001 Proposal Seminar ISBAT NIKAH

7/24/2019 001 Proposal Seminar ISBAT NIKAH

1/31

PROPOSAL TESIS

Nama : Nurhidayah

NIM : 130101036

Konsentrasi : Syariah ! "u#um Ke$uar%a Is$am

&udu$ Tesis: Ka'ian (uridis Peneta)an Permohonan Is*at Ni#ah

+Studi Kasus di Pen%adi$an A%ama ,atam)one-

A. Latar /e$a#an% Masa$ah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mis|a>qan

galid{an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.1 Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah.2 Menurut Pasal 1 Undang- Nomor 1 ahun 1!"# tentang

Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 ahun 1!"#,

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

$rumah tangga% yang bahagia dan kekal berdasarkan &etuhanan 'ang

Maha (sa. )ari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

pada dasarnyatujuan dari perkawinan adalah untukmembentuk suatu

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan &etuhanan 'ang Maha

(sa.*

Prinsip-prinsip perkawinan merupakan kesadaran akan hukum

agama dan keyakinan masing- masing warga Negara +ndonesia yaitu

perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan

keperayaan masing-masing, hal ini merupakan crusial point dari

perkawinan. )i samping itu perkawinan harus memenuhi administrati-

1Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. Lihat, Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI

Nomor 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 1; Direktorat Peminaan !a"ilag; 2###$,

h. 1%.2KHI, Pasal &. Lihat, Departemen Agama,Kompilasi Hukum Islam, h. 1%.

&'ari)u"in Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;Antara Fiqih unakahat dan

!! Perkawinan, (Cet. 1; *akarta+ Kenana, 2##-$, h. %#.


2/31

2

pemerintahan dalam betuk penatatan nikah.# &arenanya, urgensi

penatatan nikah untuk memenuhi kebutuhan hukum dan akibat hukum

atas sebuah perkawinan.

uatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan

hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku

seara positi. &etentuan hukum yang mengatur mengenai tata ara

perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 ahun 1!"# dan PP Nomor ! ahun

1!"/. sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu

akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan

perlindungan hukum./

Perkawinan bagi agama +slam dapat dikatakan sah apabila

dilakukan menurut hukum +slam dan sesuai dengan Undang-Undang

Perkawinan maupun dalam &ompilasi 0ukum +slam. anggengnya

sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran

+slam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga

selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh +slam sebagai ikatan

sui yang tidak boleh dibuat main-main.

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena

harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. erta

dengan berbagai maam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan

sering dilakukan dalam berbagai maam model seperti kawin bawa

lari, kawin di bawah tangan dan juga kawin kontrak, sehingga

munullah kawin yang sekarang paling populer di masyarakat yakni

kawin siri. Perkawinan yang tidak diatatkan ini adalah perkawinan

%Amir uru""in "an A/hari Akmal 0arigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia "tudi

Kritis Perkem#an$an Hukum Islam dari Fiqh, !! No% 1&19'( sampai KHI, (Cet.1; *akarta+

Kenana, 2##%$, h. 1.

asru""in 'alim, Isat ikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (0in3auan 4uri"is,

5iloso)is Dan 'osiologis$6, "alamim#ar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, o. 72 0H. 8I9,

*akarta+ Al Hikmah "an DI0!I!AP:RA Islam, 2##%$, h. 7-.

7'lamet Ai"in "an Aminu""in, Fiqih unakahat I, (Cet. 1; !an"ung+ Pustaka 'etia,

1$, h.1&.


3/31

&

yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak

diatatkan di kantor Pegawai Penatatan Nikah atau &antor Urusan

Agama &eamatan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan akan

mengakibatkan berbagai aspek hukum lain dari akibat peristiwa

tersebut, karenanya terlepas dari dualisme pemahaman tersebut di

atas, maka sudah seharusnya setiap peristiwa perkawinan diatat oleh

petugas yang diberi wewenang untuk itu. ebagai ontoh jika

diperhatikan akad pinjam meminjam saja sebagai bentuk mu3amalah

murni, Allah perintahkan untuk menatatnya sebagai bentuk tertib

administrasi apalagi akad nikah yang merupakan mis|a>qan galid{an

lebih pantas untuk diperintahkan penatatannya beserta segala

konsekwensi hukumnya."

PP Nomor ! tahun 1!"/, yang merupakan peraturan tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1!"# menyebutkan

bahwa, perkawinan bagi penganut +slam dilakukan oleh pegawai

penatat,4dengan tata ara $proses% penatatan yang dimulai dengan

$i% pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, $ii%

pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Penatat dan dihadiri oleh

dua orang saksi5! $iii% penandatanganan akta perkawinan oleh kedua

saksi, Pegawai Penatat dan 6ali. )engan penandatangan tersebut

-

*aih


4/31

%

berarti proses penatatan perkawinan telah selesai. 7agi orang yang

tidak memberitahukan kepada Pegawai Penatat tentang kehendak

melaksanakan perkawinan tidak di hadapan pegawai penatat,

termasuk perbuatan melanggar yang dapat dihukum dengan hukuman

denda.18

&ompilasi 0ukum +slam di +ndonesia menyebutkan bahwa, tujuan

penatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah

pengawasan pegawai penatat nikah11 adalah untuk terjaminnya

ketertiban perkawinan.12Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan

di luar pegawai penatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,1*

dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Penatatan Nikah.1#

7erbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan

oleh sebagian masyarakat Muslim yang lebih menekankan perspekti

9:h sentris. Menurut pemahaman ;ersi ini, perkawinan telah ukup

apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan 9:h terpenuhi, tanpa

1#PP o. 0ahun 1- pasal 11 aat (1$, 'esaat sesu"ah "ilangsungkanna perka?inan

sesuai "engan ketentuan Pasal 1# Peraturan Pemerintah o. 0ahun 1-, ke"ua mempelai

menan"atangani akta perka?inan ang telah "isiapkan oleh Pega?ai Penatat er"asarkan

ketentuan ang erlaku6; pasal 11 aat (2$,6 Akta perka?inan ang telah "itan"a tangani oleh

mempelai itu, selan3utna "itan"atangani pula oleh ke"ua saksi "an Pega?ai Penatat ang

mengha"iri perka?inan "an agi ang melangsungkan perka?inan menurut agama Islam, "itan"a

tangani pula oleh ?ali nikah atau ang me?akilina6. PP o. 0ahun 1- pasal 11 aat (&$,

Dengan penan"atanganan akta perka?inan, maka perka?inan, maka perka?inan telah teratat

seara resmi6.

11

KHI Pasal aat (2$, Penatatan perka?inan terseut pa"a aat (1$, "ilakukan olehPega?ai Penatat ikah seagaimana ang "iatur "alam @n"ang@n"ang o. 22 0ahun 1%7 3o

@n"ang@n"ang o. &2 0ahun 1%6; pasal 7 aat (1$; @ntuk memenuhi ketentuan "alam pasal

, setiap perka?inan harus "ilangsungkan "i ha"apan "an "i a?ah penga?asan pega?ai Penatat

ikah6.12

KHI pasal aat (1$, Agar ter3a"i ketertian perka?inan agi masarakat Islam setiap

perka?inan harus "iatat6.1&

KHI pasal 7 aat (2$, Perka?inan ang "ilakukan "i luar Pega?ai Penatat ikah ti"ak

mempunai kekuatan hukum6.

1%Lihat, KHI pasal - aat 1 sampai %.


5/31

diikuti dengan penatatan perkawinan. &ondisi semaam ini

dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di

bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang

dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari

pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendatarkan atau

menatatkan perkawinannya ke &UA, mereka merasa ukup sekedar

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat $1% tetapi tidak mau memenuhi

ketentuan Pasal 2 ayat $2% Undang- Undang Nomor 1 ahun 1!"#

tentang Perkawinan.1/

Penilaian sah tidaknya sebuah perkawinan di +ndonesia, terdapat

pertentangan dari dua kelompok pemikir. 0al ini dikarenakan

penatatan nikah dipandang bersiat administrati saja. edangkan

perkawinan seara umum adalah sesuai dengan aturan agama masing-

masing. Pasal 2 ayat 1 dan 2 ditasirkan berbeda oleh para pemikir.

7ahwa peraturan tersebut bersiat kumulati. )alam arti, perkawinan

yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak

menatatkannya sesuai aturan negara. ementara pemikir lain

berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1!"# Pasal 1 dan 2

tidak bersiat kumulati melainkan bersiat alternati. 7ahwa pernikahan

yang sesuai dengan tata ara perkawinan menurut 9:h +slam, tanpa

tata ara adat pun pernikahannya sudah sah. )alam arti, perkawinan

yang dilaksanakan seara +slam meskipun tidak diatatkan

perkawinannya berarti sah.1

Prinsip penatatan perkawinan yang diatur dalam regulasi

tersebut adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami isteri jika terjadi

penyimpangan dalam perkawinan. &eterlibatan Pegawai Penatat Nikah

dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau

pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi

1Ahma" Ro)iB, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. %; *akarta+ P0 Ra3a ra)in"o Persa"a,

2###$, h. 1#.

17

Ahma" Ro)iB, Hukum Islam di Indonesia, h. 11#.


6/31

7

perkawinan dan menatatnya. )engan merujuk regulasi tersebut, maka

setiap perkawinan harus diatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu

terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi

masyarakat dalam bidang perkawinan.1"

Mengenai perkara +sbat Nikah, belum ada aturan undang-undang

yang seara spesiik menjelaskan tentang tata ara pengajuan

permohonan +sbat Nikah ke Pengadilan Agama. )i dalam &ompilasi

0ukum +slam memang terdapat pasal yang menyinggung tentang +sbat

Nikah, akan tetapi tidak menyebutkan dengan rini mengenai syarat-

syarat untuk mengajukan +sbat Nikah, dan hanya menyebutkan pihak-

pihak yang boleh mengajukan +sbat Nikah serta alasan untuk dapat

mengajukan +sbat Nikah tersebut.

&enyataannnya, di kalangan masyarakat sendiri bahwa

perkawinan di bawah tangan ada yang dilakukan sebelum tahun 1!"#

sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah ahun

1!"#. Apabila di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 ahun 1!"#, maka hal ini wajar dan jalan

penyelesaiannya agar mendapat keabsahan administrati atau agar

memiliki buku nikah sebagai bukti otentik adalah dengan jalan isbat

$penetapan% oleh Pengadilan Agama dan atas dasar itu maka Pegawai

Penatat Nikah$PPN% menatatnya dalam sebuah buku registerasi dan

kemudian menerbitkan Akta Nikah yang bersangkutan.14

erkait dengan itu, enomena +sbat Nikah di &abupaten 7one

melalui Pengadilan Agama 6atampone terbilang ukup banyak. )ari

hasil studi kasus perkara di PA 6atampone ahun 281# menyebutkan

1-Ahma" A/har !asir,Hukum Perkawinan Islam, (Cet. >; 4ogakarta+ 5akultas Hukum

@@I, 17$, h. 2. Lihat 3uga, Khoiru""in asution,Hukum Perdata )Keluar$a* Islam Indonesia

dan Per#andin$an Hukum Perkawinan di +unia uslim "tudi "e-arah, etode, Pem#aruan dan

ateri dan "tatus Perempuan dalam Perundan$.!ndan$an Perkawinan uslim, (4ogakarta+

Aa"emia0AA55A, 2##$, h. &-.

1>

Departemen Agama RI, /ahan Pen0uluhan Hukum, (Cet. 1; *akarta+ Departemen

Agama RI, 1E2###$, h. 1&-.


7/31

-

beberapa aktor yang menyebabkan terjadinya +sbat Nikah antara lain

pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan

permohonan +sbat Nikah.28

+sbat Nikah atau dikenal juga dengan pengesahan nikah adalah

merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan.

)ari beberapa landasan yuridis +sbat Nikah sebagai kewenangan

Peradilan Agama, &ompilasi 0ukum +slam yang menjelaskan lebih rini

mengenai +sbat Nikah termasuk alasan pengajuannya. Meskipun

&ompilasi 0ukum +slam $&0+% tidak termasuk dalam hirarki Peraturan

Perundang-undangan. Namun demi untuk mengisi kekosongan hukum

maka pasal-pasal yang mengatur mengenai +sbat Nikah ini dinilai

sebagai sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Peradilan

Agama sebagai peradilan +slam di +ndonesia.

Penatatan perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat

tampaknya masih perlu disosialisasikan. 0al ini boleh jadi karena

sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan

perkawinan lebih menekankan prospekti tidak sentris. Menurut

pemahaman ;isi ini, perkawinan telah ukup apabila syarat dan

rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti penatatan.

&ondisi semaam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan

menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat

Penatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan.

ebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanaatkan peluang ini

untuk menari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan

nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti

poligami liar tanpa i=in isteri pertama atau tanpa i=in Pengadilan

Agama.21

2#


9/31

Persoalan penatatan perkawinan sebenarnya dapat dianalogikan

dengan kesaksian dalam bermu3amalah. ebab, adanya bukti otentik

seara tertulis yang sangat diperlukan untuk menjaga kepastian

hukum. 7ahkan bukan hanya itu, persaksian dua orang sebagai

penguat sebuah akad. )alam Al->ur3an >.. Al-7a:arah $2%< 242

ditegaskan .


11/31

11

akad yang sangat kuat atau mis|a>qan galid{anantara seorang laki-

laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhinya

berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan

melakukannya merupakan ibadah. )an lebih lanjut di dalam &amus

7esar 7ahasa +ndonesia di deenisikan @isbat nikahdengan penetapan

$oleh pengadilan% tentang kebenaran $keabsahan% nikah.2/ edangkan

dalam &amus al-Munawwir, @isbat nikah adalah penetapan atau

pembuktian nikah.2Pasal " ayat $1% dan $2% &ompilasi 0ukum +slam menyebutkan $1%

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat

oleh Pegawai Penatat Nikah5 $2% )alam hal ini perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan +sbat Nikahnya ke

Pengadilan Agama.)ari pengertian yang disebutkan dalam &amus 7esar

7ahasa +ndonesia dan dihubungkan dengan Pasal " &ompilasi 0ukum

+slam di atas seara sederhana dapat dimaklumi bahwa isbat nikah

adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna

mentsabitkan $menetapkan% pernikahan yang telah dilangsungkan,namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman di +ndonesia yang memiliki otonomi penuh berdiri sendiri

sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain. 0al ini

sebagaimana ditegaskan dalam UU) 1!#/ yang telah diamandemen,

serta dalam Undang-undang pokok &ekuasaan kehakiman $UU.No.1#tahun 1!"8 jo. UU No */ tahun 1!!! yang telah dire;isi oleh Undang-

Undang No. # tahun 288#%. ebagai salah satu peradilan khusus,

peradilan agama diberi kewenangan mengadili perkara tertentu yakni

perdata +slam dan bagi golongan rakyat tertentu, yakni masyarakat

2Departemen Pen"i"ikan "an Keu"aaan,Kamus /esar,h. &&.

27Ahma" arson


12/31

12

muslim +ndonesia. 0al ini sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor " tahun 1!4! tentang Peradilan Agama bahwa

dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan< $1% Peradilan

Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama +slam.

Mengenai kedudukan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal $2% yang

berbunyi< @Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat penari keadilan yang beragama

+slam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-

undang.2"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, yang dimaksudkan

dengan peradilan agama bukanlah sebagai tugas penyelesaian

persengketaan atau perbedaan aham mengenai masalah agama.

6alaupun dalam nama Peradilan Agama tidak menantumkan kata-kata

+slam, namun sudah jelas berdasarkan sejarah keberadaannya adalah

merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang +slam

mengenai perkara perdata yang dalam kehidupannya tidak dapat

dipisahkan dari ketentuan hukum agamanya, yakni +slam.

. &ajian 'uridis

&ajian adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang

rele;an untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk

menjawab permasalah. &ajian merupakan usaha untuk

menggambarkan pola-pola seara konsisten dalam data sehingga hasil

kajian dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

edangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh

hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki eek

terhadap pelanggarannya,

yuridis merupakan suatu kaidah yang

dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,

baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan

moral yang menjadi dasar penilaiannya.24

2-0im Penusun, Pedoman Pelaksanaan Tu$as dan Administrasi Peradilan A$ama,

(Cet. 2; Direktorat *en"eral !a"ilag mahkamah Agung RI; *akarta+ 2#1%$, h. 7.2>


13/31

1&

d. UU Nomor 1 ahun 1!"#

UU Nomor 1 tahun 1!"# adalah produk perundang-undangan

yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Bepublik

+ndonesia di Cakarta pada tanggal 2 Canuari 1!"# dan pada hari itu juga

diundangkan. )i dalam peraturan perundang-undnagan tersebut diatur

mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, penegahan

perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan

kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, putusnya perkawinan

dan akibatnya, kedudukan anak hak dan kewajiban antara orang tua

dan anak, perwalian dan ketentuan lain. Untuk pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1!"#, pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pelaksanaan Bepublik +ndonesia Nomor ! tahun 1!"/

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1!"#. Peraturan

Pelaksanaan tersebut, mengatur mengenai ketentuan umum,

penatatan perkawinan, tata ara perkawinan, akta perkawinan, tata

ara pereraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih

dari seorang dan ketentuan pidana dan penutup.

7erdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan &ajian 'uridis Penetapan Permohonan +sbat

Nikah adalah melakukan telaah sejumlah data dan reerensi pendukung,

baik berupa angka dan kasus-kasus yang ada terkait persoalan prosesi

dan prosedur sebuah permohonan isbat nikah sebagai tindakan hukum

sebagai warga negara +ndonesia yang diajukannya ke Pengadilan Agama

untuk mendapatkan penetapan dan kepastian hukum atas sebuah

perkawinan, termasuk di lingkungan kewenangan Pengadilan Agama

6atampone. Penelitian ini lebih terokus pada penelitaian pendekatan

hukum, khususnya perundang-undangan hukum +slam di +ndonesia,

yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 ahun 1!"# dan &ompilasi

0ukum +slam.

!ah"er *ohan asution, etode Penelitian Ilmu Hukum, (Cet. 2; $, h. >7>>.


14/31

1%

. Ruan% Lin%#u) Pene$itian

Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini adalah penetapan +sbat

Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 6atampone, telaah Undang-

Undang B+ Nomor 1 tahun 1!"#, perspekti &ompilasi 0ukum +slam dan

0ukum +slam.Penulis membatasi penelitian pada kasus permohonan +sbat Nikah

yang diajukan ke Pengadilan Agama 6atampone dengan mengau pada

beberapa alasan dan tujuan para pemohon, sekaligus menguji sejauh

mana prosedur pengajuan +sbat Nikah dan kewenangan Pengadilan

Agama 6atampone terhadap kasus +sbat Nikah di &abupaten 7one

dalam perspekti 0ukum +slam. ebagai sampel penulis memilih

beberapa kasus permohonan +sbat Nikah di Pengadilan Agama

6atampone yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Pelaakan statistik dan dinamika kasus +sbat Nikah yang

dilatarbelakangi oleh alasan-alasan dan kepentingan si pemohon yang

makin kompleks, penulis merujuk data yang terdapat pada kantor

Pengadilan Agama 6atampone &abupaten 7one dan beberapa &UA

&eamatan yang melakukan kerjasama +sbat Nikah seara massalmelalui kegiatan sidang keliling.

E.Tin'auan Pusta#a

7erdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik

terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti sebelumnya

maupun terhadap buku-buku yang telah diterbitkan, ditemukan

berbagai hasil penelitian dan buku yang rele;an dengan pembahasan

tesis ini.Bi=ky Amalia,2! mahasiswa Program Magister &enotariatan

Dakultas 0ukum Uni;ersitas +ndonesia, dengan judul < @+sbat Nikah

terhadap Perkawinan yang )ilangsungkan ebelum dan etelah

7erlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 ahun 1!"# $tudi

2Ri/k Amalia, Isat ikah terha"ap Perka?inan ang Dilangsungkan 'eelum "an

'etelah !erlakuna @n"ang@n"ang Perka?inan omor 1 0ahun 1-% ('tu"i Kasus Penetapan

Penga"ilan Agama *akarta 'elatan "an Penga"ilan Agama Depok$6, (0esis, Program


15/31

1

&asus Penetapan Pengadilan Agama Cakarta elatan dan Pengadilan

Agama )epok%. )alam tesis ini, penulis menerangkan bahwa

perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1!"# dapat dimintakan

permohonan +sbat Nikah. 0al ini dikarenakan hakim mempunyai alasan

asas kemanaatan bagi pemohon karena ditinjau dari kedudukan dan

akibat hukum +sbat Nikah bagi seorang isteri dan anak hasil +sbat Nikah

menjadi sah, baik menurut 0ukum Bepublik +ndonesia dan 0ukum

Agama dan berakibat pihak suami dan pihak isteri sendiri yang berupa

timbulnya hak dan kewajiban di antara orang tua dan anak, dan

hubungan terhadap masyarakat luas yaitu pentingnya kekuatan

pembuktian lahir, ormil dan materil yakni tentang kelengkapan

dokumen untuk urusan administrasi bagi pasangan telah terpenuhi dan

dapat dibuktikan dan telah sah perkawinan bagi hukum agama maupun

negara.Menurut penulis, permohonan +sbat Nikah dapat ditetapkan

karena melindungi kepentingan hukum anak pemohon yaitu atas dasar

asas kemanaatan33 dan tentunya telah memenuhi rukun dan syarat-

syarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 1# sampai dengan

Pasal *8 &ompilasi 0ukum +slam maupun Undang-Undang Perkawinan

dan sesuai Pasal " Ayat $*% huru $e% &ompilasi 0ukum +slam $+npres

Nomor 1 ahun 1!!1% dinyatakan bahwa di antara +sbat Nikah yang

dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 ahun 1!"#.*8

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penetapan +sbatNikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama 6atampone. Penelitian

penulis tidak dititikberatkan pada salah satu permohonan +sbat Nikah

yang terjadi sebelum maupun sesudah UU Perkawinan Nomor 1 tahun

1!"#, tetapi lebih menitikberatkan sejauh mana ijtihad para hakim di

Pengadilan Agama 6atampone terhadap beberap kasus permohonan

Ri/k Amalia, Isat ikah6, h. -2. Lihat 3uga, 'atria :))en"i


16/31

17

+sbat Nikah yang diajukan oleh sejumlah masyarakat &abupaten 7one

dengan berdasarkan beberapa alasan dan maksud masing-masing

kepentingan yang diperoleh setelah diterbitkannya penetapan +sbat

Nikah melalui kewenangan Pengadilan Agama.Penelitian lain yang mempunyai rele;ansi dengan masalah yang

akan diteliti adalah 'uli uhi 6arina dengan judul @+sbat Nikah untuk

Melegalisasi Perkawinan $tudi Putusan PA tabat Nomor uraish hihab, perkawinan yang tidak teratat merupakan salah satu

bentuk peleehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan

hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang teratat

seara resmi di negara hukumnya tidak sah.*"

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah

karena adanya sesuatu sebab, &ompilasi 0ukum +slam $&0+% membuka

kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan +sbat

Nikah kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan

mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. )alam Pasal

" ayat 2, &ompilasi 0ukum +slam $&0+% mengungkapkan bahwa sebagai

Penatatan perkawinan dan aktanya, merupakan suatu hal yang

sangat Penting. Para pemikir +slam $a:ih% dahulu tidak ada yang

menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai

penatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak

penting. Namun, bila diperhatikan pertimbangan ilmu hukum saat ini

penatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta

sejalan dengan kaidah 9:ih menolak kemudhoratan lebih didahulukan

dari pada memperoleh kemaslahatan.*4

)engan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah $PP% yang

mengatur tentang penatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta

&7


22/31

22

nikah merupakan tuntunan perkembangan hukum dan mewujudkan

kemaslahatan umum di Negara Bepublik +ndonesia. &arenanya, usaha

ini dimaksudkan agar setiap pihak dapat mengerti dan menyadari

betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan

yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Menurut Ahmad

Bo9: penatatan perkawinan merupakan syarat administrati

perkawinan. etapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban

administrati saja, ia mempunyai akupan manaat yang sangat besar

bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.*!

Ada dua hal manaat penatatan perkawinan, yaitu pertama,

manaat yang bersiat pre;enti yaitu untuk menanggulangi agar tidak

terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat

perkawinan baik menurut agama dan keperayaannya ataupun

menurut perundang-undangan yang berlaku di +ndonesia. )engan ini

dapat dihindari pelanggar terhadap kompetensi relati pegawai

penatat perkawinan. Atau menghindari terjadinya pemalsuan

$penyimpangan hukum%, seperti identitas alon mempelai, status

perkawinan, perbedaan agama dan usia alon mempelai tersebut.

&edua, manaat akta nikah yang bersiat reresi yaitu bagi suami

istri yang karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta

nikah, &ompilasi 0ukum +slam membuka kesempatan kepada mereka

untuk mengajukan permohonan +sbat Nikah $penetapan% kepada

pengadilan agama, penatatan inilah disebut sebagai tindakan reresi,

yang dimaksudkan untuk membentuk masyarakat, agar di dalam

melangsungkan perkawinan tidak mementingkan aspek hukum 9:h

saja, tetapi aspek-aspek keperdatannya juga perlu diperlukan seara

seimbang.#8

)alam pembahasan di atas tampaklah hubungan +sbat Nikah

dengan penatatan perkawinan. )i mana esensi dari +sbat Nikah itu

&Ahma" Ro)iB,Hukum Islam di Indonesia, h. 11#.

%#Ahma" Ro)iB, h. 112.


23/31

2&

sendiri adalah penatatan perkawinan. )engan teratatnya suatu

perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti

otentik, telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam

bentuk akta nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat

dimintakan +sbat Nikah $pengesahan nikah%. )alam Pasal / &0+

disebutkan bahwa

Documents

001 Proposal Seminar ISBAT NIKAH