pendukung/peralatan dalam pelaksanaan tupoksi memadai
MISI 5 :1. Terciptanya sistem
reformasi birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan , akuntabel dan efisien
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah
3. Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa
1. Lembaga Diklat belum mampu melayani kebutuhan diklat SKPD dan Kabupaten/Kota untuk diklat teknis dan fungsional
2. Sarana seperti listrik dan air belum berjalan maksimal
3. Dukungan dana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang proposional
1. Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat masih kurang
2. Adanya fluktuasi pendanaan dari Pemerintah Provinsi
3. Adanya lembaga diklat lain yang lebih tinggi akreditasinya
4. Sering terjadinya perubahan kebijakan/peraturan keuangan
1. Prasarana berupa bangunan diklat tersedia
2. Peralatan teknologi informasi tersedia
3. Lembaga Diklat yang terakreditasi
60
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan
adanya Detail Engineering Design (DED) pembangunan Badan Pendidikan dan
Pelatihan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ada banyak faktor yang
mempengaruhi pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dilihat dari gambaran pelayanan badan, di bawah ini :
1. Kekuatan
a. Sarana pendukung dalam pelaksanaan tupoksi memadai
b. Prasarana berupa bangunan diklat tersedia
c. Sarana teknologi Informasi tersedia
d. Lembaga Diklat terakreditasi.
2. Kelemahan
a. Disiplin dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
masih rendah
b. Belum tersedianya tenaga khusus Teknologi Informasi (TI)
c. Koordinasi Satker Diklat kabupaten/kota masih lemah
d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
e. Lembaga Diklat belum mampu melayani kebutuhan diklat SKPD dan
Kabupaten/Kota untuk diklat teknis fungsional
f. Sarana seperti listrik dan air belum berjalan maksimal.
61
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
3. Peluang
a. Pengakuan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonsia (LAN-RI)
tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. Adanya kerjasama dengan lembaga kementerian di tingkat pusat;
c. Peluang dalam pengembangan prasarana kediklatan dengan tersedianya
lahan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
d. Pemanfaatan teknologi informasi;
e. Terjalinnya kerjasama kediklatan antar Badan Diklat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan lembaga diklat kabupaten/kota.
4. Tantangan
a. Kurangnya apresiasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terhadap penyelenggaraan diklat;
b. Kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan kediklatan belum mendukung;
c. Motivasi pegawai rendah untuk mengikuti diklat;
d. Adanya Pusdiklat dari berbagai lembaga kementerian.
62
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4.1.1. VISI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017,
adalah:
“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju,
Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui
pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.
Setidaknya ada enam makna terhadap penyataan visi tersebut yang
dijelaskan sebagai berikut:
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang
terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di
dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat
bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui
kerjasama pengembangan ekonomi.
3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya
setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di
negara- negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan
ketatapemerintahan yang baik (good governance).
63
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
4. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan
dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan,
pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan
agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan
industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil
produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki
kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang
sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan
pembangunan dan pertumbuhan sentra- sentra ekonomi, wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan
dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
5. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh
pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya
keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antar level pemerintahan
melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang
memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi
yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi
segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Bangka Belitung.
Melihat Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2012-2017, Badan
Pendidikan dan Pelatihan sebagai Institusi pendukung utama yang bertugas
mengembangkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsunya memiliki Visi Sebagai Berikut :
64
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
“Menjadi Badan pendidikan dan pelatihan yang Mandiri, dan Profesional
dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berstandar Nasional dan
Berwawasan Global”.
4.1.2. MISI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi
pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu:
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan
kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra
pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/
kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan
keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif
masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri
dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata
ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi,
sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta
melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-
lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis
sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan
65
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan
wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing
daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka
menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean
government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi
dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah
yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.
Mempelajari Misi gubernur dan wakil Gubernur terpilih 2012-2017, dimana
dalam pencacahanya bahwa Badan Pendidikan dan Peletihan mengemban misi 2
dan misi 5 yaitu :
Misi 2 :
“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif
masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan
pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.”
Misi 5 :
”Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean
government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi
dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang
berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.”
66
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Maka Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ditetapkan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terstandar.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan
mutu layanan yang berstandar nasional
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Lembaga menuju
insan yang profesional dan berwawasan global
4. Meningkatkan mutu sarana dan Prasarana Kediklatan
5. Menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan Kediklatan Satu Pintu yang
Bermutu
Tujuan dari misi Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah:
1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlaq
mulia, memiliki kemampuan professional;
2. Menghasilkan sarana dan prasaran kediklatan yang terstandar nasional
dalam rangka layanan kediklatan yang bermutu;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Internal
Badan pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi tututan mutu layanan
kediklatan.
Sasaran Mutu dari Misi Pendidikan dan Pelatihan adalah:
1. Sarana dan Prsarana Kediklatan yang bermutu dan terstandar Nasional
2. Kerjasama antar lembaga menuju Diklat Satu Pintu.
67
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
3. Peningkatan Mutu Lulusan yang Mandiri dan Profesional dan berwawasan
Global
4. Memiliki jurnal terakreditasi di tahun 2015.
4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan
diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu
tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari
masing-masing misi.
Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh
karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Adapun tujuan dan sasaran dari misi Badan Pendidikan dan Pelatihan
digambarkan pada tabel berikut :
MISI TUJUAN SASARAN
I. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang terstandar
1 Mewujudkan peningkatan Penyelenggaraan diklat baik penjenjangan maupun teknis fungsional yang bermutu dan terstandar nasional
1 Menguatnya kapasitas internal lembaga
2 Mewujudkan Penyelenggaraan diklat yang menghasilkan lulusan yang mandiri dan profesional
2 Berkembangnya jenis dan jenjang kediklatan yang diakui dan terstandar
68
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
II. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar nasional
1 Memberdayakan Sumber Daya manusia Internal Lembaga melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme
1 Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang bermutu dan diakui.
2 Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dan profesional dan berwawasan global.
2 Peningkatan peranserta berbagai stakeholders dalam mendukung kemandirian Badan Diklat
3 Terpenuhinya sarana dan prasarana kediklatan yang bermutu dan terstandar.
III. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Lembaga menuju insan yang profesional dan berwawasan global
1 Meningkatakan SDM internal secara kualitas dan Kuantitas
1 Tertingkatkanya kualitas lulusan diklat
2 Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan Kediklatan
2 Terwujudnya Kemitraan dengan stakeholder dan SKPD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalm program Diklat Satu Pintu
IV. Meningkatkan mutu sarana dan Prasarana Kediklatan
1 Melanjutkan pengembangan sarana dan Prasarana penunjang Kediklatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya
kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang kediklatan seperti Ruang Kelas, Ruang Disusi, Perpustakaan, Asrama, air bersih dan sanitasi serta pos keamanan dan dan Papan Informasi
1 Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kediklatan
2 Mendorong pengembangan Jenis dan Jenjang Kediklatan
2 Berkembangnya jenis dan jenjang Diklat baik teknis Fungsional dan
69
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
potensial yang memiliki nilai strategis
penjenjangan serta memilki nilai strategis
V. Menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan Kediklatan Satu Pintu yang Bermutu
1 Menciptakan kemitraan yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan dengan SKPD terkait menuju Diklat Satu Pintu.
1 Terciptanya sistem Kediklatan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien menuju Diklat Satu Pintu
2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan pengguna atas layanan-layanan Kediklatan
Berikut tujuan, sasaran dan indikator kinerja pelayanan jangka menengah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
ditampilkan pada tabel di bawah ini.
70
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 4.1.Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pendidikan dan PelatihanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja Pada Tahun Ke-1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, memiliki kemampuan professional serta menghasilkan sarana dan prasaran kediklatan yang terstandar nasional dalam rangka layanan kediklatan yang bermutu
Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang terstandar nasional
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan golongan II dan III
- 49 125 125 -
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV dan III
160 160 160 160 160
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional
370 370 370 370 370
71
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendidikan dan PelatihanAdapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan visi dan misi
lembaga lima tahun mendatang, antara lain :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang terstandar.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu
layanan yang terstandar nasional.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Lembaga menuju
insan yang profesional dan berwawasan global.
4. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kediklatan.
5. Menjalin konektifitas antar SKPD dalam layanan kediklatan Satu Pintu yang
bermutu.
Sedangkan kebijakan mutu Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan tekad
memberikan pelayanan kediklatan yang berkualitas, inovatif dan berkesinambungan
untuk pelanggan, yakni :
1. Memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan pelanggan.
2. Menyiapkan aparatur yang kompeten melalui kediklatan.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola diklat yang
profesional.
4. Menyediakan program dan kegiatan guna menopang terselenggaranya diklat
yang berkualitas.
5. Meningkatkan profesionalisme Widyaiswara.
6. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
pembelajaran.
7. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan diklat yang professional.
8. Meningkatkan kerjasama di bidang kediklatan dengan unit kerja terkait.
9. Menoptimalkan penggunaan teknologi informasi pada kegiatan kediklatan.
10.Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pada kegiatan kediklatan.
72
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam mewujudkan visi dan misi lima tahun mendatang telah merumuskan dan
merencanakan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif pada tabel di bawah ini.
73
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel. 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Pendidikan dan PelatihanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
(000)
Tujuan SasaranIndikator Sasaran
Klp Sasaran
Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pd Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
Kerja SKPD
Penanggungjawa
b
Lokasi2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pd akhir periode
renstra
Target
RpTarget
RpTarg
etRp
Target
RpTarg
etRp
Target
Rp
Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan administrasi perkantoran
Terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang baik
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang benar dan baik
Dokumen
Program Administrasi Perkantoran
Kegiatan:1. Penyediaan
jasa surat menyurat
Outcome:Terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang benar, baik dan professional
Output:Meningkatkan pelayanan surat menyurat yang benar
12
9.500
12
10.925
12
12.563
12
14.448
12
16.615 60 64.051
Badiklat P Pinang
Dokumen 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output :Meningkatkan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 369.200 12 424.580 12 488.267 12 561.507 12 564.733 60 2.408.287 Badiklat P Pinang
Dokumen 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output:Meningkatkan jasa pengelolaan administrasi dan keuangan
12 754.200 12 867.330 12 997.429 12 1.147.043 12 1.319.100 60 5.085.102 Badiklat P Pinang
Dokumen 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Output:Meningkatkan jasa pelayanan dan penyediaan kebesihan kantor
12 55.200 12 63.480 12 73.002 12 83.925 12 96.545 60 372.152 Badiklat P Pinang
Dokumen 5. Penyediaan alat tulis kantor
Output:Meningkatkan pelayanan tugas rutin aparatur
12 153.963 12 177.057 12 203.616 12 234.158 12 269.282 60 1.038.076 Badiklat P Pinang
Dokumen 6. Penyediaan barang cetakan dan
Output:Meningkatkan pelayanan penyediaan
12 71.410 12 80.971 12 93.117 12 107.084 12 123.147 60 1.114.729 Badiklat P Pinang
74
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Dokumen 7. Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Output:Meningkatnya penerangan dilingkungan badan diklat
12 112.400 12 129.260 12 148.649 12 170.946 12 196.588 60 757.843 Badiklat P Pinang
Dokumen 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Output:Tersedianya sarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor
12 49.200 12 56.580 12 65.067 12 74.827 12 86.051 60 331.725 Badiklat P Pinang
Dokumen 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output:Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 18.948 12 21.790 12 25.058 12 28.817 12 33.140 60 127.753 Badiklat P Pinang
Dokumen 10. Penyediaan makanan dan minuman pegawai
Output:Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai
12 55.000 12 63.750 12 72.737 12 83.648 12 96.195 60 371.330 Badiklat P Pinang
Orang 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Output:Meningkatnya tugas dan fungsi badan diklat
12 404.200 12 464.830 12 534.554 12 614.737 12 706.948 60 2.725.269 Badiklat P Pinang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kediklatan
Terwujudnya sarana dan prasarana kediklatan yang baik
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kediklatan
Dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:1. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Outcome:Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang diklat
Output:Terpeliharanya dan terawatnya bangunan gedung kantor
12 624.200 12 717.830 12 825.504 12 949.330 12 949.330 60 4.066.194
Badiklat P Pinang
Dokumen 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output:Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas/operasional
12 279.340 12 321.241 12 369.427 12 424.841 12 488.567 60 1.883.416 Badiklat P Pinang
75
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Dokumen 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Output:Terpeliharanya dan terawatnya peralatan gedung kantor
12 162.200 12 186.530 12 214.509 12 246.685 12 283.688 60 1.093.612 Badiklat P Pinang
Dokumen 4. Pengadaan bangunan gedung kantor baru
Output:Tersedianya bangunan kantor baru penunjang pembelajaran
- - 1 1.051.300 1 1.208.955 1 1.390.344 1 1.498.896 4 5.149.495 Badiklat P Pinang
Dokumen 5. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Output:Meningkatnya produktivitas kerja dan kelancaran tugas
1 1.872.650 - - - - - - - - 1 1.872.650 Badiklat P Pinang
Dokumen 6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output:Meningkatnya sarana pendukung pembelajaran dan gedung kantor
1 792.760 1 911.674 1 1.048.425 1 1.205.688 1 1.386.542 5 5.345.089 Badiklat P Pinang
Dokumen 7. Pengadaan peralatan gedung kantor
Output:Tersedianya peralatan pendukung pembelajaran dan kebutuhan kantor
1 100.400 1 644.000 1 740.600 1 851.690 1 979.443 5 3.316.133 Badiklat P Pinang
Dokumen 8. Pengadaan meublair
Output:Tersedianya sarana meublair pendukung pembelajaran dan kebutuhan kantor
- - 1 400.000 1 400.000 1 529.000 1 529.000 4 1.858.000 Badiklat P Pinang
Meningkatkan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas
Terpenuhinya persyaratan disiplin aparatur pemerintah
Meningkatnya disiplin aparatur badiklat
set
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan:1. Pengadaan
pakaian dinas beserta kelengkapannya
Outcome:Meningkatnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
Output:Meningkatnya disiplin aparatur Badiklat dalam menjalankan tugas dan fungsi
- - 100 177.416 - - 100 234.632 - - 200 412.048
Badiklat P Pinang
76
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional
Terwujudnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional
orang
Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan :1. Diklat
kepemimpinan tingkat III
Outcome:Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah yang professional
Output:Terwujudnya aparatur yang professional untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural
80 1.500.000 80 2.000.000 80 2.000.000 80 2.000.000 80 2.000.000400 9.500.000
Badiklat P Pinang
orang 2. Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Output:Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Badiklat yang berkualitas dan profesional
55 438.700 55 504.505 55 580.180 55 667.207 55 767.289 275 2.957.881 Badiklat P Pinang
orang 3. Diklat kepemimpinan tingkat IV
Output:Terwujudnya aparatur yang professional untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural
80 1.600.000 80 2.000.000 80 2.000.000 80 2.000.000 80 2.000.000 400 9.600.000 Badiklat P Pinang
orang 4. Diklat prajabatan golongan III
Output:Terwujudnya calon PNS yang memiliki kompetensi tentang system penyelenggaraan pemerintahan Negara bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai
155 2.480.000 175 2.800.000 160 2.560.000 175 2.800.000 165 2.640.000 830 13.280.000 Badiklat P Pinang
77
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
PNSorang 5. Diklat
prajabatan golongan II dan I
Output:Terwujudnya calon PNS yang memiliki kompetensi dasar dalam menjalankan tugas secara profesional
175 2.800.000 175 2.800.000 160 2.560.000 175 2.800.000 165 2.640.000 850 13.600.000 Badiklat P Pinang
orang 6. Bintek bahasa inggris untuk diklat PIM III,IV,II dan I
Output:Meningkatnya kualitas karakter kepemimpinan yang diindikasikan dengan kemampuan pengelolaan kualitas diri, khususnya kemampuan bahasa inggris
180 360.000 190 380.000 160 320.000 100 200.000 170 340.000 800 1.600.000 Badiklat P Pinang
orang 7. Rapat koordinasi pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah kabupaten/kota
Output:Terciptanya kesamaan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakan tugas pemerintahan
40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 40 40.000 200 200.000 Badiklat P Pinang
orang 8. Penyusunan lapaoran pertanggungjawaban APBD
Output:Mewujudkan aparatur yang memahami dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBD
40 115.000 - - 40 115.000 - - 40 115.000 120 345.000 Badiklat P Pinang
orang 9. Diklat teknis pengelolaan barang dan jasa pemerintah
Output:Mewujudkan aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perpres No. 54 tahun 2010
40 115.000 40 120.000 40 125.000 40 130.000 40 140.000 200 630.000 Badiklat P Pinang
orang 10. Diklat pengembangan kepribadian
Output:Mewujudkan aparatur
40 115.000 - - 40 125.000 40 130.000 40 135.000 160 505.000 Badiklat P Pinang
78
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
SDM aparatur pemerintah yang memiliki dinamika pola piker yang lebih berkembang
orang 11. Diklat peningkatan kapasitas camat
Output:Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan para camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah
40 150.000 - - 40 165.000 - - - - 80 315.000 Badiklat P Pinang
orang 12. Diklat bendahara pengeluaran
Output:Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah
40 115.000 40 120.000 40 125.000 40 130.000 40 140.000 200 630.000 Badiklat P Pinang
orang 13. Diklat bendahara penerimaan
Output:Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah
40 115.000 40 120.000 40 125.000 40 130.000 40 140.000 200 630.000 Badiklat P Pinang
orang 14. Diklat teknis pengelola barang daerah
Output:Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bendahara barang/pengurus barang tentang managemen barang asset daerah
40 115.000 - - 40 125.000 - - 40 140.000 120 380.000 Badiklat P Pinang
orang 15. Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Output:Terpenuhinya persyaratan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010
100 25.000 100 26.000 100 27.000 100 28.000 100 29.000 500 135.000 Badiklat P Pinang
orang 16. Diklat Managemen of Training (MOT)
Output:Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan diklat dalam menyusun informasi kediklatan
30 115.000 30 120.000 30 125.000 30 130.000 30 135.000 150 625.000 Badiklat P Pinang
orang 17. Diklat Training Officer Course (TOC)
Output:Terwujudnya pengelola diklat
30 115.000 30 120.000 30 125.000 30 130.000 30 135.000 150 625.000 Badiklat P Pinang
79
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
yang professional oleh aparatur diklat
orang 18. Diklat Calon Widyaiswara
Output:Terwujudnya widyaiswara yang tepat mutu/kualitas sesuai dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk jabatan fungsional widyaiswara
40 115.000 40 120.000 40 125.000 40 130.000 40 140.000 200 630.000 Badiklat P Pinang
orang 19. Diklat penyusunan produk-produk hokum (legal drafting)
Output:Meningkatkan pengetahuan dan wawasan PNS dalam penyusunan peraturan daerah
40 120.000 - - - - 40 130.000 40 140.000 120 390.000 Badiklat P Pinang
orang 20. Diklat emotional spiritual quontiens (ESQ)
Output:Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur pemerintah
100 250.000 100 250.000 100 250.000 100 250.000 100 250.000 500 1.250.000 Badiklat P Pinang
orang 21. Diklat penyusunan APB Desa
Output:Meningkatnypea ngelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara profesional
40 165.000 - - 40 175.000 - - 40 185.000 120 525.000 Badiklat P Pinang
orang 22. Diklat teknis penyusunan LAKIP
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah
- - 40 115.000 - - 40 120.000 - - 80 135.000 Badiklat P Pinang
orang 23. Diklat penyelenggaraan pelayanan terpadu
Output:Terlayaninya diklat aparatur pemerintah secara terpadu dan profesional
40 120.000 - - - - - - 40 135.000 80 255.000 Badiklat P Pinang
orang 24. Diklat kerjasama antar daaerah
Output:Meningkatnya kompetensi
- - - - 40 165.000 40 175.000 - - 80 340.000 Badiklat P Pinang
80
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
aparatur dalam hubungan pemerintahan antar daerah
orang 25. Diklat pajak dan retribusi daerah
Output:Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- - 40 115.000 40 125.000 - - 40 140.000 120 380.000 Badiklat P Pinang
Meningkatkan kemampuan dalam pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai dengan prosedur yang berlaku
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas
Meningkatnya kemampuan dalam pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai dengan prosedur yang berlaku
Dokumen
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan:1. Kajian sistem
dan kualitas materi diklat PNS
Outcome:Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas
Output:Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
50 113.000 - - 50 120.000 - - 50 125.000 150 358.029
Badiklat P Pinang
Orang 2. Pengembangan kediklatan (AKD, penyusunan silabi,penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
Output:Meningkatnya kompetensi aparatur dalam mengembangkan diklat
30 59.591 30 59.591 30 59.591 30 59.591 30 59.591 150 297.955 Badiklat P Pinang
Dokumen 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output:Terpahaminya standar kualifikasi dalam kompetensi sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menganalisa permasalahan dalam kebutuhan program
1 83.110 1 83.110 1 83.110 1 83.110 1 83.110 5 415.550 Badiklat P Pinang
Dokumen 4. Penyusunan profil kediklatan
Output:Memberikan gambaran data dan informasi berkenaan dengan aparatur dan pelayanan Badan Diklat Prov.Kep. Babel
100 37.050 100 42.607 100 48.998 100 56.348 100 64.000 500 248.003 Badiklat P Pinang
81
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Orang 5. Diklat pengembangan kediklatan
Output:Menentukan diklat yang relevan untuk aparatur di lingkungan Prov. Kep. Babel
30 80.211 30 80.211 30 80.211 30 80.211 30 80.211 150 401.055 Badiklat P Pinang
Orang 6. Perencanaan dan penyusunan program kediklatan
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
40 79.871 - - - - 40 79.871 - - 80 159.742 Badiklat P Pinang
Orang 7. Rapat koordinasi teknis penyusunan skala prioritas diklat
Output:Menyamakan persepsi tentang skala prioritas diklat aparatur dilingkungan Prov. Kep. Babel
60 66.930 60 70.000 60 75.000 60 75.000 60 80.000 300 366.930 Badiklat P Pinang
Dokumen 8. Evaluasi kurikulum dan bahan ajar diklat
Output:Tersusunnya dokumen bahan ajar kediklatan hasil evaluasi
1 12.350 1 12.350 1 12.350 1 12.350 1 12.350 5 61.750 Badiklat P Pinang
Dokumen 9. Evaluasi dampak diklat kepemimpinan tingkat IV
Output:Tersusunnya hasil evaluasi dampak diklat aparatur pada setiap SKPD
1 57.920 1 57.920 1 57.920 1 57.920 1 57.920 5 289.600 Badiklat P Pinang
Orang 10. Diklat analisis kebutuhan diklat (AKD)
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menentukan skala prioritas diklat
- - 40 59.591 - - 40 65.000 40 65.000 120 189.591 Badiklat P Pinang
Dokumen 11. Diklat penelitian kediklatan
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penelitian pengembangan kediklatan
- - 30 80.000 30 80.000 30 80.000 30 80.000 120 320.000 Badiklat P Pinang
Dokumen 12. Diklat penyusunan kurikulum, silabi dan modul kediklatan
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan kurikulum, silabi
- - - - 40 78.871 - - - - 40 78.871 Badiklat P Pinang
82
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
dan modul kediklatan
Orang 13. Bimtek penyusunan skala prioritas diklat
Output:Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menentukan skala prioritas diklat
- - 40 62.831 - - 40 62.831 - - 80 125.662 Badiklat P Pinang
Meningkatny system pelaporan capaian kinerja dan keuangan di badiklat
Mampu mendukung pencapaian sasaran dengan efejtif dan efisien
Meningkatnya sIstem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Badiklat
Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :1. Penyusunan
anggaran kegiatan berbasis kinerja
Outcome:Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Badiklat
Output:Menghasilkan dokumen tentang informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja
1 55.000 1 57.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 5 292.000
Badiklat P Pinang
KEPALA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SUMINI YULIASTUTI, SE.,MM
NIP. 19581212 200810 2 001
83
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
BAB VIINDIKATOR KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, pada tabel berikut :
84
RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017
Tabel 6.1Indikator Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pd
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pd
akhir perode
RPJMDTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan golongan II dan III
- 49 125 125 - 199
2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV dan III 160 160 160 160 160 800
3 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 370 370 370 370 370 1.850
85