• Home

  • Documents

  • ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan...
19

ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi

  • Upload
    hacong

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 2: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 3: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 4: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 5: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 6: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 7: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 8: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 9: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 10: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 11: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 12: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 13: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 14: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 15: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 16: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 17: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 18: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi
Page 19: ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Didalamnya ditujukan pada ... 8, 9, 10, dan ll. Pasal-pasal tersebut memberi

ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 22, PPH PASAL 23, DAN PPN

ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 22, PPH PASAL 23, DAN PPN

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Documents
Form SPT Masa PPH Pasal 21 Dan Pasal 26.xls

Form SPT Masa PPH Pasal 21 Dan Pasal 26.xls

Documents
ejournal.uwks.ac.id · in distribution), dan biasa Reducer, yaitu penganut teori reduktif. disebut dengan teori Muladi dan Barda Nawawi Arief distributive yang ber- dalam bukunya

ejournal.uwks.ac.id · in distribution), dan biasa Reducer, yaitu penganut teori reduktif. disebut dengan teori Muladi dan Barda Nawawi Arief distributive yang ber- dalam bukunya

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG ......Hubungan Industrial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG ......Hubungan Industrial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

Documents
Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

Documents
Pedoman Pasal 47 Tentang Tindakan - KPPU · dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang

Pedoman Pasal 47 Tentang Tindakan - KPPU · dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INQONESIA SALIN ANpphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/.../document/... · Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INQONESIA SALIN ANpphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/.../document/... · Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal

Documents
PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

Documents
TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Documents
PASAL 25 PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI PASAL 18 … · JAMINAN PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN ... macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam

PASAL 25 PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI PASAL 18 … · JAMINAN PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN ... macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam

Documents
PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

Documents
Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

Documents
DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

Documents
ejournal.uwks.ac.id · dan asas kewajiban umum kepolisian, ... harus berjenjang dan berlanjut. ... dalam sistem peradilan pidana; KUHAP, Departemen Kehakiman

ejournal.uwks.ac.id · dan asas kewajiban umum kepolisian, ... harus berjenjang dan berlanjut. ... dalam sistem peradilan pidana; KUHAP, Departemen Kehakiman

Documents
ejournal.uwks.ac.id · sistim peradilan dan advokasi. ... Interaksi ini nampak pada semu ... bails, contoh : penanganan terhadap

ejournal.uwks.ac.id · sistim peradilan dan advokasi. ... Interaksi ini nampak pada semu ... bails, contoh : penanganan terhadap

Documents
EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP TERHADAP … · 2018. 4. 26. · Skripsi ini membahas tentang efektiviatas Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Penulis menganalisis apakah

EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP TERHADAP … · 2018. 4. 26. · Skripsi ini membahas tentang efektiviatas Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Penulis menganalisis apakah

Documents
LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA - wipo.int · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2 ... ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 sena permintaan

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA - wipo.int · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2 ... ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 sena permintaan

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

Documents
korpritni.orgkorpritni.org/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-TNI-NO.-52-TAHUN... · Pasal 36 PENASIHAT DAN PEMBINA Pasal 37 . Pasal 38 . Pasal 39 MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, DAN RAPAT

korpritni.orgkorpritni.org/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-TNI-NO.-52-TAHUN... · Pasal 36 PENASIHAT DAN PEMBINA Pasal 37 . Pasal 38 . Pasal 39 MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, DAN RAPAT

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

Documents
bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id BUPATI KAB... · Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, ... (APBN) dan APBD secara formal dan material atas penggunaan bantuan

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id BUPATI KAB... · Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, ... (APBN) dan APBD secara formal dan material atas penggunaan bantuan

Documents
Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Education
PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - …mississauga.irect.org/dynamicdata/PASAL-PASALAJ.DORDT.pdf · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - …mississauga.irect.org/dynamicdata/PASAL-PASALAJ.DORDT.pdf · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan

Documents
 · Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

 · Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

Documents
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

Documents
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH … UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH … UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL

Documents