• Home

  • Documents

  • fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH,...
5

fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan
Page 2: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan
Page 3: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan
Page 4: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan
Page 5: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

RANPER KADES - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal

RANPER KADES - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal

Documents
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 … · KOMISI INFORMASI Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 … · KOMISI INFORMASI Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal

Documents
web.pt-medan.go.id...PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 6, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf C. Angka 2. PP 53 Tahun 2010 Pasal 4

web.pt-medan.go.id...PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 6, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf C. Angka 2. PP 53 Tahun 2010 Pasal 4

Documents
2 - mkri.id 12 2016 upload koreksi kumham.pdf · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2, angka 11 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan di

2 - mkri.id 12 2016 upload koreksi kumham.pdf · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2, angka 11 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan di

Documents
Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - dpr.go.id · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - dpr.go.id · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,

Documents
 · bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. (2) ... harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas

 · bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. (2) ... harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas

Documents
Peran Manager PR Dikualifikasikan Sebagai Problem Solving Process fasilitator

Peran Manager PR Dikualifikasikan Sebagai Problem Solving Process fasilitator

Documents
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN … · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta ... Dalam Peraturan Daerah ini

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN … · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta ... Dalam Peraturan Daerah ini

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR … · Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, angka 19 dan angka 25 diubah serta

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR … · Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, angka 19 dan angka 25 diubah serta

Documents
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT · PDF fileKedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT · PDF fileKedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._22_Tahun_2011... · bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka (2)

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._22_Tahun_2011... · bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka (2)

Documents
Batang Tubuh PP 66 -2010 - infokursus.net · Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni

Batang Tubuh PP 66 -2010 - infokursus.net · Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni

Documents
WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN …...angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79, sehingga Pasal 1 ... 34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk

WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN …...angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79, sehingga Pasal 1 ... 34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU - … · Web viewBeberapa Ketentuan dalam pasal 5 angka Romawi I, angka Romawi III dan angka Romawi VI diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU - … · Web viewBeberapa Ketentuan dalam pasal 5 angka Romawi I, angka Romawi III dan angka Romawi VI diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi

Documents
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA … 18...Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 62) diubah sebagai berikut: 2 1. Ketentuan angka 1,angka 2,angka 3,angka 4dan angka 6 Pasal

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA … 18...Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 62) diubah sebagai berikut: 2 1. Ketentuan angka 1,angka 2,angka 3,angka 4dan angka 6 Pasal

Documents
Komisi Informasi Provinsi BantenS A L I N A N...[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal

Komisi Informasi Provinsi BantenS A L I N A N...[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal

Documents
palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus.

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus.

Documents
PUTUSAN Nomor 28/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN … · terhadap UU Perkoperasian yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN … · terhadap UU Perkoperasian yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat

Documents
 · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

 · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi ACEH€¦ · Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 14, angka 17, angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisip 2 (dua) angka

BPK RI Perwakilan Provinsi ACEH€¦ · Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 14, angka 17, angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisip 2 (dua) angka

Documents
CamScanner 07-30-2020 12.38...1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

CamScanner 07-30-2020 12.38...1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Documents
 · Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, huruf b angka 2 diubah, huruf c angka 7 diubah, huruf e diubah, dan huruf f diubah, sehingga

 · Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, huruf b angka 2 diubah, huruf c angka 7 diubah, huruf e diubah, dan huruf f diubah, sehingga

Documents
WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH …...1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH …...1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga

Documents
UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS - SMK Negeri 1 Wanareja...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS - SMK Negeri 1 Wanareja...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Documents
Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

Documents
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Rreferensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-Nomor-10-Tahun... · Pasal 41 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 42 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 45 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Rreferensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-Nomor-10-Tahun... · Pasal 41 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 42 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 45 Cukup jelas

Documents
peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

Documents
gowakab.go.id · Gowa Tahun 2009 Nomor 10). ... Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, ... penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Gowa

gowakab.go.id · Gowa Tahun 2009 Nomor 10). ... Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, ... penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Gowa

Documents
BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201424.pdf · Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 1 Dalam

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201424.pdf · Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 1 Dalam

Documents
JABATAN JENlS HUKUMAN - pn-bandaaceh.go.id filePP No 53 tahun 2012 pasal 7 ayat PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6, pasal 9 angka 6, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008

JABATAN JENlS HUKUMAN - pn-bandaaceh.go.id filePP No 53 tahun 2012 pasal 7 ayat PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6, pasal 9 angka 6, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008

Documents