PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKATMANDIRI PEDESAAN KABUPATEN KATINGAN

ANGGARAN RUMAH TANGGABADAN KERJASAMA ANTAR DESA

( BKAD )KECAMATAN

KATINGAN HILIR

KECAMATAN KATINGAN HILIR

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDURTIM PENGAWAS UPK (SOP-TP.UPK)

KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Menimbang : a. bahwa Tim Pengawas UPK Katingan Hilir adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari

b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan Tim Pengawas di kecamatan Katingan Hilir yang dibentuk melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) supaya berkembang, tertib dan terkendali perlu dibuat suatu aturan dalam bentuk anggaran Dasar dan Anggaran yang sesuai dengan Prosedur dan Prinsip-Prinsip PPK;

c. bahwa dalam pembuatan aturan sebagaimana huruf b perlu dilengkapi dengan Standar Operasional Dan Prosedur dari pada Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Standar Operasional Dan Prosedur Tim Pengawas UPK Di Kecamatan Katingan Hilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 42 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor Seri D.23);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Katingan hilir.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 414.2/ 1098/ PMD Tanggal 5 Agustus 1999 tentang Petunjuk Teknis Perguliran Dana PPK.

2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/ 406/ PMD Tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional PPK Tahun 2005.

3. Rencana Kerja Pengurus BKAD Tahun 2007 tentang Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Tim Pengawas UPK (Sop BP.UPK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR TIM PENGAWAS UPK KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Standar Operasional dan Prosedur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.2. Kecamatan adalah kecamatan Katingan hilir dalam wilayah

Kabupaten Bantagar.3. Camat adalah Camat Katingan Hilir4. Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Katingan Hilir5. Kepala Desa adalah kepala desa yang sedang menjabat di desa-desa

dalam wilayah kecamatan Katingan Hilir.6. Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Katingan Hilir yang

selanjutnya disebut UPK Katingan hilir adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM).

7. Tim pengawas UPK Kecamatan Katingan Hilir adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

8. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang selanjutnya disebut PNPM adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan kelanjutan dari PPK.

10. Musyawarah antar Desa yang untuk selanjutnya disebut MAD adalah Forum musyawarah masyarakat di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh para wakil desa yang berada di wilayah kecamatan Katingan Hilir dan unsur-unsur terkait didalamnya.

11. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah masyarakat di tingkat desa yang dihadiri oleh para wakil dusun yang berada di wilayah desa yang bersangkutan dan unsur-unsur terkait di dalamnya.

12. Masyarakat adalah masyarakat yang menjadi penduduk di wilayah Kecamatan Katingan Hilir.

BAB IINAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Nama TP.UPK Katingan Hilir dibubuhkan pada Cap, kop surat, dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab UPK di Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan

(2) Tempat kedudukan TP.UPK Kecamatan Katingan hilir diaktualisasikan dalam wujud ruang kerja yang berada dalam satu kantor UPK sebagai pusat kesekretariatan yang lokasinya berada di tempat strategis di wilayah Kecamatan Katingan hilir

BAB IIITUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG TP.UPK

Pasal 3Tugas dan Tanggungjawab TP.UPK

(1) Tim pengawas UPK sebagai pelaksana mandat dari Forum musyawarah Antar Desa, dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan selalu tunduk dan taat pada aturan yang telah ditetapkan MAD.

(2) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti-bukti transaksi, dokumen-dokumen pelaksanaan, administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.

(3) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme program.

(4) Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD termasuk aturan perguliran.

(5) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus UPK.(6) Memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.(7) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim lain yang

dibentuk MAD dalam pelaksanan program.(8) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus UPK.(9) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum MAD.

Pasal 4Wewenang TP.UPK

Wewenang Tim Pengawas antara lain:(1) Memberikan koreksi dan saran baik secara lisan maupun tertulis

kepada Pengurus.(2) Memberikan peringatan dan atau teguran baik secara lisan maupun

tertulis kepada pengurus apabila menemukan pelanggaran AD/ ART dan ketetapan MAD serta peraturan lainnya.

(3) Membuat Rekomendasi kepada MAD/BKAD untuk menonaktifkan sementara pengurus, bilamana pengurus diindikasikan melakukan penyelewengan.

Pasal 5Teknik Pemeriksaan

(1) Menganalisa, memecah dan membagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

(2) Mengecek, misalnya penjumlahan dengan memberi tanda ceklis.(3) Membandingkan, misalnya antar laporan bulanan.(4) Mengirimkan permintaan konfirmasi.(5) Footing, memeriksa penjumlahan dan pengurangan ke bawah.(6) Crossfooting, memeriksa penjumlahan dan pengurangan ke

samping.(7) Menginfeksi, menelaah kritis suatu pencatatan transaksi.(8) Merekonsiliasi, mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai

hak yang sama.(9) Sampling atau testing, misalnya sejumlah transaksi yang dicatat di

buku kas dengan bukti transaksinya.(10) Tracing atau menelusuri, mengurut kembali ke bukti asal.(11) Pengawasan, memeriksa kebenaran perhitungan.(12) Vouching atau memeriksa dokumen dasar, sah tidaknya suatu

dokumen.

Pasal 6Ruang Lingkup Pemeriksaan

(1) Memeriksa kelengkapan transaksi meliputi bukti transaksi, kwitansi, nota dan sebagainya.

(2) Memeriksa kelengkapan administrasi, meliputi buku kas dan buku bank.

(3) Memeriksa kelengkapan pelaporan bulanan.(4) Memeriksa ketaatan prosedur meliputi prosedur transaksi,

pencatatan harian, pelaporan bulanan, prosedur perguliran, prosedur kebijakan lainnya.

(5) Memeriksa kebenaran saldo meliputi kaitan transaksi, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan, kebenaran penjumlahan dan sebagainya.

(6) Memeriksa kelengkapan dokumen tahapan meliputi, berita acara, daftar hadir, notula, hasil hal keputusan MAD.

Pasal 7Objek Pemeriksaan

(1) Berita acara MAD (2) Proposal pinjaman dan realisasi pencairan.(3) Bukti transaksi.(4) Buku rekening.(5) Buku kas dan bank.

(6) Neraca, laporan operasional, LPP, laporan kolektibilitas, daftar inventaris, laporan realisasi penyaluran dana, rekonsiliasi rekening, kas opname Dokumen lainnya.

(7) Pelaksanaan tupoksi pengelolaan.Pasal 8

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan

Standar kelayakan :(1) Wajar/ layak jika : lengkap, benar, tidak ada keraguan(2) Wajar dengan syarat jika : sebagian tidak lengkap, tidak benar,

ada keraguan.(3) Menolak berpendapat Jika : sebagian besar meragukan.(4) Pendapat tidak setuju Jika : sebagian besar tidak layak.

BAB IVSIFAT DAN PRINSIP

Pasal 9(1) Sifat dan Prinsip Pemeriksaan dan pengawasan merupakan acuan

dalam setiap pola tindakan dan kebijakan bagi Tim Pengawas UPK yang terkait di dalamnya.

(2) Sifat badan Pengawas UPK adalah Independent.(3) Prinsip Pemeriksaan dan Pengawasan : Transparansi,

Akuntabilitas dan keberlanjutan.

BAB VSTUKTUR, HAK DAN HARI KERJA TIM PENGAWAS UPK

Pasal 10Struktur

(1) Struktur Tim Pengawas UPK terdiri dari :1. Ketua merangkap Anggota2. Sekretaris merangkap Anggota3. Anggota

(2) Jumlah personil TP.UPK minimal 3 orang

Pasal 11Hak –hak Tim Pengawas UPK

(1) Menerima fasilitas pembekalan Pra Tugas(2) Membuat jadwal dan rencana kerja Pengawasan sesuai dengan

kegiatan yang dikelola UPK.(3) Menerima tunjangan transportasi dan fasilitas kegiatan

Pengawasan maksimal 5% dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan.

Pasal 12Hari Kerja dan Masa Bakti TP.UPK

(1) Hari kerja Tim Pengawas UPK minimal 2 hari dalam 1 minggu(2) Hari-hari insidetil sesuai dengan perkembangan dan kegiatan UPK.(3) Masa bakti TP.UPK 3 tahun sesuai dengan AD dan ART BKAD.

BAB VIKRITERIA TIM PENGAWAS UPK, PROSES PEMBENTUKAN

DAN PENETAPAN TIM PENGAWAS UPK

Pasal 13Kriteria Tim Pengawas UPK

(1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.(2) Warga Negara Indonesia (WNI) penduduk di wilayah kecamatan

Samarsamar.(3) Berumur sekurang kurangnya 25 Tahun dan setinggi tingginya 60

Tahun.(4) Memiliki komitmen dalam penegakan Aturan.(5) Mempunyai wawasan atau pengalaman dalam pembentukan dan

keorganisasian.(6) Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik. Jujur dan

bertanggungjawab.(7) Berdedikasi tinggi dan memiliki loyalitas terhadap Pemberdayaan

masyarakat.(8) Bukan keluarga pengurus UPK atau pasangannya.(9) Sanggup meluangkan waktu sesuai kebutuhan kegiatan

Pengawasan yang dibutuhkan.(10) Tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan penyalahgunaan dana program masyarakat.

Pasal 14Proses Pembentukan Tim Pengawas UPK

(1) Proses dan Tata Cara pemilihan Tim Pengawas UPK dilakukan sebagai berikut :a. Pengurus BKAD menyelenggarakan Rapat menyampaikan

secara terbuka untuk menjadi Calon Tim Pengawas dari peserta wakil desa, calon pengurus UPK yang tidak terpilih atau Anggota masyarakat lain yang dianggap memenuhi kriteria.

b. Pengurus BKAD meminta persetujuan peserta Rapat untuk menetapkan jumlah keanggotaan Tim Pengawas yang dibutuhkan.

c. Pengurus BKAD/ MAD mengumumkan secara tertulis dan terbuka siapa-siapa saja calon-calon TP.UPK dalam forum MAD.

d. Jika jumlah calon sama dengan jumlah keanggotaan yang dibutuhkan maka langsung ditetapkan sebagai Anggota Tim Pengawas.

e. Jika jumlah calon lebih dari jumlah keanggotaan yang dibutuhkan maka dilakukan melalui pemilihan langsung dengan ketentuan satu peserta memilih satu calon.

f. Calon terpilih ditetapkan melalui urutan perolehan suara terbanyak.

g. Anggota Tim Pengawas terpilih disyahkan dengan Keputusan Camat.

h. Pengurus BKAD/ MAD Menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Pengawas UPK untuk melakukan kegiatan Pengawasan.

Pasal 15

Sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim Pengawas UPK mengucapkan Sumpah atau Janji dihadapan MAD dengan susunan kata-kata sebagai berikut;

“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku badan Pengawas UPK dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Standar Operasional dan Prosedur sesuai Amanat Musyawarah Antar Desa dan Kelurahan; dan bahwa saya akan menegakkan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis operasional. Serta melaksanakan segala peraturan-peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya bagi pemberdayaan masyarakat di kecamatan Katingan Hilir”.

BAB VIIPEMBUBARAN/ PEMBERHENTIAN

TIM PENGAWAS UPK

Pasal 16

(1) Yang berhak membubarkan TimPengawas UPK adalah Forum MAD.

(2) TP.UPK dapat diberhentikan jika periode masa kerja Tim Pengawas UPK dinyatakan selesai atau berakhir.

(3) Personil Tim Pengawas UPK dapat diberhentikan jika benar-benar melanggar aturan Pengawasan, tidak melakukan tahapan, mengambil kebijakan dan kewenangan yang merugikan masyarakat, UPK dan atau Program.

BAB VIIIPERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

Pasal 17

(1) Perubahan Standar Operasional dan Prosedur hanya dapat dilakukan oleh Rapat Forum musyawarah antar Desa (MAD).

(2) Rapat penetapan Perubahan Standar Operasional dan Prosedur dinyatakan syah apabila dihadiri oleh ½ + 1 jumlah peserta wakil Desa ditambah unsur Camat, Pengurus UPK dan Tim Pengawas.

BAB IXPENUTUP

Pasal 18

Standar Operasional dan Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tim Perumus

1. NANGGOK ISMAEL (Ketua/ anggota) ___________________

2. DZAWIDUL.U. (Anggota) ___________________

3. H.MUKDEN H.USMAN (Anggota) ___________________

4. YUSKIMAN . (Anggota) ___________________

5. SABIRIN (Anggota) ___________________

6. MERDIGOG . (Anggota) ___________________

7. DESNIATI (Anggota) ___________________

8. LINDA ( Anggota ) ___________________

Ditetapkan di : KasonganPada Tanggal : September 2010

Ketua BKADKecamatan Katingan Hilir

SABIRIN,Bsc

Mengetahui :Camat Katingan Hilir

Drs, RUBADI WIBOWONIP. 19660323 199303 1 013