Upload
eunike-tjhie
View
63
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
1
POKOK BAHASAN
• PENDAHULUAN• OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI• SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI• SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG• CARA MENGHITUNG PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK, D
AN TARIF• FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR• PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN• PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)• PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI• FASILITAS PPN DAN PPnBM• PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SPT MASA PPN DAN
PPnBM• RESTITUSI
2
PENDAHULUAN
• Dasar Hukum• Karakteristik PPN dan PPnBM• Mekanisme PPN dan PPnBM
3
Dasar Hukum
Undang-undang PPN di Indonesia adalah Undang-undang Nonor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (STDTD) Undang-uandang nomor 42 tahun 2009
Perubahan UU PPN 1984
1. Perubahan pertama, pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995
2. Perubahan kedua, pada tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001.
3. Perubahan ketiga, pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.
Meskipun Berkali-kali berubah nama UU tersebut tetap UU PPN 1984
4
PERUBAHAN UU PPN
Undang-Undang No 8 Th 1983
Undang-Undang No 11 Th 1994
Undang-Undang No 18 Th 2000
Undang-Undang No 42 Th 2009
Berlaku sejak1 April 1985
Berlaku sejak1 Januari 1995
Berlaku sejak1 Januari 2001
Berlaku sejak1 April 2010
DASAR HUKUM
UU No.11 Tahun 1994
Mulai berlaku 1 – 1 - 1995
UU No.8Tahun 1983
UU No 42Tahun 2009
Mulai berlaku 1 – 4 - 2010
Ps.III UU ini disebut UU Perubahan UU PPN 1984
Mulai berlaku 1 April 1985
Ps.20
UU ini disebut UU PPN 1984
Ps.II UU ini disebut UU Perubahan
KetigaUU PPN 1984
Perub I
Ps. 1 - 17
Perub III
Ps.1–16C
Nama Tetap 6
PERKEMBANGAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA
PAJAK PEMBANGUNAN I1 Juni 1947
UU No.32/1956
Menjadi Pajak Daerah
PAJAK PEREDARANUU No.12/1950 MULAI BERLAKU 1 JANUARI 1951
PAJAK PENJUALANUU No.18 Drt/1951 Jo. UU No.85/1953MULAI BERLAKU 1 OKTOBER 1951
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIUU No.8/1983 Jo. UU No.11/1994 Jo. UU No.18/2000 Jo. UU No 42/2009
MULAI BERLAKU 1 APRIL 1985
KELEMAHAN UU PPn 1951
1. Menganut dualisme sistem pemungutan pajaka. Bagi WP mampu pembukuan menggunakan self assessment systemb. Bagi WP non pembukuan menggunakan Official assessment system
2. Menganut Tarif Majemuk (Multiple Rate)3. Dalam Pelaksanaannya menimbulkan pengenaan
pajak berganda (bersifat Kumulatif)
REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL 1983
UU PPN 1984
Karakteristik PPN dan PPnBM
1. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung.
2. PPN adalah pajak objektif
3. PPN menggunakan tarif tunggal
4. PPN bersifat Netral
5. PPN bersifat multi stage levy.
6. PPN tidak menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda
7. Metode Perhitungan PPN indirect subtraction method/tax credit method/invoice method
8. PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri
9
PPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNG
PENJUAL
NEGARA
PEMBELIBARANG
PPN
PPN
Penanggung Jawab
Pemikul beban (destinataris)
Pajak
• Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda.
• Dalam hal pembeli sdh membayar harga barang dan PPN kepada Penjual sama halnya dengan Pembeli sudah menyetor PPN ke Kas Negara
• Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, merupakan tanggung jawab Penjual, bukan Pembeli.
Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajakKondisi subjektif subjek pajak tidak relevan
Tidak memperhatikan azas keadilan pemungutan pajak
PPN adalah PAJAK OBJEKTIF
Dampak Regresif (Kesenjangan Beban Pajak)
Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsumen yg mengkonsumsi BKP yg tergolong Mewah
Dikenakan PPnBM disamping PPN
Tarif Tunggal
12
Tarif PPN
10%
0%Ekspor BKP/BKP
TB/JKP
• Impor BKP/BKP TB/JKP• Penyerahan DN• Membangun Sendiri• Penyerahan Aktiva Psl
16D
Dengan PP tarif dinaikkan setinggi2nya 15% atau diturunkan serendah2nya 5%.
PPnBM 10% - 200%
Bersifat Netral
• Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua Faktor yaitu :1. PPN dikenakan atas konsumsi barang
maupun jasa
2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan
13
MULTI STAGE LEVY namun NON KUMULATIF
PABRIKAN
PEDAGANG ECERAN
PEDAGANG BESAR
KONSUMEN
PK = 100.000
PPN = 100.000
PPN 10%100.000
PM = 100.000PK = 130.000
PPN 10%130.000
PM = 130.000PK = 150.000
PPN 10%150.000
PPN = 30.000
PPN = 20.000
KN
KN
KN
BEBAN PAJAK
HARGA JUAL = 1.000.000BKP
BKPHARGA BELI = 1.000.000
NILAI TAMBAH = 300.000
HARGA JUAL = 1.300.000
BKPHARGA BELI = 1.300.000
NILAI TAMBAH = 200.000
HARGA JUAL = 1.500.000
PPN
SISTEM PEMUNGUTAN PPn atas
HARGA BELI
Bhn Baku = 500Bhn Penolong = 300Suku cadang dll = 200 Jumlah = 1.000
BIAYA
Penyusutan = 50Bunga/sewa = 100Gaji / upah = 300 Manajemen = 150Laba usaha = 100Jumlah = 700
HARGA JUAL
1.700
Nilai Tambah = 700 SUBTRACTION METHOD ADDITION METHOD
INDIRECT SUBTRACTION/CREDIT/INVOICE METHOD
Nilai Tambah
Metode Perhitungan PPN
METODE PENGHITUNGAN(Calculation Method)
SUBTRACTION METHOD INDIRECT SUBTRACTION/CREDIT/INVOICE METHOD
ADDITION METHOD
HARGA JUAL = 1.700HARGA BELI = 1.000 DPP = 700 PPN 10% = 70
PENYUSUTAN = 50BUNGA = 20SEWA = 80GAJI/UPAH = 300MANAJEMEN = 150LABA USAHA = 100Jumlah = 700PPN 10% = 70
HARGA JUAL = 1.700PPN = 10% x 1.700 = 170HARGA BELI = 1.000PPN = 10% x 1.000 = 100PPN disetor keKas Negara = 70
PPN ADALAH PAJAK ATASKONSUMSI DALAM NEGERI
DESTINATION PRINCIPLE :
1. Pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi
2. Impor BKP dikenakan PPN
3. Pemfaatan BKP TB dan JKP dikenakan PPN
4. BKP produksi dalam negeri dikonsumsi di dalam negeri, dikenakan PPN
5. Ekspor BKP / BKP TB / JKP tidak dikenakan PPN, namun dengan alasan ekonomi, dikenakan PPN dengan tarif 0 %
DESTINATION PRINCIPLEDan NETRALITAS PPN
PPN
JKP
PPN
BKP TDK BERWUJUD
PPN 0%
JKP BKP TDK BERWUJUD
PPN 0% PPN 0%
BKP
LN
DN
PPN
BKP
BKP/JKP PRODUKSI
DLM NEGERI PPN
PEMANFAATAN
DESTINATION PRINCIPLE
MENYIMPANG DARI DESTINATION
PRINCIPLE
Mekanisme PPN Indonesia
1. Indirect Substraction Method
2. Direct Subtraction Method
3. Self Imposition Method
19
Ringkasan
Indirect Substraction Method
• Mekanisme ini merupakan mekanisme PPN yang bersifat umum
• Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang yang disebut Pajak Keluaran
a. Pada saat PKP membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan (input tax).
b. Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
20
PKP SIAPAPUNBKP/JKP
FAKTUR PAJAK
Harga +PPN
Direct Subtraction Method
• Mekanisme ini merupakan mekanisme PPN yang bersifat khusus
• Metode yang menggunakan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN sebagai pemungut PPN atas transaksi pembayaran yang dilakukan bendaharawan dengan menggunakan dana dari APBN/APBD
21
KAS NEGARAPPN
PKP WAPUBKP/JKP
FP + SSP
Bayar hanya sebesar harga Jual
Self Imposition Method
• Pemungutan PPN yang dilakukan sendiri oleh perusahaan ataupun orang pribadi yang melakukan usaha.
Contoh Impor JKP/BKP tak berwujud oleh PKP dan Bukan PKP, objek PPN pasal 16 C atas kegiatan membangun sendiri dan 16 D.
22
Obat / Alat Kedokteran
140.000.000
SSP a.n.
PT.MEDIKO
PPN= 14.000.000Nilai Impor = 90.000.000
PPN Impor = 9.000.000
Ringkasan Mekanisme PPN
PB FARMASI PT MEDIKO
KemenKES(PEMUNGUT
PPN)
SPT MASA PPN :PENYERAHAN SEBULAN = 240.000.000PAJAK KELUARAN 10% x 240.000.000 = 24.000.000PK DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN = 14.000.000PK DIPUNGUT SENDIRI = 10.000.000PAJAK MASUKAN = 9.000.000PPN KURANG BAYAR = 1.000.000
BAHAN BAKU /PEMBANTU
KAS NEGARA
Obat / Alat Kedokteran
100.000.000
FP PPN
10.000.000
100.000.000 + PPN 10.000.000
140.000.000 +
SSP PPN 14.000.000
FP & SSP
PPN 14.000.000
23
24
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 4 , 16C dan 16D
25
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Dalam Pasal 4:1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;2. Impor BKP;3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean; 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean; 6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak
Objek…..Lanj
• Dalam Pasal 16C, yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
• Dalam Pasal 16D, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c
26
27
BARANG KENA PAJAK
(BKP)
Barang Kena Pajak
Barang Berwujud
Barang Tidak Berwujud
Barang Bergerak
Barang Tidak Bergerak
BKP
Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN kecuali UU menetapkan sebaliknya (Ps 4A ayat 2 UU PPN jo ps 1 PP No 144/2000
Dikenakan PPN
28
04/19/2023
Penyerahan BKP :a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
29
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak
Pasal 1A ayat (2)
04/19/2023
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak
Pasal 1A ayat (2)
Bukan Penyerahan:a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
30
Syarat Penyerahan Kena Pajak
1. Barang Berwujud Yang Diserahkan Merupakan Barang Kena Pajak.
2. Barang Tidak Berwujud Yang Diserahkan Merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Penyerahan Dilakukan Di Dalam Daerah Pabean. Dan
4. Penyerahan Dilakukan Dalam Rangka Kegiatan Usaha Atau Pekerjaannya.
5. Dilakukan Oleh Pengusaha Pengusaha Kena Pajak
31
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
• Pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud antara lain atas:1. penyerahan Barang Kena Pajak (Berwujud dan Tidak Berwujud)
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (Pasal 4 ayat (1) huruf a).
2. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (Pasal 4 ayat (1) huruf d).
3. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 4 ayat (1) huruf g).
32
33
Barang Tidak Kena
Pajak
EKSPORPasal 4 huruf f, g, dan h
Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
Ekspor akan dikenakan PPN apabila yang melakukan ekspor adalah Pengusaha Kena Pajak.
Orang pribadi atau badan yang melakukan ekspor BKP tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha sehingga tidak terikat dengan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Ekspor meliputi BKP, BKP TB dan JKP
04/19/202334
35
Ekspor BKP Tidak berwujud
1.penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2.penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3.pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
36
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
Ekspor BKP Tidak berwujud lanj..
Jasa Kena Pajak
• Pasal 1 angka 5 dan 6 UU PPN 1984. • Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
• Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini
37
Penyerahan Jasa Kena Pajak
• Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
• Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. dan
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
d. Dilakukan oleh PengusahaPengusaha Kena Pajak
• Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
38
Ekspor Jasa Kena Pajak
• Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
• Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
• Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% (nol persen).• Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian
39
Jenis Ekspor Jasa Kena Pajak
• Jasa Maklon• untuk selain Jasa Maklon
– jasa perbaikan dan perawatan.– jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
40
41
Jasa Tidak Kena Pajak
42
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI(Pasal 16C dan PMK-39/PMK.03/2010)
Pasal 16C
• Kegiatan membangun sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
• Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri mulai dikenakan sejak perubahan UU PPN 1984 yang pertama yaitu dalam UU Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995.
43
Pasal 16C
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010
44
Kegiatan Membangun Sendiri
• Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
• Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
c. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
• Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
• Dasar Pengenaan Pajak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
• Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan. 45
Kegiatan Membangun Sendiri
• Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
• Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
• Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN.
• PPN perbulan sebesar 10%x 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.
• PPN terutang wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
46
Tanggung Renteng
• Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.
• Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang.
48
Pasal 16C dan PMK-39/PMK.03/2010
1 April 2010 luas 200m2 atau lebih
300m2/ lebih
Paling lambat Akhir Bulan berikut
Contoh Perhitungan
Pada bulan Juli 2010, PT Fathiyyah Trading, PKP yang bergerak di bidang perdagangan, membangun sebuah gedung untuk gudang dengan luas 400 m2. Pembangunan dilakukan dengan jasa tukang dan mandor serta diawasi sendiri dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp650.000.000,00- dengan rincian sebagai berikut:
a. Biaya pembelian/perolehan tanah Rp250.000.000,00-
b. untuk pembelian bahan bangunan adalah Rp275.000.000 (termasuk PPN sebesar Rp25.000.000);
c. untuk upah tukang Rp125.000.000,00-
Jawaban:DPP = 40% x Total Biaya yang dikeluarkan termasuk PPN tetapi tidak termasuk harga perolehan tanah.
= 40% x (Rp650.000.000-Rp250.000.000)
= 40% x Rp400.000.000,-
= Rp160.000.000
PPN = 10% x Rp160.000.000
= Rp16.000.000,-
49
Penyerahan Aktiva Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
(Pasal 16D)
Dikenakan PPN apabila: Aktiva tersebut diperoleh setelah 1 April 1985. Yang melakukan penyerahan (pengalihan) aktiva
adalah Pengusaha Kena Pajak. Kec. atas pengalihan BKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. 50
Syarat Penyerahan Terutang PPN Pasal 16D1. yang melakukan penyerahan atau
pemindahtanganan adalah Pengusaha Kena Pajak;
2. perolehan aktiva tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau sebagai barang dagangan.
3. perolehan aktiva tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan bukan jenis kendaraan sedan dan station wagon.
51
Berhubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha
• Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
• Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. • Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi
syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
• Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
52
Contoh Perhitungan
PT BUDI adalah PKP yang bergerak di bidang industri tekstil, padal 16 Mei 2010 melakukan penjualan aktiva berupa satu unit Truck yang semula untuk mengangkut barang dagangan seharga Rp150.000.000,- kepada PT PEMBELI BARANG BEKAS, Truck ini dibeli pada 17 Juni 2004 dengan harga Rp250.000.000,-.
Jawaban:
PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (Pasal 16D) adalah
10% x Rp150.000.000 = Rp15.000.000
53
54
Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Subjek Pajak
• Dalam Pasal 4, 16C dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui Subjek PPN dikelompokan menjadi dua, yaitu:1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2 Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
55
Subjek Pajak
PKP NON PKP
Pengusaha Menyerahkan
BKP (ps 4 huruf a)
Pengusaha Menyerahkan
JKP(Ps 4 huruf c)
Mengimpor BKP
(Ps 4 huruf b)
PengusahaMenyerahkan
Aktiva tdk untuk dijual
(Ps. 16D)
Memanfaatkan BKP TB/JKP
Dari Luar di dlm daerah Pabean
(Ps. 4 huruf d dan e)
Membangun Sendiri tidak dlmKegiatan Usaha
/PekerjaanPs. 16C
PengusahaMengekspor
BKP, BKP TB & JKP(Ps 4 huruf f,g & h)
56
PENGUSAHA Ps. 1 angka 14
ORANG PRIBADI BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA;- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA
DARI LUAR DAERAH PABEAN.- EKSPOR JASA
57
YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Ps. 1 angka 15
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP
PENGUSAHA
58
04/19/2023
Pengusaha Kecil
• Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun diperbolehkan untuk menjadi PKP
• Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 adalah Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 Sejak 1 April 2010
59
Pengusaha KecilPMK-68/PMK.03/2010
Peredaran BrutoDlm 1 th buku
tidak > Rp 600 jt
Pengusaha Menyerahkan
BKP/JKP
Dalam Bag. Th Buku Peredaran Bruto
> Rp 600 jt
PengusahaKecil
Dapat memilih utk dikukuhkan mjd PKP
Wajib melaksanakan seluruh Kwjbn PKP
Wajib Lapor Usaha utk Dikukuhkan Sbg PKP plg
Lambat Akhir bulan berikutnya
diabaikan
Saat Pengukuhan adalah Awal Bln Berikutnya setelahBatas akhir pelaporan usaha
PKP
60
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pasal 3A ayat (1) dan (2)
61
MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
MEMUNGUT PPN / PPn BM YANG TERUTANG
MENYETORKAN PPN / PPn BM YANG TERUTANG
MELAPORKAN PPN / PPn BM YANG TERUTANG
TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKPW
A
J
I
B
Pengusaha yang melakukan : Penyerahan Barang Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean. Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Ekspor Jasa Kena Pajak
KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
Ps. 3 A ayat (1) dan (2)
62
Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan sebagai PKP
(Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 jo Pasal 2 UU KUP)
Paling lambat sebelumMelakukan penyerahan
BKP/JKP
Pengusaha yg s.d suatu bulan dlm1th bukuMencapai jml peredaran bruto >batas maks
Pengusaha KecilPaling lambat akhir bulan berikutnya
PMK-68/PMK.03/2010
Dapat memilih untukDikukuhkan menjadi PKP
Pengusaha Kecil
Tidak LaporUsaha
Wajib melaksanakan
Seluruh Kewajiban PKP
Denda 2% X DPP Pasal 14 KUP
63
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN :
- BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN
MEMUNGUT
MENYETOR, DAN
MELAPORKAN
PPN
YG
TERUTANG
W
A
J
I
B
KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
Ps. 3A ayat (3)
PENGHITUNGAN & TATA CARANYA DIATUR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
64
Fakt
ur
Paja
kSurat
Setoran
Pajak
SPT Masa PPN
1. M
emun
gut
PPN= 1
0% x
DPP
2. M
enyetor PPN
ke Bank =PK >
PM
3 MPKP
3. Melapor Dengan lampiran SSP ke KPP
Siklus Kewajiban PKPdi bidang PPN setiap bulan
65
66
1. Memungut (jumlah, sarana & cara)
Tarif x DPP
3 MKewajiban
PKP 2. Menyetor
3. Melapor
1. Berapa yang di pungut ?
2. Apa Sarana pemungutan?
3. Bagaimana memungutnya?
Faktur Pajak & Nota Retur
UmumKhusus
1. Berapa yang di hitung? PK # PM2. Sarana, kapan dan cara penyetoran? SSP3. Bagaimana kalau kelebihan bayar? Restitusi/kompensasi
Tata cara Pelaporan SPT PPN 1107
1.
3.
2.
Penjualan/Penyerahan
(1bulan)
Pembelian/Perolehan(1bulan)
Pajak Keluaran (PK)
200
Pajak Masukan (PM)
150
Hasil selisih; KB/LB/N =…..
Fak
tur
paj
ak (
+)
Not
aret
ur
(-)
Fak
tur
paj
ak (
+)
Not
aret
ur
(-)
Cara mudah memahami penghitungan PPN
KB = kurang bayar ; PK> PM LB = Lebih bayar ; PM> PK N = Nihil PK= PM
HUBUNGAN ISTIMEWA
Ps. 2 ayat (1)
68
PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP
DILAKUKAN
HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN
SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR
HARGA PASAR WAJAR
MAKA
DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA
PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA
HUBUNGAN ISTIMEWAPs. 2 ayat (1)
69
HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA DALAM HALPs. 2 ayat (2)
1. FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SEBESAR 25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA LAINNYA, ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU \
LEBIH PADA DUA PENGUSAHA ATAU LEBIH DEMIKAINAN PULA DENGAN HUBUNGAN TERSEBUT
3. FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT DAN/ATAU KESAMPING SATU DERAJAT
2. FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI
HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK
DITEKAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR
YANG DISEBABKAN OLEH :
70
CONTOH FAKTORKEPEMILIKAN / PENYERTAAN
(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
PT A PT D
PT B
PT C
> 25 %
PTL
PTL
PL
PL
> 50 %
> 50 %
PTL
PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG
PENYERTAANLANGSUNG (PL)
71
CONTOH FAKTORPENGUASAAN MANAJEMEN
DAN TEKNOLOGI(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
CONTOH :
- PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT E MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTATE.
- ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGAN ISTIMEWA
APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN
PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP
ADA HUBUNGAN ISTIMEWA
72
CONTOH FAKTORHUBUNGAN KELUARGA
(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
10
KE
SAM
PING
IPAR PKP
10
KE
SAM
PING
10 KE ATAS 10 KE ATAS
AYAH+
IBU
MERTUAPKP
SAUDARAKANDUNG
10 KE BAWAH 10 KE BAWAH
ANAKKANDUNG
ANAKTIRI PKP
SEDARAH SEMENDA
PKP + ISTRI
SEMENDASEDARAH
73
PKP
RINGKASAN PENYERAHAN PPN
SIAPAPUN
SIAPAPUN
NONPKP
PPN
BKP/JKP
BKP/JKP
PPN74
RINGKASAN PENYERAHAN PPN
SIAPAPUNPKP
/NONPKP
NONBKP/NON JKP
PPN
75
76
SAAT DAN TEMPAT
PAJAK TERUTANG
Pasal 11 dan 12 UU PPN 1984
Saat Pajak Terutang
Pajak Terutang Pada Saat
(Ps 11 UU PPN jo Ps 13 PP 143/2000)
Penyerahan BKP
Pada saat Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sblm
penyerahan/pemanfaatan
Penyerahan JKP
Impor BKP
Pemanfaatan BKP TB/JKP dari Luar daerah Pabean, di
dlm daerah Pabean
Ekspor BKP, BKP TB dan JKP
Yang ditetapkan oleh DJP
77
78
Prinsip akrual• artinya terutangnya pajak terjadi pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
• Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini.
79
1. Saat Pembayaran
• Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.
80
2. Saat Lain.
• Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
• Kep-428/PJ./2002 Tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang.
81
3. Saat Pemanfaatan
• Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean.
82
Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.03/2010 Saat dimulainya pemanfaatan BKP TB dan JKP dari Luar daerah Peban di dalam derah pabean adalah:
1) saat BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
2) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
3) saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
4) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.Apabila hal diatas tidak diketahui, saat dimulainya pemanfaatan adalah pada saat tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
04/19/2023
Tempat PPN Terutang(Pasal 12)
a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.b. Tempat kegiatan usaha dilakukan.c. Tempat BKP dimasukkan dalam hal Impor.d. Tempat orang pribadi dan/atau badan terdaftar
sebagai WP dalam hal pemanfaatan BKP Tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e. Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
f. Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
83
Tempat LainSE-27/PJ./2010 joPER-4/PJ./2010
a. Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain.
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha atau tempat lain.
c. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dikukuhkan dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya.
84
Pemusatan PPN Terutang
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
85
Cara Menghitung Pajak, Tarif PPN dan PPnBM
(Pasal 7 dan 8)
dan Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 1 angka 17 UU PPN
86
Cara Menghitung Pajak
• PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
87
Tarif PPN dan PPn BMPasal 7&8 UU PPN 1984
Tarif PPN adalah 10% Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% Dengan Peraturan Pemerintah, tarif
PPN dapat diubah menjadi:- serendah-rendahnya 5% dan - setinggi-tingginya 15%
04/19/2023 8888
Tarif PPnBM adalah 10 %s.d 200% Tarif PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%
Dasar Pengenaan PajakPasal 1 angka 17 UU PPN
Harga Jual
Penggantian
Nilai Impor
Nilai Ekspor
Nilai lain
89
Dasar Pengenaan PajakPasal 1 angka 17
Harga Jual: Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP [tidak termasuk PPN] dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Ps 1 angka 18
Penggantian: nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Ps 1 angka 19
04/19/2023 90
NILAI BERUPA
UANG
SEMUA BIAYA
POTONGAN HARGA
PENGANTIAN
HARGA JUAL
Yang termasuk semua biaya antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, biaya garansi jika tidak
dibayar akan menghambat kelancaran penyerahan BKP atau JKP 90
Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Impor = nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yg dikenakan berdasarkan ketentuan dlm perUU Pabean untuk impor BKP tidak termasuk PPN, Ps 1 angka 20
Nilai Ekspor = Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Ps 1 ang 26
DPP =Nilai yang tercantum dalam dokumen PEB yg difiat muat oleh DJBC
Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
91
Nilai Impor = Cost, Insurance, Dan Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan
• Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
• Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
• Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar
• Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
• Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
• perkiraan harga jual rata-rata
DPP Nilai lain(PMK No-75/PMK.03/2010 Per 1 April 2010)
Nilai Lain ditetapkan: (continued)
• Untuk penyerahan film cerita
• Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara
• Untuk penyerahan produk hasil tembakau
• perkiraan hasil rata-rata per judul film;
• harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
• sebesar harga jual eceran;
• Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
• Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
• harga pasar wajar
• harga pokok penjualan atau harga perolehan;
Nilai Lain ditetapkan: (continued)
Nilai Lain ditetapkan: (continued)
• Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang
• Untuk penyerahan jasa pengiriman paket
• untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
• harga lelang
• 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
• adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Pajak Masukan
Penyerahan jasa yang dilakukan oleh:• Pengusaha biro perjalanan dan biro pariwisata• Penyerahan jasa pegiriman paket
Tidak Dapat Dikreditkan
PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP
96
Bagi PKP yang menyerahkan Jasa tersebut
04/19/2023
PPN
dikenakan atas
DENGAN TARIF
10% x DPP
• Penyerahan BKP/JKP• Impor BKP• Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean • Kegiatan membangun sendiri • Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
EKSPOR BKP/BKP TB /
JKP
DENGAN TARIF
0% x DPP97
Contoh Soal
1. Pada tahun 2011, PT. A membangun gudang untuk penyimpanan dokumen seluas 200 m2. Kegiatan ini diserahkan kepada PT. Adhi Karya selaku PKP Jasa Konstruksi.
2. Restoran Enak tenan yang ada di Hotel Pasti Nyaman menyediakan makanan/minuman kepada peserta lokakarya pajak yang diselenggarakan oleh Pusat Pengambangan Pendidikan XZY.
3. Budi (Pengusaha Katering) menyerahkan jasa Katering.
4. PT Pos Indonesia menyerahkan jasa pengiriman dokumen.
5. PT Total Indonesia adalah Pengusaha Konstruksi, Pada 3 April 2010 membangun ruangan kantornya seluas 400 M2.
6. Ahmad seorang pegawai perusahaan swasta ternama di Jakarta, dia sedang membangun rumah seluas 350 M2 dengan dilakukan sendiri, memakai beberapa tukang dan diawasi sendiri.
7. PT. Suka Ekspor (PKP) mengekspor ke Thailand berupa Beras, Jagung, Sagu, Minyak Kelapa, Gula, dan Kopi Bubuk.
8. Bank BRI menyerahkan jasa anjak piutang kepada nasabahnya.
9 KFC Indonesia memanfaatkan merk dagang KFC Amerika 98
99
FAKTUR PAJAKPasal 1 angka 23 dan Pasal 13
dan
NOTA RETUR
100
FAKTUR PAJAKPs. 1 angka 23
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YGDIBUAT OLEH :
PENYERAHAN BKP/JKP
PKP
KARENA
101
102
FAKTUR PAJAK
Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak (Per Dirjen Nomor PER-10 /PJ/2010 jo PER-67/PJ./2010 )
1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
9. Pemberitahuan impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean;
11. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek;
13. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh Perbankan103
• Pasal 5A UU PPN 1984• PMK-65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang Dikembalikan
• Nota Retur dibuat apabila PKP pembeli mengembalikan BKP/JKP.
• Fungsi Nota Retur Bagi pengembalian BKP mengurangi:• Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama
dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak.
04/19/2023 104
Nota ReturPMK-65/PMK.03/2010
105
Pengkreditan Pajak MasukanPasal 9 UU PPN
106
Pengkreditan Pajak Masukan (PM)(Pasal 9 UU PPN)
• PKP berhak mengkreditkan Pajak Masukan• PM dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang
sama atau Masa Pajak yang tidak sama.• Pengkreditan Masa Tidak Sama (MTS) paling
lambat pada bulan ketiga setelah Masa Pajak berakhir, syarat:
• PM belum dibebankan sebagai biaya• Belum diperiksa, kec. Telah dicatat dlm
pembukuan PKP• Pengkreditan pada Masa Pajak lebih dari
bulan ketiga diperbolehkan dengan mekanisme pembetulan SPT Masa
04/19/2023
107
PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPs. 9 ayat (2), (2a), (2b), (3), (4) dan (4a)
PM DIKREDITKAN DG PKUNTUK MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 (2)
PK > PM PK < PM
SELISIH DIBAYAROLEH PKP
Ps. 9 (3)
SELISIH LB DIKOMPENSASI KE MASA PAJAKBERIKUTNYA
Ps. 9 (4)
BAGI PKP YANG BELUM BERPRODUKSI SHG BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN DAN/ATAU IMPOR BARANG
MODAL DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (2a)
SELISIH LB DAPAT DIRETISTUSI PADA AKHIR THAN BUKU
Ps. 9 (4a)
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
YANG DAPAT MELAKUKAN RESTITUSI SETIAP MASA
a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujudb. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atauf. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a).
109
PAJAK MASUKANPs. 1 angka 24
PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP
PEROLEHAN BKP
PENERIMAAN JKP
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
PEMANFAATAN JKP
IMPOR BKP
LUARDAERAHPABEAN
DARI
KARENA
110
PAJAK KELUARANPs. 1 angka 25
PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP
PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU
EKSPOR JASA KENA PAJAK.
KARENA
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN(PMK -75/KMK.03/2010)
PAJAK MASUKAN YANG BERKENAANDENGAN PENYERAHAN :
JASA BIRO PERJALANAN ATAUJASA BIRO PARIWISATA
JASA PENGIRIMAN PAKET
PM sehub dg penyerahan tersebut diatas tidak dapat dikreditkan karena dalam nilai lain telah diperhitungkan PM atas perolehan BKP/JKP
dalam rangka usaha tersebut diatas
Bagi Customer DAPAT
dikreditkan
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANPs. 9 ayat (8)
PENGELUARAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTUDILAKUKAN PEMERIKSAAN
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK
MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5) ATAU AYAT (9)
ATAU TIDAK MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PEMBELI BARANG KENA PAJAK ATAU PENERIMA JASA KENA PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN dan STATION WAGONKECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
UNTUK :
ATAS
PEROLEHAN BKP SELAIN BARANG MODAL ATAU JKP SEBELUM PKP BERPRODUKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2A)
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANPs. 9 ayat (8)
1. Perolehan BKP dan/atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP contoh pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 3 januari 2010. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 5 januari 2010 dan berlaku surut sejak 3 januari 2010. Pajak masukan sehubungan dengan perolehan BKP atau JKP sebelum 3 januari 2010 tidak dapat dikreditkan
2. Perolehan BKP dan/atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha contoh : PPN yang dibayar kepada pemborong atas pembangunan rumah dinas untuk direksi.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan ; Contoh : PPN yang dibayar kepada bengkel atas perbaikan sedan yang digunakan sebagai mobil dinas direksi.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP ;contoh : PT Ardi mentrasfer royalti kepada perusahaan di Perancis atas pemanfaatan hak menggunakan merek dagang yang dilakukan oleh PT Ardi. Apabila ketika mentransfer royalti tersebut dilakukan sebelum PT Ardi dikukuhkan sebagai PKP, maka PPN yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
5.. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) ;Contoh : Karena ada coretan untuk membetulkan kesalahan tulis dalam Faktur Pajak yang diterima oleh PT Perbawa, maka Faktur Pajak ini tergolong sebagai Faktur Pajak yang cacat sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
6. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6)Contoh : PT Armando yang sudah dikukuhkan sebagai PKP mentransfer fee atas jasa pemasaran yang diterima dari pengusaha di Taiwan. PPN yang terutang dibayar ke bank persepsi menggunakan SSP. Dalam SSP ini PT Armando lupa mencantumkan NPWP-nya, sehingga PPN yang tercantum dalam SSP ini tidak dapat dikreditkan karena tidak mememenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984
Lanjutan…..8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajakContoh : Dalam contoh sub 7) tersebut, dalam hal PT Armando tidak membayar ke kas negara PPN yang terutang, maka PPN tersebut akan ditagih menggunakan surat ketetapan pajak. PPN yang ditagih dengan surat ketetapan pajak ini, tidak dapat dikreditkan oleh PT Armando
9. Perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. (Pasal 16B ayat (3) UU PPN 1984) Contoh : ketika PT sastra selaku PKP penerbit menyerahkan buku pelajaran kepada pembeli dibebaskan dari pengenaan PPN, maka pajak masukan yang terkait tidak dapat dikreditkan.
116
FP 27/12/2007
10. Perolehan BKP Atau JKP Yang Pajak Masukannya Tidak Dilaporkan Dalam SPT Masa PPN, Yang Diketemukan Pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan.
SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH
BERAKHIRNYA MASA PAJAK
PM YANG DAPAT DIKREDITKANTETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK
PADA MASA PAJAK YG SAMAPs. 9 ayat (9)
DAPAT DIKREDITKANPADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
APABILA JANGKA WAKTU
TSB. DILAMPAUI
PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS
SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN
DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
118
C o n t o h P s . 9 ( 9 ) U U P P N 1 9 8 4Pengkreditan Masa Tidak Sama
Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tertanggal 30 November 2006 belum dikreditkan dalam (SPT Masa PPN) Masa Pajak November 2006, dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam (SPT Masa PPN) Masa Pajak Desember 2006 atau Januari 2007, atau yang terakhir Februari 2007.
Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang
bersangkutan. Apabila PKP Pembeli atau Penerima Jasa baru menerima Faktur Pajak ini setelah tanggal 22 Februari 2007, berarti sudah melampaui 3 bulan setelah akhir Masa Pajak November 2006, maka pengreditan tetap dapat dilakukan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN November 2006
120
• Bagi PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN):
• PKP dengan Peredaran Bruto (Omzet) 1 tahun tidak lebih dari 1,8 Miliar
• Sesuai dgn PMK-74/PMK.03/2010 digunakan Norma Sbb:- Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak PM = 70% x Pajak Keluaran Kurang Bayar 3%- Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak PM = 60% x Pajak Keluaran Kurang Bayar 4 %
• Pajak Keluaran (PK) = 10% x Dasar Pengenaan Pajak • Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Peredaran
Usaha
04/19/2023
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKANBAGI PKP YG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA
JUMLAH TERTENTU (Deemed Pajak Masukan)(Ps. 9(7) UU PPN 1984 Jo PMK-74 /PMK.03/2010)
BESARNYA PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP YG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA
JUMLAH TERTENTU DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Ps. 9(7) UU PPN 1984 Jo PMK-74/PMK.03/2010)
PKP
MENGGUNAKANNORMA
PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO
PEDOMANPENGKREDITRANPAJAK MASUKAN(78/KMK.03/2010)
PM =70% X PK(Utk. Penyerahan BKP)
PM =60% X PK(Utk. Penyerahan JKP)
TIDAKMENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGANPENGHASILAN
NETTO
PEDOMAN PENGKREDITAN PM
TIDAK BERLAKU
MEKANISME BIASA
PK - PM
122
BESARNYA PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA TERTENTU DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Ps. 9(7a) UU PPN 1984 Jo PMK-79/PMK.03/2010)
Bagi PKP kegiatan tertentu yang melakukan penyerahan:a. Kendaraan Bermotor Bekas secara eceran;b. Emas Perhiasan secara eceran
Sesuai dgn PMK-78/PMK.03/2010 digunakan Pedoman Pengkreditam PM adalah Sbb:- Untuk Penyerahan Kedaraan Bermotor Bekas PM = 90% x Pajak Keluaran Kurang Bayar 1%- Untuk penyerahan Emas Perhiasan PM = 80% x Pajak Keluaran Kurang Bayar 2%
Pajak Keluaran (PK) = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Peredaran
Usaha
PMK-78/PMK.03/2010 TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGANPENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN
PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.
123
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:
124
1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari: a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,
sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Pengkreditan PM pada saat Perolehan BKP/JKP
PKP yang melakukan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak & tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:
P = PM x Zdengan ketentuan:P jumlah PM yang dapat dikreditkan;PM jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP;Z persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang
Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.
3. Muatan Pasal
Dilakukan setiap tahun (sesuai masa manfaat), diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, dg rumus:
a. P’ = (PM/T) x Z’, u/ BKP & JKP yang masa manfaatnya > 1 tahun.
b. P’ = PM x Z’, u/ BKP & JKP yang masa manfaatnya < 1 tahun.dengan ketentuan:P’ adalah jumlah PM yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;PM adalah jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP.T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut:
- untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;- untuk BKP, selain tanah dan bangunan, dan JKP adalah 4 (empat) tahun;
Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;
Penghitungan Kembali Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
KETENTUAN PENTING
127
Pasal 5
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.
Pasal 6
Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak perlu dilakukan dalam hal masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a telah berakhir.
Contoh Penghitungan
PKP bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung.
APRIL 2011• April 2011, PKP membeli truk dengan harga Rp200
juta (PPN Rp20 juta). • Masa manfaat truk sebenarnya 5 tahun, tetapi untuk
tujuan penghitungan PM berdasarkan PMK ini ditetapkan 4 tahun.
• Diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan adalah 70%.
• PM yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2011: Rp20 juta x 70% = Rp14 juta Cont.
Contoh Penghitungan (Thn ke-I)
MARET 2012• Total peredaran usaha tahun 2011 : Rp100 miliar, terdiri dari penjualan jagung :
Rp40 miliar dan penjualan minyak jagung : Rp60 miliar.• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama
tahun buku 2011 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2012 adalah:
Rp60 miliar x Rp20 juta = Rp3 juta
Rp100 miliar 4• PM atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai
masa manfaat truk tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar Rp3,5 juta – Rp3 juta = Rp500 ribu
• Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat truk berakhir.
Cont.
Contoh Penghitungan (Thn ke-II)
MARET 2013• Total peredaran usaha tahun 2012 : Rp100 miliar, terdiri dari
penjualan jagung : Rp10 miliar dan penjualan minyak jagung : Rp90 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama tahun buku 2012 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2013 adalah:Rp90 miliar x Rp20 juta = Rp4,5 jutaRp100 miliar 4
• PM atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (menambah PM untuk Masa Pajak Maret 2013) adalah sebesar Rp4,5 juta – Rp3,5 juta = Rp1 juta
Cont.
MARET 2014• Total peredaran usaha tahun 2013 : Rp100 miliar, terdiri dari penjualan jagung :
Rp30 miliar dan penjualan minyak jagung : Rp70 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama tahun buku 2013 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2014 adalah:
Rp70 miliar x Rp20 juta = Rp3,5 juta
Rp100 miliar 4
• PM atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali adalah:
Rp3,5 juta – Rp3,5 juta = Rp 0
Contoh Penghitungan (Thn ke-III)
Cont.
Contoh Penghitungan (Thn ke-IV)MARET 2015• Total peredaran usaha tahun 2014 : Rp100 miliar, terdiri dari penjualan jagung :
Rp50 miliar dan penjualan minyak jagung : Rp50 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah:
Rp50 miliar x Rp20 juta = Rp2,5 juta
Rp100 miliar 4
• PM atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2015) adalah sebesar Rp3,5 juta – Rp2,5 juta = Rp 1 juta
• Penghitungan PM sebagaimana perhitungan di atas tidak perlu lagi dilakukan pada tahun 2016.
Pedoman Penghitungan PM yang lain
Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan PMK ini tidak berlaku bagi PKP yang telah ditetapkan untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) UU PPN.
135
PEMUNGUT PPNPs. 1 angka 27
YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN
MEMUNGUT
MELAPORKAN
MENYETOR
PAJAK YG TERUTANGOLEH PKP ATAS
PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
UNTUK
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;- BADAN;- INSTANSI PEMERINTAH.
136
Pemungut PPN(Pasal 16A UU PPN)
• Pemungut (Wapu PPN) menurut KMK Nomor 563/KMK.03/2003 adalah:- Bendaharawan pemerintah (pusat/Daerah);- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Sejak 1 Januari 2004
• Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas selaku Pemungut PPN menurut PMK 73/PMK.03/2010 yang meliputi Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum lainnya sejak 1 April 2010 (sebelumnya PMK-11/PMK.03/2005)
04/19/2023 136
137
PMK-73/PMK.03/2010
138
Pemungut Tidak memungut PPN
1. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1 juta termasuk PPN/PPnBMbendaharawan&KPPN
2. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 10 juta termasuk PPN/PPnBMKontraktor
3. Pembayaran untuk pembebasan tanah kecuali pembayaran atas penyerahan tanaholeh real estate atau industrial estate;
4. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang dapat fasilitas dibebaskan/tidak dipungut;
5. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina;
6. Pembayaran atas rekening telepon kepada PT. Telkom atau perusahaan telekomunikasi lainnya;
7. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
8. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN.
04/19/2023 138
Mekanisme Pemungutan
139
• Saat pajak terutang adalah saat pembayaran• Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN termasuk
Jumlah pajak Terutang• Pada saat PKP rekanan mengajukan Tagihan, wajib membuat FP dan SSP,
dengan ketentuan: 1. FP disi dengan lengkap rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
- lembar ke-1 untuk bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai pemungut PPN - lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
- lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPKN 2. SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainya
tidak perlu diisi• FP dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoranPPN dan PPnBM• Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran (bukan saat
penyerahan)• Penyetoran pajak yang dipungut ke Kas Negara:
- KPKN saat pencatatan penyetoran PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayarn oleh KPKN kepada PKP rekanan- Bendaharawan wajib menyetor ke Kas Negara PPN dan PPn BM yang telah dipungut paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah bulan dlakukanpembayarn atas Tagihan.
• Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor:-Bendaharawan ke KPP tempat terdaftar paling lambat 20 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas Tagihan dengan menggunakan SPT 1107 Pemungut- KPKN melaporkan pemungutannya setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 FP yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada kepala KPP dengan Surat Pengantar.
140
Kasus
• PT Sehat Selalu pada tanggal 10 Januari 2010 menyerahkan sejumlah sepatu kepada Depdiknas dengan harga kontrak termasuk PPN Rp 220.000.000,-. Surat Tagihan disampaikan pada tanggal 15 Januari 2010 sedangkan pembayaran diterima pada tanggal 18 Januari 2010. Kapan FP dibuat dan dilaporkan?
04/19/2023
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(PPnBM)
141
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Pasal 5,8 dan 10 UU PPN)
Karakteristik PPn BM : pungutan tambahan disamping PPN; dipungut hanya satu kali yaitu pada
– saat impor BKP atau – penyerahan BKP oleh Pabrikan;
Yang Tergolong Mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN; Meskipun demikian, apabila eksportir mengekspor
BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar saat perolehan nya Dapat Diminta Kembali (Pasal 10 ayat 3)
PPn BM yang dibayar menjadi unsur DPP (harga pokok) untuk penghitungan PPN berikutnya;
14204/19/2023
143
OBYEK PPn BMPs. 5 ayat (1), (2)
PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
Ps. 5 (1)PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU
PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)
LIHAT PENJELASANPS. 5(1) UU PPN
DASAR PERTIMBANGANPENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG
MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
KRITERIA MEWAHPenjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang :
1. bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau2. dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau3. umumnya dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan
status; 5. dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. (DIHAPUS)
Tarif dan Pengelompokan Barang Mewah (Pasal 8 UU PPN)
• Tarif PPn BM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
• Pengelompokan Barang Mewah meliputi :-Kendaraan Bermotor, -Selain Kendaraan Bermotor,
14704/19/2023
Sebelum 1 April 2010 tarif PPnBM sebesar 10% s.d 75%
DEFINISI HARGA JUALSETELAH 1 JANUARI 2001
NILAI BERUPA UANG, TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU
SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK, TIDAK TERMASUK
YANG DIPUNGUT
MENURUT UNDANG-UNDANG INI DAN POTONGAN HARGA YANG
DICANTUMKAN DALAM FAKTUR PAJAK
DEFINISI HARGA JUALSEBELUM 1 JANUARI 2001
NILAI BERUPA UANG, TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU
SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK, TIDAK TERMASUK
YANG DIPUNGUT
MENURUT UNDANG-UNDANG INI DAN POTONGAN HARGA YANG
DICANTUMKAN DALAM FAKTUR PAJAK
PPN
PENGHITUNGAN PPnBM
PPnBM = TARIF PPnBM x DPP ; atau PPnBM = TARIF PPnBM x HARGA JUAL
PAJAK
PAJAK = PPN & PPnBM
TATA CARA PENGENAANPPn BM KENDARAAN BERMOTOR(KEP-586/PJ./2001, 29 Agustus 2001)
TIDAK DIKENAKAN PPnBM
IMPOR ATAU PENYERAHAN KBM
DALAM BENTUK CKD
DALAM BENTUK SASIS
UNTUK ANGKUTAN
BARANG
BERODA DUA Dg. KAPASITAS
ISI SILINDER 250 CC
KENDARAAN BERMOTOR
TATA CARA PENGENAANPPn BM KENDARAAN BERMOTOR
(KEP-586/PJ./2001, 29 Agustus 2001)
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPnBM
IMPOR ATAU PENYERAHAN KBM
YG. DIGUNAKAN UTK KENDARAAN :• AMBULAN ;• JENASAH ;• PEMADAM KEBAKARAN ;• TAHANAN ;• ANGKUTAN UMUM
YG. DIGUNAKAN UTK KEPERLUAN PATROLI TNI/POLRI
YG. DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PROTOKOLER
KENEGARAAN
KBM Angkutan Orang Untuk 10 Orang atau Lebih TERMASUK Pengemudi dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (Diesel/Semi Diesel) Dg. Semua Kapasitas isi
Silinder yg. digunakan utk Kend. Dinas TNI/POLRI.
KENDARAAN BERMOTOR
PENGENAAN PPn BM ATASKENDARAAN BERMOTOR
(KEP-540/PJ./2000, 29 Desember 2000)
PENGHITUNGAN PPN &/ PPnBM
ATASIMPOR KBM
Oleh Pabrikan orPihak yg M’hsk. KBM
PPN = 10% X N.ImporPPnBM = tarif PPnBM x N.Impor
Oleh SELAINPabrikan or
Pihak yg M’hsk. KBM
PPN = 10% X HJPPnBM = tarif PPnBM X HJ PPN = 10% X HJ
ATASPENY. KBM DI DPI (Non impor KBM)
DPP utk N.ImporTIDAK TMSK PPN & PPnBM
DPP utk. HJTIDAK TMSK
PPN & PPnBM
DPP utk. HJTMSK PPnBM yg Dikenakan
Atas Peny. Dr.Pabrikan/atas ImporKBM mewah
Berlaku untuk KBMImpor CBU
Untuk Impor CKDBelum Terhutang PPnBM
HJ yg dipakai utk menghitung PPN atas peny.KBM yg tergolong mewah kepada pembeli yg mempunyai SKB PPnBM TIDAK termasuk PPnBM yg telah dipungut
Kasus
PT Perkusi adalah pabrikan perlengkapan elektronik, antara lain produknya adalah AC yang atas penyerahannya terutang PPN 10% dan PPnBM 20%.
PT Perkusi menyerahkan sejumlah AC-2½ PK kepada PT Ambara dengan Harga Jual per-unit Rp 4.000.000,00.
Kemudian oleh PT Ambara sebagian dari AC tersebut diserahkan kepada toko elektronik “Kencana” dengan memperhitungkan nilai tambah sebesar Rp 300.000,00.
Toko elektronik “Kencana” ketika menyerahkan kepada konsumen akhir mengambil laba sebesar Rp500.000,-
15204/19/2023
Penghitungan pajak yang terutang sebagai berikut
04/19/2023
Harga yang harus dibayar oleh Toko Kencana sebesar Rp 5.610.000 ( + PPN Rp 510.000)
154
Impor BKP• Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.• Dalam impor dikenal dua jenis impor:
a. Kegiatan impor yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan importir yang bersangkutan;
b. Kegiatan impor yang dilakukan oleh Importir untuk kepentingan pihak lain selaku indentor (Impor Indent). Atas impor ini Importir memperoleh Handling fee impor dari Indentor yang merupakan objek pajak.
• PPN terutang sebesar 10% x Nilai ImporNilai Impor = CIF + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan + Pungutan Pabean lainnya
• PPN terutang disetor dengan SSPCP melalui Bea Cukai atau Bank Devisa.
• PIB dan SSPCP merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak.
04/19/2023
Tambahan
155
Pemanfaatan BKP Tidak BerwujudAtau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
PMK-40/PMK.03/2010
• Berbeda dengan mekanisme lainnya, pada objek pajak ini pajak dipungut dan disetor sendiri oleh pihak yang memanfaatkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pemanfaatan.
• Besarnya PPN yang harus disetor adalah 10% dari jumlah yang dibayarkan (gross up).
• Kolom identitas pada SSP diisi dengan identitas pihak yang menyerahkan BKP/JKP tidak berwujud.
• Kolom NPWP diisi dengan angka 0 dan kode KPP dimana WP yang memanfaakan terdaftar.
• SSP lembar ke-3 dilampirkan pada SPT. Jika non PKP SSP lembarke-3 sebagai laporan (Paling lambat akhir bulan berikutnya).
04/19/2023
FASILITAS PPN DAN PPnBM
PASAL 16B
Fasilitas PPN
• Sebagaimana diatur dalam Pasal 16B Undang-undang PPN, ada dua fasilitas PPN dan PPnBM :
- Fasilitas tidak dipungut dan
- Fasilitas dibebaskan
perbedaan keduanya adalah bahwa pada fasilitas tidak dipungut, PM berkaitan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan sedangkan pada fasilitas dibebaskan tidak dapat dikreditkan.
15704/19/2023
TIDAK DIPUNGUT ATAUDIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN Ps. 16 B ayat (1) (Ketentuan Khusus)
PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
SEBAGIAN/SELURUHNYA, UNTUK
SEMENTARA/SELAMANYA
DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH
PABEAN
IMPOR BKP TERTENTU
PENYERAHAN BKP / JKP TERTENTU
KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU TEMPAT TERTENTU
DI DALAM DAERAH PABEAN
UNTUK
PM ATAS PPN TERUTANGTIDAK DIPUNGUT
Ps. 16 B ayat (2) (Ketentuan Khusus)
PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN
BKP/JKP
DAPAT DIKREDITKAN
YANG ATAS PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN
PM ATAS PPN DIBEBASKAN Ps. 16 B ayat (3)
(Ketentuan Khusus)
FASILITAS PEMBEBASAN
PENGENAAN PPN, MENGAKIBATKAN
TIDAK ADANYA PAJAK KELUARAN
PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN
BKP/JKP
TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
KARENA
Termasuk yang mendapatkan Fasilitas Dibebaskan
• Impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan penyerahan JKP tertentu ( PP 146 Tahun 2000 Jo PP 38 Tahun 2003)
• Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (PP 12 Tahun 2001 sttd PP 31 Tahun 2007)
16104/19/2023
Fasilitas Tidak Tipungut
• Penyerahan BKP Dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke Kawasan Berikat Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (PP 63 Tahun 2003 jo PP 60 Tahun 2005 dan KMK No. 583/KMK.03/2003 jo KMK No.16/PMK.03/2005)
• penyerahan BKP/JKP dalam rangka proyek Pemerintah yang dananya dari Hibah atau bantuan luar negeri ( PP. 42 tahun 1995)
• KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) diatur dalam KEP-229/PJ./2001)
16204/19/2023
Kawasan Berikat P. Batam(PP 63 Tahun 2003 Jo KMK 583/KMK.03/2003)
Diberikan Fasilitas tidak dipungut yaitu atas :a. penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu : - penyerahan BKP antar Pengusaha; - penyerahan BKP dari PKP di Daerah Pabean di luar kawasan berikat
daerah industri pulau Batam; Sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.
b. Impor BKP oleh pengusaha sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor
– Atas penyerahan BKP dan/atau impor BKP selain yang digunakan untuk menghasilkan BKP untuk diekspor dan penyerahan JKP di/ke/dari Kawasan Berikat daerah industri pulau Batam, terutang PPN dan atau PPnBM, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.
– Atas penyerahan yang dapat fasilitas Faktur Pajak di cap “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP. 63 TAHUN 2003”
16304/19/2023
Dinya
taka
n Tid
ak B
erla
ku
164
Peraturan Pemerintah Nomor PP NO 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan
Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2005
Dinyatakan Tidak Berlaku
Sejak tanggal 1 April 2009
Peraturan Pemerintah Nomor PP No 2 Tahun 2009 jo PMK-45/PMK.03/2009 jo SE-37/PJ/2009
165
• Sejak tanggal 1 April 2009 Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebelum tanggal 1 April 2009 akan dicabut pengukuhannya secara bertahap
Fasilitas Perpajakan di Kawasan Bebas adalah sebagai berikut: (Ringkasan)
166
1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM.
2. Pernasukan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Pemasukan barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan berikat ke Kawasan Bebas yang melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
5. Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut PPN.
6. Pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
Proyek Pemerintah yang Dananya dari Hibah atau Bantuan Luar Negeri
(PP. 42/1995 Jo. KMK. 239/KMK.01/1996 jo PP. 43/2000 jo PP. 25/2001)
• Yang memperoleh Fasilitas adalah Pemerintah.• Perlakuan PPN :1. Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan atas :
Pemasukan barang/jasa dari luar Daerah Pabean oleh kontraktor utama meliputi:
Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
Penyerahan BKP/JKP oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek (Pemerintah)
2. Perolehan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh kontraktor utama dari sub kontraktor atau pihak lain tetap terutang PPN.
16704/19/2023
Proyek Pemerintah yang Dananya dari Hibah atau Bantuan Luar Negeri
3. Dalam hal dana selain dari hibah/bantuan luar negeri juga dari APBN/APBD berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Atas penyerahan/penerimaan termijn proyek yang dibiayai dari hibah/pinjaman luar negeri: PPN/PPnBM tidak dipungut; Faktur Pajak tetap dibuat dengan diberi cap “PPN dan PPnBM tidak
dipungut; Surat Setoran Pajak tidak perlu dibuat;
b. Atas penyerahan/penerimaan termijn proyek yg dibiayai dari APBN/APBD:– PPN/PPnBM terutang wajib dipungut;– Faktur Pajak wajib dibuat;– SSP wajib dibuat sesuai dengan ketentuan.
c. Meskipun tidak ada SSP, dalam pelaporan SSP dianggap sudah diterima.
16804/19/2023
Perlakuan PPN di Kawasan Berikat(KMK No. 291/KMK.03/1997 jo. 101/PMK.04/2005 dan KMK No. 349/KMK.01/1999 jo
KEP-229/PJ./2001)
• Fasilitas PPN tidak dipungut :1. Impor barang modal atau peralatan perkantoran yang semata-
mata dipakai oleh Penyelengara Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKP merangkap sbg Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);
2. Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
3. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB4. Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;5. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke perusahaan industri di
DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak 16904/19/2023
Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Fasilitas di Kawasan BerikatKMK No. 291/KMK.03/1997 jo. 101/PMK.04/2005 dan KMK No. 349/KMK.01/1999 jo
KEP-229/PJ./2001)
7. Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PDKB asal;
8. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal
9. Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor
17004/19/2023
Fasilitas dibebaskan atas Barang tertentu yang bersifat Strategis
(PP. 12 Tahun 2001 Jo. PP. 46 Tahun 2003 Jo. PP 7 Tahun 2007 jo PP 31 tahun 2007)
Impor/penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:1. Impor/penyerahan barang modal yang digunakan dan
diperlukan secara langsung untuk menghasilkan BKP;*2. Impor/penyerahan makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau
bahan baku untuk pembuatannya;3. Barang hasil pertanian; 4. Impor/penyerahan bibit atau benih dari barang pertanian
perkebunan, kehutanan, peternakan ,perikanan, penangkaran5. Penyerahan air bersih melalui pipa oleh PAM.6. Penyerahan listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di
atas 6600 watt.7. Rumah Susun sederhana Milik (Rusunami)“atas penyerahan Barang-barang strategis di atas dibebaskan tanpa mekanisme SKB kec nomor 1*
17104/19/2023
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN(PP. 12 Tahun 2001 Jo. PP. 46 Tahun 2003 Jo. PP 7 Tahun 2007 jo
PP 31 tahun 2007)
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN(PP. 12 Tahun 2001 Jo. PP. 46 Tahun 2003 Jo. PP 7 Tahun 2007 jo
PP 31 tahun 2007)
PP No. 7 Tahun 2007
PP No. 7 Tahun 2007
SEBELUM SESUDAH
ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN YG DILAKUKAN OLEH PETANI ATAUKELOMPOK PETANIDIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
ATAS: 1. IMPOR DAN/ATAU2. PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN YG DILAKUKAN OLEH SIAPAPUNDIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
RESTITUSI
Pengertian Restitusi
Menurut kamus besar Ilmu Pengetahuan eko;pembayaran ganti rugi ; pelunasan atas pembayaran yang masih tersisa
Menurut pengertian pajak : pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dimana pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran
Self assessment system WP wajib 5M mendaftarkan diri
menghitungMenyetor
Melaporkanmenetapkan pajak terutang
WP wajib 5M mendaftarkan diri
menghitungMenyetor
Melaporkanmenetapkan pajak terutang
HAK – HAK WP ( PKP ) :
1.Mengkreditkan pajak2. Kompensasi / Restitusi
3. Mengajukan Keberatan / Banding4. Membetulkan SPT Masa PPN
DASAR HUKUM
Terjadi kelebihan pembayaran pajak
DIKOMPENSASIKe Masa Pajak Selanjutnya
UU no 11 tahun 1994 pasal 9 ayat (10), ayat (11), ayat (12)
Mulai1 Jan 2001 DIKOMPENSASI
DIMINTA KEMBALI( RESTITUSI )
UU No 11 Tahun 1994 Pasal 9 ayat (10),(11),(12) DIHAPUS
Pasal 9 ayat 4 UU PPN
Restitusi Per 1 April 2010
Terjadi kelebihan pembayaran pajak
DIKOMPENSASIKe Masa Pajak Berikutnya
Pasal 9 ayat 4, 4a dan 4bUU PPN
Kecuali atas kelebihan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4b
RESTITUSI DAPAT DILAKUKAN DI AKHIR TAHUN BUKU (Pasal 9 ayat 4a)
KELEBIHAN PAJAK MASUKAN DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PADA SETIAP MASA PAJAK
178
a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;
b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Wapu);
c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;
e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau
f. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
PROSES RESTITUSI
PERMOHONAN RESTITUSI
SKPLBDITERIMA LENGKAPOLEH KPP
BANK PERSEPSIREKENING WP SPMKP
PERMOHONAN RESTITUSI
(diajukan oleh)
PKP KEGIATAN TERTENTU
PKP melakuka
nEkspor
BKP
Penyerahan BKP
/ JKP kpd Pemungut
PPN
PKP KRITERIA TERTENTU
PKP LAINNYA
PKP Kriteriatertentu
fasilitas
DJP menerbitkan SKPPKP paling lambat1 BULAN sejak diterima permohonan
PKP kriteria tertentu tidak wajib Menyampaikan bukti,dokumen yg
Menyatakan adanya kelebihan pajak
Wewenang DJP
Melakukan pemeriksaan dlm jangka waktu 5 th & menerbitkan :SKPKB, dan PKP harus membayar jml kekurangan pajak + kenaikan 100 % dr jml kurang bayarSKPLBSKP NIHIL
PKP LAINNYA
DJP stlh melakukan pemerikasaan atas permohonan restitusi yang Diajukan oleh PKP yang melakukan selain kegiatan tertentu harus Menerbitkan SKP paling lambat :
12 bln sejak diterima permohonan
Lewat jangka waktu
DJP tidak menerbitkanSKP permohonan Dianggapdikabulkan
SKPLBHarus diterbitkan paling
Lambat 1 bln sejakJangka waktu berakhir
Contoh perhitungan RESTITUSI PPN
Ekspor Barang Kena Pajak termasuk
ekspor BKP YTM
Misal :
Pembelian BKP : Rp.200 juta
PPN(PM) 10% : Rp. 20 juta
Barang tsb utk tujuan ekspor
Nilai ekspor BKP : Rp.200juta
PPN (PK) 0% : Rp. 0
Kredit pajak
PK : Rp.0
PM :(Rp.20 juta)
LB : Rp.20 juta dpt dikompensasi / restitusi
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh
Badan Pemungut
PKP Aprodusen
PKP BKonsumen 1
KPPNKonsumen 2
PKP B membeli BKP dari PKP AHarga Beli : Rp. 50 jutaPPN 10%(PM) : Rp. 5 juta
PKP B menjual lagi ke KPPNMerupakan Badan PemungutHarga jual :Rp.60 jutaPPN 10%(PK) :Rp. 6 juta
Karena PKP C sbg Badan Pemungut mk PKP B tdk memungutPPN yang mrpkn PK bagi PKP BSehingga PK bagi PKP B menjadi nihilPK : Rp.0PM : (Rp.5juta)LB : Rp. 5 juta dapat direstitusi / dikompensasi
Pada tahap awal usaha PKPMisal PKP A baru mendirikan Usaha,makaHarga beli barang modal: Rp. 300 jutaHarga beli bahan baku: Rp. 150 jutaTotal pembelian : Rp. 450 jutaPPn 10% (PM) : Rp. 45 jutaTotal barang yang dijual atas barang yang diproduksi :Total penjualan :Rp. 250 jutaPPN 10% (PK) :Rp. 25 jutaKredit Pajak :PK : Rp.25jutaPM :(Rp.45juta)LB : Rp.20juta yang dapat dikompensasi / direstitusi
Restitusi Pemegang Paspor Luar Negeri Psl 16E
PMK-76/PMK.03/2010 jo PER-20/PJ./2010
187
• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali, harus memenuhi syarat:
a. Nilai pajak pertambahan nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah;
b. Pembelian barang kena pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean; dan
c. Faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
d. Perbelanjaan di 40 toko yang sudah ditunjuk di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta
188
KEP-347/PJ./2010
189
190
1. Mirota Batik; alamat: Jl. Ahmad Yani No. 9 Yogyakarta
2. PT Aseli Dagadu Djokdja; alamat: Jl. Pakuningratan 17 Yogyakarta
3. HS Silver; alamat: Jl. Mondorakan No. 1 Prenggan Kotagede, Yogyakarta
4. Ansor Silver; alamat: Jl. Tegalgendu No. 28 Kotagede, Yogyakarta
5. Batik Keris; alamat: Jl. Malioboro No. 21, Yogyakarta
6. Batik Keris; alamat: Plaza Ambarukmo, Yogyakarta
7. Batik Danarhadi; alamat: Jl. Laksda Adisutjipto No. 3 Yogyakarta
8. Margaria Batik; alamat: Jl. Ahmad Yani No. 65 Yogyakarta
9. Centro Departemen Store; alamat: Plaza Ambarukmo, Yogyakarta
10. Dowa; alamat: Jl. Godean KM 7 Sidomulyo, Sleman
191
KEP-386/PJ./2010 tanggal 9 Desember 2010
192
PEMBAYARAN, PELAPORAN
DAN SPT MASA PPN DAN PPnBM
193
SPT adalah:1. bagi PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 25
(dua puluh lima) FP dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
2. bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 25 (dua puluh lima) FP dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.
SANKSI
DEFINISI
Mengapa 25 FP?
SPT Masa PPN
194
Mulai 1 Januari 2011 SPT masa PPN terdiri dari:a. SPT Masa PPN 1111b. SPT Masa PPN 1111DMPenyetoran dan Pelaporan• Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
• Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
• SPT Masa PPN harus disampaikan dalam keadaan lengkap, yaitu sesudah dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibakukan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka PKP dianggap tidak pernah memasukkan SPT.
HardCopy dan eSPT
SPT Masa PPN 1111
• SPT Masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.
• SPT Masa PPN 1111 terdiri dari: 1. Induk SPT Masa PPN; dan
2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik,
• yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir.
195
No. Nomor dan Kode Formulir Nama Formulir Keterangan
1. 1111 (F.1.2.32.04) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Induk SPT Masa PPN
2. 1111 AB (D.1.2.32.07) Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Lampiran SPT Masa PPN sebagai Sub Induk SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)
3. 1111 A1 (D.1.2.32.08) Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud)
4. 1111 A2 (D.1.2.32.09) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:- Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan
untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan; dan/atau;
- Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima
5. 1111 B1 (D.1.2.32.10) Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor Barang Kena Pajak dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. 1111 B2 (D.1.2.32.11) Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan: - Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima; dan/atau - Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena
Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan
7. 1111 B3 (D.1.2.32.12) Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:- Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang
diterima; dan/atau - Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena
Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat
196
Nomor, kode dan nama formulir SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111DM
• SPT Masa PPN 1111 DM ini wajib digunakan oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.
• SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari: 1. Induk SPT Masa PPN; dan
2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik,
• yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir.
197
No Nomor dan Kode Formulir Nama Formulir Keterangan
1. 1111 DM (F.1.2.32.05) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Induk SPT Masa PPN
2. 1111 A DM (D.1.2.32.13)
Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:- Faktur Pajak selain Faktur Pajak
yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan; dan/atau
- Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima
3. 1111 R DM (D.1.2.32.14)
Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan daftar Nota Retur dan Nota Pembatalan yang diterbitkan
198
Nomor, kode dan nama formulir SPT Masa PPN 1111 DM
Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, maka SPT yang dilaporkan hanya Induknya sedangkan Lampiran SPT tidak perlu disampaikan
200
1. PKP Penjual harus memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
2. PKP Penjual harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari FP yg dibatalkan ke KPP Penjual dan ke KPP Pembeli.
3. Pelaporan dalam SPT Masa PPN belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
Penjual telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
Penjual telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
Pembeli sebagai FP Masukan, maka PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN
PEMBATALAN FP
201
CONTOH PEMBATALAN
Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Cantik (PKP) melakukan penjualan kepada PT Ceria (PKP) sebesar Rp 100.000.000,- dengan menerbitkan FP. Pada tanggal 15 Februari 2011 PT Ceria membatalkan pembelian, sehingga PT Cantik harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.
SPT Masa PPN PT Cantik
• Belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari sbg PK
• Telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari sbg PK
SPT Masa PPN PT Ceria• Telah dilaporkan dalam SPT
Masa PPN sbg FP Masukan
SPT Masa PPN-nya
SPT Masa PPN-nya
SPT Masa PPN-nya
205
• Penerbitan FP Pengganti atau pembatalan FP, hanya dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa pajak (5 tahun).
• Sebagai konsekuensi, PKP Penjual harus melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN dimana FP yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan.
• Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan PM atas PPN pada FP Standar yang diganti atau dibatalkan oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN dimana FP yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan.
PENGGANTIAN FP
206
CONTOH PENGGANTIAN FP
Pada tanggal 5 Januari 2011 PT Cerdik (PKP) melakukan penjualan kepada PT Pandai (PKP) dengan menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp 200.000.000,-. dan PPN sebesar Rp 20.000.000,-. Pada bulan Juni 2011 PT Cerdik melakukan penggantian Faktur Pajak karena ternyata nilai penjualan adalah sebesar Rp 250.000.000,-. Atas penggantian tersebut PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 5 Juni 2011 dengan DPP sebesar Rp 250.000.000,- dan PPN sebesar Rp 25.000.000,-
SPT Masa PPN PT Cerdik SPT Masa PPN PT Pandai
212
CONTOH RETUR
Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman (PKP) menerbitkan Nota Retur atas pembelian dari PT Bahagia (PKP) dengan nilai DPP Rp 15.000.000,-. Atas FP tertanggal 10 Oktober 2010 dengan Nomor FP 010.000-10.00000078.
SPT Masa PPN PT Aman– PT Aman sbg pembeli melaporkan retur pembelian
tersebut pada Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPn BM.
SPT Masa PPN PT Bahagia– PT Bahagia sebagai penjual melaporkan retur pembelian
tersebut pada Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM.
SPT Masa PPN-nya
213
SPT Masa PPN – Nota Retur
PT AMAN
214
SPT Masa PPN – Nota Retur
PT AMAN
PT BAHAGIA
215
SEKIANTERIMA KASIH